12 November 2026

Kementerian Keuangan

MoneyTalk.id,Jakarta – Kreator konten sekaligus mantan penyiar radio Prambors FM, Bella Arswendita, menjadi sorotan setelah mengungkap dugaan transaksi anomali pada rekening perbankannya. Bella meminta pihak bank dan regulator memberikan penjelasan terbuka mengenai transaksi yang menurut pengakuannya tidak pernah dilakukan.

Keluhan itu disampaikan Bella melalui video di akun TikTok @bellswen pada Jumat, 28 Agustus 2026. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit 32 detik tersebut, Bella secara terbuka mempertanyakan keamanan rekening nasabah sekaligus meminta pertanggungjawaban pihak perbankan.

“Bank Mandiri tolong banget ini mah, masa kejadian lagi yang kayak gini? Saya akan tuntut!” kata Bella dalam video yang kemudian beredar luas di media sosial, Senin (7/9/2026).

Berdasarkan pemberitaan Arah Pena, Bella mengaku kehilangan sekitar Rp4,5 juta melalui layanan Livin’ by Mandiri. Ia juga menyebut kejadian serupa telah dialaminya sampai tiga kali sepanjang 2026.

Bella mengungkapkan bahwa transaksi yang dipersoalkan terjadi melalui QR dengan nama penerima yang menurutnya asing. Beberapa transaksi disebut menggunakan kata seperti “Digi”, “Tech”, dan “Top Up”.

Ia mengatakan sebelumnya telah menemukan transaksi dengan nominal lebih kecil, antara lain sekitar Rp200 ribu dan Rp500 ribu, yang menurutnya terjadi berulang.

“Ini bukan kehilangan saya yang pertama, sebelum-sebelumnya saya udah sampai blokir dan udah pokoknya sesuai prosedur. Saya langsung ke bank cabang terdekat,” ujar Bella sebagaimana dikutip Arah Pena.

Persoalan tersebut semakin membuat Bella khawatir setelah ia mengaku menemukan kejadian serupa pada rekening kekasihnya.

Menurut pemberitaan Arah Pena, sang kekasih disebut mengalami kerugian sekitar Rp8 juta hingga Rp9 juta. Bella juga menyebut adanya pengguna lain yang mengaku mengalami transaksi serupa dengan nominal lebih besar, bahkan mencapai Rp10 juta hingga Rp25 juta.

Namun, angka-angka tersebut merupakan pengakuan yang beredar di media sosial, sehingga belum dapat disimpulkan sebagai pola kejahatan perbankan yang sama sebelum ada hasil investigasi resmi.

Bella mengaku tidak pernah memberikan akses kepada orang lain terhadap telepon genggam maupun kata sandinya. Ia juga mengatakan tidak pernah mengeklik tautan mencurigakan atau mengangkat telepon dari nomor yang tidak dikenal.

Karena itu, ia mempertanyakan bagaimana transaksi QR dapat terjadi apabila dirinya tidak merasa melakukan transaksi tersebut.

“Orang transaksi QR, gak pake pin, handphone yang gak di-hack. Kita juga gak semuanya orang tolol ya, gak yang ngeklik-klik link, kita tau kok,” ujar Bella.

Bella juga menyoroti proses penyelesaian pengaduan perbankan, termasuk mekanisme pengembalian dana atau chargeback. Ia mencontohkan pengalaman pengajuan chargeback atas transaksi sebelumnya di BCA yang menurutnya dapat memerlukan waktu hingga 50 hari kerja.

Dalam unggahannya, Bella menandai sejumlah lembaga dan pihak terkait, termasuk Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan, Bank Mandiri, dan BCA.

Ia meminta penjelasan mengenai penyebab transaksi anomali, mekanisme pengamanan rekening serta prosedur yang harus ditempuh nasabah ketika mengalami transaksi yang tidak dikenali.

Bella juga mempertanyakan bagaimana nasabah mendapatkan kepastian ketika uang mereka hilang akibat transaksi yang mereka klaim tidak pernah dilakukan.

“Gak semua orang keadaan ekonomi itu bisa nunggu sampai 50 hari sampai uang itu kembali. Kalau sampai nggak bisa makan gimana?” kata Bella.

Ia berharap regulator maupun perbankan dapat menjelaskan secara terbuka mekanisme penanganan kasus tersebut.

“Pengen denger dari Bank Indonesia atau dari bank manapun kejelasan kenapa ini bisa terjadi dan bagaimana caranya biar uang kita bisa kembali?” ujarnya.

Bella menyebut persoalan tersebut bukan kejadian pertama. Ia mengaku sudah mengalami kejadian serupa sebanyak tiga kali pada 2026.

Ia bahkan menyatakan akan mempertimbangkan langkah hukum apabila persoalan tersebut kembali terjadi dan tidak mendapatkan penyelesaian.

Pemberitaan mengenai keluhan Bella kemudian menyebar luas. Salah satu laporan menyebut video yang diunggah pada 28 Agustus sempat memperoleh sekitar 941 ribu tayangan, 142 ribu tanda suka dan 36 ribu kali dibagikan.

Keluhan Bella juga mendapat respons dari warganet. Salah satu akun yang dikutip dalam pemberitaan, @KemangiNews, mempertanyakan keamanan dana nasabah dan meminta pengguna lain yang mengalami kasus serupa untuk ikut bersuara.

