20 November 2026

Febrie Adriansyah

MoneyTalk.id,Jakarta – Pengamat politik dan hukum Muslim Arbi menduga masih terdapat jaringan yang berkaitan dengan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang diduga terus memainkan narasi provokatif di media sosial. Menurutnya, aparat penegak hukum tidak boleh berhenti hanya pada penangkapan sejumlah pelaku yang diduga terlibat dalam penyebaran konten hoaks, tetapi juga harus mengusut pihak yang diduga menjadi pengendali maupun pemberi perintah.

Pernyataan tersebut disampaikan Muslim Arbi menanggapi maraknya unggahan di berbagai platform media sosial yang memuat narasi bahwa Jakarta akan mengalami kerusuhan. Menurutnya, penyebaran informasi yang belum terverifikasi dengan muatan provokasi berpotensi menciptakan keresahan publik dan mengganggu stabilitas keamanan.

“Kalau memang sudah ada pihak yang ditangkap sebagai koordinator maupun anggota jaringan penyebar konten hoaks, maka penyidik harus mengembangkan perkara ini sampai kepada aktor intelektualnya. Jangan berhenti pada pelaku lapangan saja,” kata Muslim Arbi kepada wartawan, Senin (3/8/2026).

Ia menilai, pola penyebaran informasi di media sosial saat ini menunjukkan adanya upaya sistematis untuk membangun opini publik melalui narasi yang dapat memicu kepanikan.

Menurut Muslim, narasi mengenai Jakarta akan rusuh bukan sekadar informasi biasa, melainkan dapat memengaruhi psikologis masyarakat apabila disebarkan secara masif tanpa dasar yang jelas.

“Informasi seperti itu bisa memicu kepanikan, mengganggu aktivitas ekonomi, bahkan dapat dimanfaatkan pihak tertentu untuk menciptakan instabilitas. Karena itu aparat harus mengusut siapa pembuat, penyandang dana, hingga pihak yang memerintahkan penyebaran narasi tersebut,” ujarnya.

Muslim mengatakan, pengungkapan sindikat penyebar konten hoaks oleh Polri patut diapresiasi sebagai langkah awal.

Namun demikian, menurut Muslim, pengungkapan tersebut tidak otomatis menutup kemungkinan masih adanya jaringan lain yang bekerja dengan pola serupa.

“Jaringan seperti ini biasanya tidak berdiri sendiri. Sangat mungkin masih ada akun-akun lain yang bergerak secara terpisah tetapi memiliki tujuan yang sama. Karena itu penelusuran digital harus dilakukan secara menyeluruh,” katanya.

Ia menambahkan, perkembangan teknologi informasi membuat penyebaran propaganda maupun disinformasi semakin mudah dilakukan melalui berbagai akun anonim maupun jaringan buzzer.

Karena itu, kata dia, aparat penegak hukum perlu melakukan digital forensic untuk mengetahui alur komunikasi, sumber pendanaan, hingga pihak yang mengendalikan operasi penyebaran konten tersebut.

Menurut Muslim, apabila benar terdapat jaringan yang secara sengaja menyebarkan provokasi agar terjadi keresahan atau kerusuhan, maka perbuatan tersebut tidak bisa dipandang sebagai kebebasan berpendapat.

“Kalau tujuannya menciptakan kekacauan, menimbulkan kepanikan, atau memprovokasi masyarakat, maka itu sudah masuk ranah pidana dan harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang beredar di media sosial tanpa melakukan verifikasi.

“Jangan mudah terpancing. Cek dulu sumber informasinya, lihat apakah berasal dari lembaga resmi atau hanya akun anonim. Masyarakat harus lebih kritis agar tidak menjadi korban propaganda,” katanya.

Muslim berharap aparat penegak hukum bekerja secara profesional, transparan, dan independen dalam mengusut perkara tersebut sehingga tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

Muslim menegaskan, pengungkapan kasus tersebut harus menjadi pintu masuk untuk membongkar seluruh mata rantai penyebaran disinformasi apabila memang terdapat jaringan yang lebih besar.

“Negara tidak boleh kalah oleh operasi propaganda di ruang digital. Siapa pun yang berada di balik penyebaran narasi provokatif harus diproses sesuai hukum agar memberikan efek jera dan menjaga stabilitas nasional,” pungkasnya.

MoneyTalk.id,Jakarta – Forum Masyarakat Antikorupsi (FORMASI) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memeriksa seorang pejabat lingkaran Istana yang disebut berinisial SS dalam pusaran perkara yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.

Ketua Umum FORMASI, Jalih Pitoeng, menilai pemeriksaan terhadap pejabat tersebut penting dilakukan untuk mengungkap secara menyeluruh dugaan adanya intervensi maupun pengaruh politik dalam penanganan perkara yang kini menjadi perhatian publik.

