TNI Archives -

Habib Rizieq Murka soal Aksi Preman Pascademo 27 Agustus: Bubarkan Organisasinya, Tangkap Pimpinannya! Habib Rizieq Shihab

Habib Rizieq Murka soal Aksi Preman Pascademo 27 Agustus: Bubarkan Organisasinya, Tangkap Pimpinannya!

Hedi Batubara 30 Agustus 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Habib Rizieq Shihab mengecam keras dugaan pengerahan kelompok preman dalam kericuhan yang terjadi setelah aksi demonstrasi 27 Agustus di Jakarta. Ia meminta pemerintah membubarkan organisasi yang disebutnya sebagai organisasi preman serta menangkap dan memenjarakan para pimpinannya.

Pernyataan tersebut disampaikan Habib Rizieq saat berceramah di Jawa Timur. Ia mengaku mendapat banyak pertanyaan dari jamaah mengenai situasi Jakarta setelah aksi demonstrasi yang berlangsung pada 27 Agustus.

“Bagaimana situasi di Jakarta? Karena semalam Jakarta ramai, ada keos, ada bakar-bakaran, bahkan ada yang jadi korban meninggal dunia. Dan kebetulan kejadiannya di wilayah saya di Petamburan,” ujar Habib Rizieq dalam ceramahnya.

Menurut Habib Rizieq, kawasan sekitar Gedung DPR RI dikelilingi sejumlah wilayah, di antaranya Petamburan, Bendungan Hilir (Benhil), Pejompongan, Senayan, Palmerah, Slipi, dan Kemanggisan.

Ia mengatakan telah menyampaikan sejumlah nasihat dalam acara Maulid Nabi sebelum aksi demonstrasi 27 Agustus berlangsung. Nasihat itu ditujukan kepada pemerintah, TNI, Polri, DPR, para pendemo, masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan.

“Saya sampaikan nasihat sebelum terjadi demo 27 Agustus. Pertama pemerintah, kedua TNI, ketiga Polri, keempat DPR, kelima pendemo, keenam rakyat dan termasuk ormasnya,” katanya.

Habib Rizieq secara khusus meminta Presiden Prabowo Subianto dan aparat keamanan tidak menggunakan kelompok preman untuk menghadapi demonstrasi.

“Saya sampaikan juga kepada Bapak Presiden Prabowo, tolong ditahan aparatnya, jangan mengerahkan preman. Kepada kepolisian, tentara, jangan kerahkan preman,” tegasnya.

Ia menilai masyarakat dari berbagai daerah memiliki hak menyampaikan aspirasi melalui demonstrasi dan tidak boleh dihalang-halangi.

“Dari Pati, Surabaya, Kalimantan silakan berunjuk rasa menyampaikan aspirasi, hak mereka. Tidak boleh dihalang-halangi,” ujarnya.

Namun, menurut Habib Rizieq, pengamanan demonstrasi tetap menjadi tugas aparat kepolisian. Polisi, katanya, dapat membubarkan demonstrasi apabila aksi berubah menjadi kerusuhan, perusakan, pembakaran, atau tindakan yang membahayakan nyawa.

“Polisi jaga keamanan selama demo dengan damai, kecuali demonya mulai ngerusak, ngebunuh, ngebakar, ngedarah,” katanya.

“Kalau demo terjadi keos karena provokasi, tugas polisi membubarkan para pendemo. Bukan tugas preman,” lanjutnya.

Soroti Dugaan Pengerahan Lima Truk

Habib Rizieq mengaku terkejut dengan adanya kelompok yang disebutnya sebagai preman dalam jumlah besar. Ia menyebut terdapat sekitar lima truk yang membawa kelompok tersebut, termasuk membawa bambu runcing.

“Saya kaget saudara, ada preman lima truk dengan bambu runcing. Tukang ojek juga digebukin, warga dikejar-kejar sampai ke rumahnya,” ujarnya.

Ia kemudian mengaitkan peristiwa tersebut dengan pesan yang sebelumnya telah disampaikannya kepada warga Jakarta agar mengantisipasi kemungkinan kerusuhan.

“Saya sudah berpesan kepada semua warga di Jakarta, kalau terjadi demo besar tanggal 27 Agustus, setiap gang ditutup dengan kawat berduri, warga jaga rumah masing-masing,” katanya.

Habib Rizieq juga menyampaikan seruan agar warga melindungi lingkungan apabila terjadi tindakan kekerasan atau perusakan terhadap permukiman.

“Kalau ada yang masuk merusak warga kita, mengganggu warga kita, kejar, hajar, habisi,” ucapnya.

Ia mengeklaim dugaan pengerahan kelompok tersebut kemudian masuk ke kampung-kampung dan menyeret sejumlah warga yang menurutnya tidak mengetahui persoalan demonstrasi.

“Ternyata betul saudara, preman ini saat demo 27 Agustus masuk ke kampung-kampung, orang diseret seenaknya,” katanya.

Habib Rizieq kemudian menyebut seorang pedagang cermin bernama Bambang yang menurutnya tidak mengetahui apa-apa, tetapi diseret, ditelanjangi, dan dianiaya hingga meninggal dunia.

“Ada Pak Bambang, pedagang cermin yang tidak tahu apa-apa, diseret, ditelanjangi, digebukin sampai mati,” ujarnya.

Ia juga menyebut seorang siswa Madrasah Aliyah kelas tiga yang menurutnya turut menjadi korban.

“Lalu ada seorang siswa Madrasah Aliyah kelas tiga, nggak tahu apa-apa, diseret dari depan rumahnya, digebukin,” katanya.

Pertanyakan Pernyataan Polisi

Habib Rizieq juga menyoroti pernyataan kepolisian yang disebutnya mengaku tidak mengetahui kelompok yang melakukan kekerasan tersebut.

“Polisi bilang, ‘Oh, kami nggak tahu, itu kelompok anarko.’ Bohong! Polisi tahu saudara,” kata Habib Rizieq.

Ia mempertanyakan bagaimana kelompok yang disebutnya berjumlah lima truk dapat tiba di lokasi apabila tidak diketahui aparat.

“Lima truk preman begitu tiba di lokasi aksi dikawal oleh Brimob. Bohong mereka tidak tahu,” ujarnya.

Ia bahkan mempertanyakan kemungkinan adanya pihak yang sengaja memancing situasi agar terjadi bentrokan.

“Jangan-jangan mancing, saudara,” katanya.

Minta Organisasi Preman Dibubarkan

Atas peristiwa tersebut, Habib Rizieq meminta Presiden Prabowo Subianto dan jajaran menteri mengambil tindakan tegas terhadap organisasi yang menurutnya menjadi wadah kelompok preman.

