22 November 2026

GSBK (Gerakan Santri Biru Kuning)

MoneyTalk, Jakarta – Kordinator Nasional GSBK (Gerakan Santri Biru Kuning) Febri Yohansyah mendukung ‎Direktur Eksekutif Walhi Sultra, Andi Rahman yang telah melaporkan 5 Perusahaan Pertambangan Nikel di Sultra (Sulawesi Tenggara) ke Kejaksaan Agung (Kejagung)

Ke ‎Lima Perusahaan Nikel tersebut, diantaranya PT.Tonia Mitra Sejahtera (PT.TMS), PT.Tambang Bumi Sulawesi (PT.TBS), PT Trias Jaya Agung (PT.TJA) ada di Kabaena, Bombana. Sedangkan di Konawe Selatan ada PT.Wijaya Inti Nusantara (PT.WIN), dan di Wawoni, Konawe Kepulauan ada PT.Gema Kreasi Perdana (PT.GKP)

Menurut Febri, Kejagung harus segera proses cepat kasus kasus kelima perusahaan nikel tersebut lantaran Perusahaan perusahaan tersebut diduga melakukan kerusakan lingkungan dan menambang di luar PPKH (Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.

Kalau bisa GSBK juga meminta kepada kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral), atau Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk melakukan evaluasi atas perizinan lima perusahaan nikel tersebut.

Ketika sudah ditemukan adanya dugaan melakukan kerusakan lingkungan dan menambang di luar PPKH (Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, Maka Menteri Bahlil harus cabut itu izin pertambangan kelima perusahaan nikel tersebut, pungkas Febri

Aneh Bin Janggal Proyek Strategi Komunikasi DPR RI Selalu Dimenangkan Oleh PT. Cico Tama

Pada tahun 2025, dan 2024 Sekretariat Jenderal DPR mempunyai Proyek Strategi Komunikasi DPR. Dan pagu anggaran tahun 2024, dan tahun 2025, masing masing anggarannya sebesar Rp.10 miliar.

Hanya nama proyeknya saja yang berbeda. Pada tahun 2025, namanya proyeknya adalah Proyek Strategi Komunikasi DPR. Dan pada tahun 2024, namanya proyeknya Strategi dan Komunikasi DPR.

Menurut Kordinator Nasional GSBK (Gerakan Santri Biru Kuning) Febri Yohansyah ketika diminta pendapatnya tentang proyek Strategi dan Komunikasi DPR memang aneh bin Janggal karena yang menang tender perusahaan itu, itu saja.

Masa setiap tahun, proyek tersebut selalu dimenangkan oleh PT. Cico Tama. Seperti ada main mata antara PT. Cico Tama dengan Sekretariat Jenderal DPR, jelas Febri.

Pada tahun 2025, dan tahun 2024, pemenang tender proyek tersebut adalah PT. Cico Tama dengan harga sebesar Rp.Rp. 10.195.821.750. Dan pada tahun 2024,pemenang tetap PT. Cico Tama dengan harga sebesar Rp.10.064.175.750, lanjut Febri.

Yang patut dicurigai adalah ketika proses tender selalu didampingi perusahaan PT.Komunikasi Bersama Berkarya. Dan perusahaan ini selalu kalah, atau memang sengaja dikalahkan agar perusahaan PT. Cico Tama barangkali dapat Dimenangkan, pungkas Febri.

Perlu diketahui kegiatan Strategi Komunikasi DPR adalah, pertama Membangun pemaknaan terhadap symbol DPR RI yang bermakna positif dengan mengeavluasi pengunggahan pesan-pesan positif untuk meredam berbagai Pembangunan wacana negative di media masa baik mainstream maupun sosial.

Kedua, tersedianya data dan informasi strategis yang Dimana disusun untuk keperluan kegiatan dalam hal kontra opini dan interkonektivitas antar instansi yang terkait dengan institusi DPR RI, dan ketiga, Peningkatan profil Pimpinan DPR RI yang berkorelasi positif dengan profil institusi DPR RI.

