Kalimantan Timur Archives - Laman 5 dari 6 -

Rudy Mas’ud Diduga Penyebab Perpecahan Masyarakat Banjar? Rusbandi Masdjahri

Rudy Mas’ud Diduga Penyebab Perpecahan Masyarakat Banjar?

Monica Putri 11 Oktober 2024

Samarinda – Menjelang Pilkada Kalimantan Timur 2024, pasangan calon gubernur Rudy Mas’ud dan Seno Aji diduga kembali menuai kontroversi, terutama terkait dukungan sepihak yang diberikan oleh Sultan Banjar, Khairul Saleh.

Dugaan ini menimbulkan keprihatinan di kalangan masyarakat Banjar di Kalimantan Timur, yang merasa bahwa tindakan tersebut berpotensi memecah belah masyarakat.

Masyarakat Banjar menyayangkan sikap Sultan Banjar yang dianggap tidak netral, mengingat posisinya sebagai seorang politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) sekaligus anggota DPR RI.

Netralitas seorang tokoh adat dan budaya, seperti Sultan Banjar, seharusnya menjadi contoh di tengah dinamika politik yang kerap memecah belah. Dalam konteks ini, dukungan yang diberikan tanpa adanya koordinasi dengan tokoh-tokoh Banjar di Kaltim menjadi sorotan serius.

Sikap netral dalam ajang politik lokal menjadi salah satu prinsip yang dipegang teguh oleh Kerukunan Bubuhan Banjar Kalimantan Timur (KBBKT), organisasi resmi yang menaungi masyarakat Banjar di wilayah tersebut. H. Rusbandi Masdjahri, seorang tokoh Banjar di Kaltim, menegaskan bahwa KBBKT tidak memihak pada pasangan calon mana pun dalam Pilkada Kaltim, baik di tingkat provinsi, kota, maupun kabupaten.

Menurut Rusbandi, meskipun warga Banjar bebas menentukan pilihan politiknya secara individu, organisasi tetap berpegang pada netralitas sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang berlaku.

“Jika ada pengurus KBBKT yang terlihat mendukung salah satu calon, itu merupakan sikap pribadi, bukan representasi dari organisasi,” jelas Rusbandi.

Ia juga mengimbau seluruh warga Banjar untuk turut serta mensukseskan Pilkada dengan berpartisipasi aktif dalam pemungutan suara dan menjaga suasana tetap kondusif.

“Kami mengajak semua warga Banjar untuk menjaga kedamaian agar Pilkada berjalan dengan baik dan lancar,” tambahnya.

Salah satu pemicu kekhawatiran di kalangan masyarakat Banjar adalah beredarnya video Sultan Banjar yang tampaknya mendukung salah satu calon dalam Pilkada Kaltim.

Dukungan ini dinilai oleh beberapa tokoh Banjar sebagai tindakan yang dilakukan tanpa koordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat Banjar di Kaltim.

Rusbandi menegaskan bahwa beberapa tetua Banjar menilai himbauan tersebut tidak sejalan dengan semangat kebebasan politik yang dianut oleh komunitas Banjar.

“Warga Banjar harus bebas menyalurkan hak pilihnya sesuai hati nurani masing-masing,” tegas Rusbandi, menyoroti pentingnya kebebasan individu dalam menentukan pilihan politik.

Kritik terhadap sikap Sultan Banjar juga datang dari kalangan pemuda Banjar di Kaltim. Subhan Noor, seorang pemuda Banjar kelahiran Samarinda, menyampaikan keprihatinannya atas video dukungan Sultan Banjar tersebut. Menurutnya, tindakan ini berpotensi memecah belah komunitas Banjar di Kaltim, yang seharusnya tetap bersatu meski memiliki pandangan politik yang berbeda.

“Sebagai pemuda Banjar, saya sangat menyayangkan jika organisasi kekeluargaan atau kesukuan berpihak pada salah satu calon pemimpin. Hal ini bisa berdampak fatal, memecah masyarakat suku Banjar,” ungkap Subhan.

Dia juga menyoroti posisi Sultan Banjar yang saat ini menjabat sebagai salah satu Ketua DPP PAN sekaligus anggota DPR RI. Menurut Subhan, Sultan Banjar seharusnya mampu memisahkan perannya sebagai politisi dengan posisinya sebagai pemimpin adat.

“Apa yang beliau sampaikan dalam video tersebut bersifat pribadi dan tidak seharusnya mewakili kesultanan,” tambahnya.

Muhammad Abe, pemuda Banjar lainnya, turut mengungkapkan pendapat senada. Ia menyayangkan bahwa Sultan Banjar, dalam video tersebut, mengarahkan warga Banjar untuk memilih salah satu pasangan calon. Abe menegaskan bahwa hak politik adalah hak individu, dan dukungan politik seharusnya tidak disampaikan atas nama kesultanan atau komunitas suku.

“Jika beliau ingin mendukung, seharusnya menggunakan atribut partai politiknya, bukan sebagai Sultan Banjar,” tegas Abe.

Kritik terhadap Sultan Banjar menggambarkan pentingnya netralitas tokoh adat dalam menjaga persatuan di tengah suasana politik yang kerap memanas. Subhan dan Abe sama-sama berharap bahwa Sultan Banjar, dan tokoh-tokoh adat lainnya, dapat menjaga posisinya sebagai simbol persatuan, bukan sebagai alat politik.

