20 November 2026

Febrie Adriansyah

MoneyTalk.id, Jakarta – Kolonel (Purn) Sri Rajasa Chandra, mantan perwira militer sekaligus purnawirawan Badan Intelijen Negara (BIN), mengemukakan analisisnya mengenai penggeledahan yang dilakukan Polri terhadap sejumlah lokasi yang dikaitkan dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.

Dalam Podcast Forum Keadilan TV – Madilog yang tayang Jumat (10/7/2026), Sri Rajasa menilai penggeledahan tersebut tidak dapat dipandang semata sebagai proses penegakan hukum, melainkan juga berkaitan dengan dinamika politik menjelang kemungkinan pergantian Jaksa Agung.

Menurut Sri Rajasa, Febrie Adriansyah merupakan salah satu figur yang dipertimbangkan Presiden Prabowo Subianto untuk menduduki jabatan Jaksa Agung.

“Ketika sekarang sudah mendekati adanya rencana pergantian Jaksa Agung, Jampidsus sudah dipanggil presiden terkait dengan jabatan itu,” ujar Sri Rajasa.

Ia berpandangan, situasi tersebut memunculkan berbagai kepentingan politik sehingga, menurutnya, muncul upaya untuk menghambat peluang Febrie melalui proses hukum.

Sri Rajasa juga mengaitkan pandangannya dengan kedekatan Febrie Adriansyah dan Hasyim Djojohadikusumo, adik Presiden Prabowo Subianto.

Menurut dia, apabila Febrie dipercaya menjadi Jaksa Agung, maka arah loyalitas institusi Kejaksaan akan mengalami perubahan.

“Kalau dia jadi Jaksa Agung selesai ini urusan. Loyalitasnya Jaksa Agung tidak lagi kepada Jokowi,” katanya.

Dalam podcast tersebut, Sri Rajasa juga menyinggung adanya kandidat lain yang disebut berasal dari unsur Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel). Menurut pandangannya, figur tersebut lebih dekat dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan diduga mendapat dukungan dari kalangan tertentu.

Namun, seluruh pernyataan tersebut merupakan analisis dan pandangan pribadi Sri Rajasa yang disampaikan dalam podcast serta tidak disertai bukti yang dipaparkan dalam tayangan tersebut.

Sri Rajasa juga berpendapat bahwa penggeledahan terhadap sejumlah lokasi yang dikaitkan dengan Febrie merupakan bagian dari tekanan politik. Ia mendasarkan pandangannya pada fakta bahwa hingga saat ini Febrie belum ditetapkan sebagai tersangka.

“Sampai hari ini Febrie boleh jadi belum tersangka. Kalau orang lain habis itu langsung ditersangkakan. Ini membuka peluang bargaining,” ujarnya.

Ia bahkan memprediksi penyelesaian perkara tersebut berpotensi berakhir melalui kompromi.

Meski demikian, Sri Rajasa menegaskan apabila terdapat bukti pelanggaran hukum, proses hukum tetap harus dijalankan secara adil dan tidak dipolitisasi.

“Kalau memang terbukti melanggar hukum, kita setuju disikat. Tapi jangan kemudian dipolitisasi,” ucapnya.

Dalam podcast Forum Keadilan TV – Madilog tersebut, Sri Rajasa juga mengulas pandangannya mengenai hubungan antarlembaga penegak hukum, dinamika politik nasional, hingga sejumlah perkara yang menurutnya berkaitan dengan posisi Jampidsus.

Seluruh pernyataan dalam podcast tersebut merupakan pendapat pribadi narasumber dan belum dapat diverifikasi sebagai fakta.

Hingga berita ini ditulis, belum terdapat tanggapan resmi dari Polri, Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, Presiden Prabowo Subianto, Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Hasyim Djojohadikusumo, maupun pihak-pihak lain yang disebut dalam pernyataan Sri Rajasa.

Status hukum Febrie Adriansyah juga tidak berubah dan hingga kini belum ada penetapan sebagai tersangka dalam perkara yang disinggung dalam podcast tersebut.

MoneyTalk.id, Jakarta – Ketua Umum Forum Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (FORMASI), Jalih Pitoeng, menegaskan bahwa pengunduran diri Febrie Adriansyah dari jabatan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) tidak serta-merta menghapus proses hukum apabila ditemukan bukti yang cukup terkait dugaan tindak pidana.

