kanal YouTube Mahfud MD Official Archives -

Mahfud MD Meledak ! Bongkar Mafia Emas & Cuci Uang Rp.189 Triliun 1758685073309

Mahfud MD Meledak ! Bongkar Mafia Emas & Cuci Uang Rp.189 Triliun

Hedi Batubara 8 Oktober 2025

MoneyTalk,JAKARTA — Ledakan politik kembali menggema dari kanal YouTube Mahfud MD Official. Dalam episode terbaru Terus Terang yang tayang Selasa (7/10), mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap skandal superpanas yang disebut “selama ini dikubur rapat-rapat” di balik tembok Kementerian Keuangan.

“Ada pencucian uang Rp189 triliun dari kasus impor emas! Selisihnya 3,5 ton emas. Ini bukan cerita fiksi, ini laporan resmi!” tegas Mahfud, matanya tajam menatap kamera.

Pernyataan Mahfud sontak memicu gelombang reaksi. Ia menyebut data antara Bea Cukai dan Ditjen Pajak “tidak nyambung dan sarat permainan”.

“Yang satu bilang importirnya nggak bisa ditemui, yang lain bilang gampang. Ini bukan miskomunikasi, ini kongkalikong!” ujarnya.

Mahfud bahkan menyebut, ada indikasi oknum besar di balik permainan emas, yang sengaja menyembunyikan perbedaan data agar jejak uang panas tidak terlacak.

Bu Ani Baik Tapi Terlalu Lembek!

Tak berhenti di situ, Mahfud juga melontarkan kritik pedas untuk Sri Mulyani.

Ia memuji integritasnya, tapi menuding gaya kepemimpinannya terlalu melindungi bawahannya yang bermasalah.

“Disiplin fiskal Bu Ani itu top! Tapi kalau bawahannya udah ketahuan main, jangan cuma dikasih nasehat tobat. Geser aja sekalian!” ujar Mahfud dengan nada sinis.

Mahfud juga melempar “bola panas” ke Menteri Keuangan baru, Purbaya Yudhi Sadewa, yang baru saja dilantik Presiden Prabowo.

“Saya harap gaya Pak Purbaya yang keras bisa bantu bersihkan itu semua. Tapi dia harus siap tekanannya nanti bukan main!” katanya tajam.

BLBI: “Jangan Bilang Gaduh, Kami Rampas 41 Triliun!

Mahfud juga membantah tudingan bahwa Satgas BLBI yang dipimpinnya dulu hanya membuat gaduh tanpa hasil.

“Yang bilang kami cuma bikin gaduh itu nggak tahu apa-apa. Dalam tiga tahun, kita rampas Rp41 triliun! Itu hasil kerja, bukan wacana,” tegasnya.

Ia bahkan mengaku ada menteri yang menekan dirinya agar menghentikan kasus besar BLBI, tapi ia menolak mentah-mentah.

“Saya bilang, kalau bukan Presiden yang perintah, saya nggak berhenti. Saya nggak takut,” katanya lantang.

Negara Ngutang ke Rakyat, Tapi Tak Mau Bayar!

Mahfud juga menyingkap borok lain: utang negara ke rakyat yang mencapai Rp5,8 triliun belum dibayar sampai sekarang.

“Kalau rakyat ngutang ke negara, sehari telat langsung disita. Tapi kalau negara ngutang ke rakyat? Bisa 10 tahun nggak dibayar! Ini gila!” ucapnya.

Ia menyebut contoh kasus pengusaha Tarifin, yang menang di Mahkamah Agung tapi belum juga menerima pembayaran dari pemerintah.

“Sudah dua kali Presiden perintah untuk bayar, tapi tak dilaksanakan. Kalau bunganya terus jalan, ini bisa jadi korupsi juga,” ujar Mahfud.

Jangan Main Hapus Nama, Negara Bisa Rugi!

Tak kalah panas, Mahfud juga menyentil langkah Kejaksaan Agung yang mencabut paspor Riza Chalid dan Jurist Tan dua nama yang sempat dikaitkan dengan kasus besar.

“Kalau paspornya dicabut, malah repot! Gimana mau dikejar lewat interpol kalau statusnya jadi ‘tanpa negara’? Jangan-jangan malah dikasih jalan kabur!” sindirnya tajam.

