20 November 2026

Febrie Adriansyah

MoneyTalk.id,Jakarta – Indonesia Police Watch (IPW) menyoroti konstruksi surat dakwaan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa Febrie Adriansyah dalam perkara tindak pidana korupsi Nomor 75/Pidsus-TPK/2026/PN Tipikor Jakarta Pusat. IPW menduga terdapat sejumlah perbuatan yang berpotensi dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi, tetapi hanya dimasukkan dalam uraian dakwaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mempertanyakan alasan jaksa penuntut umum tidak mendakwakan secara tersendiri dugaan pemerasan dalam jabatan, suap, dan gratifikasi yang menurut IPW tercermin dalam uraian fakta penerimaan uang, saham, serta aset tanah dalam surat dakwaan.

Menurut Sugeng, persoalan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kelengkapan konstruksi dakwaan dan kemungkinan pengaruhnya terhadap proses pembuktian serta tuntutan hukuman terhadap terdakwa.

IPW menegaskan, persoalan ini perlu dicermati dalam proses persidangan agar seluruh dugaan tindak pidana yang relevan dapat diuji secara terbuka sesuai ketentuan hukum.

Dalam siaran persnya, IPW menjelaskan bahwa surat dakwaan terhadap Febrie Adriansyah disusun dalam bentuk kumulatif dan alternatif.

Pada dakwaan pertama primair, terdakwa disebut didakwa melakukan pemerasan dalam jabatan terhadap Tan Kian. IPW menyebut uraian dakwaan itu berkaitan dengan penerimaan uang sebesar SGD 5 juta melalui Ferry Yanto Hongkiriwang, yang dikaitkan dengan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara itu, pada dakwaan kedua kesatu primair, menurut IPW, jaksa mendakwakan tindak pidana pencucian uang atas penerimaan uang, saham, dan tanah dari sejumlah pihak.

IPW mempertanyakan mengapa dugaan perbuatan yang dinilai berpotensi memenuhi unsur tindak pidana korupsi tersebut tidak turut dirumuskan sebagai dakwaan pemerasan dalam jabatan, suap, atau gratifikasi.

“Jaksa penuntut umum bukannya tidak tahu atau kurang cakap,” demikian substansi kritik IPW dalam siaran persnya, Jumat (9/10/2026).

Organisasi tersebut menilai, penguraian perbuatan dalam dakwaan pertama menunjukkan bahwa jaksa memahami konstruksi pemerasan dalam jabatan, tetapi mempertanyakan tidak dicantumkannya dakwaan serupa dalam dakwaan kedua.

IPW juga menyoroti sejumlah penerimaan yang disebut dalam uraian surat dakwaan. Berdasarkan siaran pers Sugeng Teguh Santoso, penerimaan tersebut antara lain saham senilai Rp14 miliar dari Michael Njoman, uang Rp20,6 miliar dari Tria Bellitonito, serta uang Rp60 miliar dan aset tanah dari Andy Chandra Tan.

IPW menyebut aset tanah di Cilincing, Jakarta Utara, seluas 9.260 meter persegi dengan nilai sekitar Rp77,07 miliar. Selain itu, disebut pula sejumlah bidang tanah yang berkaitan dengan Hotel The Nyaman di Jalan Kubu Anyar, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali.

Dalam siaran pers tersebut, IPW merinci tiga bidang tanah masing-masing seluas 296 meter persegi dengan nilai Rp4,44 miliar, 213 meter persegi senilai Rp3,55 miliar, dan 880 meter persegi senilai Rp12 miliar.

IPW juga menyebut penerimaan uang senilai Rp203,469 miliar dari berbagai pihak.

Menurut IPW, rangkaian penerimaan tersebut perlu diuji lebih lanjut untuk menentukan apakah terdapat unsur tindak pidana korupsi selain TPPU. Penentuan tersebut tetap harus didasarkan pada alat bukti, ketentuan hukum yang berlaku, serta penilaian pengadilan.

Pencantuman transaksi atau aset dalam uraian dakwaan TPPU tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa transaksi tersebut merupakan hasil pemerasan, suap, atau gratifikasi. Unsur tindak pidana dan hubungan antara tindak pidana asal dengan pencucian uang harus dibuktikan sesuai hukum acara yang berlaku.

IPW menilai, apabila dugaan tindak pidana asal tidak dirumuskan secara memadai dalam surat dakwaan, kondisi tersebut berpotensi memunculkan persoalan hukum dalam proses persidangan.

Sugeng berpendapat, kelemahan konstruksi dakwaan dapat menjadi dasar bagi terdakwa dan penasihat hukumnya untuk mengajukan keberatan atau perlawanan. Salah satu persoalan yang menurut IPW perlu dicermati adalah kemungkinan dakwaan dinilai tidak jelas, tidak lengkap, atau kabur.

Namun, apakah suatu surat dakwaan memenuhi persyaratan hukum atau harus dinyatakan batal demi hukum merupakan persoalan yang harus dinilai berdasarkan isi surat dakwaan, ketentuan hukum acara pidana, dan putusan pengadilan. Kritik IPW tidak serta-merta berarti dakwaan tersebut cacat hukum.

IPW meminta masyarakat mengikuti perkembangan persidangan perkara Febrie Adriansyah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Menurut organisasi itu, pengawasan publik diperlukan agar proses hukum berlangsung transparan dan putusan yang dijatuhkan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Menariknya, dalam siaran pers yang sama, IPW juga mengakui bahwa kritik terhadap surat dakwaan tersebut bisa saja keliru.

Sugeng menyatakan, ada kemungkinan jaksa penuntut umum sengaja menyimpan dugaan tindak pidana asal untuk ditangani melalui perkara tersendiri pada tahap berikutnya.

Jika benar demikian, IPW meminta Kejaksaan Agung memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai kemungkinan penerbitan surat perintah penyidikan (sprindik) baru atas dugaan pemerasan dalam jabatan, suap, atau gratifikasi.

IPW turut menyinggung perlunya kejelasan langkah tim sembilan di bawah koordinasi Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Rudi Margono sebagaimana disebut dalam siaran pers tersebut.

Menurut IPW, penjelasan mengenai strategi penanganan perkara diperlukan agar tidak muncul ketidakpastian di tengah masyarakat mengenai apakah dugaan tindak pidana asal akan ditangani dalam perkara yang sedang berjalan atau melalui perkara terpisah.

Pada akhirnya, IPW meminta agar penanganan perkara Febrie Adriansyah dilakukan secara menyeluruh dan transparan. Organisasi tersebut menilai, seluruh dugaan tindak pidana yang relevan perlu ditangani sesuai hukum agar pertanggungjawaban pidana dapat ditentukan berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah.

MoneyTalk.id, Jakarta – Ruang Sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mendadak riuh saat Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan surat dakwaan untuk mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, pada Rabu (7/10/2026).

Sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Akhmad Fijiarsyah Joko Sutrisno bersama empat hakim anggota tersebut mengungkap praktik rasuah bernilai fantastis dan skema pencucian uang yang rapi.

Modus “Kue” di Cafe De Clan dan Pemerasan Pengusaha Properti
Dalam uraian dakwaan, JPU mengungkap istilah sandi “kue” yang digunakan untuk menyamarkan transaksi uang haram dari perusahaan pemasok batu bara terkait krisis listrik (blackout), PT Oktasan Baruna Persada (PT OBP). Total aliran dana yang masuk mencapai Rp20,6 miliar selama rentang 2020–2025. Transaksi penyerahan uang terselubung ini intensif dilakukan di Cafe De Clan, Jalan Cipete Raya, Jakarta Selatan, sebelum akhirnya ditukarkan ke mata uang asing melalui Koin Money Changer.

