20 November 2026

Feri Amsari

MoneyTalk.id,Jakarta – Polemik antara pengamat hukum tata negara Feri Amsari dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman kembali menjadi sorotan. Kali ini, Feri mengungkap pengakuannya mengenai dugaan adanya instruksi dalam rapat daring atau Zoom meeting di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) untuk menyudutkan dirinya.

Feri mengaku menerima informasi dan bahan dari sejumlah pihak di lingkungan Kementan, termasuk pegawai yang disebutnya memberikan data mengenai ceramah serta pernyataan Menteri Pertanian dan orang-orang di sekitarnya.

“Di belakang Pak Menteri Pertanian Amran, kirimkan ke saya data dan hasil ceramah Pak Menteri dan orang-orangnya bilang, sudutkan Feri Amsari,” ujar Feri dalam pernyataan yang beredar di media sosial, Senin (26/10/2026).

Ia juga mengaku mendapatkan informasi mengenai rapat-rapat daring yang diduga membahas upaya menyudutkan dirinya. Menurut Feri, sejumlah pegawai, termasuk penyuluh pertanian lapangan (PPL), memberikan informasi terkait kegiatan tersebut.

Feri menegaskan, dirinya tidak terlalu mempersoalkan kritik maupun cemoohan yang diarahkan kepadanya. Ia mengaku sudah terbiasa menghadapi tekanan dan serangan verbal selama menjalankan aktivitas advokasi publik.

Menurut Feri, persoalan yang lebih mendasar adalah apabila sumber daya kementerian pemerintah digunakan untuk menghadapi seorang warga negara yang mempertanyakan kebijakan publik.

“Saya cuma bertanya, saya enggak masalah, Pak, kalau aktivis itu dicemooh. Senior-senior ini kan biasa dicemooh buzzer,” kata Feri.

Ia kemudian mempertanyakan kemungkinan penggunaan anggaran dan sumber daya aparatur untuk merespons kritik yang disampaikannya.

“Saya enggak habis pikir, kok kementerian mengurus satu warga negara yang mempertanyakan kebijakan. Berapa dana yang habis untuk ribut dengan saya?” ujarnya.

Pernyataan tersebut mengangkat persoalan yang lebih luas mengenai hubungan antara pejabat publik dan warga negara. Dalam sistem demokrasi, kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian dari pengawasan publik, sedangkan kementerian memiliki tanggung jawab menjalankan program dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Perselisihan Feri Amsari dengan Amran Sulaiman sebelumnya juga berkaitan dengan perdebatan mengenai klaim swasembada pangan, produksi beras, dan data pertanian pemerintah.

Pada Agustus 2026, Feri menantang Amran untuk berdebat secara terbuka mengenai data sawah, kebijakan pertanian, serta dasar klaim swasembada pangan. Feri menilai perdebatan kebijakan harus dilakukan dengan mempertemukan data dan argumentasi yang dapat diuji.

Perdebatan itu memperlihatkan adanya perbedaan pandangan mengenai cara mengukur keberhasilan program pangan pemerintah. Klaim swasembada, misalnya, perlu dijelaskan melalui indikator produksi, kebutuhan konsumsi, produktivitas lahan, ketersediaan stok, serta asal pasokan beras.

Pemerintah memiliki kewenangan untuk menjelaskan capaian program pertanian dan membantah kritik yang dianggap tidak sesuai dengan data. Sebaliknya, pengamat dan masyarakat juga berhak mempertanyakan dasar perhitungan serta meminta keterbukaan informasi.

Karena itu, polemik mengenai dugaan instruksi untuk menyudutkan Feri seharusnya tidak mengalihkan perhatian dari substansi perdebatan kebijakan pertanian. Persoalan utamanya tetap bagaimana pemerintah membuktikan capaian program melalui data yang transparan dan dapat diperiksa secara independen.

Andi Amran Sulaiman merupakan Menteri Pertanian dalam Kabinet Merah Putih. Informasi jabatan tersebut tercantum dalam situs resmi Kementerian Pertanian.

