Pilkada Archives - Laman 5 dari 6 -

Relawan Prabowo Bara JP Dukung Isran Noor Jadi Gubernur Kaltim

Ali Ramadan 12 Oktober 2024

Jakarta – Barisan Relawan Jalan Perubahan (Bara JP) yang berhasil membawa kemenangan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024, kini mengalihkan fokus strategisnya ke wilayah-wilayah kunci, termasuk Kalimantan Timur.

Dalam ajang Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang berlangsung selama dua hari, 9-10 Oktober 2024, Bara JP secara resmi menyatakan dukungannya kepada Isran Noor dan Hadi Mulyadi untuk melanjutkan kepemimpinan di Kaltim.

Dukungan ini dipandang sebagai upaya menjaga kesinambungan pembangunan yang sudah berhasil dirintis oleh pasangan ini selama masa jabatan mereka.

Menurut pengamat kebijakan publik, Iradat Ismail, dukungan penuh Bara JP terhadap Isran-Hadi tidaklah mengherankan. Selama masa kepemimpinan mereka, Kalimantan Timur telah mengalami banyak kemajuan di berbagai sektor, mulai dari peningkatan surplus perdagangan hingga pertumbuhan signifikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Isran-Hadi dinilai telah membawa Kalimantan Timur ke arah yang lebih sejahtera, dengan pertumbuhan ekonomi yang solid dan tingkat kemiskinan yang terus menurun.

“Bara JP tidak hanya mendukung calon-calon yang populer, tetapi calon yang terbukti berhasil dalam memimpin dan membawa perubahan positif. Isran Noor dan Hadi Mulyadi adalah contoh konkret kepemimpinan yang telah memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kalimantan Timur,” ungkap Iradat.

Rakernas Bara JP di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, yang dihadiri oleh perwakilan dari 31 pengurus provinsi serta 7 organisasi sayap, menjadi forum penting bagi organisasi ini untuk merumuskan strategi politik ke depan.

Pertemuan ini menjadi ajang konsolidasi nasional, tidak hanya untuk mengevaluasi dan merencanakan program kerja ke depan, tetapi juga untuk mempertegas komitmen Bara JP dalam mendukung calon kepala daerah yang selaras dengan visi perubahan mereka.

Dukungan ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang Bara JP untuk memastikan kesinambungan visi perubahan yang telah mereka usung, tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga di tingkat daerah.

Kemenangan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 adalah pencapaian besar bagi Bara JP, namun kemenangan ini bukan akhir dari perjuangan.

Bara JP menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran hingga masa jabatan mereka berakhir, dengan memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang mereka usung berjalan efektif, baik di tingkat nasional maupun di daerah.

Rakernas kali ini juga menunjukkan bahwa Bara JP tidak sekadar menjalankan strategi politik jangka pendek. Mereka mengedepankan visi jangka panjang yang berfokus pada perubahan yang berkelanjutan, dengan memastikan bahwa daerah-daerah strategis seperti Kalimantan Timur tetap menjadi prioritas dalam agenda pembangunan nasional.

Dukungan terhadap Isran-Hadi adalah bagian dari misi Bara JP untuk mendorong pemimpin daerah yang mampu mewujudkan kebijakan pro-rakyat dan pembangunan berkelanjutan.

Dengan dukungan yang terkoordinasi dan terarah, Bara JP memperlihatkan keseriusan dalam menciptakan perubahan yang berkelanjutan di setiap pelosok Indonesia, termasuk Kalimantan Timur.

Cagub Harus Diikat Fakta Integritas Agar Tidak Bohong!

Hedi Batubara 10 Oktober 2024

MoneyTalk, Jakarta – Keterikatan calon gubernur (cagub) pada fakta integritas merupakan hal yang sangat penting dalam menghadapi pemilihan kepala daerah (pilkada). Hal ini semakin disoroti setelah wawancara Adi Prayitno (Adipray) dengan Zulfan Lindan di Unparking, pada 9 Oktober 2024.

Dalam diskusi tersebut, Adipray mengungkapkan pandangan kritis terhadap janji-janji yang dilontarkan oleh calon-calon gubernur. Kritik yang diungkapkan bukan hanya sekadar menyuarakan ketidakpuasan, tetapi juga bertujuan untuk memberikan masukan konstruktif agar cagub tidak berbohong dan dapat menjalankan amanah yang diberikan masyarakat.

Dalam dunia politik, terutama dalam pemilihan umum, integritas menjadi salah satu kata kunci yang harus dijunjung tinggi oleh setiap calon pemimpin. Hal ini dikarenakan banyaknya janji yang diucapkan oleh calon-calon tersebut sering kali tidak terealisasi setelah terpilih. Seperti yang diungkapkan Adipray, banyak cagub yang mengemukakan gagasan yang baik dan berpotensi, namun tidak ada jaminan bahwa semua itu akan terwujud. Oleh karena itu, penting bagi setiap cagub untuk berkomitmen pada fakta integritas, di mana mereka tidak hanya berjanji tetapi juga siap untuk dipertanggungjawabkan.