Pernyataan tersebut disampaikan Jalih menyusul berkembangnya informasi mengenai penggeledahan yang dilakukan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya dalam penyidikan perkara dugaan korupsi.

Dalam berbagai informasi yang beredar, salah satu lokasi yang disebut menjadi objek penggeledahan adalah sebuah kafe di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, yang diklaim memiliki keterkaitan dengan Jampidsus Febrie Adriansyah. Namun, hingga kini aparat penegak hukum belum menyampaikan secara resmi hasil penggeledahan maupun keterkaitan lokasi tersebut dengan pihak tertentu.

Menyikapi perkembangan tersebut, Jalih Pitoeng meminta aparat penegak hukum bekerja secara profesional dan transparan.

“Pengunduran diri dari jabatan tidak menghapus pertanggungjawaban hukum. Jika penyidik menemukan alat bukti yang cukup, maka siapa pun harus diperiksa sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Jalih, Sabtu (11/7/2026).

Ia juga menilai penyidik perlu memeriksa seluruh pihak yang diduga mengetahui ataupun terkait dengan perkara yang sedang diselidiki.

Menurutnya, apabila proses penyidikan menghasilkan bukti yang memenuhi ketentuan hukum, maka tidak tertutup kemungkinan status hukum seseorang dapat meningkat sesuai mekanisme yang berlaku.

Meski demikian, Jalih mengingatkan agar seluruh proses tetap dilakukan berdasarkan alat bukti dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

Sementara itu, Kejaksaan Agung mengonfirmasi bahwa Febrie Adriansyah resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, mengatakan Jaksa Agung telah menerima pengunduran diri tersebut pada Sabtu (11/7/2026).

Dalam keterangan resminya, Anang menjelaskan bahwa keputusan tersebut merupakan langkah untuk menjaga integritas institusi di tengah proses hukum yang sedang berlangsung.

“Pada hari ini, Sabtu 11 Juli 2026, Bapak Jaksa Agung telah menerima pengunduran diri Bapak Febrie Adriansyah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen untuk menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas proses penegakan hukum seiring adanya proses hukum yang sedang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia,” kata Anang.

Ia menegaskan Kejaksaan Agung menghormati keputusan Febrie Adriansyah dan memastikan seluruh tugas serta penanganan perkara di lingkungan Jampidsus tetap berjalan normal.

“Kejaksaan Agung menghormati keputusan tersebut dan memastikan seluruh tugas, fungsi, serta penanganan perkara di lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dapat berjalan dengan normal dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku,” ujarnya.

Anang juga mengajak seluruh pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

Hingga berita ini diturunkan, penyidik Polri masih melakukan proses penyidikan. Belum ada keterangan resmi dari penyidik mengenai penetapan tersangka ataupun hasil akhir penggeledahan yang dikaitkan dengan perkara tersebut. Oleh karena itu, seluruh pihak yang disebut dalam proses penyidikan tetap harus dianggap tidak bersalah sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

MoneyTalk.id,Jakarta – Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai keputusan Febrie Adriansyah mundur dari jabatan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) merupakan sinyal kuat bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak memberikan toleransi terhadap dugaan tindak pidana korupsi, sekalipun menyangkut pejabat tinggi penegak hukum.

Menurut Amir, dalam perspektif intelijen negara, langkah tersebut tidak dapat dipandang hanya sebagai pergantian pejabat semata, melainkan bagian dari upaya memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi penegakan hukum.

“Pengunduran diri Febrie Adriansyah harus dibaca sebagai pesan politik dan pesan negara bahwa tidak ada lagi ruang bagi siapa pun untuk berlindung di balik jabatan ketika muncul proses hukum,” kata Amir Hamzah, Sabtu (11/7/2026).

Ia menilai pemerintahan Prabowo sedang berusaha membangun standar baru dalam pemberantasan korupsi, yakni memastikan seluruh aparat negara diperlakukan setara di hadapan hukum.

Dari sudut pandang intelijen, Amir mengatakan pemberantasan korupsi tidak hanya berkaitan dengan kerugian keuangan negara, tetapi juga menyangkut keamanan nasional.

