23 November 2026

Iwan “Terpal” Setiawan

MoneyTalk.id,Jakarta – Pemerhati politik dan alumni Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (HI UMY), Iwan “Terpal” Setiawan, menilai Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memiliki peran politik yang sangat besar dalam menjalankan fungsi koordinasi parlemen, meskipun secara formal posisi Ketua DPR RI tetap dijabat Puan Maharani.

Menurut Iwan, istilah Ketua DPR secara de facto lebih menggambarkan besarnya peran Dasco dalam berbagai agenda strategis yang mempertemukan DPR, pemerintah dan kelompok masyarakat.

“Secara formal memang Sufmi Dasco Ahmad adalah Wakil Ketua DPR. Tetapi secara de facto, dalam sejumlah agenda politik strategis, peran Dasco sangat terlihat. Ia berada di belakang banyak proses komunikasi dan koordinasi antara DPR dengan pemerintah,” ujar Iwan “Terpal” Setiawan dalam keterangannya, Kamis (17/9/2026).

Iwan menilai Dasco merupakan tipe politisi yang tidak terlalu menonjolkan dirinya di ruang publik. Namun, menurutnya, gaya politik tersebut justru membuat Dasco mempunyai ruang yang cukup luas untuk membangun komunikasi dengan berbagai pihak.

“Dasco tidak selalu berada di panggung depan. Ia lebih banyak bekerja melalui komunikasi politik, negosiasi dan membangun jembatan antarkepentingan. Dalam politik, kemampuan seperti ini sangat penting,” katanya.

Iwan mencontohkan sejumlah agenda yang memperlihatkan keterlibatan Dasco dalam proses koordinasi DPR dengan pemerintah. Salah satunya adalah pembahasan Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset.

Pada Agustus 2026, pimpinan DPR menyatakan komitmen untuk menyelesaikan RUU Perampasan Aset paling lambat 15 Desember 2026. Dasco menjadi salah satu pimpinan DPR yang terlibat langsung dalam proses tersebut.

Menurut Iwan, keterlibatan Dasco dalam agenda legislasi strategis menunjukkan bahwa posisinya tidak hanya menjalankan fungsi seremonial sebagai pimpinan DPR.

“RUU Perampasan Aset adalah salah satu agenda penting. Ketika Dasco ikut mendorong agar pembahasannya mempunyai target yang jelas, itu menunjukkan bahwa fungsi koordinasinya berjalan,” ujar Iwan.

Meski demikian, Iwan menegaskan bahwa penyelesaian sebuah undang-undang bukan merupakan kewenangan seorang pimpinan DPR secara individual. Pembentukan undang-undang tetap melalui mekanisme kelembagaan DPR bersama pemerintah.

“Jadi jangan dipahami bahwa Dasco sendirian yang menentukan RUU. Tidak begitu. Tetapi kemampuan mengkoordinasikan berbagai kepentingan itulah yang menurut saya menjadi kekuatan politik Dasco,” jelasnya.

Iwan juga menyoroti keterlibatan Dasco dalam persoalan pengemudi ojek online atau ojol.

Menurutnya, persoalan ojol merupakan isu yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat, khususnya para pengemudi yang menggantungkan pendapatan dari platform digital.

Dasco dalam berbagai kesempatan terlibat dalam komunikasi antara DPR, pemerintah, perusahaan aplikator dan organisasi pengemudi ojol.

“Persoalan ojol ini menarik. Ada kepentingan pemerintah, aplikator dan jutaan pengemudi. Dasco masuk dalam ruang komunikasi tersebut. Ini memperlihatkan fungsi jembatan yang saya maksud,” kata Iwan.

Ia menilai kemampuan menjembatani berbagai kepentingan menjadi salah satu karakter politik Dasco.

Menurut Iwan, pola tersebut tidak hanya terlihat dalam persoalan ojol, tetapi juga dalam sejumlah agenda ekonomi dan pemerintahan yang membutuhkan komunikasi antara legislatif dan eksekutif.

“DPR dan pemerintah membutuhkan komunikasi yang intensif. Dasco mempunyai posisi strategis untuk melakukan komunikasi tersebut,” ujarnya.

Iwan menyebut gaya politik Dasco cenderung low profile dibandingkan sejumlah politisi lain yang lebih sering tampil di media.

Namun, ia menilai rendahnya eksposur personal tidak berarti rendah pula pengaruh politik.

“Dasco itu low profile. Dia tidak terlalu suka menonjolkan diri. Tetapi justru di situlah karakter politiknya. Ia bisa berbicara dengan banyak kelompok tanpa harus selalu berada di depan kamera,” tutur Iwan.

Menurutnya, kemampuan komunikasi lintas kelompok menjadi modal penting bagi seorang pimpinan parlemen.

Iwan juga melihat Dasco mempunyai hubungan komunikasi dengan berbagai organisasi masyarakat, baik organisasi keagamaan maupun kelompok masyarakat lainnya.

“Indonesia ini negara yang sangat plural. Seorang politisi nasional harus bisa berkomunikasi dengan berbagai kelompok. Dasco mempunyai kemampuan tersebut,” katanya.

Lebih jauh, Iwan membandingkan gaya politik Dasco dengan dua tokoh politik senior Indonesia, yakni Taufiq Kiemas dan Akbar Tandjung.

Menurut Iwan, perbandingan tersebut bukan berarti ketiganya memiliki jalan politik yang sama, melainkan pada kemampuan membangun komunikasi dan mencari titik temu di antara berbagai kekuatan politik.

“Kalau saya melihat, gaya Dasco ada sedikit kemiripan dengan Taufiq Kiemas dan Akbar Tandjung dalam hal kemampuan komunikasi politik. Tentu zaman, partai dan konfigurasi politiknya berbeda,” jelasnya.

Ia mengatakan, politik tidak selalu ditentukan oleh siapa yang paling banyak berbicara di depan publik.

“Politik juga ditentukan oleh siapa yang mampu mempertemukan orang-orang yang berbeda kepentingan. Di situ saya melihat kekuatan Dasco,” katanya.

Iwan menegaskan kembali bahwa pernyataan mengenai Dasco sebagai Ketua DPR secara de facto bukan berarti dirinya menganggap Dasco secara formal menggantikan Puan Maharani.

“Ketua DPR secara formal tetap Puan Maharani. Itu fakta kelembagaan. Tetapi kalau kita berbicara mengenai pengaruh dan fungsi koordinasi dalam sejumlah agenda strategis, Dasco mempunyai peran yang sangat besar,” ujar Iwan.

Menurut dia, istilah de facto tersebut lebih tepat digunakan untuk menggambarkan pengaruh politik, bukan kedudukan konstitusional.

“Jangan mencampuradukkan jabatan formal dengan pengaruh politik. Jabatan formal jelas, tetapi pengaruh politik bisa lebih kompleks,” imbuhnya.

Iwan berharap besarnya peran pimpinan DPR dalam berbagai agenda nasional tetap diikuti transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat.

“Semakin besar peran seorang politisi dalam proses pengambilan keputusan, semakin besar pula tuntutan publik terhadap transparansi. DPR harus tetap menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan,” pungkasnya.

MoneyTalk.id, Jakarta – Pemilu 2029 memang masih cukup jauh. Namun, pertarungan politik menuju 2029 pada dasarnya tidak pernah benar-benar berhenti. Setelah Pemilu 2024 selesai, partai politik, tokoh politik, kelompok relawan, lembaga survei, hingga pemilih mulai membaca siapa figur yang berpotensi menjadi pusat gravitasi politik nasional berikutnya.

Salah satu nama yang semakin menarik perhatian adalah Kang Dedi Mulyadi atau KDM.

Kemunculan KDM dalam bursa kandidat potensial Pilpres 2029 bukan tanpa alasan. Ia memiliki modal elektoral yang relatif kuat, terutama setelah kemenangan besar pada Pilgub Jawa Barat 2024. Pasangan Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan memperoleh 14.130.192 suara atau 62,22 persen suara sah. Angka tersebut menunjukkan bahwa KDM memiliki kemampuan mengonsolidasikan dukungan dalam skala yang sangat besar di Jawa Barat.

