Pilkada Archives -

Rentang Ketidakpastian

Hedi Batubara 28 November 2024

MoneyTalk, Jakarta – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) selalu menjadi ajang pertempuran politik yang penuh sensasi. Tapi, ada yang lebih menghibur daripada saling klaim kemenangan: quick count (qc) yang jadi bahan bakar optimisme membabi-buta. Siapa yang butuh Netflix kalau drama Pilkada Jakarta sudah menawarkan cliffhanger gratis di setiap penghitungan sementara?

Untuk Pilkada Jakarta, Ketua Tim Pemenangan paslon Pramono Anung-Rano Karno, Lies Hartono alias Cak Lontong, dengan percaya diri menyatakan, “Kami menang di atas 50 persen. Pilkada selesai di putaran pertama.” Pernyataan ini mungkin cocok untuk headline, tapi tidak untuk buku statistik. Orang yang ngerti statistik pasti berteriak, “Ada margin of error, Pak!”

Cak Lontong mengacu pada enam lembaga survei, yang memberi QC untuk paslon Ridwan Kamil-Suswono vs Pramono Anung-Rano Karno dengan angka ini: SMRC 38,80 vs 51,03%, Charta Politika 39,25 vs 50,15%, Poltraking 39,14 vs 50,48%, Voxpol Center 39,4 vs 50,11%, LSI 39,29 vs 50,10%, LSI DJA 39,18 vs 50,14%. Hanya SMRC yang memberi nilai 51% untuk Pram-Rano, sementara lima lembaga survei lainnya di angka 50 plus kecil.

Angka ini bukan penentu tunggal. Sebagaimana diingatkan Denny JA, si jawara survei, angka di quick count itu bisa saja mirip bayangan di cermin retak: sedikit berlekuk-lekuk, kadang bikin salah sangka. Jika hasil quick count menunjukkan 50,14% seperti hasil rekap lembaganya —sekilas sudah cukup untuk satu putaran— padahal margin of error sebesar ±1% bisa membuat angka itu turun jadi 49,14%.

Dan, di Jakarta kalau angka 50% tidak terpenuhi, kita otomatis meluncur ke putaran kedua. Dan itulah yang ditunjukkan oleh hasil quick count kelima lembaga survei selain SMRC. Bagi tim pemenangan, ini seperti membayar tiket film dua kali untuk cerita yang sama, tapi dengan ending tak terduga.

Jakarta, masih sebagai ibu kota, memang punya kebiasaan unik. Kalau daerah lain cukup menentukan pemenang dengan suara terbanyak, di sini tidak. UU Nomor 2 Tahun 2024 memastikan hanya pasangan Pilkada Jakarta dengan 50%+1 suara yang bisa menang dalam satu putaran. Kurang sedikit saja? Selamat, Anda masuk babak tambahan.

Kasus ini terjadi di Pilkada 2017. Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) harus bertarung dua kali meski sudah unggul jauh di putaran pertama. Apakah ini karena warga Jakarta punya adrenalin politik? Bisa jadi. Tapi alasan sebenarnya, regulasi yang memanjakan statistik sambil menghukum kandidat yang terlalu percaya diri.

Optimisme berlebihan dari tim pemenangan sering kali tidak berlandaskan fakta. Bahkan kadang data sengaja direkayasa untuk mengelabuhi ketidak-tahuan publik. Mereka mungkin melihat quick count seperti episode akhir sinetron, padahal itu baru teaser. Ada beberapa penyebab kenapa salah paham ini terus terjadi.

Pertama, ketergesaan informasi. Dalam dunia politik, siapa cepat dia dapat sorotan. Tapi kecepatan ini seringkali mengorbankan keakuratan. Berikutnya, klaim sepihak yang berlebihan. Pernyataan seperti, “Kami sudah menang,” seringkali muncul meski hitungan belum selesai. Ini seperti menyalakan kembang api sebelum gol dibuat.

Nah, terakhir, minimnya pemahaman statistik. Publik awam sering mengabaikan margin of error. Margin of error (MoE) adalah istilah dalam statistik yang merujuk pada rentang ketidakpastian atau variasi yang mungkin terjadi dalam hasil survei atau polling. Istilah ini menggabungkan dua konsep: “margin,” yang berarti batas atau rentang, dan “error,” yang tidak merujuk pada kesalahan langsung, melainkan pada ketidakpastian yang wajar akibat metode sampling.

Dalam praktiknya, margin of error menunjukkan sejauh mana hasil survei dapat berbeda dari nilai sebenarnya dalam populasi. Misalnya, jika hasil survei menunjukkan seorang kandidat memperoleh 50% dukungan dengan margin of error ±3%, maka dukungan sebenarnya di populasi diperkirakan berada di antara 47% hingga 53%. Hal ini terjadi karena survei tidak melibatkan seluruh populasi, melainkan hanya sampel yang representatif.