Menurutnya, korupsi pada level elite dapat melemahkan daya tahan negara karena membuka ruang infiltrasi kepentingan ekonomi maupun politik terhadap lembaga-lembaga strategis.

“Korupsi pada pejabat tinggi bukan sekadar tindak pidana ekonomi. Dalam kajian intelijen, korupsi merupakan ancaman terhadap ketahanan nasional karena dapat melahirkan jaringan kekuasaan informal yang memengaruhi pengambilan keputusan negara,” ujarnya.

Ia menilai pemerintah harus memastikan proses penegakan hukum berjalan tanpa intervensi politik maupun tekanan kelompok kepentingan.

“Yang harus dijaga sekarang adalah independensi proses hukumnya. Jangan sampai ada upaya mengaburkan perkara melalui pembentukan opini ataupun konflik antarlembaga,” katanya.

Amir juga mengingatkan agar proses penegakan hukum tidak dimanfaatkan pihak tertentu untuk menciptakan friksi di antara aparat penegak hukum.

Menurutnya, setiap lembaga memiliki kewenangan yang diatur undang-undang sehingga harus saling mendukung dalam pemberantasan korupsi.

“Koruptor biasanya memperoleh keuntungan ketika aparat penegak hukum saling berhadapan. Karena itu jangan sampai institusi negara dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk saling diadu domba,” ujarnya.

Ia menilai koordinasi antarpenegak hukum justru menjadi faktor penting dalam mempercepat penyelesaian perkara korupsi besar.

Amir turut menyoroti dukungan Menko Polkam Djamari Chaniago terhadap langkah Kepolisian dalam pemberantasan korupsi.

Menurutnya, dukungan tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah untuk memperkuat sinergi antarpenegak hukum.

“Dukungan pemerintah kepada Polri harus dimaknai sebagai penguatan institusi dalam memberantas korupsi, bukan sebagai bentuk persaingan dengan lembaga lain. Semua aparat memiliki tujuan yang sama, yakni menyelamatkan keuangan negara,” katanya.

Ia menambahkan keberhasilan pemberantasan korupsi sangat bergantung pada kemampuan aparat menjaga soliditas serta menghindari ego sektoral.

Pernyataan Amir disampaikan setelah adanya penggeledahan yang dilakukan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya dalam penyidikan perkara dugaan korupsi.

Berdasarkan informasi yang beredar, salah satu lokasi yang disebut menjadi objek penggeledahan adalah sebuah kafe di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, yang diklaim memiliki keterkaitan dengan Febrie Adriansyah.

Dalam informasi tersebut juga disebutkan penyidik menyita uang senilai SGD 3.130.000, USD 889.965, serta Rp259.159.000 dengan total nilai yang diperkirakan mendekati Rp60 miliar.

Selain itu, beredar pula informasi bahwa sebelumnya penyidik menemukan barang bukti berupa 74 kilogram emas batangan dari sebuah rumah di kawasan Sentul yang dikaitkan dengan Febrie Adriansyah dalam penyidikan tiga perkara dugaan korupsi. Disebutkan pula adanya penyitaan uang dalam mata uang rupiah, dolar Amerika Serikat, dan dolar Singapura dengan nilai keseluruhan sekitar Rp282,4 miliar.

MoneyTalk.id,Jakarta – Pengamat hukum dan politik Muslim Arbi mendesak Jaksa Agung untuk menonaktifkan sekaligus mencopot Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah menyusul dugaan keterlibatan dalam perkara korupsi yang belakangan menjadi sorotan publik.

Menurut Muslim Arbi, apabila dugaan tersebut memiliki dasar hukum dan tengah diproses oleh aparat penegak hukum, maka langkah paling tepat adalah membebastugaskan pejabat yang bersangkutan agar proses penegakan hukum berlangsung transparan dan tidak menimbulkan konflik kepentingan.

“Jika benar ada dugaan tindak pidana korupsi dan proses hukumnya berjalan, maka demi menjaga marwah Kejaksaan Agung serta kepercayaan publik, Jampidsus sebaiknya dinonaktifkan atau dicopot dari jabatannya,” ujar Muslim Arbi dalam keterangannya, Jumat (10/7/2026).