“Preman-preman di Jakarta jangan sok jago. Maka itu saya minta sekarang ini kepada Bapak Presiden Prabowo, kepada para menteri: organisasi preman dibubarkan, hanya mengganggu ketenangan masyarakat. Betul tidak?” tegasnya.

Ia juga meminta pimpinan kelompok tersebut diproses secara hukum.

“Pimpinan premannya tangkap dan jebloskan ke penjara,” kata Habib Rizieq.

Menurut dia, penegakan hukum tidak boleh tebang pilih. Ia membandingkan tindakan cepat aparat terhadap ulama dan kelompok keagamaan dengan penanganan terhadap kelompok yang disebutnya sebagai preman.

“Jangan kalau nangkap ustaz cepat, nangkap kiai cepat, nangkap habaib cepat, nangkap santri cepat,” ujarnya.

Dalam ceramah tersebut, Habib Rizieq kemudian meminta respons jamaah terkait sikap terhadap keberadaan preman.

“Saya mau tanya saudara, siap lawan preman?” tanyanya.

“Siap!” jawab jamaah.

“Siap usir preman?”

“Siap!” jawab jamaah secara serentak.

Warga Marah, Truk Perusuh Dirusak

Habib Rizieq juga menyinggung reaksi warga setelah munculnya dugaan pengerahan kelompok tersebut dalam aksi 27 Agustus.

“Aksi kemarin memang tidak disangka, kok bisa ada pengerahan preman dengan lima truk dengan tertib,” katanya.

Menurut dia, situasi kemudian memicu kemarahan warga hingga kendaraan yang disebutnya sebagai truk pengangkut kelompok tersebut dirusak.

“Pada akhirnya warga marah dan merusak truk pengangkut preman-preman. Jangan salahkan masyarakat membakar dan merusak truk,” ujarnya.

Pernyataan mengenai keterlibatan kelompok preman, pengawalan Brimob, identitas korban, serta rangkaian kekerasan dalam ceramah tersebut merupakan klaim dan penilaian Habib Rizieq.

Redaksi memberi ruang klarifikasi kepada pihak-pihak yang disebut dalam pernyataan tersebut. Klarifikasi akan dimuat secara proporsional sebagai bagian dari prinsip keberimbangan pemberitaan.

Hendrajit Soroti Potensi Plot Twist Aksi 27 Agustus, Ingatkan Bahaya Skema Putsch Pengamat geopolitik Hendrajit

Hendrajit Soroti Potensi Plot Twist Aksi 27 Agustus, Ingatkan Bahaya Skema Putsch

Hedi Batubara 24 Agustus 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Pemerhati geopolitik Hendrajit mengingatkan elemen masyarakat dan mahasiswa yang akan turun dalam aksi 27 Agustus 2026 agar memiliki “Penglihatan Ganda” atau Double Vision untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya plot twist yang tidak terduga.

Menurut Hendrajit, penting untuk melihat apakah aksi tersebut benar-benar dijiwai konsep Madilog atau Materialisme, Dialektika dan Logika.

“Kita lihat apakah aksi 27 Agustus nanti benar benar dijiwai Madilog (Materialisme, Dialektika dan Logika). Atau cuma Dialektika tanpa Logika sehingga tidak menyentuh basis material dan basis kekuasaan yang menyebabkan bangsa ini mengalami kemacetan kultural,” katanya dalam rilis geopolitik, Senin (24/8/2026).

Ia menjelaskan, apabila Madilog menjiwai aksi tersebut, maka dapat terjadi dialektika antara masyarakat dan negara yang melahirkan pandangan, pikiran serta sikap baru.

“Jika Madilog menjiwai aksi 27 Agustus, maka masyarakat dan negara berlangsung dialektika antara tesis yang bersahut sahutan dengan anti tesis, lantas kemudian berkembang menjadi sintesis atau ramuan pandangan, pikiran dan sikap baru sebagai buah pergulatan tesis dan anti tesis antara masyarakat dan negara,” tegasnya.

Menurut dia, munculnya sintesis dapat membawa tatanan politik nasional ke dalam kondisi, konfigurasi dan formasi baru.

“Kalau sintesa muncul, maka tatanan politik nasional akan dihadapkan pada kondisi dan situasi baru, konfigurasi baru dan akhirnya formasi baru pula,” ujarnya.

Hendrajit menilai persoalan krusial dalam situasi tersebut bukan semata-mata duet Prabowo-Gibran, melainkan kemampuan komponen-komponen kenegaraan dalam menjawab krisis apabila aksi damai berkembang ke arah yang tidak terduga.

“Dalam situasi seperti ini, masalah krusial bukan duet Prabowo-Gibran. Tapi ketidakpaduan komponen komponen kenegaraan itu sendiri dalam menjawab krisis ketika aksi damai menjelma jadi kekacauan jika aksi 27 Agustus berkembang Plot Twist yang tak terduga. Ini pelajaran penting dari Huru Hara Agustus 2025 lalu,” katanya.

Ia pun mempertanyakan kesiapan koordinasi antarlembaga, termasuk BIN dan BAIS, serta antara kepolisian dan TNI dalam menghadapi kemungkinan perkembangan situasi di lapangan.

“Bisakah kali ini Badan Intelijen Negara dan Badan Intelijen Strategis berpadu baik dalam analisis, perencanaan dan operasi intelijen? Bisakah kepolisian dan tentara dari tiga angkatan kali ini berpadu sebagai eksekutor lapangan?” tanyanya.

Hendrajit menegaskan, kekhawatiran yang perlu diantisipasi bukan perubahan kebijakan melalui aksi rakyat, melainkan apabila aksi damai berkembang menjadi skenario perebutan kekuasaan.

“Yang ditakutkan rakyat bukan revolusi yang mengarah pada perubahan kebijakan pemerintah yang lebih pro rakyat dan pro akar rumput. Yang rakyat khawatirkan ketika aksi damai berkembang Plot Twist yang didasari Skema Putsch atau makar alih alih revolusi rakyat,” tegasnya.

Menurutnya, putsch atau makar berbeda dengan revolusi karena hanya berorientasi pada perebutan tuas kekuasaan.

“Sebab Putsch atau makar cuma perebutan tuas tuas mesin kekuasaan alih alih revolusi. Putsch justru musuh revolusi lantaran niat dasarnya adalah atau melumpuhkan revolusi seraya memanipulasi aksi massa untuk saling sikut secara horizontal antar elit kekuasaan itu sendiri. Inilah fenomena penggulingan kekuasaan Nepal pada 2025,” ujarnya.

Hendrajit juga menyinggung peristiwa di Nepal pada 2025 sebagai bahan pelajaran. Ia berpendapat keterlibatan besar generasi muda dalam sebuah pergolakan tidak selalu berarti mereka menjadi pengendali arah akhir peristiwa.

