20 November 2026

Feri Amsari

MoneyTalk, Jakarta – Pengamat hukum tata negara, Feri Amsari, menilai Indonesia tengah berada di jalur berbahaya dalam tata kelola politik dan hukum negara. Ia menyebut, kerusakan yang dimulai pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kini berlanjut dan bahkan menguat di era Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Feri, Jokowi telah meletakkan fondasi yang merusak prinsip dasar hukum dan konstitusi, sementara Prabowo justru melanjutkan pola tersebut tanpa koreksi berarti.

“Yang terjadi sekarang adalah keberlanjutan. Jokowi merusak tatanan politik dan hukum tata negara, lalu Prabowo melanjutkannya dengan membangun negara tanpa prosedur dan etika,” ujar Feri dalam keterangannya di media sosial miliknya, Kamis (29/1/2026).

Feri menegaskan, hukum tidak dapat berdiri tanpa prosedur yang sah dan etika kekuasaan. Ketika dua hal itu diabaikan, hukum kehilangan maknanya sebagai alat keadilan.

“Hukum tanpa prosedur dan etika bukanlah hukum. Itu hanya kekuasaan yang dibungkus legalitas semu,” tegasnya.

Ia memperingatkan bahwa kondisi tersebut berpotensi membawa Indonesia menuju kehancuran institusional yang lebih serius apabila tidak segera dikoreksi.

Feri mengungkapkan, kekhawatirannya bukan tanpa dasar. Ia mencontohkan sejumlah proses penting negara yang dinilai sarat masalah, mulai dari seleksi hakim Mahkamah Konstitusi hingga pengangkatan Deputi Bank Indonesia.

Menurutnya, proses-proses tersebut mencerminkan bagaimana prosedur formal dijalankan tanpa ruh etika, transparansi, dan akuntabilitas publik.

“Saya bercermin pada seleksi hakim konstitusi dan deputi Bank Indonesia. Di sana terlihat jelas bagaimana prosedur dilewati, etika diabaikan, dan kepentingan kekuasaan lebih dominan,” kata Feri.

Ia menilai, jika lembaga-lembaga strategis negara diisi melalui proses yang cacat etika, maka kepercayaan publik terhadap negara akan terus merosot.

Di tengah situasi tersebut, Feri menyerukan pentingnya persatuan masyarakat sipil, akademisi, dan elemen bangsa untuk menyelamatkan demokrasi dan hukum Indonesia.

“Indonesia harus bersatu. Kita tidak boleh diam menunggu kehancuran serius terjadi. Kesadaran publik dan keberanian bersuara adalah kunci,” ujarnya.

Feri juga mengingatkan bahwa tanpa kontrol publik yang kuat, kekuasaan cenderung melampaui batas dan mengikis sendi-sendi konstitusi.

“Kalau ini dibiarkan, negara akan berjalan tanpa rambu. Dan ketika hukum runtuh, yang tersisa hanyalah kekuasaan telanjang,” pungkasnya.

MoneyTalk, Jakarta – Pernyataan Feri Amsari, ahli hukum tata negara sekaligus pengamat politik, kembali menyulut perdebatan publik. Dalam podcast Guru Gembul (26/08), ia menyingkap kenyataan pahit: mantan koruptor masih bisa kembali mencalonkan diri dalam pemilu, bahkan memenangkan kursi, bukan karena rakyat percaya, tetapi karena suara rakyat dapat diatur.

Celakanya Demokrasi: Celah Hukum Dibuka Lebar, Feri menjelaskan, di negara modern, meskipun koruptor tidak dilarang mencalonkan diri, mereka umumnya tidak terpilih karena rakyat menolak. Tetapi di Indonesia, mekanisme pemilu memungkinkan manipulasi. “Problemnya, suara bisa diatur. Jadi walaupun maju, mereka bisa menang,” tegasnya.

Mahkamah Konstitusi (MK) memang telah membuat pagar: pelaku kejahatan korupsi, narkotika, dan kekerasan seksual anak dilarang ikut pemilu selama satu periode (5 tahun). Namun, celah hukum tetap terbuka lebar. Banyak mantan koruptor memanfaatkan hitungan masa tahanan hingga bebas bersyarat untuk meloloskan diri. Kasus Irman Gusman, mantan Ketua DPD, menjadi contoh nyata bagaimana aturan bisa dipelintir melalui jalur PTUN dan akhirnya tetap lolos mencalonkan diri.