Baik Subhan maupun Abe berharap agar Pilkada Kaltim berlangsung dengan lancar, aman, dan damai. Mereka mendambakan pemimpin yang benar-benar peduli terhadap Kalimantan Timur dan seluruh masyarakatnya, tanpa memandang suku, agama, atau latar belakang politik.

“Semoga Pilkada ini bisa melahirkan pemimpin yang peduli terhadap pembangunan Kaltim dan kesejahteraan warganya,” tutup Abe, menyampaikan aspirasi banyak warga Banjar di Kalimantan Timur.

Andi Harun Dikabarkan Dukung Isran Noor Jadi Gubernur Kaltim Andi Harun Samarinda Kalimantan Timur

Andi Harun Dikabarkan Dukung Isran Noor Jadi Gubernur Kaltim

Monica Putri 10 Oktober 2024

Samarinda – Pilkada Kalimantan Timur (Kaltim) 2024 semakin menarik dengan hadirnya dinamika dukungan dari tokoh-tokoh politik penting di daerah. Salah satu kabar yang menjadi perbincangan hangat adalah mengenai dukungan Andi Harun, calon Wali Kota Samarinda, yang dikabarkan akan mendukung penuh calon gubernur Isran Noor.

Hal ini tentu menarik, mengingat dari sisi dukungan partai politik, Andi Harun seharusnya lebih dekat dengan pasangan calon gubernur Rudy Mas’ud-Seno Aji.

Secara formal, Andi Harun berada dalam barisan partai pengusung Rudy-Seno. Partai Golkar dan Gerindra, yang mengusung pasangan tersebut, juga merupakan partai yang mendukung pencalonan Andi Harun di pemilihan Wali Kota Samarinda.

Namun, faktor sejarah hubungan pribadi dan politik antara Andi Harun dan Isran Noor tampaknya memberikan nuansa berbeda dalam konstelasi politik Kaltim.

Di luar dukungan partai, Andi Harun memang memiliki hubungan historis yang cukup baik dengan Isran Noor. Keduanya telah menjalin kerja sama erat selama beberapa tahun terakhir ketika Andi Harun menjabat sebagai Wali Kota Samarinda, sementara Isran Noor memimpin Kaltim sebagai gubernur.

Pada masa pemerintahan mereka, Pemprov Kaltim secara aktif memberikan bantuan pendanaan untuk pembangunan di Samarinda, terutama melalui dana Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Provinsi Kaltim.

“Kolaborasi ini memungkinkan banyak proyek pembangunan infrastruktur di Samarinda, seperti perbaikan jalan dan pengembangan fasilitas umum, yang berjalan lebih cepat dan efisien,” kata Pengamat Kebijakan Publik, Iradat Ismail.

Sejarah kerja sama ini tidak hanya memperlihatkan kedekatan antara Andi Harun dan Isran Noor, tetapi juga menunjukkan bagaimana komitmen keduanya untuk kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal.

Hubungan inilah yang mungkin menjadi dasar mengapa Andi Harun, meskipun secara resmi didukung oleh partai-partai pengusung Rudy-Seno, terlihat lebih condong mendukung Isran Noor dalam Pilgub Kaltim.

Apalagi meski berbeda koalisi, Isran Noor secara terbuka mendukung Andi Harun yang maju kembali sebagai calon walikota Samarinda.

“Bagi masyarakat Kaltim, dinamika ini menjadi sinyal bahwa dalam memilih pemimpin, sejarah kerja sama dan kontribusi nyata dalam pembangunan daerah bisa menjadi faktor yang sangat menentukan, selain dari garis partai semata,” lugas Iradat.

Andi Harun Dukung Pilkada Tanpa Politik Uang

Selain hal-hal tadi, dukungan tersirat Andi Harun pada Isran Noor terlihat dalam kampanyenya ke sejumlah masyarakat yang menyebut politik uang adalah musuh demokrasi. Hal tersebut serupa dengan Calon Gubernur Kaltim, Isran Noor yang bahkan membentuk Tim Khusus Anti Money Politics.

Dalam salah satu pidatonya yang tersebar ke banyak media sosial, Andi Harun mencontohkan adanya salah satu calon pemimpin yang mendata semua RT di beberapa wilayah. Dalam hal ini dengan tujuan untuk mendapatkan suara pada saat Pemilihan di Tempat Pemungutan Suara (TPS), yang mana menjanjikan sejumlah uang kepada warga yang akan memilih.

“Mereka minta data warganya, dan lewat timsesnya, tiga hari sebelum hari H dibawakan amplop. Kan ada begitu, ini menggampangkan warga, itu menganggap selamanya rakyat itu bodoh, dia pikir bisa merubah hati nurani masyarakat,” ucap Andi Harun.

Dirinya pun menegaskan praktik seperti ini perlu dipatahkan dengan kecerdasan dan pola pikir masyarakat yang jauh lebih berkembang. Andi Harun menegaskan bahwa harga suara masyarakat sangat mahal dan tidak bisa sama sekali dinilai dengan rupiah, apalagi jika dikaitkan dengan pemilihan pemimpin suatu wilayah.

“Dia pikir amplopnya itu bisa membeli hati nurani rakyat, itu tidak bisa. Jadi dengan uang suara kita tidak bisa dibeli, pilihan terbaik dari hari rakyat itulah yang seharusnya dipilih,” jelasnya.

Perang Dingin Rudy Mas’ud & Makmur HAPK Berlanjut? Rudy Mas'ud

Perang Dingin Rudy Mas’ud & Makmur HAPK Berlanjut?

Ali Ramadan 9 Oktober 2024

Berau – Seno Aji, calon Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) dari pasangan Rudy Mas’ud, baru-baru ini melakukan pertemuan dengan politisi senior Kalimantan Timur, Makmur HAPK, di Berau.

