Kementerian Keuangan Archives

Kurangi Penggunaan Dolar, ASEAN Sepakat Gunakan Uang Lokal Ilustrasi - Foto: Wirestock/Freepik

Kurangi Penggunaan Dolar, ASEAN Sepakat Gunakan Uang Lokal

Krisna Arjun 15 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Pengurangan penggunaan dolar AS pada sistem pembayaran yang terintegrasi akan mengurangi risiko global terhadap negara kawasan.

Mata uang suatu negara merupakan suatu aspek yang sangat penting bagi proses perekonomian, baik dalam skala nasional maupun internasional.

Dalam konteks perdagangan internasional, misalnya, mata uang yang digunakan sebagai alat transaksi juga berperan penting bagi terjadinya kesepakatan perdagangan.

Nah, saat ini nilai mata uang dolar Amerika Serikat merupakan mata uang popular, bahkan bisa dikatakan sangat dominan dalam perdagangan internasional, karena statusnya sebagai mata uang internasional.

Dengan status tersebut, dunia internasional seolah bergantung pada dolar AS. Baik untuk kepentingan transaksi ekspor maupun impor, harus menyesuaikannya dengan nilai dolar AS.

Namun dalam perkembangan selanjutnya, nilai mata uang dolar AS yang fluktuatif dinilai telah menggoyahkan daya tahan perekonomian banyak negara.

Alhasil, beberapa negara dunia pun kemudian melakukan kesepakatan baik secara bilateral maupun multilateral, demi mencari jalan keluar untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS.

Salah satunya adalah BRICS, sebuah blok ekonomi dari negara-negara berkembang yang yang terdiri dari Brazil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan (South Africa).

Dalam pertemuan belum lama ini, mereka telah berinisiatif untuk mengeluarkan mata uang baru sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap mata uang asing (dolar AS).

Dalam Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN (AFMGM) yang diselenggarakan secara kolaboratif oleh Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia di Nusa Dua, Bali, Jumat (31/3/ 2023), disepakati kerja sama transaksi pembayaran lintas batas dengan menggunakan mata uang lokal.

“ASEAN telah menyepakati penggunaan mata uang lokal untuk transaksi pembayaran lintas batasnya,” ujar Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.

Penggunaan pembayaran lintas batas menggunakan mata uang lokal tersebut kerap disebut sebagai skema local currency transaction (LCT). Alias transaksi tanpa menggunakan dolar Amerika Serikat (AS).

Perry menjelaskan, pengurangan penggunaan dolar AS pada sistem pembayaran yang terintegrasi akan mengurangi risiko global terhadap negara kawasan.

Hal ini sejalan dengan kesepakatan bersama dalam mempercepat transformasi dan partisipasi ekonomi digital inklusif (digital economy).

“ASEAN sepakat untuk menegaskan kembali ketahanan, antara lain, dengan penggunaan mata uang lokal untuk mendukung perdagangan dan investasi lintas batas di kawasan ASEAN,” tambahnya.

Perry mengemukakan lima negara ASEAN, yakni Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina telah meneken kerja sama transaksi pembayaran lintas batas sejak November 2022, di tengah pelaksanaan KTT G20 Indonesia.

Kerja sama pembayaran lintas batas lima negara ASEAN tersebut mencakup kode QR, fast payment, data, RTGS, dan transaksi mata uang lokal.

Dalam Keketuaan ASEAN 2023, Perry mengeklaim, Indonesia kemudian berhasil mendorong lima anggota negara ASEAN lainnya untuk melakukan kerja sama serupa, yakni melakukan transaksi tanpa dolar AS.

“Jadi konektivitas ASEAN bukan hanya lima, melainkan akan diperluas menjadi 10 dan akan diperluas secara global dengan proyek berikutnya,” jelas Perry.

Vietnam, kata Perry menjadi salah satu negara yang siap lebih dahulu dalam mengimplementasikan perjanjian pembayaran lintas batas negara ini, lewat skema LCT. Kemudian, tiga negara ASEAN lainnya, seperti Laos, Kamboja, dan Brunei Darussalam juga tertarik untuk bekerja sama.