“Bank mana yang bisa dipercaya kalau kayak gini caranya?” demikian inti komentar akun tersebut yang kemudian turut mendapat perhatian di media sosial.

Komentar lainnya datang dari akun @Inaa_Rf yang mengingat Bella sebagai mantan penyiar Prambors dan mengaku khawatir dengan penggunaan bank BUMN. Akun tersebut kemudian mendapat tanggapan dari @KemangiNews yang menyebut masyarakat menjadi bingung ketika menghadapi persoalan keamanan dana di perbankan.

Ada pula warganet yang memberikan dukungan kepada Bella agar persoalan tersebut terus dikawal.

“Semangat Bells!! Semoga banyak yang speak up,” tulis salah satu pengguna media sosial yang dikutip dalam pemberitaan.

Belum Ada Kesimpulan Penyebab

Meski keluhan Bella telah menjadi perhatian publik, hingga pemberitaan yang tersedia belum ada kesimpulan resmi mengenai penyebab transaksi tersebut, pihak yang melakukan transaksi, maupun apakah transaksi tersebut benar-benar merupakan tindak kejahatan siber.

Arah Pena juga melaporkan bahwa hingga berita tersebut ditulis belum ada tanggapan dari Bank Indonesia, Bank Mandiri, BCA maupun pemerintah mengenai tudingan dan pertanyaan yang disampaikan Bella.

Karena itu, persoalan tersebut masih perlu ditelusuri melalui mekanisme pengaduan perbankan dan regulator serta, apabila diperlukan, proses hukum.

Kasus Bella pada akhirnya bukan hanya menyangkut nominal kerugian yang dialaminya. Persoalan yang lebih besar adalah jaminan keamanan dana nasabah, transparansi investigasi transaksi digital, kecepatan penanganan pengaduan, dan kepastian pengembalian dana apabila terbukti terjadi transaksi tanpa otorisasi nasabah.

Publik kini menunggu penjelasan resmi dari pihak Bank Mandiri dan regulator mengenai bagaimana transaksi tersebut dapat terjadi dan langkah apa yang akan dilakukan untuk memastikan kejadian serupa tidak kembali menimpa nasabah.

MoneyTalk.id,Jakarta –  Ekonom Konstitusi Defiyan Cori menilai wacana pengalihan tanggung jawab utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) kepada Kementerian Keuangan bukan pilihan yang tepat sebelum akar persoalan kerugian proyek tersebut diungkap secara menyeluruh.

Dalam siaran pers yang diterima media, Selasa (11/8/2026), Defiyan menyatakan bahwa kerugian yang dialami PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI memang perlu mendapat perhatian serius, namun penyelesaiannya tidak boleh dilakukan dengan mengalihkan seluruh beban kepada APBN tanpa evaluasi menyeluruh terhadap proses pembangunan dan pengelolaannya.

“Pemindahan tanggung jawab utang Whoosh kepada Kementerian jelas pilihan tidak tepat. Namun, membiarkan kerugian yang terus mendera PT KAI juga dapat berdampak pada fungsi pelayanan transportasi perkeretaapian, khususnya kereta cepat,” kata Defiyan Cori dalam keterangannya.

Ia menilai langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengungkap faktor penyebab kerugian yang dialami KAI dan entitas asosiasinya dalam proyek tersebut.

Menurut Defiyan, laporan keuangan KAI tahun 2024 mencatat kerugian sebesar Rp4,195 triliun. Sementara berdasarkan laporan unaudited per 30 Juni 2025, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) selaku entitas asosiasi KAI juga membukukan kerugian semester I 2025 sebesar Rp1,625 triliun.

Ia menambahkan, kerugian pengelolaan Whoosh menjadi perhatian karena harus ditanggung bersama oleh empat BUMN anggota konsorsium, yakni PT KAI, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dan PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero).

Soroti Perubahan Skema Pembiayaan

Defiyan mengingatkan bahwa pada awal proyek, pemerintah menyatakan pembangunan Kereta Cepat Jakarta–Bandung dilakukan dengan skema business to business tanpa menggunakan APBN maupun jaminan pemerintah.

“Jika masalahnya terkait kinerja profesional manajemen PT KAI, seharusnya personalia pimpinan yang dievaluasi. Publik tentu mengingat bahwa pembangunan kereta cepat Jakarta–Bandung pernah ditegaskan tidak menggunakan uang rakyat atau APBN,” ujarnya.

Ia merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 dan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2015 yang menjadi dasar percepatan penyelenggaraan proyek tersebut.

Defiyan juga menyoroti adanya pembengkakan biaya (cost overrun) dari nilai awal sekitar US$5,5 miliar menjadi sekitar US$8 miliar.

“Peningkatan nilai proyek inilah yang menjadi faktor utama dan perlu diselidiki. Sumber permasalahan pembangunan proyek kereta cepat diduga telah muncul sejak tahap perencanaannya,” katanya.

Menurut dia, perubahan skema dari non-APBN menjadi melibatkan dukungan APBN perlu dijelaskan secara transparan kepada publik, termasuk alasan perubahan tersebut dan pihak-pihak yang terlibat dalam pengambilan kebijakan.