Dalam polemik ini, klarifikasi Amran maupun pihak Kementan menjadi penting untuk menjawab sejumlah pertanyaan mendasar. Apakah benar terdapat rapat Zoom yang membahas Feri Amsari? Apakah ada instruksi untuk menyudutkan dirinya? Siapa yang memberikan instruksi, dan apakah kegiatan tersebut menggunakan fasilitas maupun anggaran kementerian?

Jawaban atas pertanyaan tersebut diperlukan agar publik tidak hanya bergantung pada pengakuan satu pihak. Apabila Feri memiliki rekaman rapat, pesan tertulis, atau dokumen yang mendukung pernyataannya, bukti itu dapat menjadi dasar untuk menguji kebenaran klaim tersebut.

Sebaliknya, Kementan juga perlu memperoleh kesempatan untuk menjelaskan apakah kegiatan yang dimaksud merupakan komunikasi internal, respons terhadap kritik kebijakan, atau sesuatu yang berbeda dari tuduhan yang disampaikan.

Hingga penyusunan draf ini, belum tersedia klarifikasi langsung dari Amran Sulaiman atau Kementan mengenai dugaan instruksi Zoom tersebut. Karena itu, tuduhan tersebut belum dapat dinyatakan sebagai fakta yang telah terkonfirmasi.

Feri menyampaikan penilaian keras terhadap pejabat yang menurutnya terlibat dalam persoalan tersebut.

“Orang-orang seperti ini tidak patut dan layak menjadi menteri,” ujar Feri.

MoneyTalk.id,Jakarta – Pakar hukum tata negara Feri Amsari melontarkan kritik tajam terhadap praktik demokrasi di Indonesia. Ia menyoroti mekanisme pergantian calon anggota legislatif terpilih sebelum pelantikan, termasuk kasus Mulan Jameela pada Pemilu 2019, serta menyinggung Partai Gerindra yang disebutnya paling banyak melakukan pemberhentian calon anggota legislatif terpilih sebelum pengambilan sumpah pada Pemilu 2024.

Kritik tersebut mempertanyakan makna pemilihan umum apabila calon yang memperoleh suara rakyat justru tidak semuanya berakhir menduduki kursi parlemen.

Dalam pernyataannya, Feri menyinggung kasus Mulan Jameela yang akhirnya menjadi anggota DPR RI dari Partai Gerindra pada periode 2019-2024. Ia menyebut Mulan berada di peringkat keempat dalam perolehan suara di daerah pemilihannya, tetapi kemudian memperoleh kursi DPR setelah calon-calon di atasnya tidak dilantik.

“Bapak-bapak yang senior di depan ini, Mulan Jameela, itu di 2019 tidak pernah terpilih. Dia peringkat keempat,” kata Feri dalam diskusi beberapa waktu lalu.

Ia kemudian menyinggung peran Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam proses yang membuat Mulan memperoleh kursi parlemen.

Menurut Feri, peristiwa tersebut menjadi salah satu contoh yang perlu dipertanyakan dalam sistem pemilu Indonesia. Sebab, pemilu semestinya memberikan ruang bagi rakyat untuk menentukan wakilnya melalui suara yang diberikan di tempat pemungutan suara.

“Untuk apa kita berpemilu begini?” ujarnya.

Feri juga memperluas kritiknya dengan menyinggung Pemilu 2024. Ia menyatakan pergantian calon anggota legislatif terpilih sebelum pelantikan terjadi dalam jumlah besar dan menyebut Gerindra sebagai partai yang paling banyak melakukannya.

“Ibu, Bapak tahu nggak? Partai mana yang paling banyak memecat orang yang terpilih dalam pemilu sebelum disumpah di DPR? Yes, Gerindra,” kata Feri.

Ia menilai praktik tersebut menimbulkan persoalan serius bagi kualitas demokrasi perwakilan. Menurutnya, apabila calon yang memperoleh mandat melalui pemilu dapat digantikan sebelum dilantik, masyarakat patut mempertanyakan sejauh mana suara pemilih benar-benar menentukan komposisi anggota parlemen.

Feri bahkan melontarkan kritik keras terhadap pola pengambilan keputusan di partai politik yang dinilainya terlalu terpusat.

“Tidak ada demokrasi. Basis komando,” ujarnya.

Dalam pernyataan yang sama, Feri turut menyinggung penanganan bencana di Flores. Ia menggambarkan kondisi di lapangan dengan menyebut tenda Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tersebar di berbagai lokasi, tetapi mempertanyakan keberadaan petugas yang seharusnya memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak.

