20 November 2026

Febrie Adriansyah

MoneyTalk.id,Jakarta – Mantan Direktur E Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, Brigjen (Purn) Poernomo, menilai Presiden Prabowo Subianto menghadapi tantangan besar dalam menjalankan agenda pemberantasan korupsi. Menurutnya, salah satu hambatan utama berasal dari kekuatan oligarki yang dinilai masih memiliki pengaruh kuat di berbagai sektor.

Dalam keterangannya, Poernomo menyinggung perkembangan kasus yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah. Ia menilai polemik mengenai kepemilikan emas dan mata uang asing yang dikaitkan dengan mantan pejabat tersebut telah berkembang menjadi perbincangan luas di ruang publik.

“Situasi terakhir terkait eks Jampidsus Febrie Adriansyah menjadi bola liar. Muncul berbagai pertanyaan di masyarakat mengenai kepemilikan emas dan dolar AS. Publik tentu menunggu penjelasan yang terang dari aparat penegak hukum,” ujarnya, Senin (20/7/2026).

Poernomo mengatakan, proses hukum harus dilakukan secara profesional dan transparan sehingga tidak memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat.

Menurut dia, kebijakan Presiden Prabowo dalam pemberantasan korupsi telah menunjukkan arah yang jelas. Namun, implementasi di lapangan dinilai belum sepenuhnya berjalan seirama.

“Semangat pemberantasan korupsi Presiden Prabowo sudah terlihat. Persoalannya, kebijakan itu belum sepenuhnya diikuti oleh para menteri maupun jajaran pembantunya,” katanya.

Ia juga menyoroti sejarah terbentuknya kelompok oligarki bisnis sejak era Presiden Soeharto yang menurutnya masih memiliki pengaruh hingga saat ini.

“Era Soeharto melahirkan oligarki bisnis yang kemudian menikmati berbagai keuntungan sampai sekarang. Kelompok seperti ini tidak mudah diatur dan masih memiliki kekuatan ekonomi maupun politik,” ujarnya.

Karena itu, Poernomo berharap Presiden Prabowo berani mengambil langkah-langkah strategis, termasuk melakukan evaluasi terhadap para pembantunya di kabinet.

“Kalau memang ada pembantu yang tidak sejalan dengan agenda Presiden, perlu dilakukan reshuffle agar program pemberantasan korupsi berjalan efektif,” katanya.

Selain itu, Poernomo juga menilai dinamika politik nasional masih memperlihatkan adanya dua pusat pengaruh.

“Saya melihat ada semacam dua matahari, yakni Prabowo dan Jokowi. Kondisi seperti ini tentu menjadi tantangan tersendiri dalam pemerintahan,” ujarnya.

Ia turut menyinggung aktivitas mantan Presiden Joko Widodo yang masih melakukan kunjungan ke sejumlah daerah. Di sisi lain, menurut Poernomo, polemik terkait gugatan ijazah Jokowi juga masih menjadi perhatian publik.

Poernomo berpandangan bahwa keberhasilan pemerintahan Prabowo sangat bergantung pada ketegasan Presiden dalam mengambil keputusan terhadap para pembantunya.

“Prabowo jangan sampai berjalan sendirian. Jangan sampai Presiden berteriak mengenai pemberantasan korupsi tetapi tidak dijalankan oleh para menterinya,” katanya.

Dalam perspektif keamanan nasional, Poernomo menilai tantangan yang dihadapi pemerintahan Prabowo memiliki kemiripan dengan tekanan yang pernah dihadapi Presiden Soeharto, termasuk dari aspek geopolitik dan ekonomi.

“Prabowo menghadapi kekuatan oligarki yang memiliki sumber daya keuangan besar. Karena itu Presiden harus berani mengambil sikap tegas agar agenda pemberantasan korupsi tidak terhambat,” ujarnya.

Menutup pernyataannya, Poernomo menegaskan bahwa berbagai informasi yang berkembang mengenai dugaan kepemilikan emas dan dolar AS oleh mantan pejabat penegak hukum perlu dibuktikan melalui proses hukum yang transparan, objektif, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ia menilai kepastian hukum menjadi penting agar tidak muncul spekulasi yang berlarut-larut sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum

MoneyTalk.id,Jakarta – Pengamat hukum dan kebijakan publik, Damai Hari Lubis, mempertanyakan belum dilakukannya penahanan terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah setelah status tersangkanya diumumkan oleh penyidik. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat mengenai konsistensi penegakan hukum.

