MoneyTalk, Jakarta – Akademisi hukum tata negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari, melontarkan kritik keras terhadap sejumlah kebijakan dan situasi politik di Indonesia. Ia bahkan menyebut kondisi saat ini sebagai “negara tanpa otak dan tanpa nurani”.
Melalui pernyataannya di media sosial, Feri menilai berbagai program pemerintah dijalankan tanpa perencanaan yang matang. Salah satu yang disorot adalah program yang disebutnya sebagai program “genteng tanpa rencana” yang dipaksakan untuk direalisasikan tanpa kajian yang jelas.
Selain itu, ia juga menyinggung program makan bergizi gratis yang menurutnya banyak menimbulkan persoalan di lapangan, termasuk kasus keracunan dan kegagalan konsep dalam implementasinya.
“Program genteng tanpa rencana direalisasikan. MBG banyak keracunan dan gagal konsep dijalankan,” tulis Feri, Ahad (15/3/2026).
Tidak hanya soal kebijakan, Feri juga menyoroti iklim demokrasi dan kebebasan berpendapat di Indonesia. Ia menyebut perbedaan pandangan sering kali langsung dicap sebagai “antek asing”.
Menurutnya, situasi tersebut semakin mengkhawatirkan dengan adanya intimidasi terhadap pihak-pihak yang bersuara kritis, seperti pengiriman kepala babi dan bangkai tikus kepada pihak tertentu.
“Berbeda cara pandang dianggap antek-antek asing. Dikirimkan kepala babi, bangkai tikus. Pelawak dikriminalkan dan pejuang kemanusiaan disiram air keras,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Feri juga mempertanyakan angka dukungan publik terhadap pemerintah yang kerap disebut mencapai 58 persen. Ia menyindir bahwa angka tersebut bisa saja tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya.
“Jangan-jangan 58 persen itu memang fiktif,” kata Feri.
Pernyataan tersebut langsung memancing perdebatan luas di media sosial. Sebagian warganet mendukung kritik yang disampaikan Feri sebagai bentuk kontrol terhadap kekuasaan, sementara sebagian lainnya menilai pernyataan tersebut terlalu provokatif.
Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari pihak pemerintah terkait kritik yang disampaikan Feri Amsari tersebut.