Minta Penegak Hukum Mengusut

Defiyan berpendapat bahwa aparat penegak hukum perlu menelusuri proses perubahan skema pembiayaan, pembengkakan biaya, serta keterlambatan penyelesaian proyek yang semula ditargetkan rampung pada 2019 namun baru beroperasi pada 2023.

“Pelanggaran komitmen penggunaan non-APBN semestinya menjadi fokus pengusutan terlebih dahulu sebelum beban pembiayaan dialihkan kepada negara,” ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa kompromi atas kesalahan pengambilan kebijakan dapat menimbulkan preseden buruk dan moral hazard dalam tata kelola pemerintahan di masa mendatang.

Berita ini disusun berdasarkan siaran pers yang disampaikan Defiyan Cori selaku Ekonom Konstitusi. Media memberikan ruang klarifikasi atau hak jawab kepada pihak-pihak terkait dan akan dipublikasikan.

MoneyTalk.id, Jakarta – Penggerak Milenial Indonesia (PMI) mendesak PT Astra International Tbk didesak untuk membuka secara transparan data emisi karbon Scope 3 dari seluruh kendaraan yang dipasarkan. Selain itu, Astra juga diminta menyisihkan 2-5 persen laba bersih tahunan untuk mendukung pembentukan Dana Dekarbonisasi Publik sebagai bentuk tanggung jawab terhadap dampak lingkungan sektor otomotif.

Koordinator PMI, Amin Rois Hasrullah, mengatakan industri otomotif selama ini menikmati keuntungan besar dari penjualan kendaraan, sementara masyarakat harus menanggung dampaknya berupa kemacetan, memburuknya kualitas udara, hingga kerugian ekonomi di kawasan Jabodetabek.

‎”Perusahaan otomotif memperoleh keuntungan dari penjualan jutaan kendaraan, sementara masyarakat harus menanggung dampak berupa kemacetan, penurunan kualitas udara, serta kerugian ekonomi yang sangat besar. Kondisi ini membutuhkan tanggung jawab yang lebih besar dari korporasi maupun  pemerintah,” ujar Rois dalam keterangannya.

‎PMI menilai transparansi emisi karbon industri otomotif masih minim. Menurut Rois, mayoritas perusahaan selama ini hanya melaporkan emisi Scope 1 dan Scope 2, sementara Scope 3 yang berasal dari penggunaan kendaraan oleh konsumen justru menjadi penyumbang terbesar jejak karbon industri otomotif.

‎Karena itu, PMI meminta Astra melakukan audit lingkungan independen terhadap emisi Scope 3 dan mempublikasikan hasilnya kepada masyarakat. Selain itu, perusahaan juga didorong mengalokasikan 2-5 persen laba bersih setiap tahun untuk Dana Dekarbonisasi Publik yang dapat digunakan membangun transportasi umum rendah emisi, memperluas jalur sepeda, meningkatkan fasilitas pejalan kaki, serta mendukung berbagai program pengurangan emisi karbon di kawasan perkotaan.

‎PMI juga mendesak pemerintah, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Keuangan, memperketat regulasi pengendalian emisi sektor otomotif melalui kebijakan karbon yang lebih efektif berdasarkan tingkat emisi kendaraan, sekaligus mengevaluasi distribusi kendaraan bermotor di wilayah perkotaan yang telah mengalami kemacetan tinggi.
‎
‎”Harapan kami, aksi ini menjadi momentum bagi korporasi dan pemerintah untuk meningkatkan transparansi, memperkuat akuntabilitas lingkungan, serta menghadirkan kebijakan transportasi yang lebih berkelanjutan,” kata Rois

‎Ia menegaskan, apabila tuntutan tersebut tidak mendapat respons, PMI akan terus melakukan berbagai bentuk advokasi publik secara konstitusional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

MoneyTalk, Jakarta – Center for Budget Analisis (CBA) meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) segera membuka penyelidikan terkait pengadaan Perpanjangan (Renewal) Annual Technical Support (ATS) Software License Oracle untuk Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan.

Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, menilai pengadaan ATS Oracle yang dilakukan secara berulang selama delapan tahun berturut-turut justru merupakan pemborosan uang negara tanpa manfaat nyata.

“Perpanjangan ATS di Direktorat Jenderal Perbendaharaan ini hanya buang-buang duit negara saja. Tidak ada manfaat signifikan dari perpanjangan Software License Oracle SAKTI,” tegas Uchok Sky, Rabu (4/2/2026).

Menurut Uchok, selama ini pemilik ATS yang berada di luar negeri tidak pernah mendatangkan tenaga ahli asing untuk melakukan perbaikan maupun dukungan teknis atas sistem SAKTI milik Ditjen Perbendaharaan.

“Tidak pernah ada ahli dari luar negeri yang datang untuk memperbaiki atau memberikan dukungan teknis. Kalau ada masalah aplikasi, yang mengerjakan justru vendor pemenang aplikasi SAKTI, bukan pemilik Annual Technical Support yang ada di luar negeri,” ujarnya.

CBA menilai kondisi tersebut semakin memperkuat dugaan bahwa pembayaran ATS Oracle setiap tahun tidak relevan dengan kebutuhan riil, karena dukungan teknis tidak diberikan oleh pemilik lisensi ATS sebagaimana mestinya.