“Namun ketiga negara ini masih perlu membangun dan memperkuat sistem pembayaran domestik mereka, sebelum bergabung dalam kerja sama transaksi pembayaran lintas batas,” ujar Perry.

Dalam pertemuan itu, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara ASEAN sepakat untuk memperkuat ketahanan eksternal, termasuk memperbaiki dan mempromosikan ekspor dan investasi guna memperkuat keseimbangan dan cadangan devisa.

Oleh karenanya, pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral di kawasan sepakat mengembangkan ASEAN Development Guideline untuk penyelesaian kerja sama dalam hal transaksi menggunakan mata uang lokal.

Terkait itu pula, Bank Indonesia bersedia menjadi contoh penerapan konektivitas pembayaran lintas batas negara.

Penyelundupan Impor Emas Rp189 Triliun: Staf Khusus Kemenkeu Diduga Memberi Penjelasan Menyesatkan Gedung Kementerian Keuangan Kemenkeu 2

Penyelundupan Impor Emas Rp189 Triliun: Staf Khusus Kemenkeu Diduga Memberi Penjelasan Menyesatkan

Hedi Batubara 6 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR, Menko Polhukam Mahfud MD dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menjelaskan, PPATK sudah dua kali menyerahkan laporan dugaan tindak pidana kepabeanan pada 2017 dan 2020 kepada Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan, masing-masing senilai Rp180 triliun dan Rp189 triliun.

PPATK mengatakan, kasus tindak pidana kepabeanan dimaksud terkait penyelundupan impor emas batangan, yang diakui sebagai emas mentah, untuk periode 2014-2016 senilai Rp180 triliun dan 2017-2019 senilai Rp189 triliun.

Laporan PPATK diduga terbengkalai. Mahfud sempat mengatakan laporan PPATK tersebut nampaknya tidak diberikan kepada Sri Mulyani.

Kementerian keuangan terlihat panik dan tidak terima pernyataan Mahfud dan Ivan.

Staf Khusus Kementerian Keuangan Yustinus Prastowo berusaha menjelaskan fakta dan modus ‘penyelundupan’ impor emas batangan ini.

Penjelasan ini untuk memberi kesan kepada publik, tidak ada pembiaran terhadap laporan PPATK ini, dan tidak ada data yang ditutupi kepada Sri Mulyani.

Yustinus Prastowo melalui akun twitternya, seperti dikutip berbagai media online, berusaha menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan (maksudnya DJBC?) sudah melakukan proses hukum terhadap pelaku eksportir emas batangan, yang mengaku ekspor emas perhiasan. Tetapi, DJBC akhirnya kalah. Begitu penjelasannya.

Tetapi, masalahnya, yang dijelaskan Yustinus Prastowo adalah kasus *ekspor*, bukan kasus *impor* seperti yang dilaporkan PPATK pada 2017 (Rp180 triliun) dan 2020 (Rp189 triliun).

Yustinus Prastowo menjelaskan seolah-olah kedua kasus ini sama, sehingga putusan kasus ekspor dijadikan referensi hukum kasus impor.

Singkat cerita kasus ekspor emas batangan yang diakui emas perhiasan sebagai berikut.

Pada persidangan di pengadilan negeri, eksportir dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi bukan merupakan tindak pidana (putusan 14 Februari 2017).

Kemudian DJBC mengajukan kasasi, dan eksportir dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana (putusan 20 November 2017).

Eksportir kemudian mengajukan Peninjauan Kembali, dan dinyatakan tidak bersalah (putusan 17 Juli 2019).

Berdasarkan kasus hukum ekspor emas batangan yang diakui sebagai emas perhiasan tersebut, DJBC kemudian berpendapat tidak ada tindak pidana atas kasus *impor* emas batangan yang dilaporkan PPATK pada 2020, senilai Rp189 triliun.

Pertanyaannya, kenapa kasus hukum *ekspor emas batangan*, yang di dalam dokumen ekspor (PEB) diakui sebagai emas perhiasan, dijadikan referensi hukum untuk membebaskan tindak pidana kasus *impor emas batangan* (yang diakui sebagai emas mentah) seperti dilaporkan PPATK?