“Tom, ada kue (uang) untuk De Clan dari kantor,” bunyi ujaran dalam surat dakwaan JPU saat memperagakan komunikasi penyerahan uang dari pihak swasta.

Tak berhenti di situ, Febrie juga didakwa melakukan pemerasan sebesar SGD 5 juta (sekitar Rp.55 miliar) kepada konglomerat properti Tan Kian. Pemerasan dilakukan melalui perantara bernama Ferry Yanto Hongkiriwang dengan ancaman agar Tan Kian tidak terseret sebagai tersangka dalam perkara korupsi PT Asuransi Jiwasraya.

Pencucian Uang Lintas Sektor
Hasil pemerasan dan suap tersebut disamarkan melalui skema Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Uang tunai diputar seolah-olah sebagai modal usaha, dialokasikan ke puluhan perusahaan cangkang, hingga dibelanjakan aset berharga seperti emas, tanah, bangunan, kendaraan bermotor, dan penukaran valuta asing secara masif.

Bahkan, Restoran Prancis Gontran Cherrier di kawasan Cipete diakuisisi lalu diubah menjadi Cafe De Clan guna menampung hasil kejahatan. Total nilai penerimaan dan aset TPPU dalam perkara ini diperkirakan menembus angka ratusan miliar rupiah.

Persidangan dijadwalkan berlanjut pada Rabu (14/10/2026) dengan agenda penyampaian nota perlawanan (eksepsi) dari pihak terdakwa dan tim penasihat hukumnya. Mahtama persidangan menegaskan bahwa seluruh proses hukum akan berjalan secara adil untuk menjamin hak-hak pembuktian di muka hukum.

MoneyTalk.id,Jakarta – Skandal PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri kembali menjadi sorotan. Bukan hanya karena nilai kerugian negara yang mencapai puluhan triliun rupiah, tetapi juga karena muncul tudingan mengenai proses penegakan hukum, penyitaan aset, hingga dugaan adanya kepentingan politik di balik penanganan perkara tersebut.

Mantan anggota Badan Intelijen Negara (BIN), Kolonel (Purn) Sri Radjasa Chandra, meminta pengusutan kasus Jiwasraya dan Asabri dilakukan secara terbuka serta tidak berhenti pada penetapan sejumlah orang sebagai tersangka dan terpidana.

Menurut Sri Radjasa, negara harus berani membuka seluruh rangkaian peristiwa yang menyebabkan terjadinya persoalan keuangan di dua perusahaan asuransi tersebut.

“Harus terbuka. Jangan sekali menduga. Kalau koruptor sebut koruptor,” kata Sri Radjasa dalam dialog nasional bertemakan “Menyingkap Skandal Asabri Jiwasraya dan Tinjauan Yuridis Perampasan Aset”, Rabu (16/9/2026).

Sri Radjasa bahkan melontarkan kritik keras terhadap negara dalam menangani persoalan tersebut. Ia mempertanyakan apakah proses penegakan hukum benar-benar telah mengungkap seluruh pihak yang bertanggung jawab atau justru berhenti pada aktor tertentu.

“Negara yang melakukan korupsi. Pejabat seolah korupsi itu wajib” ujarnya.

Secara hukum, perkara Jiwasraya dan Asabri memang memiliki nilai kerugian yang sangat besar.

Dalam perkara Jiwasraya, pengadilan telah menjatuhkan putusan terhadap sejumlah terdakwa. Salah satu putusan menyatakan kerugian negara dalam perkara tersebut mencapai Rp16,807 triliun.

Sementara dalam perkara Asabri, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyimpulkan terdapat kecurangan dalam pengelolaan keuangan dan investasi selama 2012-2019. BPK menghitung kerugian negara sebesar Rp22,78 triliun.

Dua mantan Direktur Utama Asabri, Adam Rachmat Damiri dan Sonny Widjaja, juga telah divonis bersalah dalam perkara tersebut. Pengadilan menyatakan kerugian negara dalam perkara Asabri sebesar Rp22,788 triliun.

Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa perkara Jiwasraya dan Asabri memang merupakan perkara korupsi dengan nilai kerugian negara yang sangat besar.

Namun, Sri Radjasa mempertanyakan lebih jauh proses pengungkapan perkara tersebut.

Ia menyinggung nama mantan Jampidsus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah serta proses audit BPK dalam penanganan perkara Jiwasraya dan Asabri.

Menurut Sri Radjasa, terdapat persoalan yang perlu dibuka secara transparan mengenai bagaimana periode transaksi, pihak-pihak yang diperiksa, hingga perhitungan kerugian negara ditentukan.

Tudingan serupa sebelumnya juga pernah disampaikan Sri Radjasa dalam pemberitaan media. Pada Juli 2026, ia menyebut dirinya melihat kemungkinan adanya motif politik dalam proses hukum yang berkaitan dengan Febrie Adriansyah.

Dalam tulisan yang diterbitkan Forum Keadilan pada Agustus 2026, Sri Radjasa juga menyampaikan sejumlah tudingan mengenai proses penanganan Jiwasraya dan Asabri serta mengaitkannya dengan sejumlah tokoh politik dan aparat.

Dalam paparannya, Sri Radjasa juga menyeret nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Ia menyebut terdapat dugaan hubungan politik dan kepentingan kekuasaan dalam rangkaian kasus Jiwasraya dan Asabri.

Sri Radjasa bahkan menggunakan istilah “Godfather Jokowi” ketika menggambarkan dugaan jejaring kekuasaan di balik dua perkara tersebut.

Dalam perkara Asabri sendiri, hasil pemeriksaan BPK yang menjadi dasar perkara menyatakan adanya penyimpangan dalam pengelolaan investasi periode 2012-2019 dan menghitung kerugian negara Rp22,78 triliun.

Salah satu bagian paling penting yang disoroti Sri Radjasa adalah persoalan aset sitaan.

Dalam perkara Jiwasraya, Kejaksaan pernah menyampaikan bahwa aset yang disita mencapai sekitar Rp18 triliun. Pada saat yang sama, enam terdakwa telah divonis bersalah dan diwajibkan membayar uang pengganti dengan nilai sekitar Rp16,8 triliun.

Menurut Sri Radjasa, angka tersebut menimbulkan pertanyaan yuridis mengenai bagaimana aset hasil penyitaan dikelola, dikembalikan kepada negara, dan siapa yang memiliki kewenangan terhadap aset tersebut.

Pertanyaan tersebut menjadi semakin relevan karena Indonesia saat ini sedang membahas Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.

Per 2026, RUU Perampasan Aset masih dalam pembahasan DPR. Pemerintah dan DPR menargetkan penyelesaiannya pada Desember 2026.

Salah satu isu yang dibahas adalah apakah perampasan aset harus selalu menunggu adanya putusan pidana atau dapat dilakukan melalui mekanisme tertentu ketika syarat hukum terpenuhi.

Komisi III DPR juga membahas konsep conviction based forfeiture dan non-conviction based forfeiture, dengan penekanan bahwa mekanisme tersebut harus mempunyai prasyarat yang jelas serta tetap menjamin kepastian hukum dan hak pihak terkait.

Artinya, perdebatan mengenai perampasan aset bukan hanya soal seberapa banyak harta yang dapat disita negara, tetapi juga mengenai dasar hukum, pembuktian, pengelolaan aset, hak pihak ketiga, serta mekanisme pengawasan agar kewenangan tersebut tidak disalahgunakan.