Menurut Jalih, apabila benar terdapat pejabat yang berupaya memengaruhi proses hukum, maka hal itu harus diusut tanpa pandang bulu demi menjaga independensi aparat penegak hukum.

“KPK harus memeriksa pejabat berinisial SS agar perkara ini menjadi terang benderang. Jangan sampai ada kesan hukum dipengaruhi oleh kekuatan politik atau kepentingan tertentu,” kata Jalih dalam keterangannya, Jumat (31/7/2026).

Desakan FORMASI tersebut merujuk pada laporan investigatif Tempo yang menyebut adanya seorang pejabat lingkaran Istana berinisial SS yang disebut meminta Presiden Prabowo Subianto agar Febrie Adriansyah tidak dijadikan tersangka. Klaim tersebut berasal dari isi laporan media dan belum merupakan fakta yang telah diputuskan melalui proses hukum.

Menurut Jalih, informasi seperti itu tidak boleh berhenti sebagai konsumsi publik semata.

“Kalau benar ada komunikasi seperti itu, aparat penegak hukum harus menelusurinya. Jangan dibiarkan menjadi spekulasi yang terus berkembang,” ujarnya.

Ia mengatakan pemeriksaan terhadap SS justru akan memberikan kepastian apakah informasi tersebut benar atau tidak.

FORMASI menilai pemberantasan korupsi hanya akan memperoleh kepercayaan masyarakat apabila seluruh pihak yang diduga mengetahui suatu perkara diperiksa secara profesional.

Menurut Jalih, status jabatan seseorang tidak boleh menjadi alasan untuk menghindari pemeriksaan.

“Prinsip equality before the law harus dijalankan. Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, termasuk pejabat tinggi negara,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa KPK memiliki kewenangan untuk meminta keterangan siapa pun apabila dinilai mengetahui atau memiliki informasi yang berkaitan dengan suatu perkara.

Kasus yang menjerat eks Jampidsus Febrie Adriansyah menjadi salah satu perkara yang mendapat sorotan luas karena menyangkut mantan pejabat tinggi penegak hukum.

Di tengah perhatian publik tersebut, Istana sebelumnya menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen menjaga proses penegakan hukum berjalan secara profesional, transparan, dan tanpa intervensi. Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Media, Hasan Nasbi, menyatakan masyarakat tidak perlu khawatir karena proses hukum akan berlangsung secara “clear dan terang benderang.”

FORMASI berharap komitmen tersebut diwujudkan melalui dukungan penuh terhadap aparat penegak hukum untuk memeriksa seluruh pihak yang relevan.

Selain meminta pemeriksaan terhadap pejabat berinisial SS, FORMASI juga mendesak KPK berkoordinasi dengan institusi penegak hukum lain apabila ditemukan indikasi adanya dugaan tindak pidana lain yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Menurut Jalih, langkah proaktif KPK akan menjadi ujian penting bagi komitmen pemberantasan korupsi di era pemerintahan Presiden Prabowo.

“Publik menunggu keberanian aparat penegak hukum. Jangan sampai muncul persepsi bahwa ada pihak-pihak tertentu yang kebal hukum. Pemeriksaan terhadap siapa pun yang diduga mengetahui perkara ini merupakan bagian dari upaya mengungkap fakta secara utuh,” ujarnya.

FORMASI menegaskan bahwa desakan tersebut bukan dimaksudkan untuk menghakimi pihak mana pun, melainkan mendorong proses hukum yang transparan, objektif, dan berdasarkan alat bukti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kasus eks Jampidsus Febrie Adriansyah sendiri masih menjadi perhatian publik dan berbagai pihak menilai pengusutannya akan menjadi salah satu indikator independensi penegakan hukum di Indonesia. Hingga kini, belum ada pernyataan resmi yang mengonfirmasi klaim mengenai pejabat berinisial SS sebagaimana disebut dalam laporan media, sehingga informasi tersebut masih memerlukan pembuktian melalui proses hukum yang berlaku

MoneyTalk.id, Jakarta – Ketua Umum Forum Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (FORMASI), Jalih Pitoeng, menduga terdapat potensi permainan dalam proses hukum yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah. Menurutnya, sejumlah indikasi sejak awal penanganan perkara memunculkan pertanyaan mengenai kesetaraan perlakuan di hadapan hukum.

Pernyataan tersebut disampaikan Jalih menyusul bergulirnya proses hukum terhadap Febrie Adriansyah yang kini berstatus tersangka dan tengah menjalani proses peradilan. Ia menilai publik perlu terus mengawasi jalannya perkara agar tidak terjadi perlakuan istimewa terhadap mantan pejabat tinggi penegak hukum tersebut.

