23 November 2026

Hj. Sri Juniarsih Mas

MoneyTalk.id, Jakarta – Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menyoroti penurunan pendapatan PT Indo Pusaka Berau (IPB) dari penjualan tenaga listrik kepada PT Berau Coal.

Uchok menduga penurunan tersebut berkaitan dengan ketidakadilan dalam penerapan harga jual beli listrik yang dibebankan kepada PT Berau Coal.

“Pada tahun 2024 pendapatan PT IPB dari penjualan tenaga listrik kepada PT Berau Coal mencapai Rp68 miliar. Namun pada 2025 turun sebesar Rp29,1 miliar menjadi hanya Rp38,9 miliar,” kata Uchok, Selasa (25/8/2026).

Menurut dia, salah satu kemungkinan penyebab penurunan pendapatan tersebut adalah tingginya harga jual listrik PT IPB kepada PT Berau Coal.

Uchok merujuk pada surat PT Berau Coal Nomor 042/BC/BOD-SWD/V/2023 tertanggal 3 Mei 2023 mengenai usulan perubahan kontrak jual beli listrik. Dalam surat tersebut, menurut Uchok, harga jual listrik berubah menjadi Rp2.135,12 per kWh.

Ia menilai harga tersebut terlalu tinggi jika dibandingkan dengan tarif listrik PT PLN (Persero) maupun PLN wilayah Kalimantan Timur.

“Sebagai perbandingan, harga per kWh PT PLN (Persero) hanya sekitar Rp949/kWh, sedangkan PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur sekitar Rp836,5/kWh,” ujarnya.

Uchok menilai tingginya harga jual listrik tersebut perlu diperiksa lebih lanjut karena pada saat yang sama PT IPB justru mencatat kerugian yang semakin besar.

“Gara-gara permainan harga per kWh ini, pendapatan PT IPB setiap tahun selalu merugi. Pada tahun 2024 rugi sebesar Rp44 miliar, dan pada tahun 2025 kerugian makin tinggi mencapai Rp64,5 miliar,” katanya.

Dengan demikian, lanjut Uchok, dalam kurun waktu dua tahun kerugian PT IPB mencapai sekitar Rp108,5 miliar. Ia menilai kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian serius karena PT IPB merupakan perusahaan listrik yang dimiliki pemerintah daerah Berau.

“Ini benar-benar tidak masuk akal. Kejaksaan Agung harus turun tangan untuk melakukan penyidikan terhadap perusahaan listrik milik pemerintah daerah Berau,” tegasnya.

Uchok meminta aparat penegak hukum tidak hanya melihat besaran kerugian perusahaan, tetapi juga menelusuri proses penetapan harga jual beli listrik, dasar perhitungan tarif, serta pihak-pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan.

“Langkah pertama yang harus dilakukan Kejagung adalah melakukan pemeriksaan dan pemanggilan kepada Direktur Utama PT Indo Pusaka Berau, Aan Wibowo, sebagai orang kepercayaan Bupati Berau, Hj. Sri Juniarsih Mas,” pungkas Uchok.

MoneyTalk.id, Jakarta – Center For Budget Analysis (CBA) mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia untuk segera turun tangan mengusut dugaan penyimpangan keuangan di tubuh PT Hutan Sanggam Berau (HSB). Desakan ini menguat menyusul kontras tajam antara lonjakan pendapatan perusahaan dengan setoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Berau yang nyaris jalan di tempat.

Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, membeberkan bahwa pendapatan PT HSB pada tahun 2025 meroket tajam hingga menyentuh angka Rp 18,8 miliar. Angka ini meningkat drastis dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp 8,2 miliar.

Ironisnya, kenaikan fantastis tersebut tidak sejalan dengan kontribusi perusahaan kepada daerah. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Kabupaten Berau Tahun 2025, realisasi PAD dari PT HSB hanya sebesar Rp 27 juta dari target Rp 28 juta. Jumlah ini bahkan mengalami penurunan tipis jika dikomparasikan dengan setoran tahun 2024 yang mencapai Rp 28,6 juta, di tengah pendapatan perusahaan yang saat itu jauh lebih kecil.