Sri Radjasa juga menyoroti keputusan pemerintah melakukan restrukturisasi dan pengalihan polis Jiwasraya.

Namun berdasarkan keterangan OJK, proses tersebut dilakukan melalui pengalihan polis kepada PT Asuransi Jiwa IFG atau IFG Life. Hingga Agustus 2024, OJK menyatakan 99,7 persen pemegang polis telah menyetujui skema restrukturisasi dan pengalihan polis tersebut.

Pemerintah juga memberikan tambahan penyertaan modal negara kepada Bahana Pembinaan Usaha Indonesia sebesar Rp3,556 triliun pada 2024 untuk mendukung penyelesaian pengalihan polis Jiwasraya ke IFG Life.

Sorotan terhadap Jiwasraya dan Asabri semakin aktual setelah Kejaksaan Agung pada 10 September 2026 menyatakan Tim 9 menemukan cukup bukti mengenai dugaan tindak pidana pemerasan dalam penanganan perkara korupsi PT Asabri dan/atau PT Asuransi Jiwasraya.

Kejaksaan juga menyatakan telah menyita barang bukti berupa uang, tetapi belum mengungkap jumlah maupun pihak yang terkait karena perkara tersebut masih masuk materi pokok penyidikan.

Perkembangan tersebut membuat pertanyaan tentang proses penegakan hukum dalam kasus Jiwasraya dan Asabri kembali mendapatkan perhatian publik.

Sri Radjasa menilai seluruh rangkaian persoalan tersebut harus dibuka secara transparan, termasuk siapa yang mengambil keputusan, bagaimana proses investasi berlangsung, bagaimana kerugian negara dihitung, siapa yang bertanggung jawab, serta bagaimana aset yang telah disita kemudian dikelola.

Bagi Sri Radjasa, persoalan terbesar bukan hanya mencari siapa yang dapat dijadikan tersangka atau terdakwa, tetapi memastikan seluruh rantai pertanggungjawaban hukum dapat dibuktikan.

MoneyTalk.id,Jakarta – Forum Aliansi Masyarakat Antikorupsi (FORMASI) kembali mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) membuka kembali penelusuran terhadap Nistra Yohan, nama yang mencuat dalam persidangan perkara korupsi proyek pembangunan Base Transceiver Station (BTS) 4G BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terkait dugaan aliran dana sebesar Rp70 miliar.

Ketua Umum FORMASI, Jalih Pitoeng, mengatakan pihaknya berencana mendatangi Kejagung untuk menyerahkan sejumlah data dan informasi yang dimiliki mengenai perkara tersebut, khususnya menyangkut dugaan keterlibatan Nistra Yohan yang dalam sejumlah persidangan disebut sebagai pihak yang menerima uang.

Jalih menilai perkara BTS 4G tidak boleh berhenti pada pihak-pihak yang sudah dijatuhi hukuman. Menurut dia, setiap nama yang muncul dalam fakta persidangan dan memiliki kaitan dengan aliran dana harus diperiksa secara proporsional agar konstruksi perkara dapat dibuka secara utuh.

“FORMASI akan datang ke Kejaksaan Agung. Kami akan membawa data-data yang kami miliki mengenai kasus BTS, termasuk mengenai dugaan aliran dana Rp70 miliar yang dalam persidangan dikaitkan dengan Nistra Yohan,” kata Jalih kepada wartawan, Kamis (10/9/2026).

Menurut Jalih, pemeriksaan terhadap Nistra penting bukan untuk menghakimi seseorang terlebih dahulu, melainkan untuk memastikan apakah keterangan yang muncul di ruang sidang dapat dikonfirmasi melalui proses penyidikan.

“Kalau memang namanya disebut di persidangan, kemudian penyidik juga sudah pernah memanggil yang bersangkutan, maka pertanyaannya sederhana: apa sebenarnya yang terjadi dengan uang tersebut? Siapa yang menyerahkan, siapa yang menerima, untuk kepentingan siapa dan apakah benar ada kaitannya dengan proyek BTS?” ujar Jalih.

Nama Nistra Yohan mencuat dalam persidangan perkara korupsi BTS 4G ketika Irwan Hermawan dan Windi Purnama memberikan keterangan mengenai aliran dana proyek tersebut.

Dalam persidangan pada September 2023, Irwan menyebut adanya uang sebesar Rp70 miliar yang diserahkan kepada seseorang bernama Nistra Yohan. Windi kemudian menjelaskan bahwa ia memperoleh nomor telepon Nistra dari mantan Direktur Utama BAKTI Kominfo Anang Achmad Latif.

Windi juga menerangkan bahwa komunikasi mengenai penyerahan uang dilakukan melalui aplikasi Signal. Dalam keterangannya, ia menyebut istilah “K1” yang kemudian dijelaskan dalam persidangan sebagai Komisi I DPR RI.

Dalam persidangan lainnya, Irwan menerangkan bahwa penyerahan uang kepada Nistra berlangsung dua kali. Nilainya disebut Rp30 miliar pada awal 2022 atau akhir 2021 dan Rp40 miliar pada pertengahan 2022, sehingga totalnya mencapai Rp70 miliar.

Jaksa juga pernah mengungkap dalam persidangan bahwa uang Rp70 miliar tersebut disebut diserahkan kepada Nistra Yohan, yang disebut sebagai staf anggota Komisi I DPR RI, dengan tujuan untuk menghentikan proses penegakan hukum terhadap proyek pembangunan BTS 4G 2021–2022.

Desakan FORMASI semakin menguat karena Kejagung sebelumnya memang telah menyatakan melakukan pemanggilan terhadap Nistra.

Pada Juli 2023, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus saat itu, Febrie Adriansyah, menyatakan Nistra belum hadir memenuhi pemeriksaan Kejagung. Kejagung menyebut pemanggilan dilakukan untuk mengklarifikasi dugaan aliran dana tersebut.

Kejagung juga pernah menyatakan masih mendalami kebenaran informasi mengenai dugaan aliran dana tersebut, termasuk menelusuri kapan, di mana dan bagaimana uang itu diserahkan.

Artinya, sejak awal Kejagung sendiri memandang informasi mengenai Nistra sebagai bagian dari pengembangan perkara yang perlu diklarifikasi.

Pada perkembangan berikutnya, pemberitaan menyebut Nistra beberapa kali tidak memenuhi panggilan penyidik. Bahkan pada November 2023, Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana menyatakan Nistra sudah beberapa kali dipanggil.

Persoalan tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan publik: mengapa seseorang yang disebut dalam persidangan berkaitan dengan aliran dana Rp70 miliar belum dapat diklarifikasi secara langsung oleh penyidik?

Jalih mengatakan FORMASI melihat persoalan Nistra bukan hanya berdasarkan satu pemberitaan.

Menurut dia, terdapat rangkaian keterangan dalam persidangan yang perlu dicocokkan satu sama lain.

Pertama, terdapat keterangan Irwan Hermawan mengenai uang Rp70 miliar.

Kedua, terdapat keterangan Windi Purnama mengenai nomor telepon Nistra yang diperoleh dari Anang Achmad Latif.

Ketiga, terdapat keterangan mengenai istilah “K1” yang dikaitkan dengan Komisi I DPR.

Keempat, terdapat keterangan mengenai lokasi penyerahan uang.

Dalam salah satu persidangan, Windi menyebut penyerahan uang dilakukan di rumah di kawasan Gandul dan di Hotel Aston Sentul. ANTARA melaporkan bahwa Windi mengatakan total uang yang diserahkan mencapai Rp70 miliar.

