Pilkada

Bontang – Calon Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) nomor urut 2, Rudy Mas’ud – Seno Aji, tengah menghadapi tuduhan terkait janji pembagian beras saat kampanye di Bontang.

Tuduhan ini beredar melalui unggahan di Facebook, tepatnya dalam grup Bursa Barang Bontang, yang menyebutkan bahwa Rudy menjanjikan lima kilogram beras bagi warga yang hadir, namun kemudian dianggap tidak memenuhi janji tersebut.

Unggahan tersebut menyebut insiden ini sebagai “prank” dari Rudy Mas’ud dan memicu respons kecewa dari sejumlah warga di media sosial.

Setelah unggahan tersebut viral, sejumlah warga mulai menyatakan kekecewaan mereka terhadap pasangan calon ini. Isu terkait janji politik kerap menjadi perdebatan hangat, terutama di tengah situasi pemilihan yang semakin memanas.

Namun, Ketua DPD II Partai Golkar Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam dengan tegas membantah tuduhan tersebut.

Andi Faizal menegaskan kehadiran Rudy di Bontang adalah untuk menyampaikan visi dan misinya sebagai calon gubernur, tanpa ada janji pembagian beras atau bantuan materi lainnya.

“Kami tidak bertanggung jawab atas tuduhan yang disebarkan di media sosial,” tegasnya.

Samarinda – Pengamat kebijakan publik, Iradat Ismail, menegaskan bahwa calon kepala daerah dalam Pilkada 2024 harus mengedepankan program yang jelas dan realistis, bukan sekadar janji kosong atau retorika politik.

Menurutnya, hal ini sangat penting untuk memastikan program yang dijanjikan benar-benar dapat diwujudkan dan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

Dalam konteks ini, Iradat menyoroti pernyataan Calon Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Mas’ud, yang menyatakan keinginannya untuk memperbaiki akses jalan antara Bontang dan Samarinda.

Menurut Iradat, Rudi harus memahami pembagian kewenangan dalam pembangunan jalan, karena jalan memiliki status yang berbeda-beda: ada jalan kabupaten, provinsi, dan nasional.

Untuk jalan Samarinda-Bontang, statusnya adalah jalan nasional, sehingga kewenangan perbaikannya berada pada pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah.

“Sebagai calon gubernur, penting bagi Rudi untuk menyadari batasan kewenangannya dan fokus pada program yang dapat ia kontrol langsung,” ujar Iradat.

Dia juga menekankan bahwa program pembangunan yang telah berjalan di Kalimantan Timur, khususnya peningkatan kualitas jalan provinsi di bawah kepemimpinan Isran Noor, bisa dijadikan acuan bagi calon lainnya.

Selama masa kepemimpinan Isran Noor, Iradat mencatat bahwa kelayakan jalan provinsi di Kalimantan Timur mengalami peningkatan signifikan, dari 55 persen pada awal periode kepemimpinannya menjadi 85 persen.

Capaian ini menunjukkan bahwa program pembangunan yang terencana dengan baik dan berada dalam lingkup kewenangan daerah dapat membawa dampak positif nyata bagi masyarakat.

Iradat mengingatkan bahwa program yang tepat sasaran dan sesuai kewenangan bukan hanya akan lebih mudah direalisasikan, tetapi juga akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Karena itu, dia berharap agar kandidat dalam Pilkada 2024 dapat mengedepankan program-program yang konkret dan benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat.

“Pilihan program yang tepat dan berada dalam jangkauan kewenangan akan menjadi kunci bagi kandidat untuk meraih kepercayaan pemilih,” lugas Iradat.

Terlebih, koalisi yang mengusung Rudy Mas’ud pada Pilgub Kaltim adalah 12 partai politik (parpol), di antaranya Partai Golkar, Gerindra, PKB, NasDem, PAN, PKS, PPP, PSI, Garuda, Buruh, Partai Keadilan Nusantara dan PBB.

“Nah, setahu saya anggota DPR Dapil Kalimantan Timur dari partai pengusung Rudy Mas’ud tidak ada di Komisi V. Padahal di Komisi V yang membidangi infrastruktur dan perhubungan inilah yang bertugas menekan pemerintah pusat untuk perbaikan jalan nasional,” jelas Iradat.

