MoneyTalk, Jakarta – Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, perubahan signifikan terjadi dalam struktur pemerintahan, khususnya garis koordinasi kementerian. Salah satu perubahan penting adalah penetapan Kementerian Keuangan langsung di bawah presiden, bukan lagi di bawah Kementerian Koordinator Perekonomian. Langkah ini mencerminkan keinginan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran negara dan memberikan kendali lebih besar kepada presiden atas kebijakan fiskal.
Dalam konteks ini, Ninasapti Triaswati, seorang ekonom dari Universitas Indonesia, mengemukakan pandangannya terkait perubahan tersebut. Menurutnya, penempatan Kementerian Keuangan di bawah presiden dapat mempercepat pengambilan keputusan terkait anggaran dan memfasilitasi pengawasan yang lebih langsung. Namun, dia juga mengingatkan bahwa efektivitas perubahan ini akan sangat bergantung pada kemampuan koordinasi antar kementerian.
Salah satu keuntungan utama dari perubahan ini adalah kemampuan presiden untuk mengatur kementerian dengan lebih efektif. Dengan langsung berhubungan dengan Kementerian Keuangan, presiden dapat memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan sesuai dengan visi dan misi pemerintah. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas anggaran, di mana pengawasan bisa dilakukan secara langsung dan lebih terarah.
Ninasapti menyatakan, “Ini adalah tempat yang baik sekali. Struktur yang tepat untuk meningkatkan efektivitas anggaran.”
Dengan pengawasan yang lebih dekat, diharapkan setiap kementerian dapat bekerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan, serta memberikan kontribusi yang nyata bagi rakyat.
Koordinasi Antar Kementerian dan Kompleksitas Jalur Komunikasi
Meski ada sisi positif, tantangan besar tetap ada. Efektivitas anggaran yang ingin dicapai sangat tergantung pada kecepatan dan kelancaran komunikasi antar kementerian. Dengan banyaknya kementerian yang terlibat dalam pengelolaan anggaran, koordinasi menjadi kunci. “Kecepatan tergantung pada komunikasi presiden dengan Kementerian Keuangan,” ujar Ninasapti.
Tambahan jumlah wakil menteri keuangan yang mencapai tiga orang juga menjadi perhatian. Meskipun tujuannya untuk memperkuat pengelolaan anggaran, adanya lebih banyak wakil justru dapat memperpanjang jalur koordinasi, sehingga memunculkan potensi konflik atau kebingungan dalam tugas dan tanggung jawab. Ninasapti menyoroti pentingnya orkestrasi yang baik antar ketiga wakil menteri untuk menjaga agar semuanya berjalan sesuai rencana.
Pengendalian Anggaran dan Kinerja
Dalam konteks ini, fokus kementerian keuangan ke depan haruslah pada pengendalian pengeluaran yang membengkak akibat adanya kabinet yang gemuk. Dengan bertambahnya jumlah kementerian dan wakil menteri, tentu akan ada peningkatan biaya operasional yang harus diperhatikan.
“Kita perlu memperhatikan efektivitas pengeluaran agar tidak menambah beban utang negara,” ujar Ninasapti.
Pengawasan yang ketat dan transparan diperlukan untuk memastikan bahwa setiap anggaran yang dikeluarkan tidak hanya dihabiskan, tetapi juga menghasilkan kinerja yang sesuai dengan harapan. Ninasapti menegaskan bahwa kinerja tidak hanya dinilai dari berapa banyak anggaran yang digunakan, tetapi sejauh mana tujuan dan target dapat tercapai.
Risiko dan Kekhawatiran dalam Proses Anggaran
Salah satu risiko utama yang perlu diwaspadai adalah proses penganggaran yang menjadi lebih rumit. Dengan lebih banyak kementerian yang terlibat, risiko ketidakefektifan dan kebingungan dalam pengambilan keputusan bisa meningkat.
“Kita harus memastikan bahwa penganggaran dapat diterjemahkan dengan baik di tingkat implementasi,” tambahnya.
Dari perspektif ekonomis, situasi ini dapat menciptakan tantangan tersendiri. Meskipun anggaran dapat meningkat, belum ada jaminan bahwa penerimaan negara, terutama dari pajak, juga akan meningkat secara signifikan. Dengan proyeksi defisit anggaran yang meningkat, pemerintah harus merumuskan strategi yang tepat untuk meningkatkan pendapatan tanpa membebani masyarakat.
Dalam 100 hari pertama pemerintahan, Ninasapti menekankan perlunya fokus pada pengeluaran yang efisien. Dia mencatat bahwa program-program yang diluncurkan, seperti target pembangunan 3 juta rumah, harus diimbangi dengan strategi untuk meningkatkan penerimaan negara. Namun, pencapaian ini tidak akan terlihat dalam waktu dekat.
“Baru setelah satu tahun kita bisa melihat siklus anggaran secara lengkap,” ungkapnya.
Reformasi yang dilakukan dalam struktur Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto menawarkan harapan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran. Namun, tantangan besar tetap ada dalam hal komunikasi dan koordinasi antar kementerian. Keberhasilan pengelolaan anggaran dan pencapaian target-target pembangunan sangat bergantung pada bagaimana pemerintah dapat mengatasi risiko-risiko ini.
Dengan memfokuskan perhatian pada pengendalian pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan pengawasan yang transparan, diharapkan Kementerian Keuangan dapat berperan secara optimal dalam mendukung program-program pemerintah yang pro-rakyat dan berkelanjutan. Hanya dengan strategi yang tepat dan kerjasama yang baik antar kementerian, cita-cita untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien dapat terwujud.(c@kra)