“Realisasi PAD Kabupaten Berau dari PT HSB tahun 2025 hanya sebesar Rp 27 juta doang. Ini sangat tidak masuk akal jika dibandingkan dengan pendapatan perusahaan yang melompat hingga Rp 18,8 miliar,” tegas Uchok Sky. Sabtu (22/08)

CBA juga menyoroti pernyataan pihak manajemen PT HSB melalui Manajer Pamhut dan Bina Sosial, Anwar Kalfangare, yang sebelumnya mengklaim bahwa potensi PAD dari perusahaan bisa menyentuh kisaran Rp 1,9 miliar hingga Rp 2 miliar. Menurut Uchok, klaim tersebut hanyalah pemanis bibir untuk menutupi dugaan skandal keuangan yang terjadi di internal perusahaan.

Berdasarkan data dan temuan tersebut, CBA menilai Kejagung memiliki dasar yang kuat dan akurat untuk segera memulai penyelidikan formal. CBA mendesak Kejagung untuk memanggil pihak-pihak terkait guna mempertanggungjawabkan aliran dana perusahaan.

“Kami mendesak Kejagung untuk segera memanggil dan meminta penjelasan dari Direktur PT HSB, Roby Maula, serta Bupati Berau Hj. Sri Juniarsih Mas. Harus dijelaskan secara transparan, lari ke mana saja aliran dana PAD yang potensinya digadang-gadang bisa menyentuh Rp 2 miliar tersebut,” pungkas Uchok.

MoneyTalk.id, Jakarta – Tata kelola sejumlah badan usaha milik daerah (BUMD) di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, kembali menjadi sorotan. Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menilai memburuknya kinerja lima perusahaan daerah pada 2025 perlu mendapat perhatian serius aparat penegak hukum.

Sorotan paling tajam diarahkan kepada PT Indo Pusaka Berau (IPB), perusahaan daerah yang menaungi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Lati. Perusahaan tersebut disebut mengalami kerugian hingga Rp133,88 miliar.

Menurut Uchok, kondisi tersebut menjadi gambaran serius mengenai buruknya tata kelola perusahaan daerah di Kabupaten Berau. Ia bahkan menyebut 2025 sebagai tahun yang kelam bagi Bupati Berau Hj. Sri Juniarsih Mas karena persoalan BUMD tidak hanya berkaitan dengan kerugian IPB, tetapi juga tidak tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari lima perusahaan daerah.

“Pada tahun 2025 adalah tahun yang kelam bagi Bupati Berau Hj. Sri Juniarsih Mas. Bukan hanya harus menanggung kerugian IPB yang membengkak mencapai Rp133,8 miliar, tetapi semua target PAD dari lima BUMD juga tidak tercapai,” ujar Uchok, Jumat (21/8/2026).

CBA menilai kondisi tersebut tidak boleh berhenti pada persoalan kinerja bisnis semata. Menurut Uchok, apabila terdapat dugaan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan perusahaan daerah yang berpotensi menimbulkan kerugian negara, aparat penegak hukum perlu turun tangan untuk melakukan pemeriksaan.

Karena itu, CBA mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) apabila berdasarkan hasil telaah awal ditemukan indikasi pidana, sekaligus melakukan penyelidikan terhadap tata kelola perusahaan daerah di Kabupaten Berau.

Uchok mengatakan kegagalan perusahaan daerah memenuhi target kontribusi PAD perlu dibedah secara menyeluruh. Persoalannya bukan hanya mengenai berapa besar keuntungan yang berhasil disetorkan ke kas daerah, tetapi juga bagaimana perusahaan mengelola modal, aset, pendapatan, biaya operasional, investasi, serta berbagai keputusan bisnis yang diambil jajaran manajemen.

Lima perusahaan daerah yang menjadi perhatian CBA yakni BPD Kaltimtara, PT Hutan Sanggam Berau, PT Indo Pusaka Berau, Perumda Air Minum Batiwakal, dan Perumda Bhakti Praja.