Pertemuan ini menjadi sorotan publik karena dilakukan setelah Makmur HAPK lebih dulu menerima kunjungan dari calon gubernur rival, Isran Noor. Pertemuan Seno Aji dengan Makmur justru memperkuat spekulasi adanya potensi masalah di antara Makmur dan calon Gubernur Rudy Mas’ud.

Pertemuan politik ini tidak bisa dilepaskan dari konteks yang lebih luas: hubungan Makmur HAPK dengan Rudy Mas’ud selama ini dianggap tidak berjalan harmonis, dan pertemuan yang terjadi tanpa kehadiran Rudy semakin memanaskan rumor tersebut.

Publik di Benua Etam pun mulai bertanya-tanya, apakah ini menjadi sinyal bahwa Makmur HAPK lebih mendukung Isran Noor dibandingkan dengan pasangan yang diusung oleh partainya sendiri, Rudy Mas’ud.

Kehadiran Seno Aji yang datang tanpa didampingi oleh Rudy Mas’ud menimbulkan berbagai spekulasi. Banyak pihak menganggap absennya Rudy dalam pertemuan ini adalah indikasi adanya jarak atau bahkan ketegangan antara kedua tokoh tersebut.

Terlebih lagi, Makmur HAPK adalah figur yang berpengaruh di Kaltim, khususnya di Berau, sehingga pertemuan politik dengannya dianggap penting bagi setiap kandidat.

“Sebagai tokoh politik yang dihormati dan berpengalaman di Kaltim, Makmur HAPK dikenal memiliki pengaruh besar di kalangan konstituen. Selama ini, ia telah lama menjadi ikon politik di Berau dan Kaltim secara umum, baik saat menjabat sebagai Bupati Berau selama dua periode maupun saat menjadi Ketua DPRD Kalimantan Timur,” kata Pengamat Kebijakan Publik, Iradat Ismail.

Oleh sebab itu, dukungan Makmur dianggap sangat signifikan dalam pertarungan politik lokal, termasuk dalam Pemilihan Gubernur Kaltim.

Namun, pertemuan ini justru memperkuat dugaan bahwa hubungan Makmur HAPK dengan pasangan Rudy Mas’ud-Seno Aji tidak sejalan, dan ini membuka spekulasi lebih lanjut bahwa Makmur HAPK mungkin lebih mendukung Isran Noor.

Dukungan Makmur HAPK Lebih Cenderung kepada Isran Noor?

Pertemuan Makmur HAPK dengan calon gubernur Isran Noor beberapa waktu sebelumnya menjadi bahan perbincangan hangat. Foto keduanya yang tersebar luas memicu spekulasi bahwa Makmur lebih mendukung Isran Noor dibandingkan Rudy Mas’ud.

Isran Noor, yang juga seorang calon gubernur dan rival Rudy Mas’ud, dianggap memiliki kedekatan yang lebih kuat dengan Makmur HAPK, mengingat sejarah politik mereka yang sudah lama terjalin.

Banyak masyarakat Kalimantan Timur berpendapat bahwa Makmur HAPK lebih menyukai sosok Isran Noor karena pengalaman panjang Isran dalam memimpin Kaltim serta kedekatan personal yang telah terbangun selama bertahun-tahun.

Hal ini tentu menambah tekanan bagi pasangan Rudy Mas’ud-Seno Aji yang memerlukan dukungan dari tokoh berpengaruh seperti Makmur HAPK untuk memenangkan hati konstituen, khususnya di wilayah Berau.

Makmur sendiri, meskipun telah bertemu dengan Isran Noor, menegaskan bahwa pertemuan tersebut hanya silaturahmi biasa. Namun, pernyataan tersebut belum mampu menghilangkan dugaan bahwa ia lebih cenderung mendukung Isran Noor dalam kontestasi politik ini.

“Jika benar adanya bahwa Makmur HAPK lebih mendukung Isran Noor, hal ini bisa menjadi pukulan besar bagi upaya pemenangan Rudy Mas’ud-Seno Aji di Kaltim. Sebagai salah satu tokoh berpengaruh di daerah dengan basis konstituen yang kuat, dukungan Makmur HAPK bisa berperan penting dalam menentukan hasil akhir Pemilihan Gubernur Kaltim,” jelasnya.

“Absennya Rudy Mas’ud dalam pertemuan di Berau, serta spekulasi yang berkembang bahwa hubungan di antara keduanya tidak harmonis, bisa mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kekompakan pasangan ini,” pungkasnya.

Tak Punya Inovasi, Rudy Mas’ud Pakai Cara Jadul Giring Opini Publik Kalimantan Timur Rudy Mas'ud

Tak Punya Inovasi, Rudy Mas’ud Pakai Cara Jadul Giring Opini Publik Kalimantan Timur

Ali Ramadan 8 Oktober 2024

Samarinda – Dinamika politik Kalimantan Timur menjelang Pilkada 2024 semakin menarik perhatian, terutama dengan semakin seringnya hasil survei yang diumumkan oleh berbagai lembaga terkait popularitas dan elektabilitas para calon gubernur.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah strategi politik yang diterapkan oleh Rudy Mas’ud, seorang calon gubernur sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Kalimantan Timur, yang dinilai menggunakan survei sebagai cara “jadul” atau kuno untuk menggiring opini publik.

Survei yang dipublikasikan dengan menampilkan angka-angka yang menguntungkan bagi Rudy Mas’ud kerap kali dilihat sebagai alat legitimasi bagi elektabilitasnya.