“Betul bahwa dalam kasus Nepal 2025 Gen Z memainkan peran besar, namun sejatinya Gen Z bahan bakar bensin. Namun tanpa disadari masuk dalam bingkai skenario besarnya, operasi intelijen untuk tujuan Putsch alih alih revolusi. Dan kebetulan berhasil sesuai rencana,” katanya.

Karena itu, ia meminta elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, memiliki kemampuan membaca berbagai kemungkinan yang muncul di balik perkembangan aksi.

“Maka elemen elemen masyarakat termasuk mahasiswa yang turun aksi 27 Agustus harus punya Penglihatan Ganda dalam membaca Plot Twist. Penglihatan Ganda atau Double Vision artinya melihat satu hal pada saat sama melihat lebih dari satu hal atau bahkan melampaui satu hal,” tegas Hendrajit.

Ia menggambarkan kondisi Indonesia saat ini berada dalam situasi VUCA, yakni Volatility, Uncertainty, Complexity dan Ambiguity.

“Negara kita saat ini memang dalam keadaan VUCA. Volitality, tidak stabil, kacau dan sulit diduga. Uncertainty, penuh ketidakpastian. Complex, rumit dan penuh komplikasi. Ambiguity atau serba ragu dan tidak tegas,” ujarnya.

Menurut Hendrajit, situasi tersebut harus dijawab dengan pendekatan yang juga disebutnya VUCA, tetapi dengan pemaknaan berbeda.

“Menjawab situasi VUCA ini, aksi masyarakat harus menjawab VUCA dengan VUCA juga. Volatility dijawab dengan Visi. Uncertainty dijawab dengan Understanding atau Pemahaman. Komplek dan kerumitan dijawab dengan Clarity atau Kejelasan,” katanya.

“Dan Ambiguity dijawab dengan Kelincahan, Ketangkasan dan Kesigapan,” sambungnya.

Ia berharap aksi masyarakat dapat menghasilkan perubahan secara damai dan substantif, bukan sekadar pergantian elite kekuasaan.

“Jika ini berhasil, revolusi damai benar benar tercipta bukan revolusi berwarna di Eropa Timur atau Arab Spring di Timur Tengah, yang aslinya cuma pergolakan politik yang cuma berbuah pergantian para penguasa belaka. Setelah itu business as usual again,” pungkasnya.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak penyelenggara aksi 27 Agustus terkait pandangan Hendrajit mengenai kemungkinan munculnya plot twist, skenario putsch, maupun pentingnya koordinasi antarlembaga negara dalam mengantisipasi perkembangan situasi.

Dinilai Konsisten Benahi Indonesia, Habib Umar Alhamid: Prabowo Tak Pernah Menyerah Ketua Umum Generasi Cinta Negeri (Gentari), Habib Umar Alhamid

Ketua Umum Generasi Cinta Negeri (Gentari), Habib Umar Alhamid

Dinilai Konsisten Benahi Indonesia, Habib Umar Alhamid: Prabowo Tak Pernah Menyerah

Hedi Batubara 17 Juli 2026

MoneyTalk.id.Jakarta – Ketua Umum Generasi Cinta Negeri (Gentari), Habib Umar Alhamid, menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak pernah menyatakan lelah dalam membenahi Indonesia. Menurutnya, berbagai pidato dan pernyataan Presiden justru memperlihatkan optimisme yang kuat terhadap masa depan bangsa sekaligus tekad untuk mempercepat reformasi di berbagai sektor.

Habib Umar mengatakan, narasi yang menyebut Presiden Prabowo kehilangan semangat atau mulai pesimistis tidak sesuai dengan fakta yang disampaikan langsung oleh kepala negara dalam sejumlah kesempatan resmi.

“Presiden Prabowo justru menunjukkan semangat juang yang sangat tinggi. Beliau tidak pernah menyatakan lelah membangun bangsa. Yang ada, beliau terus mengajak seluruh elemen negara bekerja keras dan bahkan menyindir pihak-pihak yang selalu melihat masa depan Indonesia secara pesimistis,” ujar Habib Umar Alhamid dalam keterangannya, Jumat (17/7/2026).

Menurutnya, pidato Presiden Prabowo pada Puncak Peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 menjadi bukti nyata optimisme pemerintah terhadap masa depan Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden menegaskan keyakinannya bahwa Indonesia memiliki potensi besar menjadi negara yang makmur apabila seluruh komponen bangsa bekerja dengan sungguh-sungguh. Bahkan, Presiden mempersilakan pihak-pihak yang menganggap masa depan Indonesia suram untuk mencari negara lain yang dianggap lebih baik.

“Pesan Presiden sangat jelas. Beliau mengajak rakyat Indonesia untuk optimistis. Jangan mudah terprovokasi oleh narasi yang membuat masyarakat kehilangan harapan terhadap bangsa sendiri,” ujar Habib Umar.

Ia menilai optimisme merupakan modal penting dalam menjalankan pembangunan nasional, terlebih ketika pemerintah sedang melakukan berbagai pembenahan di bidang ekonomi, hukum, birokrasi, hingga pemberantasan korupsi.

Habib Umar juga menyoroti ketegasan Presiden Prabowo terhadap aparatur negara. Menurutnya, Presiden tidak hanya berbicara mengenai pembangunan ekonomi, tetapi juga menuntut reformasi menyeluruh terhadap lembaga-lembaga penegak hukum dan institusi negara.

“Presiden secara tegas meminta TNI, Polri, Kejaksaan, Mahkamah Agung, dan seluruh aparatur negara untuk terus melakukan pembenahan. Beliau ingin setiap institusi membersihkan diri dari praktik penyimpangan, penyalahgunaan kewenangan, dan korupsi,” katanya.

Menurut Habib Umar, komitmen tersebut menunjukkan bahwa agenda pemerintahan Prabowo bukan sekadar membangun infrastruktur atau meningkatkan pertumbuhan ekonomi, melainkan juga memperkuat integritas lembaga negara agar memperoleh kembali kepercayaan masyarakat.

Ia menambahkan, upaya pemberantasan korupsi harus menjadi gerakan bersama yang melibatkan seluruh institusi tanpa pandang bulu.

“Presiden menginginkan pemerintahan yang bersih. Karena itu, setiap lembaga harus berani melakukan evaluasi internal dan memperbaiki sistem agar tidak ada ruang bagi korupsi maupun penyalahgunaan jabatan,” ujarnya.

Selain itu, Habib Umar menilai Presiden Prabowo terus mengingatkan para birokrat bahwa jabatan merupakan amanah rakyat yang harus dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun akhirat nanti.

Menurutnya, Presiden berulang kali mengingatkan bahwa seluruh fasilitas negara, kendaraan dinas, hingga seragam yang digunakan para pejabat berasal dari uang rakyat sehingga harus dibalas dengan pelayanan yang maksimal.