Referensi hukum tersebut sangat ganjil. Oleh karena itu, penjelasan Yustinus Prastowo patut diduga untuk menyamarkan, atau mengandung unsur manipulatif, terhadap fakta kasus sebenarnya, yang seharusnya kasus impor disamarkan menjadi kasus ekspor.

Maka itu, Yustinus Prastowo patut diduga dengan sengaja menyebar informasi tidak benar dan menyesatkan kepada masyarakat.

Nilai ekspor emas batangan ini sekitar 6,8 juta dolar AS, atau sekitar Rp102 miliar saja.

Yustinus Prastowo juga mengatakan eksportir kasus ekspor emas tersebut adalah PT Q. Sedangkan nama perusahaan eksportir kasus ekspor tersebut seharusnya adalah PT Tujuan Utama?

Yustinus Prastowo mengatakan bahwa PT Q (alias PT Tujuan Utama?) pernah mengajukan fasilitas Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 22 atas Impor Emas Batangan untuk Tujuan Ekspor Perhiasan Emas, tetapi tidak dikabulkan. Tetapi menurut keterangan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak, yang bersangkutan pernah memberi fasilitas Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 22 kepada PT Tujuan Utama.

Siapa yang benar, atau siapa yang bohong?

Untuk itu, aparat penegak hukum wajib usut tuntas dugaan tindak pidana kepabeanan dan tindak pidana pencucian uang seperti dilaporkan PPATK pada 2017 (Rp180 triliun) dan 2020 (Rp189 triliun).

Aparat Penegak Hukum juga wajib memeriksa Yustinus Prastowo dan pejabat Kementerian Keuangan yang diduga menyamarkan cerita, dan diduga memberi informasi menyesatkan, atas kasus ekspor dan impor emas batangan tersebut.

Selain Yustinus Prastowo, Dirjen Bea dan Cukai Askolani dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara juga menjelaskan hal yang sama, sehingga juga patut diduga memberi penjelasan tidak benar kepada masyarakat.[MT]

Anthony Budiawan
Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies)

Aktivis Uchok Sky: Mahfud MD Perlu Perintahkan Aparat Penegak Hukum Selidiki Menkeu Sri Mulyani Menteri Keuangan Menkeu Sri Mulyani Indrawati 2

Menteri Keuangan Menkeu Sri Mulyani Indrawati 2

Aktivis Uchok Sky: Mahfud MD Perlu Perintahkan Aparat Penegak Hukum Selidiki Menkeu Sri Mulyani

Hedi Batubara 5 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Aktivis 98 Uchok Sky Khadafi mendorong MenkoPolhukam Mahfud MD memerintahkan aparat penegak hukum untuk menyelidiki Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati terkait dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang terjadi di Kemenkeu.

“Jika Pak Mahfud MD bisa mendorong Kapolri atau KPK melakukan penyelidikan terhadap Menkeu SMI dan kroninya di Kemenkeu dan menyita semua hartanya senilai yang dituduhkan hampir Rp400 triliun itu adalah prestasi besar walaupun itu sudah tugasnya sebagai Menkopolhukam,” tandas Uchok, Rabu (5/4/2023).

Tapi, lanjut dia, jika tidak itu hanya pengulangan lelucon Satgas BLBI yg dipimpin Mahfud MD dan SMI

“Para Taipan yang ngemplang duit rakyat puluhan trilyun tak tersentuh tapi pribumi yang tidak menerima duit BLBI karena tak punya Bank tahun 1998 malah diburu hartanya dan disita,” ungkapnya.

Diungkapkannya, berdasarkan fakta audit BPK RI, lima Bank milik Taipan di antaranya Bank itu adalah BCA (Liem Sio Liong).

