12 November 2026

Kementerian Keuangan

Transparansi dan Akuntabilitas Perjanjian DJP-Kejaksaan Transparansi dan Akuntabilitas Perjanjian DJP-Kejaksaan

Transparansi dan Akuntabilitas Perjanjian DJP-Kejaksaan

Hedi Batubara 5 Oktober 2024

MoneyTalk, Jakarta – Dalam dunia perpajakan Indonesia, transparansi dan akuntabilitas telah menjadi isu yang sangat penting, terutama ketika menyangkut kepentingan wajib pajak. Baru-baru ini muncul Memorandum of Understanding (MoU) antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Kejaksaan yang menimbulkan pertanyaan publik, termasuk dari organisasi Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI). Dalam podcast terbarunya ditayangkan di Pajak Smart pada Jumat (04/10), Ketua Umum IWPI, Bapak Rinto, menyampaikan tanggapan tentang dampak MoU tersebut terhadap kepentingan wajib pajak serta kekhawatiran akan adanya potensi penyalahgunaan kekuasaan dan kurangnya transparansi.

MoU antara DJP dan Kejaksaan, yang baru saja ditandatangani, bertujuan memperkuat kerja sama dalam penegakan hukum terkait pelanggaran pajak. Namun, menurut IWPI, hal ini perlu diawasi dengan ketat. MoU ini berpotensi menciptakan situasi kontraproduktif jika tidak didasari prinsip transparansi dan akuntabilitas yang kuat. Apalagi, MoU tersebut mungkin saja mengundang pertanyaan mengenai apakah DJP dapat bekerja sama dengan Kejaksaan untuk membela pihak-pihak tertentu di lingkungan internalnya, yang justru seharusnya tunduk pada hukum.

Ketua Umum IWPI, Bapak Rinto, menyampaikan kekhawatiran akan risiko konflik kepentingan yang muncul dari MoU ini.

“Jika wajib pajak melaporkan adanya dugaan pelanggaran oleh oknum DJP ke pihak kepolisian, maka kasus tersebut akan dilanjutkan ke Kejaksaan. Namun, di sisi lain, Kejaksaan juga bisa menjadi pembela DJP jika terdapat kesepakatan dalam MoU yang memungkinkan hal tersebut,” katanya.

Situasi ini dianggap kontraproduktif dan dikhawatirkan justru menghambat keadilan bagi wajib pajak yang dirugikan.

Sebagai organisasi yang mewakili kepentingan wajib pajak, IWPI telah mengajukan permintaan informasi resmi kepada Kementerian Keuangan untuk mengetahui isi lengkap MoU antara DJP dan Kejaksaan. Bapak Rinto menegaskan bahwa seharusnya MoU tersebut bukanlah dokumen rahasia, mengingat ia melibatkan dua lembaga negara yang seharusnya terbuka kepada publik.

“Kami sebagai wajib pajak, yang turut menyokong pemasukan negara, memiliki hak untuk mengetahui isi dari MoU yang dapat mempengaruhi kepentingan kami sebagai wajib pajak,” tegasnya.

IWPI sebelumnya juga pernah meminta informasi terkait beberapa peraturan dan kebijakan DJP, namun jawaban yang diterima dianggap kurang memuaskan. Beberapa pertanyaan sederhana, seperti apakah Surat Edaran (SE) memiliki kedudukan yang sama dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK), justru dijawab dengan cara yang ambigu. Bapak Rinto bahkan menyarankan agar pertanyaan yang diajukan dijawab dengan opsi jawaban “ya”, “tidak”, atau “tidak tahu”, sebelum dijelaskan lebih lanjut untuk menghindari jawaban yang mengambang.

Menurut IWPI, respons Kementerian Keuangan yang kurang jelas dapat diindikasikan sebagai kurangnya komitmen dalam memberikan pelayanan dan keterbukaan kepada masyarakat. Hal ini menjadi keprihatinan IWPI yang berharap adanya perbaikan sistem di instansi pemerintah.

