MoneyTalk, Jakarta – desakan dan tekanan kepada DPR RI terus bergulir pada saat Baleg DPRRI menghasilkan rumusan Revisi UU Pilkada untuk menerapkan kembali pasal yang telah dicabut dan dinyatakan bertentangan dengan konstitusi oleh Mahkamah Komnstitusi.
Mahkamah Konstitusi
MoneyTalk, Jakarta – Baleg DPR Revisi UU No 10 Tahun 2016 merupakan bentuk kepanikan Pemerintah dan Partai Politik yang telah menancapkan kukunya dalan strategi pilkada dan peta Politik yang telah di rencanakan buyar berantakan setelah adanya putusan Mahkamah konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Nomor 70/PUU-XXII/2024, pembahasan Revisi UU No 10 tahun 2016 sangat mencurigakan terkesan tergesa gesa dan serampangan.
MoneyTalk, Jakarta – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024, yang mengubah syarat pengusungan pasangan calon (paslon) dalam Pilkada Serentak 2024, mengundang berbagai pendapat dan interpretasi di kalangan publik serta para ahli.
Jakarta,MonetTalk – Wakil ketua KPK, Nurul Ghufron, mengajukan permohonan uji materiil undang-undang KPK terkait usia calon dan masa jabatan pimpinan KPK. Nurul Ghufron berpendapat, masa jabatan 4 tahun untuk pimpinan KPK melanggar konstitusi.
Gayung bersambut. MK mengabulkan permohonan Nurul Ghufron.
MK, lebih tepatnya lima hakim konstitusi, berpendapat, masa jabatan 4 tahun untuk pimpinan KPK bersifat diskriminatif, sehingga melanggar pasal 28D ayat 1, yang berbunyi: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
Juga diskriminatif terhadap peraturan masa jabatan 12 komisi lainnya, yang mempunyai masa jabatan 5 tahun, seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Yudisial, dan seterusnya.
Putusan lima hakim konstitusi tersebut sangat aneh, tidak masuk akal, dan patut dipertanyakan. Putusan tersebut bisa membahayakan penegakan konstitusi.
Yang dimaksud dengan “Kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”, seperti dimaksud pasal 28D ayat 1, harus dimaknai sebagai perlakuan yang sama dalam pelaksanaan sebuah UU. Artinya, semua pimpinan KPK wajib mempunyai masa jabatan yang sama, yaitu 4 tahun. Tidak ada yang boleh lebih atau kurang dari 4 tahun.
“Perlakuan yang sama” tidak berarti semua undang-undang harus sama, tidak berarti masa jabatan untuk semua lembaga atau komisi independen harus sama.
Artinya, perbedaan masa jabatan pimpinan antar lembaga, atau antar komisi, yang diatur di masing-masing undang-undang, tidak bisa dimaknai diskriminatif. Karena penentuan masa jabatan merupakan wewenang DPR sebagai lembaga pembuat undang-undang, dan kareba itu penetapannya tergantung dari sudut DPR dalam melihat peran komisi independen bersangkutan terhadap kepentingan bangsa dan negara.
KPK adalah lembaga independen untuk memberantas korupsi yang menjadi musuh utama seluruh rakyat Indonesia, karena korupsi merupakan tindak pidana yang merampas hak rakyat, dan memiskinkan rakyat.
Masa jabatan pimpinan KPK 4 tahun justru memperkuat independensi KPK, karena kepemimpinan KPK akan lintas pemerintah dan DPR, sehingga tidak dipengaruhi kekuasaan.
Artinya, pimpinan KPK yang akan datang (seharusnya periode 2023-2027), dipilih oleh presiden dan DPR saat ini, tetapi kepemimpinan KPK tersebut akan berlanjut hingga pemerintahan dan DPR selanjutnya.
Dengan demikian, independensi KPK lebih terjamin, dan tidak berada di bawah kekuasaan pemerintah yang menunjuknya.
Masa jabatan komisi independen yang tidak sama dengan kekuasaan secara prinsip lebih menjamin profesionalisme dan objektivitas dalam pemilihan pimpinan KPK, tidak politis, tetapi berdasarkan integritas calon pemimpin KPK tersebut.
Hal ini sama seperti, misalnya, di Amerika Serikat. Bank Sentral AS, the Fed, juga merupakan lembaga independen. Masa jabatan Dewan Gubernur Bank Sentral AS ditetapkan 14 tahun, dan hanya dapat dipilih satu kali saja. Peraturan masa jabatan Dewan Gubernur the Fed ini beda dengan peraturan masa jabatan lembaga lainnya. Meskipun demikian, peraturan masa jabatan Dewan Gubernur the Fed tersebut tidak diartikan diskriminatif.
Hal ini juga sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi ketika mengadili uji materiil masa jabatan dan periode jabatan kepala desa, yang di dalam undang-undang tentang desa, ditetapkan 6 tahun dan dapat dipilih untuk 3 periode. Peraturan ini jelas beda dengan masa jabatan dan periode jabatan untuk pejabat publik lainnya, yang umumnya 5 tahun dan dibatasi hanya 2 periode.
MK, dalam hal ini hakim konstitusi, sepenuhnya paham, bahkan menegaskan bahwa masa jabatan dan periode jabatan kepala desa tersebut sah secara konstitusi, meskipun berbeda dengan masa jabatan untuk pejabat publik lainnya.
MK beralasan, UUD 1945 hanya menentukan secara eksplisit pembatasan masa jabatan untuk beberapa jabatan publik saja, yaitu presiden dan kepala daerah.
Sedangkan masa jabatan kepala desa tidak diatur di dalam UUD 1945, melainkan diatur di dalam undang-undang, yaitu tentang desa.
