21 November 2026

Fahri Hamzah

MoneyTalk, Jakarta – Perdebatan mengenai wacana Reformasi Jilid II kembali mengemuka setelah diskusi antara Fahri Hamzah dan Feri Amsari dalam sebuah program televisi nasional pada 11/6/2026. Keduanya sama-sama dikenal sebagai aktivis reformasi 1998, namun kini berada pada posisi pandang yang berbeda dalam menilai kondisi demokrasi dan pemerintahan saat ini.

Dalam perdebatan tersebut, Fahri Hamzah yang saat ini berada di dalam lingkar pemerintahan menilai Presiden Prabowo Subianto memiliki niat baik untuk membawa perubahan bagi Indonesia. Menurutnya, kritik dan demonstrasi merupakan bagian dari demokrasi, namun situasi saat ini tidak tepat disamakan dengan kondisi menjelang Reformasi 1998.

Fahri juga berpendapat bahwa sistem demokrasi Indonesia saat ini sudah memiliki perangkat yang relatif lengkap, sehingga berbagai persoalan seharusnya dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum dan konstitusi yang tersedia.

Di sisi lain, akademisi hukum tata negara Feri Amsari menegaskan bahwa niat baik pemimpin tidak cukup menjadi ukuran. Menurutnya, yang harus dinilai publik adalah kebijakan nyata yang diterapkan pemerintah dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.

Feri menyoroti sejumlah perkembangan yang menurutnya patut menjadi perhatian, antara lain meningkatnya keterlibatan unsur militer dalam ruang sipil serta menurunnya independensi lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah.

Perbedaan mendasar keduanya terlihat pada cara memandang kekuasaan dan mekanisme kontrol terhadap pemerintahan.

Fahri Hamzah menekankan pentingnya kepercayaan kepada presiden serta upaya melakukan perbaikan dari dalam sistem pemerintahan. Ia menilai keterlibatan dalam kekuasaan memungkinkan seseorang ikut memengaruhi arah kebijakan secara langsung.

Sebaliknya, Feri Amsari berpendapat bahwa ukuran utama harus tetap berdasarkan data, fakta lapangan, dan kondisi objektif yang dirasakan masyarakat. Menurutnya, posisi di luar pemerintahan justru memberikan ruang yang lebih bebas untuk menyampaikan kritik tanpa terikat kepentingan kekuasaan.

Meski berbeda pandangan, keduanya memiliki kesamaan latar belakang sebagai aktivis Reformasi 1998 dan sama-sama menyatakan kecintaannya terhadap Indonesia. Namun perjalanan politik dan pilihan peran yang berbeda membuat keduanya kini berada pada sisi yang berseberangan dalam membaca kondisi demokrasi nasional.

Perdebatan tersebut memunculkan pertanyaan yang menarik untuk didiskusikan publik: apakah seorang aktivis yang masuk ke dalam lingkar kekuasaan masih dapat mempertahankan sikap kritisnya, ataukah pada akhirnya akan lebih banyak berperan sebagai pembela kebijakan pemerintah?

Pertanyaan itu menjadi relevan mengingat sejarah reformasi Indonesia juga diwarnai oleh banyak aktivis yang kemudian memilih masuk ke pemerintahan, sementara sebagian lainnya tetap berada di luar kekuasaan untuk menjalankan fungsi kontrol dan kritik terhadap negara.

Catatan redaksi: Berita ini merupakan rangkuman pandangan yang disampaikan dalam Kompas TV bersama Rossi Simanjuntak dan tidak dimaksudkan sebagai penilaian terhadap individu maupun lembaga tertentu. Pandangan yang disampaikan masing-masing narasumber menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan.

MoneyTalk, Jakarta – Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah mengatakan, Partai Gelora akan mendorong penguatan Sistem ‘Trias Politica’ dalam tradisi demokrasi di Indonesia.

Dimana tiga cabang kekuasaan yang ada, eksekutif, legislatif dan yudikatif dapat berjalan efektif, sejalan dan seiring. Sehingga ketiganya akan sama-sama kuat, karena saling mengawasi dan saling mengontrol atau ada check and balance.