Damai mengatakan, dalam sistem peradilan pidana, penetapan seseorang sebagai tersangka semestinya diikuti dengan langkah-langkah hukum yang jelas sesuai ketentuan perundang-undangan. Meski penahanan merupakan kewenangan penyidik dan tidak bersifat otomatis, ia menilai aparat penegak hukum perlu memberikan penjelasan yang transparan apabila belum mengambil tindakan tersebut.

“Hukum jangan dipermainkan. Ketika seseorang sudah ditetapkan sebagai tersangka, publik tentu menunggu langkah hukum berikutnya. Jika belum ditahan, aparat penegak hukum perlu memberikan penjelasan yang objektif agar tidak memunculkan spekulasi,” kata Damai dalam keterangannya, Senin (20/7/2026).

Menurutnya, kepastian hukum merupakan salah satu pilar utama negara hukum. Karena itu, penanganan perkara yang melibatkan pejabat tinggi harus dilakukan secara terbuka agar kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum tetap terjaga.

Damai juga menyoroti munculnya berbagai narasi yang berkembang di ruang publik terkait barang bukti berupa uang tunai dalam mata uang asing dan logam mulia yang disita penyidik.

Ia menilai, berbagai klaim yang beredar, baik yang menyatakan barang bukti tersebut milik tersangka maupun bukan, seharusnya tidak disimpulkan secara sepihak sebelum seluruh proses pembuktian di persidangan selesai.

“Jangan sampai masyarakat digiring oleh opini yang belum teruji. Status kepemilikan barang bukti adalah bagian dari materi pembuktian yang harus dibuktikan melalui proses hukum, bukan hanya melalui pernyataan di ruang publik,” ujarnya.

Damai menegaskan bahwa setiap pihak memiliki hak untuk memberikan keterangan atau pembelaan, namun penilaian akhir mengenai hubungan barang bukti dengan perkara pidana merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum, dan pada akhirnya hakim di pengadilan.

Pernyataan tersebut muncul setelah kuasa hukum Don Ritto, Handika Honggowongso, menyampaikan bahwa uang tunai dan emas yang ditemukan di dalam brankas sebuah rumah di kawasan Sentul bukan milik mantan Jampidsus Febrie Adriansyah.

Handika menjelaskan, rumah tersebut telah dipinjam kliennya sejak awal 2023 untuk dijadikan kantor cadangan operasional sebuah yayasan yang bergerak di bidang dakwah dan pendidikan Islam.

Menurutnya, yayasan tersebut membina sekitar 700 santri yang berasal dari Indonesia Timur, khususnya Papua dan Maluku, yang menjalani pendidikan di Banten.

Ia juga menyatakan bahwa penggunaan rumah itu sebagai kantor operasional telah berlangsung cukup lama sehingga keberadaan barang-barang di lokasi tersebut tidak dapat serta-merta dikaitkan dengan Febrie Adriansyah.

Menanggapi klaim tersebut, Damai menilai setiap keterangan dari kuasa hukum merupakan bagian dari hak pembelaan yang dijamin oleh hukum. Namun demikian, ia mengingatkan agar proses pembuktian tetap diserahkan kepada mekanisme penyidikan dan persidangan.

“Silakan setiap pihak menyampaikan argumentasi hukumnya. Akan tetapi, aparat penegak hukum harus bekerja berdasarkan alat bukti, bukan berdasarkan opini yang berkembang di media maupun media sosial,” katanya.

Damai juga mengingatkan pentingnya asas equality before the law atau persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum. Menurutnya, asas tersebut harus benar-benar diterapkan tanpa membedakan latar belakang jabatan maupun pengaruh seseorang.

“Jangan sampai publik menangkap kesan bahwa ada perlakuan berbeda terhadap perkara yang melibatkan pejabat tinggi. Konsistensi penegakan hukum menjadi ukuran penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum,” ujarnya.