MoE dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti ukuran sampel, distribusi jawaban, dan metode sampling. Semakin besar ukuran sampel, semakin kecil margin of error, karena sampel yang lebih besar cenderung lebih representatif. Namun, jika jawaban responden sangat bervariasi, margin of error bisa meningkat. Selain itu, metode sampling yang acak dan bebas dari bias membantu menjaga margin of error tetap kecil.

Konsep ini penting karena mengingatkan kita bahwa hasil survei bukan angka pasti, melainkan perkiraan yang mengandung ketidakpastian. Tanpa margin of error, orang bisa salah memahami hasil survei sebagai fakta mutlak, padahal itu hanyalah gambaran situasi berdasarkan sampel tertentu. Mereka lantas mengira quick count adalah skor final, padahal itu hanya babak pengumpulan data parsial, lagi pula tidak resmi.

Jika Pilkada ini harus berlanjut ke putaran kedua, pertarungan antara dua kandidat akan semakin intens. Tim pemenangan yang sebelumnya terlihat santai akan berubah menjadi serigala lapar, siap menerkam apa saja untuk mengamankan suara tambahan. Dalam suasana seperti ini, Jakarta bukan hanya panggung demokrasi, tetapi juga arena survival politik.

Apa yang bisa kita pelajari dari semua ini? Quick count sudah jadi bagian dari seni politik modern: menyeimbangkan antara harapan dan realita dengan sedikit bumbu hiperbola. Jadi, sebelum kita terlalu serius menelan klaim kemenangan, mari ingat satu hal: politik, terutama di Jakarta, adalah gabungan statistik, strategi, dan sedikit lawakan gelap.

Margin of error? Itu hanya cara alam semesta untuk memastikan kita tidak terlalu cepat puas. Jakarta, kita siap untuk episode berikutnya?

Penulis: Cak AT – Ahmadie Thaha, Ma’had Tadabbur al-Qur’an, 28/11/2024

Menakar Kekuatan Politik Antara Jokowi dengan Perlawanan Rakyat Melalui Masyarakat Sipil

Hedi Batubara 27 November 2024

MoneyTalk, Jakarta – Yang pasti pada PEMILU 2024 ketika rakyat tahu bagaimana manipulatifnya Jokowi, kemudian rakyat melakukan perlawanan habis-habisan untuk “menghajar” Jokowi, PDIP tanpa Jokowi, ternyata berhasil keluar lagi sebagai pemenang PEMILU untuk yang ketiga kalinya berturut-turut.

Kenyataan politik yang demikian menunjukkan, bahwa sebenarnya kedaulatan dan kejayaan itu menjadi miliknya rakyat, dan Jokowi tanpa dukungan rakyat terbukti kemudian turun derajat, dari Presiden dua periode menjadi Makelar PILKADA.

Kalau masih sangsi dengan logika politik saya itu, maka silahkan lagi pikirkan tentang PILKADA Jakarta, Jateng dan Jatim serta Sumut, calon dari PDIP (Pramono Anung, Andika Perkasa, Tri Rismaharini dan Edy Rahmayadi) dikroyok oleh nyaris semua partai yang dikomandani Jokowi.

Jika kemudian nantinya Pramono Anung, Andika Perkasa, Tri Rismaharini dan Edy Rahmayadi kalah tipis suaranya, maka berarti “gigi” Jokowi sudah rontok semua dihajar oleh kekuatan rakyat melalui pergerakan civil society, karenanya calon yang didukungnya hanya menang tipis.

Namun sebaliknya, jika Pramono Anung, Andika Perkasa, Risma Triharyani dan Edy Rahmayadi menang baik itu unggul jauh atau unggul tipis, itu berarti Jokowi sudah benar-benar busuk, masuk ke tong sampah sejarah dan dipenuhi belatung-belatung kemuakan rakyat.

Meski demikian apapun yang terjadi, dengan gerakan masyarakat sipil yang semakin kuat dan berteriak lantang memprotes keterlibatan Partai Coklat, maka saya meyakini bahwa tamatnya Jokowi tinggal menunggu waktu.

*

Oh ya, ini sedikit saya tambahkan penjelasan untuk opini-opini politik yang saya tulis selama beberapa tahun ini:

Dari 2011 sampai 2023 (12 thn) saya tiap hari menulis opini politik dengan mengangkat hal-hal yang positif dari Jokowi, dari mulai Jokowi masih menjadi Walikota Solo, Gubernur Jakarta hingga jadi Presiden. Nah masak baru satu tahun ini saya menulis penuh kritikan untuk Jokowi dibilang saya tidak objektif?

Yang benar saja. Apa yang dimaksud tulisan objektif itu tulisan yang hanya boleh memuja muja Jokowi saja? Keliru sekali itu, terlihat tidak siap untuk menyikapi sesuatu secara sportif, jernih dan proporsional. Itu zhalim namanya. (SHE)

Penulis: Saiful Huda Ems (SHE). Advokat, Jurnalis, Analis Politik & Aktivis ’98.