Namun, banyak kalangan menganggap bahwa cara ini sudah usang dan tidak relevan lagi dengan dinamika politik modern. Penggunaan survei untuk membentuk persepsi publik bukanlah hal baru, tetapi metode ini kian diragukan efektivitasnya dalam era digital yang didominasi oleh keterbukaan informasi dan akses terhadap data yang lebih beragam.

Banyak yang mengkritik penggunaan survei oleh kubu Rudy Mas’ud sebagai upaya yang tidak lagi sepenuhnya efektif dalam mempengaruhi pemilih, terutama generasi muda yang lebih kritis dan lebih cenderung memeriksa validitas klaim yang beredar di ruang publik.

Menurut Pengamat Kebijakan publik, Iradat Ismail, survei yang dilakukan untuk mengangkat elektabilitas Rudy Mas’ud tidak lebih dari upaya membangun opini yang disesuaikan dengan kepentingan politiknya.

“Survei yang diterbitkan itu adalah bagian dari strategi lama untuk membentuk persepsi bahwa seorang calon sedang unggul, tetapi faktanya banyak survei yang tidak mewakili realitas di lapangan. Masyarakat sekarang jauh lebih kritis dan tidak mudah dipengaruhi oleh angka-angka yang mungkin hanya bersifat sementara,” ujar Iradat.

“Di era digital, persepsi publik lebih banyak dipengaruhi oleh interaksi langsung, transparansi program, dan keterlibatan calon dengan pemilih, bukan sekadar angka survei yang mungkin bias,” tambah Iradat.

Rudy Mas’ud, yang dikenal sebagai politisi dengan latar belakang keluarga kuat dan memiliki akses ke berbagai sumber daya politik, nampaknya mencoba mengandalkan survei untuk menciptakan citra kemenangan yang belum tentu mencerminkan realitas di lapangan.

Namun, kritik terhadap cara ini tidak hanya datang dari oposisi politiknya, tetapi juga dari kalangan masyarakat yang meragukan validitas survei tersebut.

Sebab penggunaan survei secara berlebihan dapat menimbulkan skeptisisme di kalangan pemilih, terutama jika hasil survei tersebut tidak didukung oleh fakta nyata.

Selain itu, banyak pihak juga menyoroti kemungkinan adanya konflik kepentingan dalam hasil survei yang diumumkan oleh lembaga-lembaga tertentu. Beberapa lembaga survei mungkin memiliki afiliasi atau mendapatkan dukungan dari kubu politik tertentu, sehingga menimbulkan keraguan akan objektivitas hasil survei yang dipublikasikan.

“Di Kalimantan Timur, beberapa kali terungkap bahwa survei yang menunjukkan keunggulan bagi Rudy Mas’ud tidak diikuti oleh transparansi terkait pendanaan dan metodologi survei tersebut, sehingga mengundang pertanyaan dari berbagai pihak,” Iradat.

Dalam konteks ini, Iradat mengingatkan pentingnya masyarakat untuk lebih cerdas dalam menyikapi hasil survei. “Jangan mudah terpengaruh oleh hasil survei yang mungkin tidak mewakili kenyataan di lapangan. Pemilih harus fokus pada rekam jejak, program, dan kapasitas calon pemimpin yang bisa memberikan dampak positif bagi daerahnya, bukan hanya pada angka-angka survei,” ujarnya.

Diancam Seno Aji karena Bertemu Isran Noor, Makmur HAPK: Saya Tidak Takut!

moneytalkadmin 7 Oktober 2024

Berau – Dunia politik Kalimantan Timur kembali ramai setelah beredarnya foto pertemuan antara Calon Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor dengan Makmur HAPK, seorang politisi senior Partai Gerindra, di kediaman Makmur di Berau.

Sebab foto tersebut menimbulkan berbagai spekulasi, terutama di kalangan internal Partai Gerindra, yang saat ini tengah mendukung pasangan calon gubernur Rudy Mas’ud dan Seno Aji dalam Pilkada Kaltim 2024.

Menanggapi pertemuan tersebut, Sekretaris DPD Partai Gerindra Kalimantan Timur, Seno Aji, yang juga calon Wakil Gubernur Kaltim, bahkan mengancam bahwa Partai Gerindra akan memberikan sanksi tegas kepada setiap kader yang mendukung pasangan calon gubernur di luar garis resmi partai. Ini adalah peringatan keras yang ditujukan kepada Makmur HAPK, mengingat posisinya yang saat ini masih aktif sebagai anggota Partai Gerindra.

Makmur HAPK, yang juga merupakan mantan Ketua DPRD Kaltim, akhirnya buka suara mengenai pertemuannya dengan Isran Noor. Makmur menegaskan bahwa kunjungan Isran Noor ke rumahnya hanyalah bentuk silaturahmi biasa dan tidak berkaitan dengan kampanye politik. Saat Isran berkunjung, lanjut Makmur, pada waktu itu dirinya sedang mengadakan acara selamatan untuk cucunya.

“Tidak ada pembicaraan yang gimana-gimana, cuma makan lalu pulang,” ungkapnya dengan santai.

Makmur menjelaskan bahwa kunjungan seperti itu sudah sering terjadi sejak lama, dan dirinya kerap menerima tamu dari kalangan politik yang berkunjung ke Berau, terutama para tokoh yang tengah berkontestasi dalam Pilkada.

“Sejak zaman Pak Achmad Amins, Pak Awang Faroek, sampai Pak Isran, mereka sering datang, mungkin karena menghormati saya saja, bukan karena saya tokoh,” tambahnya.