“Jadi yang kami minta adalah pemeriksaan. Bukan langsung menghukum. Jangan dibalik. Kalau ada nama yang disebut, penyidik harus mengklarifikasi. Kalau ternyata tidak benar, ya harus dibuktikan tidak benar. Kalau benar, harus diproses sesuai hukum,” kata Jalih.

Perkara BTS 4G BAKTI Kominfo sendiri merupakan perkara korupsi dengan nilai kerugian negara sangat besar.

Dalam dakwaan perkara Johnny G Plate dan terdakwa lainnya, jaksa menyebut proyek tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp8,032 triliun.

Karena nilai proyek dan kerugian negara sangat besar, Jalih berpandangan bahwa penegakan hukum tidak boleh berhenti pada aktor-aktor yang sudah diproses.

Menurut dia, setiap aliran uang yang muncul dalam fakta persidangan harus ditelusuri sampai titik terakhir.

“Kalau kerugian negaranya triliunan rupiah, maka seluruh aliran uangnya harus dibuka. Jangan sampai ada uang yang disebut di persidangan tetapi kemudian tidak jelas ujungnya,” katanya.

Jalih juga meminta Kejagung tidak membedakan pemeriksaan berdasarkan latar belakang politik seseorang.

“Siapa pun orangnya, apakah dia kader partai, staf anggota DPR, pengusaha atau siapa pun, kalau keterangannya diperlukan dalam perkara korupsi, harus diperiksa. Prinsipnya equality before the law,” tegasnya.

Secara hukum, pemanggilan seseorang untuk diperiksa sebagai saksi merupakan bagian dari kewenangan penyidik.

Dalam KUHAP yang digunakan pada saat proses penyidikan perkara BTS berlangsung, Pasal 112 mengatur bahwa penyidik berwenang memanggil tersangka atau saksi dengan surat panggilan yang sah dan alasan pemanggilan yang jelas.

Pasal 112 ayat (2) KUHAP juga mengatur bahwa orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik. Apabila tidak datang, penyidik dapat melakukan pemanggilan kembali dengan perintah kepada petugas untuk membawa orang tersebut kepada penyidik. Ketentuan tersebut juga ditegaskan dalam berbagai putusan dan penjelasan hukum mengenai mekanisme pemanggilan saksi.

Dengan demikian, menurut Jalih, persoalan utama bukan apakah Nistra harus langsung ditetapkan sebagai tersangka, melainkan apakah penyidik sudah mendapatkan kesempatan yang cukup untuk menguji langsung keterangan mengenai dugaan aliran dana Rp70 miliar tersebut.

“Pemeriksaan itu justru penting untuk memberikan hak kepada Nistra menjelaskan versinya. Jangan sampai publik hanya mendengar satu sisi. Tetapi pada saat yang sama, jangan juga ada orang yang namanya disebut berkaitan dengan aliran uang besar lalu tidak pernah dimintai keterangan secara tuntas,” ujar Jalih.

Dalam hukum acara pidana, keterangan saksi memang merupakan salah satu alat bukti yang sah. Pasal 184 KUHAP mencantumkan keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sebagai alat bukti.

Namun, hal itu juga berarti keterangan saksi harus diuji dan dinilai bersama alat bukti lainnya.

Karena itu, pemeriksaan terhadap Nistra dapat menjadi bagian penting untuk menguji beberapa pertanyaan yang belum terjawab: apakah benar uang tersebut pernah diserahkan, apakah Nistra benar menerima, apakah uang tersebut benar berkaitan dengan proyek BTS, siapa pemberi dan penerima manfaat akhirnya, serta apakah terdapat aliran lanjutan kepada pihak lain.

Menurut Jalih, semua pertanyaan tersebut merupakan ranah penyidik.

“FORMASI tidak mau mengambil alih kewenangan Kejaksaan. Kami masyarakat sipil. Tugas kami menyampaikan informasi dan mendesak agar penegakan hukum dilakukan secara transparan,” katanya.

Desakan FORMASI datang ketika kasus BTS 4G sudah melahirkan sejumlah putusan dan proses hukum terhadap berbagai pihak.

Kejagung sebelumnya juga telah menindaklanjuti beberapa aliran dana yang muncul dalam perkara tersebut. Misalnya, Achsanul Qosasi diproses dalam perkara dugaan penerimaan Rp40 miliar, sementara Edward Hutahaean juga diproses terkait dugaan aliran uang Rp15 miliar.

Menurut Jalih, perkembangan tersebut menunjukkan bahwa aliran dana di luar perkara utama memang dapat ditindaklanjuti apabila penyidik menemukan bukti yang cukup.

Karena itu, ia mempertanyakan mengapa dugaan aliran Rp70 miliar yang dikaitkan dengan Nistra tidak memperoleh penyelesaian yang sama jelasnya.

“Kalau ada aliran Rp40 miliar bisa ditelusuri, ada aliran Rp15 miliar bisa diproses, maka aliran Rp70 miliar juga harus terang. Kalau memang tidak terbukti, katakan tidak terbukti. Kalau ada bukti, proses sesuai hukum,” ujarnya.

Jalih memastikan kedatangan FORMASI ke Kejagung bukan hanya membawa tuntutan politik atau opini publik.

Ia mengatakan organisasi tersebut akan membawa sejumlah data dan informasi yang berkaitan dengan perkara BTS 4G, termasuk pemberitaan, fakta-fakta persidangan dan informasi mengenai dugaan aliran dana yang mengarah kepada Nistra Yohan.

“Kami akan membawa data. Kami ingin Kejaksaan Agung melihat kembali seluruh fakta yang sudah muncul di persidangan. Jangan sampai ada fakta persidangan yang kemudian hilang begitu saja dari proses pengembangan perkara,” kata Jalih.

Sikap FORMASI ini sejalan dengan pemberitaan terbaru pada September 2026 yang kembali menyoroti keberadaan Nistra Yohan dan mendesak Kejagung memeriksanya. Dalam pemberitaan tersebut, Jalih juga menyatakan bahwa kemunculan kembali Nistra di ruang publik menjadi momentum bagi aparat penegak hukum untuk meminta keterangannya.

Jalih menegaskan bahwa FORMASI tidak ingin membangun penghakiman terhadap Nistra.

“Kalau Nistra merasa tidak pernah menerima uang Rp70 miliar, datang dan jelaskan kepada penyidik. Kalau ada kekeliruan dalam kesaksian, biarkan penyidik menguji. Justru pemeriksaan adalah jalan untuk mendapatkan kejelasan,” ujarnya.

Pada akhirnya, persoalan Nistra Yohan kembali bermuara pada satu hal: apakah Kejagung akan membuka kembali penelusuran secara serius terhadap dugaan aliran dana Rp70 miliar tersebut.

Kejaksaan sebelumnya pernah menyatakan akan mendalami seluruh pihak yang muncul dalam fakta persidangan perkara BTS. Bahkan Kejagung menyatakan pihak-pihak yang keterangannya dianggap signifikan dan sebelumnya belum hadir dapat kembali dipanggil, dan dalam kondisi tertentu dapat dilakukan upaya untuk menghadirkannya.

Bagi FORMASI, bola kini berada di tangan aparat penegak hukum.

“Sekarang kami datang membawa data. Setelah itu kewenangan ada di Kejaksaan. Kami hanya ingin memastikan hukum tidak tajam kepada sebagian pihak tetapi berhenti ketika menyentuh nama tertentu,” kata Jalih.

Ia menambahkan, pemeriksaan Nistra juga penting untuk menjawab pertanyaan publik mengenai dugaan aliran uang ke lingkungan Komisi I DPR yang selama ini muncul dalam perkara BTS.