Salah satu isu mendasar dalam politik saat ini adalah krisis kepercayaan publik terhadap para pemimpin. Masyarakat semakin skeptis terhadap janji-janji yang dikeluarkan, karena pengalaman pahit di masa lalu. Banyak pemimpin yang tidak mampu memenuhi janji mereka, baik itu soal pendidikan, kesehatan, infrastruktur, maupun penanganan masalah sosial seperti kemacetan dan banjir. Dalam konteks ini, Adipray menekankan perlunya adanya kontrak politik yang jelas antara calon pemimpin dan masyarakat. Ini akan membantu masyarakat untuk dapat menagih janji-janji tersebut dan memberikan sanksi moral jika janji tidak ditepati.

Adipray membedakan jenis-jenis kritik yang ada. Ada kritik yang murni bersifat konstruktif dan bertujuan untuk perbaikan, ada juga kritik yang didasari oleh kepentingan pribadi atau kelompok. Dalam konteks ini, setiap cagub harus siap menerima kritik yang membangun untuk memperbaiki diri. Sebaliknya, masyarakat juga diharapkan untuk memberikan kritik yang berdasarkan fakta dan tidak semata-mata didasari oleh emosi atau kepentingan pribadi. Dengan cara ini, akan tercipta iklim politik yang sehat dan saling menghormati.

Cagub yang terpilih seharusnya berani menjalin kesepakatan dengan masyarakat mengenai target-target yang harus dicapai selama masa jabatan mereka. Misalnya, jika dalam waktu tertentu mereka tidak dapat menyelesaikan masalah kemacetan atau banjir, maka mereka harus bersedia untuk mengundurkan diri. Ini adalah bentuk tanggung jawab moral yang diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan publik. Cagub harus berani mengikat diri pada fakta integritas, sehingga masyarakat tahu bahwa mereka tidak hanya berjanji tanpa konsekuensi.

Adi Prayitno juga menggarisbawahi pentingnya solusi konkret untuk menghadapi masalah yang ada, seperti banjir dan kemacetan. Di Jakarta, misalnya, telah banyak ide dan gagasan cemerlang yang diungkapkan oleh para cagub, tetapi realisasi dari gagasan tersebut sering kali tidak terlihat. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk terus memantau dan menagih komitmen tersebut. Cagub harus memiliki rencana yang jelas dan terukur untuk mengatasi masalah-masalah ini, serta bersedia untuk mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada publik.

Dalam menghadapi pemilihan gubernur, masyarakat perlu menjadikan fakta integritas sebagai acuan dalam memilih pemimpin. Cagub yang baik adalah mereka yang tidak hanya pandai berjanji, tetapi juga berani bertanggung jawab atas janji-janji tersebut. Dengan adanya kesepakatan yang jelas dan pertanggungjawaban yang tegas, diharapkan kepercayaan publik dapat terbangun kembali. Oleh karena itu, mari kita kritis dan teliti dalam memilih pemimpin yang benar-benar siap mengemban amanah rakyat.(c@kra)

Tak Punya Inovasi, Rudy Mas’ud Pakai Cara Jadul Giring Opini Publik Kalimantan Timur Rudy Mas'ud

Tak Punya Inovasi, Rudy Mas’ud Pakai Cara Jadul Giring Opini Publik Kalimantan Timur

Ali Ramadan 8 Oktober 2024

Samarinda – Dinamika politik Kalimantan Timur menjelang Pilkada 2024 semakin menarik perhatian, terutama dengan semakin seringnya hasil survei yang diumumkan oleh berbagai lembaga terkait popularitas dan elektabilitas para calon gubernur.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah strategi politik yang diterapkan oleh Rudy Mas’ud, seorang calon gubernur sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Kalimantan Timur, yang dinilai menggunakan survei sebagai cara “jadul” atau kuno untuk menggiring opini publik.

Survei yang dipublikasikan dengan menampilkan angka-angka yang menguntungkan bagi Rudy Mas’ud kerap kali dilihat sebagai alat legitimasi bagi elektabilitasnya.

Namun, banyak kalangan menganggap bahwa cara ini sudah usang dan tidak relevan lagi dengan dinamika politik modern. Penggunaan survei untuk membentuk persepsi publik bukanlah hal baru, tetapi metode ini kian diragukan efektivitasnya dalam era digital yang didominasi oleh keterbukaan informasi dan akses terhadap data yang lebih beragam.

Banyak yang mengkritik penggunaan survei oleh kubu Rudy Mas’ud sebagai upaya yang tidak lagi sepenuhnya efektif dalam mempengaruhi pemilih, terutama generasi muda yang lebih kritis dan lebih cenderung memeriksa validitas klaim yang beredar di ruang publik.

Menurut Pengamat Kebijakan publik, Iradat Ismail, survei yang dilakukan untuk mengangkat elektabilitas Rudy Mas’ud tidak lebih dari upaya membangun opini yang disesuaikan dengan kepentingan politiknya.

“Survei yang diterbitkan itu adalah bagian dari strategi lama untuk membentuk persepsi bahwa seorang calon sedang unggul, tetapi faktanya banyak survei yang tidak mewakili realitas di lapangan. Masyarakat sekarang jauh lebih kritis dan tidak mudah dipengaruhi oleh angka-angka yang mungkin hanya bersifat sementara,” ujar Iradat.

“Di era digital, persepsi publik lebih banyak dipengaruhi oleh interaksi langsung, transparansi program, dan keterlibatan calon dengan pemilih, bukan sekadar angka survei yang mungkin bias,” tambah Iradat.

Rudy Mas’ud, yang dikenal sebagai politisi dengan latar belakang keluarga kuat dan memiliki akses ke berbagai sumber daya politik, nampaknya mencoba mengandalkan survei untuk menciptakan citra kemenangan yang belum tentu mencerminkan realitas di lapangan.