Yang lebih menarik, kekuatan KDM tidak berhenti pada angka elektoral. Ia mempunyai tingkat pengenalan publik yang tinggi, gaya komunikasi politik yang berbeda, serta kemampuan membangun hubungan langsung dengan masyarakat melalui aktivitas pemerintahan maupun media sosial.

Sejumlah survei dan analisis politik pada 2026 bahkan mulai menempatkan nama KDM dalam persaingan menuju Pilpres 2029. Salah satu laporan yang mengutip survei SMRC menyebut KDM memperoleh elektabilitas 35 persen dalam simulasi tertentu, sementara Prabowo berada di angka 14,5 persen. Angka survei tentu bukan hasil Pemilu dan masih sangat mungkin berubah, tetapi ia memperlihatkan satu hal penting: nama KDM sudah mulai masuk ke radar pertarungan politik nasional.

Dari sinilah pembicaraan mengenai coattail effect menjadi menarik.

Dalam politik elektoral, coattail effect menggambarkan kemampuan seorang kandidat populer untuk ikut mengangkat perolehan suara partai atau kandidat lain yang berada dalam satu tiket politik.

Dalam sistem pemilu serentak, fenomena ini menjadi semakin penting karena pemilih memberikan suara untuk pasangan presiden-wakil presiden sekaligus memilih calon legislatif. Sejumlah kajian tentang Pemilu Indonesia memang menempatkan keserentakan pemilu sebagai salah satu faktor yang memungkinkan munculnya coattail effect.

Artinya, figur capres bukan hanya aset untuk memenangkan kursi kepresidenan. Ia juga dapat menjadi mesin elektoral bagi partai pengusung.

Di titik inilah KDM memiliki nilai strategis.

Jika popularitas dan elektabilitas KDM mampu dipertahankan sampai masa kampanye 2029, partai yang berhasil mendapatkan posisi sebagai pengusung utama berpotensi memperoleh keuntungan elektoral.

Pemilih yang datang ke TPS karena tertarik kepada KDM berpeluang memberikan suara kepada partai yang berada di belakangnya. Kandidat-kandidat legislatif dari partai pengusung juga dapat memanfaatkan popularitas capres tersebut untuk memperluas basis suara.

Partai harus mampu menghubungkan popularitas figur dengan mesin organisasi. Tanpa organisasi yang kuat, coattail effect dapat berhenti pada kemenangan kandidat presiden tanpa memberikan peningkatan signifikan terhadap suara partai.

Karena itu, persoalan terbesar bagi partai politik bukan hanya siapa yang memiliki elektabilitas tinggi, tetapi siapa yang mampu mengubah elektabilitas personal menjadi suara institusional.

KDM memiliki karakter yang cukup berbeda dibandingkan sebagian politisi nasional yang membangun popularitas melalui struktur partai.

Kekuatan politik KDM tumbuh melalui kombinasi pengalaman birokrasi, politik elektoral, kedekatan dengan masyarakat, komunikasi populis, serta kemampuan menggunakan media digital.

Ia pernah menjadi Bupati Purwakarta selama dua periode, kemudian menjadi anggota DPR RI, dan selanjutnya memenangkan Pilgub Jawa Barat 2024 dengan margin yang sangat besar. Perjalanan tersebut memberikan pengalaman politik dari level lokal hingga nasional.

Ada pula fakta bahwa KDM pernah berada di Partai Golkar sebelum kemudian menjadi kader Gerindra. Dalam Pemilu 2024, ia maju sebagai caleg DPR RI dari Gerindra dan memperoleh suara personal yang sangat besar.

Ini penting karena menunjukkan bahwa daya tarik politik KDM tidak sepenuhnya bergantung pada nama partai.

KDM memiliki personal vote.

Personal vote adalah suara yang diberikan pemilih karena ketertarikan kepada kandidat, bukan semata-mata karena identifikasi terhadap partai.

Bagi partai politik, tipe kandidat seperti ini sangat berharga.

Mengapa?

Karena partai dapat memperoleh keuntungan dari basis pemilih yang sebelumnya tidak memiliki keterikatan kuat dengan partai tersebut.

Pemilih KDM belum tentu semuanya pemilih Gerindra. Mereka bisa berasal dari berbagai latar belakang politik. Ada pemilih nasionalis, pemilih konservatif, pemilih muda, pemilih desa, pemilih perkotaan, bahkan pemilih yang sebelumnya tidak terlalu aktif mengikuti politik kepartaian.

Jika KDM menjadi capres, tantangannya adalah bagaimana partai pengusung mengubah keragaman basis tersebut menjadi sebuah koalisi elektoral yang solid.

Jawa Barat merupakan faktor yang tidak dapat dilepaskan dari kalkulasi politik KDM.

Dengan jumlah pemilih yang sangat besar, Jawa Barat selalu menjadi medan strategis dalam pemilu nasional. Siapa pun kandidat yang mampu memperoleh dukungan kuat di provinsi ini mempunyai modal besar untuk bersaing secara nasional.

KDM sudah membuktikan kekuatannya di Jawa Barat. Perolehan 14,13 juta suara pada Pilgub 2024 merupakan angka yang sangat signifikan.

Namun, tantangan Pilpres 2029 jauh lebih besar.

Kemenangan di Jawa Barat tidak otomatis diterjemahkan menjadi kemenangan nasional. KDM harus membangun penerimaan di Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, hingga Papua.

Karena itu, periode 2025–2029 menjadi fase yang sangat menentukan.

Jika selama memimpin Jawa Barat KDM mampu mempertahankan tingkat kepuasan masyarakat, menjaga komunikasi publik, serta menghasilkan kebijakan yang dianggap nyata oleh masyarakat, maka modal Jawa Barat dapat berkembang menjadi modal nasional.

Sebaliknya, jika popularitas tersebut menurun karena persoalan pemerintahan, konflik politik, atau kejenuhan publik, maka elektabilitas nasional juga dapat terpengaruh.

Partai Mana yang Paling Diuntungkan?

Pertanyaan berikutnya adalah: partai mana yang paling diuntungkan jika mengusung KDM? Jawabannya belum tentu partai yang paling besar.

Dalam politik elektoral, partai dengan suara besar belum tentu memperoleh tambahan suara terbesar dari seorang capres populer. Justru partai yang memiliki mesin politik tetapi membutuhkan tambahan daya tarik kandidat dapat memperoleh keuntungan lebih besar.

Ada setidaknya tiga skenario.

Pertama, KDM tetap menjadi kendaraan elektoral utama Gerindra. Jika Gerindra mempertahankan KDM sebagai kader dan berhasil menjadikannya kandidat utama pada 2029, maka Gerindra mempunyai keuntungan berupa hubungan antara figur capres dan identitas partai. KDM dapat menjadi penguat brand Gerindra di daerah-daerah yang sebelumnya tidak terlalu kuat.

Kedua, KDM menjadi figur koalisi lintas partai. Dalam skenario ini, beberapa partai akan berebut mendapatkan manfaat dari popularitas KDM. Partai yang memperoleh posisi paling strategis dalam koalisi akan memiliki peluang menikmati coattail effect terbesar.

Ketiga, KDM membangun kendaraan politik yang lebih personal. Ini adalah skenario paling kompleks. Jika hubungan KDM dengan partai pengusung tidak berjalan ideal, personal vote yang dimilikinya dapat menjadi sumber kekuatan tawar terhadap partai.

Dalam politik Indonesia, kandidat populer dapat menjadi magnet yang membuat partai datang kepadanya, bukan kandidat yang harus mengejar partai.

Ada satu kesalahan analisis yang sering terjadi ketika membicarakan coattail effect.

Orang menganggap bahwa jika seorang capres populer menang, partainya pasti menang besar.

Tidak sesederhana itu.

Kajian mengenai Pemilu Indonesia menunjukkan bahwa hubungan antara suara kandidat presiden dan suara partai dapat berbeda-beda. Bahkan terdapat penelitian yang menemukan bahwa efek tersebut dapat muncul secara tidak seragam antardaerah dan antarpartai.

Pemilih Indonesia semakin terbiasa melakukan split-ticket voting.

Seorang pemilih bisa menyukai capres A, tetapi memilih calon legislatif dari partai B.

Seorang pemilih juga bisa menyukai KDM sebagai individu, tetapi tidak otomatis menyukai semua kebijakan partai yang mengusungnya.