“Utang belum lunas ada 63,23% dari hutangnya lebih dari nilai hutang lebih dari Rp 52 trilyun, BDNI, Sjamsul Nursalim alias Lim Tek Siong alias Lim Tjoen Ho hutang belum lunas 82,64% dari nilai hutang lebih Rp 28 trilyun. Tapi di diamkan Koh Mpud MD dan SMI,” sindir Aktivis 98 itu.[MT]

Inflasi Terkendali, Stabilitas Harga Jelang Lebaran Terjaga Ilustrasi Sembako- Foto- pereslavtseva Freepik

Inflasi Terkendali, Stabilitas Harga Jelang Lebaran Terjaga

Rafi Mukarram 5 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Memasuki periode Ramadan 2023, inflasi dapat terkendali dengan baik. Laju inflasi Maret 2023 tercatat hanya mencapai 4,97% (yoy), menurun cukup signifikan dari bulan Februari yang tercatat sebesar 5,47% (yoy).

Hal ini karena berbagai upaya pengendalian harga pangan menjelang Ramadan yang dilakukan Pemerintah terbukti cukup efektif menurunkan inflasi pangan. Peran Badan Pangan Nasional (Bapanas) juga sangat krusial, terutama dalam memastikan kecukupan dan ketersediaan pasokan berbagai bahan pangan pokok.

Inflasi harga pangan bergejolak (volatile food) mampu diturunkan secara signifikan dari sebelumnya 7,62% (yoy) pada bulan lalu, menjadi 5,83% (yoy) pada Maret 2023. Meskipun demikian, secara bulan ke bulan, terjadi sedikit kenaikan harga pada beberapa komoditas pangan menjelang Ramadan seiring naiknya permintaan.

Selain dari sisi pangan, perlambatan inflasi secara umum juga didorong oleh melambatnya komponen inflasi inti, yaitu sebesar 2,94% (yoy), lebih rendah dari inflasi inti Februari (3,09%). Perlambatan terjadi hampir di semua kelompok barang dan jasa seiring menurunnya tekanan harga komoditas global.

Inflasi kelompok harga diatur pemerintah (administered price) juga tercatat 11,56% (yoy), melambat dari bulan Februari yang mencapai 12,24% (yoy), di antaranya dipengaruhi oleh penurunan tarif air PAM.

Meskipun demikian, pemerintah juga mengantisipasi risiko kenaikan harga minyak global dalam beberapa hari terakhir akibat kebijakan OPEC+ yang berencana untuk memangkas produksinya.

Pemerintah terus menjaga stabilitas harga jelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Lebaran. Pemerintah Pusat dan Daerah akan terus memonitor harga dan ketersediaan pangan serta melakukan berbagai kebijakan intervensi, diantaranya melalui operasi pasar dan pasa murah bahan pangan pokok, serta memperkuat stok pangan dan kelancaran distribusi pasokan.

Program tambahan bantuan sosial beras yang mulai bergulir akhir Maret juga diperkirakan mampu mengendalikan tekanan harga di pasar domestik dan menjaga akses pangan pokok masyarakat.

“Stabilitas harga pada masa HBKN menjadi kunci penting dalam menjaga ketahanan pangan dan daya beli masyarakat,” terang Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu sebagaimana rilisnya, Senin (03/04).[MT]

Penegak Hukum Wajib Periksa Pejabat Kemenkeu karena Diduga Lindungi TPPU Gedung Kementerian Keuangan Kemenkeu 3

Penegak Hukum Wajib Periksa Pejabat Kemenkeu karena Diduga Lindungi TPPU

Hedi Batubara 5 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – PPATK mempunyai tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Untuk itu, PPATK melakukan analisis dan pemeriksaan atas transaksi keuangan mencurigakan, dan dugaan tindak pidana pencucian uang.

Laporan Hasil Analisis (LHA) dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) PPATK diberikan kepada berbagai instansi pemerintah yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan dugaan pencucian uang lebih lanjut.

Laporan PPATK antara lain diberikan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan sebagai penyidik tindak pidana asal.

PPATK sudah menyerahkan sebanyak 200 laporan (LHA dan LHP) kepada kementerian keuangan sejak 2009 hingga 2023.