Ia berharap aparat penegak hukum segera memberikan perkembangan resmi mengenai proses penyidikan, termasuk alasan-alasan hukum apabila belum dilakukan penahanan, sehingga tidak menimbulkan ruang bagi munculnya berbagai spekulasi di tengah masyarakat.

Di sisi lain, Damai juga mengimbau masyarakat untuk tetap menghormati asas praduga tak bersalah. Menurutnya, meskipun seseorang telah berstatus tersangka, seluruh proses hukum harus tetap berjalan sesuai ketentuan hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

“Penyidikan harus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, masyarakat memperoleh kepastian hukum sekaligus tetap menghormati hak-hak setiap pihak yang berperkara,” tutupnya.

MoneyTalk.id, Jakarta – Pengamat politik Muslim Arbi menduga terdapat operasi politik yang bertujuan melepaskan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah dari jerat hukum. Dugaan tersebut, menurutnya, tidak dapat dilepaskan dari adanya sosok pejabat negara berinisial SS yang disebut memiliki pengaruh besar di lingkungan pemerintahan sekaligus mempunyai kedekatan dengan Febrie Adriansyah.

Muslim Arbi menilai perkembangan penanganan perkara yang menyeret nama mantan Jampidsus tersebut memunculkan berbagai pertanyaan di ruang publik. Menurutnya, apabila benar telah ada penetapan status hukum terhadap seseorang, maka seluruh proses penegakan hukum semestinya berjalan secara transparan, profesional, dan bebas dari intervensi politik.

“Publik berhak mengetahui apakah proses hukum berjalan apa adanya atau justru ada kekuatan politik yang berusaha menghambatnya. Jangan sampai muncul kesan hukum hanya tajam kepada pihak tertentu tetapi tumpul terhadap pihak yang memiliki jaringan kekuasaan,” ujar Muslim Arbi kepada wartawan, Senin (20/7/2026).

Ia mengatakan, dugaan adanya campur tangan pejabat negara berinisial SS perlu menjadi perhatian serius aparat penegak hukum. Menurutnya, apabila benar terdapat upaya memengaruhi proses hukum, maka hal tersebut berpotensi mencederai komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Muslim Arbi menyebut, kedekatan antara pejabat berinisial SS dengan Febrie Adriansyah menjadi isu yang ramai diperbincangkan di berbagai kalangan. Meski demikian, ia menegaskan seluruh dugaan tersebut harus dibuktikan melalui mekanisme hukum yang sah, bukan sekadar berdasarkan opini ataupun isu yang berkembang.

“Kalau memang tidak ada intervensi, maka pemerintah dan aparat penegak hukum justru harus membuka prosesnya secara transparan agar semua spekulasi berhenti. Transparansi adalah cara terbaik mengembalikan kepercayaan publik,” katanya.

Menurut Muslim, Presiden Prabowo selama ini telah menunjukkan komitmen kuat dalam pemberantasan korupsi. Karena itu, ia berharap Presiden tidak memberikan ruang sedikit pun terhadap pihak-pihak yang diduga mencoba melindungi siapa pun yang sedang menghadapi proses hukum.

Ia menilai kredibilitas pemerintahan akan dipertaruhkan apabila muncul persepsi bahwa terdapat kelompok tertentu yang memperoleh perlindungan politik.

“Kalau ada pejabat yang justru menjadi tameng bagi proses hukum, itu tentu bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi yang selama ini disampaikan Presiden,” ujarnya.

Lebih lanjut, Muslim Arbi meminta aparat penegak hukum bekerja secara independen tanpa mempertimbangkan jabatan, kedekatan politik, maupun posisi seseorang dalam pemerintahan.

Menurutnya, prinsip equality before the law harus benar-benar diterapkan agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum tetap terjaga.

Ia juga mengingatkan bahwa berbagai kasus besar yang menjadi perhatian publik selalu mendapat sorotan luas dari masyarakat sipil. Oleh sebab itu, keterbukaan informasi mengenai perkembangan penanganan perkara dinilai menjadi kebutuhan penting agar tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan.