Kelima perusahaan tersebut memiliki tanggung jawab memberikan kontribusi terhadap PAD Kabupaten Berau. Namun, berdasarkan data yang disampaikan CBA, kontribusi lima perusahaan daerah tersebut mengalami penurunan cukup tajam.

Pada 2024, kontribusi yang diberikan kepada PAD Kabupaten Berau disebut mencapai sekitar Rp17,9 miliar. Namun pada 2025, angka tersebut turun menjadi sekitar Rp11,3 miliar.

Artinya, terdapat penurunan kontribusi sekitar Rp6,5 miliar atau sekitar 36,63 persen hanya dalam satu tahun.

Bagi pemerintah daerah, penurunan tersebut tentu bukan angka kecil. BUMD dibentuk dengan salah satu tujuan penting untuk mengelola potensi ekonomi daerah sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat dan meningkatkan pendapatan daerah.

Ketika kontribusinya justru menurun secara signifikan, publik berhak mengetahui faktor penyebabnya.

“Target realisasi yang tidak tercapai termasuk dalam kategori mengelola perusahaan yang buruk akibat adanya dugaan penyimpangan keuangan yang harus diungkap oleh jaksa penyidik yang ditugaskan Kejagung,” kata Uchok.

Sorotan semakin kuat karena dari lima perusahaan daerah tersebut terdapat tiga BUMD yang disebut sama sekali tidak memberikan kontribusi kepada kas daerah pada 2025.

Ketiganya adalah PT Indo Pusaka Berau, Perumda Air Minum Batiwakal, dan Perumda Bhakti Praja.

Kondisi ini menjadi pertanyaan besar karena perusahaan daerah pada prinsipnya tidak hanya dituntut mampu bertahan secara operasional, tetapi juga diharapkan memberikan manfaat ekonomi bagi daerah sesuai tujuan pendiriannya.

Terlebih, PT Indo Pusaka Berau berada dalam posisi strategis karena menaungi PLTU Lati. Dengan posisi tersebut, kondisi keuangan perusahaan menjadi penting untuk diperhatikan, bukan hanya oleh pemerintah daerah, tetapi juga masyarakat Berau.

Kerugian yang disebut mencapai Rp133,88 miliar semakin memperbesar tuntutan agar pengelolaan perusahaan dibuka secara transparan.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah bagaimana kerugian sebesar itu terjadi, apa penyebab utamanya, bagaimana kondisi aset dan kewajiban perusahaan, serta apakah seluruh proses pengambilan keputusan bisnis telah dilakukan sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut, menurut CBA, harus dijawab melalui pemeriksaan yang objektif dan menyeluruh.

CBA mendesak Kejagung tidak hanya melihat angka kerugian di atas kertas. Aparat penegak hukum dinilai perlu menelusuri proses pengelolaan keuangan perusahaan secara detail.

Uchok meminta jajaran direksi, komisaris maupun pengawas perusahaan daerah dipanggil untuk memberikan keterangan apabila aparat menemukan indikasi penyimpangan.

Menurut dia, pemeriksaan diperlukan untuk mengetahui aliran dana dan kebijakan pengelolaan keuangan perusahaan.

“Segera panggil jajaran direktur, komisaris maupun pengawas perusahaan untuk diminta keterangan, ke mana saja duit perusahaan tersebut,” tegas Uchok.

Dorongan tersebut sekaligus menempatkan persoalan BUMD Berau sebagai isu tata kelola pemerintahan daerah. Sebab, perusahaan daerah menggunakan dan mengelola kekayaan daerah yang pada akhirnya berkaitan dengan kepentingan publik.

BUMD idealnya menjadi mesin ekonomi daerah. Perusahaan daerah dapat mengelola sektor-sektor strategis, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pelayanan publik, membuka peluang investasi, sekaligus menghasilkan keuntungan yang kemudian dikembalikan kepada masyarakat melalui PAD.