“Trias Politica mendorong supaya kita bisa memandang berbagai persoalan secara utuh, bukan parsial agar kita tidak mengalami keterjebakan dalam berbangsa dan bernegara,” kata Fahri Hamzah.

Hal itu disampaikan Fahri Hamzah dalam Kajian Pengembangan Wawasan dengan tema ‘Wawasan Kebangsaan’ Seri ke-12 yang diselengarakan DPP Partai Gelora di Jakarta, Jumat (26/12/2025) malam.

“Saya ingin mengambil contoh dari cara kita melihat presiden dari waktu ke waktu. Di negara kita, sering ujung-ujungnya menyalahkan presiden dari zaman Orde Lama, Orde Baru, Era Reformasi hingga kini,” ujarnya.

Ketika Orde Lama, kata Fahri, semua orang mendewa-dewakan mantan Presiden Soekarno. Namun, saat Bung Karno tidak lagi menjabat, dicaci maki, bahkan ada upaya untuk menghilangkan jejak dalam sejarah.

Demikian juga saat mantan Presiden Soeharto menjabat sebagai penguasa Orde Baru selama 32 tahun. Ia menilai Soeharto juga didewa-dewalan dan disanjung luar biasa dengan diberikan berbagai gelar.

“Tapi begitu Presiden Soeharto berhenti, lalu kita memaki-makinya seolah-olah tidak ada harganya dan tidak pernah ada jasanya,” katanya.

Namun, semua pihak pada akhirnya patut bersyukur, karena Presiden Prabowo Subianto telah memberikan gelar Pahlawan kepada Soeharto pada HUT RI ke-80 pada Agustus 2025 lalu.

Situasi ini juga terjadi pada presiden setelah seperti mantan Presiden BJ Habibie, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokowi).

“Terutama yang memimpin agak lama. Waktu itu pernah Pak SBY diganggu. Sekarang kita masih menyaksikan bagaimana Pak Jokowi diganggu luar biasa,” ungkapnya.

Padahal waktu Jokowi berkuasa, kata Fahri, dielu-elukan luar biasa, seolah-olah tidak ada orang yang lebih baik daripada Presiden RI ke-7 itu.

“Saya sendiri pernah mengalami, karena mengkritik Pak Jokowi. Sebagai anggota dewan, saya sempat didemonstrasi sama orang, bahkan diacung-acungkan pedang di suatu tempat, karena dianggap mengkritik Pak Jokowi,” kata Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini.

Sebab, tindakannya saat mengkritik Jokowi ketika itu, dianggap membenci seorang pemimpin, padahal dirinya hanya menjalankan fungsi sebagai anggota legislatif.

“Kemudian begitu Pak Jokowi berhenti, tiba-tiba semua orang menyerang Pak Jokowi seolah-olah tidak ada jasanya. Padahal beliau memiliki jasa juga bagi kemajuan dan pertumbuhan bangsa kita, terlepas dari kekurangan-kekurangannya,” kata Fahri.

Kejadian ini, menurut dia, akan terus berulang apabila kita masih mengkultuskan atau melebih-lebihkan pemimpin yang akan datang.

“Tapi kemudian pada saat yang bersamaan kita bisa  bersikap sadis, setelah pemimpin itu berhenti, kita akan membencinya. Gejala ini, saya anggap sebagai salah satu yang disebabkan oleh kelemahan kita dalam memandang negara sebagai sebuah sistem,” ujarnya.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman RI ini, berpandangan bahwa dalam negara itu, memiliki banyak komponen, antara lain komponen rakyat.

“Rakyat itu komponen yang harus terus menerus mendidik diri supaya tidak salah pilih. Karena begitu salah pilih, yang menyesal dan marah kita juga,” katanya.

Karena itu, semua pihak perlu memantau dan membaca siapa yang akan memimpin secara lebih baik, termasuk menawarkan perbaikan sistem berbangsa dan bernegara.