Namun, kritik terhadap cara ini tidak hanya datang dari oposisi politiknya, tetapi juga dari kalangan masyarakat yang meragukan validitas survei tersebut.

Sebab penggunaan survei secara berlebihan dapat menimbulkan skeptisisme di kalangan pemilih, terutama jika hasil survei tersebut tidak didukung oleh fakta nyata.

Selain itu, banyak pihak juga menyoroti kemungkinan adanya konflik kepentingan dalam hasil survei yang diumumkan oleh lembaga-lembaga tertentu. Beberapa lembaga survei mungkin memiliki afiliasi atau mendapatkan dukungan dari kubu politik tertentu, sehingga menimbulkan keraguan akan objektivitas hasil survei yang dipublikasikan.

“Di Kalimantan Timur, beberapa kali terungkap bahwa survei yang menunjukkan keunggulan bagi Rudy Mas’ud tidak diikuti oleh transparansi terkait pendanaan dan metodologi survei tersebut, sehingga mengundang pertanyaan dari berbagai pihak,” Iradat.

Dalam konteks ini, Iradat mengingatkan pentingnya masyarakat untuk lebih cerdas dalam menyikapi hasil survei. “Jangan mudah terpengaruh oleh hasil survei yang mungkin tidak mewakili kenyataan di lapangan. Pemilih harus fokus pada rekam jejak, program, dan kapasitas calon pemimpin yang bisa memberikan dampak positif bagi daerahnya, bukan hanya pada angka-angka survei,” ujarnya.

Diancam Seno Aji karena Bertemu Isran Noor, Makmur HAPK: Saya Tidak Takut!

moneytalkadmin 7 Oktober 2024

Berau – Dunia politik Kalimantan Timur kembali ramai setelah beredarnya foto pertemuan antara Calon Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor dengan Makmur HAPK, seorang politisi senior Partai Gerindra, di kediaman Makmur di Berau.

Sebab foto tersebut menimbulkan berbagai spekulasi, terutama di kalangan internal Partai Gerindra, yang saat ini tengah mendukung pasangan calon gubernur Rudy Mas’ud dan Seno Aji dalam Pilkada Kaltim 2024.

Menanggapi pertemuan tersebut, Sekretaris DPD Partai Gerindra Kalimantan Timur, Seno Aji, yang juga calon Wakil Gubernur Kaltim, bahkan mengancam bahwa Partai Gerindra akan memberikan sanksi tegas kepada setiap kader yang mendukung pasangan calon gubernur di luar garis resmi partai. Ini adalah peringatan keras yang ditujukan kepada Makmur HAPK, mengingat posisinya yang saat ini masih aktif sebagai anggota Partai Gerindra.

Makmur HAPK, yang juga merupakan mantan Ketua DPRD Kaltim, akhirnya buka suara mengenai pertemuannya dengan Isran Noor. Makmur menegaskan bahwa kunjungan Isran Noor ke rumahnya hanyalah bentuk silaturahmi biasa dan tidak berkaitan dengan kampanye politik. Saat Isran berkunjung, lanjut Makmur, pada waktu itu dirinya sedang mengadakan acara selamatan untuk cucunya.

“Tidak ada pembicaraan yang gimana-gimana, cuma makan lalu pulang,” ungkapnya dengan santai.

Makmur menjelaskan bahwa kunjungan seperti itu sudah sering terjadi sejak lama, dan dirinya kerap menerima tamu dari kalangan politik yang berkunjung ke Berau, terutama para tokoh yang tengah berkontestasi dalam Pilkada.

“Sejak zaman Pak Achmad Amins, Pak Awang Faroek, sampai Pak Isran, mereka sering datang, mungkin karena menghormati saya saja, bukan karena saya tokoh,” tambahnya.

Dia melanjutkan, saat Isran Noor berkunjung, pada waktu itu dirinya sedang mengadakan acara selamatan untuk cucunya. “Saya dengan pak Isran sudah bersahabat sejak lama,” katanya.

Menariknya, Makmur HAPK menurut media lokal Selasar, mengungkapkan bahwa hingga saat ini, calon gubernur Rudy Mas’ud belum pernah berkunjung ke kediamannya, meskipun Rudy sudah beberapa kali datang ke Berau.

“Terus terang saja, beberapa kali dia (Rudy) ke Berau tetapi tidak pernah ketemu,” ungkapnya.

Namun, Makmur menyayangkan bahwa foto pertemuannya dengan Isran Noor dijadikan bahan spekulasi oleh beberapa pihak. Ia menegaskan bahwa dirinya memahami batasan antara silaturahmi dan kampanye, dan tidak ada maksud untuk melanggar aturan partai.

“Saya ini orang tua, puluhan tahun berpolitik, bukan bodok-bodok juga. Saya tahu mana yang termasuk kampanye dan bukan,” tegasnya.

Menanggapi ancaman sanksi yang dilontarkan oleh Seno Aji, Makmur tidak gentar. “Silakan saja, saya tidak takut. Yang jelas saya tidak melakukan kesalahan,” ucapnya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Makmur merasa yakin dengan posisinya dan tidak merasa bersalah atas pertemuannya dengan Isran Noor.

Lebih lanjut, Makmur bercerita tentang kedekatannya dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Menurutnya, ia bergabung dengan Partai Gerindra karena langsung diajak oleh Prabowo.