Hal berbeda terjadi saat Isran Noor masih menjabat sebagai Gubernur Kaltim. Saat itu Isran Noor sangat terbantu dalam upaya peningkatan kemantapan jalan nasional yang ada di Kalimantan Timur dengan adanya anggota DPR RI dari Dapil Kaltim di Komisi V.

“Bila perwakilan dari koalisi Rudy Mas’ud tidak ada di Komisi V tentu sulit bagi mereka untuk memperjuangkan perbaikan jalan nasional ini,” pungkas Iradat.

Samarinda – Peta politik Kalimantan Timur menjelang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2024 semakin dinamis dengan pergeseran dukungan sejumlah kelompok relawan. Salah satu yang terbaru adalah Relawan Pro Harum-Seno (Pro Harus), yang sebelumnya mendukung pasangan Rudy Mas’ud-Seno Aji, kini secara resmi mengalihkan dukungannya ke pasangan petahana, Isran Noor dan Hadi Mulyadi.

Deklarasi pengalihan dukungan ini berlangsungkan beberapa waktu lalu, di mana Ketua Forum Relawan Pro Harus, Daeng Tunru, menyampaikan alasan di balik langkah politik tersebut. Ia menjelaskan bahwa relawan merasa diabaikan oleh pasangan calon yang mereka dukung sebelumnya, dan keputusan ini diambil sebagai bentuk penghargaan terhadap diri mereka sendiri.

“Kami ini pernah berbuat untuk beliau, namun kami merasa tidak diperhatikan. Walaupun kami relawan, kami tetap punya harga diri,” tegas Daeng Tunru.

Pro Harus tidak hanya menarik dukungan, tetapi juga mengubah identitas mereka menjadi “Rumah Juang 01 Kawal Isran-Hadi”. Seragam relawan yang sebelumnya mendukung Rudy-Seno secara simbolis dilepas dan digantikan dengan seragam pendukung Isran-Hadi.

Langkah ini menegaskan komitmen baru mereka untuk sepenuhnya mendukung pasangan petahana di Pilgub Kaltim 2024.

Daeng Tunru juga memastikan bahwa keputusan tersebut sudah disampaikan secara resmi kepada tim pemenangan Rudy Mas’ud-Seno Aji beberapa lalu. Ia menegaskan bahwa tindakan pengunduran ini dilakukan dengan penuh kesadaran, tanpa ada tekanan atau intervensi dari pihak manapun.

“Surat pengunduran sudah kami kirimkan. Keputusan ini kami ambil secara sadar, penuh pertimbangan, dan tanpa intervensi,” ujar Daeng Tunru. Ia juga mengingatkan bahwa jika masih ada pihak yang mengatasnamakan Pro Harus setelah pengunduran diri mereka, tindakan tersebut merupakan penipuan.

Setelah peralihan dukungan ini, relawan Pro Harus yang kini bergabung dengan “Rumah Juang 01” siap bekerja keras untuk mengampanyekan pasangan Isran-Hadi kepada basis massa yang mereka miliki.

Daeng Tunru mengungkapkan bahwa di Samarinda saja, relawan Pro Harus berjumlah sekitar 125 orang, sementara di seluruh Kalimantan Timur, jumlahnya mencapai sekitar seribu orang.

“Kami akan kembali mensosialisasikan Isran-Hadi kepada masyarakat, terutama di wilayah-wilayah di mana kami memiliki pengaruh,” imbuhnya.

Langkah Pro Harus mengikuti jejak kelompok relawan lainnya, seperti Bara JP, yang sebelumnya juga telah menyatakan dukungan kepada Isran Noor dan Hadi Mulyadi. Untuk diketahui, Bara JP merupakan relawan tingkat nasional yang memiliki peran signifikan dalam memenangkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024

Dan dengan semakin banyaknya relawan yang beralih dukungan, pasangan petahana tampaknya semakin kuat menjelang pemungutan suara.

Perkembangan ini menjadi indikator penting dalam dinamika politik Pilgub Kaltim 2024. Relawan memainkan peran kunci dalam menggerakkan dukungan di akar rumput, dan peralihan dukungan dari kelompok yang memiliki basis massa signifikan seperti Pro Harus tentu memberikan dampak positif bagi kampanye Isran-Hadi.