Namun Mahfud dalam pernyataannya dengan kalimat yang bergetar:

“Saya masih ingin percaya aparat kita, tapi kejujuran itu sedang diuji. Jangan sampai hukum cuma tajam ke rakyat kecil.”

Kalau Mau Bersih, Jangan Takut Kotor!

Pernyataan Mahfud MD malam itu bak bom waktu politik yang meledak di tengah suasana tenang jelang akhir tahun.

Ia bukan hanya bicara angka, tapi menantang langsung sistem lama yang dianggap “terlalu nyaman dengan korupsi”.

“Kalau berani, bersihkan! Tapi jangan pura-pura bersih sementara semua masih diatur dari belakang,” ujarnya menohok.

Mahfud Bongkar! Prabowo Akhirnya ‘Takluk’, Reshuffle Demi Redam Krisis Mahfud MD Blak-blakan Soal Makelar 1 Triliun, Stop dan Bongkar Mafia Hukum!

Mahfud Bongkar! Prabowo Akhirnya ‘Takluk’, Reshuffle Demi Redam Krisis

Hedi Batubara 23 September 2025

MoneyTalk, Jakarta – Podcast Terus Terang di kanal YouTube Mahfud MD Official Senin (22/09) mendadak jadi sorotan. Mahfud MD blak-blakan soal drama politik di balik reshuffle kabinet Prabowo Subianto.

Dengan nada setengah frustrasi, Mahfud menuturkan bahwa sebelum krisis meledak, banyak usul-usul dari dirinya dan kalangan lain yang tidak didengar. “Kalau lewat menterinya, gak nyambung. Biarin aja. Toh nanti ada masalah yang menuntut sendiri,” katanya.

Dan benar, masalah itu pecah. Prabowo akhirnya berubah haluan. Cepat merespons, ia langsung merombak kabinet.

“Saya kasih dua jempol: pertama ketika redam kerusuhan, kedua saat berani reshuffle,” tegas Mahfud.

Menteri ‘Hebat’ Akhirnya Tumbang

Selama ini Prabowo selalu ngotot: tidak ada reshuffle, karena semua menterinya “hebat-hebat”. Tapi kenyataan berkata lain. Krisis politik-ekonomi memaksa Prabowo menyingkirkan nama besar: Sri Mulyani, Budi Gunawan, hingga Menpora Dito.

“Dulu aspirasi publik tak pernah tembus, sekarang tembus. Lumayan banget,” sindir Mahfud.

Mahfud juga menyorot penunjukan Jenderal (Purn) Jamari Chaniago sebagai Menkopolhukam. “Dia lebih senior dari Prabowo. Jadi wajar Prabowo hormat. Tinggal keberaniannya menyatukan 14 kementerian dan lembaga di bawahnya,” ujar Mahfud.

Dengan nada setengah menantang, Mahfud mengingatkan: posisi Menkopolhukam adalah wajah presiden di bidang hukum dan keamanan.

Yang mengejutkan, Mahfud mengaku sempat dilobi jenderal senior untuk mengisi kursi Menkopolhukam. Tapi ia menolak dengan alasan etik.

“Jabatan itu sebaiknya untuk mereka yang berkeringat memenangkan Prabowo. Saya tidak. Jadi tidak etis kalau saya masuk,” ungkapnya.

Ia memilih diam, meski rumor di media menempatkannya sebagai kandidat kuat. “Kalau saya menolak, sombong. Kalau menerima, gak tahu diri. Jadi saya ngambang saja,” ucapnya lugas.

Meski menolak kursi panas, Mahfud tetap ikut cawe-cawe. Ia mengaku sudah dipanggil Sekretaris Kabinet Tedi Indrawijaya atas mandat langsung Presiden Prabowo. Tugasnya: masuk dalam Tim Reformasi Polri.

“Negara sudah banyak memberi kepada saya. Kalau saya bisa memberi warna, meski sedikit, saya lakukan. Jangan sok nihil, jangan juga jadi fatalis. Ambil yang bisa dikerjakan,” pungkas Mahfud dengan nada filosofis.

Mr. Q: Mahfud MD Salah Gaul Mahfud MD Blak-blakan Soal Makelar 1 Triliun, Stop dan Bongkar Mafia Hukum!