“Beliau selalu mengingatkan bahwa setiap pejabat bekerja karena mandat rakyat. Semua fasilitas yang mereka gunakan berasal dari rakyat. Karena itu, tidak boleh ada birokrat yang bekerja setengah hati atau memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi,” ujarnya.

Habib Umar mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung agenda pembenahan yang sedang dijalankan pemerintah dengan menjaga optimisme dan persatuan nasional.

“Bangsa ini membutuhkan semangat gotong royong dan optimisme. Kritik tentu penting dalam demokrasi, tetapi jangan sampai berubah menjadi pesimisme yang melemahkan kepercayaan terhadap masa depan Indonesia. Presiden Prabowo telah menunjukkan komitmennya untuk terus bekerja dan membangun negeri ini. Mari kita kawal bersama agar cita-cita Indonesia yang maju, bersih, sejahtera dan dapat mewujudkan Indonesia emas 2045,” katanya.

Pengamat Kebijakan Publik Soroti Kenaikan Pangkat tak Wajar Anak Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Brigjen Benrieyadin Sjafrie

Pengamat Kebijakan Publik Soroti Kenaikan Pangkat tak Wajar Anak Menhan Sjafrie Sjamsoeddin

Hedi Batubara 14 Juli 2026

MoneyTalk.id, Jakarta – Pengamat kebijakan publik Gigin Praginanto kembali menjadi sorotan setelah melontarkan kritik keras terhadap sistem promosi jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Melalui akun X miliknya, Gigin menyinggung dugaan praktik nepotisme yang disebutnya telah menggeser sistem merit dalam penentuan pangkat dan jabatan.

Dalam unggahannya, Gigin menulis, “Tentara zaman now sama dengan parpol. Bukan prestasi tapi ‘anak siapa lu’ atau ‘geng siapa lu’ yang menentukan pangkat dan jabatan.”

Unggahan tersebut disertai sebuah gambar yang menampilkan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin bersama seorang perwira TNI. Narasi pada gambar mengklaim perwira tersebut merupakan putra Menhan Brigjen Benrieyadin Sjafrie yang disebut bukan lulusan Akademi Militer (Akmil), namun telah menyandang pangkat brigadir jenderal dan menjabat sebagai Danrem Wijayakarta.

Pernyataan Gigin langsung memicu perdebatan di media sosial. Sebagian warganet menilai promosi jabatan di lingkungan TNI harus sepenuhnya mengedepankan profesionalisme, rekam jejak, dan prestasi.

Di sisi lain, sejumlah pengguna media sosial mengingatkan agar klaim yang beredar dalam unggahan tersebut diverifikasi berdasarkan data resmi dan tidak hanya mengandalkan narasi media sosial.

Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari Kementerian Pertahanan maupun TNI yang secara khusus menanggapi unggahan Gigin Praginanto tersebut. Karena itu, isi unggahan tersebut merupakan pendapat pribadi Gigin dan narasi yang beredar di media sosial, sehingga belum dapat dipastikan kebenarannya.

Konflik Kejaksaan-TNI vs Polri Dinilai Dipicu Persoalan Korupsi, Aziz Yanuar: Publik Disuguhi Perebutan Kepentingan Pengacara Habib Rizieq Shihab (HRS), Aziz Yanuar

Pengacara Habib Rizieq Shihab (HRS), Aziz Yanuar

Konflik Kejaksaan-TNI vs Polri Dinilai Dipicu Persoalan Korupsi, Aziz Yanuar: Publik Disuguhi Perebutan Kepentingan

Hedi Batubara 10 Juli 2026

MoneyTalk.id, Jakarta – Konflik yang mencuat antara Kejaksaan Agung, TNI, dan Polri belakangan ini kembali memantik sorotan publik. Di tengah berbagai pengusutan kasus dugaan korupsi bernilai fantastis, hubungan antarpenegak hukum dinilai semakin memanas dan menimbulkan pertanyaan mengenai soliditas aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi.

Pengacara Habib Rizieq Shihab (HRS), Aziz Yanuar, menilai ketegangan yang terjadi tidak dapat dilepaskan dari kepentingan dalam penanganan perkara korupsi yang melibatkan oknum dari berbagai institusi.

Menurut Aziz, masyarakat justru melihat adanya kesan saling mempertahankan kepentingan masing-masing institusi ketika dugaan tindak pidana korupsi menyentuh internal aparat penegak hukum.

“Kalau ada oknum di kejaksaan yang diduga terlibat korupsi kemudian dibongkar oleh Polri, muncul kesan adanya perlawanan. Sebaliknya ketika ada oknum Polri diproses Kejaksaan, juga timbul resistensi. Publik akhirnya melihat adanya konflik yang berakar pada persoalan saling melindungi,” ujar Aziz kepada wartawan, Jumat (10/7/2026).

Ia menilai kondisi tersebut sangat memprihatinkan karena perhatian publik bergeser dari substansi pemberantasan korupsi menjadi perseteruan antarlembaga negara.

Aziz mengatakan masyarakat berharap seluruh aparat penegak hukum bekerja secara profesional tanpa memandang asal institusi seseorang.

Menurutnya, korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) sehingga pemberantasannya tidak boleh diwarnai ego sektoral maupun persaingan kewenangan.

“Yang diharapkan rakyat sederhana, siapa pun yang korupsi diproses. Tidak peduli berasal dari Polri, Kejaksaan, TNI, kementerian ataupun lembaga lainnya,” katanya.

Ia menilai apabila masing-masing institusi justru sibuk mempertahankan citra dengan melindungi oknum, maka kepercayaan publik terhadap penegakan hukum akan semakin menurun.

Belakangan sejumlah perkara korupsi besar memang menyeret perhatian publik setelah aparat melakukan penggeledahan di berbagai lokasi dan membuka penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan proyek-proyek strategis.

Situasi tersebut kemudian berkembang menjadi sorotan setelah muncul dinamika antarinstansi penegak hukum yang memunculkan berbagai spekulasi di ruang publik.

Aziz mengingatkan bahwa seluruh aparat penegak hukum seharusnya memiliki tujuan yang sama, yakni menegakkan hukum secara adil dan memberantas korupsi tanpa pandang bulu.

“Jangan sampai rakyat justru disuguhi tontonan konflik antarpenegak hukum. Yang dibutuhkan masyarakat adalah hasil nyata berupa penuntasan perkara korupsi, bukan persaingan institusi,” ujarnya.

Aziz menilai transparansi dalam proses penyidikan menjadi faktor penting untuk menghilangkan dugaan adanya perlindungan terhadap pihak tertentu.