Saiful Huda: Nampaknya Jokowi Ketakutan oleh Sikap Kritis Sekjen PDIP

Hedi Batubara 24 November 2024

MoneyTalk, Jakarta – Memang Mas Hasto Kristiyanto itu kan selama ini sangat kritis dengan pelaksanaan Pilkada yang penuh kecurangan, yang dilakukan oleh Jokowi dan yang menggunakan instrumen negara untuk memenangkan calon-calon kepala daerah yang didukungnya.

Nah, karena kritisnya Mas Hasto terhadap persoalan itu, Mas Hasto sedang diincar, dijadikan target melalui kriminalisasi hukum, padahal Mas Hasto tidak pernah berbuat criminal. Demikian tanggapan tertulis praktisi hukum, pengamat politik, penulis yang juga Aktifis 98, Saiful Huda Ems, menyoal gemparnya penuturan Prof.Connie Rahakundini Bakrie soal Status hukum Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (Jumat 22/11/24).

Saiful menilai Jokowi nampaknya sangat ketakutan, kritik Mas Hasto selama ini yang sangat gamblang, tajam dan dibenarkan oleh banyak saksi dan media, menjadikan Jokowi cemas, khawatir Calon-Calon Kepala Daerah yang didukungnya akan kalah.

Karena itu Jokowi melalui operator politiknya di Partai Coklat dan di KPK, berusaha untuk mengkriminalisasi Mas Hasto dengan cara mau menjadikannya sebagai tersangka untuk kasus yang absurd, agar Mas Hasto tidak bersuara kritis lagi pada kejahatan Jokowi yang telah merusak Konstitusi dan Demokrasi melalui Pilpres dan dilanjutkan pada Pilkada 2024 ini.

Sebelumnya diberitakan, Prof. Connie Rahakundini Bakrie mendadak membuat geger usai mengaku memiliki info A1.

Pasalnya dalam keterangan yang diberikan, Connie mengaku bahwa ia mengetahui informasi adanya tindakan yang ingin membuat Hasto Kristiyanto berurusan dengan hukum.

Hal tersebut disampaikan oleh Connie R. Bakrie selaku Analis Militer dan Pertahanan di kanal YouTube Akbar Faizal Unscensored.

Dalam perbincangannya, Connie menceritakan bahwa ia mendapatkan pesan dari seseorang yang tak ingin disebutkan namanya.

Ia menjelaskan bahwa Hasto Kristiyanto tengah dalam bahaya.

“Ketika saya diminta ketemu, mba gua punya berita A1 tentang sahabat lu. Wah sahabat gue? Siapa nih sahabat gue banyak kayaknya. Ini sahabat gua banget, Hasto,” ujarnya.

Mengetahui hal tersebut, Connie pun merasa penasaran dan terus mencari tahu apa yang dimaksud dari sosok tersebut.

Dosen pengajar Fakultas Ilmu Hubungan Internasional Universitas Negri St.Petersburg Rusia ini memaparkan bahwa ternyata Hasto diminta untuk berhenti bersuara keras, khususnya dalam hal Pilkada.

Ditekankan oleh Connie bahwa ia diminta untuk memperingatkan Hasto agar tidak lagi bersuara khususnya bagi wilayah Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta.

Bukan tanpa sebab, Connie mengaku bahwa sosok yang tak disebutkan namanya tersebut mengungkap bahwa Hasto Kristiyanto akan dijadikan seorang tersangka dan berkaitan dengan kasus hukum jika masih bersuara terkait dengan Pilkada.

“Berhenti suara keras karena filenya tuh sudah siap, bahwa beliau (Hasto) itu tersangka, itu tinggal diumumkan,” ungkap Connie R Bakrie terkait dengan informasi A1 untuk Hasto Kristiyanto tersebut.

Editor: D. Wahyudi

Ada Kandidat Cagub Diduga Bagi-bagi Uang, Mahasiswa Aksi di Balikpapan Ada Kandidat Cagub Bagi-bagi Uang, Mahasiswa Aksi di Balikpapan

Ada Kandidat Cagub Diduga Bagi-bagi Uang, Mahasiswa Aksi di Balikpapan

moneytalkadmin 23 November 2024

Balikpapan – Beberapa hari belakangan ini salah satu tim dari kandidat calon gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud diduga melakukan praktik politik uang. Dugaan itu muncul setelah video tim pemenangan calon nomor urut 02 tersebut viral di media sosial.

Kabar mengenai maraknya praktik politik uang pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kalimantan Timur ternyata juga membuat mahasiswa khawatir. Karena itulah, Gerakan Penyelamat Demokrasi yang terdiri dari relawan mahasiswa mengadakan kampanye besar-besaran di berbagai lokasi strategis di Balikpapan.