“Negara hukum harus dibangun di atas asas keadilan, bukan berdasarkan kedekatan dengan pusat kekuasaan. Siapa pun yang diduga terlibat harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” katanya.

Muslim Arbi juga mendorong pejabat negara yang disebut-sebut dalam berbagai spekulasi untuk memberikan klarifikasi secara terbuka apabila merasa tidak terkait dengan isu tersebut. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk menghindari berkembangnya asumsi yang tidak berdasar di tengah masyarakat.

Ia menambahkan bahwa klarifikasi terbuka dari pihak-pihak yang namanya dikaitkan dengan suatu perkara dapat membantu menciptakan kepastian informasi sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Hingga berita ini ditulis, belum terdapat pernyataan resmi maupun bukti yang dapat memverifikasi dugaan mengenai adanya operasi politik ataupun keterlibatan pejabat negara berinisial SS sebagaimana disampaikan Muslim Arbi. Oleh karena itu, seluruh pihak tetap harus mengedepankan asas praduga tak bersalah dan menghormati proses hukum yang berlaku.

Redaksi juga memberikan ruang hak jawab kepada pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan ini apabila ingin memberikan klarifikasi atau tanggapan atas pernyataan tersebut.

MoneyTalk.id, Jakarta – Forum Masyarakat Antikorupsi (FORMASI) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turun tangan mengusut dugaan aliran dana yang disebut berkaitan dengan perkara yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah. Desakan tersebut disampaikan Ketua Umum FORMASI, Jalih Pitoeng, yang meminta KPK memeriksa seorang pejabat negara berinisial SS.

Menurut Jalih, pemeriksaan terhadap pejabat berinisial SS diperlukan untuk memastikan ada atau tidaknya keterkaitan dengan dugaan aliran dana yang disebut-sebut berasal dari perkara yang sedang menjadi sorotan publik.

“Jika benar terdapat dugaan penerimaan uang oleh pejabat negara, maka KPK harus segera mengambil langkah penyelidikan dan pemeriksaan secara profesional tanpa pandang bulu,” ujar Jalih dalam keterangannya, Ahad (19/7/2026).

Ia menilai, dugaan tersebut tidak boleh berhenti pada isu yang berkembang di ruang publik. Menurutnya, seluruh informasi yang beredar harus diuji melalui mekanisme hukum agar tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan.

Jalih menilai keterlibatan KPK menjadi penting mengingat perkara tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan apabila hanya ditangani aparat penegak hukum yang memiliki hubungan kelembagaan dengan pihak-pihak yang disebut dalam kasus.

Menurut dia, independensi KPK diperlukan agar proses penegakan hukum berjalan objektif dan tidak menimbulkan persepsi adanya tarik-menarik kepentingan antara institusi penegak hukum.

“Karena ada dugaan keterkaitan dengan aparat penegak hukum, maka KPK perlu hadir untuk memastikan proses hukum berlangsung transparan, independen, dan bebas intervensi,” katanya.

Ia juga meminta KPK menelusuri kemungkinan adanya aliran dana kepada pihak lain apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup.

Jalih mengklaim pejabat berinisial SS memiliki kedekatan dengan mantan Jampidsus Febrie Adriansyah. Namun, ia tidak mengungkap identitas maupun bentuk kedekatan yang dimaksud.

Menurutnya, justru karena adanya dugaan hubungan tersebut, proses pemeriksaan harus dilakukan secara terbuka agar tidak menimbulkan kecurigaan publik terhadap proses penegakan hukum.

“Semua pihak yang diduga mengetahui atau memiliki hubungan dengan perkara harus dimintai keterangan. Prinsip equality before the law harus ditegakkan,” ujarnya.

FORMASI juga meminta aparat penegak hukum melakukan penelusuran terhadap dugaan aliran dana menggunakan pendekatan follow the money. Jalih menilai metode tersebut penting untuk mengetahui apakah terdapat pihak lain yang menikmati hasil tindak pidana apabila dugaan tersebut terbukti.

Ia menambahkan, penelusuran terhadap transaksi keuangan, aset, maupun hubungan para pihak akan memberikan gambaran lebih utuh mengenai konstruksi perkara.