“Jelas dalam hal ini, Partai Gelora adalah partai yang ingin mengajak semua untuk memperbaiki sistem, termasuk yang dianggap  harus kita evaluasi, ” katanya.

Partai Gelora akan membuka pintu dialog untuk berdiskusi penyempurnaan sistem politik atau mekanisne penyelenggara an pemilu misalnya, atau  sistem ketatanegaraan dan lain-lainnya.

“Bahkan menurut saya diskusi tentang amandemen kelima untuk menyempurnakan konstitusi juga tetap harus kita buka,” katanya.

 

Karena dalam 30 tahun terakhir setelah amandemen I-IV, terdapat banyak masalah yang harus segera dicarikan solusi melalui perbaikan konstitusi lagi.

“Diharapkan nanti kita akan menemukan satu sistem yang lebih ideal dan lebih solid. Sebab sebuah sistem terutama konstitusi dan undang-undang itu adalah karya manusia. Dia terbuka untuk didiskusikan, serta dibahas perbaikan dan penyempurnaannya ke depan,” pungkas Fahri.

MoneyTalk, Jakarta – Seperti diketahui, acara bertajuk BNI Investor Daily Summit telah digelar pada Kamis, 10 Oktober lalu. Dalam acara tersebut Fahri Hamzah, Wakil Ketua Partai Gelora, kembali mengejutkan publik.

Fahri Hamzah mengungkap fakta-fakta terkait perilaku buruk sejumlah oknum partai politik. Fahri memang dikenal vokal dalam mengkritik sistem politik dan ekonomi Indonesia.

Tak kalah vokal, kali ini ia menyoroti bagaimana beberapa oknum partai politik memanfaatkan posisi mereka di pemerintahan dan parlemen untuk mencari keuntungan finansial. Caranya, melalui proyek-proyek strategis, termasuk di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dalam pemaparannya, Fahri Hamzah mengungkap, banyak anggota partai politik yang terlibat dalam proyek-proyek besar pemerintah. Praktik ini tidak hanya terjadi di kementerian atau lembaga negara, tetapi juga dalam BUMN.

Konon, anggota parlemen sering kali mengintervensi jalannya tender proyek. Menurut Fahri, beberapa anggota DPR bahkan secara terang-terangan membawa kontraktor-kontraktor yang mereka “titipkan” untuk memenangkan proyek-proyek pemerintah.

“Kalau kalah tender, mereka ngamuk di ruang sidang,” ungkap Fahri dalam acara tersebut.

Hal ini menunjukkan betapa lemah pengawasan dan betapa buruk akuntabilitas dalam pengelolaan proyek-proyek strategis negara. Dampaknya tidak hanya merugikan BUMN yang seharusnya berfungsi sebagai pilar ekonomi nasional, tetapi juga menciptakan iklim usaha yang tidak sehat. Di mana pihak swasta merasa tersaingi oleh campur tangan politisi.

Fahri Hamzah juga mengkritik keterlibatan partai politik dalam BUMN, yang menurutnya mengirimkan sinyal ganda kepada pasar.

“Market kita sebenarnya tidak fair karena sebagian dari pemainnya itu nebeng dan mendompleng kepada negara,” ujar Fahri.

Ia menyoroti bagaimana BUMN sering kali menjadi alat bagi partai politik untuk mencari keuntungan pribadi atau partai. Praktik ini, lanjutnya, tidak hanya merusak kepercayaan investor, tetapi juga menciptakan ketidakpastian dalam dinamika pasar.

Menurut Fahri, sinyal yang dikirim oleh negara harus jelas dan tidak boleh ambigu. Ketidakpastian dan campur tangan politisi dalam proses tender atau proyek BUMN hanya akan membuat pasar semakin bingung. Hal ini berpotensi menurunkan minat investor, yang pada akhirnya merugikan perekonomian nasional.

Oleh karena itu, Fahri mengusulkan agar regulasi terkait BUMN diperketat. Selain itu, peran BUMN dalam proyek strategis negara dipisahkan dari pengaruh partai politik.