Dia melanjutkan, saat Isran Noor berkunjung, pada waktu itu dirinya sedang mengadakan acara selamatan untuk cucunya. “Saya dengan pak Isran sudah bersahabat sejak lama,” katanya.

Menariknya, Makmur HAPK menurut media lokal Selasar, mengungkapkan bahwa hingga saat ini, calon gubernur Rudy Mas’ud belum pernah berkunjung ke kediamannya, meskipun Rudy sudah beberapa kali datang ke Berau.

“Terus terang saja, beberapa kali dia (Rudy) ke Berau tetapi tidak pernah ketemu,” ungkapnya.

Namun, Makmur menyayangkan bahwa foto pertemuannya dengan Isran Noor dijadikan bahan spekulasi oleh beberapa pihak. Ia menegaskan bahwa dirinya memahami batasan antara silaturahmi dan kampanye, dan tidak ada maksud untuk melanggar aturan partai.

“Saya ini orang tua, puluhan tahun berpolitik, bukan bodok-bodok juga. Saya tahu mana yang termasuk kampanye dan bukan,” tegasnya.

Menanggapi ancaman sanksi yang dilontarkan oleh Seno Aji, Makmur tidak gentar. “Silakan saja, saya tidak takut. Yang jelas saya tidak melakukan kesalahan,” ucapnya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Makmur merasa yakin dengan posisinya dan tidak merasa bersalah atas pertemuannya dengan Isran Noor.

Lebih lanjut, Makmur bercerita tentang kedekatannya dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Menurutnya, ia bergabung dengan Partai Gerindra karena langsung diajak oleh Prabowo.

“Saya itu beberapa kali diundang bertemu Pak Prabowo. Bahkan beliau pernah memberi saya oleh-oleh. Saya masuk Gerindra karena Pak Prabowo,” ungkapnya, menekankan hubungan personalnya dengan pemimpin partai tersebut.

Terkait foto dirinya dengan Isran yang menimbulkan spekulasi, Makmur memberikan pesan tegas kepada para politisi agar lebih dewasa dalam berpolitik.

“Berpolitik itu jangan cengeng, jangan menyalahkan orang lain jika tidak berhasil. Menjadi calon pemimpin harus percaya pada diri sendiri,” pesannya.

Makmur HAPK adalah sosok yang memiliki pengaruh besar di Berau. Ia pernah memimpin kabupaten tersebut selama dua periode, dan kini terpilih sebagai anggota DPRD Kaltim pada Pemilu Legislatif 2024.

Namun, hubungan Makmur dengan keluarga Mas’ud, yang saat ini mendominasi politik Kaltim, memiliki sejarah tersendiri. Saat dirinya masih menjadi kader Partai Golkar dan menjabat sebagai Ketua DPRD Kaltim, posisinya tiba-tiba digantikan oleh Hasanudin Mas’ud, kakak Rudy Mas’ud, yang kini menjadi Ketua DPD Golkar Kaltim.

Hubungan politik yang kompleks antara Makmur HAPK dan keluarga Mas’ud mencerminkan dinamika kekuasaan yang tidak hanya terjadi di tingkat partai, tetapi juga di pemerintahan daerah. Dengan situasi politik yang memanas jelang Pilkada Kaltim 2024, pertemuan-pertemuan seperti ini terus menjadi sorotan publik dan menambah intensitas persaingan di antara para calon pemimpin.

Koalisi Besar Rudy-Seno Mulai Pecah? Rudy Mas'ud

Koalisi Besar Rudy-Seno Mulai Pecah?

Ali Ramadan 4 Oktober 2024

Berau – Dukungan terhadap pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud dan Seno Aji, dikabarkan mulai mengalami penurunan. Spekulasi ini semakin mencuat setelah beredar informasi mengenai pertemuan antara politisi senior Kalimantan Timur, Makmur HAPK, dengan calon gubernur Isran Noor, yang merupakan pesaing utama Rudy-Seno dalam Pilkada Kaltim 2024.

Makmur HAPK, yang dikenal sebagai mantan Bupati Berau dan mantan Ketua DPRD Kalimantan Timur, memiliki pengaruh besar di dunia politik Kaltim. Dia dianggap sebagai salah satu tokoh kunci dalam perpolitikan Kalimantan Timur, dan keterlibatannya dalam pertemuan tersebut memicu spekulasi bahwa dukungan untuk pasangan Rudy-Seno semakin tergerus, terutama di kalangan politisi senior dan elit lokal.

Situasi ini mencerminkan dinamika politik yang semakin kompleks menjelang Pilkada Kaltim 2024, di mana pergeseran dukungan dari tokoh-tokoh berpengaruh dapat membawa dampak signifikan terhadap jalannya kontestasi.

Saat ini secara resmi Rudy Mas’ud dan Seno Aji didukung oleh koalisi besar yang terdiri dari 12 partai politik, baik dari parlemen maupun non-parlemen. Di antara partai-partai besar yang mendukung mereka adalah Golkar, Gerindra, PAN, PKS, PKB, NasDem, dan PPP, yang memiliki kursi di DPRD Kalimantan Timur. Selain itu, mereka juga mendapatkan dukungan dari partai non-parlemen seperti PSI, PBB, Partai Buruh, PKN, dan Partai Prima.

Dan yang menarik, Makmur HAPK sebelumnya adalah kader senior Partai Golkar sebelum memutuskan untuk bergabung dengan Partai Gerindra, dua partai yang secara resmi mengusung Rudy Mas’ud dan Seno Aji dalam Pilkada Kaltim.