Mr. Q: Mahfud MD Salah Gaul

Hedi Batubara 2 Oktober 2024

MoneyTalk, Jakarta – Pada acara Unparking Indonesia yang diselenggarakan oleh Zulfan Lindan, Senin (30/09), Muhammad Qodari atau dikenal sebagai Mr. Q mengeluarkan beberapa pernyataan kontroversial mengenai Mahfud MD. Dalam pernyataannya, Qodari menganggap Mahfud MD telah “salah gaul,” terutama dalam konteks hubungan politik yang berkembang pascadukungan Presiden Jokowi terhadap Prabowo Subianto sebagai calon presiden untuk Pilpres 2024.

Pada awal pembahasan, Qodari mengingat kembali momentum Pilkada serentak yang terjadi di masa pandemi Covid-19. Ia menggambarkan situasi Pilkada sebagai “ledakan nuklir Covid,” yang disebabkan oleh kerumunan massa selama kampanye. Saat itu, Mahfud MD yang menjabat sebagai Menko Polhukam berperan dalam mendiskusikan peraturan mengenai Pilkada. Qodari menyoroti bagaimana peraturan terkait Pilkada tidak dapat diubah hanya melalui PKPU karena terikat undang-undang yang lebih tinggi.

Qodari mengisahkan bahwa Mahfud MD bersama dengan Luhut Pandjaitan sempat merancang gagasan untuk menerbitkan Perppu terkait Pilkada. Namun, rencana tersebut akhirnya tidak terwujud, dan Pilkada tetap berlangsung meskipun pandemi belum mereda.

Selanjutnya Qodari menyoroti sikap Mahfud MD yang belakangan sering mengkritik Presiden Jokowi, terutama terkait kebijakan yang diambil Jokowi selama masa pemerintahannya. Menurut Qodari, Mahfud seolah-olah membedakan antara sembilan tahun pemerintahan Jokowi yang baik-baik saja, dan satu tahun terakhir yang dianggap tidak baik. Qodari merasa sikap ini tidak elok, mengingat dukungan Jokowi terhadap Mahfud selama ini.

“Kalau begitu, selama sembilan tahun Pak Mahfud gaulnya benar, setahun belakangan salah gaul,” ucap Qodari, yang menegaskan bahwa perubahan sikap Mahfud dipengaruhi oleh lingkungan pergaulannya. Menurut Qodari, Mahfud kini berada di lingkaran orang-orang yang memiliki kebencian dan dendam terhadap Jokowi.

Dalam pandangannya, Qodari menghubungkan perubahan sikap Mahfud dengan teori “epistemic community,” yang merujuk pada kelompok-kelompok dengan pemikiran dan ideologi yang sama. Menurut Qodari, Mahfud MD kini tergabung dalam komunitas yang dipimpin oleh Saiful Mujani (SM) – yang berlawanan dengan “mazhab Q,” komunitas yang dipimpinnya sendiri. Ia menegaskan bahwa lingkungan pergaulan bisa memengaruhi pandangan dan sikap seseorang, terutama dalam politik.

Qodari menggarisbawahi bahwa ketika seseorang “salah gaul,” dampaknya bisa berbahaya, terutama bagi mereka yang memiliki peran penting di panggung politik. Salah pergaulan, menurutnya, dapat mengubah seseorang dari yang sebelumnya objektif menjadi subjektif. Dalam konteks ini, Qodari mengkritik lembaga-lembaga survei yang tadinya objektif namun berubah karena “salah gaul,” hingga mempengaruhi hasil survei mereka.

Sebagai contoh, Qodari menyinggung tentang survei nasional yang biasanya dilakukan dengan sampel 1200 responden. Namun, belakangan ini ada survei yang menggunakan metode berbeda, seperti triangulasi yang menggabungkan data survei dengan diskusi kelompok terfokus (FGD). Qodari menilai metode ini tidak masuk akal karena menggabungkan dua paradigma yang berbeda, yakni kuantitatif dan kualitatif.

Pernyataan Mr. Q juga menyentuh kasus hukum yang melibatkan Adian Armando, yang dituntut oleh PDIP dengan tuduhan merugikan partai melalui sebuah video. Qodari, yang hadir sebagai saksi dalam persidangan, menjelaskan bahwa banyak komentar di media sosial yang tidak bisa dijadikan acuan karena adanya buzzer dan robot yang bisa memobilisasi opini.