Karena itu, partai pengusung harus memiliki kemampuan mengintegrasikan tiga unsur:

figur, partai, dan kandidat legislatif.

Jika ketiganya berjalan bersama, coattail effect akan maksimal.

Jika tidak, popularitas KDM bisa menjadi fenomena personal yang tidak sepenuhnya memberikan keuntungan kepada partai.

Untuk memperoleh keuntungan dari popularitas KDM, partai tidak cukup hanya memasang foto KDM pada baliho.

Partai harus mempunyai calon legislatif yang memiliki basis sosial sendiri.

KDM dapat membuka pintu elektoral, tetapi caleg harus mampu masuk dan mengambil suara.

Di sinilah kualitas mesin partai diuji.

Caleg yang hanya bergantung pada popularitas capres bisa kehilangan momentum ketika berhadapan dengan kandidat lain yang memiliki basis lokal lebih kuat.

Sebaliknya, caleg yang mampu membangun jaringan sosial, komunitas, relawan, tokoh masyarakat, dan basis pemilih akan lebih mudah mengonversi popularitas KDM menjadi suara partai.

Dengan kata lain, KDM dapat menjadi lokomotif, tetapi gerbong partai harus benar-benar tersedia dan berjalan di atas rel yang sama.

Kekuatan lain KDM adalah potensi menjangkau pemilih yang tidak terlalu terikat kepada partai.

Dalam politik Indonesia saat ini, loyalitas terhadap partai tidak selalu sekuat loyalitas terhadap figur.

Pemilih bisa berganti pilihan antarpartai dari satu pemilu ke pemilu berikutnya. Faktor kandidat, kinerja pemerintah, media sosial, isu ekonomi, harga kebutuhan pokok, lapangan pekerjaan, serta persepsi terhadap kepemimpinan nasional dapat memengaruhi keputusan pemilih.

KDM mempunyai kemampuan masuk ke ruang tersebut.

Gaya komunikasinya yang informal membuat dirinya relatif mudah diterima oleh kelompok masyarakat yang tidak terlalu menyukai bahasa politik elite.

Jika KDM mampu mempertahankan citra sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat, maka partai yang mengusungnya berpotensi memperoleh akses kepada pemilih yang sebelumnya berada di luar basis tradisional partai.

Popularitas yang tinggi selalu mempunyai dua sisi.

Semakin tinggi ekspektasi masyarakat, semakin besar pula potensi kekecewaan jika kinerja tidak sesuai harapan.

Sebagai gubernur, setiap kebijakan KDM akan menjadi bagian dari evaluasi publik. Infrastruktur, pendidikan, kesehatan, kemiskinan, pengangguran, pelayanan publik, hubungan dengan birokrasi, hingga persoalan sosial di Jawa Barat akan memengaruhi citra politiknya.

Media sosial juga mempunyai sifat yang sangat cepat.

Tokoh yang setiap hari mendapat perhatian publik dapat mengalami kenaikan popularitas secara cepat, tetapi juga dapat mengalami penurunan secara cepat.

Karena itu, perjalanan menuju 2029 tidak cukup dilakukan dengan mempertahankan popularitas.

KDM harus mempertahankan trust. Popularitas membuat orang mengenal. Elektabilitas membuat orang memilih. Tetapi kepercayaan membuat orang bertahan.

Partai yang mengusung KDM juga harus berhati-hati. Jangan sampai hubungan antara KDM dan partai hanya bersifat transaksional.

Jika partai melihat KDM hanya sebagai mesin suara, hubungan politik akan mudah mengalami ketegangan.

Sebaliknya, jika partai memberikan ruang kepada KDM untuk mengembangkan gagasan nasional, membangun jaringan politik, serta menyusun agenda pemerintahan bersama, maka koalisi akan mempunyai fondasi lebih kuat.

Partai harus memahami bahwa kekuatan KDM justru terletak pada karakter personalnya.

Jika identitas personal tersebut terlalu dipaksa masuk ke dalam struktur komunikasi partai, daya tariknya bisa berkurang.

KDM perlu tetap menjadi KDM.

Partai harus menjadi kendaraan institusional yang memperluas jangkauan, bukan menghilangkan karakter politik kandidat.

Pemilu 2029 Bisa Menjadi Pertarungan Figur dan Mesin Partai

Jika tren politik saat ini berlanjut, Pemilu 2029 berpotensi menjadi pertarungan antara dua kekuatan.

Pertama, personalitas kandidat.

Kedua, kapasitas organisasi partai.

Kandidat populer tanpa mesin politik akan kesulitan memperluas suara secara nasional.

Sebaliknya, partai dengan mesin politik kuat tetapi tidak mempunyai figur yang menarik dapat menghadapi masalah dalam merebut pemilih mengambang.

KDM berada di persimpangan dua kekuatan tersebut.

Ia mempunyai basis personal yang sudah terbukti di Jawa Barat. Tinggal bagaimana kekuatan itu dikembangkan menjadi kekuatan nasional.

Di sinilah coattail effect menjadi sangat penting. Jika KDM menjadi capres dan mampu mempertahankan elektabilitas tinggi, partai yang mengusungnya mempunyai peluang mendapatkan keuntungan suara. Tetapi besarnya keuntungan tersebut bergantung pada kemampuan partai membangun jaringan, memilih caleg berkualitas, menyatukan pesan kampanye, serta menjaga hubungan antara kandidat presiden dan struktur partai.

Dalam perspektif partai politik, Pemilu 2029 tidak boleh hanya dibaca sebagai pertarungan memperebutkan kursi presiden.

Ada DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta struktur kekuasaan politik yang terbentuk setelah pemilu.

Presiden membutuhkan dukungan politik di parlemen. Partai membutuhkan figur presiden untuk meningkatkan suara. Hubungan tersebut saling menguntungkan.

Karena itu, capres dengan elektabilitas tinggi akan menjadi komoditas politik yang sangat berharga. KDM berpotensi berada dalam posisi tersebut.

Partai yang berhasil mengusung KDM bukan hanya mendapatkan kandidat untuk Pilpres, tetapi berpotensi mendapatkan efek ekor jas yang dapat mengerek perolehan suara legislatif.

Namun, semua itu baru menjadi potensi. Pemilu tetap ditentukan oleh suara rakyat.

Survei dapat menunjukkan arah, tetapi bukan hasil akhir. Popularitas dapat menjadi modal, tetapi bukan jaminan kemenangan. Mesin partai dapat bekerja, tetapi tanpa kandidat yang dipercaya masyarakat, mesin tersebut dapat kehilangan daya.

Maka, sejak sekarang yang menarik bukan hanya apakah KDM akan maju sebagai capres 2029.

Pertanyaan yang lebih besar adalah:

partai mana yang akan menjadi kendaraan politik KDM?

Dan lebih jauh lagi: siapa yang paling mampu mengubah popularitas KDM menjadi kemenangan partai?

Jika KDM terus mempertahankan popularitas, meningkatkan kinerja pemerintahan di Jawa Barat, memperluas jaringan nasional, dan berhasil menjaga citra politiknya, posisi tawarnya terhadap partai akan semakin kuat.

Pada titik tertentu, partai bukan lagi bertanya apakah KDM membutuhkan partai.

Partai justru akan bertanya: berapa besar keuntungan elektoral yang dapat diperoleh jika berada di belakang KDM?

Inilah nilai strategis coattail effect.

KDM berpotensi menjadi lokomotif elektoral bagi partai yang mengusungnya. Tetapi agar lokomotif itu menarik gerbong dalam jumlah besar, partai harus memiliki rel politik yang kuat, gerbong yang berkualitas, serta strategi yang terintegrasi.

Pemilu 2029 masih tiga tahun lagi. Banyak hal dapat berubah.

Figur baru dapat muncul. Elektabilitas dapat berbalik. Koalisi dapat berubah. Partai dapat berganti strategi. Bahkan konfigurasi politik nasional dapat mengalami transformasi besar.

Namun satu hal sudah terlihat: KDM telah menjadi salah satu figur yang layak diperhitungkan dalam kalkulasi politik menuju 2029.

Jika tren tersebut bertahan, maka pencalonan KDM tidak hanya akan menjadi pertarungan untuk kursi kepresidenan.

Ia juga dapat menjadi pertarungan memperebutkan efek elektoral KDM.

