Jakarta – Dalam debat publik kedua yang digelar di studio CNN Indonesia pada Minggu (3/10/2024), Hadi Mulyadi, Calon Wakil Gubernur Kalimantan Timur, menyoroti pentingnya prinsip-prinsip dasar dalam tata kelola pemerintahan.
“Terkait dengan tata kelola pemerintahan, faktornya di antaranya adalah transparansi, akuntabilitas, eksistensi dan inovasi, kepemimpinan dan integritas, hukum dan keadilan,” ujarnya.
Pernyataan ini menegaskan bahwa pemerintahan yang baik harus mampu memenuhi semua aspek tersebut demi kesejahteraan masyarakat.
Namun, Hadi Mulyadi juga mengingatkan publik akan berbagai persoalan yang pernah mencoreng prinsip-prinsip tata kelola yang baik di Kaltim.
Salah satu kasus yang ia ungkap adalah peristiwa pada 2019, saat Makmur HAPK, mantan Bupati Berau, meskipun berhasil meraih suara sebanyak 38.211, tetap dilengserkan oleh partainya sendiri, Golkar. Ia digantikan oleh Hasanuddin Mas’ud, yang tak lain adalah saudara dari Calon Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud.
“Karena pembahasan kita tentang tata kelola pemerintahan, saya memberikan fakta,” tegas Hadi.
Hal serupa juga terjadi di tahun 2024. Abdulloh, seorang kader senior Golkar dengan pengalaman lebih dari dua dekade, menghadapi ketidakadilan meskipun meraih suara terbanyak dalam pemilihan legislatif 2024.
Abdulloh mengumpulkan 48.180 suara, jumlah yang jauh melebihi perolehan Hasanuddin Mas’ud, yang hanya memperoleh 42.885 suara. Namun, posisi Ketua DPRD Kaltim justru diberikan kepada Hasanuddin Mas’ud. Kejadian ini sekali lagi menunjukkan adanya keberpihakan yang mencolok.
Isu semacam ini, menurut Hadi Mulyadi, menjadi tantangan besar dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan di Kalimantan Timur. Keberpihakan ini tentu mencederai prinsip keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang seharusnya mengedepankan integritas.
Pernyataan Hadi Mulyadi memperlihatkan bahwa tata kelola pemerintahan di Kalimantan Timur masih membutuhkan perbaikan, terutama dalam hal keadilan dan netralitas.
Transparansi, akuntabilitas, dan integritas harus terus diperjuangkan untuk mewujudkan pemerintahan yang benar-benar berpihak kepada rakyat, bukan kepada kelompok tertentu.
Debat ini menjadi momen penting bagi masyarakat untuk merenungkan kualitas kepemimpinan yang dibutuhkan guna menciptakan pemerintahan yang lebih baik, adil, dan transparan di masa depan.