“Tapi ini bayangkan, Ibu, Bapak, seminggu. Tenda BNPB di mana-mana. Petugasnya yang tidak ada,” kata Feri.

Ia juga mengkritik durasi kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Flores yang menurutnya hanya berlangsung setengah hari. Feri menyebut para pejabat datang ke lokasi, tetapi kemudian meninggalkan kawasan tersebut.

Feri juga menyinggung pernyataan Presiden yang menurutnya menggambarkan seluruh warga telah masuk ke rumah masing-masing. Ia mempertanyakan gambaran tersebut jika dibandingkan dengan situasi yang disaksikannya atau informasi yang diterimanya mengenai kondisi masyarakat terdampak.

Pernyataan itu perlu ditempatkan dalam kronologi bencana yang dimaksud agar dapat dibandingkan dengan data resmi pemerintah mengenai jumlah pengungsi, kondisi tempat tinggal warga, serta perkembangan penanganan di lapangan.

Kritik Feri Amsari pada akhirnya menghubungkan dua persoalan berbeda, yakni mekanisme pergantian calon anggota legislatif dan respons pemerintah terhadap bencana.

Pada persoalan pertama, pertanyaannya adalah apakah proses politik internal partai telah menghormati mandat pemilih. Pada persoalan kedua, ukurannya adalah apakah negara hadir secara nyata ketika masyarakat menghadapi keadaan darurat.

Keduanya berkaitan dengan tuntutan terhadap akuntabilitas kekuasaan. Demokrasi tidak hanya dinilai dari terselenggaranya pemilu, tetapi juga dari transparansi keputusan politik, kepatuhan terhadap hukum, dan kemampuan pejabat publik mempertanggungjawabkan kebijakannya.

Pernyataan Feri menjadi pengingat bahwa suara rakyat semestinya tidak kehilangan arti setelah pemungutan suara selesai. Demikian pula, perhatian pemerintah terhadap warga terdampak bencana tidak semestinya berhenti ketika kunjungan pejabat berakhir.

MoneyTalk, Jakarta – Perdebatan mengenai wacana Reformasi Jilid II kembali mengemuka setelah diskusi antara Fahri Hamzah dan Feri Amsari dalam sebuah program televisi nasional pada 11/6/2026. Keduanya sama-sama dikenal sebagai aktivis reformasi 1998, namun kini berada pada posisi pandang yang berbeda dalam menilai kondisi demokrasi dan pemerintahan saat ini.

Dalam perdebatan tersebut, Fahri Hamzah yang saat ini berada di dalam lingkar pemerintahan menilai Presiden Prabowo Subianto memiliki niat baik untuk membawa perubahan bagi Indonesia. Menurutnya, kritik dan demonstrasi merupakan bagian dari demokrasi, namun situasi saat ini tidak tepat disamakan dengan kondisi menjelang Reformasi 1998.

Fahri juga berpendapat bahwa sistem demokrasi Indonesia saat ini sudah memiliki perangkat yang relatif lengkap, sehingga berbagai persoalan seharusnya dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum dan konstitusi yang tersedia.

Di sisi lain, akademisi hukum tata negara Feri Amsari menegaskan bahwa niat baik pemimpin tidak cukup menjadi ukuran. Menurutnya, yang harus dinilai publik adalah kebijakan nyata yang diterapkan pemerintah dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.

Feri menyoroti sejumlah perkembangan yang menurutnya patut menjadi perhatian, antara lain meningkatnya keterlibatan unsur militer dalam ruang sipil serta menurunnya independensi lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah.

Perbedaan mendasar keduanya terlihat pada cara memandang kekuasaan dan mekanisme kontrol terhadap pemerintahan.

Fahri Hamzah menekankan pentingnya kepercayaan kepada presiden serta upaya melakukan perbaikan dari dalam sistem pemerintahan. Ia menilai keterlibatan dalam kekuasaan memungkinkan seseorang ikut memengaruhi arah kebijakan secara langsung.