Menurut Jalih, salah satu hal yang menjadi sorotan adalah ketika Febrie pertama kali ditahan. Ia menilai penampilan Febrie yang tidak mengenakan rompi tahanan berwarna oranye maupun borgol berbeda dengan banyak tersangka kasus korupsi lainnya.

“Bagi kami, simbol-simbol tersebut memang bukan substansi hukum. Namun, perlakuan yang berbeda sejak awal bisa memunculkan persepsi adanya keistimewaan. Di negara hukum, semua warga negara semestinya diperlakukan sama,” kata Jalih kepada wartawan, Ahad (26/7/2026).

Ia menegaskan bahwa asas equality before the law harus benar-benar diterapkan tanpa membedakan jabatan, kekuasaan maupun pengaruh seseorang.

Selain proses penahanan, FORMASI juga menaruh perhatian terhadap tahapan persidangan yang akan berlangsung. Jalih menduga nantinya tim jaksa penuntut umum yang menangani perkara tersebut berasal dari kalangan yunior di lingkungan kejaksaan.

Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persepsi publik mengenai independensi penuntutan apabila tidak dilakukan secara transparan.

“Dari awal kami sudah melihat berbagai kejanggalan. Jika nantinya penuntut berasal dari jajaran yang selama ini berada di bawah struktur kepemimpinan terdakwa, tentu publik berhak mempertanyakan independensi proses tersebut,” ujarnya.

Jalih juga kembali menyinggung dugaan adanya pejabat tinggi negara berinisial “SS” yang disebutnya memberikan perlindungan terhadap Febrie Adriansyah.

Ia meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas seluruh pihak yang diduga memiliki keterkaitan apabila memang ditemukan alat bukti yang cukup.

“Kalau memang ada pejabat yang ikut melindungi, jangan berhenti pada pelaku utama. Semua yang terlibat harus diproses sesuai hukum,” tegasnya.

FORMASI meminta seluruh proses hukum dilakukan secara terbuka agar tidak memunculkan spekulasi di tengah masyarakat.

Menurut Jalih, transparansi menjadi kunci menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum, terlebih perkara tersebut melibatkan mantan pejabat tinggi yang sebelumnya dikenal menangani berbagai kasus korupsi besar.

Ia berharap majelis hakim memutus perkara semata-mata berdasarkan fakta persidangan, alat bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku, tanpa dipengaruhi tekanan maupun kepentingan pihak mana pun.

Sementara itu, berdasarkan keterangan resmi Kejaksaan Agung, perkara pidana terhadap Febrie Adriansyah masih berjalan dan proses etik baru akan dilakukan setelah perkara pidananya memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap (inkrah). Kejaksaan juga menyatakan proses hukum tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Hingga saat ini belum ada putusan pengadilan mengenai perkara tersebut. Karena itu, seluruh dugaan yang disampaikan berbagai pihak, termasuk FORMASI, masih merupakan pendapat dan klaim yang belum diuji maupun dibuktikan dalam persidangan.

MoneyTalk.id, Jakarta – Polemik penanganan hukum terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah kembali mencuat. Kali ini perhatian publik tertuju pada tidak dikenakannya rompi oranye tahanan saat eks Jampidsus dibawa menuju Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketua Umum Forum Masyarakat Antikorupsi (FORMASI), Jalih Pitoeng, menilai peristiwa tersebut memunculkan persepsi adanya perlakuan berbeda dalam proses penegakan hukum.

Menurut Jalih, seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum sebagaimana prinsip equality before the law yang dijamin konstitusi. Karena itu, ia mempertanyakan apabila terdapat perlakuan yang berbeda terhadap seorang tersangka dibandingkan dengan tersangka kasus korupsi lainnya.

“Semua warga negara di hadapan hukum itu sama. Jangan sampai muncul kesan ada perlakuan khusus kepada seseorang hanya karena pernah menduduki jabatan strategis. Penegakan hukum harus dilakukan secara adil tanpa diskriminasi,” kata Jalih dalam keterangannya, Ahad (25/7/2026).

Jalih menjelaskan, penggunaan rompi tahanan memang bukan substansi utama dalam pembuktian perkara pidana. Namun menurutnya, simbol tersebut memiliki makna penting sebagai bentuk keterbukaan dan kesetaraan dalam proses penegakan hukum.

Ia mengatakan selama ini masyarakat telah menyaksikan banyak tersangka kasus korupsi dari berbagai latar belakang—kepala daerah, menteri, anggota DPR hingga pejabat BUMN—ditampilkan menggunakan rompi tahanan ketika menjalani proses penahanan.