Ia berharap setiap perkara yang telah memiliki alat bukti cukup dapat diproses secara terbuka sesuai ketentuan hukum tanpa intervensi maupun tekanan dari pihak mana pun.

Menurutnya, supremasi hukum hanya dapat terwujud apabila seluruh aparat penegak hukum menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan institusi.

“Jangan ada kesan hukum tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Siapa pun yang bersalah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya,” tegasnya.

Lukas Luwarso Bongkar “Lingkar Dalam” Kekuasaan Prabowo: “Ini Bukan Soal Teddy, Tapi Tata Kelola Negara”

Hedi Batubara 9 Mei 2026

MoneyTalk, Jakarta – Mantan Ketua Umum pertama Lukas Luwarso melontarkan kritik tajam terhadap pola kekuasaan di lingkaran Presiden Prabowo Subianto dalam tayangan forum Madilog yang disampaikan pada Jumat malam, 8 Mei 2026.

Dalam analisanya, Lukas menegaskan polemik mengenai Teddy Indra Wijaya sebenarnya hanyalah pintu masuk untuk melihat persoalan yang lebih besar: bagaimana akses terhadap presiden disebut semakin tersentralisasi dan dikendalikan oleh lingkaran kecil kekuasaan.

“Teddy is nobody,” kata Lukas dalam forum tersebut. Menurutnya, posisi sekretaris kabinet pada dasarnya bersifat administratif dan terbatas pada koordinasi kerja kabinet serta pengaturan agenda presiden.

Namun yang menjadi persoalan, kata dia, adalah ketika seorang pejabat setingkat menteri koordinator disebut harus melewati Teddy terlebih dahulu untuk dapat bertemu langsung dengan presiden.

“Ada laporan yang saya dapat, memang tidak bisa diverifikasi sepenuhnya, tapi logis. Ada menko hampir setahun tidak bisa bertemu empat mata dengan presiden karena aksesnya diatur,” ujar Lukas.

Ia menilai kondisi tersebut bukan lagi persoalan personal, melainkan sudah masuk ke wilayah tata kelola negara.

“Menstruasi”, Sindiran Politik dan Kepanikan Kekuasaan

Lukas juga menyinggung istilah “menstruasi” yang belakangan ramai dipakai publik sebagai satire politik terkait Teddy.

Mengutip pemikiran Sutan Sjahrir, Lukas mengatakan rakyat kerap menggunakan humor dan olok-olok sebagai cara terakhir untuk melawan kekuasaan yang dianggap berlebihan.

Menurut dia, di balik candaan itu tersimpan kritik serius bahwa Teddy dianggap sudah melampaui batas peran institusionalnya.

Ia mencontohkan sorotan publik ketika Teddy masuk ke mobil lebih dahulu sementara presiden masih berada di luar kendaraan.

“Itu bukan cuma soal sopan santun. Itu menunjukkan seseorang merasa terlalu invincible dalam lingkar kekuasaan,” katanya.

Lukas juga menilai langkah pemerintah melalui Komdigi yang menurunkan video kritik Amien Rais justru memperlihatkan kepanikan kekuasaan.

“Yang dipersoalkan bukan isu orientasi seksual. Yang dipersoalkan adalah cara kekuasaan dijalankan,” tegasnya.

“Raja Telanjang” di Sekitar Prabowo

Dalam bagian paling keras analisanya, Lukas menggambarkan Presiden Prabowo seperti “raja telanjang” yang dikelilingi para penjilat politik.

Ia menyebut banyak pihak di sekitar presiden tidak lagi berani menyampaikan kenyataan sebenarnya demi menjaga kenyamanan penguasa.

Lukas mencontohkan sejumlah program pemerintah yang menurutnya bermasalah namun tetap berjalan tanpa kritik internal berarti.

Mulai dari program MBG, pembangunan Koperasi Desa Merah Putih di lokasi yang dinilai tidak strategis, hingga reshuffle kabinet yang diisi kembali oleh figur-figur lama.

“Yang diterima presiden adalah realitas yang sudah dipoles dan dibungkus agar menyenangkan,” ujarnya.

Dalam analoginya, Lukas menyebut Amien Rais berperan seperti anak kecil dalam dongeng klasik yang berani berteriak, “Raja telanjang!”

“Prabowo Berubah Terlalu Cberkuasberkuas

Lukas juga membuat perbandingan historis yang tajam mengenai perubahan sikap para presiden Indonesia setelah berkuasa.

Menurutnya, Soeharto membutuhkan sekitar delapan tahun sebelum memasuki fase otoritarianisme penuh.

Sementara Soekarno disebut memerlukan sekitar 14 tahun, dan Joko Widodo sekitar lima tahun.

“Prabowo baru satu setengah tahun,” kata Lukas.

Ia menilai banyak janji politik Prabowo sebelum berkuasa justru tidak tercermin setelah menjadi presiden.

Kabinet yang dijanjikan ramping disebut tetap gemuk. Banyak tokoh era Jokowi masih dipertahankan, termasuk Teddy yang sebelumnya dikenal sebagai ajudan presiden pada masa pemerintahan Jokowi.

Lukas membaca situasi itu sebagai tanda bahwa Prabowo mulai mengadopsi pola konsolidasi kekuasaan ala Jokowi dengan penguatan kontrol terhadap TNI, Polri, dan birokrasi.

Peringatan Menjelang 2029

Di akhir paparannya, Lukas mengingatkan bahwa loyalitas elite politik sangat mudah berubah ketika situasi memburuk.

Ia menyinggung peristiwa 1998 saat banyak loyalis meninggalkan pemerintahan Soeharto ketika krisis memuncak.

Menurut Lukas, situasi ekonomi global, tekanan geopolitik Timur Tengah, serta menurunnya kepercayaan publik bisa menjadi faktor yang menggerus stabilitas politik pemerintahan saat ini.

“Politikus itu setia selama menguntungkan. Begitu kapal oleng, mereka lompat paling cepat,” katanya.

Lukas menegaskan satu-satunya jalan bagi Prabowo untuk menjaga stabilitas politik adalah membuka diri terhadap kritik dan mendengar realitas dari luar lingkaran kekuasaan.

“Ini bukan soal Teddy. Ini soal apakah republik dijalankan oleh sistem atau oleh kedekatan personal,” tutupnya.

RI Jadi Wakil Komandan ISF, Pengamat: Prabowo Naikkan Level Diplomasi Indonesia IMG-20260130-WA0096

RI Jadi Wakil Komandan ISF, Pengamat: Prabowo Naikkan Level Diplomasi Indonesia

Hedi Batubara 22 Februari 2026

MoneyTalk, Jakarta – Langkah Indonesia yang dipercaya menduduki posisi Wakil Komandan dalam misi pasukan perdamaian untuk Palestina atau Internasional Stabilization Force (ISF) dinilai sebagai manuver diplomasi strategis Presiden Prabowo Subianto di tengah dinamika geopolitik Timur Tengah yang semakin kompleks.

Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menyebut, keputusan tersebut bukan sekadar partisipasi simbolik, melainkan representasi naiknya posisi tawar Indonesia dalam arsitektur keamanan global.

“Indonesia mendapat posisi wakil komandan operasi. Ini menunjukkan kepemimpinan nasional mampu menempatkan TNI bukan hanya sebagai pasukan pendukung, tetapi bagian dari struktur komando,” ujar Amir dalam keterangannya kepada media, Minggu (22/2/2026).

Sejak lama Indonesia dikenal konsisten mendukung kemerdekaan Palestina. Namun menurut Amir, fase terbaru ini menandai pergeseran dari diplomasi normatif ke diplomasi operasional.

“Selama ini Indonesia kuat di forum politik dan moral. Kini masuk ke domain keamanan internasional. Itu lompatan signifikan,” katanya.

Dalam konteks geopolitik, Timur Tengah adalah kawasan dengan irisan kepentingan aktor besar dunia: Amerika Serikat, Rusia, Iran, Turki, hingga negara-negara Teluk. Setiap keterlibatan negara di wilayah tersebut selalu dibaca sebagai sinyal posisi politik.

Amir menilai, keberhasilan Indonesia memperoleh jabatan wakil komandan tidak lepas dari reputasi panjang TNI dalam misi perdamaian PBB di berbagai negara konflik, mulai dari Lebanon, Kongo, hingga Sudan.

“Rekam jejak TNI relatif bersih dan profesional. Itu menjadi modal utama. Dunia melihat Indonesia sebagai negara muslim moderat dengan kapasitas militer yang disiplin,” ujarnya.

Dalam perspektif intelijen strategis, posisi wakil komandan berarti akses pada informasi, jaringan koordinasi militer multinasional, serta pengaruh dalam pengambilan keputusan operasional.

Menurut Amir, ini adalah bentuk “soft power yang dipersenjatai” — bukan dalam arti agresif, melainkan dalam konteks pengaruh.

“Siapa pun yang berada di struktur komando, memiliki akses pada peta konflik, dinamika faksi lokal, hingga pola intervensi aktor eksternal. Itu informasi strategis,” katanya.

Indonesia, lanjutnya, dapat membaca langsung dinamika internal Palestina, termasuk hubungan antar faksi, potensi eskalasi, serta tekanan regional.

“Dari sisi intelijen negara, ini memperkaya kemampuan analisis kita terhadap konflik Timur Tengah,” tambahnya.

Langkah ini juga dinilai memiliki dua lapis pesan geopolitik.

Pertama, kepada dunia Islam: Indonesia bukan sekadar bersuara, tetapi turun langsung menjaga stabilitas dan keselamatan warga sipil Palestina.

Kedua, kepada negara-negara Barat: Indonesia mampu menjadi jembatan diplomatik yang rasional dan profesional.

“Prabowo memainkan keseimbangan. Di satu sisi menjaga solidaritas Palestina, di sisi lain tidak menempatkan Indonesia dalam posisi konfrontatif terhadap kekuatan besar,” kata Amir.

Ia menyebut strategi ini sebagai bentuk “non-blok modern” — aktif, tetapi tidak terikat blok geopolitik tertentu.

Secara militer, keterlibatan sebagai wakil komandan memberi dampak pada reputasi TNI.

Posisi tersebut bukan jabatan administratif. Wakil komandan biasanya terlibat dalam perencanaan operasi, koordinasi lintas negara, hingga evaluasi taktis di lapangan.

“Ini menunjukkan kemampuan TNI berada di level komando internasional,” ujar Amir.

Dalam jangka panjang, pengalaman ini berpotensi meningkatkan standar interoperabilitas, kemampuan logistik, serta profesionalisme prajurit

Meski demikian, Amir mengingatkan bahwa setiap peran di zona konflik membawa risiko politik dan keamanan.

“Indonesia harus menjaga netralitas dan profesionalitas. Jangan sampai terseret dalam konflik internal antar faksi,” katanya.

Selain itu, terdapat risiko serangan dari kelompok ekstrem yang menolak kehadiran pasukan internasional.

“Keamanan personel menjadi prioritas. Diplomasi efektif harus diiringi kesiapan mitigasi risiko,” ujarnya.

Dalam peta politik global yang semakin multipolar, Indonesia dinilai sedang membangun positioning sebagai middle power yang aktif.

Langkah ini sejalan dengan visi Indonesia untuk lebih berperan dalam penyelesaian konflik global, bukan hanya sebagai pengamat.

“Ini momentum bagi Indonesia untuk memperkuat citra sebagai negara muslim demokratis dengan kekuatan militer profesional dan diplomasi rasional,” kata Amir.

Ia menambahkan, jika dikelola dengan tepat, peran ini dapat memperkuat posisi Indonesia di forum-forum internasional, termasuk dalam perumusan kebijakan perdamaian dunia.

“Nama Indonesia harum di dunia internasional atas pengiriman pasukan perdamaian Palestina. Tetapi yang lebih penting adalah konsistensi dan ketegasan dalam menjaga prinsip,” pungkasnya.

Dengan dinamika Timur Tengah yang belum stabil, peran Indonesia sebagai wakil komandan pasukan perdamaian menjadi babak baru dalam sejarah diplomasi pertahanan nasional — sebuah kombinasi antara strategi geopolitik, kalkulasi intelijen, dan kepemimpinan global.

Sjafrie Instruksikan TNI Siap Perang Berlarut, Pengamat: Strategi Pertahanan Indonesia di Tengah Ketegangan Global 1764147874813

Sjafrie Instruksikan TNI Siap Perang Berlarut, Pengamat: Strategi Pertahanan Indonesia di Tengah Ketegangan Global

Hedi Batubara 21 Januari 2026

MoneyTalk, Jakarta – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin kembali menegaskan kesiapan Kementerian Pertahanan dan TNI menghadapi berbagai kemungkinan konflik, termasuk potensi perang yang berlangsung lama atau “perang berlarut.” Pernyataan ini disampaikan dalam rapat internal pimpinan TNI-Kemhan.

Amir Hamzah, pengamat intelijen dan geopolitik, menilai langkah Sjafrie sebagai indikator kesiapsiagaan strategis Indonesia dalam menghadapi tantangan keamanan global yang semakin kompleks.

“Pernyataan Menhan bukan sekadar retorika politik. Ini menunjukkan bahwa Indonesia menekankan kesiapan menghadapi konflik multidimensi, baik yang konvensional maupun yang bersifat hybrid, termasuk ancaman siber dan psikologis,” ujar Amir, Rabu (21/1/2026).