Sebaliknya, Feri Amsari berpendapat bahwa ukuran utama harus tetap berdasarkan data, fakta lapangan, dan kondisi objektif yang dirasakan masyarakat. Menurutnya, posisi di luar pemerintahan justru memberikan ruang yang lebih bebas untuk menyampaikan kritik tanpa terikat kepentingan kekuasaan.

Meski berbeda pandangan, keduanya memiliki kesamaan latar belakang sebagai aktivis Reformasi 1998 dan sama-sama menyatakan kecintaannya terhadap Indonesia. Namun perjalanan politik dan pilihan peran yang berbeda membuat keduanya kini berada pada sisi yang berseberangan dalam membaca kondisi demokrasi nasional.

Perdebatan tersebut memunculkan pertanyaan yang menarik untuk didiskusikan publik: apakah seorang aktivis yang masuk ke dalam lingkar kekuasaan masih dapat mempertahankan sikap kritisnya, ataukah pada akhirnya akan lebih banyak berperan sebagai pembela kebijakan pemerintah?

Pertanyaan itu menjadi relevan mengingat sejarah reformasi Indonesia juga diwarnai oleh banyak aktivis yang kemudian memilih masuk ke pemerintahan, sementara sebagian lainnya tetap berada di luar kekuasaan untuk menjalankan fungsi kontrol dan kritik terhadap negara.

Catatan redaksi: Berita ini merupakan rangkuman pandangan yang disampaikan dalam Kompas TV bersama Rossi Simanjuntak dan tidak dimaksudkan sebagai penilaian terhadap individu maupun lembaga tertentu. Pandangan yang disampaikan masing-masing narasumber menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan.

MoneyTalk, Jakarta – Pakar hukum tata negara Feri Amsari kembali melontarkan kritik keras terhadap Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman terkait polemik data swasembada pangan nasional.

Melalui pernyataannya yang beredar di media sosial, Feri menilai Menteri Pertanian terlalu percaya diri membantah kritik mengenai persoalan pangan, namun justru menghadirkan pihak yang menurutnya tidak relevan untuk membahas substansi persoalan tersebut.

“Pak Amran saking pintarnya menentang hukum konstitusi bicara pangan tapi ngundang pakar hukum laut bicara pangan. Hahahaha wajar pengikutnya pintar-pintar. Ayo berani nggak Pak Mentan debat terbuka live. Adu data kita? Saya buka berantakan datanya dia!” ujar Feri Amsari, Selasa (26/5/2026).

Pernyataan itu langsung memicu perhatian publik di tengah memanasnya perdebatan mengenai klaim keberhasilan swasembada pangan pemerintah. Sebelumnya, Feri memang beberapa kali mempertanyakan validitas data pangan nasional, terutama terkait klaim penghentian impor beras dan lonjakan stok cadangan beras pemerintah.

Dalam sejumlah diskusi publik, Feri menyoroti adanya dugaan ketidaksesuaian antara data produksi pangan dengan kondisi riil di lapangan, termasuk harga beras yang menurutnya masih tinggi di masyarakat. Kritik tersebut kemudian memunculkan respons keras dari berbagai pihak yang membela kebijakan Kementerian Pertanian.

Di sisi lain, Menteri Pertanian Amran Sulaiman sebelumnya telah membantah tudingan terkait manipulasi data swasembada pangan. Pemerintah mengklaim stok beras nasional saat ini mencapai rekor tertinggi dalam sejarah, dengan cadangan beras pemerintah disebut menembus lebih dari 4 juta ton.

Ketegangan antara Feri dan kubu pendukung pemerintah bahkan sempat melebar ke ranah hukum. Sejumlah laporan terkait dugaan penyebaran informasi bohong juga sempat diarahkan kepada Feri setelah kritiknya soal swasembada pangan viral di ruang publik.

Kini, tantangan debat terbuka yang dilontarkan Feri menjadi sorotan baru. Publik menanti apakah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman akan menerima ajakan debat terbuka secara langsung untuk membedah data pangan nasional di hadapan masyarakat.

MoneyTalk, Jakarta – Pengamat hukum tata negara sekaligus akademisi Feri Amsari kembali melontarkan kritik tajam terhadap pemerintah, kali ini menyasar Menteri Pertanian terkait klaim swasembada pangan dan produktivitas panen beras nasional.

