MoneyTalk, Jakarta – Kementerian Keuangan Republik Indonesia tengah melakukan perubahan besar dalam strukturnya. Langkah ini demi menghadapi tantangan ekonomi dan teknologi yang semakin kompleks. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengumumkan langkah-langkah penting termasuk pembentukan Direktorat Jenderal baru yang fokus pada strategi ekonomi dan fiskal, serta pembentukan Badan Teknologi Informasi dan Intelijen Keuangan yang akan memperkuat infrastruktur digital Kementerian Keuangan.
Dalam rangka mendukung stabilitas ekonomi nasional, reformasi ini didukung oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang kini memimpin pasukan intelijen keuangan untuk memperkuat pertahanan ekonomi Indonesia.
Artikel ini akan membahas secara rinci perubahan-perubahan yang dilakukan, serta peran strategis dari kedua tokoh ini dalam mendukung visi besar Presiden Joko Widodo dalam era digitalisasi.
Sri Mulyani mengumumkan pembentukan direktorat jenderal baru yang akan menggantikan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi dan fiskal. Perubahan nomenklatur ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan standar internasional, di mana direktorat jenderal lebih berwenang dalam mengeluarkan kebijakan strategis ketimbang badan yang sifatnya hanya sebagai advisory.
“Selama ini peran BKF dalam Kementerian Keuangan telah menjadi sangat kritikal terutama dalam menjaga stabilitas dan pengembangan sektor keuangan. Untuk itu, diperlukan peningkatan kapasitas melalui pembentukan direktorat jenderal baru,” jelas Sri Mulyani dalam sebuah kesempatan.
Direktorat jenderal baru ini akan menjadi counterpart yang lebih kuat bagi Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam mengawal kebijakan sektor keuangan. Langkah ini diambil untuk meningkatkan peran Kementerian Keuangan dalam menjaga stabilitas keuangan di tengah perubahan global yang cepat.
Untuk menjawab tantangan digitalisasi yang kian pesat, Kementerian Keuangan juga berencana memperkuat Central Transformation Office yang sudah ada menjadi Badan Teknologi Informasi dan Intelijen Keuangan. Badan ini akan mengintegrasikan berbagai aspek teknologi informasi dengan fokus pada analisis data, kecerdasan buatan (AI), dan intelijen keuangan.
“Transformasi ini bukan hanya terkait dengan perangkat keras, tetapi juga perangkat lunak dan data analitik untuk memperkuat kemampuan kami dalam pengawasan dan kebijakan fiskal,” tambah Sri Mulyani.
Langkah ini diambil sebagai respons terhadap digitalisasi global yang tidak hanya memengaruhi perekonomian nasional, tetapi juga sistem keuangan internasional. Keberadaan badan baru ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan Kementerian Keuangan dalam mendeteksi dan mengantisipasi ancaman terhadap stabilitas keuangan, seperti ancaman siber, pencucian uang, dan pendanaan terorisme.
Tidak hanya di sektor ekonomi, transformasi ini juga melibatkan sektor pertahanan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto telah ditunjuk oleh Presiden untuk memimpin pasukan intelijen keuangan yang bekerja sama dengan Kementerian Keuangan. Pasukan ini bertugas untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dengan melakukan operasi intelijen keuangan yang lebih terintegrasi.
“Kerja sama ini menggambarkan pentingnya pertahanan ekonomi sebagai bagian dari strategi pertahanan negara. Kami akan bekerja sama dengan Kementerian Keuangan untuk menjaga kepentingan nasional,” ujar Prabowo.
Prabowo menambahkan, pasukan intelijen ini akan fokus pada isu-isu strategis, seperti penyelundupan, pencucian uang, hingga ancaman ekonomi dari aktor-aktor asing yang dapat mengguncang stabilitas nasional. Kerja sama ini menunjukkan bahwa pertahanan tidak hanya melibatkan aspek militer tetapi juga ekonomi sebagai basis kekuatan negara.
Dengan adanya perubahan ini, Kementerian Keuangan juga melakukan reorganisasi internal, termasuk penunjukan para pejabat baru di level Direktorat Jenderal. Sistem organisasi matriks yang diterapkan akan memperkuat koordinasi antar unit dan kementerian lainnya.
“Kami bekerja dengan prinsip matriks, artinya setiap wakil menteri dan direktur jenderal memiliki fokus strategis tertentu namun tetap dapat bekerja lintas sektor,” ujar Sri Mulyani.
Ia juga menegaskan, meskipun Kementerian Keuangan berada langsung di bawah Presiden, mereka tetap bekerja sama erat dengan para Menteri Koordinator (Menko), termasuk Menko Perekonomian, Menko Maritim dan Investasi, serta Menko Polhukam.
Sri Mulyani menekankan, meskipun struktur organisasinya berubah, namun prinsip kerja sama dengan kementerian lain tetap sama, terutama dalam hal kebijakan perdagangan, perindustrian, dan ketahanan pangan.
Transformasi besar-besaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan menunjukkan komitmen pemerintah untuk menghadapi tantangan ekonomi di era digital. Dengan pembentukan Direktorat Jenderal baru dan Badan Teknologi Informasi dan Intelijen Keuangan, Kementerian Keuangan diharapkan dapat lebih responsif dan adaptif dalam menghadapi perubahan global.
Kolaborasi strategis antara Sri Mulyani dan Prabowo Subianto juga mencerminkan pentingnya sinergi antara sektor ekonomi dan pertahanan. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam menjaga stabilitas nasional, baik dari sisi ekonomi maupun pertahanan.
Transformasi ini tidak hanya menunjukkan peningkatan kapasitas institusi, tetapi juga menegaskan bahwa Indonesia siap menghadapi tantangan di masa depan dengan pendekatan yang lebih terintegrasi dan holistik.
Dengan artikel ini, diharapkan para pembaca dapat memahami langkah-langkah strategis yang diambil oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertahanan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di era digital.(c@kra)