Karena itu, menurut Jalih, apabila terdapat pengecualian terhadap seseorang, maka publik berpotensi mempertanyakan konsistensi aparat penegak hukum.

“Yang dipersoalkan masyarakat bukan sekadar rompinya, tetapi konsistensi perlakuan aparat. Jangan sampai ada kesan hukum berlaku berbeda terhadap pejabat tertentu,” ujarnya.

FORMASI menilai kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum dibangun melalui transparansi, akuntabilitas, dan perlakuan yang setara kepada setiap tersangka.

Jalih mengingatkan bahwa persepsi publik memiliki pengaruh besar terhadap legitimasi institusi penegak hukum. Oleh sebab itu, setiap tindakan aparat harus mampu menghindari munculnya dugaan perlakuan istimewa.

Ia berharap aparat memberikan penjelasan yang terbuka apabila memang terdapat alasan prosedural atau pertimbangan tertentu sehingga seorang tahanan tidak mengenakan rompi tahanan saat dibawa ke rutan.

“Kalau memang ada prosedur yang berbeda, jelaskan kepada publik agar tidak berkembang spekulasi. Transparansi menjadi kunci menjaga kepercayaan masyarakat,” katanya.

Menurut Jalih, prinsip persamaan di hadapan hukum merupakan fondasi negara hukum yang tidak boleh dikurangi oleh jabatan, kedudukan, maupun latar belakang seseorang.

Ia menegaskan bahwa pemberantasan korupsi akan memperoleh dukungan publik apabila aparat menunjukkan keberanian menegakkan hukum secara objektif tanpa perlakuan khusus.

“Jangan sampai muncul anggapan bahwa hukum tajam kepada yang lemah tetapi tumpul kepada mereka yang memiliki kekuasaan atau pengaruh. Prinsip persamaan di hadapan hukum harus benar-benar diwujudkan,” tegasnya.

FORMASI juga mengingatkan bahwa perkara yang melibatkan mantan pejabat tinggi penegak hukum akan selalu menjadi perhatian masyarakat karena menyangkut kredibilitas institusi hukum itu sendiri.

Oleh sebab itu, Jalih meminta seluruh proses hukum dilakukan secara profesional, transparan, serta tetap menghormati asas praduga tak bersalah.

Di sisi lain, ia menegaskan bahwa keterbukaan informasi dan keseragaman perlakuan terhadap seluruh tersangka menjadi faktor penting untuk menghindari tudingan diskriminasi hukum.

“Negara harus membuktikan bahwa tidak ada seorang pun yang memperoleh perlakuan istimewa. Dengan demikian kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dapat tetap terjaga,” pungkasnya.

MoneyTalk.id, Jakarta –  Wartawan senior Edy Mulyadi menyampaikan pandangannya mengenai dinamika penegakan hukum dan pemberantasan mafia tambang serta perkebunan sawit melalui tayangan di akun YouTube pribadinya @bangEdyChannel pada 20 Juli 2026. Dalam tayangan tersebut, Edy menilai keberhasilan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) dan Satgas Tambang telah memicu perlawanan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Menurut Edy Mulyadi, Satgas PKH berhasil mengembalikan 5,88 juta hektare kebun sawit yang dikuasai secara ilegal oleh oligarki, sementara Satgas Tambang merampas sekitar 12.300 hektare lahan tambang. Ia menyebut capaian tersebut membuat mafia tambang dan mafia sawit marah.

“Satgas PKH berhasil mengembalikan 5,88 juta ha kebun sawit yang dikuasai secara ilegal oleh oligarki. Satgas Tambang merampas sekitar 12.300 ha lahan tambang. Semua ini benar-benar membuat para mafia tambang dan sawit murka,” ujar Edy Mulyadi dalam tayangan tersebut.

Edy kemudian mengaitkan kondisi itu dengan posisi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Satgas PKH.

Menurutnya, sejak 2024 Febrie telah menjadi sasaran operasi pihak-pihak tertentu. Dalam pernyataannya, Edy mengatakan, “Sebagai Ketua Harian Satgas, Jampidsus jadi target operasi sejak 2024. Dia bahkan dikuntit terus Densus 88. Penguntitan ini saja sudah membuktikan bahwa itu bukan tugas resmi lembaga. Bukan tugas pokok Densus menguntit pejabat tinggi negara.”

Ia juga menyampaikan tuduhannya bahwa terdapat penyalahgunaan kewenangan oleh oknum aparat. “Jelas ini penyalahgunaan institusi negara oleh oknum petinggi Polri. Data yang didapat oleh intel densus inilah yang digunakan untuk menggrebek beberapa tempat sekaligus,” kata Edy.