Lebih jauh, Uchok mengungkapkan bahwa total anggaran negara yang telah dihabiskan untuk pembelian ATS Oracle selama delapan tahun mencapai Rp338,4 miliar. Angka tersebut, menurutnya, layak menjadi objek penyelidikan aparat penegak hukum.

“Kami meminta Kejaksaan Agung segera membuka penyelidikan atas pembelian ATS Software License Oracle ini. Sudah delapan tahun berjalan dan uang negara yang habis sangat besar,” lanjutnya.

CBA juga menilai bahwa secara logika pengadaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan seharusnya cukup membeli satu kali ATS, bukan melakukan perpanjangan berulang setiap tahun.

“Seharusnya cukup membeli satu saja untuk Annual Technical Support Software License Oracle SAKTI, bukan diperpanjang terus-menerus setiap tahun,” kata Uchok.

Selain itu, CBA menyoroti pola pemenang pengadaan ATS Oracle yang dinilai tidak berubah dari tahun ke tahun. Uchok secara tegas menyebut PT Sisindokom Lintasbuana sebagai perusahaan yang patut dicurigai.

“Yang harus dicurigai dan dipanggil Kejagung adalah perusahaan pemenang Annual Technical Support Software License Oracle untuk SAKTI tiap tahun. Itu-itu saja, yakni PT Sisindokom Lintasbuana,” pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, maupun PT Sisindokom Lintasbuana belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan tersebut.

MoneyTalk, Jakarta  – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah akan merevisi aturan-aturan terkait skema pembiayaan Koperasi Merah Putih. Salah satunya skema pembayaran cicilan yang akan diambil dari dana desa sebesar Rp 40 triliun per tahunnya selama enam tahun. Untuk diketahui, Dana Desa tahun 2026 telah ditetapkan sebesar Rp 60,6 triliun.

“Yang jelas dana desanya dari Rp 60 triliun, sekitar Rp 40 triliun untuk nyicil Koperasi Merah Putih 6 tahun ke depan,” ujar Purbaya di kantor pusat Kementerian Keuangan pada Jumat (14/11/2025) lalu sebagaimana dikutip di beberapa media nasional.

Pegiat Desa yang juga Sekretaris Jenderal Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara (RPDN), Iwan Sulaiman Soelasno mempertanyakan rencana pemerintah merevisi berbagai aturan terkait skema pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), salah satunya pembayaran cicilan akan diambil dari Dana Desa sebesar Rp 40 triliun per tahun selama 6 tahun.

“Ada catatan penting yang mendesak untuk dilakukan pemerintah saat ini, yaitu jangan terlalu sering aturan dibawah UU Desa berubah-ubah, karena akan membingungkan perangkat pemerintahan desa dibawah, saya kuatir ujung-ujungnya dituduh korupsi. Karena itu saya mendesak pemerintah kembali ke mandat UU Desa terkait pengaturan Dana Desa”, tegas Iwan dalam keterangannya pada Senin (17/11/2025).

Iwan mengatakan, mandat dari Dana Desa seperti yang diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa sejatinya membiayai kewenangan lokal berskala desa yang menjadi prioritas rakyat desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa (Musdes) sebagai forum tertinggi rakyat desa, kemudian dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes).

“Sebagai sebuah megaporyek, melalui Kopdes Merah Putih ini pemerintah sejatinya memperkuat kewenangan lokal berskala desa sesuai mandat UU Desa. Bukan malah sebaliknya, membuat definisi kewenangan lokal skala desa jadi tidak jelas karena regulasi dibawah UU yang sering berubah”, ungkapnya.

Iwan menambahkan, aturan teknis Dana Desa yang seringkali berubah ini menunjukan kurangnya koordinasi dan harmonisasi peraturan antar Kementerian dan Lembaga yang mengurus desa.

“Sebenarnya bukan hanya itu saja ya. Aturan teknis Dana Desa yang seringkali berubah-ubah bahkan bertentangan dengan UU Desa itu menunjukan elit politik nasional belum menjalankan UU Desa dengan benar dan pola pikirnya masih pola pikir yang lama melihat dinamika rakyat desa”, tutup Iwan.

MoneyTalk, Jakarta – Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, meminta Kementerian Keuangan dan Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) transparan soal jumlah mesin percetakan uang yang beroperasi di Indonesia.

Pernyataan ini muncul setelah beredar dugaan bahwa uang mahar pernikahan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono menggunakan pecahan rupiah dengan nomor seri yang dianggap terlalu “kebetulan”.

Uchok menyoroti tiga nomor seri pada pecahan Rp100 ribu yang disebut memiliki kaitan erat dengan tanggal penting keluarga Kaesang. Nomor seri tersebut adalah KSE101222(tanggal pernikahan Kaesang-Erina, 10 Desember 2022), ESG111296 (tanggal lahir Erina, 11 Desember 1996), serta KSP251294 (tanggal lahir Kaesang, 25 Desember 1994).

“Mana mungkin nomor seri itu kebetulan? Hal ini menimbulkan dugaan bahwa ada pencetakan khusus. Karena itu, Peruri dan Kemenkeu harus memberikan penjelasan, takutnya ini adalah dugaan suap” tegas Uchok.

CBA juga mengklaim mendapat informasi bahwa Peruri memiliki mesin M1 dan M2 untuk percetakan resmi, sementara ada dugaan keberadaan mesin M3 dan M4 di institusi tertentu di luar Peruri. “Kalau memang benar, hanya Peruri dan Kemenkeu yang bisa menjawab dugaan ini,” tambahnya kepada awak media.