“Saya itu beberapa kali diundang bertemu Pak Prabowo. Bahkan beliau pernah memberi saya oleh-oleh. Saya masuk Gerindra karena Pak Prabowo,” ungkapnya, menekankan hubungan personalnya dengan pemimpin partai tersebut.

Terkait foto dirinya dengan Isran yang menimbulkan spekulasi, Makmur memberikan pesan tegas kepada para politisi agar lebih dewasa dalam berpolitik.

“Berpolitik itu jangan cengeng, jangan menyalahkan orang lain jika tidak berhasil. Menjadi calon pemimpin harus percaya pada diri sendiri,” pesannya.

Makmur HAPK adalah sosok yang memiliki pengaruh besar di Berau. Ia pernah memimpin kabupaten tersebut selama dua periode, dan kini terpilih sebagai anggota DPRD Kaltim pada Pemilu Legislatif 2024.

Namun, hubungan Makmur dengan keluarga Mas’ud, yang saat ini mendominasi politik Kaltim, memiliki sejarah tersendiri. Saat dirinya masih menjadi kader Partai Golkar dan menjabat sebagai Ketua DPRD Kaltim, posisinya tiba-tiba digantikan oleh Hasanudin Mas’ud, kakak Rudy Mas’ud, yang kini menjadi Ketua DPD Golkar Kaltim.

Hubungan politik yang kompleks antara Makmur HAPK dan keluarga Mas’ud mencerminkan dinamika kekuasaan yang tidak hanya terjadi di tingkat partai, tetapi juga di pemerintahan daerah. Dengan situasi politik yang memanas jelang Pilkada Kaltim 2024, pertemuan-pertemuan seperti ini terus menjadi sorotan publik dan menambah intensitas persaingan di antara para calon pemimpin.

Koalisi Besar Rudy-Seno Mulai Pecah? Rudy Mas'ud

Koalisi Besar Rudy-Seno Mulai Pecah?

Ali Ramadan 4 Oktober 2024

Berau – Dukungan terhadap pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud dan Seno Aji, dikabarkan mulai mengalami penurunan. Spekulasi ini semakin mencuat setelah beredar informasi mengenai pertemuan antara politisi senior Kalimantan Timur, Makmur HAPK, dengan calon gubernur Isran Noor, yang merupakan pesaing utama Rudy-Seno dalam Pilkada Kaltim 2024.

Makmur HAPK, yang dikenal sebagai mantan Bupati Berau dan mantan Ketua DPRD Kalimantan Timur, memiliki pengaruh besar di dunia politik Kaltim. Dia dianggap sebagai salah satu tokoh kunci dalam perpolitikan Kalimantan Timur, dan keterlibatannya dalam pertemuan tersebut memicu spekulasi bahwa dukungan untuk pasangan Rudy-Seno semakin tergerus, terutama di kalangan politisi senior dan elit lokal.

Situasi ini mencerminkan dinamika politik yang semakin kompleks menjelang Pilkada Kaltim 2024, di mana pergeseran dukungan dari tokoh-tokoh berpengaruh dapat membawa dampak signifikan terhadap jalannya kontestasi.

Saat ini secara resmi Rudy Mas’ud dan Seno Aji didukung oleh koalisi besar yang terdiri dari 12 partai politik, baik dari parlemen maupun non-parlemen. Di antara partai-partai besar yang mendukung mereka adalah Golkar, Gerindra, PAN, PKS, PKB, NasDem, dan PPP, yang memiliki kursi di DPRD Kalimantan Timur. Selain itu, mereka juga mendapatkan dukungan dari partai non-parlemen seperti PSI, PBB, Partai Buruh, PKN, dan Partai Prima.

Dan yang menarik, Makmur HAPK sebelumnya adalah kader senior Partai Golkar sebelum memutuskan untuk bergabung dengan Partai Gerindra, dua partai yang secara resmi mengusung Rudy Mas’ud dan Seno Aji dalam Pilkada Kaltim.

Namun, meskipun dukungan politik di atas kertas terlihat kuat, dinamika internal dan potensi perpecahan di kalangan elit politik bisa menjadi ancaman nyata bagi pasangan Rudy-Seno. Makmur HAPK, sebagai sosok senior yang memiliki pengaruh di kalangan partai-partai tersebut, dapat memicu pergeseran dukungan, terutama di kalangan politisi yang sebelumnya loyal kepada Golkar dan Gerindra.

“Soliditas koalisi yang mendukung Rudy-Seno kini berada di bawah sorotan. Apakah mereka akan mampu menjaga persatuan di tengah-tengah perpecahan politik yang mulai tampak, atau justru terancam oleh arus peralihan dukungan ke pihak lawan?,” kata Pengamat kebijakan publik, Iradat Ismail.

Sebab, lanjut Iradat, dukungan dari tokoh-tokoh senior seperti Makmur HAPK memiliki dampak signifikan dalam menentukan arah suara di Pilkada. Di Kalimantan Timur, pengaruh tokoh politik senior yang memiliki basis massa loyal bisa memengaruhi hasil akhir pemilihan.

Pertemuan Makmur dengan Isran Noor tentu saja mengundang spekulasi lebih lanjut mengenai ke arah mana dukungan politik senior ini akan mengalir, dan bagaimana hal itu akan memengaruhi hasil Pilkada.