Dan bagi partai politik, efek tersebut bisa sama berharganya dengan tiket menuju Istana.

Penulis : Iwan “Terpal” Setiawan, pemerhati politik

MoneyTalk.id,Jakarta – Strategi politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dinilai tidak selalu dapat dibaca dari pernyataan terbuka maupun panggung politik resmi. Komunikasi informal dengan berbagai kelompok, termasuk media yang selama ini kritis terhadap dirinya, disebut dapat menjadi bagian dari upaya menjaga ruang manuver politik.

Hal itu disampaikan Iwan “Terpal” Setiawan, pemerhati politik dan alumni Hubungan Internasional UMY, dalam membaca interaksi Jokowi dengan tim Bocor Alus Tempo.

Menurut Iwan, komunikasi Jokowi dengan lingkungan Bocor Alus Tempo menarik dicermati karena kanal tersebut selama ini dikenal kritis terhadap Jokowi, termasuk terkait pencalonan dan posisi Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden.

“Seorang politisi yang matang tidak selalu membutuhkan media untuk memujinya. Media yang kritis pun memiliki fungsi strategis,” kata Iwan kepada wartawan, Jumat (14/8/2024).

Ia menilai kritik dari media dapat menjadi semacam cermin bagi elite politik untuk membaca denyut publik, mengetahui isu yang berkembang, sekaligus mengukur tingkat penerimaan masyarakat terhadap kebijakan maupun figur tertentu.

Karena itu, kata Iwan, komunikasi dengan media kritis tidak otomatis dapat dimaknai sebagai kesepakatan politik.

“Pertemuan tidak otomatis berarti kendali. Komunikasi tidak otomatis berarti instruksi. Kedekatan tidak otomatis berarti kesepakatan,” ujarnya.

Peta Prabowo-Gibran 2029

Iwan mengatakan, dinamika menuju Pemilu 2029 masih sangat cair. Pernyataan Jokowi yang pernah mendukung gagasan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka melanjutkan kepemimpinan hingga dua periode, menurutnya, tetap harus ditempatkan sebagai posisi politik pada momentum tertentu.

Sebab, peta politik dapat berubah seiring perkembangan elektabilitas, kinerja pemerintahan, konfigurasi partai politik, hingga persepsi publik.

“Politik Indonesia memiliki karakter yang sangat cair. Apa yang disampaikan elite hari ini bisa menjadi posisi politik hari ini, tetapi belum tentu menjadi keputusan ketika memasuki momentum penentuan,” katanya.

Menurut Iwan, kondisi tersebut memberikan ruang bagi Jokowi untuk terus membaca perkembangan politik sebelum menentukan langkah.

Ia menilai, apabila Gibran langsung didorong menjadi calon presiden pada 2029, tantangannya tidak ringan. Gibran masih perlu membangun pengalaman politik nasional, memperkuat legitimasi personal, dan menunjukkan kapasitas kepemimpinan kepada publik.

Karena itu, Iwan melihat kemungkinan lain, yakni Gibran tetap berada dalam orbit kekuasaan sebagai calon wakil presiden.

KDM-Gibran Bisa Jadi Skenario

Dalam konteks tersebut, nama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM dinilai menjadi salah satu figur yang patut diperhitungkan.

Iwan menyebut apabila tren politik dan survei ke depan terus memperlihatkan KDM menguat, sementara tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo mengalami pelemahan, kalkulasi politik menuju 2029 tentu dapat berubah.

“Jika KDM menjadi kandidat presiden dengan elektabilitas yang kuat, Gibran dapat menjadi salah satu figur yang dipertimbangkan sebagai pasangan. Tentu saja ini bukan kepastian,” jelasnya.

Menurut dia, konfigurasi KDM-Gibran secara politik memiliki kemungkinan untuk dibaca sebagai titik temu dua kepentingan. KDM memiliki kebutuhan membangun dukungan nasional, sementara Gibran memiliki kepentingan mempertahankan keberlanjutan karier politiknya di tingkat nasional.

Namun, Iwan menegaskan, skenario tersebut masih merupakan kemungkinan politik dan sangat bergantung pada perkembangan beberapa tahun ke depan.

“Politik terlalu kompleks untuk disederhanakan menjadi satu skenario. KDM memiliki kalkulasi politiknya sendiri. Partai politik mempunyai kepentingannya masing-masing. Prabowo juga mempunyai kekuatan politik yang tidak dapat diabaikan,” katanya.

Iwan melihat kekuatan Jokowi dalam politik salah satunya terletak pada kemampuannya membaca momentum.

Menurut dia, Jokowi tidak harus terburu-buru menentukan pilihan ketika peta politik belum final.

“Menunggu momentum. Menunggu arah angin. Menunggu siapa yang menguat dan siapa yang melemah,” ujarnya.

Ia menilai, jika Jokowi masih ingin mempertahankan pengaruh politiknya setelah 2029, maka kemampuan menjaga komunikasi dengan berbagai kelompok menjadi penting.

Media, partai politik, relawan, komunitas digital, lembaga survei, dan kelompok kepentingan disebut akan menjadi bagian dari arena pembentukan opini publik menjelang Pemilu 2029.

Namun Iwan mengingatkan agar komunikasi politik tidak serta-merta ditarik menjadi kesimpulan bahwa ada kendali atau instruksi tertentu terhadap media.

“Bocor Alus Tempo tetap mempunyai agenda editorial dan independensinya sendiri. Begitu pula Jokowi memiliki agenda politiknya,” katanya.

Iwan menilai posisi Prabowo juga menjadi variabel penting dalam kalkulasi politik Jokowi menuju 2029.

Sebagai presiden, Prabowo memiliki kekuasaan pemerintahan, jaringan politik, dan dukungan partai yang besar. Namun, menurut Iwan, pemerintahan tetap menghadapi tantangan berupa perubahan persepsi publik.

Kinerja ekonomi, harga kebutuhan pokok, lapangan kerja, kebijakan pemerintah, konflik elite, hingga pemberitaan media dapat memengaruhi tingkat kepuasan masyarakat.

Jika dukungan terhadap Prabowo melemah sementara muncul kandidat alternatif dengan elektabilitas lebih tinggi, kata Iwan, konfigurasi politik menuju 2029 dapat berubah.

“Seorang politisi yang ingin mempertahankan pengaruh biasanya akan memilih membaca realitas,” katanya.

Ia menilai sebutan king maker terhadap Jokowi bukanlah jabatan formal, melainkan gambaran mengenai kemampuan seorang tokoh memengaruhi konfigurasi kekuasaan tanpa harus berada di posisi puncak pemerintahan.

“Namun seorang king maker tidak selalu mengumumkan kartu yang dimilikinya. Ia menyimpan sebagian kartu hingga momentum yang tepat,” ujarnya.

Menurut Iwan, dukungan Jokowi terhadap Prabowo-Gibran dua periode tidak harus dianggap sebagai keputusan yang tidak dapat berubah.

“Ucapan politik memiliki umur. Kepentingan politik juga berubah. Yang lebih permanen adalah kepentingan untuk mempertahankan pengaruh,” katanya.

Karena itu, menurut Iwan, kejutan politik menuju 2029 masih sangat mungkin terjadi.

“Pada detik terakhir, seorang king maker selalu memiliki hak untuk mengubah permainan,” pungkasnya.

MoneyTalk.id, Jakarta – Wacana pergantian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali menjadi perhatian di tengah dinamika hubungan antarlembaga penegak hukum dan tarik-menarik kepentingan politik di sekitar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Di tengah isu tersebut, muncul analisis bahwa Presiden Prabowo dapat mengambil jalan kompromi politik apabila pada akhirnya memutuskan mengganti Listyo Sigit dari posisi Kapolri.

Pemerhati politik Iwan “Terpal” Setiawan menilai, salah satu skenario yang mungkin terjadi bukan sekadar mencopot Listyo Sigit dari jabatan Kapolri, melainkan memberikan posisi strategis lain di pemerintahan.

Menurut Iwan, salah satu posisi yang memungkinkan untuk diberikan kepada Listyo Sigit adalah Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam).

“Presiden Prabowo Subianto melakukan kompromi politik ketika ada desakan Kapolri Listyo Sigit dicopot sebagai Kapolri,” kata Iwan dalam pernyataan kepada wartawan, Senin (10/8/2026).