Namun, meskipun dukungan politik di atas kertas terlihat kuat, dinamika internal dan potensi perpecahan di kalangan elit politik bisa menjadi ancaman nyata bagi pasangan Rudy-Seno. Makmur HAPK, sebagai sosok senior yang memiliki pengaruh di kalangan partai-partai tersebut, dapat memicu pergeseran dukungan, terutama di kalangan politisi yang sebelumnya loyal kepada Golkar dan Gerindra.

“Soliditas koalisi yang mendukung Rudy-Seno kini berada di bawah sorotan. Apakah mereka akan mampu menjaga persatuan di tengah-tengah perpecahan politik yang mulai tampak, atau justru terancam oleh arus peralihan dukungan ke pihak lawan?,” kata Pengamat kebijakan publik, Iradat Ismail.

Sebab, lanjut Iradat, dukungan dari tokoh-tokoh senior seperti Makmur HAPK memiliki dampak signifikan dalam menentukan arah suara di Pilkada. Di Kalimantan Timur, pengaruh tokoh politik senior yang memiliki basis massa loyal bisa memengaruhi hasil akhir pemilihan.

Pertemuan Makmur dengan Isran Noor tentu saja mengundang spekulasi lebih lanjut mengenai ke arah mana dukungan politik senior ini akan mengalir, dan bagaimana hal itu akan memengaruhi hasil Pilkada.

Peran para politisi senior seperti Makmur HAPK bisa menjadi penentu kemenangan bagi calon yang mampu menarik dukungan mereka, baik melalui pendekatan politik yang bijak maupun melalui kerja nyata yang membuktikan komitmen mereka pada pembangunan Kalimantan Timur.

“Mungkin Makmur HAPK merasa hasil kerja Isran Noor saat menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Timur periode 2018-2023 telah menghasilkan banyak perkembangan positif di Kaltim sehingga pertumbuhan tersebut perlu dijaga,” pungkasnya.

Survei PIC: Isran Noor Kalahkan Rudy Mas’ud di Pilkada Kalimantan Timur

moneytalkadmin 30 September 2024

SAMARINDA – Pemilihan Kepala Daerah telah memasuki babak baru, proses kampanye telah dimulai sejak ditetapkannya nomor urut calon kepala daerah, selain Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ), Provinsi Kalimantan Timur juga mendapat sorotan publik.

Menurut Direktur Eksekutif Prisma Insight Center (PIC) Arif Maulana dinamika dan preferensi sosial politik pada pemilihan Gubernur Provinsi kalimantan Timur bisa ditinjau dalam beberapa aspek.

Pertama; Partisipasi politik pemilih, kedua; Demokrasi dan Kepercayaan pada lembaga negara, ketiga; Persepsi tentang kepemimpinan, keempat; Preferensi politik dalam Pilkada 2024, kelima; Perilaku Digital dan keenam; Isu strategis dan agenda ke depan.

Berdasarkan hasil survei PIC Arif Maulana mengungkapkan ada kecenderungan kenaikan partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 mendatang dibandingkan dengan Pilkada Kalimantan Timur 2018 lalu.

“Diketahui 2018 lalu partisipasi pemilih sekitar 60 persen, saat ini berdasarkan survei PIC dapat dilihat 70 persen lebih pemilih akan ikut berpartisipasi di Pilkada serentak 2024 mendatang,” ungkap Arif maulana, pada Jumat 27 September 2024.

“Meskipun hanya dua pasangan calon di Pilkada Kalimantan Timur, namun partisipasi cenderung meningkat karena rivalitas calon Gubernur telah menarik bagi banyak warga masyarakat Kaltim,” lanjut Arif.

Dari hasil survei, menurut Arif Maulana pasangan Isran Noor – Hadi Mulyadi ungguli pasangan Rudy Mas’ud – Seno Aji.

“Bisa dilihat dalam paparan survei, jika pemilihan Gubernur dilaksanakan hari ini pasangan Isran Noor – Hadi Mulyadi mendapatkan 63,2 persen jauh mengungguli pasangan Rudy Mas’ud – Seno Aji yang hanya memperoleh 36,3 persen,” jelas Arif.

“Meskipun masih ada 10,5 persen lagi yang belum menentukan pilihan, namun sangat sulit bagi pasangan Rudy Mas’ud – Seno Aji mengungguli pasangan Isran Noor – Hadi Mulyadi,” lanjut Arif.

Populasi survei adalah penduduk Kalimantan Timur yang tersebar di 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur. Populasi sasaran adalah penduduk Kalimantan Timur yang telah menjadi pemilih saat survei dilakukan.

Penarikan sampel sepenuhnya dilakukan secara acak menggunakan metode multistage random sampling. Penarikan sampel mempertimbangkan proporsi antara jumlah sampel dengan jumlah penduduk pada setiap Kabupaten/Kota, proporsi perempuan dan laki-laki dan kategori kota dan desa.

Jumlah sampel sebesar 1.200 responden tersebar secara proporsional di 10 kabupaten/Kota. Setelah dilakukan proses kendali mutu, data yang valid untuk dianalisis sebesar 1.192 sample. Menggunakan 1.192 sample, margin of error survei ini sebesar +/- 2,84%, pada tingkat kepercayaan 95%.