Peran para politisi senior seperti Makmur HAPK bisa menjadi penentu kemenangan bagi calon yang mampu menarik dukungan mereka, baik melalui pendekatan politik yang bijak maupun melalui kerja nyata yang membuktikan komitmen mereka pada pembangunan Kalimantan Timur.

“Mungkin Makmur HAPK merasa hasil kerja Isran Noor saat menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Timur periode 2018-2023 telah menghasilkan banyak perkembangan positif di Kaltim sehingga pertumbuhan tersebut perlu dijaga,” pungkasnya.

Mr. Q: Mahfud MD Salah Gaul Mahfud MD Blak-blakan Soal Makelar 1 Triliun, Stop dan Bongkar Mafia Hukum!

Mr. Q: Mahfud MD Salah Gaul

Hedi Batubara 2 Oktober 2024

MoneyTalk, Jakarta – Pada acara Unparking Indonesia yang diselenggarakan oleh Zulfan Lindan, Senin (30/09), Muhammad Qodari atau dikenal sebagai Mr. Q mengeluarkan beberapa pernyataan kontroversial mengenai Mahfud MD. Dalam pernyataannya, Qodari menganggap Mahfud MD telah “salah gaul,” terutama dalam konteks hubungan politik yang berkembang pascadukungan Presiden Jokowi terhadap Prabowo Subianto sebagai calon presiden untuk Pilpres 2024.

Pada awal pembahasan, Qodari mengingat kembali momentum Pilkada serentak yang terjadi di masa pandemi Covid-19. Ia menggambarkan situasi Pilkada sebagai “ledakan nuklir Covid,” yang disebabkan oleh kerumunan massa selama kampanye. Saat itu, Mahfud MD yang menjabat sebagai Menko Polhukam berperan dalam mendiskusikan peraturan mengenai Pilkada. Qodari menyoroti bagaimana peraturan terkait Pilkada tidak dapat diubah hanya melalui PKPU karena terikat undang-undang yang lebih tinggi.

Qodari mengisahkan bahwa Mahfud MD bersama dengan Luhut Pandjaitan sempat merancang gagasan untuk menerbitkan Perppu terkait Pilkada. Namun, rencana tersebut akhirnya tidak terwujud, dan Pilkada tetap berlangsung meskipun pandemi belum mereda.

Selanjutnya Qodari menyoroti sikap Mahfud MD yang belakangan sering mengkritik Presiden Jokowi, terutama terkait kebijakan yang diambil Jokowi selama masa pemerintahannya. Menurut Qodari, Mahfud seolah-olah membedakan antara sembilan tahun pemerintahan Jokowi yang baik-baik saja, dan satu tahun terakhir yang dianggap tidak baik. Qodari merasa sikap ini tidak elok, mengingat dukungan Jokowi terhadap Mahfud selama ini.

“Kalau begitu, selama sembilan tahun Pak Mahfud gaulnya benar, setahun belakangan salah gaul,” ucap Qodari, yang menegaskan bahwa perubahan sikap Mahfud dipengaruhi oleh lingkungan pergaulannya. Menurut Qodari, Mahfud kini berada di lingkaran orang-orang yang memiliki kebencian dan dendam terhadap Jokowi.

Dalam pandangannya, Qodari menghubungkan perubahan sikap Mahfud dengan teori “epistemic community,” yang merujuk pada kelompok-kelompok dengan pemikiran dan ideologi yang sama. Menurut Qodari, Mahfud MD kini tergabung dalam komunitas yang dipimpin oleh Saiful Mujani (SM) – yang berlawanan dengan “mazhab Q,” komunitas yang dipimpinnya sendiri. Ia menegaskan bahwa lingkungan pergaulan bisa memengaruhi pandangan dan sikap seseorang, terutama dalam politik.

Qodari menggarisbawahi bahwa ketika seseorang “salah gaul,” dampaknya bisa berbahaya, terutama bagi mereka yang memiliki peran penting di panggung politik. Salah pergaulan, menurutnya, dapat mengubah seseorang dari yang sebelumnya objektif menjadi subjektif. Dalam konteks ini, Qodari mengkritik lembaga-lembaga survei yang tadinya objektif namun berubah karena “salah gaul,” hingga mempengaruhi hasil survei mereka.

Sebagai contoh, Qodari menyinggung tentang survei nasional yang biasanya dilakukan dengan sampel 1200 responden. Namun, belakangan ini ada survei yang menggunakan metode berbeda, seperti triangulasi yang menggabungkan data survei dengan diskusi kelompok terfokus (FGD). Qodari menilai metode ini tidak masuk akal karena menggabungkan dua paradigma yang berbeda, yakni kuantitatif dan kualitatif.

Pernyataan Mr. Q juga menyentuh kasus hukum yang melibatkan Adian Armando, yang dituntut oleh PDIP dengan tuduhan merugikan partai melalui sebuah video. Qodari, yang hadir sebagai saksi dalam persidangan, menjelaskan bahwa banyak komentar di media sosial yang tidak bisa dijadikan acuan karena adanya buzzer dan robot yang bisa memobilisasi opini.