“Ini bukan soal Gerindra, bukan soal Komisi I, bukan soal kepentingan politik. Ini soal dugaan uang korupsi. Kalau uang itu memang ada, harus jelas ke mana. Kalau tidak ada, juga harus jelas. Negara membutuhkan kepastian hukum,” pungkas Jalih.

MoneyTalk.id,Jakarta – Mantan anggota Badan Intelijen Negara (BIN), Kolonel (Purn) Sri Radjasa Chandra, melontarkan pernyataan kontroversial terkait polemik keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Sri Radjasa Chandra mengaku memiliki keyakinan penuh bahwa ijazah Jokowi palsu. Bahkan, ia menyebut tingkat keyakinannya mencapai 100 persen.

“Anda yakin ijazah Jokowi palsu atau Anda yakin bahwa ijazah Jokowi asli?” demikian pertanyaan yang diajukan Refly Harun dalam sebuah perbincangan di channel YouTube Refly Harun, Rabu (9/9/2026).

“Palsu. Palsu. Yakin, saya yakin,” jawab Sri Radjasa Chandra.

Ketika kembali ditanya mengenai tingkat keyakinannya, ia menjawab tegas, “100 persen.”

Tak berhenti di situ, Sri Radjasa Chandra juga mengklaim bahwa Presiden mengetahui persoalan tersebut. Ia menegaskan pernyataannya disampaikan secara terbuka di ruang publik.

“Presiden tahu,” kata Sri Radjasa Chandra ketika ditanya apakah Presiden mengetahui bahwa ijazah Jokowi disebut palsu.

Pernyataan tersebut menjadi bagian dari pandangan Sri Radjasa Chandra mengenai berbagai persoalan politik yang menurutnya berkaitan dengan kekuasaan dan lingkaran elite politik.

Dalam kesempatan yang sama, Sri Radjasa Chandra juga menyinggung dinamika Partai Golkar. Ia mengaitkan posisi Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum Golkar dengan pengaruh Jokowi.

Menurut dia, keberhasilan Jokowi mempertahankan pengaruh politiknya antara lain terlihat dari penempatan Bahlil di pucuk pimpinan Partai Golkar.

“Berhasil dengan menempatkan Bahlil,” ujarnya.

Ketika ditanya apakah Ketua Umum Golkar tersebut hanya menjadi perpanjangan tangan Jokowi, Sri Radjasa Chandra menjawab tegas.

“Jelas,” katanya.

Sri Radjasa Chandra kemudian menghubungkan pembicaraannya dengan perkara PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri.

Ia menyebut terdapat nama-nama besar yang menurutnya belum tersentuh secara hukum dalam proses penanganan perkara tersebut.

“Di Jiwasraya ada Bakrie diduga menguapkan empat triliun. Di Asabri ada Airlangga,” ujarnya.

Sri Radjasa Chandra kemudian mempertanyakan mengapa pihak-pihak yang ia sebut tersebut, menurut versinya, tidak tersentuh hukum dalam proses kasus Jiwasraya dan Asabri.

Ia juga membawa nama mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, dalam narasi yang disampaikannya.

Menurut Sri Radjasa Chandra, terdapat kelompok-kelompok kepentingan yang mendapatkan dukungan dari lingkaran kekuasaan berbeda.

“Satu geng itu dibackup istana baru, satu geng dibackup istana lama,” katanya.

Lebih jauh, Sri Radjasa Chandra menilai Febrie Adriansyah memiliki loyalitas yang kuat kepada Jokowi. Ia bahkan menggunakan istilah “algojo” untuk menggambarkan peran yang menurutnya dijalankan Febrie dalam penanganan sejumlah perkara.

“Ketika Febrie loyalitasnya kepada Jokowi, begitu hebat dia jadi algojo, begitu hebat dia menyajikan proses skandal Jiwasraya yang menguntungkan Jokowi,” ujar Sri Radjasa Chandra.

MoneyTalk.id,Jakarta – Ketua Dewan Direktur GREAT Institute Syahganda Nainggolan menilai salah satu persoalan yang masih menjadi perhatian dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto adalah keberadaan sejumlah pejabat yang sebelumnya mendapatkan posisi strategis pada era Presiden Joko Widodo.

Menurut Syahganda, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana pemerintahan Prabowo telah sepenuhnya mengendalikan institusi-institusi strategis negara.

Syahganda mencontohkan posisi Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Ia mengingatkan bahwa kedua pejabat tersebut mendapatkan jabatan strategis pada masa pemerintahan Jokowi.

“Semua orang Jokowi, Panglima TNI Agus Subiyanto juga orangnya Jokowi tadinya,” kata Syahganda dalam pernyataannya di channel YouTube Obor Rakyat Reborn, Rabu (26/8/2026).

Agus Subiyanto memang dilantik Jokowi sebagai KSAD pada 25 Oktober 2023. Tidak lama kemudian, pada 22 November 2023, Jokowi kembali melantiknya sebagai Panglima TNI menggantikan Laksamana Yudo Margono. Pelantikan tersebut berdasarkan Keppres Nomor 102/TNI Tahun 2023.

Sementara itu, ST Burhanuddin ditunjuk Jokowi sebagai Jaksa Agung pada Oktober 2019. Jokowi ketika itu menyebut Burhanuddin dipilih antara lain karena memiliki pengalaman internal di Kejaksaan Agung.

Syahganda mengatakan, keberadaan pejabat yang diangkat pada pemerintahan sebelumnya seharusnya tidak semata-mata dilihat dari siapa yang mengangkatnya.

Menurut dia, persoalan yang lebih penting adalah apakah pejabat tersebut menjalankan garis kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo atau masih membawa kepentingan politik pemerintahan sebelumnya.

“Presiden bisa enggak memerintahkan Panglima, nurut enggak? Kalau nurut berarti dia masuk ke rezim dia,” ujar Syahganda.

Menurutnya, hal serupa dapat dilihat dari institusi penegak hukum. Apabila Jaksa Agung menjalankan instruksi pemerintahan baru dalam pemberantasan berbagai tindak pidana, termasuk penindakan terhadap persoalan ilegal di sektor perkebunan dan sawit, maka secara politik hal tersebut dapat menjadi indikator bahwa institusi tersebut telah bekerja dalam garis pemerintahan Prabowo.

Syahganda juga menyinggung posisi kepolisian. Menurut dia, efektivitas instruksi Presiden terhadap institusi keamanan dan penegakan hukum menjadi salah satu indikator penting untuk melihat apakah pemerintahan baru telah memiliki kendali politik dan administratif yang kuat.

Dalam konteks Kejaksaan Agung, Syahganda turut menyinggung mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.

Febrie telah mengundurkan diri dari jabatan Jampidsus pada 2026 dan kemudian diperiksa sebagai tersangka oleh penyidik Kejaksaan Agung dalam perkara dugaan korupsi dan TPPU terkait PT Asabri periode 2020–2024.

Fakta tersebut membuat posisi Febrie menjadi salah satu perkembangan penting dalam dinamika penegakan hukum pada 2026.

Syahganda mengakui dirinya memiliki pandangan pribadi agar sejumlah pejabat yang diasosiasikan dengan pemerintahan Jokowi tidak lagi berada di posisi strategis.

Ia menyebut harapan tersebut sebagai bagian dari apa yang disebutnya sebagai “dendam masa lalu”. Namun, menurut dia, persoalan yang lebih penting bukan semata-mata pergantian orang karena alasan politik.

Syahganda menilai sebagian pejabat yang berada dalam lingkaran pemerintahan sebelumnya telah terbentuk oleh pola kekuasaan dan relasi ekonomi-politik pada era Jokowi.