Di Indonesia, UU Dasar 1945 telah menegaskan bahwa tujuan negara adalah menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Maka, kebijakan perpajakan termasuk kerja sama dengan Kejaksaan, seharusnya diarahkan untuk melindungi hak dan kepentingan wajib pajak, bukan sebaliknya. Menurut Bapak Rinto, Presiden perlu mengambil langkah untuk memperkuat regulasi yang menjamin bahwa seluruh kebijakan perpajakan dijalankan dengan transparan dan berorientasi pada keadilan.

Kesimpulan: Menuntut Peran Pemerintah untuk Meningkatkan Transparansi

IWPI terus mendorong pemerintah untuk berkomitmen menjaga kepercayaan wajib pajak dengan memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam setiap kebijakan perpajakan, termasuk dalam MoU DJP-Kejaksaan. Selain itu, diharapkan Presiden yang akan datang mampu memberikan arahan yang tegas agar DJP dan seluruh institusi negara selalu berpihak kepada kepentingan masyarakat, bukan sekadar kepada sesama pejabat atau lembaga.

IWPI juga berencana melayangkan permintaan keberatan atas jawaban yang diberikan Kementerian Keuangan melalui mekanisme resmi. Sebagai representasi wajib pajak, IWPI akan terus mengawal perkembangan isu ini agar seluruh masyarakat mendapatkan kepastian hukum yang berkeadilan.(c@kra)

Pemerintah Atur Ulang Pajak Emas Emas Antam

Pemerintah Atur Ulang Pajak Emas

Bintang Muhammad Ramadhan 8 Mei 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Pemerintah mengatur ulang pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penjualan/penyerahan emas dan jasa terkait penjualan/penyerahan atas emas perhiasan, emas batangan, perhiasan yang bahan seluruhnya bukan emas, batu permata dan/atau batu lainnya yang sejenis.

Selain itu juga jasa yang terkait dengan emas perhiasan, emas batangan, perhiasan yang bahan seluruhnya bukan emas, dan/atau batu permata dan/atau batu lainnya yang sejenis, yang dilakukan oleh Pabrikan dan Pedagang Emas Perhiasan serta Pengusaha Emas Batangan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Dwi Astuti menjelaskan pengaturan ulang ini bertujuan untuk memberikan kemudahan, kepastian hukum, kesederhanaan, serta penurunan tarif.

“Penurunan tarif dimaksudkan sebagai alat untuk mendorong semua pelaku usaha industri emas perhiasan masuk dalam sistem sehingga tercipta level playing field di semua lapisan ekosistem industri emas perhiasan,” kata Dwi.

Selanjutnya, Dwi juga menjelaskan mekanisme baru pengenaan pajak atas emas dan jasa, diantaranya Pengusaha Kena Pajak (PKP) Pabrikan Emas Perhiasan wajib memungut PPN dengan besaran tertentu sebesar 1,1% dari harga jual untuk penyerahan kepada Pabrikan Emas Perhiasan lainnya dan Pedagang Emas Perhiasan atau 1,65% dari harga jual untuk penyerahan kepada konsumen akhir.

Mereka wajib pula memungut PPN dengan besaran tertentu sebesar 1,1% dari harga jual dalam hal PKP memiliki Faktur Pajak/dokumen tertentu lengkap atas perolehan/impor emas perhiasan, atau 1,65% dari harga jual dalam hal tidak memilikinya.

Khusus penyerahan oleh PKP Pedagang Emas Perhiasan kepada Pabrikan Emas Perhiasan, besaran tertentu ditetapkan sebesar 0% dari harga jual.

Tarif tersebut turun jika dibandingkan pengaturan sebelumnya dalam PMK-30/PMK.03/2014, dimana PKP Pabrikan dan PKP Pedagang Emas Perhiasan terutang PPN sebesar 10% dikali Dasar Pengenaan Pajak berupa nilai lain sebesar 20% dari harga jual atau penggantian (tarif efektifnya 2% dari harga jual atau penggantian).

Di sisi lain, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara tidak dikenai PPN.

Sedangkan emas batangan selain untuk kepentingan cadangan devisa negara diberikan fasilitas PPN tidak dipungut dalam hal memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam PP49/2022.

Pengusaha Emas Batangan juga wajib memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,25% dari harga jual, kecuali penjualan emas batangan kepada konsumen akhir, WP yang dikenai PPh final cfm.

