MoneyTalk, Jakarta – Narasi yang disampaikan oleh Edy Mulyadi di kanal YouTube-nya pada Jumat, 8 November 2024, mengejutkan banyak pihak. Dalam video tersebut Edy membahas laporan mengejutkan mengenai keterlibatan aparat negara dalam aktivitas perjudian online.
Jumlah yang diungkap sangat mengejutkan: 97.000 anggota TNI/Polri dan 461 pejabat negara terlibat dalam praktik judi online. Ini menimbulkan pertanyaan besar terkait integritas dan moralitas pejabat yang seharusnya menjadi benteng penjaga moral bangsa. Bahkan, dugaan ini merambah hingga keterlibatan Budi Ari Setiadi, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, yang selama ini dianggap memiliki peran besar dalam pembiaran judi online.
Menurut Edy Mulyadi, angka 97.000 anggota TNI dan Polri yang disebut terlibat dalam perjudian online sangat mencengangkan. Jumlah tersebut setara dengan hampir satu stadion Gelora Bung Karno (GBK) yang penuh dengan aparat negara. Ini menimbulkan pertanyaan tentang peran mereka sebagai penjaga keamanan dan ketertiban. Aparat yang seharusnya melindungi rakyat, justru terlibat dalam kegiatan ilegal yang merusak moral dan kepercayaan publik.
Apakah ini berarti sebagian dari mereka juga terlibat dalam tindakan represif terhadap masyarakat, seperti menjadi centeng oligarki atau pengamanan bagi proyek-proyek kontroversial? Edy mempertanyakan, apakah mereka adalah orang-orang yang terlibat dalam penggusuran tanah rakyat demi kepentingan elit tertentu? Keprihatinan ini semakin mendalam ketika aparat yang seharusnya melayani rakyat justru diduga bermain di ranah ilegal.
Selain anggota TNI dan Polri, laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebutkan, terdapat 461 pejabat negara juga terlibat dalam praktik judi online. Hal yang disesalkan publik adalah PPATK tidak merinci level pejabat yang terlibat. Apakah mereka berada di tingkat menteri, direktur jenderal, atau sekadar kepala bagian di lembaga pemerintah?
Jika benar adanya, keterlibatan pejabat negara dalam judi online menunjukkan betapa dalamnya krisis moral yang sedang melanda birokrasi kita. Judi online bukan hanya merusak individu, tetapi juga keluarga dan lingkungan sekitarnya. Ketika para pemimpin negara yang seharusnya menjadi contoh justru terjebak dalam perilaku seperti ini, apa yang bisa diharapkan dari moralitas bangsa?
Narasi semakin memanas ketika nama Budi Ari Setiadi, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, kembali muncul dalam skandal ini. Edy Mulyadi menyinggung, Budi Ari selama ini diduga menjadi pelindung bagi jaringan judi online, bahkan melibatkan 16 pegawai kementeriannya dalam pengelolaan situs-situs judi. Situs-situs ini diduga diblokir dan dibuka kembali sesuai dengan instruksi pihak-pihak tertentu yang memberikan imbalan besar.
Informasi yang beredar menyebutkan bahwa para pegawai tersebut menerima sekitar Rp 8,5 juta per akun yang mereka kelola per bulan. Dengan ribuan akun yang dikelola, jumlah uang yang mengalir bisa mencapai miliaran rupiah setiap bulannya. Ini jelas bukan angka kecil dan menimbulkan pertanyaan besar: apakah keuntungan ini hanya dinikmati oleh segelintir pegawai atau ada aliran ke tokoh-tokoh yang lebih tinggi?
Terkait skandal ini, Edy Mulyadi juga menyinggung pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo pada 3 November 2024 di Solo. Pertemuan tersebut menimbulkan spekulasi ada upaya dari Jokowi untuk menyelamatkan Budi Ari dari jerat hukum. Apakah benar Prabowo akan melanjutkan agenda politik Jokowi atau justru membuktikan bahwa ia adalah presiden yang independen dan berdaulat?
Ada dugaan kuat Prabowo akan menghadapi dilema antara mempertahankan integritasnya atau tunduk pada kekuatan politik lama yang masih memegang kendali. Masyarakat kini menanti apakah Prabowo akan bertindak tegas terhadap korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang terjadi di lingkaran pemerintahan sebelumnya.
Kasus ini membuka tabir betapa kompleks tantangan yang dihadapi pemerintah dalam upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Dengan semakin banyaknya data yang mengungkap keterlibatan aparat dan pejabat negara dalam judi online, masyarakat berharap ada langkah nyata dari Presiden Prabowo Subianto untuk membersihkan pemerintahan dari para mafia judi yang merusak tatanan negara.
Penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu. Aparat yang terlibat judi online harus diberikan sanksi tegas, mulai dari pemecatan hingga tindakan hukum lainnya. Selain itu, pejabat yang terlibat, termasuk jika terbukti Budi Ari Setiadi, harus segera diusut tuntas tanpa intervensi politik. Hanya dengan langkah tegas, Indonesia bisa keluar dari krisis moral yang semakin merusak bangsa.
Kita semua berharap bahwa pemerintah yang baru akan membawa angin perubahan. Masyarakat berharap bahwa era baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto akan benar-benar menjadi titik balik bagi penegakan hukum dan keadilan. Kini saatnya bagi para pemimpin bangsa untuk menunjukkan keberanian dan integritas dalam menghadapi segala bentuk kejahatan, termasuk praktik judi online yang telah merasuki berbagai kalangan.
Indonesia membutuhkan pemimpin yang berani dan berintegritas, bukan sekadar pelanjut kebijakan yang membiarkan mafia berjaya. Mari kita nantikan bagaimana langkah pemerintah dalam menghadapi kasus ini dan apakah Budi Ari Setiadi akan benar-benar diseret ke meja hijau, ataukah ia akan selamat karena tangan-tangan kuat di balik kekuasaan.(c@kra)