Lebih jauh, Qodari menyinggung bahwa beberapa pihak, termasuk Mahfud MD, mungkin terpengaruh oleh kepentingan politik yang lebih besar. Ia mengaitkan sikap kritis Mahfud dengan kekecewaan Megawati dan PDIP terhadap keputusan Jokowi yang mendukung Prabowo, alih-alih Ganjar Pranowo. Qodari menduga bahwa ada agenda tersembunyi di balik sikap-sikap kritis ini, yang bertujuan untuk menghalangi Prabowo dilantik sebagai presiden jika menang dalam Pilpres 2024.

Pada akhirnya, Qodari menekankan bahwa politik yang dibangun atas dasar kebencian dan dendam tidak akan membawa dampak positif. Ia mengajak agar para elit politik, termasuk Mahfud MD, bersikap lebih bijak dan proporsional dalam menyikapi dinamika politik. Jika perbedaan pendapat atau kekecewaan terjadi, sebaiknya disikapi dengan dialog yang sehat dan tidak merusak tatanan demokrasi.

Ungkapan “salah gaul” yang dilontarkan Qodari menjadi sorotan, karena menggambarkan bahwa perubahan sikap Mahfud MD bukanlah murni hasil dari pemikiran independen, melainkan pengaruh dari lingkungan pergaulan politiknya yang kini berbeda.

Perdebatan ini mencerminkan betapa kompleksnya dinamika politik di Indonesia, terutama menjelang Pilpres 2024. Kritik terhadap Mahfud MD yang dianggap “salah gaul” memperlihatkan bagaimana elit politik bisa berubah pandangan sesuai dengan siapa mereka bergaul, dan bagaimana hal ini memengaruhi kebijakan serta opini publik yang mereka bawa. Apakah benar Mahfud MD “salah gaul”? Ataukah ini hanya bagian dari strategi politik yang lebih besar? Hanya waktu yang bisa menjawab.(c@kra)

Caci Maki Tak Henti, Nasib Jokowi Jelang Lengser

Hedi Batubara 26 September 2024

MoneyTalk, Jakarta – Dalam episode terbaru Terus Terang yang dipandu oleh Prof. Mahfud MD dan ditayangkan di kanal YouTube Mahfud MD Official pada Selasa (24/09), topik hangat mengenai nasib Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelang akhir masa jabatannya menjadi sorotan. Pada episode ke-20 ini, Mahfud secara terus terang membahas fenomena kritik dan caci maki yang tak henti dialamatkan kepada Jokowi, baik dari kalangan rakyat biasa, akademisi, hingga politisi, terutama di media sosial.

Mahfud MD memulai diskusi dengan mengungkapkan, meskipun Jokowi telah berhasil membawa banyak perubahan selama 10 tahun kepemimpinannya, di akhir masa jabatannya ia justru menjadi sasaran kritik yang lebih tajam.

“Presiden Jokowi kini menjadi sasaran kritik yang tanpa henti, bahkan keluarganya turut terkena dampak,” ungkap Mahfud.

Ia menyoroti bahwa kritik ini tidak hanya terjadi di dunia maya, tetapi juga merambah ke acara-acara resmi seperti wisuda di kampus. Salah satu contoh yang ia angkat adalah kejadian di sebuah wisuda perguruan tinggi di Garut, Jawa Barat. Seorang wakil wisudawan mencemooh Jokowi dan keluarganya di hadapan para hadirin.

“Kampus seharusnya menjadi tempat yang berwibawa, bukan tempat untuk melontarkan caci maki terhadap seorang presiden,” ujar Mahfud dengan nada prihatin.

Kritik Tajam dan Rusaknya Demokrasi

Lebih lanjut Mahfud menjelaskan bahwa meningkatnya kritik terhadap Jokowi bukan hanya disebabkan oleh kekecewaan politik. Akan tetapi, juga karena kerusakan sistem demokrasi dan konstitusi yang semakin parah. Menurutnya, meskipun Jokowi membawa banyak prestasi, cara ia memperkuat kekuasaan dianggap terlalu berlebihan. Hal tersebut akhirnya menimbulkan resistensi dari masyarakat.

“Jokowi seolah-olah menjadi raja, dan setiap ucapannya dianggap sebagai kebenaran mutlak. Ini yang menimbulkan kritik tajam,” tutur Mahfud.