Dalam diskusi tersebut, Fahri Hamzah juga menyebutkan harapannya kepada Prabowo Subianto. Seperti diketahui, kemungkinan besar Prabowo akan menjadi Presiden Indonesia.

Fahri yakin Prabowo akan membawa perubahan signifikan dalam hal pengelolaan proyek-proyek negara, termasuk BUMN. Salah satu fokus utama yang diangkat oleh Prabowo, menurut Fahri, adalah untuk menghentikan kebocoran anggaran yang selama ini menjadi masalah kronis dalam pengelolaan proyek pemerintah.

Prabowo dinilai memiliki visi untuk mengakhiri praktik-praktik yang merugikan negara, seperti “main proyek” oleh oknum partai politik. Salah satu strategi yang diusulkan oleh Prabowo adalah digitalisasi proses tender dan pengawasan anggaran agar lebih transparan dan akuntabel. Dengan digitalisasi, peluang bagi pejabat atau pihak-pihak tertentu untuk “menyisipkan” kepentingan pribadi dalam proyek negara bisa diminimalisir.

Selain mengkritik peran partai politik dalam proyek BUMN, Fahri juga menyinggung soal buruknya sistem hukum di Indonesia. Menurutnya, ketidakpastian hukum menjadi salah satu faktor utama yang membuat proyek-proyek negara sering mangkrak.

“Banyak proyek mangkrak bertahun-tahun karena terjebak dalam sengketa hukum,” katanya.

Ia mencontohkan beberapa proyek yang tak kunjung selesai karena tersandera oleh proses hukum yang berlarut-larut, baik di pengadilan maupun di lembaga eksekutif.

Dalam konteks ini, Fahri menegaskan perlunya konsolidasi di berbagai sektor pemerintahan, terutama dalam lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tujuannya agar sinyal yang dikirimkan kepada pasar lebih jelas dan tidak membingungkan.

Menurut Fahri, pengusaha akan merasa lebih nyaman berinvestasi jika mereka yakin bahwa negara memiliki regulasi yang baik dan tidak ada campur tangan politisi dalam pengelolaan proyek negara.

Tantangan Menuju Reformasi Sistem Proyek Negara

Paparan Fahri Hamzah dalam BNI Investor Daily Summit memberikan gambaran jelas tentang tantangan besar yang dihadapi Indonesia dalam mengelola proyek-proyek strategis negara.

Keterlibatan partai politik dalam proyek BUMN dan pemerintah bukanlah isu baru. Pengungkapan secara terbuka oleh tokoh sekelas Fahri Hamzah memberikan momentum untuk mendorong reformasi yang lebih serius.

Dengan pemimpin yang kuat dan visi yang jelas, seperti yang diharapkan dari Prabowo Subianto, Indonesia diharapkan bisa mengakhiri praktik-praktik buruk dalam pengelolaan proyek negara. Pengawasan yang ketat, transparansi dalam proses tender, dan penghapusan campur tangan politisi adalah beberapa langkah penting yang harus diambil jika Indonesia ingin menciptakan iklim usaha yang sehat dan berdaya saing di tingkat global.

Pada akhirnya, reformasi dalam pengelolaan proyek negara tidak hanya penting bagi stabilitas ekonomi, tetapi juga untuk memperbaiki kepercayaan publik terhadap pemerintah dan partai politik yang selama ini sering dianggap korup dan tidak transparan.(c@kra)

MoneyTalk, Jakarta – Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memenuhi kebutuhan perumahan di Indonesia, pemerintah yang akan dipimpin oleh Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 3 juta rumah setiap tahun.

Target ambisius ini tidak hanya sekadar janji, tetapi juga menjadi prioritas utama dalam program kerja pemerintahan yang akan datang. Hashim Djojohadikusumo, adik dari Prabowo, telah mengungkapkan keyakinan akan pentingnya pencapaian tersebut dalam diskusi yang melibatkan para pengusaha properti di Jakarta.