“Yang paling penting sebenarnya beberapa orang-orang dari masa lalu itu mentalnya rusak,” katanya.

Ia kemudian mengaitkan hal tersebut dengan apa yang disebutnya sebagai “serakanomik”, yakni pola hubungan antara pengusaha dan pejabat yang menurutnya berkembang pada masa pemerintahan sebelumnya.

Menurut Syahganda, hubungan antara pengusaha dan pemerintah tidak mungkin berjalan sendiri. Jika ada kepentingan bisnis besar, menurut dia, pasti terdapat pejabat atau birokrasi yang menjadi counterpart dalam menjalankan kepentingan tersebut.

“Enggak mungkin serakanomik itu cuma pengusaha. Pasti ada mitranya, counterpart-nya. Itu ya pejabat-pejabat dari masa lalu,” ujar dia.

Meski demikian, Syahganda tidak menutup kemungkinan perubahan terhadap sejumlah pejabat strategis akan dilakukan secara bertahap.

Ia menduga pergantian tersebut bisa saja dilakukan bersamaan dengan perombakan atau reshuffle kabinet apabila Presiden Prabowo memutuskan melakukan langkah tersebut.

“Bisa jadi itu nanti barengan dengan reshuffle kabinet,” kata Syahganda.

Menurut dia, pergantian pejabat tidak selalu harus dilakukan secara mendadak. Pemerintah dapat menyiapkan proses transisi agar pejabat lama dapat berpindah posisi atau mengalami perubahan penugasan secara terukur.

Ia bahkan memperkirakan kemungkinan adanya perubahan terhadap sejumlah nama yang sebelumnya menjadi sorotan dalam waktu sekitar dua bulan mendatang.

“Bisa jadi dalam waktu dua bulan lagi beberapa nama yang kita singgung tadi ada kemungkinan untuk di-level,” ujarnya.

MoneyTalk.id,Jakarta – Adhie M Massardi adalah juru bicara kepresidenan era KH Abdurrahman Wahid, budayawan, aktivus pergerakan—Koordinator Gerakan Indonesia Bersih—yang sering mimpin demo anti-korupsi rezim Susilo Bambang Yudhoyono. Pegiat Demokrasi dan Hak Asasi Manusia.

Tanya: Bagaimana pandangan Anda terhadap pemerintahan Prabowo?

Jawab: Dalam hal konsep, Prabowo memang jauh lebih baik dari rezim sebelumnya, Joko Widodo. Orientasinya terhadap kepentingan rakyat sangat jelas. Koperasi. Makan Bergisi Gratis, tata kelola pertambangan dan kebijakan lainnya oke. Masalahnya ada pada tahap tata laksana. Pelaksanannya orang-orang rezim lama yang terbiasa korupsi. Ini masalahnya.

– Kenapa kelihatannya Prabowo sulit mengatasi korupsi ini?

+ Lha, aparat penegak hukum (APH) yang memiliki otoritas nangani korupsi masih bermental rezim lama, pasti aksinya hanya untuk menjadikan tersangka sebagai sapi perah, atau untuk disandera. Ada yang mencoba insaf seperti Febrie Adriansyah (bekas Jampidsus), kita tahu apa jadinya, kan? Dihabisi.

– Kalau soal demokrasi dan penegakkan HAM?

+ Kalau soal ini kita harus jujur. Pemerintahan Prabowo jauh lebih baik dalam berdemokrasi dibandingkan rezim Widodo. Faktanya jelas. Sejak tahun pertama berkuasa kritik dan demo terhadap pemerintahannya sudah menyala-nyala.

Prabowo seperti membawa defibrilator (alat kejut jantung) yang mengguncang dada civil society yang selama 10 tahun rezim Widodo nyaris seperti berhenti berdenyut, tak bernyali. Sekarang coba lihat Saiful Mujani, konsultan politik yang selama 10 tahun “pingsan”, tiba-tiba siuman, lalu berteriak: Jatuhkan

Prabowo! Kan dahsyat cara rezim Prabowo membongkar demokrasi yang oleh rezim Widodo dikubur dalam-dalam dalam tanah kekuasaan?

Soal HAM, perbandingannya juga jelas. Pada rezim Widodo penyidik senior KPK Novel Baswdan disiram air keras. Sampai hari ini masih diliputi misteri besar. Memang ada tersangka, polisi berpangkat sangat rendah, dan diyakini kasus Novel tak sesederhana ini.

Coba bandingkan dengan kasus sejenis yang menimpa aktivis KontraS Andrie Yunus. Hanya jelang beberapa menit setelah kejadian, rekaman CCTV-nya beredar luas di medsos. Di masa lalu, setiap ada kejadian macam ini semua CCTV biasanya mati.

Dalam kasus Andrie Yunus, bukan hanya rekaman kejadian yang meluas, tapi juga Menteri HAM Natalius Pigas langsung merespon dengan kutukan dan meminta aparat bekerja serius bongkar kasus ini. Esok harinya Presiden Prabowo memberi tekanan politik kepada aparat untuk bekerja lebih serius membongkar kasus ini. Dan dalam tempo relatif singkat, nama-nama perwira TNI, bahkan lengkap dengan institusinya (Bais) muncul sebagai tersangka. Coba siapa yang bisa membantah kenyataan ini dengan berkata sebaliknya?

– Bagaimana dengan akan adanya aksi besar akhir Agustus ini?

+ Ya, saya juga mendengar dan melihat gelagat ini. Tapi tidak masalah. Mungkin akan besar jika mendapat dukungan dari Polri atau petinggi Polri. Kenapa? Karena untuk memobilisasi massa, apalagi membawanya ke Jakarta, pasti perlu transportasi massal. Nah, kalau Polri tidak mendukung, Kapolres atau Kapolda tinggal telepon pemilik perusahaan bus untuk tidak melayani ngangkut massa. Urusan selesai. Mau jalan kaki ke Jakarta? Hehehe.

Oleh sebab itu, jika Polri mendukung pasti mereka juga bertanggungjawab untuk menjaga kondusivitas massa aksi. Jadi saya percaya, tidak akan ada masalah seberapa besar pun jumlah demonstran yang turun ke jalan.

– Bagaimana dengan potensi adanya pihak yang akan menunggangi atau mengail di air keruh?

+ Kalau soal itu pasti ada. Saya kan dulu sering menggelar aksi. Memang selalu ada penunggangnya. Tapi itu bukan urusan demonstran. Itu 100% urusan aparat dan perangkat pengawas/pengaman demo.

Dari pengalaman saya—baik saat ada di pusat kekuasaan maupun ketika di jalanan sebagai aktivis pergerakan—aparat itu tahu dan sudah mencium akan adanya penunggang aksi demo. Biasanya sebelum aksi digelar, saya komunikas dengan Asintel Kodam, atau dengan Polri, apalagi saat itu Kapoldanya Pak Sutarman, teman saya yang pernah jadi ajudan Gus Dur. Makanya soal ini sebenarnya bukan penunggang gelap karena identitas dan tujuannya sangat jelas. Ini penunggang terang! Tujuannya kalau bukan urusan konsesi ya kekuasaan.

– Menurut Anda siapa penunggang paling berbahaya?

+ Begini. Pengalaman saya saat di pusat kekuasaan. Setiap hari ada demo. Didukung kekuatan oposisi, ketika itu disebut Poros Tengah yang sebelumnya mendukung Gus Dur. Kampus-kampus juga dimobilisasi, dan bergerak. Tapi ini masih dalam koridor demokrasi, tidak mengguncang sendi-sendi kekuasaan, jadi kita biarkan. Pers juga tetap diberi koridor kebebasan yang luas.