Kemudian keempat,tersedianya informasi, data statistik pemberitaan, dan analisis dari berbagai media online, media cetak, media televisi/radio, dan media sosial untuk keperluan komunikasi strategis DPR RI, kelima, Masifnya Tingkat komunikasi yang dimaknai oleh Masyarakat secara positif terhadap institusi DPR RI termasuk dengan Pimpinan, Alat Kelengkapan Dewan, dan Anggota DPR RI. Keenam,Memotret dan meningkatkan agenda non politik dan non partai bagi kegiatan DPR RI untuk meningkatkan dukungan partisipasi politik dari isu-isu humaniora yang menarik bagi masyarakat.

Dan ketujuh, Mengupayakan naiknya angka keterlibatan disuatu wilayah/daerah terkait penayangan suatu pesan politik untuk membangun rasa simpati dan angka keterlibatan publik secara langsung meningkat, serta kedelapan, Tersedianya saluran dan media bagi Pimpinan dan Anggota DPR, Masyarakat, dan pemangku kepentingan lain yang menyediakan informasi up to date terkait kegiatan DPR RI dan
memungkinkan memberikan masukan, feed-back, dan interaksi bagi masyarakat.

MoneyTalk, Jakarta – Kordinator CBA (Center For Budget Analisis), Jajang Nurjaman mengkritik DPR yang menghabiskan anggaran sebesar Rp.1.2 miliar hanya untuk membuat Video dan Narasi Penyelenggaraan Sidang The 2nd Asia Africa Parliamentary Conference untuk waktu antara 10 – 15 Menit.

Itu duit untuk pembuatan Video dan Narasi mahal banget sih, dan Jadi curiga ada dugaan Mark up nih. Udah Itu, DPR gampang sekali menghabis habis duit tanpa mau mengikuti anjuran Presiden Prabowo untuk efesiensi anggaran, kata Jajang Nurjaman.

Padahal anggaran pembuat Video dan Narasi sekitar Rp.50 juta saja, sudah bagus dan mantap. Dengan Rp.50 juta, tidak berpotensi boros dan korupsi, jelas Jajang Nurjaman.

Kalau DPR, tidak mau mengikuti anjuran Presiden Prabowo tentang efesiensi anggaran, lebih baik DPR mengikuti Bursa Efek Jakarta, dimana proyek proyek DPR seharus turun, dan murah mengikuti harga harga saham yang terus turun, pungkas Jajang Nurjaman

Sebelumnya, Kordinator Nasional GSBK (Gerakan Santri Biru Kuning) Febri Yohansyah sampai goyang goyang kepala, membaca Program DPR untuk pembuatan Video dan Narasi, untuk waktu antara 10 – 15 Menit menghabiskan anggaran sebesar Rp.1.2 miliar.

Berarti harga permenit Video DPR tersebut sebesar Rp.83 juta, dan ini sungguh sungguh harga yang mahal, tidak masuk akal otak orang orang waras, jelas Febri.

Untuk diketahui DPR sedang membuat video dokumenter dan narasi untuk waktu 10-15 menit yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Sidang The 2nd Asia Africa Parliamentary Conference.

Seharusnya DPR itu harus kasih contoh dong buat lembaga negara yang lain. Contoh untuk berhemat, bukan untuk menghambur hambur duit negara, lanjut Febri.

Seperti orang orang Senayan ini, tidak mengikuti himbau Presiden Prabowo agar selalu melakukan efesiensi anggaran, dan hanya mengeksekusi program dan anggaran yang benar benar kena kebutuhan rakyat, pungkas Febri.

Kapolda Babel Diminta Periksa Kapal TB.Bless Power diduga bermuatan Zirkon Ilegal

Sesuai Surat tanggal 4 April tanggal 2025 dari Syahbandar dan Ororitas Pelabuhan pelabuhan Kumai, Kota Waringin Barat,Kalimantan Tengah Akan ada Kapal TB.Bless Power yang bermuatan 8 orang anak buah kapal yang dipimpin oleh Nakhoda Fadli lagi Menuju Pangkal Balam, Bangka.