Kebutuhan akan hunian yang layak di Indonesia semakin mendesak, terutama mengingat pertumbuhan populasi yang pesat dan urbanisasi yang terus meningkat. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah rumah yang dibutuhkan di Indonesia mencapai puluhan juta unit. Namun, selama ini, pembangunan perumahan tidak pernah mencapai angka yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Prabowo dan timnya memahami bahwa penyediaan perumahan yang memadai akan berkontribusi pada stabilitas sosial dan ekonomi, serta mengurangi angka kemiskinan. Dalam konteks ini, program pembangunan 3 juta rumah per tahun diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah dan menengah.

Dalam diskusi tersebut, Hashim Djojohadikusumo secara tidak langsung menyebutkan bahwa Fahri Hamzah, politisi dari Partai Gelora, akan menjadi Menteri Perumahan dalam kabinet Prabowo. Meskipun tidak menyebutkan nama secara langsung, pernyataan Hashim menunjukkan dukungannya terhadap Fahri yang dianggap mampu menjalankan tugas berat dalam mewujudkan program ini.

Fahri Hamzah, yang juga hadir dalam acara tersebut, menyatakan komitmennya untuk menyukseskan pembangunan perumahan. Ia menggarisbawahi bahwa tantangan yang dihadapi dalam mencapai target ini akan sangat besar, namun dengan dukungan semua pihak, termasuk para pengusaha properti, tujuan ini bisa dicapai.

Untuk mencapai target pembangunan 3 juta rumah per tahun, pemerintah perlu menerapkan strategi yang komprehensif. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:

Kolaborasi dengan Sektor Swasta, Pemerintah diharapkan dapat bekerja sama dengan pengembang swasta untuk mempercepat pembangunan perumahan. Kemitraan ini bisa dilakukan melalui skema Public-Private Partnership (PPP) yang memungkinkan pembiayaan bersama dan berbagi risiko.

Penggunaan Teknologi, Pemanfaatan teknologi dalam konstruksi bisa meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Penerapan metode konstruksi modern seperti prefab dapat mempercepat proses pembangunan.

Subsidi dan Insentif, Pemerintah perlu memberikan insentif bagi pengembang yang berfokus pada pembangunan rumah untuk kalangan berpenghasilan rendah. Subsidi bunga KPR (Kredit Pemilikan Rumah) juga dapat membantu masyarakat mengakses pembiayaan perumahan.

Regulasi yang Mendukung, Penyederhanaan regulasi dan perizinan yang berkaitan dengan pembangunan perumahan akan sangat penting untuk mempercepat proses dan mengurangi hambatan bagi para pengembang.

Keberhasilan program pembangunan 3 juta rumah per tahun diharapkan tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan perumahan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.

Pembangunan perumahan akan menciptakan lapangan kerja, baik di sektor konstruksi maupun di sektor pendukung lainnya. Selain itu, peningkatan akses terhadap perumahan yang layak dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Target pembangunan 3 juta rumah per tahun merupakan langkah strategis yang diambil oleh pemerintahan Prabowo Subianto untuk menghadapi tantangan perumahan di Indonesia. Dengan penunjukan Fahri Hamzah sebagai Menteri Perumahan, diharapkan program ini dapat berjalan dengan baik melalui kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Keberhasilan dalam mewujudkan target ini akan menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pemerintahan yang baru dan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.(c@kra)

MoneyTalk, Jakarta – Politikus Fahri Hamzah dalam sebuah diskusi menyampaikan pandangan menarik tentang masa depan Indonesia di akhir kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia menanggapi keraguan yang berkembang, terutama di kalangan “kaum sakit hati” dan para pendukung Jokowi yang mulai meragukan rekonsiliasi politik antara Jokowi dan Prabowo. Mengungkapkan kekhawatiran bahwa setelah Jokowi pensiun, mungkin akan terjadi perselisihan atau konflik, Fahri Hamzah justru melihat adanya potensi hal-hal unik dan mengharukan dalam hubungan ini.

Fahri Hamzah menekankan bahwa hubungan antara Jokowi dan Prabowo bukanlah sekadar insiden atau kebetulan, melainkan merupakan momen bersejarah yang membawa perubahan besar dalam politik Indonesia. Meskipun beberapa pihak beranggapan bahwa Jokowi mendukung Prabowo sebagai calon presiden karena faktor tertentu. Fahri yakin bahwa ini adalah rekonsiliasi yang sudah lama terjadi dan dapat menjadi “game changer” dalam politik Indonesia.

