19 November 2026

Gus Dur

MoneyTalk.id,Jakarta – Gelombang kemarahan masyarakat terhadap berbagai persoalan bangsa dinilai belum mampu menjelma menjadi kekuatan politik besar seperti gerakan Reformasi 1998. Meski kritik terhadap pemerintah semakin ramai di media sosial, ketidakpuasan publik belum terkonsolidasi menjadi gerakan bersama yang mampu menekan kekuasaan.

Direktur Eksekutif Soekarno-Hatta Institute, M. Hatta Taliwang, menilai Indonesia saat ini bukan kekurangan rakyat yang marah. Persoalannya justru terletak pada semakin terpecahnya masyarakat, lemahnya organisasi gerakan, serta tidak adanya agenda bersama yang mampu menyatukan berbagai kelompok.

Dalam catatan pemikirannya berjudul Rakyat Marah, Tapi Tak Lagi Bersatu: Mengapa Reformasi 1998 Sulit Terulang Hari Ini, Hatta menjelaskan bahwa kemarahan publik sekarang tersebar ke berbagai ruang, mulai dari media sosial, grup percakapan, komunitas, hingga kelompok politik.

Namun, kemarahan tersebut sering kali berhenti sebagai keluhan dan perdebatan tanpa menghasilkan perubahan politik yang nyata.

“Indonesia hari ini bukan negeri tanpa kemarahan. Justru sebaliknya. Hampir setiap hari ada alasan baru untuk marah,” tulis Hatta.

Ia menyebut sejumlah persoalan yang memicu ketidakpuasan masyarakat, mulai dari tekanan harga kebutuhan hidup, ketidakadilan hukum, korupsi, politik dinasti, tindakan aparat yang berlebihan, hingga menurunnya kepercayaan terhadap lembaga demokrasi.

Kemarahan Rakyat Kehilangan Sasaran

Menurut Hatta, salah satu perbedaan mendasar antara situasi politik sekarang dan Reformasi 1998 adalah tidak adanya sasaran politik yang terkonsentrasi.

Pada 1998, Soeharto menjadi simbol kekuasaan Orde Baru yang ingin diakhiri. Berbagai persoalan seperti korupsi, kolusi, nepotisme, pembungkaman pers, dwifungsi ABRI, dan kekuasaan yang terlalu lama terpusat dapat dirumuskan dalam satu tuntutan politik, yakni turunkan Soeharto.

Sebaliknya, kondisi sekarang membuat alamat kemarahan masyarakat menjadi lebih kabur.

Ketika rakyat mempersoalkan hukum, misalnya, muncul pertanyaan siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban. Apakah presiden, DPR, partai politik, aparat penegak hukum, lembaga peradilan, atau kekuatan oligarki?

Begitu pula persoalan kemiskinan, ketimpangan ekonomi, dan politik dinasti yang melibatkan banyak kepentingan.

“Kemarahan yang tidak memiliki alamat politik yang jelas akan mudah berubah menjadi keluhan. Ia berisik, tetapi tidak mengguncang. Ia viral, tetapi tidak selalu berbahaya bagi kekuasaan,” tulisnya.

Media Sosial Membuat Rakyat Merasa Sudah Melawan

Hatta juga menyoroti perubahan pola gerakan masyarakat dari jalanan menuju layar ponsel.

Jika Reformasi 1998 dibangun melalui konsolidasi mahasiswa, mimbar bebas, diskusi politik, selebaran, dan demonstrasi, kemarahan masyarakat sekarang lebih banyak disalurkan melalui X, TikTok, Instagram, YouTube, dan WhatsApp.

Menurut dia, perkembangan teknologi memang membuka ruang kebebasan berekspresi. Masyarakat lebih mudah menyampaikan kritik dan membongkar persoalan yang sebelumnya sulit diketahui publik.

Namun, media sosial juga berpotensi menjadikan kemarahan sebagai katarsis politik.

Masyarakat merasa sudah melakukan perlawanan setelah membuat unggahan, membagikan poster, atau terlibat perang komentar. Padahal, aktivitas tersebut belum tentu menghasilkan gerakan yang terorganisasi.

“Rakyat lebih banyak bicara, tetapi belum tentu lebih banyak bergerak. Kritik lebih mudah menyebar, tetapi belum tentu lebih mudah menjadi kekuatan politik,” ungkap Hatta.

Ia mengingatkan bahwa viralitas tidak sama dengan kekuatan politik. Sebuah isu bisa menjadi perbincangan nasional dalam hitungan jam, tetapi tanpa organisasi, kepemimpinan, strategi, dan tuntutan yang jelas, gerakan tersebut berisiko menghilang begitu saja.

Influencer Banyak, Pemimpin Moral Langka

Persoalan lainnya adalah krisis kepemimpinan moral. Hatta membandingkan situasi sekarang dengan Reformasi 1998 yang memiliki sejumlah tokoh nasional sebagai penanda moral dan politik gerakan.

Ia menyebut nama Gus Dur, Amien Rais, Megawati, dan Sri Sultan Hamengkubuwono X sebagai tokoh yang ikut memberikan bobot moral terhadap gerakan perubahan saat itu.

Sementara sekarang, Indonesia memiliki banyak tokoh populer dan influencer politik, tetapi belum tentu memiliki figur pemersatu yang dipercaya lintas kelompok.

Menurut Hatta, influencer dapat membantu membesarkan isu, membongkar persoalan, dan menarik perhatian generasi muda terhadap politik. Namun, logika influencer berbeda dengan kebutuhan sebuah gerakan perubahan.

Influencer membutuhkan perhatian dan keterlihatan, sedangkan gerakan membutuhkan disiplin, pengorbanan, organisasi, serta keberanian menghadapi risiko.

Akibatnya, politik semakin menyerupai pasar perhatian. Sosok yang paling keras, tajam, lucu, dan viral lebih mudah mendapatkan panggung dibandingkan mereka yang memiliki gagasan dan kemampuan membangun perubahan.

Kemarahan Ada, Tetapi Agenda Bersama Tidak Ada

Hatta menilai persoalan paling mendasar dalam demokrasi Indonesia saat ini adalah tidak adanya agenda bersama yang mampu melampaui kepentingan kelompok dan dukungan politik.

Masyarakat bisa sepakat bahwa korupsi merupakan persoalan serius. Namun, ketika masuk pada pembahasan reformasi partai politik, penguatan KPK, pembatasan oligarki, reformasi kepolisian, pembiayaan politik, dan sistem pemilu, kesepakatan mulai terpecah.

Hal serupa terjadi ketika masyarakat menghadapi politik dinasti dan persoalan penegakan hukum.