Ia menjelaskan, dinamika mengenai posisi Listyo Sigit tidak bisa semata-mata dibaca sebagai persoalan pergantian pejabat. Menurutnya, terdapat konfigurasi kepentingan politik yang membuat keputusan mengenai posisi Kapolri menjadi tidak sederhana.

Iwan melihat adanya dua arus kepentingan yang berkembang di sekitar isu pergantian Listyo Sigit.

Di satu sisi, terdapat pihak-pihak yang mendorong agar Listyo Sigit tidak lagi memimpin Korps Bhayangkara. Desakan tersebut, menurut Iwan, bahkan datang dari sebagian orang yang selama ini dikenal dekat dengan Presiden Prabowo.

Di sisi lain, terdapat kelompok sipil yang justru memiliki kepentingan agar Listyo Sigit tetap berada dalam lingkaran kekuasaan pemerintahan.

“Kubu sipil ini solid di DPR dan opini publik,” ujar Iwan.

Menurut dia, konfigurasi tersebut membuat Presiden Prabowo harus menghitung berbagai konsekuensi apabila benar-benar mengganti Listyo Sigit dari posisi Kapolri.

Pergantian Kapolri bukan hanya menyangkut pergantian seorang pejabat tinggi, tetapi juga menyangkut stabilitas internal Polri, hubungan pemerintah dengan parlemen, serta keseimbangan kekuatan politik di dalam pemerintahan.

Karena itu, kata Iwan, apabila tekanan untuk mengganti Listyo Sigit semakin besar, Presiden Prabowo dapat memilih formula kompromi.

Formula tersebut adalah mengganti Listyo Sigit dari kursi Kapolri, tetapi tetap mempertahankan dirinya di dalam pemerintahan dengan memberikan jabatan strategis.

Dalam skenario yang disampaikan Iwan, pergantian Kapolri tidak harus dimaknai sebagai berakhirnya peran politik Listyo Sigit di pemerintahan.

Justru, kata dia, Listyo Sigit dapat ditempatkan pada posisi yang tetap memiliki pengaruh terhadap bidang politik dan keamanan.

“Prabowo pun ingin kompromi. Listyo Sigit dicopot tetapi masih dikasih jabatan. Dan yang memungkinkan Menkopolkam,” katanya.

Menurut Iwan, jabatan Menko Polkam memiliki relevansi dengan pengalaman Listyo Sigit sebagai pimpinan tertinggi Polri. Posisi tersebut berkaitan erat dengan koordinasi di bidang politik, keamanan, penegakan hukum, serta hubungan antarlembaga yang memiliki kepentingan terhadap stabilitas nasional.

Jika skenario itu benar-benar dipilih, maka pergantian Listyo Sigit dari kursi Kapolri tidak akan menjadi langkah yang sepenuhnya konfrontatif.

Presiden dapat mengakomodasi desakan pergantian Kapolri sekaligus menjaga agar figur Listyo Sigit tetap berada dalam struktur pemerintahan.

Dengan demikian, kata Iwan, kompromi tersebut bisa menjadi jalan tengah antara pihak yang menghendaki perubahan di tubuh Polri dan pihak yang masih menginginkan Listyo Sigit dipertahankan dalam pemerintahan.

Iwan juga menyoroti posisi Menko Polkam yang saat ini dijabat Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago.

Menurut dia, posisi Menko Polkam membutuhkan figur yang memiliki kemampuan koordinasi kuat, terutama ketika terjadi persoalan yang melibatkan lebih dari satu institusi negara.

“Sekarang Menkopolkam dijabat Djamari Chaniago, namun progres kerjanya kurang terlihat,” kata Iwan.

Ia menilai, sebagai menteri koordinator, ukuran keberhasilan Menko Polkam bukan hanya dilihat dari aktivitas kementerian secara internal, tetapi juga sejauh mana koordinasi lintas lembaga dapat menghasilkan penyelesaian konkret terhadap berbagai persoalan politik dan keamanan.

“Sebagai menteri yang bertugas melakukan koordinasi, namun kurang bagus,” ujarnya.

Wacana mengenai pergantian Listyo Sigit sendiri kembali menguat pada awal Agustus 2026.

Namun hingga saat ini, Listyo Sigit masih menjabat sebagai Kapolri.

Dalam keterangannya pada 5 Agustus 2026, Listyo Sigit mengatakan bahwa pergantian Kapolri merupakan hak prerogatif Presiden. Ia juga menyatakan dirinya sebagai prajurit akan menunggu keputusan Presiden dan siap menjalankan apa pun keputusan pimpinan.

Pada saat yang sama, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyatakan bahwa DPR belum menerima Surat Presiden atau Surpres terkait pergantian Kapolri.

Artinya, sampai saat ini belum ada keputusan resmi yang menunjukkan Listyo Sigit akan diganti ataupun akan menempati posisi Menko Polkam.

Namun bagi Iwan, perkembangan politik tetap perlu dibaca dari berbagai kemungkinan.

Ia melihat keputusan mengenai Kapolri dapat menjadi bagian dari kalkulasi lebih besar Presiden Prabowo dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan politik, institusi keamanan, parlemen, dan kelompok-kelompok yang berada di sekitar kekuasaan.

Apabila skenario yang disampaikan Iwan tersebut benar-benar terjadi, pengangkatan Listyo Sigit sebagai Menko Polkam akan menjadi langkah politik yang menarik.

Pasalnya, Listyo Sigit memiliki pengalaman panjang di kepolisian dan telah memimpin Polri sejak 2021. Sebelum menjadi Kapolri, ia pernah menduduki sejumlah posisi strategis di lingkungan Polri, termasuk Kepala Bareskrim.

Dengan latar belakang tersebut, Listyo Sigit dinilai memiliki pemahaman langsung mengenai persoalan keamanan, penegakan hukum, intelijen kepolisian, serta koordinasi antarlembaga.

Pengalaman tersebut berpotensi menjadi modal ketika dirinya ditempatkan sebagai koordinator bidang politik dan keamanan.

Namun, konsekuensinya juga tidak kecil. Menko Polkam bukanlah jabatan operasional seperti Kapolri. Seorang Menko dituntut mampu mengoordinasikan sejumlah kementerian dan lembaga, menjembatani kepentingan yang berbeda, serta memastikan kebijakan Presiden berjalan secara terpadu.

Karena itu, apabila Listyo Sigit benar-benar dipindahkan ke posisi tersebut, tantangan utamanya bukan sekadar kemampuan menguasai isu keamanan, tetapi kemampuan melakukan koordinasi politik dan birokrasi lintas sektor.

Menurut Iwan, apabila skenario tersebut terjadi, langkah Prabowo dapat dibaca sebagai kompromi politik.

Di satu sisi, tuntutan terhadap pergantian Kapolri dapat dipenuhi.

Di sisi lain, kelompok yang menginginkan Listyo Sigit tetap berada dalam pemerintahan juga mendapatkan ruang.

“Listyo Sigit dicopot tetapi masih dikasih jabatan,” ujarnya.

Dengan skenario seperti itu, Prabowo tidak perlu membuat perubahan yang terlalu drastis terhadap keseimbangan kekuasaan.

Pergantian Kapolri dapat dilakukan dengan menunjuk figur baru untuk memimpin Polri, sementara Listyo Sigit tetap berada di lingkaran pemerintahan melalui posisi strategis.

Dalam perspektif politik, pola semacam ini dapat menjadi cara untuk meredam konflik kepentingan yang muncul di antara berbagai kelompok.

Namun, apakah langkah tersebut benar-benar akan ditempuh Presiden Prabowo, sepenuhnya bergantung pada keputusan politik di tingkat Presiden.

Pada akhirnya, spekulasi mengenai Listyo Sigit sebagai Menko Polkam masih berada pada ranah analisis politik.

Belum ada pengumuman resmi dari Istana mengenai pergantian Kapolri maupun reshuffle yang menempatkan Listyo Sigit sebagai Menko Polkam.

Yang jelas, isu pergantian Kapolri telah menjadi bagian dari dinamika politik dan keamanan nasional dalam beberapa pekan terakhir.

Di tengah situasi tersebut, Presiden Prabowo berada pada posisi yang menentukan.