Selain itu, Uchok menyinggung keterlibatan perusahaan tinta asal Swiss, SICPA,yang memasok tinta pengaman untuk uang di banyak negara. Menurutnya, Indonesia juga perlu menyelidiki kemungkinan adanya kecurangan perusahaan tersebut dalam penyediaan tinta cetak uang.

Dilansir detikFinance, Sabtu (17/12/2022) Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono menjelaskan bahwa uang tersebut bukan dicetak secara khusus.

“Uang yang sudah dicetak itu kan ada nomor serinya, kebetulan ada yang cocok. Jadi, ya sudah ya itu kemudian ditukarkanlah uang itu dengan nomor seri yang cocok,” ucap Erwin pada tahun 2022.

SICPA Terjerat Kasus Hukum di Swiss

SICPA, perusahaan penyedia tinta keamanan asal Swiss, saat ini tengah menghadapi vonis dari Kantor Kejaksaan Agung Swiss (OAG) terkait lemahnya tata kelola organisasi yang memungkinkan terjadinya penyuapan di sejumlah negara, termasuk Brasil, Kolombia, dan Venezuela.

Perusahaan tersebut dijatuhi denda CHF 1 juta serta diwajibkan membayar kompensasi sebesar CHF 80 juta Swiss Franc. Seorang mantan manajer penjualan SICPA juga menerima hukuman percobaan 170 hari penjara.

Meski mengakui adanya kekurangan organisasi, SICPA menolak alasan vonis yang dijatuhkan karena menurut mereka, praktik penyuapan itu dilakukan oleh oknum tanpa sepengetahuan manajemen.

Implikasi bagi Indonesia

Kasus hukum yang menjerat SICPA menambah sorotan terhadap transparansi percetakan uang di berbagai negara, termasuk Indonesia. Menurut CBA, penting bagi Kemenkeu dan Peruri untuk membuka informasi secara jelas agar publik tidak terjebak dalam spekulasi, khususnya terkait dugaan pencetakan khusus pada mahar pernikahan Kaesang di tahun 2022.

Kasus ini juga menjadi pengingat bahwa lemahnya tata kelola dan sistem pengawasan bisa berimbas pada reputasi dan kepercayaan publik terhadap lembaga negara maupun perusahaan global.

MoneyTalk, Jakarta – Kementerian Keuangan Republik Indonesia tengah melakukan perubahan besar dalam strukturnya. Langkah ini demi menghadapi tantangan ekonomi dan teknologi yang semakin kompleks. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengumumkan langkah-langkah penting termasuk pembentukan Direktorat Jenderal baru yang fokus pada strategi ekonomi dan fiskal, serta pembentukan Badan Teknologi Informasi dan Intelijen Keuangan yang akan memperkuat infrastruktur digital Kementerian Keuangan.

Dalam rangka mendukung stabilitas ekonomi nasional, reformasi ini didukung oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang kini memimpin pasukan intelijen keuangan untuk memperkuat pertahanan ekonomi Indonesia.

Artikel ini akan membahas secara rinci perubahan-perubahan yang dilakukan, serta peran strategis dari kedua tokoh ini dalam mendukung visi besar Presiden Joko Widodo dalam era digitalisasi.

Sri Mulyani mengumumkan pembentukan direktorat jenderal baru yang akan menggantikan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi dan fiskal. Perubahan nomenklatur ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan standar internasional, di mana direktorat jenderal lebih berwenang dalam mengeluarkan kebijakan strategis ketimbang badan yang sifatnya hanya sebagai advisory.

“Selama ini peran BKF dalam Kementerian Keuangan telah menjadi sangat kritikal terutama dalam menjaga stabilitas dan pengembangan sektor keuangan. Untuk itu, diperlukan peningkatan kapasitas melalui pembentukan direktorat jenderal baru,” jelas Sri Mulyani dalam sebuah kesempatan.

Direktorat jenderal baru ini akan menjadi counterpart yang lebih kuat bagi Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam mengawal kebijakan sektor keuangan. Langkah ini diambil untuk meningkatkan peran Kementerian Keuangan dalam menjaga stabilitas keuangan di tengah perubahan global yang cepat.

Untuk menjawab tantangan digitalisasi yang kian pesat, Kementerian Keuangan juga berencana memperkuat Central Transformation Office yang sudah ada menjadi Badan Teknologi Informasi dan Intelijen Keuangan. Badan ini akan mengintegrasikan berbagai aspek teknologi informasi dengan fokus pada analisis data, kecerdasan buatan (AI), dan intelijen keuangan.

“Transformasi ini bukan hanya terkait dengan perangkat keras, tetapi juga perangkat lunak dan data analitik untuk memperkuat kemampuan kami dalam pengawasan dan kebijakan fiskal,” tambah Sri Mulyani.

Langkah ini diambil sebagai respons terhadap digitalisasi global yang tidak hanya memengaruhi perekonomian nasional, tetapi juga sistem keuangan internasional. Keberadaan badan baru ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan Kementerian Keuangan dalam mendeteksi dan mengantisipasi ancaman terhadap stabilitas keuangan, seperti ancaman siber, pencucian uang, dan pendanaan terorisme.