Melalui akun media sosial X (Twitter), Feri mempertanyakan dasar data yang digunakan pemerintah dalam menyampaikan keberhasilan sektor pertanian, khususnya terkait klaim adanya sawah yang mampu panen hingga tiga kali dalam setahun di berbagai wilayah Indonesia.

“Di sana letak bodohnya menteri pertanian, cek satu sawah tak bisa menjelaskan data berapa jumlah sawah yang panen 3x lebih se-Indonesia. Kalau saya datang satu sawah nggak mungkin menjelaskan swasembada beras apalagi pangan,” tulis Feri dalam unggahannya yang ramai diperbincangkan publik, Rabu (20/5/2025).

Pernyataan tersebut langsung memantik diskusi di media sosial. Banyak warganet menilai kritik Feri mengarah pada pentingnya transparansi data pertanian nasional, terutama di tengah pemerintah yang gencar mengampanyekan ketahanan dan swasembada pangan sebagai salah satu program prioritas nasional.

Feri menilai, jika pemerintah benar-benar memiliki data valid mengenai peningkatan produktivitas sawah dan keberhasilan panen tiga kali setahun, maka semestinya data tersebut dibuka secara rinci kepada publik. Menurutnya, pendekatan simbolik dengan meninjau satu atau dua lokasi sawah tidak cukup untuk menggambarkan kondisi pertanian nasional secara menyeluruh.

“Gimana kalau beliau keluarkan saja data di mana saja sawah-sawah yang panen lebih 3x itu,” lanjutnya.

Kritik Feri juga menyinggung soal validitas akademik dan rujukan pemerintah dalam membangun narasi kebijakan pangan. Ia menyindir sikap sebagian elite yang dinilai kerap meragukan pandangan akademisi hukum tata negara, namun justru menggunakan legitimasi akademik dari disiplin ilmu lain untuk membenarkan kebijakan tertentu.

“Katanya nggak percaya dosen hukum konstitusi, malah percaya dosen hukum internasional hehehe,” sindirnya.

Pernyataan tersebut diduga berkaitan dengan polemik hubungan pemerintah dengan sejumlah akademisi dan kampus dalam beberapa waktu terakhir. Kritik dari kalangan intelektual terhadap kebijakan negara, termasuk soal demokrasi dan tata kelola pemerintahan, memang kerap mendapat respons beragam dari elite politik.

Di sisi lain, isu swasembada pangan menjadi perhatian serius pemerintahan Prabowo Subianto. Pemerintah menargetkan Indonesia mampu memperkuat ketahanan pangan nasional melalui peningkatan produksi beras, optimalisasi lahan pertanian, hingga modernisasi sektor agraria.

Namun demikian, sejumlah pengamat mengingatkan bahwa keberhasilan swasembada tidak cukup hanya dibangun melalui narasi optimisme, melainkan harus didukung data akurat, distribusi yang stabil, serta kondisi riil petani di lapangan.

Perdebatan mengenai data produksi pangan sendiri bukan hal baru di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, sinkronisasi data antarinstansi kerap menjadi sorotan, mulai dari luas baku sawah, produktivitas panen, hingga angka impor dan cadangan beras nasional.

Kritik Feri Amsari itu pun kini menjadi bagian dari perdebatan publik yang lebih luas mengenai transparansi data pemerintah dan akurasi klaim keberhasilan program pangan nasional.

MoneyTalk, Jakarta – Akademisi hukum tata negara Feri Amsari kembali menjadi sorotan publik setelah pernyataannya terkait sikap terhadap Zionisme dan imperialisme ramai diperbincangkan di media sosial.

Dalam pernyataan yang beredar melalui video dan poster dukungan dari para simpatisan, Feri mengaku dirinya sebenarnya adalah sosok yang penakut. Namun, ia memilih untuk tetap bersuara dan melawan meski harus berhadapan dengan kekuatan besar, termasuk kekuatan negara sendiri.

“Teman-teman, terima kasih atas video dan poster pernyataan dukungannya. Saya sejujurnya penakut. Ini juga membuat saya takut karena siapa sih yang tidak takut berhadapan dengan kekuatan negara sendiri,” ujar Feri.

Meski demikian, dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas itu menegaskan bahwa rasa takut tidak boleh menjadi alasan untuk diam terhadap ketidakadilan. Ia memilih untuk tetap bersikap dan menyuarakan perlawanan.