Lebih lanjut, Edy Mulyadi menyampaikan pendapatnya bahwa setelah Jampidsus Febrie Adriansyah berhasil disingkirkan, sasaran berikutnya adalah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

“Keberhasilan menyingkirkan Jampidsus membuat mafia dan Geng Oslo merasa percaya diri. Mereka menjadikan Menhan Sjafrie Sjamsoeddin sebagai target berikutnya untuk disingkirkan,” ujarnya.

Edy juga menyampaikan penilaiannya mengenai dampak politik yang mungkin terjadi apabila hal tersebut benar-benar terjadi.

“Kalau Menhan berhasil disingkirkan, maka artinya Prabowo tidak punya instrumen lagi untuk bertahan. Prabowo dalam bahaya!” tegasnya.

Pernyataan tersebut merupakan pandangan pribadi Edy Mulyadi yang disampaikan melalui kanal YouTube pribadinya dan belum disertai bukti yang dapat diverifikasi secara independen.

Hingga berita ini ditulis, belum terdapat tanggapan atau klarifikasi dari Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kejaksaan Agung, Polri, maupun pihak-pihak yang disebut dalam pernyataan tersebut, termasuk mengenai dugaan penguntitan terhadap Jampidsus Febrie Adriansyah dan tudingan adanya keterlibatan “Geng Oslo”. Oleh karena itu, informasi tersebut perlu dipandang sebagai pernyataan narasumber yang masih memerlukan pembuktian lebih lanjut sesuai prinsip.

MoneyTalk.id, Jakarta – Ketua Umum Forum Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (FORMASI), Jalih Pitoeng, melontarkan kritik keras terkait belum ditahannya mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah meski telah menjadi sorotan publik.

Menurut Jalih, lambannya proses penahanan terhadap Febrie tidak hanya memunculkan pertanyaan mengenai komitmen penegakan hukum, tetapi juga berpotensi merusak citra Presiden Prabowo Subianto di mata masyarakat.

“Citra Presiden Prabowo dibuat buruk dengan tidak segera ditahannya Febrie Adriansyah. Kami menduga ada pengkhianat di sekitar Presiden yang sengaja membiarkan kondisi ini terjadi sehingga kepercayaan publik terhadap pemerintahan menjadi terganggu,” kata Jalih Pitoeng dalam keterangannya, Kamis (23/7/2026).

Ia menilai, Presiden Prabowo selama ini telah menunjukkan komitmen kuat terhadap pemberantasan korupsi. Namun, menurutnya, pesan tersebut justru menjadi tidak sejalan apabila proses hukum terhadap figur yang menjadi perhatian publik berjalan lamban.

“Bapak Presiden sudah berkali-kali menegaskan bahwa korupsi adalah musuh negara. Karena itu, aparat penegak hukum harus menunjukkan keseriusan dan konsistensi agar publik melihat bahwa tidak ada perlakuan istimewa terhadap siapa pun,” ujarnya.

Jalih mengatakan, perkara yang menyeret nama Febrie Adriansyah telah berkembang menjadi perhatian nasional. Oleh sebab itu, transparansi dan ketegasan aparat penegak hukum menjadi sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

Menurutnya, semakin lama proses penegakan hukum berlangsung tanpa kejelasan, semakin besar pula ruang bagi spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat.

“Kalau penanganannya berlarut-larut, publik akan bertanya-tanya. Yang dirugikan bukan hanya institusi penegak hukum, tetapi juga pemerintahan Presiden Prabowo karena masyarakat bisa menganggap ada pembiaran,” katanya.

Ia meminta seluruh aparat penegak hukum bekerja secara profesional tanpa mempertimbangkan latar belakang jabatan maupun kedekatan seseorang.

Jalih juga menyoroti meningkatnya gelombang aksi mahasiswa yang menuntut percepatan proses hukum terhadap eks Jampidsus tersebut.

Dalam beberapa hari terakhir, mahasiswa menggelar demonstrasi di depan Gedung Kejaksaan Agung. Mereka mendesak agar proses hukum dilakukan secara transparan dan meminta Febrie Adriansyah segera ditahan apabila telah memenuhi syarat hukum. Aksi demonstrasi tersebut bahkan sempat berlangsung ricuh ketika massa dan aparat terlibat aksi saling dorong.

Menurut Jalih, gerakan mahasiswa merupakan bentuk kontrol sosial yang harus dihormati dalam negara demokrasi.

“Mahasiswa turun ke jalan karena mereka menginginkan kepastian hukum. Ini menunjukkan bahwa masyarakat menaruh perhatian besar terhadap kasus ini,” katanya.

FORMASI mengaku memperoleh informasi bahwa kelompok mahasiswa tengah menyiapkan aksi lanjutan apabila belum ada perkembangan signifikan dalam penanganan perkara tersebut.