Kampanye yang dilakukan anak muda dari provinsi berjulukan Benua Etam tersebut dilakukan pada Sabtu, 22 November 2024 sebagai respons atas maraknya praktik politik uang menjelang Pilkada yang dinilai mencederai integritas demokrasi.

Dengan semangat tinggi, para mahasiswa menggelar aksi ini untuk menyerukan pentingnya pemilu yang bersih, adil, dan berintegritas. Para masiswa pun tidak hanya berdiri sendiri, tetapi juga mendapat dukungan antusias dari berbagai elemen masyarakat, termasuk kelompok ibu-ibu. Dukungan ini menunjukkan bahwa masyarakat luas merasakan dampak negatif dari praktik money politic.

Menggunakan spanduk dan poster bertuliskan seruan menolak politik uang, ibu-ibu dan warga turut bergabung dalam aksi ini. Partisipasi aktif mereka menjadi bukti nyata bahwa masyarakat ingin menjaga proses demokrasi agar tetap murni dan tidak terkontaminasi oleh kepentingan pragmatis. Aspirasi ini mencerminkan keinginan bersama untuk menciptakan perubahan yang positif dan berkelanjutan.

Para mahasiswa dalam gerakan ini menyampaikan pesan tegas kepada masyarakat dan calon pemimpin daerah. Mereka menyerukan agar masyarakat memilih berdasarkan visi dan misi kandidat, bukan karena iming-iming materi.

“Kita harus memilih pemimpin berdasarkan visi dan misi mereka, bukan karena iming-iming uang,” tegas salah satu koordinator aksi. Pernyataan ini mencerminkan tekad kolektif untuk membangun kesadaran bahwa masa depan daerah hanya bisa dicapai melalui pilihan yang tepat dan bertanggung jawab.

Aksi ini juga diwarnai orasi di sejumlah titik dan pembagian brosur yang berisi informasi mengenai dampak negatif politik uang. Para mahasiswa menjelaskan bahwa praktik politik uang tidak hanya mencoreng integritas pemilu, tetapi juga menciptakan ketidakadilan sosial dan memperlebar kesenjangan di masyarakat.

Pendekatan edukatif ini diharapkan mampu membuka mata masyarakat bahwa suara mereka adalah aset penting untuk menentukan arah pembangunan daerah. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat diharapkan mampu menolak segala bentuk godaan politik yang merusak.

Gerakan ini menjadi simbol harapan bahwa Pilkada dapat berlangsung tanpa politik uang, sekaligus menjadi titik awal untuk mendorong masyarakat terlibat aktif dalam menjaga marwah demokrasi di masa depan.

Melalui kampanye ini, relawan mahasiswa berharap dapat menciptakan budaya politik yang lebih bersih, adil, dan bertanggung jawab, yang tidak hanya berdampak pada Pilkada saat ini, tetapi juga membangun kesadaran demokrasi yang kokoh untuk masa depan Kalimantan Timur.

Isran Noor: Jangan Sampai Keluarga Kita Korupsi

Isran Noor: Jangan Sampai Keluarga Kita Korupsi

moneytalkadmin 23 November 2024

Jakarta – Calon Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor, bersama pasangannya Hadi Mulyadi, menegaskan pentingnya integritas dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Kalimantan Timur 2024. Dalam debat yang berlangsung di Jakarta, Isran Noor menyerukan agar Pilkada berjalan dengan prinsip kejujuran, keadilan, dan bebas dari praktik politik uang.

“Agar Pilkada ini terjadi dengan jujur, adil, dan bebas daripada money politic. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan baik,” ujar Isran Noor tegas.

Seruan ini menjadi pengingat penting di tengah kekhawatiran masyarakat terhadap praktik politik uang yang merusak demokrasi. Isran mengajak semua pihak untuk menjaga kredibilitas proses pemilu, tidak hanya untuk kepentingan demokrasi, tetapi juga untuk masa depan Kalimantan Timur.

Selain menyerukan pemilu yang bersih, Isran Noor juga menegaskan komitmennya untuk menjalankan pemerintahan yang bebas dari korupsi. Ia menekankan bahwa amanah yang diberikan oleh rakyat adalah tanggung jawab besar yang harus dijaga, tidak hanya oleh dirinya dan pasangan, tetapi juga oleh keluarga mereka.

“Jadi sekali lagi kepada masyarakat yang sudah selama ini memberikan dukungan yang kuat dan semangat yang luar biasa. Mudah-mudahan dan doakan kami kalau kami diberikan amanah oleh Allah SWT dan diberikan kepercayaan oleh masyarakat Kalimantan Timur, kami tidak akan merugikan masyarakat. Terutama kami mudah-mudahan jangan melakukan korupsi, termasuk keluarga kami,” papar Isran Noor.