Lebih jauh, Qodari menyinggung bahwa beberapa pihak, termasuk Mahfud MD, mungkin terpengaruh oleh kepentingan politik yang lebih besar. Ia mengaitkan sikap kritis Mahfud dengan kekecewaan Megawati dan PDIP terhadap keputusan Jokowi yang mendukung Prabowo, alih-alih Ganjar Pranowo. Qodari menduga bahwa ada agenda tersembunyi di balik sikap-sikap kritis ini, yang bertujuan untuk menghalangi Prabowo dilantik sebagai presiden jika menang dalam Pilpres 2024.

Pada akhirnya, Qodari menekankan bahwa politik yang dibangun atas dasar kebencian dan dendam tidak akan membawa dampak positif. Ia mengajak agar para elit politik, termasuk Mahfud MD, bersikap lebih bijak dan proporsional dalam menyikapi dinamika politik. Jika perbedaan pendapat atau kekecewaan terjadi, sebaiknya disikapi dengan dialog yang sehat dan tidak merusak tatanan demokrasi.

Ungkapan “salah gaul” yang dilontarkan Qodari menjadi sorotan, karena menggambarkan bahwa perubahan sikap Mahfud MD bukanlah murni hasil dari pemikiran independen, melainkan pengaruh dari lingkungan pergaulan politiknya yang kini berbeda.

Perdebatan ini mencerminkan betapa kompleksnya dinamika politik di Indonesia, terutama menjelang Pilpres 2024. Kritik terhadap Mahfud MD yang dianggap “salah gaul” memperlihatkan bagaimana elit politik bisa berubah pandangan sesuai dengan siapa mereka bergaul, dan bagaimana hal ini memengaruhi kebijakan serta opini publik yang mereka bawa. Apakah benar Mahfud MD “salah gaul”? Ataukah ini hanya bagian dari strategi politik yang lebih besar? Hanya waktu yang bisa menjawab.(c@kra)

Survei PIC: Isran Noor Kalahkan Rudy Mas’ud di Pilkada Kalimantan Timur

moneytalkadmin 30 September 2024

SAMARINDA – Pemilihan Kepala Daerah telah memasuki babak baru, proses kampanye telah dimulai sejak ditetapkannya nomor urut calon kepala daerah, selain Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ), Provinsi Kalimantan Timur juga mendapat sorotan publik.

Menurut Direktur Eksekutif Prisma Insight Center (PIC) Arif Maulana dinamika dan preferensi sosial politik pada pemilihan Gubernur Provinsi kalimantan Timur bisa ditinjau dalam beberapa aspek.

Pertama; Partisipasi politik pemilih, kedua; Demokrasi dan Kepercayaan pada lembaga negara, ketiga; Persepsi tentang kepemimpinan, keempat; Preferensi politik dalam Pilkada 2024, kelima; Perilaku Digital dan keenam; Isu strategis dan agenda ke depan.

Berdasarkan hasil survei PIC Arif Maulana mengungkapkan ada kecenderungan kenaikan partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 mendatang dibandingkan dengan Pilkada Kalimantan Timur 2018 lalu.

“Diketahui 2018 lalu partisipasi pemilih sekitar 60 persen, saat ini berdasarkan survei PIC dapat dilihat 70 persen lebih pemilih akan ikut berpartisipasi di Pilkada serentak 2024 mendatang,” ungkap Arif maulana, pada Jumat 27 September 2024.

“Meskipun hanya dua pasangan calon di Pilkada Kalimantan Timur, namun partisipasi cenderung meningkat karena rivalitas calon Gubernur telah menarik bagi banyak warga masyarakat Kaltim,” lanjut Arif.

Dari hasil survei, menurut Arif Maulana pasangan Isran Noor – Hadi Mulyadi ungguli pasangan Rudy Mas’ud – Seno Aji.

“Bisa dilihat dalam paparan survei, jika pemilihan Gubernur dilaksanakan hari ini pasangan Isran Noor – Hadi Mulyadi mendapatkan 63,2 persen jauh mengungguli pasangan Rudy Mas’ud – Seno Aji yang hanya memperoleh 36,3 persen,” jelas Arif.

“Meskipun masih ada 10,5 persen lagi yang belum menentukan pilihan, namun sangat sulit bagi pasangan Rudy Mas’ud – Seno Aji mengungguli pasangan Isran Noor – Hadi Mulyadi,” lanjut Arif.

Populasi survei adalah penduduk Kalimantan Timur yang tersebar di 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur. Populasi sasaran adalah penduduk Kalimantan Timur yang telah menjadi pemilih saat survei dilakukan.

Penarikan sampel sepenuhnya dilakukan secara acak menggunakan metode multistage random sampling. Penarikan sampel mempertimbangkan proporsi antara jumlah sampel dengan jumlah penduduk pada setiap Kabupaten/Kota, proporsi perempuan dan laki-laki dan kategori kota dan desa.

Jumlah sampel sebesar 1.200 responden tersebar secara proporsional di 10 kabupaten/Kota. Setelah dilakukan proses kendali mutu, data yang valid untuk dianalisis sebesar 1.192 sample. Menggunakan 1.192 sample, margin of error survei ini sebesar +/- 2,84%, pada tingkat kepercayaan 95%.

Rudy Mas’ud Punya Utang Besar, Tembus Rp137 Miliar Rudy Mas'ud

Rudy Mas’ud Punya Utang Besar, Tembus Rp137 Miliar

Ali Ramadan 27 September 2024

Kalimantan Timur – Rudy Mas’ud, calon gubernur Kalimantan Timur, telah menjadi sorotan karena besarnya utang yang dimilikinya. Tak main-main, Rudy Mas’ud tercatat memiliki utang sebesar Rp137.694.480.000,-.