Menurut Jalih, mahasiswa bahkan berencana mendirikan kemah di depan Kejaksaan Agung sebagai bentuk tekanan moral agar aparat segera memberikan kepastian hukum.

“Kalau memang belum ada tindakan yang jelas, mahasiswa sudah menyampaikan akan melakukan aksi lanjutan bahkan berencana berkemah di depan Kejaksaan Agung sampai ada kepastian hukum. Ini menunjukkan tingginya tuntutan publik terhadap penegakan hukum yang adil,” ujarnya.

Ia berharap situasi tersebut tidak perlu terjadi apabila aparat penegak hukum segera memberikan penjelasan terbuka mengenai perkembangan perkara.

Jalih mengingatkan bahwa hukum harus diterapkan secara setara kepada setiap warga negara.

Menurutnya, apabila masyarakat melihat adanya perlakuan berbeda terhadap perkara tertentu, maka kepercayaan terhadap institusi penegak hukum akan semakin menurun.

“Jangan sampai muncul persepsi bahwa hukum hanya tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Negara harus menunjukkan bahwa siapa pun yang diduga melakukan tindak pidana diproses berdasarkan hukum yang berlaku,” tegasnya.

Ia juga meminta seluruh pihak menghormati proses hukum dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Menurut Jalih, proses penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebelumnya, aksi demonstrasi mahasiswa di depan Gedung Kejaksaan Agung juga menyuarakan tuntutan agar proses hukum terhadap mantan Jampidsus berjalan transparan dan akuntabel. Massa aksi mendesak aparat segera memberikan kepastian mengenai perkembangan perkara sehingga tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

MoneyTalk.id,Jakarta – Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Beathor Suryadi kembali melontarkan pernyataan kontroversial terkait perkara yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah. Dalam keterangannya, Beathor menduga masih terdapat aset hasil sitaan yang belum terungkap dan mengklaim sebagian di antaranya diduga disimpan di sebuah “bungker” milik Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Solo.

Menurut Beathor, penggeledahan yang dilakukan aparat terhadap Febrie Adriansyah, yang menghasilkan penyitaan emas batangan dan sejumlah uang dalam berbagai mata uang asing, dinilai belum menggambarkan keseluruhan aset yang diduga dimiliki mantan Jampidsus tersebut.

“Yang ditemukan itu baru sebagian. Saya menduga masih ada yang disimpan di berbagai tempat,” kata Beathor, Senin (20/7/2026).

Beathor bahkan mengaitkan dugaan tersebut dengan kedekatan Febrie Adriansyah dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Ia menyebut Febrie merupakan “orangnya Jokowi” dan menduga sebagian aset hasil sitaan disembunyikan di Solo.

Mantan tahanan politik era Soeharto ini justru mengajak rakyat untuk mendatangi rumah Jokowi di Solo untuk membongkar bungker. “Saya ajak rakyat İndonesia untuk membongkar bungker yang diduga milik Jokowi di Solo,” tegasnya.

Kata Beathor, sekelas eks Jampidsus memiliki tempat penyimpanan emas dan uang nilainya miliaran apalagi seorang mantan Presiden Jokowi.

Kasus yang menyeret Febrie Adriansyah menjadi perhatian publik setelah aparat mengungkap penyitaan aset bernilai besar. Berdasarkan sejumlah laporan media, barang bukti yang disita antara lain mencapai sekitar 74 kilogram emas batangan, uang tunai dalam dolar Amerika Serikat (USD), dolar Singapura (SGD), serta rupiah, dengan nilai keseluruhan ditaksir ratusan miliar rupiah.

Besarnya nilai aset tersebut memunculkan berbagai spekulasi di ruang publik mengenai kemungkinan adanya aset lain yang belum ditemukan. Namun hingga saat ini, aparat penegak hukum belum mengumumkan adanya temuan resmi mengenai keberadaan aset tambahan sebagaimana yang diduga Beathor.

Sebelumnya, Beathor juga pernah menyampaikan dugaan bahwa Febrie menyisihkan sebagian kecil dari nilai hasil penyelamatan aset negara untuk dibagikan kepada sejumlah pihak. Ia bahkan menyebut adanya seorang pejabat negara berinisial “SS”.

Beathor mempertanyakan proses hukum terhadap Febrie yang menurutnya belum menunjukkan perkembangan signifikan, khususnya terkait penahanan. Pernyataan tersebut merupakan pandangan pribadi Beathor dan belum mencerminkan sikap resmi penyidik.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari Kepolisian, Kejaksaan Agung, maupun lembaga penegak hukum lainnya yang membenarkan adanya penyimpanan aset di Solo sebagaimana dituduhkan Beathor.