“Namun, saya memilih melawan. Apa pun konsekuensinya,” tegasnya.

Feri juga menyampaikan kritik keras terhadap pihak-pihak yang menurutnya memiliki keberpihakan terhadap Zionisme. Bahkan, ia menyebut bahwa negara saat ini justru mendukung kepentingan Zionis.

“Kebetulan negara kita mendukung Zionis. Sekalian kita melawan pro-Zionis. Terus bangkit melawan imperialisme!” lanjutnya.

Pernyataan tersebut langsung memantik beragam respons dari masyarakat. Sebagian mendukung keberanian Feri dalam menyuarakan kritik terhadap kekuasaan dan isu kemanusiaan global, khususnya terkait Palestina. Namun, tak sedikit pula yang menilai pernyataan tersebut kontroversial dan berpotensi menimbulkan polemik politik baru.

Di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap konflik Palestina-Israel, suara-suara kritis seperti yang disampaikan Feri Amsari menunjukkan bahwa isu kemanusiaan global masih menjadi perhatian serius di Indonesia.

Bagi Feri, perlawanan terhadap ketidakadilan bukan hanya soal keberanian politik, tetapi juga soal tanggung jawab moral sebagai warga negara yang tidak ingin diam melihat penjajahan dan imperialisme terus berlangsung.

MoneyTalk, Jakarta – Aktivis Yulian Paonganan atau yang akrab disapa Ongen, melontarkan kritik tajam kepada sejumlah tokoh yang belakangan vokal mengkritik pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Melalui akun X (Twitter) @ongen_id, Ongen menyindir beberapa nama seperti Feri Amsari, Saiful Mujani, dan Said Didu yang dinilainya terlalu mudah membawa narasi “1998” dalam kritik politik saat ini.

Dalam cuitannya, Ongen menegaskan bahwa peristiwa Reformasi 1998 bukanlah sesuatu yang terjadi secara instan.

“Reformasi 1998 itu bukan ujug-ujug pidato halal bihalal lalu tiba-tiba mahasiswa dan rakyat turun ke jalan. Itu butuh proses panjang sejak akhir 1980-an,” tulis Ongen, Minggu (12/4/2026).

Ia juga menyindir pihak-pihak yang menurutnya tidak terlibat langsung dalam gerakan reformasi, tetapi kini merasa paling memahami dinamika perjuangan saat itu.

“Kalian ini kebanyakan tiba-tiba merasa paling ‘98’. Aktivis jadi-jadian, koar-koar mau mengulang 1998, padahal saat itu bersembunyi,” sindirnya.

Lebih jauh, Ongen menyinggung perubahan sikap sebagian pengkritik yang dulu disebut-sebut justru mengkritik Joko Widodo (Jokowi) dan cenderung mendukung Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2014 dan 2019.

“Dulu para pengkritik Prabowo ini menghujat Jokowi dan cenderung berharap Prabowo menang pada 2014 dan 2019. Ketika Prabowo menang 2024, baru satu setengah tahun sudah dihujat,” lanjutnya.

Ia pun mempertanyakan motif kritik yang dilayangkan saat ini, bahkan menyinggung kemungkinan preferensi politik tertentu.

“Kalian ini maunya siapa yang jadi presiden? Apakah maunya Anies?” tulisnya, merujuk pada Anies Baswedan.

MoneyTalk, Jakarta – Pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari, melontarkan kritik keras terhadap arah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai pemerintah saat ini semakin menunjukkan kecenderungan membatasi kritik dan perbedaan pendapat di ruang publik.

Menurut Feri, sikap pemerintah yang tidak membuka ruang dialog justru berpotensi membawa Indonesia ke arah pemerintahan yang semakin otoriter.

“Presiden tidak mau tahu dan tidak mau belajar. Yang terlihat justru kecenderungan membatasi perbedaan dan kritik. Kalau ini terus berlangsung, selamat datang di rezim otoriter,” kata Feri dalam pernyataannya, Senin (16/3/2026).