MoneyTalk.id,Jakarta – Isu pergantian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali menjadi perbincangan publik. Dinamika tersebut muncul di tengah berbagai spekulasi mengenai hubungan antara Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung, terutama setelah mencuatnya pemberitaan mengenai penggeledahan rumah mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah oleh personel Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri.

Di ruang publik, sejumlah pihak kemudian menghubungkan isu pergantian Kapolri dengan dinamika hubungan kedua institusi penegak hukum tersebut. Apalagi, pemberitaan media juga menyebut adanya perbedaan pandangan di kalangan elite mengenai penanganan berbagai perkara strategis. Walaupun demikian, hingga kini belum terdapat pernyataan resmi dari Presiden Prabowo Subianto mengenai rencana pergantian Kapolri.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, jabatan Kapolri merupakan posisi strategis yang berkaitan langsung dengan stabilitas keamanan nasional, penegakan hukum, dan kepastian investasi. Oleh karena itu, setiap isu mengenai pergantian Kapolri hampir selalu memunculkan berbagai spekulasi politik, terutama ketika terjadi dinamika hubungan antarlembaga negara.

Laporan Majalah Tempo menyebut Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin meminta Kapolri Listyo Sigit pasca terjadi penggeledahan di rumah eks Jampidsus Febrie Adriansyah.

Isu pergantian Kapolri semakin berkembang setelah Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus), Aries Marsudiyanto, ketika dimintai tanggapan mengenai isu tersebut, menyatakan tidak membenarkan maupun membantah informasi tersebut. Ia hanya memberikan jawaban singkat. “Tunggu tanggal waktunya,” kata Aries di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/8/2026).

Dalam perspektif politik, munculnya isu pergantian pejabat tinggi negara biasanya dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor tersebut dapat berupa evaluasi kinerja, kebutuhan konsolidasi pemerintahan, penyesuaian strategi menghadapi tantangan keamanan nasional, hingga pertimbangan politik menjelang agenda-agenda penting negara. Karena itu, terlalu sederhana apabila seluruh dinamika tersebut hanya dijelaskan sebagai akibat dari satu peristiwa tertentu.

Meski demikian, sulit dipungkiri bahwa hubungan Kejaksaan Agung dan Polri beberapa waktu terakhir menjadi perhatian publik. Kedua institusi memiliki kewenangan berbeda tetapi saling berkaitan dalam sistem peradilan pidana. Ketika muncul perbedaan langkah dalam penanganan perkara besar, publik cenderung melihatnya sebagai pertarungan pengaruh antarlembaga, meskipun belum tentu demikian secara institusional.

Di sisi lain, pemerintah memiliki kepentingan menjaga soliditas aparat penegak hukum. Presiden tentu membutuhkan sinergi antara Polri, Kejaksaan Agung, TNI, serta lembaga penegak hukum lainnya agar agenda pemberantasan korupsi, investasi, keamanan nasional, dan stabilitas politik dapat berjalan secara efektif. Konflik terbuka antarlembaga berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem penegakan hukum.

Dalam kajian hubungan internasional dan politik domestik, stabilitas institusi keamanan merupakan salah satu indikator penting dalam menjaga kepercayaan investor dan mitra internasional. Ketidakpastian mengenai kepemimpinan institusi strategis sering kali memunculkan spekulasi yang dapat memengaruhi persepsi terhadap stabilitas politik suatu negara. Oleh sebab itu, pemerintah biasanya memilih menyampaikan keputusan terkait pergantian pejabat strategis secara resmi setelah seluruh proses politik dan administratif selesai.

Apabila Presiden pada akhirnya memutuskan mempertahankan Kapolri, keputusan tersebut dapat dimaknai sebagai bentuk kepercayaan terhadap kepemimpinan yang ada sekaligus upaya menjaga kesinambungan kebijakan keamanan nasional. Sebaliknya, apabila dilakukan pergantian, langkah itu merupakan bagian dari hak prerogatif Presiden yang harus dipandang sebagai proses konstitusional, bukan semata-mata akibat tekanan opini publik atau spekulasi media.

Pada akhirnya, isu pergantian Kapolri hendaknya ditempatkan dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang lebih luas. Publik tentu berhak mengawasi dan mendiskusikan berbagai perkembangan politik, tetapi kesimpulan mengenai adanya hubungan sebab-akibat antara dinamika Kejaksaan Agung dan Polri dengan pergantian Kapolri perlu didasarkan pada fakta yang telah terverifikasi. Di tengah derasnya arus informasi, kehati-hatian dalam menarik kesimpulan menjadi penting agar diskursus publik tetap berlandaskan data, bukan hanya asumsi.

Yang paling utama adalah memastikan bahwa institusi penegak hukum tetap bekerja secara profesional, independen, dan menjunjung supremasi hukum. Pergantian pejabat, apabila terjadi, merupakan bagian dari dinamika demokrasi dan mekanisme konstitusional. Namun, menjaga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum adalah kepentingan yang jauh lebih besar daripada sekadar perdebatan mengenai siapa yang menduduki suatu jabatan.

Penulis : Iwan “Terpal” Setiawan, Pemerhati Politik dan Alumni HI UMY

MoneyTalk.id,Jakarta – Dinamika politik menuju Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029 mulai menjadi perhatian sejumlah pengamat. Meningkatnya elektabilitas Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam sejumlah survei dinilai berpotensi memengaruhi konfigurasi politik nasional, termasuk membuka peluang kembalinya mantan kader Golkar tersebut ke partai yang membesarkan karier politiknya.

Pemerhati politik dan Alumni Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Iwan “Terpal” Setiawan, menilai hasil survei terbaru menunjukkan bahwa KDM kini telah menjadi salah satu figur nasional yang diperhitungkan dalam kontestasi Pilpres 2029.

Menurutnya, survei yang dirilis SMRC maupun Indikator Politik Indonesia memperlihatkan tren elektabilitas KDM yang terus meningkat. Dalam salah satu simulasi, KDM bahkan memperoleh tingkat keterpilihan yang lebih tinggi dibanding Presiden Prabowo Subianto.

“Fenomena ini menunjukkan adanya perubahan preferensi publik. KDM tidak lagi dipandang sebagai tokoh regional, tetapi mulai masuk dalam percakapan politik nasional sebagai figur potensial untuk Pilpres 2029,” ujar Iwan dalam keterangannya, Sabtu (1/8/2026).

Ia mengingatkan bahwa sebelum bergabung dengan Gerindra, KDM memiliki perjalanan politik yang panjang di Partai Golkar. Dedi Mulyadi pernah menjadi Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, anggota DPR RI Fraksi Golkar, hingga menjabat Bupati Purwakarta sebagai kader partai berlambang pohon beringin tersebut.

Karena itu, menurut Iwan, muncul pertanyaan politik yang menarik, yakni apakah Golkar akan mempertimbangkan kembali mantan kadernya apabila tren elektabilitas KDM terus meningkat hingga mendekati Pemilu 2029.

“Golkar dikenal sebagai partai yang rasional dalam membaca peluang politik. Jika ada figur dengan tingkat keterpilihan tinggi, tentu semua opsi akan diperhitungkan,” katanya.

Iwan juga menilai dukungan terhadap figur dengan elektabilitas tinggi tidak hanya berpotensi meningkatkan peluang kemenangan dalam Pilpres, tetapi juga dapat memberikan efek ekor jas (coattail effect) yang berdampak pada perolehan suara partai dalam pemilihan legislatif.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa kemungkinan tersebut masih bersifat spekulatif dan akan sangat bergantung pada berbagai faktor, mulai dari dinamika politik nasional, kondisi pemerintahan, strategi partai politik, hingga keputusan pribadi Dedi Mulyadi terkait masa depan politiknya.

“Politik selalu dinamis. Apakah KDM tetap bersama Gerindra atau membuka komunikasi dengan Golkar, semuanya masih sangat terbuka untuk berkembang hingga 2029,” pungkasnya.

MoneyTalk.id,Jakarta – Pemerhati politik sekaligus alumni Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Iwan “Terpal” Setiawan, menilai hasil survei Indikator Politik Indonesia menjadi modal politik yang sangat penting bagi Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM), untuk menghadapi kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.