Pihak Febrie Adriansyah juga belum memberikan tanggapan resmi atas tuduhan terbaru tersebut. Demikian pula, Presiden ke-7 RI Joko Widodo belum memberikan pernyataan terkait dugaan yang disampaikan Beathor.

MoneyTalk.id,Jakarta – Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Susno Duadji mengaku memiliki informasi yang menurutnya menunjukkan bahwa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah (FA) telah lama menjadi perhatian aparat penegak hukum karena berbagai laporan dugaan pelanggaran.

Dalam sebuah pernyataannya, Susno mengatakan laporan terkait Febrie Adriansyah disebut telah masuk ke sejumlah lembaga penegak hukum, tidak hanya di lingkungan Polri.

“Saya punya informasi A1. Febrie Adriansyah ini sudah lama dikuntit karena laporan sudah banyak masuk. Laporan masuk itu tidak hanya kepada Kortastipidkor Polri saja, kepada Polri masuk, kepada KPK masuk, kepada Kejaksaan Agung juga masuk, termasuk kepada Jamwas,” kata Susno, Selasa (21/7/2026).

Menurut Susno, salah satu laporan yang pernah disampaikan berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam pengadaan batu bara untuk pembangkit listrik.

Ia menjelaskan terdapat dugaan batu bara dengan nilai kalori (GAR) lebih rendah dipasok, sementara pembayaran menggunakan harga batu bara dengan spesifikasi lebih tinggi.

“Misalnya batu bara yang dipasok memiliki GAR 3.000, padahal kebutuhan PLN minimal GAR 4.000. Selisih harga itu bisa mencapai sekitar Rp200 ribu hingga Rp300 ribu per ton,” ujarnya.

Susno memperkirakan apabila praktik tersebut terjadi dalam volume jutaan ton, potensi kerugian atau keuntungan ilegal yang timbul dapat mencapai ratusan miliar rupiah.

Namun demikian, ia menegaskan tidak mengetahui secara pasti mekanisme dugaan aliran dana tersebut.

“Entah permainan itu menyuap FA atau FA minta jatah dari kelebihannya, itu kejaksaanlah yang paling tahu karena berkasnya ada di kejaksaan,” katanya.

Oleh karena itu, Susno berharap aparat penegak hukum dapat kembali mendalami perkara yang pernah dilaporkan tersebut apabila memang telah terdapat berkas penyidikan.

“Kita sebagai rakyat berharap, karena berkas penyidikan sudah di kejaksaan, kita minta supaya ini disidik lagi,” ujarnya.

Hingga berita ini ditulis, belum terdapat tanggapan resmi dari pihak Febrie Adriansyah maupun Kejaksaan Agung terkait pernyataan Susno Duadji tersebut.

MoneyTalk.id, Jakarta – Ketua Umum Forum Masyarakat Antikorupsi (FORMASI), Jalih Pitoeng, mengaku khawatir muncul kemarahan publik apabila mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, tidak segera ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka.

Menurut Jalih, penegakan hukum harus dilakukan secara transparan dan tanpa pandang bulu agar tidak menimbulkan persepsi adanya perlakuan istimewa terhadap seorang mantan pejabat penegak hukum.

“Kalau memang seseorang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan alat bukti dianggap telah cukup, maka proses hukum harus berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan sampai masyarakat melihat ada perlakuan berbeda,” kata Jalih dalam keterangannya, Selasa (21/7/2026).

Ia menilai, lambannya proses penahanan justru berpotensi memunculkan spekulasi di tengah masyarakat. Kondisi tersebut, menurutnya, dapat menggerus kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi.

Jalih mengaku mencurigai adanya pihak-pihak berkekuatan politik yang berupaya melindungi Febrie Adriansyah dari proses hukum lebih lanjut.

“Publik tentu bertanya-tanya, mengapa sampai sekarang belum dilakukan penahanan. Jangan sampai muncul kesan ada kekuatan besar yang sedang melindungi,” ujarnya.

Ia bahkan menduga pihak yang disebutnya memberikan perlindungan tersebut berasal dari kalangan yang memiliki pengaruh kuat di lingkungan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Meski demikian, Jalih tidak menyebut identitas maupun menyampaikan bukti yang mendukung dugaan tersebut. Pernyataan itu merupakan pandangan dan kecurigaan pribadi yang disampaikannya kepada publik.

Menurut Jalih, masyarakat selama ini menaruh harapan besar kepada pemerintahan Presiden Prabowo dalam pemberantasan korupsi.

Karena itu, apabila proses hukum terhadap mantan pejabat tinggi penegak hukum dinilai berjalan lambat atau tidak tegas, ia khawatir akan memicu kekecewaan masyarakat.

“Rakyat ingin melihat bahwa hukum berlaku sama kepada siapa pun. Jangan sampai muncul kemarahan publik karena dianggap ada diskriminasi dalam penegakan hukum,” katanya.