Ia menilai Presiden Prabowo Subianto telah berulang kali menegaskan komitmen pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Karena itu, menurutnya, seluruh aparat penegak hukum harus mendukung agenda tersebut.

Muslim juga mengkritik munculnya ketegangan antara sejumlah institusi penegak hukum yang belakangan ramai diperbincangkan publik. Menurutnya, aparat penegak hukum tidak boleh saling berhadapan karena hal tersebut justru dapat mengganggu upaya pemberantasan korupsi.

Ia berpendapat bahwa apabila benar terdapat dugaan tindak pidana yang melibatkan pejabat penegak hukum, maka proses penyelesaiannya harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang berlaku, bukan melalui konflik antarlembaga.

“Semua pihak harus mendukung pemberantasan korupsi. Jangan sampai ada kesan bahwa institusi digunakan untuk saling berhadapan. Yang harus menjadi fokus adalah penegakan hukum terhadap siapa pun yang diduga melakukan tindak pidana,” katanya.

Sementara itu, berdasarkan informasi yang beredar, tim gabungan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi yang dikaitkan dengan penyidikan perkara dugaan korupsi.

Salah satu lokasi yang disebut dalam informasi tersebut adalah sebuah kafe di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, yang dalam berbagai klaim disebut diduga berkaitan dengan Jampidsus Febrie Adriansyah. Hingga berita ini disusun, belum terdapat putusan pengadilan maupun keterangan resmi yang menetapkan kepemilikan lokasi tersebut ataupun mengaitkannya secara hukum dengan Febrie Adriansyah.

Dalam informasi yang beredar, aparat disebut menemukan uang tunai dalam berbagai mata uang asing dengan nilai mencapai puluhan miliar rupiah. Disebutkan pula bahwa dari lokasi tersebut disita sekitar Rp7,2 miliar dalam 16 jenis mata uang asing beserta puluhan dokumen yang diduga berkaitan dengan penyidikan.

Selain itu, penggeledahan juga disebut dilakukan di sebuah rumah di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Berdasarkan keterangan yang beredar, dari lokasi tersebut aparat membawa sejumlah koper dan tas yang diduga berisi uang tunai serta emas batangan.

Informasi tersebut menyebutkan aparat menemukan sekitar 74 kilogram emas batangan, uang tunai sebesar 4.767.300 dolar Amerika Serikat, 14.083.800 dolar Singapura, serta Rp100 juta. Nilai keseluruhan barang yang disebut ditemukan diperkirakan mencapai sekitar Rp476 miliar.

Selain emas, disebut pula terdapat penyitaan uang dalam berbagai mata uang asing yang ditaksir bernilai ratusan miliar rupiah.

Namun demikian, hingga saat ini belum terdapat putusan pengadilan yang menyatakan asal-usul maupun status hukum seluruh barang yang disebut ditemukan tersebut. Proses hukum masih menjadi kewenangan aparat penegak hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.

Muslim Arbi mengatakan, apabila benar terdapat dugaan korupsi yang melibatkan pejabat tinggi penegak hukum, maka penanganannya harus dilakukan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

Menurutnya, transparansi menjadi kunci menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Ia juga meminta seluruh lembaga penegak hukum menghormati asas praduga tak bersalah dan menyerahkan pembuktian kepada proses hukum yang berlaku.

“Jangan ada perlakuan berbeda terhadap siapa pun. Jika ada dugaan tindak pidana, proses sesuai hukum. Jika tidak terbukti, nama baik yang bersangkutan juga harus dipulihkan. Semua harus berdasarkan alat bukti dan putusan pengadilan,” ujarnya.

Hingga berita ini ditulis, belum diperoleh keterangan resmi dari Febrie Adriansyah maupun Kejaksaan Agung terkait pernyataan Muslim Arbi maupun informasi mengenai dugaan temuan barang bukti tersebut.

MoneyTalk.id,Jakarta – terjadi adegan laga ala drama film aksi. Tapi ini bukan shooting film. Puluhan Brimob bersenjata lengkap mengepung sebuah cafe. Polisi menyerbu ke lantai dua, menggeser lemari kayu, dibaliknya tersembunyi brankas besar. Ada uang tunai, dolar Singapura dan Amerika, senilai lebih dari 67 miliar rupiah. Selain Cafe de’Clan, sehari kemudian, ada 12 lokasi lain yang diserbu-geledah, dan berhasil menyita uang dan emas batangan total bernilai 543 milyar.