Pernyataan ini menunjukkan dedikasi Isran Noor dan Hadi Mulyadi untuk membangun pemerintahan yang bersih dan transparan. Mereka mengajak masyarakat Kalimantan Timur untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga proses demokrasi, termasuk menolak segala bentuk politik uang dan korupsi yang dapat merugikan daerah.

Dengan visi dan komitmen ini, Isran-Hadi berupaya memberikan harapan baru bagi Kalimantan Timur, menegaskan bahwa kepemimpinan yang jujur dan berintegritas adalah fondasi bagi kemajuan daerah.

Isran Noor Soroti Money Politic di Debat Pilgub Kaltim

moneytalkadmin 23 November 2024

Jakarta – Dalam debat Pilkada Kalimantan Timur 2024, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Isran Noor dan Hadi Mulyadi menekankan pentingnya menjaga integritas dalam pelaksanaan pemilu. Isran Noor menyerukan agar proses Pilkada berlangsung dengan jujur, adil, dan terbebas dari praktik politik uang.

“Agar Pilkada ini terjadi dengan jujur, adil, dan bebas daripada money politic. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan baik,” ujar Isran Noor.

Seruan ini menjadi pengingat penting untuk menjaga demokrasi di Kalimantan Timur. Sebagai calon petahana, Isran menegaskan bahwa kepercayaan masyarakat adalah hal yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab.

Isran Noor berharap seluruh elemen masyarakat, penyelenggara pemilu, dan para kandidat menjaga etika dan nilai-nilai demokrasi. Dengan komitmen untuk menghindari politik uang, ia menegaskan bahwa pemilu yang bersih adalah kunci untuk memastikan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan.

Pernyataan ini juga menjadi refleksi terhadap tantangan yang sering dihadapi dalam proses demokrasi di Indonesia. Sebagai calon pemimpin, Isran-Hadi menunjukkan visi kepemimpinan yang berfokus pada kejujuran dan keadilan, dua prinsip yang menjadi dasar bagi pemerintahan yang baik.

Soal Ketahanan Pangan, Isran-Hadi ‘Ajari’ Rudy-Seno

moneytalkadmin 22 November 2024

Jakarta – Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor dan Hadi Mulyadi, memaparkan pemahaman strategis mereka terkait ketahanan pangan dalam debat ketiga Pilkada Kaltim yang berlangsung di Jakarta pada Jumat (22/11/2024).

Dalam sesi tersebut, keduanya memberikan penjelasan komprehensif mengenai konsep ketahanan pangan dan perbedaannya dengan kedaulatan pangan.

Pada kesempatan tersebut, Isran Noor menekankan bahwa ketahanan pangan tidak selalu berfokus pada produksi lokal, tetapi lebih kepada pengelolaan yang memastikan ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat.

“Terkait dengan persoalan mengenai ketahanan pangan beda dengan kedaulatan pangan. Beda,” ujar Isran Noor di hadapan lawannya, Rudy Mas’ud-Seno Aji.

“Kalau ketahanan pangan yang dimaksud adalah bagaimana manajemen pangan, tidak mesti harus diproduksi lokal. Tidak. Yang penting bahan pangan tersedia, terjangkau oleh masyarakat. Mau dari mana itu merupakan manajemen yang dibuat oleh pemerintah dan mengendalikan harga untuk tidak terjadi inflasi,” paparnya.

Isran juga menambahkan bahwa selama lima tahun terakhir, inflasi di Kalimantan Timur berhasil dikendalikan dengan baik, bahkan mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat atas pencapaian tersebut.

Melengkapi penjelasan Isran Noor, Hadi Mulyadi menguraikan tiga komponen utama dari ketahanan pangan: ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan keamanan pangan. Ia memberikan contoh global untuk memperjelas konsep ini.

“Jadi kita tidak harus berpikir harus menyediakan padi di lokal. Singapura misalkan, dia tidak punya sawah tapi dia bisa membeli, itulah yang disebut ketahanan pangan,” jelas Hadi.

Ia lalu mengungkapkan strategi Kalimantan Timur dalam menjamin ketahanan pangan, yakni melalui kerja sama lintas daerah.

“Makanya, kita bekerja sama dengan Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Jawa Timur. Sehingga padi dari Sulawesi Selatan kita beli, bagian dari ketahanan pangan berdasarkan ketahanan pangan menurut UNESCO,” tambah Hadi.

Penjelasan Isran-Hadi ini mencerminkan pengalaman mereka dalam menjaga stabilitas pangan di Kalimantan Timur selama periode kepemimpinan sebelumnya. Dengan pendekatan manajemen yang terukur dan kolaborasi strategis antarwilayah, mereka berhasil memastikan kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi tanpa harus bergantung sepenuhnya pada produksi lokal.

Komitmen Isran-Hadi dalam memahami dan mengimplementasikan konsep ketahanan pangan menunjukkan kesiapan mereka untuk melanjutkan pembangunan Kalimantan Timur dengan pendekatan yang berbasis data dan praktik global.