Menurut Jalih, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya menetapkan tersangka, tetapi juga harus mengungkap seluruh jaringan yang diduga terlibat, termasuk pihak yang diduga menerima manfaat.

FORMASI berharap proses penegakan hukum dilakukan secara terbuka dan akuntabel sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.

Jalih menegaskan bahwa setiap dugaan tindak pidana harus dibuktikan melalui proses hukum yang berlaku. Ia meminta seluruh pihak menghormati asas praduga tak bersalah hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari KPK maupun pihak pejabat negara yang disebut hanya dengan inisial SS terkait pernyataan FORMASI tersebut. Informasi mengenai dugaan keterlibatan pejabat tersebut masih berupa tuduhan yang memerlukan pembuktian melalui proses hukum.

MoneyTalk.id, Jakarta – Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Beathor Suryadi kembali melontarkan pernyataan kontroversial terkait perkara yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.

Dalam keterangannya, Beathor mengklaim terdapat kejanggalan dalam perkembangan status hukum Febrie yang, menurutnya, berubah dalam waktu singkat dari tersangka menjadi saksi, lalu kembali menjadi tersangka. Hingga kini, klaim tersebut belum dapat diverifikasi melalui keterangan resmi aparat penegak hukum.

Beathor kemudian menyampaikan dugaan bahwa perubahan tersebut menunjukkan adanya dukungan dari sejumlah pihak terhadap Febrie.

“Dalam hitungan jam, status Febrie berubah-ubah, dari tersangka jadi saksi lalu balik lagi jadi tersangka. Ini membuktikan ada banyak pihak di belakang Febrie,” ujar Beathor, Sabtu (18/7/2026).

Lebih lanjut, Beathor juga menuding Febrie diduga menyisihkan sekitar satu persen dari nilai hasil sitaan negara yang disebut mencapai Rp430 triliun untuk dibagikan kepada sejumlah pihak. Ia bahkan menyebut adanya sosok petinggi negara berinisial SS yang menurutnya diduga turut menjadi penerima.

“Dia mampu menyisihkan hampir 1 % dari hasil kerjanya untuk negara sebesar Rp430 triliun itu dan banyak pihak yang akan dibaginya termasuk petinggi negara berinisial SS maka dengan tegas Febrie menjelaskan harta yang disita dari rumahnya bukan punya dia, ada pemiliknya,” kata Beathor.

Selain itu, Beathor mengutip pernyataan yang menurutnya pernah disampaikan Febrie bahwa harta yang disita dari rumahnya bukan merupakan miliknya, melainkan milik pihak lain.

Mantan tahanan politik era Orde baru ino mempertanyakan Febrie Adriansyah yang belum ditahan padahal temannya Don Ritto sudah masuk tahanan. “Publik mempertanyakan, siapa di belakang Febrie sudah tersangka, belum diperiksa dan belum ditahan,” paparnya.

Selain itu, Beathor mencurigai Febrie menyetor sebagian hasil sitaan ke bunker rumah Jokowi di Solo. “Febrie ini dilantik era Jokowi dan sangat dekat mantan Wali Kota Solo itu,” tegasnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat bukti yang dipublikasikan maupun pernyataan resmi dari aparat penegak hukum yang membenarkan tuduhan Beathor tersebut. Demikian pula, identitas sosok berinisial SS yang disebut Beathor tidak dijelaskan lebih lanjut dan belum ada tanggapan resmi dari pihak yang dimaksud.

Pihak Febrie Adriansyah juga belum memberikan keterangan atas tuduhan terbaru yang disampaikan Beathor Suryadi. Apabila terdapat tanggapan resmi dari pihak terkait, berita ini akan diperbarui sesuai perkembangan informasi.

MoneyTalk.id,Jakarta – Nama Junika Nurhamidah Wijaya kembali menjadi perhatian publik setelah beredarnya narasi yang mengaitkan dirinya dengan rekaman CCTV di sebuah hotel di kawasan Jakarta Selatan pada 1 Agustus 2025.

Berdasarkan informasi yang beredar, Junika disebut terekam memasuki salah satu kamar hotel. Beberapa menit kemudian, seorang pria yang oleh pihak tertentu diduga sebagai mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, juga terlihat memasuki area hotel dan menuju kamar yang sama. Narasi tersebut menyebut pria itu berada di lokasi selama sekitar satu jam sebelum meninggalkan hotel.