Nama Cafe de’Clan, menandakan identitas komplotan. Klan adalah kelompok kekerabatan besar yang dipersatukan oleh garis keturunan, atau kepentingan. Drama penyerbuan Cafe de’Clan berbalas penyerbuan tandingan. Sebanyak 50 orang berseragam TNI mendatangi kantor Polda Metro Jaya keesokan harinya, infonya untuk membebaskan salah satu saksi yang ditangkap. Dibalik drama saling-serbu antar-aparat ini ada latar kisah mirip Chinatown, film noir klasik tentang korupsi aparat kekuasaan. Penyelidikan yang semula bermaksud untuk mengungkap perselingkuhan seorang pejabat, membuka persekongkolan besar terkat manipulasi layanan air, mafia tanah, korupsi politik, dan penyalahgunaan hukum dan kekuasaan. Jejaring konspirasi kekuasaan yang tak terlihat atau tersentuh. Dalam drama Cafe de”Clan, Kepolisian menyelidik penyelidik Kejaksaan.

Drama Cafe de’Clan, menurut keterangan resmi kepolisian, adalah penyelidikan terkait tiga perkara. Dugaan korupsi pengadaan batu bara PLN yang berujung pemadaman listrik massal di Sumatera, kasus korupsi PT Asabri dan Jiwasraya, serta sengketa utang dua perusahaan. Tiga perkara yang berbeda persoalannya, tetapi menyatu di satu titik koordinat: sebuah kafe dan kios money changer di sebelahnya. Juga menyatu dalam personifikasi Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidus), Febrie Adriansyah.

Jampidus Febrie disebut-sebut ikut memiliki, atau terkait, dengan pengelolaan Cafe de’Clan dan kios money changer itu. Ia sebelumnya dikenal menangani berbagai skandal korupsi besar yang melibatkan “orang-orang besar”, dengan nilai korupsi fantastis, lima tahun terakhir. Dari korupsi tata kelola timah (senilai 300 triliun); korupsi fasilitas kredit PT Bank Tabungan Negara (279 triliun); korupsi PT Asabri (23 triliun); korupsi PT Asuransi Jiwasraya (17 triliun); hingga korupsi BTS Kominfo (8 triliun).

Jampidus Febrie pernah menjadi Pusat pemberitaan, pada Mei 2024, ketika ia dikuntit oleh aparat polisi Densus 88 dan hendak ditangkap dalam kaitan skandal korupsi tata kelola timah yang ia tangani. Sejak saat itu ia selalu dikawal, termasuk rumahnya selalu dijaga, oleh aparat TNI. Ia menjadi “epicentrum” gesekan perselisihan antara institusi Kepolisian dan Kejaksaan. Inilah ironi paling telanjang, dua institusi aparat hukum yang semestinya saling bahu-membahu, berkoordinasi, bekerjasama mengawasi dan menjaga Indonesia, justru berselisih soal kasus korupsi. Oknum aparatnya yang semestinya menjadi instrumen untuk memberantas korupsi, justru bersaing menjadi tameng kasus korupsi.

Dalam film Chinatown, skandal korupsi yang terungkap adalah layanan air bersih di kota Los Angeles. Korupsi infrastruktur bayangan yang beroperasi paralel dengan infrastruktur negara. Dalam drama Jampidus Febrie, Cafe de’Clan dengan brankas dan kios money changer, adalah “infrastruktur korupsi” versi Jakarta. Saluran untuk mencuci hasil rasuah menjadi uang bersih.

Dalam film Chinatown, tokoh protagonis utama adalah Jake Gittes, detektif swasta yang menyelidiki skandal korupsi. Dalam drama Cafe de’Clan polisi menyelidiki kiprah Jampidus Febrie yang notabene adalah “detektif” kejaksaan. Menyelidiki penyelidik kasus-kasus besar korupsi. Ia yang mustinya protagonis kini menjadi antagonis. Penyelidik yang menjadi “rising star” kini justru menjadi target penyelidikan kepolisian.