Menjadi menimbulkan masalah kenegaraan ketika ada indikasi Wakil Presiden didorong untuk menggantikan posisi Presiden (Gus Dur). Apalagi ketika itu TNI dan Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Suroyo Bimantoro terang-terangan melawan presiden, melakukan insubordinasi, dan bersekutu dengan kekuatan yang menguasai parlemen.

Maka ketika kekuatan super ini berkumpul di rumah Wapres Megawati di Kebagusan untuk konsolidasi politik dan mempercepat Sidang Istimewa pelengseran Gus Dur, maka dua hari kemudian, Senin 23 Juli 2001, SI MPR digelar: Gus Dur resmi dilengserkan, dan Wapres Megawati dilantik jadi Presiden RI ke-5.

Jadi intinya, sepanjang Wapres tidak punya ambisi menggantikan Presiden, gejolak politik sebesar apapun tidak akan mengguncang kursi kekuasaan, karena kursi kekuasaan hanya bisa digulingkan oleh dua kekuatan, 1. Kekuatan bersenja (kudeta), dan 2. Kekuatan parlemen dengan pamakzulan.

– Jadi menurut Anda, sepanjang Mas Gibran tidak bernafsu menggantikan Presiden di tegah jalan, situasi akan tetap kondusif?

+ Persisnya begitu. Karena apapun, Wapres yang ini punya jaringan lumayan kuat ke tubuh TNI, Polri dan birokrasi, juga sebenarnya partai politik, yang selama 10 tahun terakhir berada di bawah kekuasaan Joko Widodo, bapaknya. Tapi kan kita tidak tahu isi hati Wapres dan terutama isi hati bapaknya.

Ingat, kita punya sejarah yang unik tentang Wakil Presiden. Belum ada Wapres yang bisa menjadi Presiden lewat pemilu. Semua Wapres kalah alam pemilu. Wapres Habibie bisa jadi presiden setelah Presiden Suharto dilengserkan. Wapres Megawati bisa jadi presiden pasca pemakzulan Presiden Gus Dur.

– Seberapa berpengaruh isu UU Perampasan Aset sebagai magnet gerakan akhir Agustus?

+ Isu ini lumayan sensitif dan mengundang greget sebagai instrumen mobilisasi massa. Isu melawan korupsi memang laten. Tapi terkait UU

Perampasan Aset ini, mereka semua tidak memahami esensinya. Di tengah krisis moral di kalangan penegak hukum, siapa bisa menjamin baha UU ini tidak akan dipakai sebagai alat pemerasan, bahkan merampok? Siapa yang bisa mengawasi mekanisme perampasan aset ini? Nol!

Sebenarnya, kalau KPK, Kejaksaan dan Polri sungguh-sungguh bekerja memberantas korupsi, banyak cara dalam UU yang sudah ada untuk memiskinkan koruptor. Tapi baik KPK, Kejaksaan maupun Polri dalam memberantas tindak pidana korupsi lebih diarahkan kepada orang, kepada yang ditarget, bukan kepada perilaku kejahatannya. Itu sebabnya kenapa dalam setiap skandal korupsi yang disasar, hasilnya hanya kepada satu orang. Padahal tindak pidana korupsi adalah tindak pidana persekongkolan orang banyak.

– Jadi Anda yakin demo akhir Agustus ini akan baik-baik saja?

+ Ya, 99% saya yakin akan kondusif, sepanjang tidak ada yang berambisi menggatikan presiden di tengah jalan. Kalau toh ada riak-riak, itu hal yang lumrah dalam konteks emosi massa, emosi orang bergerombol. Akan menjadi besar jika sengaja dibiarkan oleh aparat yang bertugas menjaga ketertiban berdemo.

MoneyTalk.id,Jakarta – Mantan Menteri BUMN Muhammad Said Didu mempertanyakan kondisi Tim Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang disebutnya sebagai salah satu pusat komando dalam upaya pemberantasan korupsi, penertiban oligarki, dan pengembalian aset negara.

Pertanyaan tersebut disampaikan Said Didu melalui video yang beredar pada 16 Agustus 2026. Ia mengangkat isu tersebut dengan judul, “Pusat Komando Presiden @Prabowo sudah lumpuh?”

Menurut Said Didu, Tim PKH sebelumnya menunjukkan sejumlah capaian yang dinilainya signifikan dalam penertiban kawasan hutan dan pengembalian aset negara.

“Fakta keberhasilan Tim PKH (sebelum berhasil dilumpuhkan) berupa penyitaan sktr 8 juta ha lahan, pengembalian ratusan trilyun rupiah ke negara, dan berkurangnya korupsi dan penyelundupan,” ujar Said Didu.

Ia kemudian mengaitkan kondisi tersebut dengan penahanan Ketua Pelaksana PKH yang disebutnya merupakan mantan Jampidsus Febrie Adriansyah.

“Setelah Ketua Pelaksana PKH (mantan Jampidsus – Febrie) ditahan maka terlihat PKH lumpuh,” kata Said Didu.

Ia menyebut kondisi tersebut terlihat dari tidak adanya lagi sejumlah tindakan penegakan hukum dan penyitaan aset sebagaimana yang sebelumnya dilakukan.

“Tidak ada lagi penangkapan perampok negara, tidak ada lagi penyitaan denda hasil rampokan, tidak ada lagi operasi di lapangan penyitaan asset,” katanya.

Said Didu juga menyoroti apa yang disebutnya sebagai semakin gencarnya serangan terhadap Tim PKH. Ia menyebut adanya serangan terhadap Ketua Tim Pengarah, Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Syamsuddin, serta terhadap anggota Tim Pengarah dari BPKP yang bertugas menghitung kerugian negara.

“Geng SOP seakan sudah menang,” ujar Said Didu.

Selain itu, ia menyebut mulai muncul tuntutan pembubaran satgas di sejumlah daerah sebagai bagian dari dinamika yang menurutnya perlu mendapat perhatian pemerintah.

Di akhir pernyataannya, Said Didu berharap Presiden Prabowo Subianto tetap konsisten dengan pernyataan sebelumnya terkait Tim PKH.

“Semoga bapak Presiden @Prabowo konsisten melaksanakan pernyataan beberapa saat lalu bahwa siapapun melawan Tim PKH maka melawan Presiden dengan kembali membangkitkan semangat Tim PKH yang seakan sudah berhasil dilumpuhkan oleh Geng SOP,” kata Said Didu.

Pernyataan mengenai dugaan lumpuhnya Tim PKH, capaian penyitaan lahan, pengembalian aset, maupun adanya pihak yang disebut sebagai “Geng SOP” tersebut merupakan pernyataan dan penilaian Said Didu dalam videonya.

Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak-pihak yang disebut maupun berkaitan dengan pernyataan tersebut. Hak jawab dan klarifikasi akan ditayangkan secara proporsional sesuai prinsip jurnalistik.

MoneyTalk.id,Jakarta – Isu pergantian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali menjadi perbincangan publik. Dinamika tersebut muncul di tengah berbagai spekulasi mengenai hubungan antara Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung, terutama setelah mencuatnya pemberitaan mengenai penggeledahan rumah mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah oleh personel Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri.