Menurut Fahri, narasi yang berkembang bahwa Jokowi akan “terjerat” atau “tertipu” oleh Prabowo setelah pemilu mendatang adalah pandangan yang keliru. Ia yakin Prabowo tidak akan pernah mengkhianati Jokowi, karena Prabowo merupakan sosok yang dikenal dengan kesetiaannya dan penghargaan terhadap orang-orang yang telah berjasa.

Dalam pandangan Fahri, rekonsiliasi antara Jokowi dan Prabowo lebih dari sekadar urusan politik. Ini adalah langkah strategis untuk menyatukan bangsa dan melanjutkan pembangunan Indonesia. Ia melihat bahwa ada banyak pihak yang ingin memecah belah hubungan ini, baik dari kalangan politik maupun publik, yang merasa tidak puas dengan keadaan politik saat ini.

Fahri menegaskan bahwa perpecahan ini seharusnya dihentikan. Para elite politik harus menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan partai. Menurutnya, hubungan Jokowi dan Prabowo adalah bentuk dari kerjasama positif yang akan memberikan dampak baik untuk negara, meskipun ada segelintir pihak yang menginginkan perpecahan antara keduanya.

Fahri Hamzah juga menyarankan agar Jokowi tetap berperan aktif setelah masa jabatannya berakhir. Ia percaya bahwa pengalaman dan kontribusi Jokowi selama dua periode menjadikannya sosok yang tidak bisa begitu saja dilupakan. Seperti halnya Barack Obama di Amerika Serikat, meskipun sudah pensiun, mantan presiden tetap memiliki pengaruh dan peran penting dalam politik negara.

Dengan kebijakan yang jelas dan kuat, Fahri yakin bahwa Jokowi masih bisa memberikan kontribusi, baik dalam bidang diplomasi internasional, perubahan iklim, atau rekonsiliasi dalam negeri. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas dan memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional.

Fahri juga mengingatkan agar masyarakat tidak terjebak dalam narasi negatif yang dibangun oleh sebagian kelompok. Ia mengimbau agar semua pihak menjaga persatuan dan tidak terpecah oleh berita hoaks atau ujaran kebencian yang sering muncul. Dengan demikian, Indonesia dapat melanjutkan pembangunan dan memperkuat posisinya sebagai negara besar di kancah internasional.

Fahri Hamzah mengajak kita untuk lebih optimis dan realistis dalam melihat masa depan politik Indonesia. Meskipun ada tantangan dan keraguan, hubungan antara Jokowi dan Prabowo seharusnya dilihat sebagai bentuk rekonsiliasi yang membawa perubahan positif bagi bangsa. Tidak perlu ada kekhawatiran bahwa hal tersebut akan berakhir buruk, justru sebaliknya, ini adalah peluang untuk menciptakan sesuatu yang unik dan mengharukan dalam sejarah politik Indonesia.(c@kra)

MoneyTalk, Jakarta – Situasi politik Indonesia kembali memanas jelang Pilkada 2024. Peta kekuatan politik mengalami pergeseran signifikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melonggarkan syarat bagi partai politik dalam mengusung calon kepala daerah. Hal ini memicu terbentuknya koalisi besar di berbagai daerah yang akhirnya melahirkan calon-calon tunggal.

(lebih…)

MoneyTalk, Jakarta – kali ini dalam tayangan channel YouTube Hairun Imam pada Selasa 10/09), akan membahas isu Tokoh yang menarik dan sedang ramai dibicarakan di jagat politik Indonesia.

Sosok tersebut adalah Mahfud MD. Yang akhir-akhir ini sangat aktif melontarkan kritik terhadap Presiden Jokowi.