Chinatown, karya sutradara Roman Polanski (1974), berakhir dengan keputusasaan. Film yang mengritik situasi korup Amerika pasca-skandal Watergate. Kekuasaan korup menang karena hukum dan aparatnya korup. “Forget it, Jake. It’s Chinatown” menjadi ungkapan ikonik kekalahan. Pengakuan bahwa pada titik tertentu, hukum dan kebenaran tak akan berarti di hadapan struktur kekuasaan, dan aparat hukum, yang menjadi aktor state captured corruption.

Jakarta adalah “Chinatown” yang menunggu brankas-brankas terbuka Brankas Cafe de’Clan bukan sekadar kisah tentang uang 67 miliar, atau money changer. Ia adalah metafor tentang bagaimana korupsi telah merasuk menjadi “negara yang terjerembab dalam korupsi”. Ketika jejaring kekuasaan, penegak hukum, bisnis, dan patronase politik saling bertaut sehingga batas antara pelindung dan pelanggar hukum sangat kabur.

Chinatown memperlihatkan bahwa air mengalir menuju kekuasaan yang tak tersentuh. Brankas Cafe de’Clan mengingatkan, uang korupsi pun mengikuti gravitasi yang sama, mengalir ke ruang-ruang yang dilindungi oleh prosedur, relasi, dan impunitas. Ketika aparat negara dan kepentingan ekonomi berkelindan menjadi organisme yang sama, dan korupsi berlaku menjadi modus operandi

Persoalan sesungguhnya bukanlah siapa pemilik satu brankas, melainkan apakah republik ini masih memiliki institusi yang mampu membuka brankas-brankas ruang gelap kekuasaan korup, siapa pun yang berdiri di belakangnya? Atau, seperti ungkapan film Chinatown, “Lupakan saja, Febrie. Ini Jakarta.”

Penulis :

MoneyTalk.id, Jakarta – Advokat Mudah Muslim Indonesia (AMMI) merespon penggeledahan di rumah yang diduga kediaman Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. AMMI heran hasil penggeledahan ini belum diumumkan secara resmi namun sudah diketahui apa yang ditemukan di rumah lokasi penggeledahan.

“Penggeledahan ini tidak lazim karena belum diumumkan secara resmi namun publik sudah tahu apa yang ditemukan di lokasi penggeledahan,” kata Ketua AMMI, Ali Yusuf melalui keterangan tertulisnya kepada wartawan, Kamis (9/7/2026).

Ali mengatakan, keadaan tersebut bisa dipermasalahkan karena melanggar hak-hak konstitusional pemilik rumah dan penggeledahan bisa dinyatakan tidak sah. Untuk itu Kortas Tipidkor Polri perlu hati-hati dalam menjalankan tugasnya.

“Hormati hak-hak konstitusional setiap warga meski orang tersebut telah diduga melakukan tindak pidana,” katanya.

Ali menyarankan, sebagai sesama penegak hukum harus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Tidak menyebarkan hasil penggeledahan ke publik sebelum pemilik rumah mengetahui status hukumnya.

“Demi menghormati asas praduga tak bersalah dan mendapat kepastian hukum harusnya hasil penggeledahan belum boleh diumumkan,” katanya.

Ali meminta Presiden Prabowo segera menata sistem hukum yang terjadi saat ini, agar setiap proses penyelidikan dan penyidikan berjalan sesuai standar dan tidak menjadi ancaman bagi masyarakat. Presiden harus memberikan arahan kepada institusi penegak hukum agar tidak melanggar hukum.

“Presiden Prabowo harus turun tangan menata kepastian hukum yang mulai diabaikan,” katanya.

Seperti diketahui Kortas Tipidkor Polri bersama Polda Metro Jaya telah melakukan penggeledahan di kawasan Parahyangan Golf 2, Sentul, Kabupaten Bogor, kemarin (8/7/26). Penggeledahan dalam rangka penyidikan dugaan korupsi, suap, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Di tempat penggeledahan itu, penyidik menyita 74 kilogram emas batangan serta uang tunai dalam berbagai mata uang dengan total nilai ditaksir mencapai Rp476 miliar. Kepala Kortas Tipidkor Polri, Irjen Pol. Totok Suharyanto, mengatakan bahwa seluruh barang berharga itu ditemukan di dalam sebuah brankas yang sebelumnya dalam kondisi terkunci.