Rudy Mas’ud Punya Utang Besar, Tembus Rp137 Miliar Rudy Mas'ud

Rudy Mas’ud Punya Utang Besar, Tembus Rp137 Miliar

Ali Ramadan 27 September 2024

Kalimantan Timur – Rudy Mas’ud, calon gubernur Kalimantan Timur, telah menjadi sorotan karena besarnya utang yang dimilikinya. Tak main-main, Rudy Mas’ud tercatat memiliki utang sebesar Rp137.694.480.000,-.

Menurut Ketua Padepokan Hukum Indonesia (PHI), Musyanto, hal ini tentu menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat dan pengamat politik mengenai komitmennya dalam pemberantasan korupsi.

“Utang besar yang ditanggung oleh seorang calon pejabat publik sering kali menimbulkan tanda tanya tentang integritas dan potensi konflik kepentingan, khususnya terkait kebijakan yang diambil jika terpilih,” kata Musyanto.

Berdasarkan E-lhkpn per tanggal penyampaian pada 29 Maret 2023 yang dilansir TribunKaltim, Rudy Mas’ud diketahui memiliki utang dalam jumlah besar, mencapai Rp137.694.480.000,-, yang diduga berasal dari berbagai sektor.

Besarnya utang ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana ia akan membiayai kampanyenya dan apakah ada kemungkinan ia terlibat dalam transaksi yang mengaburkan batas etika politik.

Musyanto mengungkapkan kekhawatiran bahwa seseorang dengan beban finansial besar mungkin berada dalam posisi rentan terhadap tekanan eksternal.

“Utang tersebut bisa menjadi celah bagi pihak-pihak tertentu untuk mempengaruhi kebijakan, terutama yang berkaitan dengan pengadaan proyek-proyek besar atau alokasi anggaran di tingkat provinsi,” ujar Musyanto.

Musyanto mengakui total kekayaan Rudy Mas’ud memanglah tidak kecil, yakni mencapai Rp320.998.763.772,- dan sebagai calon gubernur, Rudy Mas’ud telah berjanji untuk memberantas korupsi dan menegakkan tata kelola pemerintahan yang bersih.

Namun, perlu dikawal bagaimana komitmen ini nanti akan dijalankan bila mengingat beban finansial yang ia tanggung. Ada kekhawatiran bahwa utang tersebut dapat memengaruhi kebijakannya dalam menjalankan pemerintahan, bahkan memunculkan potensi korupsi baru.

“Untuk meredakan kekhawatiran masyarakat, Rudy Mas’ud perlu memberikan transparansi terkait utang-utang yang dimilikinya. Publik perlu mengetahui sumber utang tersebut, bagaimana ia berencana untuk melunasinya, dan sejauh mana pengaruh utang tersebut terhadap kebijakan yang mungkin ia ambil jika terpilih,” katanya.

“Sebab masyarakat berhak untuk mempertanyakan bagaimana utang tersebut memengaruhi kebijakannya dan potensi konflik kepentingan yang mungkin muncul,” pungkasnya.

Pengamat Pertanyakan Komitmen Pemberantasan Korupsi Rudy Mas’ud Rudy Mas'ud

Pengamat Pertanyakan Komitmen Pemberantasan Korupsi Rudy Mas’ud

Ali Ramadan 25 September 2024

Kalimantan Timur – Ambisi politik Rudy Mas’ud saat maju sebagai calon Gubernur Kalimantan Timur pada Pilkada 2024 dipertanyakan banyak pihak. Sebab dinasti politik keluarga Mas’ud sudah menggurita di Kalimantan Timur.

Menurut Ketua Padepokan Hukum Indonesia (PHI), Musyanto, salah satu risiko terbesar dari dinasti politik adalah meningkatnya potensi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dengan terkonsentrasinya kekuasaan pada satu keluarga, mekanisme checks and balances (pengawasan dan keseimbangan) menjadi sangat lemah.

“Gurita klan politik Mas’ud di Kalimantan Timur sudah sampai tahap mengkhawatirkan. Selain Rudy Mas’ud yang merupakan anggota DPR sekaligus bakal calon Gubernur Kaltim, ada pula sang kakak, Hasanudin Mas’ud yang menjabat sebagai Ketua DPRD Kaltim,” kata Musyanto.

“Fenomena dinasti politik ini bukan hanya menjadi ancaman bagi demokrasi yang sehat, tetapi juga membuka celah bagi penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi yang dapat menghambat pembangunan provinsi ini,” tambah Musyanto.

Apalagi, dinasti politik sering kali beroperasi dengan cara yang meminggirkan kompetisi sehat dan meredam partisipasi politik dari berbagai kalangan. Keluarga Mas’ud, yang telah lama terjun dalam dunia politik di Kalimantan Timur, semakin memperkuat cengkeraman kekuasaan mereka di berbagai posisi penting, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten.

Dengan dominasi ini, proses demokrasi di Kalimantan Timur berisiko menjadi formalitas belaka, di mana persaingan politik yang sebenarnya tidak terjadi karena posisi-posisi strategis sudah dikendalikan oleh anggota keluarga atau orang-orang dekat mereka.

Kondisi ini bukan hanya merugikan proses pemilihan yang bebas dan adil, tetapi juga menciptakan situasi di mana kebijakan dan keputusan pemerintah lebih berorientasi pada kepentingan kelompok tertentu dibandingkan kepentingan masyarakat luas.

“Dalam jangka panjang, dinasti politik bisa melemahkan daya saing daerah, menghambat inovasi kebijakan, dan menurunkan kualitas pelayanan publik karena jabatan lebih ditentukan oleh loyalitas keluarga ketimbang kompetensi,” lugas Musyanto.