Perlu diwaspadai, laporan PPATK tersebut diduga disalahgunakan oleh oknum di kementerian keuangan. Indikasinya sebagai berikut.

Pertama,terkait kepabeanan dan DJBC. Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, mengatakan sudah memberi laporan kepada DJBC terkait dugaan tindak pidana pencucian uang senilai Rp180 triliun yang dilakukan oleh satu (group) perusahaan terkait impor emas batangan periode 2014-2016. Laporan diserahkan kepada DJBC pada 2017.

Laporan PPATK ini sepertinya bocor. Perusahaan tersebut sepertinya tahu bahwa namanya masuk dalam laporan PPATK, dan mengubah pola impor selanjutnya, dengan menggunakan nama perusahaan lain. Impor emas batangan yang diduga bermasalah tersebut terjadi selama periode 2017-2019, senilai Rp189 triliun.

Transaksi ini juga terdeteksi oleh PPATK, dan sudah dilaporkan kepada DJBC pada 2020. Tetapi, nampaknya tidak ada tindak lanjut.

Kedua,terkait perpajakan dan DJP. Menurut PPATK ada 491 pegawai pajak kementerian keuangan diduga terlibat pencucian uang, dan sudah masuk dalam laporan PPATK. Tetapi sejauh ini tidak ada yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pajak (pidana asal) atau tindak pidana pencucian uang.

Laporan PPATK nampaknya menjadi radar peringatan di kementerian keuangan, untuk mengetahui siapa saja yang masuk laporan PPATK. Kalau perlu dirotasi atau diberi hukuman disiplin, hingga diberhentikan. Dengan alasan menegakkan disiplin pegawai. Meskipun yang bersangkutan terindikasi, bahkan terbukti, melakukan tindak pidana suap atau gratifikasi.

Sehingga dapat disimpulkan, kementerian keuangan sepertinya tidak melakukan fungsinya sebagai penyidik tindak pidana asal. Tetapi kerap menggunakan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Meskipun untuk dugaan tindak pidana.

Contohnya kasus Denok Taviperiana dan Totok Hendriyatno. Keduanya masuk dalam laporan PPATK, diduga terlibat tindak pidana pencucian uang.

Menurut pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, keduanya terbukti menerima suap dari wajib pajak sebesar Rp500 juta. Tetapi mereka hanya dihukum disiplin, dan diberhentikan pada 2012.

Meskipun sudah bukan lagi berstatus pegawai pajak kementerian keuangan, keduanya, Denok dan Totok, akhirnya ditangkap polisi pada 2013, dengan tuduhan menerima suap (sewaktu masih menjadi pegawai pajak).

Nama Rafael Alun Trisambodo, yang baru saja menjadi tersangka KPK, dan Angin Prayitno Ajie, yang sudah divonis 9 tahun penjara dan sedang menunggu proses hukum atas tuduhan tindak pidana pencucian uang, sudah sejak lama ada di dalam laporan PPATK. Keduanya diduga terlibat transaksi keuangan mencurigakan dan tindak pidana pencucian uang.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, kementerian keuangan patut diduga memberi perlindungan kepada para pegawainya yang disebut dalam laporan PPATK. Dengan cara memberi hukuman disiplin hingga memberhentikan, apabila diperlukan.

Oleh karena itu, kementerian keuangan tidak boleh dan tidak berkompeten melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan 491 nama pegawainya.

Aparat Penegak Hukum wajib mengambil alih kasus tersebut, dan sekaligus melakukan penyidikan terhadap para pejabat tinggi kementerian keuangan apakah ada kesengajaan untuk menutupi dan melindungi tindak pidana korupsi atau pencucian uang oleh pegawai kementerian keuangan.[MT]

Anthony Budiawan
Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies)

Ini Jadwal Pemberian THR dan Gaji ke-13 Tahun 2023 Uang Rupiah THR

Ini Jadwal Pemberian THR dan Gaji ke-13 Tahun 2023

Monica Putri 30 Maret 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 15 tahun 2023 yang mengatur kebijakan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13. THR tahun ini akan diberikan kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan. Pemberian THR dilakukan dengan tetap memperhatikan keseimbangan pelaksanaan program yang lain dan dalam batas kemampuan keuangan negara.