Di sisi lain, jejak digital Junika turut menjadi sorotan. Berdasarkan pengecekan yang disebut dilakukan pada pertengahan Juli 2026, akun Instagram dan Threads yang sebelumnya dikaitkan dengannya tidak lagi dapat diakses, sementara akun TikTok dilaporkan berada dalam mode privat.

Junika sebelumnya dikenal sebagai model dan DJ sebelum berkarier di bidang hukum dan tercatat sebagai advokat. Namanya juga pernah disebut dalam pemberitaan lama terkait katalog yang dikaitkan dengan Alexis.

Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari Junika Nurhamidah Wijaya maupun Febrie Adriansyah terkait narasi yang beredar. Keaslian rekaman CCTV, identitas pihak-pihak yang disebut dalam rekaman, serta konteks peristiwa tersebut juga belum dapat diverifikasi secara independen.

Karena itu, publik perlu menunggu klarifikasi resmi dari pihak-pihak terkait maupun hasil verifikasi dari aparat berwenang sebelum menarik kesimpulan.

MoneyTalk.id,Jakarta – Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Sitorus melontarkan kritik tajam terhadap penanganan kasus dugaan penyitaan uang dolar dan emas dari mantan Jampidsus Febrie Adriansyah yang belakangan menjadi sorotan publik. Ia mengaku pesimistis perkara tersebut akan diusut secara tuntas apabila hanya ditangani oleh aparat penegak hukum yang ada saat ini.

Menurut Deddy, berbagai kemungkinan dapat saja muncul dalam proses penanganan perkara tersebut, termasuk munculnya narasi yang dinilai tidak masuk akal untuk menjelaskan barang bukti yang telah disita.

“Nanti kita lihat lagi. Katanya sempat FBI diturunkan untuk memeriksa dolar itu. Jangan-jangan besok dibilang dolar itu palsu, hanya hiasan rumah. Emasnya juga nanti dibilang cuma disepuh, bukan logam mulia murni. Apa saja bisa terjadi,” kata Deddy dalam podcast Madilog, Jumat (17/7/2026).

Ia menilai, hingga kini publik masih menunggu kepastian mengenai nasib barang bukti tersebut dan bagaimana proses hukumnya akan berjalan.

Deddy mengatakan, satu-satunya harapan agar perkara dapat diusut lebih independen adalah dengan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meski demikian, ia juga mempertanyakan independensi lembaga antirasuah tersebut.

“Saya tidak punya harapan kasus ini dibongkar habis-habisan kecuali melibatkan KPK sebagai pihak independen. Tapi pertanyaannya, KPK sekarang independen atau tidak?” ujarnya.

Politikus PDIP itu juga menyinggung proses pemilihan pimpinan KPK dan latar belakang Ketua KPK yang berasal dari institusi kepolisian. Menurutnya, hal itu dapat memunculkan pertanyaan publik mengenai independensi dalam menangani perkara yang berkaitan dengan aparat penegak hukum.

Selain itu, Deddy mengkritik dinamika penanganan perkara yang sempat melibatkan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri dan Kejaksaan Agung. Ia menilai terdapat kejanggalan karena seseorang disebut telah berstatus tersangka, namun kemudian proses hukumnya disebut masih berada pada tahap penyelidikan.

“Yang lebih celaka lagi, sudah ditetapkan tersangka tapi belum ada proses penyidikan, baru penyelidikan. Akhirnya bingung, sudah tersangka lalu turun jadi saksi, kemudian balik lagi jadi tersangka. Ini sudah kacau menurut hukum acara,” katanya.

Lebih jauh, Deddy meragukan dugaan bahwa perkara tersebut hanya melibatkan satu orang.

Menurutnya, dalam struktur birokrasi penegak hukum yang bersifat komando, sulit membayangkan seorang pejabat tinggi dapat bertindak sendiri tanpa diketahui atasan maupun bawahannya.