Selain melemahkan demokrasi, dinasti politik juga berisiko meningkatkan praktik korupsi dan nepotisme. Ketika jabatan-jabatan strategis dikuasai oleh anggota keluarga atau orang-orang terdekat, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan dapat terganggu.

“Hal ini berbahaya. Sebab seperti yang kita tahu, dua saudara lain dari Rudy Mas’ud juga menjadi pejabat, yakni Rahmad Mas’ud sebagai Walikota Balikpapan dan Abdul Gafur Mas’ud sebagai Bupati Penajam Paser Utara. Abdul Gafur Mas’ud bahkan ikut terjaring OTT KPK dan telah divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor dalam kasus suap. Hal ini menjadi tanda tanya besar terkait komitmen Rudy Mas’ud dalam pemberantasan korupsi,” pungkas Musyanto.

Bahaya! Dinasti Politik Rudy Mas’ud di Kalimantan Timur Ancaman Demokrasi Rudy Mas'ud

Bahaya! Dinasti Politik Rudy Mas’ud di Kalimantan Timur Ancaman Demokrasi

Monica Putri 23 September 2024

Kalimantan Timur – Fenomena dinasti politik di Indonesia semakin mengkhawatirkan, terutama di Kalimantan Timur. Salah satu dinasti politik yang tengah menjadi sorotan adalah keluarga Mas’ud, yang dinilai telah menguasai berbagai posisi strategis dalam pemerintahan dan legislatif.

Penguasaan yang terus meluas ini memunculkan kekhawatiran akan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan serta merosotnya nilai-nilai demokrasi di provinsi yang kaya akan sumber daya alam tersebut. Terlebih setelah majunya Rudy Mas’ud sebagai calon Gubernur Kalimantan Timur.

Ketua Padepokan Hukum Indonesia (PHI), Musyanto menjelaskan hadirnya Rudy Mas’ud dalam kontestasi pilkada Kaltim merupakan salah satu bentuk kemunduran demokrasi di tanah yang kaya akan hasil bumi tersebut.

“Rudy Mas’ud memiliki syahwat politik yang sangat tinggi. Dia tidak puas hanya menjadi anggota DPR RI saja, tapi memiliki obsesi untuk menguasai Kalimantan Timur hanya untuk keluarganya,” kata Musyanto.

Gurita klan politik Mas’ud di Kalimantan Timur, lanjut Musyanto, sudah sampai tahap mengkhawatirkan selain Rudy Mas’ud yang merupakan anggota DPR sekaligus bakal calon Gubernur Kaltim, ada pula sang kakak, Hasanudin Mas’ud yang menjabat sebagai Ketua DPRD Kaltim.

Tak sampai di situ, dua saudara lainnya juga menjadi pejabat, yakni Rahmad Mas’ud sebagai Walikota Balikpapan dan Abdul Gafur Mas’ud sebagai Bupati Penajam Paser Utara.

Gurita ini tentu menjadi ancaman demokrasi di Kalimantan Timur. Terlebih Abdul Gafur Mas’ud bahkan ikut terjaring OTT KPK dan telah divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor dalam kasus suap.

Beberapa waktu lalu kelompok Front Kaltim Menggugat bahkan sudah melakukan demo di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendorong lembaga anti-rasuah tersebut menyelidiki potensi korupsi di keluarga Mas’ud ini.

“Konsentrasi kekuasaan politik pada satu keluarga di Kalimantan Timur bisa menjadi ancaman besar bagi demokrasi. Jika dibiarkan, gurita dinasti politik keluarga Mas’ud berpotensi menurunkan kualitas demokrasi secara keseluruhan yang pada akhirnya menjadikan rakyat Kalimantan Timur sebagai korban,” tegas Musyanto.

“Dan jika tidak segera ditangani, gurita dinasti politik keluarga Mas’ud di Kalimantan Timur akan terus berkembang, membawa dampak negatif tidak hanya bagi provinsi ini, tetapi juga bagi tatanan demokrasi di Indonesia secara keseluruhan,” pungkasnya.

Kalimantan Timur

Rudy Mas’ud Diduga Penyebab Perpecahan Masyarakat Banjar?

Andi Harun Dikabarkan Dukung Isran Noor Jadi Gubernur Kaltim

Perang Dingin Rudy Mas’ud & Makmur HAPK Berlanjut?

Tak Punya Inovasi, Rudy Mas’ud Pakai Cara Jadul Giring Opini Publik Kalimantan Timur

Diancam Seno Aji karena Bertemu Isran Noor, Makmur HAPK: Saya Tidak Takut!

Koalisi Besar Rudy-Seno Mulai Pecah?

Survei PIC: Isran Noor Kalahkan Rudy Mas’ud di Pilkada Kalimantan Timur

Rudy Mas’ud Punya Utang Besar, Tembus Rp137 Miliar

Pengamat Pertanyakan Komitmen Pemberantasan Korupsi Rudy Mas’ud

Bahaya! Dinasti Politik Rudy Mas’ud di Kalimantan Timur Ancaman Demokrasi

Baca Juga Berita Ini

Mantan Direktur E BAIS Menduga Penyadapan Prabowo atas Perintah Jokowi

Puspom TNI Dikabarkan Periksa Seskab Teddy Terkait Kasus Penyadapan Presiden Prabowo

Soal Penyadapan Prabowo, Gerindra Desak Mabes Polri Periksa Semua Pihak Termasuk Seskab Teddy

Pengamat Kebijakan: Geng Solo dan Hambalang Sama-Sama Berebut Kekuasaan, Rakyat Jadi Korban!