Menurut Amir, konteks pernyataan tersebut terkait meningkatnya ketegangan di kawasan Indo-Pasifik dan Laut Cina Selatan, di mana dinamika politik dan militer global menuntut setiap negara untuk memiliki strategi pertahanan yang adaptif. Ketegangan global di Greenland juga sedang terjadi.

“Dalam situasi geopolitik seperti ini, kemampuan bertahan jangka panjang menjadi sangat penting. Menyiapkan TNI untuk perang berlarut bukan berarti agresif, tapi menjaga kedaulatan dan stabilitas nasional,” katanya.

Kesiapsiagaan Multidimensi TNI

Rapat pimpinan Kemhan-TNI yang dipimpin Sjafrie menekankan beberapa poin strategis:

1. Kesiapan Operasional TNI – Semua satuan TNI diminta meningkatkan kesiapsiagaan tempur, latihan gabungan, dan modernisasi alat utama sistem persenjataan.

2. Integrasi Intelijen dan Strategi – Koordinasi intelijen nasional diperkuat untuk mendeteksi ancaman sejak dini, termasuk ancaman non-konvensional.

3. Pendekatan Diplomasi dan Pertahanan – Kesiapan militer juga dipadukan dengan strategi diplomasi, agar setiap langkah Indonesia tetap berada dalam kerangka hukum internasional.

Amir Hamzah menekankan, pernyataan Menhan juga menjadi sinyal diplomatik bagi aktor regional dan global. “Ini adalah pesan bahwa Indonesia serius menjaga kedaulatan, dan setiap upaya untuk merongrong wilayahnya akan dipantau secara serius oleh militer dan intelijen,” ujar Amir.

Selain ancaman konvensional, Amir menyoroti pentingnya kesiapan menghadapi ancaman hybrid. Perang modern tidak selalu bersifat fisik; serangan siber, disinformasi, dan tekanan ekonomi dapat melemahkan negara dari dalam. “TNI yang siap menghadapi perang berlarut berarti mereka juga dilatih menghadapi ancaman non-fisik, termasuk operasi informasi dan sabotase strategis,” jelas Amir.

Pernyataan Menhan Sjafrie menekankan bahwa strategi pertahanan Indonesia kini lebih menekankan pada kesiapan jangka panjang. Amir Hamzah menilai ini sebagai langkah matang: “Ketahanan nasional bukan hanya soal persenjataan, tapi juga kapasitas logistik, dukungan masyarakat, dan stabilitas politik. Siap menghadapi perang berlarut berarti semua elemen pertahanan dikelola secara holistik.”

Amir juga menyoroti pentingnya koordinasi antara Kemhan, TNI, dan instansi lain seperti Kementerian Luar Negeri dan BIN, untuk membentuk sistem pertahanan terpadu. Hal ini, menurut Amir, akan memberi Indonesia keunggulan strategis di tengah ketidakpastian global.

Pernyataan Menhan Sjafrie menjadi momentum penting dalam menyusun arah pertahanan Indonesia ke depan. Kesiapsiagaan TNI untuk menghadapi perang berlarut menunjukkan Indonesia mengantisipasi konflik dengan pendekatan strategis, adaptif, dan holistik.

“Pesan ini jelas: Indonesia siap mempertahankan kedaulatan dan menjaga stabilitas kawasan, dengan kekuatan militer yang terintegrasi dan cerdas,” tutup Amir Hamzah.

Wartawan Senior: Perpol 10/2025 Bentuk Pembangkangan Kapolri Terhadap Konstitusi 1765791816059

Wartawan Senior: Perpol 10/2025 Bentuk Pembangkangan Kapolri Terhadap Konstitusi

Hedi Batubara 20 Desember 2025

MoneyTalk, Jakarta – Wartawan senior Edy Mulyadi melontarkan kritik keras terhadap terbitnya Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025. Ia menilai aturan tersebut bukan sekadar masalah administratif, melainkan telah berkembang menjadi persoalan serius konstitusi karena secara nyata bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut Edy, Perpol 10/2025 menghidupkan kembali praktik penempatan anggota Polri aktif di jabatan sipil, padahal MK melalui Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025 telah melarang secara tegas. Dalam putusan itu, MK menyatakan anggota Polri aktif hanya boleh menduduki jabatan sipil jika mengundurkan diri atau pensiun.

“Putusan MK itu final dan mengikat. Tidak boleh ditafsirkan ulang oleh siapa pun, apalagi lewat peraturan di bawah undang-undang,” tegas Edy dalam pernyataan tertulisnya, Sabtu (20/12/2025).

Edy menilai Perpol 10/2025 justru membuka kembali celah yang telah ditutup MK, dengan dalih penugasan, koordinasi, dan kebutuhan negara. Secara substansi, kata dia, aturan tersebut menghidupkan norma yang sudah dibatalkan oleh konstitusi.

Ia juga mengutip pernyataan mantan Ketua MK Mahfud MD yang menyebut Perpol 10/2025 bertentangan dengan putusan MK, Undang-Undang Polri, serta prinsip negara hukum. Bagi Edy, sikap Mahfud mempertegas bahwa persoalan ini bukan sekadar perbedaan tafsir, melainkan pembangkangan konstitusional.

“Ini bukan kritik dari aktivis jalanan, tapi dari orang yang paham betul anatomi dan daya ikat putusan MK,” ujar Edy.

Lebih jauh, Edy menyoroti pernyataan Juru Bicara Forum Purnawirawan Prajurit TNI (FPP-TNI), Laksma (Purn) Moeryono Aladin, yang menyebut langkah Kapolri sebagai bentuk “makar konstitusional”. Meski istilah itu terdengar keras, Edy menilai kegelisahan tersebut berangkat dari kekhawatiran yang rasional terhadap runtuhnya negara hukum.

Menurut Edy, dalam negara hukum tidak ada satu pun lembaga yang berhak menegosiasikan atau mengakali konstitusi. Putusan MK bukan rekomendasi, melainkan hukum tertinggi yang mengikat seluruh lembaga negara, termasuk Presiden, DPR, TNI, dan Polri.

Edy juga menyoroti sikap Presiden Prabowo Subianto yang hingga kini belum memberikan pernyataan terkait polemik Perpol 10/2025. Ia menilai, diamnya Presiden justru memunculkan sinyal politik yang berbahaya.

“Kapolri adalah pembantu Presiden. Mustahil aturan sepenting ini terbit tanpa sepengetahuan Presiden. Diamnya Presiden bukan sikap netral, tapi sikap politik,” kata Edy.

Ia mengingatkan bahwa salah satu amanat utama Reformasi 1998 adalah menarik aparat bersenjata dari jabatan sipil demi menjaga profesionalisme, netralitas birokrasi, dan demokrasi. Jika Perpol 10/2025 dibiarkan, Edy menilai hal itu sebagai kemunduran serius reformasi.