“Kalau menurut saya, tidak mungkin seorang Jampidsus melakukan itu sendirian. Yang di bawahnya pasti tahu, yang di atasnya juga mestinya tahu. Di kejaksaan itu sistemnya tegak lurus kepada Jaksa Agung. Jadi kalau dibilang main sendiri, saya ragu,” ujarnya.

Deddy berharap penanganan perkara tersebut dilakukan secara transparan agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat. Menurutnya, pengungkapan yang terbuka akan menjadi ujian bagi kredibilitas lembaga penegak hukum dalam memberantas korupsi.

MoneyTalk.id, Jakarta – Majalah Tempo 12 Juli 2026 melaporkan adanya dugaan intervensi Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dalam penanganan perkara yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah.

Dalam laporan yang beredar, Tempo menulis bahwa Presiden Prabowo Subianto kembali memanggil Sjafrie Sjamsoeddin bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto pada malam yang sama untuk membahas perkembangan penanganan perkara tersebut. Klaim tersebut berasal dari sumber yang dikutip oleh Tempo.

Menurut laporan itu, Sjafrie diduga melobi Presiden agar penanganan kasus Febrie Adriansyah dilimpahkan kepada Kejaksaan Agung. Disebutkan pula bahwa Sjafrie menyinggung peran dan kebutuhan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), di mana Kejaksaan Agung selama ini dinilai memiliki kontribusi penting.

Masih berdasarkan laporan Tempo, Presiden Prabowo kemudian disebut menyetujui agar penyidikan yang sebelumnya ditangani kepolisian dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Seorang sumber yang dikutip media tersebut menyatakan bahwa Menteri Pertahanan memengaruhi Presiden agar perkara tersebut diserahkan kepada kejaksaan.

Laporan itu juga menyebut bahwa Febrie Adriansyah dikenal memiliki hubungan dekat dengan Sjafrie Sjamsoeddin. Kedekatan tersebut dikatakan semakin erat ketika keduanya bekerja sama dalam Satgas PKH.

Hingga berita ini ditulis, belum terdapat tanggapan resmi dari Sjafrie Sjamsoeddin, Kejaksaan Agung, Istana Kepresidenan, maupun pihak terkait lainnya mengenai isi laporan tersebut. Karena itu, informasi tersebut masih berupa dugaan sebagaimana dimuat oleh Tempo dan belum memperoleh konfirmasi dari semua pihak yang disebutkan.

MoneyTalk.id, Jakarta – Keputusan Kejaksaan Agung (Kejagung) yang meminta seluruh jajaran Kejaksaan Tinggi (Kejati) menghentikan pengumpulan data dan keterangan terkait dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai sorotan.

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menilai langkah tersebut merupakan kebijakan yang tidak lazim. Menurutnya, keputusan itu memunculkan tanda tanya dan patut dicurigai sebagai bentuk intervensi terhadap proses penegakan hukum.

“Langkah yang diambil Kejagung adalah kebijakan yang tidak lazim. Ini patut dicurigai sebagai adanya intervensi agar penyelidikan dugaan korupsi MBG dihentikan,” kata Uchok Sky dalam keterangannya, Selasa (14/7/2026).

Uchok mengaitkan kebijakan tersebut dengan situasi hukum yang disebutnya terjadi setelah mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, ditetapkan sebagai tersangka oleh Kortastipidkor Polri.

“Setelah Febrie Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kortastipidkor, pintu intervensi terhadap Kejaksaan menjadi terbuka untuk menekan agar penyelidikan MBG segera dihentikan,” ujarnya.

Menurut Uchok, Febrie merupakan sosok yang berani menangani berbagai perkara besar, termasuk dugaan korupsi dalam program MBG.

“Febrie Adriansyah itu orang hebat. Dia berani menghadapi kepolisian dan membuka dugaan korupsi MBG meski akhirnya jabatan Jampidsus dicopot dan kemudian dijadikan tersangka,” ucapnya.

Lebih lanjut, Uchok juga menyampaikan pandangannya mengenai dugaan perkara yang menjerat Febrie. Ia menilai dugaan pelanggaran tersebut berbeda dengan praktik yang, menurutnya, selama ini terjadi di institusi lain.

“Febrie Adriansyah memang diduga melakukan pelanggaran. Tetapi yang diambil, menurut saya, berasal dari orang-orang kaya yang melakukan pelanggaran hukum,” katanya.