Runtuhnya Mitos Kependekaran Politik Jokowi

Hedi Batubara 22 November 2024

MoneyTalk, Jakarta – Ternyata lebih cepat dari yang banyak orang perkirakan, bahwa kependekaran semu politik Jokowi akan tamat riwayatnya di akhir tahun 2024 ini. Jokowi yang sebelumnya seperti Pendekar Politik Nomer Wahid di negeri ini, dan pengaruh politiknya sangat luar biasa ternyata aslinya hanyalah selevel Makelar PILKADA.

Kependekaran Politik Jokowi sebenarnya hanyalah semu, tidak nyata, setelah penghianatannya pada konstitusi, demokrasi, dan pada Ibu Megawati Soekarnoputri serta partai politik yang membesarkannya, yakni PDIP. Kini Jokowi mendapatkan hukuman alam yang sangat dahsyat. Satu per satu para pendukung Jokowi pun mulai balik badan dan tak bersedia lagi mengikuti “instruksinya”. Inilah tanda-tandanya;

1. Luhut Binsar Panjaitan (LBP) melalui organ relawan binaannya, yakni Bravo 5 mendeklarasikan dukungan untuk Cagub-Cawagub Pramono Anung-Rano Karno di Pilkada Jakarta, Jumat (15/11/2024). Di acara deklarasi itu, Ketua Dewan Pembina Bravo 5, yakni Letjen TNI (Purn) Sumardi mengatakan, bahwa dukungan itu merupakan perintah dari Luhut Binsar Panjaitan. Padahal di Pilkada Jakarta 2024 ini, Jokowi jelas sekali mendukung Ridwan Kamil-Siswono.

2. Pernyataan Presiden Prabowo di KTT G 20 di Kota Rio De Janeiro Brazilia pada Senin (18/11/2024), yang menyatakan 25 % anak-anak di Indonesia kelaparan. Padahal sebelumnya Jokowi selalu membangga-banggakan kemajuan pembangunan infrastruktur dll. di Indonesia di forum-forum internasional. Pernyataan Presiden Prabowo yang demikian, sangat jelas sekali terasa “menampar” Jokowi secara terang-terangan di forum internasional, di hadapan kepala-kepala negara peserta KTT G 20.

3. Bergabungnya Jokowi dengan FPI jelas sekali itu selain merupakan pertanda Jokowi telah menjilat ludahnya sendiri, itu juga pertanda besar bahwa Jokowi sudah ditinggalkan oleh banyak para pendukungnya, hingga Jokowi kesepian, merana dan berusaha mencari teman baru yang secara ideologis dari dahulu sangat bertentangan dengannya.

Ambisi kekuasaan benar-benar telah membutakan mata batin Jokowi, hingga bergabungnya Jokowi dengan FPI di Pilkada Jakarta 2024, akan membuktikan pula, bahwa Jokowi memulai dari Jakarta dan akan kembali berakhir di Jakarta!

4. Pernyataan kontroversial Maruar Sirait, Menteri Perumahan dan Permukiman Indonesia yang mengatakan memasang foto Presiden Prabowo namun tidak memasang foto Wapres Gibran Rakabuming Raka. Ini mirip sebuah deklarasi Maruar Sirait, bahwa dia sudah tidak lagi “Ngebos” ke Jokowi seperti sebelum Pilpres 2024, namun sekarang pindah haluan dengan lebih memilih “Ngebos” ke Presiden Prabowo.

5. Di akhir masa Pemerintahan Jokowi, Partai GERINDRA melalui Sekjennya, yakni Ahmad Muzani pada Sabtu (21/9/2024) telah meminta Pemerintahan Jokowi untuk segera menghentikan ekspor Pasir Laut. Bagi Partai Gerindra, ekspor Pasir Laut ini sangat tidak menguntungkan, bahkan malah akan membawa dampak kerugian yang sangat besar bagi masyarakat.

Pernyataan Sekjen Gerindra ini nampaknya menjadi seperti pelopor pembelotan dukungan untuk Jokowi. Tidak hanya sampai disitu, Partai Gerindra juga nampak tersinggung berat, manakala Jokowi telah merendahkan martabat Presiden Prabowo yang dimintanya untuk menjadi juru kampanye Cagub Jateng Komjen Polisi (Purn) Luthfi di Pilkada Jateng 2024.

Selain daripada itu, Calon-Calon Kepala Daerah di PILKADA 2024 yang didukung oleh Jokowi juga banyak yang berbuat kesalahan fatal. Ambil contoh misalnya di DKI: Cawagub Siswono melakukan penghinaan terhadap Umat Islam dengan mengatakan Nabi Muhammad SAW itu seperti Pemuda Pengangguran. Lalu Ridwan Kamil terpleset merendahkan marwah perempuan khususnya para janda.