PP-55/2022 (eks PP-23/2018), WP yang memiliki SKB pemungutan PPh, Bank Indonesia, atau penjualan melalui pasar fisik emas digital sesuai ketentuan mengenai perdagangan berjangka komoditi.

PPh Pasal 22 tersebut bersifat tidak final dan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran PPh dalam tahun berjalan.

Tarif PPh Pasal 22 ini terhitung turun jika dibandingkan pengaturan sebelumnya dalam PMK34/PMK.010/2017, dimana sebelumnya, dipungut PPh Pasal 22 sebesar 0,45% dari harga jual.

Namun, pendekatan pengaturan baru ini tidak hanya memperhatikan dari sisi emas perhiasan saja, tetapi juga memperhatikan dari sisi Pengusaha Emas Perhiasan.

Oleh karena itu, apabila PKP Pabrikan dan PKP Pedagang Emas Perhiasan juga menjual perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas dan/atau batu permata dan/atau batu lainnya yang sejenis, kini perlakuan PPN-nya sama dengan emas perhiasan.

PKP Pabrikan dan PKP Pedagang Emas Perhiasan wajib memungut PPN dengan besaran tertentu sebesar 1,1% dari harga jual.

Tak hanya itu, sama seperti pengusaha emas batangan, Pabrikan dan Pedagang Emas Perhiasan juga wajib memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,25% dari harga jual, kecuali penjualan kepada konsumen akhir, WP yang dikenai PPh final cfm. PP-55/2022 (eks PP-23/2018), atau WP yang memiliki SKB pemungutan PPh. PPh Pasal 22 tersebut bersifat tidak final dan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran PPh dalam tahun berjalan.

Selain itu, PKP Pabrikan dan PKP Pedagang Emas Perhiasan wajib memungut PPN dengan besaran tertentu sebesar 1,1% dari penggantian atas penyerahan jasa yang terkait dengan emas perhiasan, emas batangan, perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas, dan/atau batu permata dan/atau batu lainnya yang sejenis.

Selain itu, atas imbalan jasa tersebut, dipotong PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 23 sesuai ketentuan umum oleh pihak yang membayarkan imbalan jasa, kecuali WP penerima imbalan merupakan WP yang dikenai PPh final cfm. PP-55/2022 (eks PP-23/2018), dan WP yang memiliki SKB pemotongan PPh.

Pemerintah Klaim Ekspansi Manufaktur Menguat dan Inflasi Terkendali pabrik emas antam

Pemerintah Klaim Ekspansi Manufaktur Menguat dan Inflasi Terkendali

Farah Akhmad 5 Mei 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Permintaan dalam negeri yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan selama Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idulfitri turut mendorong penguatan PMI manufaktur.

Dengan begitu, sektor Manufaktur Indonesia secara konsisten mengalami ekspansi dalam 20 bulan berturut-turut hingga April 2023 dan menguat ke level 52,7 (Maret 2023: 51,9).

Penguatan aktivitas produksi tercermin pada tingkat pembelian barang untuk memenuhi permintaan juga ditandai dengan pembukaan lapangan kerja yang turut meningkat. Namun, permintaan ekspor diindikasikan masih moderat seiring dengan perlambatan ekonomi global.

Sejalan dengan PMI Indonesia, PMI Manufaktur negara-negara ASEAN seperti Thailand dan Myanmar juga tercatat meningkat di bulan April yaitu masing-masing di level 60,4 dan 57,4. Sementara, PMI Jepang dan Malaysia masih terkontraksi di level 49,5 dan 48,8.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mengungkapkan, sentimen bisnis pada sektor manufaktur tetap menunjukkan optimisme yang kuat dan tertinggi sejak November 2022.

Produsen memandang prospek pertumbuhan jangka pendek masih relatif baik untuk mendorong output produksi mereka di masa depan.

“Dengan optimisme ini, perkembangan pertumbuhan permintaan yang berkelanjutan perlu dijaga untuk menopang pertumbuhan ekonomi dan memberikan bantalan yang kuat dalam menghadapi risiko gejolak ekonomi global,” ujarnya.

Di samping itu, laju inflasi masih terkendali selama masa HBKN Ramadan dan Idulfitri karena didukung oleh terjaganya pergerakan harga bahan pangan serta menurunnya inflasi inti dan administered price.