Menurut Ketua Padepokan Hukum Indonesia (PHI), Musyanto, hal ini tentu menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat dan pengamat politik mengenai komitmennya dalam pemberantasan korupsi.

“Utang besar yang ditanggung oleh seorang calon pejabat publik sering kali menimbulkan tanda tanya tentang integritas dan potensi konflik kepentingan, khususnya terkait kebijakan yang diambil jika terpilih,” kata Musyanto.

Berdasarkan E-lhkpn per tanggal penyampaian pada 29 Maret 2023 yang dilansir TribunKaltim, Rudy Mas’ud diketahui memiliki utang dalam jumlah besar, mencapai Rp137.694.480.000,-, yang diduga berasal dari berbagai sektor.

Besarnya utang ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana ia akan membiayai kampanyenya dan apakah ada kemungkinan ia terlibat dalam transaksi yang mengaburkan batas etika politik.

Musyanto mengungkapkan kekhawatiran bahwa seseorang dengan beban finansial besar mungkin berada dalam posisi rentan terhadap tekanan eksternal.

“Utang tersebut bisa menjadi celah bagi pihak-pihak tertentu untuk mempengaruhi kebijakan, terutama yang berkaitan dengan pengadaan proyek-proyek besar atau alokasi anggaran di tingkat provinsi,” ujar Musyanto.

Musyanto mengakui total kekayaan Rudy Mas’ud memanglah tidak kecil, yakni mencapai Rp320.998.763.772,- dan sebagai calon gubernur, Rudy Mas’ud telah berjanji untuk memberantas korupsi dan menegakkan tata kelola pemerintahan yang bersih.

Namun, perlu dikawal bagaimana komitmen ini nanti akan dijalankan bila mengingat beban finansial yang ia tanggung. Ada kekhawatiran bahwa utang tersebut dapat memengaruhi kebijakannya dalam menjalankan pemerintahan, bahkan memunculkan potensi korupsi baru.

“Untuk meredakan kekhawatiran masyarakat, Rudy Mas’ud perlu memberikan transparansi terkait utang-utang yang dimilikinya. Publik perlu mengetahui sumber utang tersebut, bagaimana ia berencana untuk melunasinya, dan sejauh mana pengaruh utang tersebut terhadap kebijakan yang mungkin ia ambil jika terpilih,” katanya.

“Sebab masyarakat berhak untuk mempertanyakan bagaimana utang tersebut memengaruhi kebijakannya dan potensi konflik kepentingan yang mungkin muncul,” pungkasnya.

Pengamat Pertanyakan Komitmen Pemberantasan Korupsi Rudy Mas’ud Rudy Mas'ud

Pengamat Pertanyakan Komitmen Pemberantasan Korupsi Rudy Mas’ud

Ali Ramadan 25 September 2024

Kalimantan Timur – Ambisi politik Rudy Mas’ud saat maju sebagai calon Gubernur Kalimantan Timur pada Pilkada 2024 dipertanyakan banyak pihak. Sebab dinasti politik keluarga Mas’ud sudah menggurita di Kalimantan Timur.

Menurut Ketua Padepokan Hukum Indonesia (PHI), Musyanto, salah satu risiko terbesar dari dinasti politik adalah meningkatnya potensi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dengan terkonsentrasinya kekuasaan pada satu keluarga, mekanisme checks and balances (pengawasan dan keseimbangan) menjadi sangat lemah.

“Gurita klan politik Mas’ud di Kalimantan Timur sudah sampai tahap mengkhawatirkan. Selain Rudy Mas’ud yang merupakan anggota DPR sekaligus bakal calon Gubernur Kaltim, ada pula sang kakak, Hasanudin Mas’ud yang menjabat sebagai Ketua DPRD Kaltim,” kata Musyanto.

“Fenomena dinasti politik ini bukan hanya menjadi ancaman bagi demokrasi yang sehat, tetapi juga membuka celah bagi penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi yang dapat menghambat pembangunan provinsi ini,” tambah Musyanto.

Apalagi, dinasti politik sering kali beroperasi dengan cara yang meminggirkan kompetisi sehat dan meredam partisipasi politik dari berbagai kalangan. Keluarga Mas’ud, yang telah lama terjun dalam dunia politik di Kalimantan Timur, semakin memperkuat cengkeraman kekuasaan mereka di berbagai posisi penting, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten.

Dengan dominasi ini, proses demokrasi di Kalimantan Timur berisiko menjadi formalitas belaka, di mana persaingan politik yang sebenarnya tidak terjadi karena posisi-posisi strategis sudah dikendalikan oleh anggota keluarga atau orang-orang dekat mereka.

Kondisi ini bukan hanya merugikan proses pemilihan yang bebas dan adil, tetapi juga menciptakan situasi di mana kebijakan dan keputusan pemerintah lebih berorientasi pada kepentingan kelompok tertentu dibandingkan kepentingan masyarakat luas.

“Dalam jangka panjang, dinasti politik bisa melemahkan daya saing daerah, menghambat inovasi kebijakan, dan menurunkan kualitas pelayanan publik karena jabatan lebih ditentukan oleh loyalitas keluarga ketimbang kompetensi,” lugas Musyanto.

Selain melemahkan demokrasi, dinasti politik juga berisiko meningkatkan praktik korupsi dan nepotisme. Ketika jabatan-jabatan strategis dikuasai oleh anggota keluarga atau orang-orang terdekat, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan dapat terganggu.