“Besaran THR yang diberikan yaitu sebesar gaji/pensiun pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji/pensiun pokok (tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural/fungsional/umum), dan 50% tunjangan kinerja per bulan bagi yang mendapatkan tunjangan kinerja. Untuk Instansi Pemerintah Daerah, paling banyak 50% tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai peraturan perundang-undangan. Sementara itu, untuk guru dan dosen yang tidak mendapatkan tunjangan kinerja/tambahan penghasilan diberikan 50% tunjangan profesi guru serta 50% tunjangan profesi dosen,” jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat konferensi pers secara daring.

Anggaran THR dan gaji 13 secara umum telah teralokasi dalam APBN Tahun Anggaran 2023 melalui Kementerian/Lembaga (K/L) dengan total sekitar Rp11,7 Triliun untuk ASN Pusat, pejabat negara, prajurit TNI, dan anggota Polri. Kemudian, untuk ASN Daerah (PNSD dan PPPK) ada dalam DAU sekitar Rp17,4 triliun dan dapat ditambahkan dari APBD TA 2023 sesuai kemampuan fiskal masing-masing Pemerintah Daerah serta sesuai ketentuan yang berlaku. Sedangkan pada Bendahara Umum Negara sekitar Rp9,8 Triliun untuk pensiunan dan penerima pensiun.

Kebijakan pemberian THR ini merupakan bagian dari instrumen dalam APBN sebagai upaya menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional menuju normalisasi aktivitas masyarakat. Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri merupakan salah satu momentum untuk mendorong pertumbuhan konsumsi masyarakat termasuk melalui pemberian THR bagi karyawan, aparatur negara, dan pensiunan.

“Dengan adanya penanganan covid yang cukup terkendali, namun di sisi lain pemulihan ekonomi menghadapi tantangan global yang sangat tidak pasti terutama dalam bentuk perlambatan ekonomi global, kondisi geopolitik yang mempengaruhi kondisi ekonomi, dan tren kebijakan moneter untuk menangani inflasi yang cenderung tetap, maka kebijakan pemberian THR dan gaji ke-13 disesuaikan dengan tantangan dan kondisi saat ini,” tambah Menkeu.

THR tahun 2023 diberikan kepada seluruh aparatur negara dan pensiunan, yang antara lain terdiri dari ASN Pusat, pejabat negara, prajurit TNI, dan anggota Polri sekitar 1,8 juta orang. ASN Daerah sekitar 3,7 juta orang, termasuk Guru ASND yang menerima TPG (1,1 juta orang), Guru ASND yang menerima Tamsil (527,4 ribu orang), pensiunan dan penerima pensiun sekitar 2,9 juta orang.

Pencairan THR direncanakan dimulai pada H-10 Idul Fitri di mana K/L dapat mengajukan SPM ke KPPN mulai H-10 dengan menyesuaikan penetapan cuti bersama oleh Pemerintah dan dapat dicairkan oleh KPPN sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Kementerian Dalam Negeri menginstruksikan kepada seluruh Pemerintah Daerah untuk segera menyelesaikan penyusunan Perkada tentang Pembayaran THR dan Gaji 13 dalam minggu ini serta memastikan agar pembayarannya dapat dilakukan mulai H-10. Apabila THR belum dapat dibayarkan sebelum Hari Raya Idul Fitri, THR dapat dibayarkan sesudah Hari Raya Idul Fitri.

Sementara itu, untuk gaji ke-13 yang merupakan bantuan pendidikan akan dilaksanakan mulai bulan Juni 2023 dengan komponen dan kelompok aparatur penerima yang sama dengan THR 2023. Pengaturan pelaksanaan teknis THR maupun gaji ke-13 akan diatur dengan Permenkeu untuk yang bersumber dari APBN dan dengan Perkada untuk yang bersumber dari APBD.

Selanjutnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Azwar Anas mengapresiasi kerja keras dan gotong-royong dalam penanganan Covid-19 dari para aparatur negara serta seluruh elemen masyarakat sehingga pandemi terkendali. “Pemberian THR ini merupakan penghargaan pemerintah terhadap kontribusi seluruh aparat pemerintah dengan harapan ke depan semuanya bisa meningkatkan kinerja, memperbaiki pelayanan publik dan terus berinovasi,” ungkap Menteri PANRB.[MT]

Ini Pesan Sri Mulyani Indrawati Kepada Pejabat di Kementerian Keuangan Menteri Keuangan Menkeu Sri Mulyani Indrawati 4

Ini Pesan Sri Mulyani Indrawati Kepada Pejabat di Kementerian Keuangan

Krisna Arjun 18 Maret 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melantik 2 pejabat Pimpinan Tinggi Madya (pejabat eselon I), 17 pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (pejabat eselon II), serta 7 pejabat pada Komite Pengawas Perpajakan. Dengan tegas, Menkeu menyampaikan tiga pesan penting kepada para pejabat tersebut.

“Pertama, jalankan sumpah jabatan yang baru saja anda ucapkan. Tidak perlu saya ulang, di situ sudah cukup sangat jelas mengenai apa yang seharusnya anda semua lakukan. Kemudian, menjalankan tugas sesuai peraturan perundang-undangan, menjaga etika publik berarti juga asas kepatutan dan juga asas sopan santun. Yang ketiga, jaga integritas,” kata Menkeu saat memberikan arahan pada pelantikan yang berlangsung di Gedung Djuanda 1, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Jakarta.

Pelantikan pejabat Eselon I hari ini terdiri dari Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional dan Staf Ahli Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal. Selain itu, terdapat mutasi pejabat Eselon II di Ditjen Pajak sebanyak 4 pejabat dan promosi sebanyak 7 Pejabat. Ada juga promosi di Ditjen Perbendaharaan sebanyak 4 Pejabat Eselon II, dan promosi di Ditjen Kekayaan Negara sebanyak 2 Pejabat Eselon II.

Terakhir, terdapat pengangkatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komite Pengawas Perpajakan sebanyak 7 Pejabat. Khusus struktur Komwas Perpajakan yang baru diharapkan dapat meningkatkan kinerja Komwas Perpajakan lebih baik lagi ditengah kasus pajak saat ini, karena menunjuk tokoh antikorupsi Amien Sunaryadi (mantan Ketua KPK) dan Zainal Arifin Mochtar (akademisi) sebagai Ketua dan Wakil Ketua Komwas Perpajakan.

Menyikapi kasus yang tengah bergulir, segelintir oknum yang tidak bertanggung jawab telah membuat masyarakat kecewa, emosi, dan marah. Hal tersebut berhubungan dengan harapan dari masyarakat terhadap institusi Kemenkeu.

Untuk itu, Menkeu menegaskan bahwa tindakan korektif dan perbaikan akan terus dilakukan secara konsisten dan tegas, karena kepercayaan masyarakat tidak boleh dicederai dan dikhianati dan harus dijaga bersama secara penuh, sungguh-sungguh dan tanpa kompromi.

“Saya minta baik yang dilantik maupun yang hadir disini untuk sekali lagi menegaskan kembali membangun kepercayaan publik bagi instansi Kementerian Keuangan. Ini adalah suatu pekerjaan yang terus-menerus berkesinambungan dan tak pernah putus, karena kepercayaan adalah sesuatu yang memang harus dijaga serta tidak boleh dikhianati atau dicederai oleh siapapun.” kata Menkeu.

Di saat yang sama, pengelolaan keuangan negara dihadapkan pada berbagai tantangan dari kondisi ekonomi global yang terus bergejolak. Oleh karena itu, Kemenkeu harus dapat hadir sebagai penjaga keuangan negara yang dapat diandalkan.