Inflasi tercatat sebesar 4,33% (yoy) pada April 2023, lebih rendah dari angka Maret 2023 yang mencapai 4,97% (yoy). Angka ini juga lebih rendah jika dibandingkan inflasi HBKN Ramadan dan Idulfitri 2022 lalu.

Inflasi harga pangan bergejolak (volatile food) turun tajam dari angka Maret 2023 yang mencapai 5,83% (yoy) menjadi 3,74% (yoy) pada April 2023.

Langkah-langkah pengendalian harga pangan telah dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti kebijakan operasi pasar, gelar pangan murah, pemantauan stok pasar dan distributor, serta kebijakan fasilitasi distribusi yang melibatkan Pemerintah Pusat dan Daerah bersama dengan BUMN pangan dan asosiasi pedagang pangan.

Terkendalinya inflasi pangan ini juga didukung melimpahnya stok seiring panen raya padi dan komoditas hortikultura sepanjang Maret dan April.

Ke depan, Pemerintah terus berfokus untuk menjaga ketersediaan pangan, terutama adanya risiko ancaman El Nino yang berpengaruh pada produktivitas pangan.

Namun secara umum, pengendalian inflasi dipengaruhi oleh penurunan inflasi kelompok inti dan harga diatur pemerintah (administered price).

Inflasi inti April 2023 mencapai 2,83% (yoy), sedikit melambat dibandingkan Maret (2,94%, yoy). Seluruh kelompok pengeluaran mengalami penurunan inflasi, kecuali kelompok pakaian dan alas kaki.

Inflasi administered price juga mengalami perlambatan 11,56% (yoy) pada Maret dan menurun pada April mencapai 10,32% (yoy). Kebijakan transportasi/angkutan pada masa Idulfitri 2023 mengalami peningkatan kualitas meskipun pergerakan Idulfitri meningkat 45% lebih tinggi dibandingkan Idulfitri 2022.

Pemerintah terus melakukan antisipasi, termasuk dalam pengaturan tarif angkutan, penyiapan ketersediaan moda transportasi, serta rekayasa lalu lintas pada arus mudik 2023.

Menurut Febrio, langkah antisipasi Pemerintah dalam mengatasi potensi gejolak harga pada HBKN Ramadan dan Idulfitri menunjukkan peningkatan kualitas dalam menurunkan tingkat inflasi, terutama dalam menciptakan sinergi kebijakan Pusat dan Daerah.

“Pemerintah terus melakukan upaya terintegrasi dalam melakukan intervensi harga dan pasokan sebagai langkah antisipasi terjadinya gejolak harga akibat permintaan yang melonjak. Program penyaluran bantuan pangan nasional juga turut menjaga daya beli masyarakat, terutama masyarakat miskin dan rentan. Komitmen pengendalian inflasi terus diupayakan guna mendukung pencapaian inflasi sesuai dengan target 2023,” tutup Febrio.

Satgas Cuci Uang Lucu-lucuan Ilustrasi uang rupiah

Satgas Cuci Uang Lucu-lucuan

Hedi Batubara 3 Mei 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Pembentukan satgas pencucian uang di Kementerian Keuangan RI senilai Rp. 349 triliun adalah tidakan memperpanjang lawakan atau ngbodor. Jadi Mahfud MD dan orang orang di dalam satgas cuci uang ini telah menduduki jabatan di berapa satgas semacam ini? Ada satgas BLBI, dll. Mengapa doyan bikin satgas lucu-lucuan.

Pencucian uang Rp. 349 triliun di Kementerian Keuangan itu kasusnya sudah nyata, ada uangnya dan ada pelakunya. Tinggal ditangkap dan diperiksa maka selesai masalah. Tangkap itu semua orang orang kementerian keuangan yang terlibat. Mengapa dibiarkan berkeliaran?

Ratusan orang di Kementerian Keuangan yang terlibat skandal ini sudah diketahui nama dan alamat rumahnya. Uangnya pun sudah diketahui berapa yang dicuci masing masing orang. Apalagi yang ditunggu?

Uang seperak itu ada pemilikmya, jangankan uang Rp 349 triliun, masa tidak ada pemiliknya! . Semua orang yang terlibat kejahatan keuangan kepada negara ini harus ditangkap. Mereka adalah musuh negara. Uang kotor mereka dapat mereka gunakan untuk menghancurkan ekonomi, menggulingkan pemerintahan yang sah, dan bahkan bisa membubarkan negara.

