MoneyTalk, Jakarta – Dalam episode terbaru Terus Terang yang diunggah di kanal YouTube Mahfud MD Official, kali ini Mahfud MD membahas berbagai isu kritis seperti kleptokrasi, oligarki, kartelisasi politik, serta demokrasi yang dianggap mulai tergerus oleh kekuatan elit.
Dalam awal episode, Mahfud MD mengawali dengan mengulas kembali pernyataan yang pernah ia sampaikan dalam kuliah umum di Universitas Indonesia beberapa hari sebelumnya. Menyebut bahwa Indonesia sebagai negara hukum kini berada dalam posisi yang lemah akibat berkembangnya oligarki, kleptokrasi, dan kartelisasi.
Oligarki mengacu pada situasi di mana kekuasaan dan ekonomi terkonsentrasi pada segelintir elit. Sementara itu, kleptokrasi menggambarkan negara yang dipimpin oleh pencuri, di mana kekayaan rakyat diambil oleh segelintir orang yang berkuasa.
Mahfud MD menjelaskan, Kleptokrasi adalah negara yang kekayaannya diambil dari rakyat sebanyak-banyaknya, lalu diberikan secuil kepada rakyat, sehingga masyarakat tetap miskin. Ini sudah terjadi di Indonesia.
Lebih lanjut, Mahfud mengutip Prabowo Subianto yang menyebutkan bahwa Indonesia telah menjadi negara kleptokrasi. Prabowo, dalam berbagai kesempatan, menyatakan kekhawatirannya terhadap semakin berkembangnya korupsi di tanah air.
Kemudian, Mahfud MD menampilkan video pernyataan tegas Prabowo Subianto, yang kala itu berbicara di depan pengurus partai Gerindra.
Dalam pidatonya, Prabowo memperingatkan para pengurus partai agar tidak terlibat dalam tindakan korupsi. Dan menegaskan, “Jangan kalian jadi koruptor. Jangan khianati bangsa ini. Jika kalian korup, kalian akan saya kejar sampai ke manapun. Tegas Prabowo.
Pernyataan Prabowo ini, menurut Mahfud, memberikan harapan baru untuk pemberantasan korupsi di Indonesia, terutama menjelang pergantian pemerintahan.
Dan Mahfud MD menyatakan dukungannya terhadap sikap Prabowo yang keras dalam melawan korupsi. “Kita berharap Prabowo sebagai presiden terpilih nanti bisa menjalankan sikap tegas ini dalam kebijakan nyata,” ujar Mahfud.
Namun, ia juga mencatat bahwa publik masih ragu apakah perubahan besar akan benar-benar terjadi. Meskipun demikian, Mahfud mengajak masyarakat untuk tetap optimis dan mendukung kepemimpinan baru yang diharapkan bisa membawa perubahan.
Selain korupsi, Mahfud juga menyinggung tentang fenomena demokrasi yang “main-main” di Indonesia. Dan Demokrasi kecenderungan ke arah otoritarianisme di tingkat elit, di mana keputusan-keputusan penting diambil sepihak tanpa mempertimbangkan kehendak rakyat.
Dan Proses legislasi pun, menurut Mahfud, kerap kali menjadi ajang permainan politik di mana undang-undang dapat dengan cepat disahkan jika menguntungkan kelompok tertentu, atau sebaliknya, terhambat jika tidak ada kepentingan bagi penguasa, dan elit partai politik.
Fenomena ini sebagai bentuk degradasi demokrasi dalam negara hukum. “Demokrasi formalitas inilah yang memberi jalan bagi kleptokrasi dan oligarki untuk terus berkembang,” kata Mahfud.
Selain itu, Mahfud memperkenalkan istilah kartelisasi politik, yaitu kondisi di mana beberapa kelompok politik bergabung untuk berbagi kekuasaan, meninggalkan kelompok lain di luar lingkaran kekuasaan.(c@kra)