“Ditemukan brankas terkunci, setelah dibuka berisi 7 koper. Yang pertama 74 kilogram emas batangan. Kemudian USD 4.767.300. Kemudian SGD 14.083.800. Kemudian Rp 100. Estimasi total dalam rupiah senilai 476 miliar,” jelas Irjen Pol. Totok, Kamis (9/7/26) dini hari.

Selain emas dan uang tunai, ungkapnya, penyidik turut mengamankan sejumlah dokumen, telepon genggam, hingga foto keluarga yang diduga berkaitan dengan pemilik rumah maupun barang yang tersimpan di dalam brankas tersebut. Meski demikian, polisi belum mengungkap identitas pemilik rumah maupun pihak yang diduga memiliki seluruh aset bernilai ratusan miliar rupiah tersebut.

“Kami juga telah melakukan penyitaan beberapa dokumen-dokumen termasuk handphone, kemudian beberapa foto keluarga yang diduga pemilik rumah dan pemilik barang dalam brankas. Selanjutnya barang bukti akan kita lakukan penyitaan,” ujarnya.

MoneyTalk, Jakarta – Juru Bicara Serikat Pemuda Kerakyatan (SPKR), Amri, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera mengusut tuntas dan menangkap Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah terkait dugaan penggelapan aset dalam perkara korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Amri menegaskan, hingga kini eksekusi putusan Mahkamah Agung (MA) atas perkara Jiwasraya belum dilaksanakan secara menyeluruh, meski putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap sejak 2021 dengan nilai kerugian negara mencapai Rp16,8 triliun.

“Putusan kasasi sudah inkrah, tapi sampai hari ini aset rampasan negara belum dieksekusi sepenuhnya. Ini menjadi pertanyaan besar dan membuka ruang dugaan penyimpangan,” ujar Amri dalam keterangan persnya, Senin (29/12/2025).

Ia mengungkapkan, Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Agung pada 11 Maret 2025 baru menyatakan mampu mengeksekusi sebagian kecil barang rampasan. Total nilai penyelamatan aset Jiwasraya yang dilaporkan baru mencapai Rp5,56 triliun, jauh di bawah total kerugian negara.

SPKR juga menyoroti adanya dugaan penggelapan aset melalui surat bernomor R-769/F.2/Fd.2/05/2020 tertanggal 19 Mei 2020 yang ditandatangani Direktur Penyidikan pada Jampidsus saat itu, Febrie Adriansyah. Surat tersebut meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut blokir sejumlah saham yang dititipkan di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Menurut Amri, surat itu meminta agar administrasi sub rekening efek yang sebelumnya disita dikembalikan ke rekening asal PT Asuransi Jiwasraya (Persero), termasuk saham Bank Jabar Banten (BJBR) sebanyak 472.166.000 lembar. Potensi kerugian negara akibat pelepasan aset tersebut diperkirakan mencapai Rp377,7 miliar, dengan asumsi harga saham BJBR saat ini.

“Pada saat surat itu diterbitkan, perkara sudah berstatus P21. Artinya kewenangan pengelolaan barang bukti berada pada Jaksa Penuntut Umum, bukan lagi penyidik. Namun faktanya justru ada perintah pencabutan blokir,” tegas Amri.

Ia menambahkan, dalam putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 2931/K/Pid.Sus/2021, saham tersebut dinyatakan sebagai barang bukti yang dirampas untuk negara. Karena itu, tindakan pengembalian aset dinilai bertentangan dengan hukum dan merugikan keuangan negara.

“Ini seperti perampokan di siang bolong. Aset negara yang seharusnya dirampas justru dikembalikan dengan menggunakan surat tanpa kewenangan,” kata Amri.

SPKR meminta KPK tidak ragu menindaklanjuti laporan masyarakat sipil terkait dugaan penggelapan aset Jiwasraya. Amri menegaskan, jika praktik semacam ini dibiarkan, maka pemberantasan korupsi akan kehilangan legitimasi di mata publik.

“KPK harus berani bertindak. Jangan sampai penggelapan aset menjadi modus baru korupsi di tubuh aparat penegak hukum,” pungkasnya.