Oleh karenanya, Presiden Jokowi agar menempatkan kasus pencucian uang terbesar di dunia ini sebagai keadaan darurat kejahatan keuangan. Presiden Jokowi agar segera :
1. Membekukan sementara kantor kementerian keuangan yang telah melakukan kejahatan keuangan secara sistematis dan masif.
2. Menerbitkan surat perintah kepada Kepala Kepolisian dan Kepala Kejaksaan RI untuk menangkap seluruh pelaku pecucian uang di Kementerian Keuangan.
3. Sita seluruh kekayaan para bandit keuangan Indonesia di dalam dan di luar negeri dengan perjanjian MLA dan UU ratifikasi MLA.

Pemerintah agar tidak membuang buang waktu, menghabiskan anggaran negara, serta menyibukkan pejabat negara dengan membentuk satgas lucu lucuan. Pemerintah agar fokus memberantas kejahatan keuangan dan pencucian uang yang telah membahayakan keselamatan bangsa dan kedaulatan negara.(MT)

Oleh : Pengamat Ekonomi, Salamuddin Daeng

 

Uang di 436 Truck Box Fuso dari Kementerian Keuangan Diangkut Kemana? ilustrasi uang rupiah

Uang di 436 Truck Box Fuso dari Kementerian Keuangan Diangkut Kemana?

Hedi Batubara 3 Mei 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Uang 436 Truck Box Fuso di Kementerian Keuangang Rp349 triliun yang ‘dicuci’ di kantor Menteri Keuangan sebagaimana yang dikatakan PPATK dan Menkopolhukam Mafud MD tampaknya bentuknya sudah rupiah.

Tidak mungkin berbentuk dolar. Karena setahu saya pajak, atau cukai dll, yang diterima oleh Menteri Keuangan seharusnya bentuknya sudah rupiah.

Berbeda kalau pencucian uang ini dilakukan oleh Bank Indonesia, maka mungkin bentuknya mata uang asing, mengingat BI memang merupakan lembaga pengelola mata uang asing alias cadangan devisa.

Tapi dalam kasus pencucian uang oleh Kementerian Keuangan ini BI tidak tahu menahu masalah ini. Mungkin uang ini awalnya tidak melintas lewat BI. Kemungkinan pintu lintasan yang lain.

Jika benar bentuknya sudah rupiah, maka sebagaimana diketahui berat satu lembar uang Rp100 ribu adalah 1 gram. Jadi kalau uangnya Rp1 miliar maka sama dengan 10 ribu lembar uang kertas senilai Rp100 ribu. Beratnya 10 ribu gram atau 10 kg. Jika Rp1 triliun maka beratnya 10.000 kg atau 10 ton.

Dengan demikian uang hasill pencucian uang di Kementerian Keuangan senilai Rp349 triliun beratnya mencapai 3490 ton. Jika uang diangkut dengan truck besar maka membutuhkan 436 truck Fuso.

Jika panjang truk box Fuso adalah 6 meter dan semua truck ini dijejer, maka truck pengangkut uang Rp349 triliun tersebut berjejer dua sepanjang 1,3 km. Kira-kira ini jarak antara Istana Negara dengan Kantor Menteri Keuangan. Cukup banyak jika uang ini diangkut ke Istana.

Sekarang menjadi pertanyaan kemana uang 436 truck box Fuso ini diangkut. Jika memang ini diangkut, tidak mungkin uang ini diangkut ke Istana. Mau taruh dimana uang sebanyak ini.

Pertanyaannya jika diangkut ke tempat yang jauh, maka pasti iringan truck box Fuso kapasitas 8 ton akan memacetkan jalan tol. Jadi publik bertanya ini sebenarnya diangkut kemana?