Menurut Iwan, survei yang dilakukan pada 14–24 Juli 2026 tersebut menunjukkan KDM berada di posisi teratas dengan elektabilitas 41,9 persen. Angka itu mengungguli Presiden Prabowo Subianto yang memperoleh 21,9 persen, disusul Anies Baswedan 13,3 persen, Gibran Rakabuming Raka 9,1 persen, dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) 7,4 persen.

“Survei memang bukan penentu hasil pemilu, tetapi menjadi indikator penting untuk membaca arah perubahan preferensi politik masyarakat. Tingginya elektabilitas Kang Dedi Mulyadi menunjukkan adanya pergeseran selera publik terhadap figur pemimpin yang dekat dengan rakyat dan hadir langsung di tengah masyarakat,” ujar Iwan dalam keterangannya, Rabu (29/7/2026).

Ia menilai, fenomena KDM tidak hanya ditopang oleh popularitas di Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah pemilih terbesar di Indonesia, tetapi juga oleh meningkatnya perhatian masyarakat dari berbagai daerah melalui media digital.

Menurutnya, perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola pembentukan kepemimpinan nasional. Seorang kepala daerah kini dapat dikenal luas berkat konsistensi aktivitas dan komunikasi yang disaksikan masyarakat setiap hari melalui berbagai platform digital.

“Di era digital, kepemimpinan tidak lagi hanya dibangun melalui baliho atau iklan. Publik menilai langsung tindakan seorang pemimpin. Kang Dedi Mulyadi mampu memanfaatkan perubahan ini dengan membangun citra yang autentik melalui gaya komunikasi yang sederhana dan pendekatan yang dekat dengan masyarakat,” katanya.

Iwan menambahkan, citra autentik menjadi aset politik yang bernilai tinggi di tengah meningkatnya skeptisisme publik terhadap elite politik. Menurutnya, pemimpin yang dinilai apa adanya memiliki peluang lebih besar mendapatkan kepercayaan masyarakat.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa perjalanan menuju Pilpres 2029 masih panjang dan penuh tantangan. Elektabilitas yang tinggi, kata dia, belum menjamin seseorang dapat maju sebagai calon presiden karena sistem politik Indonesia mengharuskan adanya dukungan partai politik atau koalisi.

Selain membangun komunikasi politik dengan partai-partai, lanjutnya, KDM juga harus mampu menjaga konsistensi kinerja sebagai Gubernur Jawa Barat agar popularitasnya tetap ditopang oleh prestasi nyata.

“Jika mampu mempertahankan tren positif, memperluas jaringan politik nasional, dan menjaga kepercayaan publik hingga mendekati 2029, Kang Dedi Mulyadi berpeluang menjadi salah satu kandidat utama dalam Pilpres mendatang,” ucapnya.

Iwan menegaskan, hasil survei Indikator sebaiknya dibaca sebagai sinyal adanya perubahan arah preferensi pemilih, bukan sebagai jaminan kemenangan.

“Dalam politik, momentum adalah kombinasi antara waktu, figur, dan kemampuan mengambil keputusan yang tepat. Mereka yang mampu membaca dan memanfaatkan momentum sejak awal sering kali menjadi aktor utama dalam sejarah politik berikutnya,” pungkasnya.

MoneyTalk.id, Jakarta – Popularitas dan elektabilitas Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM), dinilai mulai memperlihatkan pola yang mengingatkan pada fenomena Joko Widodo (Jokowi) menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014. Penilaian tersebut disampaikan oleh Pemerhati Politik dan Alumni Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Iwan “Terpal” Setiawan.

Menurut Iwan, dalam sejarah politik Indonesia terdapat momentum ketika seorang figur mampu melampaui kekuatan mesin partai karena memperoleh dukungan publik yang tumbuh secara organik. Kondisi tersebut, kata dia, pernah terjadi pada Jokowi menjelang Pilpres 2014 dan kini mulai terlihat pada sosok Kang Dedi Mulyadi.

“Politik Indonesia berulang kali menghadirkan figur yang memperoleh momentum politik karena kedekatan dengan masyarakat. Fenomena seperti itu pernah terjadi pada Jokowi menjelang Pilpres 2014, dan saat ini sejumlah gejalanya mulai terlihat pada Kang Dedi Mulyadi,” ujar Iwan dalam keterangan tertulis, Kamis (23/7/2026).

Ia menjelaskan, pada periode 2013 hingga awal 2014, Jokowi hampir setiap hari menjadi sorotan media nasional melalui aktivitas blusukan, gaya komunikasi yang sederhana, serta citra kepemimpinan yang dekat dengan masyarakat. Kondisi tersebut kemudian diperkuat oleh meningkatnya elektabilitas dalam berbagai survei dan dukungan relawan yang berkembang secara sukarela.

Menurutnya, situasi serupa mulai tampak pada Kang Dedi Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat. Aktivitas KDM di lapangan, komunikasi yang dianggap dekat dengan masyarakat, serta konten-konten di media sosial dinilai berhasil menarik perhatian publik secara luas.

Iwan menilai media sosial menjadi salah satu kekuatan utama KDM dalam membangun popularitas. Berbagai unggahan video yang menampilkan aktivitasnya kerap memperoleh jutaan penonton dengan tingkat interaksi yang tinggi.

“Dalam era digital, algoritma media sosial membuat penyebaran pesan politik berlangsung lebih cepat ketika memperoleh respons tinggi dari masyarakat. Kondisi itu memberikan keuntungan tersendiri bagi figur yang memiliki kedekatan dengan publik,” katanya.

Ia juga menyinggung adanya informasi yang beredar mengenai hasil survei yang disebut-sebut memperlihatkan elektabilitas KDM dalam simulasi tertentu berada di atas Presiden Prabowo Subianto. Namun, ia menegaskan informasi tersebut belum dipublikasikan secara resmi sehingga masih berupa klaim yang belum dapat diverifikasi secara independen.

“Terlepas dari benar atau tidaknya informasi tersebut, isu itu sendiri sudah menjadi bahan diskusi di ruang publik dan menunjukkan tingginya perhatian terhadap Kang Dedi Mulyadi,” ujarnya.

Selain di media sosial, Iwan menilai dukungan terhadap KDM juga mulai terlihat di tingkat akar rumput. Ia mencontohkan munculnya gambar KDM yang dipasang secara sukarela pada kendaraan pribadi, angkutan umum, hingga truk di sejumlah daerah tanpa atribut kampanye resmi.

Menurutnya, fenomena tersebut mengingatkan pada kemunculan gambar Jokowi di berbagai daerah menjelang Pilpres 2014 yang menjadi simbol dukungan masyarakat secara spontan.

Meski demikian, Iwan mengingatkan bahwa popularitas tidak otomatis menjamin kemenangan dalam pemilihan presiden. Menurutnya, keberhasilan dalam kontestasi nasional tetap ditentukan oleh banyak faktor, mulai dari dukungan partai politik, kekuatan organisasi, relawan, logistik politik, hingga kemampuan membangun koalisi.

“Popularitas hanyalah salah satu modal. Untuk menjadi kandidat yang kompetitif pada Pilpres 2029, masih diperlukan dukungan politik yang kuat serta kemampuan membangun koalisi nasional,” ujarnya.

Ia menambahkan, perjalanan menuju Pilpres 2029 masih cukup panjang sehingga dinamika politik dapat berubah sewaktu-waktu. Namun demikian, fenomena meningkatnya popularitas Kang Dedi Mulyadi dinilai layak menjadi perhatian dalam membaca arah politik nasional beberapa tahun ke depan.

“Apakah sejarah akan kembali berulang dalam bentuk yang berbeda tentu masih harus dibuktikan. Namun saat ini Kang Dedi Mulyadi telah menjadi salah satu figur yang paling banyak diperbincangkan dalam percakapan politik nasional,” pungkasnya.

MoneyTalk.id, Jakarta – Langit politik Indonesia kembali dipenuhi awan gelap. Di balik hiruk-pikuk pemberantasan korupsi, publik menyaksikan sebuah drama kekuasaan yang jauh lebih besar dibanding perkara hukum itu sendiri. Terbukanya kasus dugaan korupsi yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah menghadirkan dugaan adanya pertarungan dua poros kekuatan yang sama-sama berada di lingkaran kepercayaan Presiden Prabowo Subianto.