Ia menambahkan, kepercayaan publik merupakan modal penting bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas pemberantasan korupsi.

FORMASI meminta aparat penegak hukum menyampaikan perkembangan penanganan perkara secara terbuka agar tidak menimbulkan berbagai spekulasi di masyarakat.

Menurut Jalih, transparansi diperlukan untuk menjaga kredibilitas institusi penegak hukum sekaligus memberikan kepastian kepada publik bahwa seluruh proses berjalan sesuai ketentuan hukum.

Ia juga mengingatkan bahwa asas persamaan di hadapan hukum (equality before the law) harus menjadi prinsip utama dalam setiap penanganan perkara.

Jalih menilai, dalam perkara yang menjadi perhatian publik, komunikasi institusi penegak hukum menjadi faktor penting.

Apabila terdapat jeda waktu antara penetapan tersangka dengan tindakan penahanan, aparat penegak hukum perlu memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai alasan yuridisnya. Dalam sistem hukum Indonesia, penahanan bukan merupakan tindakan yang otomatis dilakukan terhadap setiap tersangka, melainkan bergantung pada pertimbangan penyidik sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Karena itu, penjelasan resmi diperlukan agar tidak berkembang asumsi maupun spekulasi yang dapat mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum.

Terlepas dari berbagai desakan tersebut, setiap orang yang berstatus tersangka tetap memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum dan dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pihak yang disebut dalam perkara juga berhak memberikan klarifikasi maupun pembelaan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi yang dapat dikonfirmasi terkait pernyataan Jalih mengenai dugaan adanya pihak kuat di pemerintahan yang melindungi Febrie Adriansyah. Oleh karena itu, pernyataan tersebut masih merupakan klaim dari narasumber dan memerlukan pembuktian lebih lanjut melalui proses hukum yang berlaku.

MoneyTalk.id, Jakarta – Indonesia Police Watch (IPW) mendesak tim penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung segera menahan tersangka Febrie Adriansyah. IPW menilai tidak dilakukannya penahanan setelah pemeriksaan terhadap Febrie pada 17 Juli 2026 menimbulkan pertanyaan mengenai akuntabilitas dan independensi penyidik.

Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso dalam siaran pers yang diterima media menyatakan, secara umum penahanan terhadap tersangka perkara korupsi merupakan prosedur yang lazim dilakukan setelah pemeriksaan.

“Akuntabilitas tim penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung diragukan, begitu juga sikap independensinya. Perlakuan yang tidak sama terhadap tersangka Febrie Adriansyah memunculkan dugaan masih kuatnya pengaruh yang bersangkutan sehingga penahanan tidak dilakukan,” kata Sugeng, Selasa (21/7/2026).

IPW membandingkan penanganan perkara tersebut dengan tersangka lain, Donny Rito, yang disebut langsung ditahan setelah menjalani pemeriksaan.

Menurut IPW, tidak ditahannya Febrie berpotensi menghambat proses pembuktian perkara. Organisasi tersebut juga mengkhawatirkan adanya risiko hilangnya alat bukti maupun potensi obstruction of justice apabila proses penahanan terus ditunda.

Karena itu, IPW meminta tim penyidik Pidsus Kejaksaan Agung segera melakukan penahanan sekaligus menggelar ekspos perkara kepada publik dengan menghadirkan para tersangka.

“Penahanan serta ekspos perkara akan memulihkan kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum Kejaksaan Agung dalam perkara Donny Rito dan Febrie Adriansyah,” ujar Sugeng.

IPW menilai perkara tersebut menjadi ujian penting bagi profesionalisme dan integritas Kejaksaan Agung, mengingat tersangka merupakan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).

Selain itu, IPW mengaitkan belum dilakukannya penahanan dengan informasi yang telah beredar di media mengenai dugaan adanya pertemuan antara Jaksa Agung ST Burhanuddin, Febrie Adriansyah, dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin setelah penggeledahan di rumah yang disebut berkaitan dengan Febrie. Menurut IPW, informasi tersebut perlu dijelaskan agar tidak menimbulkan kecurigaan publik terhadap proses penegakan hukum.

Atas dasar itu, IPW juga mendorong Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi dan memberhentikan Jaksa Agung ST Burhanuddin agar proses penyidikan terhadap Febrie Adriansyah berjalan tanpa intervensi dan menjaga independensi penyidik.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari Kejaksaan Agung maupun pihak Febrie Adriansyah terkait pernyataan IPW tersebut. Media juga masih menunggu klarifikasi dari pihak-pihak yang disebut dalam siaran pers, termasuk mengenai dugaan pertemuan yang disampaikan IPW.