Dan menurut Koordinator Nasional GSBK (Gerakan Santri Biru Kuning),Febri Yohansyah Kapal TB Bless akan mengangkut Zirkon seberat 3.301 Ton dari Pangkalan Balam,Bangka. Dan pada tanggal 13 Maret 2025 dengan Kapal yang sama juga angkut Zirkon dari pangkalan Balam

Febri sangat kecewa dengan kinerja aparat hukum di Babel (Bangka Belitung) yang melihat begitu saja Kapal TB Bless keluar masuk pelabuhan pangkalan Balam tanpa ada pemeriksaan dari Kepolisian atau kejaksaan kepada Kapal TB.Bless Power yang mengangkut Zirkon.

Sebaik dari pihak Kepolisian atau Kapolda Bangka Belitung, Irjen Pol Drs Hendro Pandowo, M.si diminta untuk memeriksa Kapal TB.Bless yang diduga mengangkut bahan galian tambang yang diduga Zirkon ilegal, kata Febri.

Pada sisi lain Direktur Eksekutif CBA (Center For Budget Analisis) Uchok Sky Khadafi, juga meminta kepada Kapolda Bangka Belitung, Irjen Pol Drs Hendro Pandowo, M.si untuk bertindak tegas kepada Kapal TB.Bless tersebut.

Kapolda Bangka Belitung, Irjen Pol Drs Hendro Pandowo jangan terlalu percaya dengan anak buah di lapangan. Segera turunkan Tim khusus ke lapangan untuk memeriksa Kapal TB.Bless yang sampai sekarang begitu bebas keluar masuk di pelabuhan Pangkalan Balam,Bangka.

Muatan Zirkon Kapal TB Bless menurut Uchok Sky diduga melanggar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba. Dimana untuk kegiatan pertambangan ilegal, termasuk mengangkut barang tambang ilegal Harus disidik oleh Kapolda Irjen Pol Drs Hendro Pandowo, Pungkas Uchok Sky

MoneyTalk,Jakarta – Gubernur Provinsi Jawa Barat Melalui Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat mengeluarkan surat Edaran untuk SMA,SMK,SLB negeri atau Swasta Se Jawa Barat untuk segera memberikan kepada pemiliknya Ijazah or STTB or Surat Tanda Tamat Belajar yang Tertahan.

Apabila tidak diberikan pada batas waktu tertentu, maka pihak sekolah menyerahkan ijasah tersebut kepada kepala cabang dinas pendidikan, dan kepala cabang dinas pendidikan menyerahkan kepada pemiliknya.

Menanggapi surat edaran ini, menurut Koordinator Nasional GSBK (Gerakan Santri Biru Kuning),Febri Yohansyah kepala Dinas pendidikan Jawa Barat, Wahyu Mijaya kurang tegas, dan kelihatan kurang percaya diri.

Sebaiknya dalam surat edaran tersebut, harus dimuat sanksi tegas yang diberikan kepada kepala sekolah jika masih ditahan atau tidak memberikan ijasah tersebut kepada pemiliknya, kata Febri

Jadi dalam surat edaran tersebut jelas jelas tidak sakti lantaran tidak ada sanksi, dan juga tidak ada “hadiah” kompensasi kepada kepala sekolah ketika memberikan ijasah kepada pemiliknya, atau memberikan ijasah kepada cabang dinas pendidikan terdekat, lanjut Febri.

Dan tidak ada sanksi kepada kepala sekolah, maka kepala sekolah tidak akan memberikan ijasah kepada pemiliknya, dan kepala skolah akan kucing kucingan dengan Kepala dinas Pendidikan Jawa Barat seperti pura pura lupa, pungkas Febri.

MoneyTalk, Jakarta – Dalam beberapa hari terakhir, muncul perbincangan hangat di berbagai grup media sosial dan aplikasi perpesanan terkait selebriti Denny Cagur. Beberapa tangkapan layar dan pesan yang beredar di grup WhatsApp memperlihatkan ajakan bergabung ke situs judi online yang diduga dipromosikan oleh komedian dan pembawa acara ternama Denny Cagur.

(lebih…)