Oleh: Pengamat Ekonomi Salamuddin Daeng

Sri Mulyani Terima Kasih Masyarakat Sampaikan Kritik dan Masukan Menteri Keuangan Menkeu Sri Mulyani Indrawati 4

Sri Mulyani Terima Kasih Masyarakat Sampaikan Kritik dan Masukan

Krisna Arjun 21 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan Kementerian Keuangan akan terus memperbaiki diri agar semakin baik memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Menkeu juga berterima kasih atas masukan-masukan dari masyarakat agar Kementerian Keuangan dapat memberikan pelayanan dan memformulasikan kebijakan dengan lebih baik, menciptakan kepastian bagi pemulihan ekonomi, serta dalam rangka melakukan transformasi ekonomi.

“Saya ingin sampaikan banyak sekali masukan masyarakat terhadap pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, terutama di Pajak dan Bea Cukai. Saya berterima kasih seluruh masukan masyarakat, kritik kepada kami, sindiran bahkan, namun kita juga akan terus commit untuk memperbaikinya,” kata Menkeu.

Menkeu menegaskan bahwa tidak semua pegawai Pajak dan Bea Cukai memiliki kinerja yang buruk. Ia melihat sendiri bagaimana jajaran Pajak dan Bea Cukai melayani masyarakat dalam suasana mendapatkan banyak sekali kritikan dari masyarakat.

Untuk itu, Menkeu sampaikan apresiasi kepada seluruh jajarannya karena tetap bekerja dengan semangat, profesional, dan terus berkomitmen memperbaiki pelayanan kepada masyarakat.

“Saya berterima kasih kepada masukan-masukan yang masuk dan juga kritikan. Namun saya juga berterima kasih pada jajaran Pajak dan Bea Cukai yang terus bekerja dengan luar biasa teguh dan terus commit untuk memperbaiki,” ujar Menkeu.

Dalam kondisi tersebut, Menkeu menghargai segala masukan dan kritik yang disampaikan kepada pelayanan yang diberikan Kemenkeu.

Namun, Menkeu juga meminta dukungan dari masyarakat untuk menghargai jajaran Kemenkeu yang terus berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

“Mohon dukungan dari masyarakat untuk melihat dan menghargai jajaran Pajak dan Bea Cukai yang juga berkomitmen untuk terus memperbaiki pelayanan masyarakat. Ini adalah era keterbukaan yang bertanggung jawab. Dan oleh karena itu, mari kita saling menjaga,” kata Menkeu.

Salah satu kritik yang disampaikan masyarakat terkait layanan kepada pekerja migran. Menkeu sempat melihat langsung proses pelayanan Bea Cukai dan memastikan seluruh proses bisnis dijalankan secara profesional dan lancar, mulai dari pengisian Electronic Customs Declaration (ECD) yang bisa dilakukan secara daring sehingga prosesnya bisa lebih cepat, hingga proses registrasi IMEI.

“Kami akan bekerja sama dengan Kementerian Lembaga yang lain untuk terus memperbaiki pelayanan, memberikan kepastian, dan memberikan juga edukasi. Ini memang merupakan tugas kami semua menjalankan aturan, bahkan dari Kementerian Lembaga yang lain.”

“Teman-teman Bea Cukai juga harus tetap commit untuk menjalankannya secara sopan, secara baik. Itu adalah cara kita untuk memperbaiki. Masukan yang diberikan, kritik, maupun catatan menjadi bahan untuk terus memperbaiki kami,” ujar Menkeu.

Kemenkeu Diduga Bagian dari Masalah Kejahatan Pencucian Uang: Wajah Asli Kemenkeu Terbongkar? Menteri Keuangan Menkeu Sri Mulyani Indrawati 1

Kemenkeu Diduga Bagian dari Masalah Kejahatan Pencucian Uang: Wajah Asli Kemenkeu Terbongkar?

Hedi Batubara 18 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – FATF (Financial Action Task Force) adalah organisasi internasional antar-pemerintah untuk pemberantasan pencucian uang dalam arti luas, termasuk anti-terorisme.

FATF didirikan atas inisiatif negara G7 di Paris pada 1989. FATF saat ini mempunyai 39 anggota penuh, terdiri dari 37 negara dan 2 organisasi regional (Gulf Cooperation Council dan European Commission).

(Di samping itu, banyak negara yang menjadi anggota di organisasi regional yang “berafiliasi” dengan FATF.)