Padahal, sejak awal keterlibatannya di kabinet, Mahfud dikenal sebagai salah satu pembela Jokowi. Namun, akhir-akhir ini, serangan Mahfud terhadap Presiden Jokowi semakin intens, hingga banyak pihak yang mempertanyakan konsistensi dan motif di balik perubahan sikap tersebut.

Mahfud MD, yang sebelumnya menjabat sebagai Menko Polhukam, kini sering kali melontarkan kritik keras terhadap Presiden Jokowi.

Beberapa waktu lalu, Mahfud menyatakan bahwa Jokowi menginginkan perpanjangan masa jabatan atau bahkan tiga periode untuk mempertahankan kekuasaannya.

Padahal, beberapa tahun lalu, saat masih menjadi Menko Polhukam, Mahfud justru membantah keras segala tuduhan terkait perpanjangan masa jabatan dan tiga periode bagi Presiden Jokowi.

Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Mahfud berubah begitu cepat?

Ada spekulasi yang mengatakan bahwa perubahan sikap Mahfud ini mungkin karena beliau sering berkumpul dengan kelompok-kelompok politik yang memiliki pandangan kritis terhadap Presiden Jokowi.

Dalam video kutipan tayang terpisah podcast dengan Dedy Cobuziee Seperti yang disampaikan Fahri Hamzah dalam kritikannya, Mahfud MD dianggap tidak konsisten dalam pendiriannya.

Fahri menyebut bahwa ketika masih menjabat sebagai Menko Polhukam, Mahfud adalah pembela setia Jokowi.

Namun, setelah keluar dari jabatan tersebut dan gagal maju dalam kontestasi politik, ia mulai menyuarakan kritik-kritik pedas terhadap sistem yang dulu ia bela.

Selain itu, analis politik M. Qodari dalam acara yang lain dalam tayangan itu juga mengkritik perubahan drastis Mahfud MD.

Menurut Qodari, pergeseran sikap Mahfud ini mungkin disebabkan oleh kekecewaan pribadi.

Perlu diingat bahwa pada Pilpres 2019, Mahfud sempat disebut-sebut akan menjadi calon wakil presiden Jokowi.

Bahkan, Mahfud sudah melakukan fitting baju, namun pada saat-saat terakhir, Jokowi memilih Ma’ruf Amin sebagai pendampingnya.

Mungkinkah ini yang menjadi awal mula kekecewaan Mahfud?

Di sisi lain, Qodari juga menyoroti bagaimana Mahfud sering kali menyerang sistem dan institusi negara, bahkan membongkar berbagai kasus korupsi dan suap yang sebelumnya tidak diungkap ketika ia masih menjadi bagian dari pemerintah.

Ini menimbulkan pertanyaan, mengapa Mahfud tidak menyelesaikan masalah-masalah tersebut saat ia berada di posisi berwenang sebagai Menko Polhukam?

Jika ia benar-benar mengetahui dan memahami permasalahan tersebut, bukankah seharusnya itu diselesaikan ketika ia masih berada “on the top of the system,” seperti kata Fahri Hamzah

Selain itu, banyak pihak yang merasa bingung dengan perubahan sikap Mahfud yang dinilai kontradiktif. Ketika masih menjabat, ia menepis berbagai isu negatif terhadap Presiden Jokowi dan selalu tampil sebagai pembela pemerintah.

Namun, setelah keluar dari kabinet, Mahfud malah menjadi salah satu pengkritik utama kebijakan dan tindakan pemerintah Jokowi, terutama terkait isu-isu seperti tambang ilegal, suap, dan korupsi.

Apakah ini bagian dari strategi politik Mahfud ataukah ada alasan lain yang lebih personal?

Perubahan sikap Mahfud MD ini sebagai hal yang wajar dalam dinamika politik, atau justru sebagai bentuk inkonsistensi yang perlu dikritisi lebih lanjut?(c@kra)

MoneyTalk, Jakarta – Jelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, menegaskan bahwa dalam pemerintahan yang akan datang, tidak akan ada istilah “koalisi” seperti yang dikenal selama ini. Fahri menyatakan bahwa Partai Gelora adalah salah satu dari dua pemohon judicial review terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60.

(lebih…)