“Hal ini berbahaya. Sebab seperti yang kita tahu, dua saudara lain dari Rudy Mas’ud juga menjadi pejabat, yakni Rahmad Mas’ud sebagai Walikota Balikpapan dan Abdul Gafur Mas’ud sebagai Bupati Penajam Paser Utara. Abdul Gafur Mas’ud bahkan ikut terjaring OTT KPK dan telah divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor dalam kasus suap. Hal ini menjadi tanda tanya besar terkait komitmen Rudy Mas’ud dalam pemberantasan korupsi,” pungkas Musyanto.

Bahaya! Dinasti Politik Rudy Mas’ud di Kalimantan Timur Ancaman Demokrasi Rudy Mas'ud

Bahaya! Dinasti Politik Rudy Mas’ud di Kalimantan Timur Ancaman Demokrasi

Monica Putri 23 September 2024

Kalimantan Timur – Fenomena dinasti politik di Indonesia semakin mengkhawatirkan, terutama di Kalimantan Timur. Salah satu dinasti politik yang tengah menjadi sorotan adalah keluarga Mas’ud, yang dinilai telah menguasai berbagai posisi strategis dalam pemerintahan dan legislatif.

Penguasaan yang terus meluas ini memunculkan kekhawatiran akan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan serta merosotnya nilai-nilai demokrasi di provinsi yang kaya akan sumber daya alam tersebut. Terlebih setelah majunya Rudy Mas’ud sebagai calon Gubernur Kalimantan Timur.

Ketua Padepokan Hukum Indonesia (PHI), Musyanto menjelaskan hadirnya Rudy Mas’ud dalam kontestasi pilkada Kaltim merupakan salah satu bentuk kemunduran demokrasi di tanah yang kaya akan hasil bumi tersebut.

“Rudy Mas’ud memiliki syahwat politik yang sangat tinggi. Dia tidak puas hanya menjadi anggota DPR RI saja, tapi memiliki obsesi untuk menguasai Kalimantan Timur hanya untuk keluarganya,” kata Musyanto.

Gurita klan politik Mas’ud di Kalimantan Timur, lanjut Musyanto, sudah sampai tahap mengkhawatirkan selain Rudy Mas’ud yang merupakan anggota DPR sekaligus bakal calon Gubernur Kaltim, ada pula sang kakak, Hasanudin Mas’ud yang menjabat sebagai Ketua DPRD Kaltim.

Tak sampai di situ, dua saudara lainnya juga menjadi pejabat, yakni Rahmad Mas’ud sebagai Walikota Balikpapan dan Abdul Gafur Mas’ud sebagai Bupati Penajam Paser Utara.

Gurita ini tentu menjadi ancaman demokrasi di Kalimantan Timur. Terlebih Abdul Gafur Mas’ud bahkan ikut terjaring OTT KPK dan telah divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor dalam kasus suap.

Beberapa waktu lalu kelompok Front Kaltim Menggugat bahkan sudah melakukan demo di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendorong lembaga anti-rasuah tersebut menyelidiki potensi korupsi di keluarga Mas’ud ini.

“Konsentrasi kekuasaan politik pada satu keluarga di Kalimantan Timur bisa menjadi ancaman besar bagi demokrasi. Jika dibiarkan, gurita dinasti politik keluarga Mas’ud berpotensi menurunkan kualitas demokrasi secara keseluruhan yang pada akhirnya menjadikan rakyat Kalimantan Timur sebagai korban,” tegas Musyanto.

“Dan jika tidak segera ditangani, gurita dinasti politik keluarga Mas’ud di Kalimantan Timur akan terus berkembang, membawa dampak negatif tidak hanya bagi provinsi ini, tetapi juga bagi tatanan demokrasi di Indonesia secara keseluruhan,” pungkasnya.

Pilkada

Relawan Prabowo Bara JP Dukung Isran Noor Jadi Gubernur Kaltim

Cagub Harus Diikat Fakta Integritas Agar Tidak Bohong!

Tak Punya Inovasi, Rudy Mas’ud Pakai Cara Jadul Giring Opini Publik Kalimantan Timur

Diancam Seno Aji karena Bertemu Isran Noor, Makmur HAPK: Saya Tidak Takut!

Koalisi Besar Rudy-Seno Mulai Pecah?

Mr. Q: Mahfud MD Salah Gaul

Survei PIC: Isran Noor Kalahkan Rudy Mas’ud di Pilkada Kalimantan Timur

Rudy Mas’ud Punya Utang Besar, Tembus Rp137 Miliar

Pengamat Pertanyakan Komitmen Pemberantasan Korupsi Rudy Mas’ud

Bahaya! Dinasti Politik Rudy Mas’ud di Kalimantan Timur Ancaman Demokrasi

Baca Juga Berita Ini

Sebut Sekjen dan Waketum Tak Urus Partai, DPC PPP Jakbar Pasang Badan untuk Mardiono

Muslim Arbi: Oligarki Diduga Siapkan Dana Berlimpah untuk KDM-Gibran di Pilpres 2029

Kredit Macet Rp4 Triliun Lebih, Laba KB Bank Ambles, Kepercayaan Nasabah Dipertaruhkan

Kasus Eks Wamen Imipas, FORMASI Desak KPK Periksa Menteri “RAMA”