Sebagian orang bisa bersikap kritis terhadap dinasti politik, tetapi berubah lunak ketika praktik tersebut dilakukan oleh kelompok yang didukungnya. Begitu pula ketika hukum menjerat lawan politik, sebagian masyarakat justru memberikan pembenaran.

Hatta menyebut kondisi tersebut sebagai penyakit demokrasi partisan.

“Prinsip kalah oleh dukungan politik. Akal sehat kalah oleh identitas. Kebenaran kalah oleh kubu,” tulisnya.

Tanpa agenda bersama, menurut dia, kemarahan masyarakat hanya menjadi energi yang habis terbakar tanpa menghasilkan perubahan struktural.

Kekuasaan Makin Canggih Mengelola Kemarahan

Hatta juga mengingatkan bahwa kekuasaan saat ini telah belajar membaca dan mengelola kemarahan publik.

Elite politik dapat memantau percakapan media sosial, membangun kontra-narasi, menggunakan buzzer, menghadirkan isu tandingan, hingga menunggu perhatian masyarakat beralih ke persoalan lain.

Bahkan, tekanan terhadap kritik tidak selalu muncul dalam bentuk pembungkaman secara terbuka. Tekanan hukum, doxing, serangan digital, pemanggilan, ancaman pekerjaan, tekanan terhadap kampus, hingga pelabelan demonstran sebagai perusuh juga dapat menciptakan rasa takut.

Dengan demikian, kekuasaan tidak harus membungkam seluruh suara kritis. Cukup membuat sebagian masyarakat takut, sebagian lainnya bingung, dan kelompok yang lain kehilangan energi untuk bergerak.

Demokrasi Elektoral Bisa Membuat Rakyat Apatis

Berbeda dengan era Orde Baru ketika saluran perubahan formal sangat terbatas, Indonesia sekarang masih memiliki pemilu, pilkada, DPR, Mahkamah Konstitusi, partai politik, media, dan organisasi masyarakat sipil.

Saluran tersebut memberikan peluang bagi masyarakat untuk memperjuangkan perubahan tanpa harus selalu melalui gerakan jalanan.

Namun, Hatta mengingatkan bahwa demokrasi elektoral juga dapat membuat energi perlawanan tersebar ke berbagai jalur.

Sebagian masyarakat menunggu pemilu berikutnya, sebagian memilih menyampaikan kritik melalui media sosial, sementara lainnya menempuh jalur hukum atau demonstrasi.

Persoalan menjadi lebih serius ketika pemilu semakin dipengaruhi uang, oligarki, dinasti, dan rekayasa politik.

Masyarakat bisa kehilangan kepercayaan terhadap jalanan sekaligus tidak lagi percaya kepada kotak suara.

Dalam situasi seperti itu, apatisme publik justru menjadi keuntungan paling besar bagi kekuasaan.

Reformasi Kedua Membutuhkan Organisasi, Bukan Sekadar Tagar

Mengambil pelajaran dari Mesir, Occupy Wall Street di Amerika Serikat, Hong Kong, dan gerakan #EndSARS di Nigeria, Hatta menegaskan bahwa internet mampu memantik perlawanan, tetapi tidak otomatis memenangkan perubahan politik.

Gerakan besar tetap membutuhkan organisasi, koordinasi, kepemimpinan, strategi, serta agenda perubahan yang terukur.

Karena itu, menurut dia, Reformasi 1998 tidak bisa ditiru begitu saja dengan hanya menduduki kampus, turun ke jalan, membuat tagar, atau mengandalkan tokoh populer.

Gerakan masyarakat harus mampu menggabungkan kekuatan digital dengan organisasi nyata.

Percakapan di WhatsApp harus bisa berkembang menjadi konsolidasi, tagar harus diterjemahkan menjadi tuntutan, sedangkan viralitas harus menghasilkan tekanan politik yang berkelanjutan.

Hatta mengingatkan, Indonesia berisiko terus terjebak dalam siklus kemarahan yang berulang. Skandal muncul, masyarakat marah, media sosial ramai, pejabat memberikan bantahan, buzzer menyerang, demonstrasi berlangsung, kemudian isu bergeser dan persoalan kembali seperti semula.

“Indonesia hari ini adalah republik yang ramai. Semua orang bicara. Semua orang menilai. Semua orang curiga. Semua orang punya pendapat. Tetapi republik yang ramai tidak otomatis menjadi republik yang bergerak,” tulisnya.

Ia menegaskan, persoalan Indonesia bukan lagi apakah masyarakat masih memiliki keberanian untuk marah. Kemarahan itu sudah ada di mana-mana.

Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah apakah kemarahan tersebut masih bisa disatukan menjadi kekuatan perubahan.

Hatta menutup catatannya dengan sebuah peringatan: Indonesia bukan kekurangan kemarahan, tetapi kekurangan persatuan dalam kemarahan.

MoneyTalk, Jakarta – Waktu Sukarno-Hatta bersepakat dengan Jenderal Tojo pada 1942 untuk membantu Jepang dalam Perang Pasifik, bukan karena percaya janji Jepang akan memerdekakan Indonesia. Sama sekali tidak.

Yang Sukarno-Hatta yakin dan percaya adalah, negara Sakura ini cepat atau lambat akan kalah perang dalam menghadapi tentara sekutu. Maka itulah kedua peminpin nasional itu sepakat kolaborasi dengan Jepang.

Prabowo dan 7 negara Islam lainnya gabung dalam BoP bukan karena percaya sama Trump. Yang Prabowo percaya dan yakini adalah bahwa sekarang ini pilar-pilar tata dunia baru yang terbangun sejak akhir Perang Dunia II mulai rapuh dan mulai loncer sekrup sekrupnya dan engsel-engselnya. Terutama terkait Sistem Ekonomi dan Sistem Keuangan Global. Makanya bukan suatu kebetulan jika BoP dirilis saat pertemuan World Economic Forum di Davos, Swiss. Bukankah di sinilah pilar2 sistem ekonomi global dirancang? Berarti ini adalah penanda meski bukan pertanda.

Inilah yang dalam penglihatan geopolitik mantan presiden SBY situasi sekarang kok mirip mirip menjelang Perang Dunia I dan II. Jadi poin yang harus direspons bukan akan meletus PD III atau tidak. Melainkan merespons situasi jelang PD I dan PD II yang menurut saya sama gawatnya dengan meletusnya perang itu sendiri.

Sebab pemantik PD I maupun PD II kala itu meski tidak serupa tapi sama. Ketika pilar pilar tatanan dunia lama mulai lapuk dan jamuran, yang dikuti dengan konflik di antara negara negara besar sendiri, maka solusinya adalah dengan kekuatan senjata. Bukan lagi nyari solusi win win atau sama sama menang. Tapi menang menangan.

Dalam merespons konstelasi global yang naga naganya bakal tidak lagi sama seperti dulu lagi, para pemimpin tingkat nasional kita setelah era bung Karno dan pak Harto sayangnya cuma 3 yang secara serius melakukan telaah geopolitik: mendiang Gus Dur, SBY dan Prabowo.

Lantas apakah dengan itu Prabowo mampu membaca geopolitik internasional secara jitu sebagai dasar bergabung dengan BoP? Dalam permainan catur geopolitik, SBY maupun Prabowo bisa saja meleset dan salah hitung membaca dinamika permainan kekuatan dengan negara negara besar meski dalam membaca tren globalnya benar dan tepat.

Di sinilah kritik terhadap langkah strategis Prabowo dari seluruh pemangku kepentingan kebijakan luar negeri jadi penting. Hanya saja yang jadi basis kritik fari elemen-elemen mssyarakat maupun pemerintah yang sudah memutuskan gabung BoP harus satu frekwensi. Yaitu kesamaan cara pandang bahwa konstelasi global saat ini sudah tidak sama lagi seperti 50 tahun lalu. Sehingga menuntut respons melalui cara pandang baru dalam memandang potensi pergeseran kekuatan kekuatan global saat ini.

Dalam konsteks inilah, isu Kemerdekaan Paledtina dengan sendirinya merupakan salah satu isu dan masalah yang melekat dalam isu pergeseran global saat ini yang harus ditata ulang dalan rekonstruksi tatanan dunia baru mendatang.

Bukankah isu Palestina bermula saat Inggris menjanjikan zionisme Israel akan memberikan sebagian wilayah Palestina lewat Deklarasi Balfour pada saat Perang Dunia I 1917?. Bukankah berdirinya Israel 1948 atas dasar pembagian Palestina yangbtidak adil antara arab dan yahudi yang dimotori Inggris di PBB 1947 berlangsung saat berakhirnya Perang Dunia II?

Artinya, masalah Palestina yang runyam sampai sekarang sejatinya merupakan buah dari kesepakatan dan kongkalingkong antar negara-negara sesama Petang Dunia II. Palestina jadi obyek bagi bagi wilayah jajahan di kawasan Timur Tengah antara Inggris, Prancis, Italia dan Amerika Serikat. Baik di PD I maupun PD II.

Makanya menarik, terlepas BoP adalah prakarsa Trump, tapi Inggris, Prancis dan negara negara Uni Eropa dan NATO kok menolak ikutan. Sementara 8 negara Islam termasuk Indonesia, ikutan gabung. Bukankah ini sebuah anomali?

Nah ketika konstelasi global yang mulai kropos dan jamuran ini menjurus menuju konflik global yang bersifat ekstrem, maka persis langkah Sukarno-Hatta saat Jepang menduduki Indonesia pada 1942. Memutuskan kerja sama dengan Jepang. Bukan karena percaya Jepang. Tapi merebut sitiuasi vakuum atau the interim period saat itu tiba. The interim period must be mine.

Ketika tujuan strategis adalah merebut masa transisi agar ada di dalam genggaman kita, maka kita harus ada di dalam pagar. Bukan cuma penonton pasif yang ada di stadion.

Di sinilah BoP diyakini sebagai sekoci darurat agar saat konstelasi global nengarah ke penyelesaian ekstrem, Indonesia dan negara negara yang berkepentingan dengan kemerdekaan Palestina dan perjuangan aspirasi negara negara berkembang umumnya, berada di dalam pagar alih alih di luar. Sebab saat konflik global bersifat ekstrem dan menang menangan alih alih win win, biasanya ditandai oleh mandulnya Liga Bangsa Bangsa jelang meletusnya PD II. Yang pastinya akan ditandai pula oleh mandulnya Perserikatan Bangsa Bangsa yang dibentuk pada 1945 pasca Perang Dunia II, jika suasana global menjurus ke situasi menuju konflik global ala PD III.

Karenanya langkah diplomatik pemerintah harus dikawal dan diawasi dengan kritik yang konstruktif. Masalah yang patut disayangkan adalah, umumnya kritik terhadap langkah strategis Prabowo terkait bergabungnya Indonesia di BoP seakan masalah Palestina sesuatu yang berdiri sendiri. Padahal keberadaan Israel sebagai negara bangsa sebagai buah dari kesepakatan bagi bagi daerah jajahan antar negara besar yang kelak merupakan persekutuan AS-Inggris-Prancis dalam formasi NATO dan Uni Eropa.

Masalah Palestina harus diselesaikan dan dituntaskan di hulu penyebabnya,, bukan di hilir. Makanya konstelasi global yang mulai rapuh dan jamuran inilah, bagaimanapun jugq merupakan momentum.

Repotnya adalah, para pengeritik BoP bukan mengeritik efektivitas strateginya Prabowo. Melainkan masih dalam pola.pikir dan cara pandang yang melihat konstelasi global masih seperti 50 tahun lalu.

Atau jangan jangan, sejatinya memang masih menikmati zona aman buah dari tatanan dunia pasca perang dunia dan perang dingin.

Penulis : Hendrajit, pengkaji geopolitik dan wartawan freelance.

MoneyTalk, Jakarta – Di dalam politik luar negeri, arah sering kali lebih penting daripada tujuan. Dua tokoh besar dalam tradisi Nahdlatul Ulama Abdurrahman Wahid dan Yahya Cholil Staquf pernah membuka pintu hubungan dengan Israel. Namun meskipun gerakannya tampak serupa, orientasi politik yang menjadi landasan keduanya sangat berbeda. Perbedaan itu tidak hanya bersifat teknis, tetapi menyentuh akar etis, geopolitik, dan konsepsi moral tentang apa yang dimaksud “perdamaian”.

Adhie M. Massardi, juru bicara Gus Dur semasa menjadi presiden, memberikan keterangan penting: Gus Dur membangun hubungan dengan Israel melalui Shimon Peres, tokoh sentral Partai Buruh Israel—perumus dan pendukung utama two-state solution atau solusi dua negara. Sebaliknya, Yahya Staquf menjalin kedekatan dengan Benjamin Netanyahu, tokoh Likud yang menjadi simbol pendekatan hawkish: keras, teritorial, ekspansionis, dan secara substantif mempersulit jika bukan meniadakan kemungkinan negara Palestina yang berdaulat.

Bagi publik yang belum terbiasa membaca peta politik Israel, perbedaan keduanya mungkin tampak kabur. Bagaimanapun, keduanya “berhubungan dengan Israel”. Padahal, bagi siapapun yang memahami konflik Israel–Palestina, arah politik Peres dan Netanyahu adalah dua kutub yang saling bertentangan. Shimon Peres adalah simbol Merpati—the Dove—yang percaya perdamaian hanya mungkin jika Palestina memiliki negara merdeka. Sementara Netanyahu, walau secara retoris tidak menolak “solusi dua negara”, menetapkan syarat-syarat yang menjadikannya mustahil: Yerusalem harus sepenuhnya berada di bawah Israel; Israel berhak melakukan intervensi militer dan kepolisian di wilayah Palestina; dan entitas Palestina tidak boleh memiliki kontrol penuh atas perbatasan, ruang udara, maupun keamanan dalam negeri. Dengan syarat seperti itu, “negara Palestina” tidak lebih dari bantustan tanpa kedaulatan, tanpa martabat.

Dari sinilah garis pembeda itu dimulai. Gus Dur berdialog dengan seorang arsitek perdamaian, Yahya berdialog dengan seorang arsitek pendudukan permanen.

Pertanyaan yang muncul adalah sederhana tetapi penting:

Apakah “berhubungan dengan Israel” itu sama saja? Jawabnya tegas: tidak.

Gus Dur, Peres, dan Jalur Merpati 

Gus Dur memahami bahwa salah satu simpul konflik Palestina–Israel adalah absennya komunikasi politik. Bagi Gus Dur, membuka dialog meski dengan Israel bukan pengkhianatan, melainkan cara mengangkat isu Palestina ke forum yang lebih luas melalui jalur yang lebih halus. Gus Dur juga memosisikan dirinya bukan sebagai aktor negara, melainkan pemimpin moral dunia Islam yang dikenal moderat. Dengan Shimon Peres, Gus Dur melihat peluang: Peres memang salah satu sedikit politisi Zionis yang mengakui hak bangsa Palestina untuk memiliki negara merdeka, yang memperjuangkan Oslo Accord secara konsisten, dan yang sejak masa Yitzhak Rabin memandang perdamaian sebagai jalan menuju keamanan Israel.

Pendekatan ini sangat selaras dengan prinsip Gus Dur:

Bahwa kedamaian adalah jalan panjang yang dibangun melalui saling pengakuan, bukan melalui dominasi.

Gagasan dua negara memang mengalami stagnasi setelah pembunuhan Rabin, bangkitnya faksi kanan, dan menguatnya kelompok ultranationalist-settlers. Tetapi pada masa Gus Dur, dialog dengan Peres adalah simbol harapan, bukan penyerahan. Gus Dur percaya bahwa nilai kemanusiaan lebih tinggi daripada manuver kekuasaan.

Di bawah permukaan, pilihan Gus Dur untuk menggandeng “Merpati” adalah bagian dari strategi moral-politik: Indonesia sebagai negara muslim terbesar harus mendorong pihak yang menginginkan perdamaian, bukan yang menghalanginya.

Yahya Staquf, Netanyahu, dan Politik Sayap Elang 

Di sisi lain, langkah Yahya Staquf menjalin hubungan dengan Netanyahu mengirimkan sinyal berbeda. Netanyahu adalah representasi sayap “Elang”—the Hawks—yang selama dua dekade terakhir mendorong agresi, pendudukan, dan pembatasan hak-hak Palestina. Netanyahu tidak pernah benar-benar menolak solusi dua negara, tetapi ia menyusunnya dengan logika bait and switch: menampakkan persetujuan secara diplomatik sambil merusaknya secara struktural.

Persyaratan yang diajukannya membuat entitas Palestina mustahil menjadi negara berdaulat. Jerusalem harus utuh di bawah Israel. Iran harus dinetralisir. Hamas harus dilumpuhkan total. Palestina harus demiliterisasi sepenuhnya. Israel berhak memasuki kapan saja wilayah Palestina. Dan permukiman harus tetap dipertahankan.

Dalam kerangka seperti itu, “perdamaian” berarti penundukan total Palestina.

Maka ketika Yahya Staquf mendekat ke Netanyahu, ia sebenarnya mendekat kepada sebuah arus pemikiran yang secara global dipandang sebagai penghambat perdamaian. Bagi banyak kalangan, langkah ini tidak hanya politis tetapi juga normatif: ia berdampak pada posisi moral NU, organisasi Islam terbesar di dunia, yang selama puluhan tahun dikenal teguh menyuarakan solidaritas bagi Palestina.

Yang kemudian terjadi adalah implikasi simbolik: Yahya Staquf terlihat sebagai tokoh Islam yang bersedia terhubung dengan pemimpin politik yang dianggap bertanggung jawab atas pendudukan, perluasan permukiman, hingga kekerasan ekstrem di Gaza.

Karena itulah, perbedaan pendekatan Gus Dur dan Yahya bukan sekadar perbedaan tokoh, tetapi perbedaan kutub pemikiran dalam politik Israel.

Peter Berkowitz: Ideolog Liberal yang Membela Netanyahu 

Kontroversi Yahya Staquf meningkat ketika Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menghadirkan Peter Berkowitz dalam forum pelatihan kader tertinggi. Kehadiran Berkowitz tidak netral secara politik. Ia adalah salah satu akademisi konservatif-liberal dari AS yang secara terbuka membela kebijakan Netanyahu, terutama dengan argumen-argumen berikut:

1.⁠ ⁠Bahwa Israel adalah satu-satunya negara liberal di Timur Tengah.

Dalam logika Berkowitz, Israel memiliki prinsip rule of law, kebebasan individu, kebebasan pers, dan sistem politik yang stabil. Di sekelilingnya, negara-negara Arab dianggap belum memenuhi standar itu sehingga Israel perlu mempertahankan superioritas militernya.

2.⁠ ⁠Bahwa tindakan Israel di Gaza adalah bagian dari “hak membela diri” liberal.

Berkowitz menulis bahwa negara liberal punya kewajiban moral untuk mempertahankan warganya “dengan segala cara必要”, termasuk serangan besar terhadap wilayah musuh jika dianggap mengancam.

3.⁠ ⁠Bahwa solusi dua negara tidak realistis sebelum Palestina “bertransformasi menjadi masyarakat liberal”.

Ini secara tidak langsung menjadi pembenaran terhadap pendekatan Netanyahu yang menunda, mengulur, dan pada praktiknya membunuh realisasi negara Palestina.

4.⁠ ⁠Bahwa kritik internasional terhadap Israel adalah bias moral anti-liberal.

Berkowitz secara berkala menyatakan bahwa dunia “tidak memahami dilematis moral negara demokrasi yang dikelilingi ancaman”.

Pandangan seperti ini memang akademis, tetapi bukan tanpa bias ideologis. Ia menampilkan Israel sebagai pusat moral liberalisme dan Palestina sebagai “ketidaksiapan”. Inilah argumen klasik yang digunakan kelompok Elang untuk mempertahankan politik pendudukan.

Apakah pandangan Berkowitz ini sejalan dengan pandangan Aswaja?

Saya tidak ingin menjawab pertanyaan itu karena pengetahuan saya terbatas dalam hal itu. Tetapi jelas bahwa ia berada dalam orbit pemikiran politik yang bukan sekadar “sekutu Israel”, tetapi sekutu Netanyahu.

Mengapa Kehadiran Berkowitz Menjadi Kontroversi? 

Sebagai pengamat politik, seseorang dapat memiliki keterbukaan terhadap berbagai pandangan internasional. Namun mengundang tokoh yang secara eksplisit mendukung pendekatan paling militeristik Israel apalagi ketika Gaza sedang mengalami pembantaian masif jelas tidak sensitif terhadap aspirasi publik Indonesia, baik Muslim maupun non-Muslim, yang secara mayoritas mendukung perjuangan Palestina.

Di banyak negara, tokoh seperti Berkowitz tidak akan diundang ke pelatihan kader organisasi keagamaan terbesar. Jika mau mendengar pandangannya, publik dapat membacanya dengan mudah di media internasional. Tetapi memberikan panggung kehormatan justru melampaui batas kewajaran diplomasi kultural.

Karena itu, kontroversi ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab politik Yahya Staquf. Bukan karena ia berdialog dengan Israel Gus Dur pun pernah melakukannya tetapi karena ia memilih jalur Elang, jalur Netanyahu, dan kini jalur ideolog yang mengaburkan wajah kekerasan dengan istilah “liberalisme”.

Penutup: Menimbang Dua Jalan, Menimbang Dua Moralitas 

Gus Dur dan Yahya sama-sama membuka pintu ke Israel. Tetapi pintu yang mereka buka tidak menuju ruang yang sama. Gus Dur memasuki ruang yang dihuni harapan perdamaian. Yahya memasuki ruang yang dipenuhi retorika kekuatan. Gus Dur berbicara dengan Peres, Yahya berbicara dengan Netanyahu. Satu berada di sayap Merpati, satu berada di sayap Elang.

Di dunia yang sedang menyaksikan tragedi Gaza, perbedaan itu bukan soal teori. Ia adalah soal keberpihakan moral.

Dan publik berhak mengetahui bahwa dua langkah yang tampak serupa jelas tidak lahir dari arah yang sama.

Jika Gus Dur berjalan menuju perdamaian, kita belum tahu ke arah mana Yahya sedang melangkah. Yang kita tahu hanyalah ia memilih untuk berbicara dengan mereka yang mempersulit lahirnya Palestina—bukan yang memperjuangkannya.

Penulis : Radhar Tribaskoro

MoneyTalk, Jakarta – Pernyataan mengejutkan datang dari Juru Bicara Era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Adhie Massardi. Dalam program Hersubeno Point yang tayang Kamis (18/9/2025), Adhie mengungkap kembali sejarah kelam hubungan Polri dengan presiden ke-4 RI itu. Ia menyebut ada “DNA pengkhianatan” yang mengakar di tubuh kepolisian, merujuk pada konflik politik yang berujung pada pemakzulan Gus Dur tahun 2001.

Menurut Adhie, Gus Dur memiliki visi besar untuk memastikan demokrasi Indonesia berjalan sehat dan jauh dari intrik kekuasaan. “Dalam pikiran Gus Dur, ke depan Indonesia harus demokratis dan terbuka, sehingga sipil berpolitik di jalan demokrasi, sementara TNI di pertahanan dan Polri di keamanan,” tegasnya.

Adhie menjelaskan, salah satu langkah besar Gus Dur adalah mendepolitisasi TNI. Ia memutar jabatan Panglima TNI dari matra laut, darat, dan udara untuk mencegah munculnya jenderal yang bermanuver politik.

“Banyak yang tidak paham ketika Gus Dur mempertaruhkan kekuatan politiknya demi rotasi itu. Tujuannya jelas: tidak ada jenderal kasak-kusuk mendekati presiden demi jabatan,” kata Adhie.

Meski tanpa undang-undang khusus, Gus Dur ingin menciptakan konsensus yang menghormati mekanisme internal TNI. “Presiden nantinya hanya tanda tangan. Tidak ada privilege untuk memilih orang dekat,” tambahnya.

Upaya serupa, lanjut Adhie, juga sempat diusulkan untuk Polri. Ia mencontohkan sistem “wanjakti” (dewan jabatan dan kepangkatan tinggi) agar proses pemilihan Kapolri berjalan internal dan independen. “Presiden hanya melantik, tanpa lobi-lobi politik,” katanya.

Namun, idealisme itu berantakan ketika Kapolri Jenderal Surojo Bimantoro justru disebut bermanuver ke DPR. “Ketika kita mau mendepolitisasi, Bimantoro masuk ke Senayan minta perlindungan. Akhirnya Akbar Tandjung dan kawan-kawan mendukung, terjadilah Sidang Istimewa,” ujar Adhie.

Peristiwa itu, menurut Adhie, menjadi titik balik yang mengguncang kepemimpinan Gus Dur. “Dalam pandangan Gus Dur, Sidang Istimewa gara-gara Kapolri ini inkonstitusional. Untuk menghentikannya, Gus Dur keluarkan dekrit. Ajaibnya, agenda Sidang Istimewa langsung diganti dan akhirnya Gus Dur di-impeachment,” papar Adhie.

Ia menilai, bukannya berterima kasih, Polri justru mengkhianati Gus Dur. “Itu sebabnya saya katakan, sudah ada DNA pengkhianatan di Kepolisian,” tegasnya.

Adhie juga menyindir pemerintahan Joko Widodo yang dinilainya merusak sistem demokrasi yang coba ditata sejak era reformasi. “Di zaman Jokowi semua sistem berantakan karena hanya mengenal teman dekat. Mau angkat panglima, pilih orang Solo; mau pilih Kapolri, yang dikenal Kapolres,” katanya.

Adhie menegaskan, agar Indonesia benar-benar demokratis, reformasi Polri menjadi keharusan. “Polri harus direformasi, agar tidak lagi menjadi alat politik. Kita harus kembali ke cita-cita Gus Dur: mekanisme internal yang bersih, tanpa lobi, tanpa intrik,” pungkasnya.

MoneyTalk, Jakarta – Saat bertemu Ibu Meri Hoegeng, istri almarhum mantan Kepala Kepolisian /Kapolri Jenderal Hoegeng, kesan pertama saya adalah seorang perempuan dengan kemantapan sikap dan keramahan yang tulus. Senin, 23 Juni 2025 ini, genap sudah usianya satu abad, 100 tahun. Selain pencapaian usia yang istimewa, Ibu Meri Hoegeng adalah pribadi yang sungguh luar biasa.

Beberapa waktu lalu saat berkunjung ke rumahnya, Ibu Meri masih sangat terang dan fasih bercerita tentang pengalamannya dimasa lalu. Semua keingintahuan kami yang muda ini dijawab dengan jelas. Sikap caring dan nurturing seorang Ibu yang tidak pupus dalam derap waktu terlihat misalnya saat beliau memastikan bahwa kudapan yang dihidangkan sudah dimakan dan bertanya apakah dibutuhkan sesuatu lagi.

Ibu Meri Hoegeng sudah lebih dahulu melihat matahari dibanding sebagian besar dari kita. Dari gurat-gurat wajahnya tercermin perjuangan satu abad yang telah dilakoni dan sebagiannya bersama Pak Hoegeng. Ibu Meri lahir dimasa semangat kebangkitan nasional tengah bergolak di bumi Nusantara. Saat anak-anak bangsa dari berbagai suku bangsa bergerak bersama untuk bebas dari penjajahan dan mencapai Indonesia yang merdeka, bersatu dan bermartabat.

Sosok keluarga Pak Hoegeng dan Ibu Meri memberi harapan bahwa pemimpin jujur, berani dan berbudi luhur itu masih ada. Ibu Meri adalah bukti kekuatan seorang istri yang membuat suaminya tetap ajeg pada nilai-nilai kejujuran, kebaikan dan keberanian menegakkan kebenaran. Keluarga ini sudah berhasil lulus dari berbagai cobaan dan godaan duniawi. Mereka pantang menikmati sesuatu yang bukan haknya. Mereka dengan tegas menolak pemberian yang tidak jelas meskipun sedang berada dalam kesulitan. Jenderal Hoegeng dan keluarganya tidak tersilaukan gemerlap dunia meskipun kekuasaan berada di tangan. Dengan kuasa sebagai Kapolri di tangan, Jenderal Hoegeng bisa saja mengambil keuntungan untuk pribadi jika mau. Korupsi, kolusi dan manipulasi sangat mungkin untuk dilakukan. Tetapi Jenderal Hoegeng dan Ibu Meri bersepakat bahwa mereka akan tetap berada di jalan yang lurus.

Jenderal Hoegeng yang bernama lengkap Hoegeng Iman Santoso bahkan tidak pernah menggunakan nama belakangnya “Iman Santoso” karena merasa belum pantas menyandang nama tersebut sebelum bisa membuktikan keimanannya “Sentosa” sampai akhir hayat. Dan beliau berhasil! Di batu nisan Jenderal Hoegeng bertuliskan, “Alhamdulilah, telah kubuktikan bahwa imanku benar-benar Sentosa”.

Betapa luar biasa dan terberkatinya hidup almarhum Jenderal Hoegeng, Ibu Mery dan anak-anak mereka. Keluarga Pak Hoegeng dan Ibu Meri menguatkan keyakinan pribadi saya untuk selalu berusaha hidup dengan kejujuran, keluhuran martabat dan pengabdian tanpa lelah untuk kemanusiaan, peradaban, bangsa dan negara. Sekali berarti sesudah itu mati!

Berapa banyak tokoh dengan keteladanan semacam itu yang Indonesia miliki saat ini? Ada sesuatu yang menggelitik. Saat saya ke Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu, di ruangan-ruangan Polda Metro Jaya sampai tempat parkiran, terdapat poster Jenderal Hoegeng disertai kutipan agar polisi bersih. Saya bertanya-tanya, Jenderal Hoegeng menjadi polisi dan kemudian menjabat Kapolri antara tahun 1968-1971. Sudah lebih dari 50 tahun yang lalu! Mengapa poster-poster keteladanan yang dipasang di Polda Metro Jaya tentang polisi bersih hanya Jenderal Hoegeng? Bagaimana dengan tokoh-tokoh polisi lainnya? Teringat Almarhum Gus Dur pernah berkata bahwa hanya ada 3 polisi jujur di Indonesia, yaitu: polisi tidur, patung polisi dan Hoegeng. Benarkah demikian?

Penulis : Pande K. Trimayuni,Ketua FOKAL UI dan Sekjen Ikatan Cendekiawan Hindu Indonesia

MoneyTalk,Jakarta – Ketua MPR RI ke-15 sekaligus Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo kembali mendorong Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabumi Raka agar Presiden RI ke-2 H.M. Soeharto dan Presiden RI ke-4 K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mendapat gelar pahlawan nasional. Menjadikan Soeharto dan Gus Dur sebagai pahlawan nasional bukan hanya sekadar pengakuan atas jasa keduanya bagi bangsa dan negara, tetapi juga sebagai pelajaran bagi generasi mendatang. Tidak perlu ada lagi dendam sejarah yang diwariskan kepada anak-anak bangsa yang tidak pernah tahu dan terlibat pada berbagai peristiwa kelam di masa lalu. Hal tersebut sebagai tindak lanjut dari Keputusan Sidang Paripurna Akhir Masa Jabatan MPR RI periode 2019-2024 pada tanggal 25 September 2024,

“Peringatan Hari Pahlawan Nasional 10 November harus dijadikan momentum bagi negara untuk memberikan penghargaan gelar pahlawan bagi tokoh-tokoh bangsa yang telah berjasa besar. Penting diingat bahwa pemberian gelar pahlawan nasional bukanlah soal mengabaikan kesalahan masa lalu, melainkan tentang mengakui kontribusi yang telah dilakukan untuk kemajuan bangsa dan negara.

Dengan mempertimbangkan jasa serta sumbangsih yang telah diberikan Soeharto dan Gus Dur, kita seharusnya mampu menggali nilai-nilai kebangsaan yang mereka tunjukan. Keduanya, dengan cara mereka masing-masing, telah berkontribusi pada identitas Indonesia yang kompleks dan beragam,” ujar Bamsoet usai menerima Cucu Jenderal Besar Sudirman, Danang Priambodo Sudirman di Jakarta, Kamis (7/11/24).

Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 bidang Hukum & HAM ini menguraikan, Presiden RI ke-2 Soeharto yang menjabat sebagai presiden selama 32 tahun, memiliki peran penting dalam stabilitas politik dan ekonomi Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, bangsa Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, infrastruktur yang berkembang, peningkatan pendidikan, serta berhasil menjaga keutuhan wilayah dari berbagai ancaman separatisme. Soeharto pun dikenal sebagai Bapak Pembangunan.

“Meskipun ada kebijakannya yang sering kali dipertanyakan, namun dampak positif yang diciptakannya dalam pembangunan infrastruktur dan industri tidak dapat diabaikan. Karena itu, mengakui Soeharto sebagai pahlawan nasional dapat menjadi pengakuan terhadap keberhasilan dan dedikasinya dalam menjaga stabilitas nasional dan pembangunan ekonomi bangsa,” kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik dan Keamanan KADIN Indonesia ini memaparkan, Presiden RI ke-4 Gus Dur dikenal sebagai tokoh pluralisme dan demokrasi. Keberaniannya dalam mengangkat isu-isu hak asasi manusia, toleransi, dan keadilan sosial sangat penting dalam membangun fondasi demokrasi di Indonesia.

Gus Dur juga memperjuangkan hak-hak minoritas dan menegakan prinsip kebebasan beragama. Perjuangannya untuk membela kelompok-kelompok yang terpinggirkan menjadikan Gus Dur sosok yang patut dihormati dan diapresiasi.

“Gus Dur sendiri dikenal sebagai Bapak Pluralisme karena komitmennya terhadap keragaman dan kebebasan beragama di Indonesia. Pemberian gelar pahlawan nasional kepada Gus Dur adalah wujud pengakuan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang ia perjuangkan,” pungkas Bamsoet.

MoneyTalk, Jakarta – Dalam sebuah wawancara yang diadakan oleh Mimbar Bebas dan ditayangkan melalui kanal YouTube pada Selasa, 10 September 2024, aktivis senior Dr. Sri Bintang Pamungkas dengan tegas menyatakan bahwa Megawati Soekarnoputri harus bertanggung jawab atas berbagai kerusakan di Indonesia.

(lebih…)

MoneyTalk, Jakarta – Dikutip dari Kanal YouTube ILCpada Sabtu (07/09), Pengamat politik Universitas Nasional, Selamat Ginting, memberikan pandangannya terkait isu kemungkinan Anies Baswedan membentuk partai politik baru setelah berbagai kontroversi dan dugaan penjegalan yang menimpanya diri Anies sebagai calon presiden.

Dalam diskusi yang ditayangkan di kanal YouTube Indonesia Lawyers Club (ILC), Ginting menilai langkah tersebut akan berat dan berujung sia-sia bagi Anies.

Meski Anies Baswedan dianggap sebagai tokoh yang terzolimi oleh sistem politik, membentuk partai baru akan dianggap sebagai langkah pragmatis.

Membentuk partai politik bukan perkara mudah, Dan Mengumpulkan massa, dukungan, dan membangun infrastruktur partai dari nol adalah tantangan besar, apalagi di tengah situasi politik yang sudah sangat terpolarisasi, tegas Ginting

Politik di Indonesia saat ini didominasi oleh kepentingan-kepentingan global dan oligarki yang menyusup ke dalam partai-partai politik. Hal ini membuat partai politik di Indonesia menjadi instrumen kekuasaan yang sering kali diperdagangkan.

Kalau partai baru dibuat, akan ada tantangan besar dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan, bahkan bisa jadi partai tersebut akan dijual kepada yang mau menggunakan, ujar Ginting.

Ginting juga menyoroti kemungkinan adanya kesulitan dari Kementerian Hukum dan HAM dalam memberikan izin pendirian partai baru, apalagi jika melihat konteks politik saat ini.

Atau Mengambil alih partai yang sudah ada pun bukan langkah mudah. “Untuk bisa masuk ke Senayan, butuh 40 kursi. Dalam kondisi sekarang, meraih partai-partai politik di parlemen itu sangat sulit,” jelasnya.

Lebih lanjut, Ginting menyinggung soal Prabowo Subianto yang di Kongres Nasdem sempat bercanda mengenai kemungkinan adanya kolaborasi atau bahkan kompetisi antar partai. “Partai politik di Indonesia saat ini seolah menjadi perahu yang diperebutkan; apakah Anda mau naik, dan kalau mau, berapa biayanya?” tambahnya dengan nada kritis.

Menurut Ginting, dengan dinamika politik yang ada, fokus Anies sebaiknya bukan pada membentuk partai baru, tetapi lebih pada memperkuat peran sebagai pejuang demokrasi. “Anies lebih baik mempromosikan nilai-nilai demokrasi, mendorong partisipasi aktif masyarakat, dan menjadi pemantau pemilu agar berlangsung transparan, adil, dan bebas.

Seperti Gus Dur yang berjuang demi demokrasi tanpa harus mendirikan partai politik baru setelah keluar dari kekuasaan.”

Namun, jika Anies masih memiliki ambisi politik, maka ia harus siap menghadapi berbagai ujian dan serangan pribadi, mulai dari keluarganya, ijazahnya, hingga kepribadiannya.

Apakah dia sanggup dikuliti habis-habisan oleh lawan politiknya? Apakah dia siap menghadapi fitnah-fitnah yang pasti akan datang ? tanya Ginting mengakhiri pandangannya.

Pernyataan Selamat Ginting ini memperlihatkan betapa kompleks dan penuh tantangan dunia politik Indonesia saat ini. Dalam konteks ini, langkah Anies Baswedan, apakah akan membuat partai baru atau menjadi pejuang demokrasi independen, akan sangat menentukan masa depan karier politiknya dan dinamika politik nasional ke depan.(c@kra)

MoneyTalk,Jakarta – Berbagai pihak seperti mantan Menkumham, Hamid Awaluddin, Kamrussamad, DPR Gerindra dan Arteria Dahlan, DPR PDIP, memberikan pernyataan ada keterlibatan Prabowo dalam pembatalan RUU Pilkada tiga hari lalu. Pembatalan ini tentunya suatu titik balik di mana biasanya produk RUU apapun yang digodok di DPR, yang mengalami demo penentangan besar-besaran, tetap diloloskan. Antara lain RUU Omnibuslaw, RUU KUHP dan Revisi UU KPK beberapa tahun kebelakang.

Titik balik ini juga sekaligus menunjukkan Jokowi telah menjadi bebek lumpuh. Omongan Bahlil Lahadalia, yang ditafsirkan banyak pihak, bahwa Jokowi adalah Raja Jawa, yang bengis, dan jangan dilawan, telah dijawab dengan gagalnya RUU Pilkada itu. Prabowo tidak setuju. Sebab, sejatinya RUU Pilkada itu untuk menolak keputusan Mahkamah Konstitusi 70 yang membuat Kaesang, anak Jokowi, gagal maju jadi Cawagub di Jakarta maupun Cagub di Jawa Tengah. Kekuatan rakyat, khususnya mahasiswa, pastinya sulit berhasil, jika perpecahan antara Prabowo, presiden terpilih, dengan Jokowi tidak terjadi.

Auman Prabowo

Bak macan ganas, Prabowo beberapa hari ini telah mengaum kencang dan menggelegar. Di acara wisuda Universitas Pertahanan, Prabowo menegaskan prinsip-prinsip bernegara, yakni 1) negara akan maju dan besar jika sains dan teknologi dikuasai. 2) negara tidak ada gunanya masuk level G20, kalau rakyatnya masih miskin dan susah makan. Keesokan harinya, kemarin di acara PAN, Prabowo mengemukakan setidaknya 3 hal penting, yakni 1. Jangan haus kekuasaan. Menurutnya situasi saat ini kekuasaan sudah menjadi kejahatan. Karena kekuasaan diperoleh dengan kasar dan kejam, bahkan menggerakkan intelijen menghancurkan lawan politik. Prabowo kecewa dan marah dirinya sendiri masih diinteli. 2. Saatnya bekerja, bukan omon2. Prabowo meminta saatnya terjun ke aksi, mengurusi rakyat. Jangan seperti intelektual yang kebanyakan podcast, merasa lebih pintar dari dirinya. 3. Prabowo mengungkapkan hubungan dia dengan Jokowi tidak ada yang retak.

Auman Prabowo ini multi tafsir, karena Prabowo tidak menjelaskan siapa yang menginteli dia? Siapa yang haus kekuasaan? Kenapa Prabowo perlu menjelaskan hubungan dia dan Jokowi yang diperkirakan retak?

Dalam tafsir kekinian, tentu saja yang mampu menginteli Prabowo adalah kekuatan dan kekuasaan yang setara dengannya. Dan itu hanya mungkin kelompok yang ingin memastikan bahwa ada Raja Jawa yang bengis dan kuat. Sedangkan kelompok Megawati dan kelompok Anies Baswedan, misalnya, sudah bukan kekuatan utama lagi di dalam konstalasi nasional.

Lalu siapa yang haus kekuasaan? Yang haus kekuasaan dalam tafsir publik adalah seseorang yang membangun politik dinasti dan berpikir dirinya adalah raja. Dalam sejarah demokrasi sebelum Jokowi, baik Habibie, Gus Dur, Megawati dan SBY tidak sedikitpun berpikir memperpanjang jabatan presiden. Sebaliknya Jokowi sejak awal berpikir memperpanjang kekuasaan sampai 3 periode dan bahkan ingin menjadikan anak-anak, menantu, asik, sespri dan lainnya masuk dalam permainan kekuasaan.

Prabowo ingin kekuasaan itu dimintakan kepada rakyat, bukan sebuah persekongkolan politik elit yang mendikte.

Selanjutnya soal hubungan Prabowo dan Jokowi yang diisukan retak saat ini, dan dibantah Prabowo, tentu saja disesuaikan dengan tafsir objektif. Rakyat sudah faham bahwa Jokowi gagal dan atau digagalkan dalam memastikan Kaesang sebagai pimpinan daerah Jakarta maupun Jateng. Sebelumnya pula, dengan merusak konstitusi dan mengendalikan elit, Jokowi berhasil menempatkan anaknya Gibran masuk menjadi Wapres dan menantunya Bobby Nasution, masuk bursa Gubernur Sumut. Namun, ketika pola yang sama akan diulangi untuk meloloskan Kaesang, rakyat marah, sangat marah dan jijik (seperti trending topik menantu Jokowi yang hamil itu bau ketiak) dan akhirnya Prabowo mengaum, marah. Akhirnya Jokowi terdiam, seperti bebek lumpuh.

Tafsir Prabowo retak dengan Jokowi adalah hak penafsir, jika seseorang penafsir itu mempunyai kapasitas intelektual yang handal, misalnya Rocky Gerung yang setiap hari podcast. Baik tafsir itu disampaikan melalui tulisan, maupun melalui omon2 di podcast. Tentu melihat keretakan Prabowo dengan Jokowi dapat dianalisis pula secara objektif, antara lain: 1) Jokowi ditenggarai telah menyingkirkan kelompok Aburizal Bakrie dari Golkar. Padahal hubungan dan persekutuan Prabowo dan Abu Rizal telah terjalin hampir 50 tahun. 2) Jokowi tidak puas dari bukan siapa-siapa telah berhasil memaksakan anaknya yang bocil jadi wapres. Mau tambah lagi dengan rekayasa untuk Kaesang. Padahal konsep Prabowo kekuasaan itu bukan pewarisan, melainkan penghambaan keharibaan rakyat. 3. Secara karakter berbeda pula, Prabowo tergembleng sebagai patriotik, sedangkan Jokowi tak jelas, bahkan perusak bangsa. Jadi analisa kepentingan dan karakteristik keduanya berbeda 180 derajat. Pastinya retak. Lalu kenapa Prabowo harus membantah? Dalam politik hal itu biasa untuk mengendalikan stabilitas politik elit.

Selanjutnya, auman Prabowo terbaru ini menjadi sebuah peringatan bagi kekuasaan elit yang ada, jangan lagi kekuasaan dijadikan kepentingan pribadi an sich. Merampok semua kekayaan alam. Kekuasaan menurutnya harus diabdikan buat rakyat miskin. Dan Indonesia harus menjadi negara besar yang sesungguhnya.

Penutup

Auman Prabowo yang bak macan ganas telah menyentak kita beberapa hari terakhir ini. Prabowo telah menyelamatkan bangsa dari kemungkinan chaos pada gerakan mahasiswa dan buruh diberbagai kota kemarin lalu. Prabowo Subianto bahkan takut jika gerakan sebesar itu dimanfaatkan kekuatan asing yang tidak ingin stabilitas tercapai.

Dalam masa dua bulan kurang menjelang pemerintah Prabowo, sebaiknya Jokowi dan antek-anteknya sadar dan insyaf. Sebab, tidak boleh ada “dua matahari” lagi. Sudah saatnya Jokowi berkemas-kemas pindah ke Solo. Dan Prabowo Subianto harus disambut rakyat dengan gembira.