“Jika putusan MK saja bisa diakali, publik wajar bertanya: siapa sebenarnya yang berdaulat di republik ini, konstitusi atau kekuasaan?” pungkas Edy.

Ketum APIB Apresiasi Kerja Cepat Basarnas–TNI Tembus Titik Isolasi Bencana di Sumatera 1764755634653

Ketum APIB Apresiasi Kerja Cepat Basarnas–TNI Tembus Titik Isolasi Bencana di Sumatera

Hedi Batubara 8 Desember 2025

MoneyTalk, Jakarta – Ketua Umum DPP Aliansi Profesional Indonesia Bangkit (APIB), Erick Sitompul, menyampaikan apresiasi tinggi kepada Basarnas, TNI, BNPB, serta seluruh elemen pemerintah yang telah bergerak cepat menembus seluruh titik isolasi korban banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pernyataan tersebut disampaikannya Minggu (7/12/2025), sepekan setelah bencana besar yang meluluhlantakkan puluhan kabupaten di tiga provinsi tersebut.

Menurut laporan Marsda TNI Muhammad Safii, seluruh titik yang sebelumnya terputus, termasuk tiga titik kritis di Aceh Tamiang yang mendapat perhatian luas publik, kini sudah berhasil ditembus oleh tim gabungan Basarnas dan TNI. Ribuan personel diterjunkan, menembus medan yang ekstrem akibat banjir bandang, longsor, hingga hujan deras yang masih mengguyur wilayah terdampak.

“Ini adalah progres sangat penting agar BNPB, instansi terkait, dan relawan dapat masuk memberikan bantuan makanan, minuman, serta layanan medis bagi warga yang selamat,” kata Erick.

Erick mengakui bahwa upaya menembus desa-desa terisolasi bukan pekerjaan ringan. Selain medan berat di perbukitan dan hutan, tim penyelamat harus mengejar waktu untuk menyelamatkan nyawa korban.

“Ketika muda saya pernah menjadi mapala dan ikut operasi pencarian pendaki hilang di Sumut dan Sumbar. Medannya sangat berat dan bisa memakan waktu berhari-hari. Kali ini puluhan kabupaten terdampak secara bersamaan di tiga provinsi. Tapi saya yakin Basarnas, TNI, dan BNPB sangat tangguh di lapangan,” ujarnya.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo, melaporkan dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto bahwa seluruh titik terdampak di tiga provinsi kini telah kembali dialiri listrik. Pemulihan itu dapat dilakukan cepat berkat dukungan armada truk, kapal, dan helikopter TNI–Polri untuk mengangkut genset serta perangkat pendukung lainnya.

Kehadiran listrik, gas, dan BBM, menurut Erick, merupakan unsur vital untuk keselamatan dan pemulihan kepercayaan masyarakat.

Erick menegaskan bahwa banjir bandang tahun ini menjadi yang terburuk dalam sejarah Indonesia, bukan hanya karena curah hujan ekstrem akibat siklon tropis senyap yang melintasi Sumatera, tetapi juga akibat masifnya kerusakan hutan di hulu perbukitan.

“Jutaan ton tanah pekat dan jutaan kubik kayu gelondongan ikut terbawa arus. Itu bukan fenomena alam biasa itu akibat penebangan liar, land clearing serampangan, dan kebijakan yang teledor,” tegas Erick.

Ia menambahkan bahwa publik memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban para pelaku perusakan hutan, baik korporasi maupun pejabat yang lalai.

“Harus ada sanksi pidana, pencabutan izin, dan denda seberat-beratnya. Jangan hanya sebatas pencabutan izin formal untuk meredam kemarahan publik,” kata Erick.

Meski demikian, Erick menekankan bahwa prioritas saat ini adalah penyelamatan korban selamat, pencarian korban hilang, serta relokasi permukiman yang hancur. Ia menegaskan bahwa penanganan kemanusiaan harus menjadi fokus utama pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat.

“Kita satu bangsa, satu saudara. Kita harus memastikan para penyintas mendapatkan penanganan terbaik. Nyawa manusia jauh lebih penting,” ujarnya.

Erick tidak menutupi keprihatinannya karena dua kampung halamannya menjadi titik terdampak paling parah: Takengon di Aceh Tengah, tempat ia dilahirkan, dan Batang Toru di Tapanuli Selatan, kampung ibunya.

“Kerusakan di sana sangat parah dan korban jiwa banyak. Ini sangat memilukan,” ungkapnya.

Erick menegaskan bahwa bencana ini harus menjadi titik balik bagi Indonesia untuk memperkuat perlindungan hutan, memperbaiki tata kelola lingkungan, dan menghentikan praktik-praktik eksploitasi yang membahayakan keselamatan rakyat.

TNI

Habib Rizieq Murka soal Aksi Preman Pascademo 27 Agustus: Bubarkan Organisasinya, Tangkap Pimpinannya!

Hendrajit Soroti Potensi Plot Twist Aksi 27 Agustus, Ingatkan Bahaya Skema Putsch

Dinilai Konsisten Benahi Indonesia, Habib Umar Alhamid: Prabowo Tak Pernah Menyerah

Pengamat Kebijakan Publik Soroti Kenaikan Pangkat tak Wajar Anak Menhan Sjafrie Sjamsoeddin

Konflik Kejaksaan-TNI vs Polri Dinilai Dipicu Persoalan Korupsi, Aziz Yanuar: Publik Disuguhi Perebutan Kepentingan

Lukas Luwarso Bongkar “Lingkar Dalam” Kekuasaan Prabowo: “Ini Bukan Soal Teddy, Tapi Tata Kelola Negara”

RI Jadi Wakil Komandan ISF, Pengamat: Prabowo Naikkan Level Diplomasi Indonesia

Sjafrie Instruksikan TNI Siap Perang Berlarut, Pengamat: Strategi Pertahanan Indonesia di Tengah Ketegangan Global

Wartawan Senior: Perpol 10/2025 Bentuk Pembangkangan Kapolri Terhadap Konstitusi

Ketum APIB Apresiasi Kerja Cepat Basarnas–TNI Tembus Titik Isolasi Bencana di Sumatera

Baca Juga Berita Ini

Sebut Sekjen dan Waketum Tak Urus Partai, DPC PPP Jakbar Pasang Badan untuk Mardiono

Muslim Arbi: Oligarki Diduga Siapkan Dana Berlimpah untuk KDM-Gibran di Pilpres 2029

Kredit Macet Rp4 Triliun Lebih, Laba KB Bank Ambles, Kepercayaan Nasabah Dipertaruhkan

Kasus Eks Wamen Imipas, FORMASI Desak KPK Periksa Menteri “RAMA”