“Kondisi ekonomi dunia tidak baik-baik saja dan terus bergejolak, maka anda semuanya wajib untuk menjaga instrumen keuangan negara menjadi instrumen yang dapat diandalkan dan terus menjadi instrumen yang mampu melindungi masyarakat serta perekonomian dari berbagai guncangan. Kita telah melewati pandemi dengan relatif baik, teruji namun itu tidak boleh membuat kita terlena atau dalam hal ini, merasa jumawa, perhatikan risiko ini, lihat job descriptions dan tanggung jawab anda, minimalkan semua kemungkinan risiko dari eksternal dan internal dan jalankan tugas dengan baik,” ungkap Menkeu.

Menkeu menginstruksikan kepada para pejabat tersebut, serta seluruh pegawai Kemenkeu di semua unit dan posisi agar menjaga martabat, kehormatan, dan kepercayaan masyarakat terhadap Kemenkeu sebagai institusi yang berintegritas.

“Saya minta komitmen anda semuanya untuk menjaga dan membangun reputasi Kementerian Keuangan, berteman secara professional, menjadi pemimpin yang bisa diandalkan dan jangan mengecewakan kepercayaan publik, kepercayaan institusi Kementerian Keuangan, dan juga pertanyaan dari seluruh stakeholders kita,” kata Menkeu.

Menkeu juga menambahkan, bahwa para pejabat Eselon 1 dan 2 berperan penting sebagai penjaga garis pertahanan pertama dari risiko-risiko yang mungkin timbul dalam institusi Kemenkeu.

“Saya minta untuk menjadi pimpinan unit organisasi yang efektif. Menjaga anak buah. Di sini semuanya adalah pejabat eselon 1 dan 2. Meneliti, menjaga dan dalam hal ini dan terus menjaga kepercayaan sebagai unit yang langsung harus melaksanakan the first line of defense. Tidak boleh segan untuk membuat langkah korektif dari awal sehingga tidak menimbulkan resiko bagi institusi. Di sinilah letaknya kita semuanya untuk bekerja sama sehingga reputasi lembaga dan kepercayaan publik bisa kita bangun kembali,” ungkap Menkeu.

Melalui jabatan yang dipercayakan kepada para pejabat di Kemenkeu, Menkeu meminta agar seluruh jajaran Kementerian Keuangan harus dapat memegang teguh integritas dan profesionalisme yang menjadi nilai-nilai Kementerian Keuangan.

“Jangan kecewakan kepercayaan ini, selamat menjalankan tugas dan sumpah jabatan yang baru anda ucapkan. Tetap tegak meskipun badai maupun berbagai krisis menerjang. Kuatkan jajaran anda, solidkan barisan anda. Tunjukkan leadership anda untuk mewujudkan Indonesia yang maju, bermartabat, sejahtera dan adil,” pungkas Menkeu.[MT]

Kementerian Keuangan

Kurangi Penggunaan Dolar, ASEAN Sepakat Gunakan Uang Lokal

Penyelundupan Impor Emas Rp189 Triliun: Staf Khusus Kemenkeu Diduga Memberi Penjelasan Menyesatkan

Aktivis Uchok Sky: Mahfud MD Perlu Perintahkan Aparat Penegak Hukum Selidiki Menkeu Sri Mulyani

Inflasi Terkendali, Stabilitas Harga Jelang Lebaran Terjaga

Penegak Hukum Wajib Periksa Pejabat Kemenkeu karena Diduga Lindungi TPPU

Ini Jadwal Pemberian THR dan Gaji ke-13 Tahun 2023

Ini Pesan Sri Mulyani Indrawati Kepada Pejabat di Kementerian Keuangan

Baca Juga Berita Ini

BUA Mahkamah Agung Kecanduan Borong Laptop, Rp55,3 Miliar untuk 3.692 Unit, CBA Pertanyakan Urgensinya

Diduga Brutal terhadap Mahasiswa, Dekan Fisipol UGM Protes Keras ke Polisi

Weka Institute: Rocky Gerung, Jumhur dan Syahganda Sukses Adu Domba Prabowo-Gibran, Istana Jadi Panggung Pemakzulan

Buni Yani: Rakyat Mulai Tak Sabar! Pemakzulan Gibran Bertele-tele, Kuncinya Ada di Tangan Prabowo