Namun ketika perusahaan daerah mengalami kerugian besar dan kontribusi terhadap PAD justru menurun, tujuan tersebut patut dievaluasi.

Pemerintah daerah perlu menjelaskan secara terbuka penyebab penurunan kontribusi dari Rp17,9 miliar pada 2024 menjadi Rp11,3 miliar pada 2025.

Lebih jauh, kondisi tiga BUMD yang disebut tidak memberikan kontribusi kepada kas daerah juga perlu dijelaskan kepada publik. Apakah perusahaan memang sedang melakukan restrukturisasi? Apakah mengalami tekanan operasional? Atau terdapat persoalan manajemen dan keuangan yang belum terungkap?

Semua kemungkinan tersebut harus diuji berdasarkan data dan audit, bukan asumsi.

Di sisi lain, apabila benar ditemukan indikasi tindak pidana yang menyebabkan kerugian keuangan negara atau daerah, persoalan tersebut tentu harus diproses sesuai ketentuan hukum.

Bagi CBA, langkah penegakan hukum diperlukan agar perusahaan daerah tidak berubah menjadi beban baru bagi APBD.

Sorotan terhadap lima BUMD Berau pada akhirnya bukan hanya soal angka Rp133,88 miliar. Di balik angka tersebut terdapat pertanyaan yang lebih besar mengenai bagaimana kekayaan daerah dikelola, siapa yang bertanggung jawab atas keputusan bisnis, dan sejauh mana mekanisme pengawasan berjalan.

Karena itu, desakan CBA kepada Kejagung menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk membuka data dan menjelaskan kondisi sebenarnya. Jika persoalannya murni karena risiko bisnis, publik berhak memperoleh penjelasan yang transparan. Namun jika ditemukan dugaan penyimpangan, aparat penegak hukum harus menindaklanjutinya berdasarkan bukti.

Dengan demikian, polemik lima BUMD Berau tidak berhenti sebagai persoalan laporan keuangan tahunan, melainkan menjadi evaluasi serius terhadap tata kelola kekayaan daerah dan pertanggungjawaban para pengelolanya.

MoneyTalk,Samarinda – Ledakan skandal tambang ilegal di Berau makin panas! Padepokan Hukum Kaltim mendesak KPK turun gunung untuk mengusut dugaan keterlibatan pejabat daerah dalam bisnis kotor illegal mining yang bahkan sudah merambah hutan kota.

Ketua Padepokan Hukum Kaltim, Siswansyah, menuding keras ada pembiaran yang sistematis. Ia menyebut dua nama besar yang harus segera diperiksa: Bupati Berau Hj. Sri Juniarsih Mas dan Agus Uriansyah.

“Cukup sudah rakyat jadi korban banjir, debu, dan jalan rusak! Tambang ilegal ini tidak mungkin hidup tanpa restu pejabat. KPK harus periksa Bupati Berau dan Agus Uriansyah, jangan tunggu skandal ini makin busuk!” tegas Siswansyah.

Ironisnya, Bupati Berau sempat melayangkan surat ke Polres pada 2022 untuk menertibkan tambang ilegal. Namun, faktanya sampai hari ini alat berat tetap menggali, batubara tetap keluar, dan rakyat tetap menderita.

“Surat itu hanya jadi tameng pencitraan. Faktanya, tambang ilegal makin merajalela bahkan menyasar hutan kota. Publik harus curiga, ada apa di balik diamnya pemerintah daerah?” ungkap Siswansyah.

Tambang ilegal di Berau bukan sekadar melanggar hukum. Dampaknya nyata: banjir bandang saat hujan, polusi debu saat panas, lubang tambang penuh air asam, hingga ancaman jiwa.

“Ini kejahatan lingkungan kelas kakap. Kalau KPK tidak bergerak, berarti ada pembiaran dari pusat,” tandasnya.

Siswansyah menegaskan: “Jangan lagi rakyat kecil jadi kambing hitam. KPK harus sikat aktor besar, mulai dari pejabat daerah sampai pengusaha hitam di balik tambang ilegal ini.”