Tidak hanya di sektor ekonomi, transformasi ini juga melibatkan sektor pertahanan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto telah ditunjuk oleh Presiden untuk memimpin pasukan intelijen keuangan yang bekerja sama dengan Kementerian Keuangan. Pasukan ini bertugas untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dengan melakukan operasi intelijen keuangan yang lebih terintegrasi.

“Kerja sama ini menggambarkan pentingnya pertahanan ekonomi sebagai bagian dari strategi pertahanan negara. Kami akan bekerja sama dengan Kementerian Keuangan untuk menjaga kepentingan nasional,” ujar Prabowo.

Prabowo menambahkan, pasukan intelijen ini akan fokus pada isu-isu strategis, seperti penyelundupan, pencucian uang, hingga ancaman ekonomi dari aktor-aktor asing yang dapat mengguncang stabilitas nasional. Kerja sama ini menunjukkan bahwa pertahanan tidak hanya melibatkan aspek militer tetapi juga ekonomi sebagai basis kekuatan negara.

Dengan adanya perubahan ini, Kementerian Keuangan juga melakukan reorganisasi internal, termasuk penunjukan para pejabat baru di level Direktorat Jenderal. Sistem organisasi matriks yang diterapkan akan memperkuat koordinasi antar unit dan kementerian lainnya.

“Kami bekerja dengan prinsip matriks, artinya setiap wakil menteri dan direktur jenderal memiliki fokus strategis tertentu namun tetap dapat bekerja lintas sektor,” ujar Sri Mulyani.

Ia juga menegaskan, meskipun Kementerian Keuangan berada langsung di bawah Presiden, mereka tetap bekerja sama erat dengan para Menteri Koordinator (Menko), termasuk Menko Perekonomian, Menko Maritim dan Investasi, serta Menko Polhukam.

Sri Mulyani menekankan, meskipun struktur organisasinya berubah, namun prinsip kerja sama dengan kementerian lain tetap sama, terutama dalam hal kebijakan perdagangan, perindustrian, dan ketahanan pangan.

Transformasi besar-besaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan menunjukkan komitmen pemerintah untuk menghadapi tantangan ekonomi di era digital. Dengan pembentukan Direktorat Jenderal baru dan Badan Teknologi Informasi dan Intelijen Keuangan, Kementerian Keuangan diharapkan dapat lebih responsif dan adaptif dalam menghadapi perubahan global.

Kolaborasi strategis antara Sri Mulyani dan Prabowo Subianto juga mencerminkan pentingnya sinergi antara sektor ekonomi dan pertahanan. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam menjaga stabilitas nasional, baik dari sisi ekonomi maupun pertahanan.

Transformasi ini tidak hanya menunjukkan peningkatan kapasitas institusi, tetapi juga menegaskan bahwa Indonesia siap menghadapi tantangan di masa depan dengan pendekatan yang lebih terintegrasi dan holistik.

Dengan artikel ini, diharapkan para pembaca dapat memahami langkah-langkah strategis yang diambil oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertahanan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di era digital.(c@kra)

MoneyTalk, Jakarta – Lembaga Bantuan Hukum Pajak dan Cukai (LBH Pajak & Cukai) mengirim surat resmi kepada Kementerian Keuangan pada 11 November 2024. Dan Salinan surat resmi LBH Pajak & Cukai tersebut diterima oleh MoneyTalk.

(lebih…)

MoneyTalk, Jakarta – Dalam upaya memaksimalkan penerimaan pajak, Wakil Menteri Keuangan, Anggito Abimanyu, menyoroti pentingnya menjaring pelaku ekonomi bayangan atau shadow economy di Indonesia. Salah satu sektor ekonomi bayangan yang menjadi perhatian khusus adalah judi online. Aktivitas ilegal ini, termasuk taruhan skor sepak bola dan bentuk perjudian daring lainnya, menjadi tantangan karena penghasilannya tidak tercatat oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sehingga mengurangi penerimaan pajak negara.

Shadow Economy dan Pengaruhnya terhadap Penerimaan Pajak

Ekonomi bayangan, atau aktivitas ekonomi yang tidak tercatat secara resmi, diperkirakan mencakup sekitar 30%-40% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Artinya, hampir sepertiga dari total ekonomi negara tidak tercatat dalam sistem resmi, yang mengakibatkan penerimaan pajak Indonesia stagnan. Fenomena ini menjadi perhatian serius karena tingginya aktivitas ilegal yang tidak dilaporkan, seperti judi online, menurunkan potensi pendapatan dari Pajak Penghasilan (PPh).

Anggito menekankan bahwa banyak masyarakat Indonesia yang berpartisipasi dalam judi online, seperti taruhan pertandingan sepak bola di Inggris. Ketika mereka memenangkan taruhan, pendapatan mereka tidak tercatat dan mereka tidak dikenakan pajak. “Ketika menang taruhan itu, penghasilan mereka seharusnya dikenakan PPh, tetapi karena aktivitas tersebut ilegal dan tidak dilaporkan, pajaknya terlewatkan,” ungkap Anggito. Persoalan ini bahkan menjadi bahasan penting dalam kegiatan retret yang diadakan oleh Presiden Prabowo di Magelang beberapa waktu lalu.