Tidak semua negara bisa menjadi anggota penuh FATF, karena harus memenuhi standar dan kriteria minimum pemberantasan pencucian uang yang ditetapkan oleh FATF, termasuk kriteria peraturan dan hukum yang efektif dalam pemberantasan pencucian uang.

Indonesia menjadi satu-satunya negara di G20 yang belum menjadi anggota penuh FATF, karena tidak memenuhi kriteria FATF tersebut.

Sistem hukum di Indonesia dianggap belum memadai, khususnya untuk kasus pencucian uang dalam skala besar. Bahkan UU pemberantasan korupsi dilemahkan, melalui revisi UU KPK 2019.

Indonesia masih terus berusaha menjadi anggota penuh FATF. Untuk itu, Indonesia harus menunjukkan niat serius. Tidak bisa main-main dengan pencitraan.

Evaluasi dilakukan dari 18 Juli sampai 4 Agustus 2022. Hasilnya diumumkan akhir Februari 2023.

Sri Mulyani sebelumnya cukup yakin Indonesia kali ini bisa memenuhi standar dan kriteria FATF.

Ternyata meleset. Indonesia hanya memenuhi skor 4 dari 11 kriteria utama. Minimum skor 5. Indonesia gagal.

Salah satu faktor utama kegagalan Indonesia justru ada di kemenkeu sendiri.

Pertama, laporan PPATK terkait dugaan pencucian uang yang melibatkan pegawai Kemenkeu sejak 2009 terabaikan, atau diabaikan.

Kemenkeu malah terkesan melindungi pegawainya meskipun terbukti korupsi atau menerima gratifikasi. Contohnya Denok Taviperiana dan Totok Hendriyatno. Mereka hanya diberhentikan dengan alasan melanggar disiplin PNS. Padahal terbukti menerima gratifikasi.

Kedua, Indonesia dinilai belum mampu menangani kasus pencucian uang dalam skala besar, dan tidak mampu menyita aset hasil kejahatan.

Di dalam rapat pleno FATF Februari yang lalu, dikatakan: *_“Indonesia ……, needs to focus more on pursuing larger scale money launderers and enhancing asset confiscation.”_*

_Indonesia ….. perlu lebih fokus mengejar pelaku pencucian uang skala besar dan meningkatkan upaya penyitaan aset._

Oleh karena itu, Jokowi, melalui Mahfud MD, mengejar agar pemerintah dan DPR bisa menyelesaikan UU Perampasan Aset secepatnya, diharapkan selesai Juni 2023, sesuai batas waktu yang diberikan FATF, pada kesempatan kedua ini.

Kalau Indonesia tidak bisa memenuhi kriteria FATF, Indonesia dianggap negara yang rentan terhadap pencucian uang.

Sebagai konsekuensi, dana internasional tertahan. Indonesia terkucilkan.(MT)

Oleh: Anthony Budiawan
Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies)

IMF Yakin Ekonomi Indonesia Tetap Solid Gedung Kementerian Keuangan Kemenkeu 3

IMF Yakin Ekonomi Indonesia Tetap Solid

Ali Ramadan 17 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan ekonomi Indonesia sebagai salah satu yang paling solid di tengah perlambatan global.

Dalam laporan World Economic Outlook edisi April 2023 yang dirilis Selasa, 11 April 2023, IMF merevisi ke atas pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun 2023 dari 4,8% menjadi 5,0% (naik 0,2 pp), dan outlook untuk tahun 2024 cukup sehat di tingkat 5,1%.

“Kenaikan proyeksi pertumbuhan ekonomi oleh IMF ini menunjukkan bahwa Indonesia masih menjadi salah satu bright spot di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian,” ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Febrio Kacaribu.

Sejalan dengan proyeksi IMF, perekonomian Indonesia terus menunjukkan resiliensi dan penguatan. Sampai dengan Maret 2023, PMI Manufaktur Indonesia konsisten berada di level ekspansif selama 19 bulan berturut-turut, di saat PMI Manufaktur global masih di zona kontraktif.

Di sisi konsumsi, indeks penjualan ritel dan keyakinan konsumen masih tinggi, dengan inflasi yang relatif moderat di tingkat 5,0% (yoy). Posisi eksternal Indonesia juga tetap sehat, didukung neraca perdagangan yang membukukan surplus dalam 35 bulan berturut-turut.