Ia juga membandingkan situasi ini dengan masa pemerintahan presiden-presiden sebelumnya seperti Soeharto, Megawati, SBY, dan Gus Dur. Menurut Mahfud, meskipun mereka juga mendapat kritik, tidak ada yang sampai dicaci secara personal seperti yang dialami Jokowi saat ini.

Klaim Puasa Daud dan Wacana Pengunduran Diri Jokowi

Dalam acara tersebut, muncul pula klaim bahwa Jokowi menjalankan puasa Daud selama 18 tahun. Mahfud menanggapi klaim ini dengan skeptis. Ia mengatakan, berdasarkan pengalamannya selama bepergian bersama Jokowi ke berbagai pertemuan internasional, Jokowi terlihat makan seperti biasa. Mahfud menekankan bahwa meskipun Jokowi mungkin memiliki kesalehan pribadi, klaim tersebut tidak akurat.

Selain itu, Mahfud juga mengungkapkan bahwa beberapa tokoh masyarakat, termasuk Eros Jarot dan Bambang Harimurti, sempat mengusulkan agar Jokowi mundur sebelum masa jabatannya berakhir. Namun, menurut Mahfud, secara hukum, impeachment tidak mungkin dilakukan karena dukungan politik Jokowi di DPR masih kuat, dan waktu yang tersisa hanya sekitar enam minggu. Usulan pengunduran diri Jokowi pun dianggap lebih realistis, tetapi tetap sebatas wacana.

Kritik Nepotisme dan Masa Depan Demokrasi

Kritik lainnya yang diangkat dalam diskusi tersebut adalah terkait dugaan nepotisme, terutama mengenai peran putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Mahfud menyatakan bahwa beberapa pihak bahkan mempertimbangkan untuk menunda pelantikan Gibran sebagai kepala daerah. Akan tetapi, hal itu tidak mungkin dilakukan tanpa menimbulkan dampak negatif pada pemerintahan berikutnya.

Tak hanya itu, Mahfud juga menyoroti kemungkinan adanya upaya untuk membongkar kasus-kasus hukum yang melibatkan keluarga Jokowi setelah pergantian presiden. Namun, ia menegaskan bahwa proses hukum harus berjalan tanpa campur tangan politik.

Dalam diskusi tersebut, Mahfud turut menyoroti pentingnya pemilihan Ketua Mahkamah Agung (MA) yang akan berlangsung pada 16 Oktober 2024. Menurutnya, proses ini sangat strategis karena MA memegang peranan penting dalam menjaga supremasi hukum di Indonesia, dan integritasnya harus dijaga dari pengaruh politik.

Menjelang Akhir Pemerintahan Jokowi

Mahfud MD menutup acara dengan memberikan refleksi tentang nasib Jokowi di penghujung masa jabatannya. Ia menekankan, meskipun banyak kritik yang dilontarkan, Jokowi tetaplah seorang pemimpin yang telah memberikan banyak kontribusi. Ada banyak pelajaran yang harus diambil dari masa pemerintahannya, termasuk pentingnya menjaga demokrasi dan supremasi hukum.

“Pasca Jokowi, kita harus memperbaiki kerusakan dalam sistem demokrasi dan membangun kembali forum akademik yang beradab. Kampus harus menjadi tempat diskusi yang penuh wibawa, bukan ajang caci maki,” tegas Mahfud.

Dalam episode Terus Terang kali ini, Mahfud MD memberikan pandangan yang mendalam tentang fenomena kritik dan caci maki yang diterima Jokowi menjelang akhir masa jabatannya. Meskipun banyak kritik dan tantangan yang harus dihadapi, Mahfud berharap transisi ke pemerintahan baru, yang akan dipimpin oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto, berjalan lancar dan demokrasi Indonesia bisa diperbaiki ke arah yang lebih baik.(c@kra)

Kleptokrasi, Oligarki dan Korupsi Membikin Rusak Demokrasi Indonesia 1000222456

Kleptokrasi, Oligarki dan Korupsi Membikin Rusak Demokrasi Indonesia

Hedi Batubara 17 September 2024

MoneyTalk, Jakarta – Dalam episode terbaru Terus Terang yang diunggah di kanal YouTube Mahfud MD Official, kali ini Mahfud MD membahas berbagai isu kritis seperti kleptokrasi, oligarki, kartelisasi politik, serta demokrasi yang dianggap mulai tergerus oleh kekuatan elit.

(lebih…)