Di ruang publik, sejumlah pihak kemudian menghubungkan isu pergantian Kapolri dengan dinamika hubungan kedua institusi penegak hukum tersebut. Apalagi, pemberitaan media juga menyebut adanya perbedaan pandangan di kalangan elite mengenai penanganan berbagai perkara strategis. Walaupun demikian, hingga kini belum terdapat pernyataan resmi dari Presiden Prabowo Subianto mengenai rencana pergantian Kapolri.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, jabatan Kapolri merupakan posisi strategis yang berkaitan langsung dengan stabilitas keamanan nasional, penegakan hukum, dan kepastian investasi. Oleh karena itu, setiap isu mengenai pergantian Kapolri hampir selalu memunculkan berbagai spekulasi politik, terutama ketika terjadi dinamika hubungan antarlembaga negara.

Laporan Majalah Tempo menyebut Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin meminta Kapolri Listyo Sigit pasca terjadi penggeledahan di rumah eks Jampidsus Febrie Adriansyah.

Isu pergantian Kapolri semakin berkembang setelah Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus), Aries Marsudiyanto, ketika dimintai tanggapan mengenai isu tersebut, menyatakan tidak membenarkan maupun membantah informasi tersebut. Ia hanya memberikan jawaban singkat. “Tunggu tanggal waktunya,” kata Aries di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/8/2026).

Dalam perspektif politik, munculnya isu pergantian pejabat tinggi negara biasanya dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor tersebut dapat berupa evaluasi kinerja, kebutuhan konsolidasi pemerintahan, penyesuaian strategi menghadapi tantangan keamanan nasional, hingga pertimbangan politik menjelang agenda-agenda penting negara. Karena itu, terlalu sederhana apabila seluruh dinamika tersebut hanya dijelaskan sebagai akibat dari satu peristiwa tertentu.

Meski demikian, sulit dipungkiri bahwa hubungan Kejaksaan Agung dan Polri beberapa waktu terakhir menjadi perhatian publik. Kedua institusi memiliki kewenangan berbeda tetapi saling berkaitan dalam sistem peradilan pidana. Ketika muncul perbedaan langkah dalam penanganan perkara besar, publik cenderung melihatnya sebagai pertarungan pengaruh antarlembaga, meskipun belum tentu demikian secara institusional.

Di sisi lain, pemerintah memiliki kepentingan menjaga soliditas aparat penegak hukum. Presiden tentu membutuhkan sinergi antara Polri, Kejaksaan Agung, TNI, serta lembaga penegak hukum lainnya agar agenda pemberantasan korupsi, investasi, keamanan nasional, dan stabilitas politik dapat berjalan secara efektif. Konflik terbuka antarlembaga berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem penegakan hukum.

Dalam kajian hubungan internasional dan politik domestik, stabilitas institusi keamanan merupakan salah satu indikator penting dalam menjaga kepercayaan investor dan mitra internasional. Ketidakpastian mengenai kepemimpinan institusi strategis sering kali memunculkan spekulasi yang dapat memengaruhi persepsi terhadap stabilitas politik suatu negara. Oleh sebab itu, pemerintah biasanya memilih menyampaikan keputusan terkait pergantian pejabat strategis secara resmi setelah seluruh proses politik dan administratif selesai.

Apabila Presiden pada akhirnya memutuskan mempertahankan Kapolri, keputusan tersebut dapat dimaknai sebagai bentuk kepercayaan terhadap kepemimpinan yang ada sekaligus upaya menjaga kesinambungan kebijakan keamanan nasional. Sebaliknya, apabila dilakukan pergantian, langkah itu merupakan bagian dari hak prerogatif Presiden yang harus dipandang sebagai proses konstitusional, bukan semata-mata akibat tekanan opini publik atau spekulasi media.

Pada akhirnya, isu pergantian Kapolri hendaknya ditempatkan dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang lebih luas. Publik tentu berhak mengawasi dan mendiskusikan berbagai perkembangan politik, tetapi kesimpulan mengenai adanya hubungan sebab-akibat antara dinamika Kejaksaan Agung dan Polri dengan pergantian Kapolri perlu didasarkan pada fakta yang telah terverifikasi. Di tengah derasnya arus informasi, kehati-hatian dalam menarik kesimpulan menjadi penting agar diskursus publik tetap berlandaskan data, bukan hanya asumsi.

Yang paling utama adalah memastikan bahwa institusi penegak hukum tetap bekerja secara profesional, independen, dan menjunjung supremasi hukum. Pergantian pejabat, apabila terjadi, merupakan bagian dari dinamika demokrasi dan mekanisme konstitusional. Namun, menjaga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum adalah kepentingan yang jauh lebih besar daripada sekadar perdebatan mengenai siapa yang menduduki suatu jabatan.

Penulis : Iwan “Terpal” Setiawan, Pemerhati Politik dan Alumni HI UMY

MoneyTalk.id, Jakarta – Ketua Umum Forum Masyarakat Antikorupsi (FORMASI), Jalih Pitoeng, meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah. Selain itu, Jalih juga mendesak agar Febrie menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan apabila terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pernyataan tersebut disampaikan Jalih sebagai bentuk kritik keras terhadap dugaan pelanggaran hukum yang menyeret mantan pejabat tinggi Kejaksaan Agung itu. Menurutnya, seorang pejabat penegak hukum semestinya menjadi teladan dalam menjaga integritas, bukan justru diduga melakukan tindakan yang merusak kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

“Jika seorang penegak hukum yang memiliki kewenangan besar justru menyalahgunakan jabatan, maka dampaknya jauh lebih besar dibandingkan pelaku kejahatan biasa. Karena itu, hukumannya juga harus memberikan efek jera,” kata Jalih dalam pernyataan kepada wartawan, Senin (3/8/2026).

Jalih menilai kasus yang menyeret mantan Jampidsus menjadi ujian besar bagi komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Menurutnya, masyarakat akan menilai apakah penegakan hukum benar-benar berjalan tanpa pandang bulu atau justru masih tebang pilih.

Ia menegaskan, prinsip equality before the law harus diterapkan secara konsisten. Siapa pun yang diduga melakukan tindak pidana, termasuk mantan pejabat tinggi penegak hukum, harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku tanpa adanya perlakuan istimewa.

“Kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum sedang dipertaruhkan. Jangan sampai publik beranggapan bahwa hukum hanya tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas,” ujarnya.

FORMASI berpandangan bahwa hukuman berat diperlukan apabila seseorang yang diberi mandat memberantas korupsi justru terbukti melakukan pelanggaran hukum. Jalih menilai, perbuatan tersebut tidak hanya merugikan negara, tetapi juga merusak citra institusi penegak hukum yang selama ini menjadi garda terdepan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Menurutnya, apabila seseorang yang pernah menduduki jabatan strategis di bidang penegakan hukum terbukti bersalah melalui proses peradilan, maka hukuman maksimal layak dipertimbangkan untuk memberikan efek jera sekaligus memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum nasional.

Selain meminta hukuman berat, FORMASI juga mendesak seluruh proses hukum dilakukan secara transparan dan profesional. Jalih berharap aparat penegak hukum membuka perkembangan perkara kepada publik secara berkala agar tidak menimbulkan spekulasi maupun dugaan adanya intervensi.

Ia menambahkan bahwa independensi aparat penegak hukum menjadi faktor utama dalam menjaga legitimasi proses peradilan.

“Jangan ada perlakuan khusus. Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum,” tegasnya.

Di sisi lain, Jalih menyatakan bahwa seluruh proses hukum tetap harus menghormati asas praduga tak bersalah. Penjatuhan sanksi pidana, menurutnya, sepenuhnya merupakan kewenangan majelis hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alat bukti yang sah.

FORMASI berharap perkara tersebut dapat menjadi momentum untuk memperkuat reformasi penegakan hukum di Indonesia, sehingga integritas aparat penegak hukum semakin terjaga dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum dapat dipulihkan.