Di sisi lain, kubu Rudy Mas’ud-Seno Aji kini dihadapkan pada tantangan besar untuk mempertahankan dukungan di tengah pergerakan politik yang dinamis. Dengan dukungan relawan yang semakin tergerus, pasangan ini perlu mengkonsolidasikan kekuatan baru agar tetap kompetitif dalam pertarungan politik yang kian memanas di Kalimantan Timur.

Pertarungan politik di Pilgub Kaltim 2024 semakin menarik untuk diikuti, dengan semakin banyaknya perubahan dukungan dari relawan yang sebelumnya mendukung Rudy-Seno. Relawan yang kini beralih ke Isran-Hadi diharapkan dapat membawa tambahan kekuatan elektoral, memperkuat peluang pasangan petahana untuk melanjutkan kepemimpinan di Kalimantan Timur.

Samarinda – Setelah sebelumnya terus menerus menggunakan survei dari lembaga yang belum diketahui kredibilitasnya untuk menggiring opini publik, terbaru tim calon gubernur Rudy Mas’ud diduga menggunakan jasa akademisi yang juga ASN untuk menggiring opini publik.

Karena itu, tim kuasa hukum pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor dan Hadi Mulyadi, melaporkan dugaan ketidaknetralan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diduga terlibat dalam mendukung kampanye politik di Pilgub Kaltim 2024.

Laporan tersebut disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Timur pada Kamis (24/10/2024).

Laporan ini ditujukan kepada seorang ASN yang juga merupakan dosen Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman (Unmul), berinisial J. ASN tersebut diduga terlibat dalam kegiatan politik yang diselenggarakan oleh tim calon gubernur Rudy Mas’ud di Desa Budaya Pampang, Kecamatan Samarinda Utara, pada 18 Oktober 2024.

Tim kuasa hukum Isran-Hadi, Jaidun, menekankan pentingnya menjaga netralitas ASN selama masa Pilkada. “Momentum Pilkada seperti ini sangat memerlukan netralitas dari ASN. Mereka harus mampu menjaga jarak dari aktivitas politik dan menjunjung tinggi prinsip netralitas,” ujar Jaidun.

Jaidun menyatakan bahwa timnya memiliki bukti kuat berupa data dan video yang mendukung laporan ini. Bukti tersebut akan diserahkan kepada pihak berwenang jika diperlukan dalam proses penyelidikan. “Kami memiliki bukti yang cukup jelas. Jika dibutuhkan, kami akan menyerahkannya ke Bawaslu. Ini adalah bukti yang sulit dibantah,” tegasnya.

Setelah melaporkan dugaan pelanggaran ini ke Bawaslu, tim kuasa hukum Isran-Hadi juga berencana melanjutkan laporan mereka ke Universitas Mulawarman. Mereka berharap pihak universitas, sebagai institusi yang menaungi ASN tersebut, dapat mengambil tindakan yang sesuai terkait dugaan pelanggaran netralitas ini.

“Kami berharap pihak universitas juga akan memberikan sanksi yang tegas,” tutup Jaidun.

Netralitas ASN memang menjadi salah satu isu krusial dalam setiap pemilihan kepala daerah di Indonesia. Sebagai pelayan publik, ASN diharapkan untuk tidak memihak salah satu kandidat atau terlibat dalam kegiatan politik praktis, sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Ketidaknetralan ASN dapat mempengaruhi integritas pemilu dan menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap hasil pemilihan.

Dalam kasus ini, tim kuasa hukum Isran-Hadi menyoroti dugaan keterlibatan akademisi yang juga merupakan ASN dalam menggiring opini publik melalui aktivitas politik. Sebelumnya, tim calon gubernur Rudy Mas’ud juga sempat disorot karena diduga menggunakan hasil survei dari lembaga yang tidak jelas kredibilitasnya untuk memengaruhi persepsi publik.

Proses penyelidikan oleh Bawaslu dan tindakan yang diambil oleh Universitas Mulawarman nantinya akan menjadi bagian penting dalam menjaga integritas pemilihan ini. Jika dugaan ini terbukti, sanksi tegas terhadap ASN yang terlibat dapat memberikan pesan kuat bahwa ketidaknetralan dalam pemilu tidak akan ditoleransi.

Sebab Netralitas ASN adalah fondasi penting dalam memastikan pemilu yang bersih, dan semua pihak harus bekerja sama untuk menjaganya.