Bagi masyarakat awam, perkara ini mungkin hanya terlihat sebagai perseteruan antara kepolisian dan kejaksaan. Namun, bagi mereka yang mengikuti dinamika politik nasional, peristiwa tersebut menghadirkan pertanyaan yang jauh lebih serius. Apakah penegakan hukum sedang berjalan secara independen, atau justru menjadi arena perebutan pengaruh di antara kelompok elite?

Dalam politik Indonesia, pertarungan tidak selalu berlangsung terbuka. Banyak konflik berlangsung sunyi, bergerak melalui jaringan, komunikasi tertutup, hingga operasi politik yang tidak mudah terlihat oleh publik. Yang muncul ke permukaan hanyalah serpihan-serpihan peristiwa yang apabila disusun menjadi satu akan memperlihatkan gambaran yang lebih besar.

Di balik dinamika itu, muncul istilah “dua gajah”. Sebuah metafora mengenai dua tokoh besar yang sama-sama memiliki akses kepada Presiden Prabowo, namun berasal dari latar belakang yang berbeda.

Gajah pertama merupakan figur militer. Ia adalah teman lama Presiden Prabowo sejak sama-sama bertugas di Kopassus. Kedekatan yang dibangun puluhan tahun melahirkan hubungan yang tidak hanya profesional, tetapi juga emosional. Kini ia berada di lingkaran kabinet sebagai salah satu menteri yang memiliki pengaruh besar.

Sementara gajah kedua berasal dari kalangan sipil. Di banyak kalangan, ia dikenal piawai membangun komunikasi politik. Kemampuan melobi berbagai pihak membuatnya mendapat julukan “Kancil”. Ia bukan pejabat yang banyak tampil di depan publik, namun mempunyai jaringan luas yang menjangkau elite politik, aparat penegak hukum, dunia usaha hingga kelompok masyarakat. Karakter lain yang sering dilekatkan kepadanya adalah royal dalam membangun relasi.

Perbedaan latar belakang tersebut melahirkan dua model kekuatan. Yang satu bertumpu pada jejaring militer dan birokrasi negara. Yang lain mengandalkan kekuatan komunikasi, jaringan sipil, serta kemampuan menjembatani berbagai kepentingan. Keduanya memiliki akses terhadap pusat kekuasaan.

Apabila dugaan yang berkembang benar, maka kasus Febrie Adriansyah bukan lagi semata persoalan dugaan tindak pidana korupsi. Perkara itu telah berubah menjadi simbol pertarungan dua kelompok yang sama-sama berusaha mempertahankan pengaruh di sekitar Presiden.

Laporan yang berkembang menyebut adanya dugaan bahwa tokoh militer tersebut memiliki hubungan yang baik dengan mantan Jampidsus. Bahkan beredar narasi bahwa melalui jalur komunikasi politik, perkara tersebut sempat diarahkan agar penanganannya berada di Kejaksaan Agung. Tidak lama setelah itu muncul perkembangan berupa perubahan status hukum Febrie dari tersangka menjadi saksi oleh pihak kejaksaan.

Di sisi lain, kepolisian disebut memperoleh dukungan dari tokoh sipil yang memiliki kedekatan dengan Presiden. Dukungan tersebut diyakini memperkuat posisi kepolisian untuk mempertahankan independensi penyidikan, termasuk dalam menghadapi berbagai tekanan politik maupun hukum yang muncul selama proses penanganan perkara.

Apabila narasi tersebut benar adanya, maka yang sedang dipertontonkan kepada publik bukan lagi persaingan antar-lembaga penegak hukum. Yang terjadi adalah benturan kepentingan antar-kelompok elite yang sama-sama memiliki akses menuju pusat kekuasaan.

Masyarakat tentu berharap institusi hukum bekerja berdasarkan alat bukti, bukan berdasarkan siapa yang berada di belakang seorang tersangka. Hukum seharusnya menjadi panglima, bukan alat tawar-menawar politik.

Ironisnya, yang terlihat justru sebaliknya. Publik menyaksikan bagaimana setiap perkembangan perkara selalu diiringi spekulasi mengenai siapa yang sedang unggul dalam pertarungan politik. Fokus bergeser dari substansi perkara menuju siapa yang berhasil mengendalikan arah permainan.

Bayangkan suasana sebuah papan catur raksasa. Bidak-bidak bergerak perlahan, tidak tergesa. Ada yang maju satu langkah, ada yang mundur untuk menyusun strategi baru. Dari kejauhan, rakyat hanya menjadi penonton. Mereka melihat para pemain elite saling membaca langkah lawan, saling menguji kekuatan jaringan, dan saling memperlihatkan pengaruh. Di tengah permainan itu, suara masyarakat hampir tidak terdengar.

Yang lebih mengkhawatirkan adalah munculnya kesan adanya praktik saling menyandera melalui perkara hukum. Ketika satu kelompok membuka dugaan kasus tertentu, kelompok lain menghadirkan perkara yang berbeda. Akibatnya, penegakan hukum kehilangan wajah independennya dan berubah menjadi arena adu kekuatan.

Fenomena semacam ini bukan barang baru dalam politik Indonesia. Pada banyak periode pemerintahan, tarik-menarik kepentingan antar-elite sering memanfaatkan lembaga negara sebagai instrumen untuk memperkuat posisi masing-masing. Bedanya, kali ini pertarungan tersebut berlangsung pada masa pemerintahan yang baru berjalan dan berada di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang sejak awal menjanjikan pemerintahan yang solid.

Bagi Presiden, situasi seperti ini tentu menjadi ujian kepemimpinan yang tidak ringan. Presiden harus memastikan seluruh pembantunya bekerja untuk kepentingan negara, bukan membangun faksi-faksi kekuasaan yang saling berhadapan. Bila konflik elite dibiarkan berlarut, energi pemerintah akan habis untuk mengelola pertikaian internal dibanding menyelesaikan persoalan rakyat.

Di saat masyarakat menghadapi tekanan ekonomi, kebutuhan lapangan pekerjaan, harga pangan yang berfluktuasi, hingga harapan terhadap pelayanan publik yang lebih baik, perhatian publik justru tersedot oleh konflik elite. Hal itu menciptakan jarak antara agenda pemerintah dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari.

Kepercayaan publik terhadap institusi hukum juga dipertaruhkan. Setiap keputusan aparat akan selalu dipandang melalui kacamata politik apabila tidak disertai transparansi yang memadai. Apa pun hasil akhirnya, akan selalu muncul tuduhan bahwa ada pihak yang sedang diuntungkan atau dilindungi.

Karena itu, jalan keluar terbaik bukanlah memenangkan salah satu “gajah”. Yang dibutuhkan adalah memastikan tidak ada satu pun kekuatan politik yang mampu mengintervensi proses hukum. Kepolisian, kejaksaan, maupun lembaga penegak hukum lainnya harus berdiri di atas prinsip profesionalitas dan independensi.

Presiden Prabowo memiliki kepentingan besar untuk menjaga agar pemerintahan yang dipimpinnya tidak dipersepsikan sebagai arena pertarungan kelompok-kelompok dekat kekuasaan. Kepemimpinan yang kuat justru terlihat ketika mampu mengendalikan orang-orang terdekatnya agar tidak menggunakan negara sebagai alat memperbesar pengaruh pribadi.

Pada akhirnya, rakyat tidak membutuhkan tontonan pertarungan dua gajah. Yang dibutuhkan adalah kepastian bahwa hukum bekerja tanpa pandang bulu, tanpa perlindungan politik, dan tanpa kompromi terhadap korupsi. Apabila hukum benar-benar ditegakkan secara adil, siapa pun yang bersalah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sebaliknya, apabila seseorang tidak terbukti bersalah, negara juga wajib memberikan perlindungan terhadap hak-haknya.

Di tengah riuhnya suara elite yang saling berhadapan, ada satu suara yang tidak boleh diabaikan, yaitu suara rakyat. Sebab pada akhirnya, bukan para gajah yang akan menanggung akibat dari konflik berkepanjangan, melainkan masyarakat yang menggantungkan harapan pada hadirnya pemerintahan yang bersih, stabil, dan mampu menegakkan hukum dengan adil.

Penulis : Iwan “Terpal” Setiawan, Pemerhati Politik