Sejalan dengan perputaran roda ekonomi yang positif, penerimaan negara tumbuh baik dibarengi dengan belanja negara yang lebih berkualitas.

“Pemerintah terus berupaya menjaga momentum pemulihan dan stabilitas perekonomian nasional. Dengan kontribusi permintaan domestik yang besar, berbagai upaya untuk mengendalikan inflasi agar tetap berada pada level moderat menjadi sangat krusial untuk terus menjaga momentum pemulihan ekonomi dan daya beli masyarakat,” lanjut Febrio.

Sementara itu, IMF memperkirakan perekonomian global melambat dari 3,4% pada tahun 2022 menjadi 2,8% pada tahun 2023 (turun 0,1 poin persentase/pp dibanding proyeksi Januari), kemudian membaik ke level 3,0% di 2024 (turun 0,1 pp).

Momentum penguatan pemulihan yang sempat terjadi di awal tahun, kini meredup seiring terjadinya gejolak sektor keuangan di Amerika Serikat dan Eropa serta tekanan inflasi yang persisten tinggi. Proyeksi inflasi global 2023-2024 naik 0,4 pp dan 0,6 pp menjadi 7,0% dan 4,9%.

Kegagalan sistem perbankan AS dan Eropa menambah ketidakpastian terhadap outlook kedua kawasan yang sudah mendapat tekanan berat dari inflasi dan pengetatan moneter yang agresif.

Sementara itu, India diproyeksikan tumbuh 5,9% (2023) dan 6,3% (2024), serta Tiongkok diproyeksikan tumbuh 5,2% (2023) dan 4,5% (2024).

Pembukaan kembali Tiongkok memberi daya dorong pemulihan ekonomi domestiknya di tahun 2023, tetapi tekanan struktural termasuk krisis sektor properti masih membayangi prospek Tiongkok di tahun-tahun berikutnya.

Ke depan, IMF melihat berbagai risiko perekonomian global masih dominan dengan potensi hard landing jika risiko semakin ekskalatif.

Risiko utama berasal dari tekanan sektor keuangan, tekanan utang, ekskalasi perang di Ukraina yang dapat memicu kenaikan harga komoditas, tingkat inflasi inti yang persisten tinggi, serta fragmentasi geoekonomi.

Dalam menghadapi berbagai ketidakpastian, Pemerintah Indonesia memiliki komitmen yang tinggi untuk melanjutkan berbagai kebijakan yang pruden namun tetap suportif dalam penguatan pondasi ekonomi.

Di tahun 2022, defisit fiskal Indonesia telah kembali ke level di bawah 3% terhadap PDB, satu tahun lebih cepat dibanding rencana awal, yang menunjukkan sikap kehati-hatian dan kredibilitas di tengah peningkatan risiko global.

Meski demikian, APBN masih tetap memberi perhatian utama pada area-area vital seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan perlindungan sosial, akselerasi infrastruktur, peningkatan efektivitas desentralisasi fiskal, serta reformasi birokrasi.

“Ke depan, Pemerintah Indonesia akan terus menjalankan kebijakan yang antisipatif dalam menghadapi turbulensi perekonomian global dengan tetap mengawal rencana pembangunan jangka menengah-panjang antara lain melalui melalui reformasi struktural,” tutup Febrio.

Baca Juga Berita Ini

Mahkamah Agung

BUA Mahkamah Agung Kecanduan Borong Laptop, Rp55,3 Miliar untuk 3.692 Unit, CBA Pertanyakan Urgensinya

Hedi Batubara 11 November 2026
Diduga Brutal terhadap Mahasiswa, Dekan Fisipol UGM Protes Keras ke Polisi

Diduga Brutal terhadap Mahasiswa, Dekan Fisipol UGM Protes Keras ke Polisi

Hedi Batubara 11 November 2026
Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran

Weka Institute: Rocky Gerung, Jumhur dan Syahganda Sukses Adu Domba Prabowo-Gibran, Istana Jadi Panggung Pemakzulan

Hedi Batubara 11 November 2026
Presiden Prabowo Subianto

Buni Yani: Rakyat Mulai Tak Sabar! Pemakzulan Gibran Bertele-tele, Kuncinya Ada di Tangan Prabowo

Hedi Batubara 11 November 2026