Feri menegaskan bahwa dalam sistem demokrasi, kritik merupakan elemen penting yang tidak boleh dipandang sebagai ancaman terhadap kekuasaan. Sebaliknya, kritik harus dijadikan bahan evaluasi bagi pemerintah untuk memperbaiki kebijakan dan memastikan kekuasaan tetap berjalan sesuai prinsip demokrasi.

Menurutnya, sikap anti-kritik hanya akan memperlemah kualitas demokrasi dan memperbesar jarak antara pemerintah dengan masyarakat.

“Dalam negara demokrasi, kritik adalah vitamin bagi pemerintah. Tanpa kritik, kekuasaan akan kehilangan kontrol dan cenderung menjadi sewenang-wenang,” ujarnya.

Feri juga menyoroti sejumlah fenomena belakangan ini yang menurutnya menunjukkan meningkatnya tekanan terhadap kelompok kritis, mulai dari aktivis, akademisi, hingga pegiat masyarakat sipil. Ia mengingatkan bahwa pembatasan terhadap kritik dapat menjadi tanda awal kemunduran demokrasi.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa sejarah politik di banyak negara menunjukkan bahwa rezim yang menutup ruang kritik biasanya akan menghadapi krisis legitimasi.

“Ketika pemerintah mulai alergi terhadap kritik, itu adalah tanda bahaya bagi demokrasi,” kata Feri.

Ia pun mendorong agar pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo membuka kembali ruang dialog dengan berbagai kelompok masyarakat, termasuk akademisi dan organisasi masyarakat sipil.

Menurutnya, pemerintah seharusnya menunjukkan sikap terbuka terhadap berbagai pandangan, termasuk yang berbeda dengan kebijakan pemerintah.

“Pemimpin yang kuat adalah pemimpin yang mau mendengar kritik, bukan yang membungkamnya,” tegasnya.

Feri juga mengingatkan bahwa konstitusi Indonesia menjamin kebebasan berpendapat dan berekspresi bagi seluruh warga negara. Karena itu, segala bentuk upaya pembatasan terhadap kritik harus diwaspadai oleh publik.

“Demokrasi tidak boleh mundur. Jika ruang kritik terus dibatasi, maka kita sedang berjalan menuju rezim yang otoriter,” pungkasnya.

MoneyTalk, Jakarta – Akademisi hukum tata negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari, melontarkan kritik keras terhadap sejumlah kebijakan dan situasi politik di Indonesia. Ia bahkan menyebut kondisi saat ini sebagai “negara tanpa otak dan tanpa nurani”.

Melalui pernyataannya di media sosial, Feri menilai berbagai program pemerintah dijalankan tanpa perencanaan yang matang. Salah satu yang disorot adalah program yang disebutnya sebagai program “genteng tanpa rencana” yang dipaksakan untuk direalisasikan tanpa kajian yang jelas.

Selain itu, ia juga menyinggung program makan bergizi gratis yang menurutnya banyak menimbulkan persoalan di lapangan, termasuk kasus keracunan dan kegagalan konsep dalam implementasinya.

“Program genteng tanpa rencana direalisasikan. MBG banyak keracunan dan gagal konsep dijalankan,” tulis Feri, Ahad (15/3/2026).

Tidak hanya soal kebijakan, Feri juga menyoroti iklim demokrasi dan kebebasan berpendapat di Indonesia. Ia menyebut perbedaan pandangan sering kali langsung dicap sebagai “antek asing”.

Menurutnya, situasi tersebut semakin mengkhawatirkan dengan adanya intimidasi terhadap pihak-pihak yang bersuara kritis, seperti pengiriman kepala babi dan bangkai tikus kepada pihak tertentu.

“Berbeda cara pandang dianggap antek-antek asing. Dikirimkan kepala babi, bangkai tikus. Pelawak dikriminalkan dan pejuang kemanusiaan disiram air keras,” ujarnya.

Di akhir pernyataannya, Feri juga mempertanyakan angka dukungan publik terhadap pemerintah yang kerap disebut mencapai 58 persen. Ia menyindir bahwa angka tersebut bisa saja tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

“Jangan-jangan 58 persen itu memang fiktif,” kata Feri.

Pernyataan tersebut langsung memancing perdebatan luas di media sosial. Sebagian warganet mendukung kritik yang disampaikan Feri sebagai bentuk kontrol terhadap kekuasaan, sementara sebagian lainnya menilai pernyataan tersebut terlalu provokatif.

Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari pihak pemerintah terkait kritik yang disampaikan Feri Amsari tersebut.

MoneyTalk, Jakarta – Proses penunjukan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menuai kecaman keras. Constitutional and Administrative Law Society (CALS) secara terbuka menilai mekanisme seleksi hakim konstitusi oleh DPR sarat cacat fundamental dan berpotensi menjadi upaya sistematis untuk melemahkan MK sebagai penjaga konstitusi.

Penilaian tajam itu mengemuka dalam Diskusi Publik dan Press Briefing bertajuk “Membongkar Borok Seleksi Hakim MK” yang digelar CALS pada 30 Januari 2026 di Jakarta. Diskusi ini menyoroti penetapan Adies Kadir, mantan Wakil Ketua DPR dari Partai Golkar, sebagai hakim konstitusi melalui proses yang dinilai tertutup, minim partisipasi publik, dan sarat konflik kepentingan.

CALS menilai, meskipun DPR mengklaim telah menjalankan prosedur formal, substansi proses seleksi justru bertentangan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana diamanatkan konstitusi.

Diskusi tersebut dimoderatori Denny Indrayana dan menghadirkan sejumlah akademisi hukum tata negara, antara lain Susi Dwi Harijanti, Iwan Satriawan, Titi Anggraini, Bivitri Susanti, Feri Amsari, Charles Simabura, hingga Zainal Arifin Mochtar. Hadir pula tokoh penting perumus amandemen UUD 1945, Lukman Hakim Saefudin dan Dewa Gede Palguna, yang pernah menjabat sebagai hakim konstitusi.

Para pembicara menyoroti kuatnya indikasi politisasi MK, bukan hanya dari sisi figur yang ditunjuk, tetapi dari desain sistem seleksi yang membuka ruang besar bagi intervensi kekuasaan politik. Rekam jejak Adies Kadir sebagai pimpinan DPR dan politisi aktif dinilai menimbulkan benturan kepentingan serius dengan kewenangan MK, terutama dalam menguji produk undang-undang yang dibuat DPR.

“Seharusnya ada cooling off period untuk memastikan independensi hakim. Tapi ini sama sekali tidak diatur secara tegas dalam UU MK,” ujar Iwan Satriawan. Ia membandingkan Indonesia dengan negara lain seperti Korea Selatan yang memiliki standar ketat dan terbuka dalam pemilihan hakim konstitusi, termasuk mekanisme confirmation hearing yang partisipatif.

Masalah lain yang disorot adalah tafsir keliru terhadap frasa “diajukan oleh” dalam Pasal 24C ayat (3) UUD 1945. Lukman Hakim Saefudin menegaskan, frasa tersebut tidak berarti hakim MK harus “mewakili” lembaga pengusul. “Hakim MK bukan perpanjangan tangan DPR, Presiden, atau Mahkamah Agung. Mereka adalah penjaga konstitusi,” tegasnya.

Kekhawatiran CALS tidak berhenti pada satu kasus. Mereka menilai, preseden penggantian hakim di tengah masa jabatan—seperti kasus Aswanto yang digantikan Guntur Hamzah—serta wacana revisi UU MK yang memungkinkan evaluasi dan penggantian hakim kapan saja, merupakan sinyal berbahaya bagi demokrasi konstitusional.

“Ini pola klasik pelemahan demokrasi: lembaga pengawas kekuasaan dilemahkan agar tidak mengganggu agenda politik,” kata Charles Simabura. Ia menilai DPR justru berupaya melegitimasi praktik legislasi yang selama ini kerap dinilai ugal-ugalan, dengan cara menekan MK.

CALS menegaskan akan melanjutkan perlawanan melalui jalur akademik dan hukum. Selain membangun narasi tandingan di ruang publik, CALS bersama organisasi masyarakat sipil lainnya tengah menyiapkan gugatan dan permohonan ke berbagai lembaga peradilan, termasuk Mahkamah Konstitusi dan Majelis Kehormatan MK.

“Jika MK dilemahkan, maka demokrasi sedang dilucuti secara perlahan,” demikian kesimpulan keras yang mengemuka dalam diskusi tersebut.