Di akhir pernyataannya, Uchok melontarkan kritik terhadap institusi kepolisian. Ia menyatakan, menurut pandangannya, masih terdapat praktik yang merugikan masyarakat kecil.

“Kalau di kepolisian, yang menjadi korban justru orang miskin dan kaum duafa. Itu yang saya kritik,” tutup Uchok.

MoneyTalk.id, Jakarta – Pertemuan antara Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin yang menegaskan soliditas hubungan Polri dan Kejaksaan memunculkan beragam spekulasi di ruang publik. Di balik narasi sinergitas yang disampaikan kedua pimpinan lembaga penegak hukum tersebut, muncul dugaan adanya dinamika internal terkait penanganan perkara yang menyeret nama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.

Sejumlah sumber yang mengetahui dinamika tersebut, namun meminta identitasnya dirahasiakan, menyebut terdapat pembahasan yang lebih kompleks dibandingkan yang disampaikan kepada publik. Namun demikian, hingga berita ini diturunkan, informasi tersebut belum dapat diverifikasi secara independen.

Dalam konferensi pers usai pertemuan, Kapolri menegaskan hubungan Polri dan Kejaksaan tetap harmonis serta akan terus diperkuat hingga tingkat daerah.

Sementara Jaksa Agung mengatakan sinergi kedua institusi telah berlangsung sejak lama dan pertemuan tersebut bertujuan menunjukkan kepada publik bahwa koordinasi berjalan baik.

Namun, ketika awak media menanyakan perkembangan penanganan perkara yang berkaitan dengan Febrie Adriansyah, Jaksa Agung tidak memberikan penjelasan rinci dan meminta agar penjelasan teknis disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum).

Situasi tersebut kemudian memunculkan berbagai tafsir di kalangan pengamat maupun warganet mengenai substansi pertemuan kedua pimpinan lembaga tersebut.

Seorang sumber yang mengaku mengetahui komunikasi antarpejabat negara, tetapi meminta namanya tidak dipublikasikan, mengklaim terdapat pembahasan mengenai mekanisme penanganan perkara yang melibatkan Febrie Adriansyah.

Menurut sumber tersebut, setelah berlangsungnya sejumlah rapat internal pemerintah, disebut-sebut terjadi komunikasi lanjutan yang melibatkan beberapa pejabat tinggi negara.

Sumber itu juga mengklaim terdapat pandangan bahwa penanganan perkara dinilai lebih tepat dilakukan melalui mekanisme di lingkungan Kejaksaan. Namun, klaim tersebut belum dapat dikonfirmasi kepada pihak-pihak yang disebutkan.

“Semua itu masih sebatas informasi yang berkembang di internal. Kami tidak bisa memastikan karena keputusan resminya tetap berada di institusi terkait,” ujar sumber tersebut.

Nama Febrie Adriansyah belakangan juga dikaitkan dengan aktivitas Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang menangani berbagai persoalan penguasaan kawasan hutan oleh korporasi.

Menurut sumber tersebut, Satgas PKH telah melakukan penertiban terhadap sejumlah perusahaan di sektor kehutanan, perkebunan, dan pertambangan.

Namun demikian, tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa penanganan perkara terhadap Febrie berkaitan langsung dengan aktivitas Satgas PKH maupun perusahaan-perusahaan yang disebutkan dalam berbagai narasi yang beredar.

Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah maupun aparat penegak hukum yang mengaitkan kedua hal tersebut.

Hingga berita ini diterbitkan, redaksi belum memperoleh konfirmasi dari Kementerian Pertahanan, Mabes Polri, Kejaksaan Agung, maupun pihak-pihak lain yang disebut dalam informasi tersebut.

Berbagai klaim mengenai adanya lobi politik, pengalihan penanganan perkara, maupun motif tertentu di balik pertemuan Kapolri dan Jaksa Agung masih berupa dugaan yang memerlukan pembuktian lebih lanjut.

Publik kini menanti penjelasan resmi dari aparat penegak hukum agar polemik yang berkembang tidak terus memunculkan spekulasi dan dapat memberikan kepastian hukum serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum.