7 November 2026

Hadi Mulyadi

Jakarta – Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor dan Hadi Mulyadi, memaparkan pemahaman strategis mereka terkait ketahanan pangan dalam debat ketiga Pilkada Kaltim yang berlangsung di Jakarta pada Jumat (22/11/2024).

Dalam sesi tersebut, keduanya memberikan penjelasan komprehensif mengenai konsep ketahanan pangan dan perbedaannya dengan kedaulatan pangan.

Pada kesempatan tersebut, Isran Noor menekankan bahwa ketahanan pangan tidak selalu berfokus pada produksi lokal, tetapi lebih kepada pengelolaan yang memastikan ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat.

“Terkait dengan persoalan mengenai ketahanan pangan beda dengan kedaulatan pangan. Beda,” ujar Isran Noor di hadapan lawannya, Rudy Mas’ud-Seno Aji.

“Kalau ketahanan pangan yang dimaksud adalah bagaimana manajemen pangan, tidak mesti harus diproduksi lokal. Tidak. Yang penting bahan pangan tersedia, terjangkau oleh masyarakat. Mau dari mana itu merupakan manajemen yang dibuat oleh pemerintah dan mengendalikan harga untuk tidak terjadi inflasi,” paparnya.

Isran juga menambahkan bahwa selama lima tahun terakhir, inflasi di Kalimantan Timur berhasil dikendalikan dengan baik, bahkan mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat atas pencapaian tersebut.

Melengkapi penjelasan Isran Noor, Hadi Mulyadi menguraikan tiga komponen utama dari ketahanan pangan: ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan keamanan pangan. Ia memberikan contoh global untuk memperjelas konsep ini.

“Jadi kita tidak harus berpikir harus menyediakan padi di lokal. Singapura misalkan, dia tidak punya sawah tapi dia bisa membeli, itulah yang disebut ketahanan pangan,” jelas Hadi.

Ia lalu mengungkapkan strategi Kalimantan Timur dalam menjamin ketahanan pangan, yakni melalui kerja sama lintas daerah.

“Makanya, kita bekerja sama dengan Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Jawa Timur. Sehingga padi dari Sulawesi Selatan kita beli, bagian dari ketahanan pangan berdasarkan ketahanan pangan menurut UNESCO,” tambah Hadi.

Penjelasan Isran-Hadi ini mencerminkan pengalaman mereka dalam menjaga stabilitas pangan di Kalimantan Timur selama periode kepemimpinan sebelumnya. Dengan pendekatan manajemen yang terukur dan kolaborasi strategis antarwilayah, mereka berhasil memastikan kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi tanpa harus bergantung sepenuhnya pada produksi lokal.

Komitmen Isran-Hadi dalam memahami dan mengimplementasikan konsep ketahanan pangan menunjukkan kesiapan mereka untuk melanjutkan pembangunan Kalimantan Timur dengan pendekatan yang berbasis data dan praktik global.

Jakarta – Debat Pemilihan Gubernur Kalimantan Timur (Pilgub Kaltim) berlangsung sengit pada sesi kedua, khususnya saat membahas isu pengelolaan sampah. Pasangan calon nomor urut 02, Rudy Mas’ud dan Seno Aji, memaparkan rencana mereka terkait solusi pengelolaan sampah di Kalimantan Timur jika terpilih memimpin.

Namun, rencana yang mereka paparkan ternyata telah dijalankan oleh pasangan Isran Noor dan Hadi Mulyadi selama periode kepemimpinan mereka pada 2018-2023.

“Kayaknya konsepnya sudah kami siapkan,” ujar Isran Noor dalam menanggapi paparan Rudy-Seno.

“Apa yang bapak sampaikan sudah kami lakukan lima tahun ke belakang,” tambah Hadi Mulyadi, menegaskan bahwa program terkait sampah bukanlah hal baru di Kalimantan Timur.

Hadi Mulyadi memberikan penjelasan lebih lanjut bahwa pengelolaan sampah bukan hanya soal teknis pengawasan dan manajemen, tetapi juga terkait aspek budaya. Ia menekankan pentingnya membangun kesadaran masyarakat sejak dini untuk mengubah pola pikir dan kebiasaan dalam menangani sampah.

“Persoalan sampah ini adalah persoalan budaya. Budaya dari rumah tangga, budaya di sekolah. Saya telah menerapkan itu di sekolah-sekolah yang saya dirikan, saya ingatkan untuk memilah sampah, membuang sampah,” jelas Hadi Mulyadi pada Jumat (23/11/2024).

Menurutnya, pendekatan berbasis budaya dapat memberikan dampak lebih luas dan berkelanjutan dibanding sekadar pengelolaan teknis.

Hadi juga memaparkan langkah-langkah konkret yang telah dilakukan selama periode kepemimpinan mereka. Salah satunya adalah koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan sistem pengelolaan sampah berjalan dengan baik.

“Dan saya sudah beberapa kali berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan sampah bisa dikendalikan dengan baik, termasuk menjadikan sampah sebagai pupuk dan energi,” ungkapnya.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pasangan Isran-Hadi telah memiliki pengalaman dan langkah nyata dalam menangani persoalan sampah di Kalimantan Timur. Selain itu, pendekatan mereka yang mengintegrasikan budaya dan inovasi pengelolaan sampah seperti konversi menjadi pupuk dan energi terbarukan juga menjadi nilai tambah dalam keberlanjutan pembangunan provinsi tersebut.

Dengan pengalaman dan rekam jejak yang sudah terbukti, Isran Noor dan Hadi Mulyadi menegaskan kesiapan mereka untuk melanjutkan pembangunan Kalimantan Timur, termasuk dalam menghadapi tantangan terkait pengelolaan sampah yang lebih inovatif dan berkelanjutan.

Samarinda – Isran Noor dan Hadi Mulyadi, selama masa kepemimpinannya di Kalimantan Timur, telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan penyerapan tenaga kerja menjadi salah satu capaian signifikan yang mencerminkan keberhasilan strategi pembangunan mereka di provinsi ini.

Menurut data yang dirilis oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kalimantan Timur, selama periode kepemimpinan Isran Noor dari 2018 hingga 2023, sebanyak 252.783 tenaga kerja berhasil terserap di berbagai sektor.

Pencapaian ini memberikan dampak positif dalam menurunkan tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

“Angka ini melampaui target awal yang ditetapkan, yaitu 250.000 tenaga kerja,” kata Ketua Tim Pemenangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor-Hadi Mulyadi, Iswan Priady.

Lebih lanjut Iswan Priady menjelaskan bahwa sejak Isran Noor menjabat sebagai Gubernur, program-program strategis di sektor ketenagakerjaan mulai membuahkan hasil.

Sebab penyerapan tenaga kerja meningkat pesat di berbagai sektor seperti sektor perkebunan, peternakan, perikanan, pertanian, perindustrian, dan melalui program-program Dinas Tenaga Kerja.

“Capaian ini menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil mampu memberikan ketahanan dan adaptabilitas ekonomi Kalimantan Timur di tengah kondisi yang sulit, seperti pandemi Covid-19,” jelas Iswan Priady.

Menurutnya, keberhasilan ini tidak terlepas dari berbagai kebijakan pro-rakyat yang dilaksanakan Isran Noor dan Hadi Mulyadi. Pengembangan sektor-sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, dan industri telah menciptakan peluang kerja yang berkelanjutan.

Selain itu, kolaborasi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan pelatihan keterampilan tenaga kerja lokal turut berkontribusi pada penyerapan yang lebih optimal.

Program pelatihan vokasi dan upaya peningkatan keterampilan kerja menjadi bagian integral dari strategi ini, memberikan tenaga kerja di Kalimantan Timur keunggulan kompetitif untuk bersaing di pasar tenaga kerja yang semakin dinamis.

“Ke depan, komitmen Isran Noor dan Hadi Mulyadi dalam menciptakan lapangan kerja tetap menjadi prioritas,” tegas Iswan Priady.

Dengan fokus pada diversifikasi ekonomi dan pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan, Kalimantan Timur diharapkan terus berkembang, membuka lebih banyak peluang bagi masyarakatnya.

“Hasil ini membuktikan bahwa kepemimpinan yang berorientasi pada hasil nyata dapat membawa perubahan positif bagi provinsi dan warganya,” pungkas Iswan Priady.

Jakarta – Tim hukum pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor dan Hadi Mulyadi, menyampaikan kritik keras terhadap penyelenggaraan debat publik kedua yang diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kalimantan Timur.

Wakil Ketua Bidang Hukum Tim Pemenangan Isran-Hadi, Roy Hendrayanto, mengungkapkan sejumlah keberatan yang mencuat terkait tata kelola debat yang digelar di studio CNN Indonesia pada Minggu (3/10/2024).

Menurut Roy, terdapat indikasi ketidakadilan dalam penyusunan pertanyaan oleh panelis. Setidaknya tiga pertanyaan dalam debat dinilai bersifat menyudutkan pasangan Isran-Hadi.

Ia juga mengungkapkan kecurigaan bahwa jawaban yang disampaikan oleh pasangan calon lawan, Rudy Mas’ud dan Seno Aji, tampaknya telah dipersiapkan sebelumnya.

“Ini menimbulkan pertanyaan besar, apakah ada kebocoran informasi yang menguntungkan salah satu pasangan calon,” ujar Roy, menyoroti kemungkinan ketidaknetralan dalam pelaksanaan debat.

Selain itu, tim hukum Isran-Hadi juga menyoroti pelanggaran tata tertib debat yang disusun oleh KPUD Kaltim. Menurut mereka, tata tertib ini melanggar Peraturan KPU (PKPU) No. 1363/2024 dan PKPU No. 13/2024, yang dengan jelas menyatakan bahwa debat seharusnya dilakukan antara pasangan calon sebagai satu paket, bukan dengan format yang memisahkan calon gubernur dan calon wakil gubernur secara individu.

Tim hukum Isran-Hadi menyatakan bahwa mereka telah menyampaikan protes kepada ketua dan anggota KPUD Kaltim terkait hal ini sebelum debat dimulai, namun keberatan tersebut diabaikan.

Melihat sejumlah kejanggalan ini, tim hukum Isran-Hadi mempertimbangkan untuk membuat laporan resmi ke Dewan Kehormatan KPU.

Roy Hendrayanto menegaskan bahwa pihaknya akan mendesak Dewan Kehormatan KPU untuk debat ketiga nanti meninjau ulang proses debat dan memastikan bahwa semua panelis debat kedua digerjentikan dan diganti dengan panelis baru.

“Kami menginginkan panelis yang lebih kredibel, netral, dan tidak berpihak,” kata Roy.

Tim hukum juga meminta KPUD Kalimantan Timur untuk memastikan bahwa kebocoran informasi tidak terjadi lagi di masa mendatang. Mereka mendesak KPUD agar menjalankan tugasnya secara transparan dan mematuhi regulasi yang telah ditetapkan oleh PKPU.

“KPUD tidak boleh seenaknya membuat aturan yang bertentangan dengan ketentuan perundangan yang berlaku,” tegas Roy.

Kritik ini menyoroti pentingnya integritas dalam pelaksanaan debat publik, yang seharusnya menjadi ajang bagi para calon untuk memaparkan program dan visi mereka secara adil.

Tim Isran-Hadi menuntut transparansi dan profesionalisme dalam penyelenggaraan debat berikutnya agar dapat memberikan kesempatan yang sama bagi semua pasangan calon.

Dengan serangkaian keberatan ini, isu tata kelola debat menjadi sorotan, menimbulkan perdebatan lebih luas tentang bagaimana memastikan pemilihan yang adil dan transparan di Kalimantan Timur.

Tim Isran-Hadi berharap bahwa langkah mereka dapat mendorong peningkatan kualitas pelaksanaan debat di masa mendatang, demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.

Jakarta – Dalam debat publik kedua yang digelar di studio CNN Indonesia pada Minggu (3/10/2024), Hadi Mulyadi, Calon Wakil Gubernur Kalimantan Timur, menyoroti pentingnya prinsip-prinsip dasar dalam tata kelola pemerintahan.

“Terkait dengan tata kelola pemerintahan, faktornya di antaranya adalah transparansi, akuntabilitas, eksistensi dan inovasi, kepemimpinan dan integritas, hukum dan keadilan,” ujarnya.

Pernyataan ini menegaskan bahwa pemerintahan yang baik harus mampu memenuhi semua aspek tersebut demi kesejahteraan masyarakat.

Namun, Hadi Mulyadi juga mengingatkan publik akan berbagai persoalan yang pernah mencoreng prinsip-prinsip tata kelola yang baik di Kaltim.

Salah satu kasus yang ia ungkap adalah peristiwa pada 2019, saat Makmur HAPK, mantan Bupati Berau, meskipun berhasil meraih suara sebanyak 38.211, tetap dilengserkan oleh partainya sendiri, Golkar. Ia digantikan oleh Hasanuddin Mas’ud, yang tak lain adalah saudara dari Calon Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud.

“Karena pembahasan kita tentang tata kelola pemerintahan, saya memberikan fakta,” tegas Hadi.

Hal serupa juga terjadi di tahun 2024. Abdulloh, seorang kader senior Golkar dengan pengalaman lebih dari dua dekade, menghadapi ketidakadilan meskipun meraih suara terbanyak dalam pemilihan legislatif 2024.

Abdulloh mengumpulkan 48.180 suara, jumlah yang jauh melebihi perolehan Hasanuddin Mas’ud, yang hanya memperoleh 42.885 suara. Namun, posisi Ketua DPRD Kaltim justru diberikan kepada Hasanuddin Mas’ud. Kejadian ini sekali lagi menunjukkan adanya keberpihakan yang mencolok.

Isu semacam ini, menurut Hadi Mulyadi, menjadi tantangan besar dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan di Kalimantan Timur. Keberpihakan ini tentu mencederai prinsip keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang seharusnya mengedepankan integritas.

Pernyataan Hadi Mulyadi memperlihatkan bahwa tata kelola pemerintahan di Kalimantan Timur masih membutuhkan perbaikan, terutama dalam hal keadilan dan netralitas.

Transparansi, akuntabilitas, dan integritas harus terus diperjuangkan untuk mewujudkan pemerintahan yang benar-benar berpihak kepada rakyat, bukan kepada kelompok tertentu.

Debat ini menjadi momen penting bagi masyarakat untuk merenungkan kualitas kepemimpinan yang dibutuhkan guna menciptakan pemerintahan yang lebih baik, adil, dan transparan di masa depan.

Samarinda – Kandidat petahana Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor, menegaskan bahwa selama kepemimpinannya, pencapaian Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah melampaui target yang ditetapkan.

Pernyataan ini disampaikan dalam debat Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kalimantan Timur 2024 yang berlangsung di Plenary Hall, GOR Kadrie Oening Sempaja, Samarinda, Rabu (23/10/2024), sebagai tanggapan atas kritik calon gubernur Rudy Mas’ud terkait pengelolaan anggaran.

Rudy Mas’ud sebelumnya mengungkapkan bahwa APBD Kalimantan Timur yang mencapai puluhan miliar rupiah tidak dikelola dengan maksimal karena adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp2 triliun.

Namun, Isran Noor dengan tegas menyampaikan bahwa SiLPA tersebut tidak menunjukkan ketidakmampuan, melainkan merupakan hasil dari pengelolaan yang hati-hati dan transparan.

“Mending SiLPA daripada dikorupsi,” ujar Isran Noor. Menurutnya, dalam pengelolaan anggaran publik, transparansi dan akuntabilitas adalah hal utama yang harus dijunjung tinggi.

Isran menjelaskan bahwa dana publik harus digunakan secara efektif dan efisien untuk kepentingan masyarakat, dan sisa anggaran lebih baik daripada terjadi penyimpangan atau korupsi.

Isran juga menekankan bahwa tingginya angka pengangguran di Kalimantan Timur, yang disebut-sebut dalam kritik Rudy, perlu dipahami dalam konteks migrasi besar-besaran yang terjadi sejak pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dimulai.

“Sejak pembangunan IKN, migrasi besar-besaran terjadi. Sebenarnya, hal itu yang mengakibatkan angka pengangguran di Kaltim tinggi, karena banyak yang datang ke sini mencari kerja,” jelasnya.

Meski ada tantangan dari arus pendatang baru, Isran Noor tetap yakin bahwa pencapaian selama lima tahun kepemimpinannya menunjukkan keberhasilan.

Ia menegaskan bahwa program-program pembangunan yang dijalankan di Kalimantan Timur telah memberikan dampak positif bagi masyarakat, termasuk dalam hal penciptaan lapangan kerja dan peningkatan infrastruktur.

Klaim keberhasilan ini semakin menguatkan posisi Isran Noor dalam Pilgub Kaltim 2024, dengan membawa visi keberlanjutan dan pembangunan yang tetap mengedepankan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas anggaran.

Samarinda – Dalam debat Pemilihan Gubernur Kalimantan Timur (Pilgub Kaltim) 2024 yang berlangsung di Plenary Hall, GOR Kadrie Oening Sempaja, Samarinda, Isran Noor mengangkat isu korupsi sebagai salah satu hambatan besar dalam pembangunan bangsa.

Gubernur petahana ini secara tegas menyatakan bahwa Indonesia sebenarnya memiliki potensi besar untuk menjadi negara maju, namun masih terhambat oleh praktik korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, termasuk di kalangan keluarga-keluarga yang memiliki kuasa.

“Kalau yang menjadi masalah anggaran, banyak, tapi dikorupsi. Sebenarnya bangsa ini sudah maju, tapi banyak koruptor-koruptor,” ujar Isran Noor dalam debat tersebut.

Pernyataan ini menyoroti kenyataan pahit yang dihadapi Indonesia, di mana anggaran negara yang besar kerap kali tidak sampai ke masyarakat karena praktik korupsi yang merajalela. Isran menyebutkan bahwa keluarga juga sering terlibat dalam skandal korupsi, menyinggung adanya praktik nepotisme dan dinasti politik yang semakin memperburuk kondisi pemerintahan di berbagai wilayah.

“Banyak keluarga yang korupsi. Masalahnya disitu,” kata Isran Noor.

Korupsi memang menjadi momok yang terus menghantui pembangunan, bahkan di tingkat daerah. Kalimantan Timur sendiri, sebagai provinsi yang memiliki anggaran besar, juga tidak luput dari ancaman ini.

Namun, Isran Noor menekankan bahwa selama lima tahun kepemimpinannya, tidak ada dana yang diselewengkan.

“Kalimantan Timur punya anggaran yang besar. Sekarang selama lima tahun tidak ada dana yang kami korupsi,” tegas Isran, menunjukkan komitmennya terhadap transparansi dan integritas pemerintahan.

Isran Noor secara tidak langsung menyindir rivalnya, Rudy Mas’ud, yang berasal dari keluarga Mas’ud, salah satu dinasti politik yang berpengaruh di Kalimantan Timur. Dinasti politik ini menjadi sorotan setelah Abdul Gafur Mas’ud (AGM), mantan Bupati Penajam Paser Utara (PPU) dan saudara dari Rudy Mas’ud, dinyatakan bersalah atas kasus korupsi dan divonis penjara.

Sindiran ini memperkuat pesan Isran Noor mengenai bahaya dinasti politik dan korupsi keluarga yang dapat menghambat kemajuan daerah.

Dengan menekankan pentingnya integritas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran, Isran Noor berharap dapat terus menjaga pemerintahan Kalimantan Timur yang bersih dari korupsi, serta memastikan bahwa pembangunan dan kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.

Samarinda – Debat Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kalimantan Timur 2024 yang berlangsung di Plenary Hall, GOR Kadrie Oening Sempaja, Samarinda, menjadi momen menarik ketika Gubernur petahana, Isran Noor, memberikan klarifikasi sekaligus sindiran kepada calon gubernur, Rudy Mas’ud.

Dalam sesi debat tersebut, Rudy Mas’ud mengeluarkan pernyataan bahwa Kalimantan Timur memiliki 10 kecamatan. Isran Noor segera mengoreksi pernyataan tersebut dengan menegaskan bahwa Kaltim bukan memiliki 10 kecamatan, melainkan 10 kabupaten/kota.

“Mau jadi gubernur kah?” ujar Isran Noor, mempertanyakan ketepatan informasi yang dimiliki oleh Rudy Mas’ud, Rabu (23/10/2024).

Pernyataan Isran ini tidak hanya meluruskan informasi yang keliru tetapi juga mengisyaratkan bahwa pemahaman mendalam mengenai struktur pemerintahan dan geografi provinsi adalah syarat penting bagi seorang calon pemimpin.

Koreksi ini secara tidak langsung menyoroti kesiapan Rudy Mas’ud untuk memimpin Kalimantan Timur di tengah dinamika politik yang semakin intens menjelang Pilkada.

Namun, momen yang lebih mencuri perhatian terjadi ketika Isran Noor menyindir Rudy Mas’ud secara halus. Ia menyatakan bahwa dirinya enggan terlalu banyak mengkritik Rudy karena khawatir akan dilaporkan ke pihak berwajib.

“Kalau aku banyak mengkritik, banyak menyoal aku nanti dilaporkan ke polisi,” ujar Isran Noor dengan nada santai. Sindiran ini mengindikasikan bahwa Isran Noor merasa ada ketegangan politik di mana kritik yang dilontarkan bisa berpotensi menjadi permasalahan hukum.

Sindiran ini muncul karena sebelumnya Andi Muhammad Akbar, seorang aktivis yang dikenal vokal dalam menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah, kini menghadapi ancaman hukum setelah tim hukum calon Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud dan wakilnya Seno Aji, melaporkannya ke Polda Kaltim.

Akbar dituduh melakukan ujaran kebencian dan pencemaran nama baik terkait kritiknya terhadap sosok Rudy Mas’ud. Namun, bersama tim hukumnya, Akbar dengan tegas melawan upaya kriminalisasi ini, menekankan bahwa kritik yang ia sampaikan adalah bagian dari ekspresi politik yang berlandaskan data dan fakta.

Akbar, yang berasal dari Aktivis Pemuda (AMA) Kaltim, dilaporkan oleh tim Rudy-Seno atas tuduhan menyebarkan informasi yang dianggap merugikan kandidat. Tuduhan tersebut mencuat setelah Akbar mengungkapkan persoalan utang Rudy Mas’ud sebesar Rp137 miliar dan mengkritik dinasti politik yang dianggapnya mempengaruhi perkembangan daerah.

Tapi Akbar menegaskan bahwa apa yang disampaikannya adalah bagian dari upaya menyampaikan informasi yang relevan kepada masyarakat Kaltim, terutama terkait calon pemimpin daerah.

Samarinda, Kalimantan Timur – Dinamika politik jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kalimantan Timur 2024 semakin memanas dengan hasil survei terbaru yang dirilis oleh lembaga riset Global Insight Analytics (GIA). Berdasarkan survei tersebut, pasangan petahana Isran Noor dan Hadi Mulyadi unggul jauh atas pesaing mereka, Rudy Mas’ud dan Seno Aji.

Survei yang dilakukan pada 1-7 Oktober 2024 ini menunjukkan bahwa Isran-Hadi memperoleh dukungan sebesar 65,1%, sementara pasangan Rudy-Seno hanya meraih 26,8%.

Sementara itu, 10,1% responden masih belum menentukan pilihan. Survei ini melibatkan 800 responden dari 10 kabupaten/kota di Kalimantan Timur, dengan margin of error sebesar ±3,5% pada tingkat kepercayaan 95%.

Menurut Budi Santoso, Direktur Global Insight Analytics, keunggulan besar yang diraih Isran Noor dan Hadi Mulyadi tidak terlepas dari rekam jejak yang kuat serta kepuasan publik terhadap kinerja mereka selama menjabat.

“Isran-Hadi dikenal sebagai pemimpin yang berhasil dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi, dan yang terpenting, bersih dari kasus korupsi. Hal-hal inilah yang menjadi faktor penentu tingginya elektabilitas mereka,” ungkap Budi.

Ia juga menambahkan bahwa komunikasi politik yang efektif dengan masyarakat turut menjadi kunci keberhasilan mereka dalam meraih dukungan luas di berbagai kalangan.

“Masyarakat merasa puas dengan program-program pembangunan yang telah mereka jalankan, seperti pembangunan jalan provinsi, beasiswa pendidikan, dan upaya peningkatan kesejahteraan sosial,” tambahnya.

Survei ini menggunakan metode multistage random sampling, di mana 800 responden yang dipilih secara acak mewakili populasi pemilih di Kalimantan Timur yang sudah berumur 17 tahun ke atas atau telah menikah.

Data yang dikumpulkan dari seluruh wilayah provinsi ini diolah secara proporsional untuk memastikan hasil survei yang akurat.