Di Jateng: Kedekatan Cagub Jateng Komjen Polisi (Purn) Luthfi dengan Sambo, serta copotnya gigi Luthfi saat acara Debat Pilkada Jateng. Di Sumatera Utara: Cagub Sumut Boby Nasution merusak cagar budaya Lapangan Merdeka dan tersandung kasus pacar gelap atau perselingkuhan dengan perempuan yang bernama Clara. Sedangkan di Jatim: Cagub Jatim Khofifah tersandung kasus korupsi berjamaah di DPRD Provinsi Jatim.

Jokowi nampaknya sudah tidak bergigi lagi, setelah terjun bebas dari Presiden lalu tiba-tiba menjadi Makelar PILKADA 2024. Dari sini wibawa Jokowi mulai hancur lebur dan ditinggalkan satu persatu para tokoh-tokoh pendukungnya. Jokowi akan lebih hancur lebur lagi ketika nantinya anak-anak buahnya satu persatu diproses hukum dan kemudian menjalar ke sanak keluarganya sendiri. Semoga Jokowi segera bertaubat…(SHE).

Penulis: Saiful Huda Ems (SHE). Advokat, Jurnalis dan Aktivis ’98.

Debat Pilgub Kaltim: Isran-Hadi Soroti Pengelolaan Sampah Sebagai Persoalan Budaya

moneytalkadmin 22 November 2024

Jakarta – Debat Pemilihan Gubernur Kalimantan Timur (Pilgub Kaltim) berlangsung sengit pada sesi kedua, khususnya saat membahas isu pengelolaan sampah. Pasangan calon nomor urut 02, Rudy Mas’ud dan Seno Aji, memaparkan rencana mereka terkait solusi pengelolaan sampah di Kalimantan Timur jika terpilih memimpin.

Namun, rencana yang mereka paparkan ternyata telah dijalankan oleh pasangan Isran Noor dan Hadi Mulyadi selama periode kepemimpinan mereka pada 2018-2023.

“Kayaknya konsepnya sudah kami siapkan,” ujar Isran Noor dalam menanggapi paparan Rudy-Seno.

“Apa yang bapak sampaikan sudah kami lakukan lima tahun ke belakang,” tambah Hadi Mulyadi, menegaskan bahwa program terkait sampah bukanlah hal baru di Kalimantan Timur.

Hadi Mulyadi memberikan penjelasan lebih lanjut bahwa pengelolaan sampah bukan hanya soal teknis pengawasan dan manajemen, tetapi juga terkait aspek budaya. Ia menekankan pentingnya membangun kesadaran masyarakat sejak dini untuk mengubah pola pikir dan kebiasaan dalam menangani sampah.

“Persoalan sampah ini adalah persoalan budaya. Budaya dari rumah tangga, budaya di sekolah. Saya telah menerapkan itu di sekolah-sekolah yang saya dirikan, saya ingatkan untuk memilah sampah, membuang sampah,” jelas Hadi Mulyadi pada Jumat (23/11/2024).

Menurutnya, pendekatan berbasis budaya dapat memberikan dampak lebih luas dan berkelanjutan dibanding sekadar pengelolaan teknis.

Hadi juga memaparkan langkah-langkah konkret yang telah dilakukan selama periode kepemimpinan mereka. Salah satunya adalah koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan sistem pengelolaan sampah berjalan dengan baik.

“Dan saya sudah beberapa kali berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan sampah bisa dikendalikan dengan baik, termasuk menjadikan sampah sebagai pupuk dan energi,” ungkapnya.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pasangan Isran-Hadi telah memiliki pengalaman dan langkah nyata dalam menangani persoalan sampah di Kalimantan Timur. Selain itu, pendekatan mereka yang mengintegrasikan budaya dan inovasi pengelolaan sampah seperti konversi menjadi pupuk dan energi terbarukan juga menjadi nilai tambah dalam keberlanjutan pembangunan provinsi tersebut.

Dengan pengalaman dan rekam jejak yang sudah terbukti, Isran Noor dan Hadi Mulyadi menegaskan kesiapan mereka untuk melanjutkan pembangunan Kalimantan Timur, termasuk dalam menghadapi tantangan terkait pengelolaan sampah yang lebih inovatif dan berkelanjutan.

Survei Prediksi Isran Noor Menang di Pilgub Kaltim 2024 Isran Noor-Hadi Mulyadi Kaltim 2

Survei Prediksi Isran Noor Menang di Pilgub Kaltim 2024

moneytalkadmin 22 November 2024

Samarinda – Pemilihan Gubernur Kalimantan Timur 2024 menunjukkan peta dukungan yang menarik, khususnya dari kelompok usia muda. Survei terbaru Poltracking Indonesia mengungkapkan bahwa Generasi Z, Milenial Muda, dan Milenial Matang lebih cenderung mendukung pasangan Isran Noor – Hadi Mulyadi dibandingkan Rudy Mas’ud-Seno Aji.