Langkah-Langkah DJP untuk Menangani Judi Online. DJP kini menghadapi tantangan dalam mengawasi dan menjaring pelaku judi online untuk memastikan bahwa pendapatan mereka tercatat dan dikenakan pajak. Untuk mencapai ini, DJP berencana melakukan beberapa langkah strategis, di antaranya:

Memanfaatkan Teknologi dan Analisis Data. Menggunakan big data dan data mining untuk melacak transaksi digital yang mencurigakan di situs-situs perjudian daring. DJP akan memanfaatkan data transaksi keuangan untuk mengidentifikasi dan memetakan aktivitas ekonomi ilegal, termasuk judi online.

Direktorat Jenderal Pajak dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) akan bekerja sama untuk mengidentifikasi transaksi mencurigakan yang berasal dari situs perjudian online. Kolaborasi ini memungkinkan kedua instansi untuk memperoleh informasi lebih mendalam mengenai arus keuangan yang terjadi di platform judi online.

Salah satu langkah preventif yang diambil pemerintah adalah bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk memblokir situs judi daring yang terdeteksi. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi akses masyarakat terhadap situs perjudian daring.

Untuk mengurangi partisipasi masyarakat dalam judi online, pemerintah akan menggelar kampanye kesadaran mengenai dampak negatif dari judi daring. Kampanye ini juga akan menekankan pentingnya kewajiban membayar pajak dari semua sumber pendapatan.

Ketika seseorang menang taruhan judi online, seharusnya ada penghasilan tambahan yang diperoleh. Namun, karena aktivitas ini tidak dilaporkan, negara kehilangan potensi penerimaan pajak. Dalam skala besar, judi online yang tidak tercatat memberikan kontribusi negatif terhadap tax base atau basis pajak, yang stagnan akibat tingginya ekonomi bayangan. Hal ini juga berdampak pada kekuatan fiskal negara yang menjadi terbatas untuk membiayai program-program pembangunan.

Anggito Abimanyu menjelaskan bahwa judi online termasuk dalam golongan aktivitas yang berpotensi menjadi super income yang besar tetapi tidak tercatat dalam radar pajak. Tanpa penanganan yang tepat, shadow economy akan terus meningkat dan merugikan negara secara finansial.

Meski upaya serius telah dilakukan, memberantas judi online bukanlah hal mudah karena beberapa faktor berikut:

Keterbatasan Otoritas dalam Memantau Platform Internasional. Banyak situs judi daring yang beroperasi di luar negeri, sehingga otoritas Indonesia memiliki keterbatasan dalam memantau dan mengakses data transaksi di platform tersebut.

Kepatuhan Pajak yang Rendah. Budaya patuh pajak masih rendah di Indonesia, terutama untuk penghasilan dari aktivitas ilegal atau ekonomi bayangan. Tantangan ini menjadi hambatan bagi DJP untuk memastikan setiap individu melaporkan pendapatannya.

Kendala Hukum dan Perizinan. Seiring dengan berkembangnya teknologi, pelaku judi online dapat dengan mudah berpindah platform atau memanfaatkan metode pembayaran yang sulit dilacak, seperti mata uang kripto. DJP perlu memperbarui sistem pengawasan yang fleksibel untuk mengatasi kendala ini.

Rencana Jangka Panjang untuk Mengatasi Shadow Economy. Untuk mengatasi permasalahan ekonomi bayangan yang lebih luas, pemerintah merancang langkah-langkah strategis jangka Panjang. Anta lain adalah:

Pembenahan Regulasi Pajak. Memperbaiki regulasi pajak dengan memberikan sanksi tegas bagi pelaku ekonomi bayangan, termasuk judi online. Regulasi yang jelas akan meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan kepatuhan pajak.

Pembentukan Tim Khusus di DJP. Membentuk tim khusus yang fokus pada penanganan aktivitas ekonomi bayangan, termasuk judi online. Tim ini akan dilengkapi dengan teknologi mutakhir untuk membantu dalam proses pelacakan dan pemetaan transaksi.

Peningkatan Kolaborasi dengan Pihak Internasional. Bekerja sama dengan lembaga internasional untuk melacak aliran dana dari dan ke Indonesia terkait dengan judi online. Kolaborasi ini mencakup pertukaran data dengan lembaga keuangan di negara-negara lain guna mengidentifikasi warga negara Indonesia yang terlibat dalam aktivitas judi daring di luar negeri.

Perang terhadap judi online menjadi bagian dari upaya lebih luas pemerintah dalam menekan ekonomi bayangan. DJP bersama instansi terkait akan terus berinovasi dalam melacak dan mengidentifikasi aktivitas judi online.

Pendekatan berbasis teknologi, kerjasama internasional, serta kampanye kesadaran hukum dan pajak diharapkan dapat memberikan dampak signifikan dalam mengurangi partisipasi masyarakat dalam judi daring, sekaligus meningkatkan penerimaan negara melalui pajak dari sumber-sumber pendapatan tersembunyi.(c@kra)

MoneyTalk, Jakarta – Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, perubahan signifikan terjadi dalam struktur pemerintahan, khususnya garis koordinasi kementerian. Salah satu perubahan penting adalah penetapan Kementerian Keuangan langsung di bawah presiden, bukan lagi di bawah Kementerian Koordinator Perekonomian. Langkah ini mencerminkan keinginan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran negara dan memberikan kendali lebih besar kepada presiden atas kebijakan fiskal.