DPR dan KPU, Wasit yang Ikut Bermain, Feri tidak segan menuding DPR dan KPU ikut memperlebar ruang gerak mantan koruptor. DPR sebagai pembuat undang-undang enggan mempertegas larangan karena sebagian anggotanya juga terjerat kasus serupa. Sementara KPU dinilai “fleksibel” dalam menghitung masa hukuman mantan koruptor, sesuai kepentingan elite politik.

“Sebagian besar koruptor adalah politisi atau teman dekat politisi. Jadi ketika aturan dibuat, yang dipikirkan bukan kepentingan rakyat, tapi bagaimana mereka tetap bisa kembali ke kursi kekuasaan,” ungkap Feri.

Rakyat Hanya Bahan Bakar Politik, Menurut Feri, akar masalah ada pada hilangnya relasi politik antara pemilih dan wakilnya setelah pemilu. Di Indonesia, wakil rakyat tidak bergantung pada rakyat, melainkan pada ketua partai. Mereka bisa di-recall bukan oleh konstituen, melainkan oleh elit partai.

“Di sini tidak ada partai. Yang ada hanya perusahaan keluarga. Rakyat hanya dijadikan bahan bakar industri politik, habis dipakai lalu ditinggalkan,” kritiknya pedas.

Kasus Pati, Demo 100 Ribu Orang Pun Tak Menggoyang Bupati, Feri juga menyinggung kasus Bupati Pati yang menolak mundur meski didemo besar-besaran. Sang bupati berdalih ia dipilih rakyat, sehingga hanya rakyat pula yang bisa melengserkannya. Pernyataan itu, kata Feri, adalah manipulasi publik.

UU Nomor 23 Tahun 2014 jelas menyebut kepala daerah bisa diberhentikan karena melanggar larangan dan kewajiban, termasuk menciptakan keresahan masyarakat. Mekanismenya melalui Menteri Dalam Negeri atau DPRD lewat hak angket. Namun, realitas politik menunjukkan bahwa partai penguasa kerap melindungi kadernya, sekalipun terbukti meresahkan publik.

Eksekusi Pidana yang Bisa Ditunda, Di akhir diskusi, Feri menyoroti praktik diskriminatif dalam eksekusi pidana. Banyak pejabat masih bebas berkeliaran meski putusan hukum sudah inkrah. “Itu soal disiplin aparat penegak hukum. Kalau independen, eksekusi dilakukan segera. Tapi kalau terkait orang berkuasa, sering ditunda. Hukum tunduk pada politik,” tegasnya.

Hal ini membuka tabir realitas gelap politik Indonesia:

Celah hukum dibiarkan terbuka agar mantan koruptor bisa kembali berkuasa.

DPR dan KPU bukan sekadar regulator, tetapi bagian dari permainan.

Partai politik lebih mirip perusahaan keluarga, menjadikan rakyat sekadar alat legitimasi.

Penegakan hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah.

Inilah wajah demokrasi Indonesia: rakyat hanya alat, elite tetap penguasa.

MoneyTalk, Jakarta – Pengamat hukum tata negara, Feri Amsari, menyampaikan pandangannya mengenai pembubaran Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang dinilai sebagai upaya untuk mengendalikan Aparatur Sipil Negara (ASN) selama pelaksanaan Pilkada. Dalam pernyataannya yang diunggah di kanal YouTube pribadinya pada Minggu (01/09), Feri Amsari mengkritisi langkah pemerintah yang diduga bertujuan untuk memanfaatkan ASN demi kemenangan politik di berbagai daerah.

(lebih…)

MoneyTalk, Jakarta – Putusan MK yang bacakan pada 20 Agustus kemarin menciptakan semangat berdemikrasi makin tumbuh dan antusias masyarakat mendapatkan harapan yang seluas luasnya dalam kontestasi Pilkada 2024, sebagai mana yang menjadi konsen melalui press release tertulis sekelompok masyarakat yang menamakan dirinya Constitutional and Administrative Law Society (CALS) pada Rabu (21/08).

(lebih…)