Sementara itu, Generasi X memiliki preferensi yang lebih seimbang antara pasangan calon, dan kelompok Baby Boomers serta Silent Generation juga mayoritas mendukung Isran-Hadi.

Dalam survei Poltracking Indonesia tersebut, publik secara konsisten menempatkan Isran Noor sebagai sosok yang paling peduli dan perhatian terhadap rakyat. Sebanyak 28,9% responden menyatakan bahwa Isran Noor adalah figur yang paling peduli, disusul oleh Rudy Mas’ud (17,9%), Hadi Mulyadi (7,2%), dan Seno Aji (2,2%).

Tidak hanya itu, Isran Noor juga dinilai sebagai calon yang paling jujur, dapat dipercaya, dan bersih dari korupsi. Sebanyak 24,1% responden memilih Isran untuk kategori ini, jauh melampaui Rudy Mas’ud (14,6%), Hadi Mulyadi (9,6%), dan Seno Aji (2,1%).

Dalam hal kecerdasan dan wawasan, Isran Noor kembali unggul dengan skor 24,7%, diikuti oleh Rudy Mas’ud (17,1%), Hadi Mulyadi (9,9%), dan Seno Aji (2,7%). Kombinasi dari kepedulian, integritas, dan kecerdasan menjadikan Isran Noor kandidat yang paling diandalkan untuk memimpin Kalimantan Timur.

Survei Poltracking Indonesia dilakukan pada 28 Oktober hingga 4 November 2024 dengan menggunakan metode stratified multistage random sampling, melibatkan 1.400 responden. Margin of error survei adalah ±2,6% dengan tingkat kepercayaan 95%.

Klaster survei mencakup 10 kabupaten/kota di Kalimantan Timur yang dipilih secara proporsional berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) 2024. Stratifikasi berdasarkan proporsi jenis kelamin pemilih memastikan bahwa data mencerminkan kondisi riil di lapangan.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka oleh pewawancara terlatih menggunakan teknologi aplikasi, di mana setiap pewawancara mewawancarai 10 responden per desa/kelurahan yang terpilih secara acak.

Dominasi dukungan dari Generasi Z dan Milenial Muda memberikan angin segar bagi pasangan Isran Noor – Hadi Mulyadi. Kelompok usia ini dikenal sebagai pemilih rasional yang mengutamakan integritas, kecerdasan, dan keberpihakan nyata kepada masyarakat. Dengan tingkat akseptabilitas dan elektabilitas yang tinggi, Isran Noor-Hadi Mulyadi diprediksi memiliki peluang besar untuk kembali memimpin Kalimantan Timur.

Keberhasilan Isran-Hadi dalam menjangkau berbagai kelompok usia, terutama generasi muda, mencerminkan relevansi program-program mereka dengan kebutuhan masyarakat. Dengan pencoblosan yang dijadwalkan pada 27 November 2024, dukungan luas dari generasi muda diperkirakan akan menjadi salah satu faktor penentu dalam pemilihan ini.

Kepemimpinan Isran Noor yang dikenal peduli, jujur, dan berwawasan luas telah mencuri perhatian masyarakat, khususnya dari Generasi Z dan Milenial. Didukung oleh survei yang kredibel dan peta elektoral yang menguntungkan, pasangan Isran-Hadi berada di posisi terdepan untuk kembali memimpin Kalimantan Timur dan melanjutkan program-program pembangunan yang telah dirintis sebelumnya.

Pilkada

Rentang Ketidakpastian

Menakar Kekuatan Politik Antara Jokowi dengan Perlawanan Rakyat Melalui Masyarakat Sipil

Saiful Huda: Nampaknya Jokowi Ketakutan oleh Sikap Kritis Sekjen PDIP

Ada Kandidat Cagub Diduga Bagi-bagi Uang, Mahasiswa Aksi di Balikpapan

Isran Noor: Jangan Sampai Keluarga Kita Korupsi

Isran Noor Soroti Money Politic di Debat Pilgub Kaltim

Soal Ketahanan Pangan, Isran-Hadi ‘Ajari’ Rudy-Seno

Runtuhnya Mitos Kependekaran Politik Jokowi

Debat Pilgub Kaltim: Isran-Hadi Soroti Pengelolaan Sampah Sebagai Persoalan Budaya

Survei Prediksi Isran Noor Menang di Pilgub Kaltim 2024

Baca Juga Berita Ini

Sebut Sekjen dan Waketum Tak Urus Partai, DPC PPP Jakbar Pasang Badan untuk Mardiono

Muslim Arbi: Oligarki Diduga Siapkan Dana Berlimpah untuk KDM-Gibran di Pilpres 2029

Kredit Macet Rp4 Triliun Lebih, Laba KB Bank Ambles, Kepercayaan Nasabah Dipertaruhkan

Kasus Eks Wamen Imipas, FORMASI Desak KPK Periksa Menteri “RAMA”