Dalam konteks ini, Ninasapti Triaswati, seorang ekonom dari Universitas Indonesia, mengemukakan pandangannya terkait perubahan tersebut. Menurutnya, penempatan Kementerian Keuangan di bawah presiden dapat mempercepat pengambilan keputusan terkait anggaran dan memfasilitasi pengawasan yang lebih langsung. Namun, dia juga mengingatkan bahwa efektivitas perubahan ini akan sangat bergantung pada kemampuan koordinasi antar kementerian.

Salah satu keuntungan utama dari perubahan ini adalah kemampuan presiden untuk mengatur kementerian dengan lebih efektif. Dengan langsung berhubungan dengan Kementerian Keuangan, presiden dapat memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan sesuai dengan visi dan misi pemerintah. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas anggaran, di mana pengawasan bisa dilakukan secara langsung dan lebih terarah.

Ninasapti menyatakan, “Ini adalah tempat yang baik sekali. Struktur yang tepat untuk meningkatkan efektivitas anggaran.”

Dengan pengawasan yang lebih dekat, diharapkan setiap kementerian dapat bekerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan, serta memberikan kontribusi yang nyata bagi rakyat.

Koordinasi Antar Kementerian dan Kompleksitas Jalur Komunikasi

Meski ada sisi positif, tantangan besar tetap ada. Efektivitas anggaran yang ingin dicapai sangat tergantung pada kecepatan dan kelancaran komunikasi antar kementerian. Dengan banyaknya kementerian yang terlibat dalam pengelolaan anggaran, koordinasi menjadi kunci. “Kecepatan tergantung pada komunikasi presiden dengan Kementerian Keuangan,” ujar Ninasapti.

Tambahan jumlah wakil menteri keuangan yang mencapai tiga orang juga menjadi perhatian. Meskipun tujuannya untuk memperkuat pengelolaan anggaran, adanya lebih banyak wakil justru dapat memperpanjang jalur koordinasi, sehingga memunculkan potensi konflik atau kebingungan dalam tugas dan tanggung jawab. Ninasapti menyoroti pentingnya orkestrasi yang baik antar ketiga wakil menteri untuk menjaga agar semuanya berjalan sesuai rencana.

Pengendalian Anggaran dan Kinerja

Dalam konteks ini, fokus kementerian keuangan ke depan haruslah pada pengendalian pengeluaran yang membengkak akibat adanya kabinet yang gemuk. Dengan bertambahnya jumlah kementerian dan wakil menteri, tentu akan ada peningkatan biaya operasional yang harus diperhatikan.

“Kita perlu memperhatikan efektivitas pengeluaran agar tidak menambah beban utang negara,” ujar Ninasapti.

Pengawasan yang ketat dan transparan diperlukan untuk memastikan bahwa setiap anggaran yang dikeluarkan tidak hanya dihabiskan, tetapi juga menghasilkan kinerja yang sesuai dengan harapan. Ninasapti menegaskan bahwa kinerja tidak hanya dinilai dari berapa banyak anggaran yang digunakan, tetapi sejauh mana tujuan dan target dapat tercapai.

Risiko dan Kekhawatiran dalam Proses Anggaran

Salah satu risiko utama yang perlu diwaspadai adalah proses penganggaran yang menjadi lebih rumit. Dengan lebih banyak kementerian yang terlibat, risiko ketidakefektifan dan kebingungan dalam pengambilan keputusan bisa meningkat.

“Kita harus memastikan bahwa penganggaran dapat diterjemahkan dengan baik di tingkat implementasi,” tambahnya.

Dari perspektif ekonomis, situasi ini dapat menciptakan tantangan tersendiri. Meskipun anggaran dapat meningkat, belum ada jaminan bahwa penerimaan negara, terutama dari pajak, juga akan meningkat secara signifikan. Dengan proyeksi defisit anggaran yang meningkat, pemerintah harus merumuskan strategi yang tepat untuk meningkatkan pendapatan tanpa membebani masyarakat.

Dalam 100 hari pertama pemerintahan, Ninasapti menekankan perlunya fokus pada pengeluaran yang efisien. Dia mencatat bahwa program-program yang diluncurkan, seperti target pembangunan 3 juta rumah, harus diimbangi dengan strategi untuk meningkatkan penerimaan negara. Namun, pencapaian ini tidak akan terlihat dalam waktu dekat.

“Baru setelah satu tahun kita bisa melihat siklus anggaran secara lengkap,” ungkapnya.

Reformasi yang dilakukan dalam struktur Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto menawarkan harapan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran. Namun, tantangan besar tetap ada dalam hal komunikasi dan koordinasi antar kementerian. Keberhasilan pengelolaan anggaran dan pencapaian target-target pembangunan sangat bergantung pada bagaimana pemerintah dapat mengatasi risiko-risiko ini.

Dengan memfokuskan perhatian pada pengendalian pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan pengawasan yang transparan, diharapkan Kementerian Keuangan dapat berperan secara optimal dalam mendukung program-program pemerintah yang pro-rakyat dan berkelanjutan. Hanya dengan strategi yang tepat dan kerjasama yang baik antar kementerian, cita-cita untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien dapat terwujud.(c@kra)