Melihat hasil survei ini, pasangan Isran-Hadi semakin diunggulkan menjelang hari pencoblosan Pilkada 2024. Namun, dengan sisa waktu yang masih cukup panjang, persaingan politik di Kalimantan Timur dipastikan akan semakin menarik untuk diikuti. Masyarakat kini menunggu bagaimana kedua kubu akan bergerak untuk mempertahankan dan meningkatkan dukungan di hari-hari krusial menjelang pemilihan.

Kalimantan Timur – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kalimantan Timur (Kaltim) semakin menarik perhatian masyarakat dengan pengumuman resmi nomor urut pasangan calon. Pasangan petahana, Isran Noor dan Hadi Mulyadi, mendapatkan nomor urut 1 dalam kontestasi Pilkada 2024.

Isran Noor dan Hadi Mulyadi dikenal sebagai pasangan dengan rekam jejak prestasi yang cukup impresif selama masa kepemimpinannya. Dukungan terhadap pasangan ini semakin kuat, terutama dengan mengemukanya gerakan sosial media dengan tagar #IsranHadiNo1 di platform *X* (dahulu Twitter).

Para pendukung pasangan ini memuji berbagai prestasi yang telah dicapai Isran Noor dan Hadi Mulyadi, terutama dalam pembangunan infrastruktur, penanganan lingkungan, serta upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kaltim.

Menurut Pengamat kebijakan publik, Iradat Ismail, hal ini tidaklah mengherankan. Sebab pada era kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Isran Noor – Hadi Mulyadi mencatatkan rekor sejarah dalam peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Tahun ke tahun, sejak 2019 APBD Kaltim terus meningkat signifikan. Mulai di angka Rp 13 triliun pada 2019, kini APBD Kaltim menyentuh angka Rp 25,3 triliun pada tahun anggaran 2023 yang sebelumya ditetapkan senilai 17,2 triliun pada anggaran murni. Nilai APBD itu, bahkan diklaim tertinggi sepanjang sejarah fiskal Benua Etam.

Bahkan berdasarkan laporan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim, bila diakumulasi APBD provinsi dan kabupaten/kota dengan APBD seluruh Kaltim menyentuh angka Rp 76,65 triliun pada tahun anggaran 2023. Angka itu tertinggi sepanjang sejarah fiskal Kalimantan Timur.

“APBD seluruh Kaltim mengungguli APBD beberapa provinsi di Pulau Jawa seperti Jawa Barat dan Jawa Tengah. Ini tentu menjadi prestasi tersendiri,” kata Iradat.

Apalagi Kalimantan Timur kini menjadi pusat perhatian nasional dengan rencana pemindahan ibu kota negara ke wilayah tersebut, yang akan dinamakan Nusantara. Proyek besar ini membawa peluang dan tantangan yang tidak biasa bagi provinsi ini, terutama dalam hal tata kelola pemerintahan, pembangunan infrastruktur, serta dinamika sosial dan ekonomi.

Dalam menghadapi situasi krusial ini, Kalimantan Timur membutuhkan sosok gubernur yang berpengalaman, yang memiliki rekam jejak jelas dalam memimpin dan mengelola pembangunan daerah. Isran Noor, menurutnya, bisa menjadi contoh ideal terkait jenis kepemimpinan yang dibutuhkan untuk masa depan provinsi ini.

Isran Noor, yang sudah memiliki pengalaman sebagai Bupati Kutai Timur dan Gubernur Kalimantan Timur, telah menunjukkan kemampuannya dalam memimpin daerah yang penuh dengan tantangan, terutama dalam mengelola sumber daya alam yang melimpah dan mengatasi berbagai masalah sosial serta lingkungan. Kepemimpinan seperti ini sangat penting dalam menghadapi kompleksitas pembangunan ibu kota baru Nusantara.

“Berbekal pengalaman panjang dalam politik dan pemerintahan, Isran telah membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang mampu mengelola berbagai tantangan kompleks di Kalimantan Timur. Dengan latar belakang dan pengalamannya, pemimpin seperti Isran Noor sangat diperlukan untuk memastikan kelancaran proses transformasi Kalimantan Timur menjadi pusat pemerintahan baru Indonesia,” kata Iradat.