Putusan MK Nomor 42/PUU-XIX/2021 menegaskan, masa jabatan kepala desa 6 tahun, dan maksimal 3 kali periode jabatan, merupakan aturan yang konstitusional.
Alasan ini seharusnya juga berlaku bagi undang-undang KPK, peraturan masa jabatan 4 tahun untuk pimpinan KPK adalah sah dan konstitusional.
Tetapi, lima hakim konstitusi berpendapat lain, terindikasi sedang mempermainkan konstitusi.
Lima hakim konstitusi yang mengabulkan permohonan uji materiil Nurul Ghufron, mengubah masa jabatan pimpinan KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun, terindikasi melanggar konstitusi: mereka melanggar kewenangan DPR sebagai lembaga pembuat undang-undang.
Menurut UU pemilu, penjelasan pasal 169, butir d, pelanggaran konstitusi termasuk pengkhianat negara. Karena itu, wajib diberhentikan.
Semoga DPR berani menegakkan konstitusi, berani merebut kembali wewenang konstitusinya, sebagai lembaga pembuat undang-undang, yang saat ini sedang dirampas oleh lima hakim konstitusi.
Semoga DPR berani memberhentikan hakim konstitusi karena melanggar konstitusi, dan berkhianat kepada negara. (MT)
Oleh: Anthony Budiawan – Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies)
Jakarta,MobeyTalk – Nurul Gufron, Komisioner KPK, kembali membuktikan dirinya sebagai manusia super di bidang hukum dan tata negara Indonesia, dengan melakukan transformasi politik lembaga KPK melalui positive legislation di Mahkamah Konstitusi (“MK”).
Nurul Gufron dengan mudahnya “mendikte MK” dalam hal transformasi politik KPK dari lembaga penegak hukum di bidang antikorupsi, menjadi mesin politik 2024. Dimulai dengan dirinya sendiri yang melakukan perubahan syarat usia minimal Komisioner KPK dari 50 tahun ke 40 tahun, (Pasal 29 Huruf e UU No. 19 tahun 2019 tentang KPK), lewat putusan MK yang penuh kejanggalan. Misalnya, pertimbangan soal frasa “atau berpengalaman sebagai pimpinan KPK” tidak lazim dalam seleksi lembaga negara yang tidak ada dalam Konstitusi, UUD 1945 maupun UU KPK.
Sulap Nurul Gufron tentu menimbulkan banyak pertanyaan, utamanya terkait “siapa dia sebenarnya hingga mempunyai kekuatan politik yang begitu luar biasa?”, yang tentu tidak dapat dijawab karena Nurul Gufron bukanlah siapa-siapa. Lantas siapa di belakangnya? Siapa yang menyuruh? Dan mengambil manfaatnya?
*Gratifikasi Politik: Perlakuan Khusus terhadap MK, Upah untuk Revisi UU KPK*
Hakim MK bukan lagi Negarawan tapi lebih mirip Pegawai Pemerintahan. Berbagai kejanggalan dan pelanggaran terus bergulir seolah bukan kesalahan. Dimulai dengan Pemberian tanda kehormatan Bintang Mahaputera tahun 2020 kepada Hakim MK padahal banyak keanehan dalam putusan dan menurunnya kualitas putusan MK, dan tentunya menganggu independensi dan obyektivitas Hakim MK selaku pemeriksa Undang-Undang yang dibentuk oleh Pemerintah bersama DPR.
Disusul terjadinya hubungan keluarga (ipar) Presiden Jokowi dan Hakim MK, Anwar Usman, yang jelas melanggar Pasal 17 ayat (4) UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; dan Penerapan Prinsip Ketidakberpihakan dalam Peraturan MK Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.
Udang di balik batu dari perlakuan istimewa terhadap Hakim MK ternyata seiring dengan proses pelemahan KPK dan transformasi KPK menjadi alat politik, melalui Putusan MK yang pada intinya menempatkan KPK sebagai Lembaga eksekutif di bawah kekuasaan Presiden (Permohonan 79/PUU-XVII/2019, 70/PUU-XVII/2019, 59/PUU-XVII/2019, 62/PUU-XVII/2019, 71/PUU-XVII/2019, 73/PUU-XVII/2019, dan 77/PUU-XVII/2019, yang diputus serentak pada 04 Mei 2021). Presiden Jokowi selaku Eksekutif tentu mendapatkan banyak manfaat karena berkuasa atas KPK.
*KPK Yang Tidak Berdaya adalah KPK Yang Dapat Diperdaya*
Mundur ke belakang, taktik Kuda Troya untuk pelemahan KPK oleh Presiden Jokowi terlihat jelas melalui Firli yang membuat KPK tidak berdaya dengan memberangus habis pegawai dan penyidik berintegritas melalui TWK. Ini sejalan dengan Revisi UU KPK. Meski ada 5 Menteri Kabinet Jokowi yang diciduk KPK yang bukan “kader Jokowi” namun semuanya kader Partai dan membuat Partai Politik “mengamuk” kepada KPK dan Presiden Jokowi. Kondisi ini justru dilihat sebagai peluang bagi Presiden Jokowi yang sedang “renggang” hubungannya dengan partai pengusung dan pendukung.
Tetiba KPK jadi momok bagi politisi dan partai politiknya. Sebut saja, ajang Sirkuit Mandalika yang sarat pelanggaran hak asasi manusia, mulai dari pengrusakan lingkungan, perampasan tanah masyarakat, dan pembiayaan yang tidak wajar, justru tidak tersentuh, sedangkan Formula E yang menyorot Anies Baswedan, salah satu Calon Presiden yang “tidak direstui Jokowi”, malah jadi alat sandera dan bulan-bulanan di KPK, hingga memicu keributan pemecatan Direktur Penyelidikan KPK, Brigjend Pol. Endar Priantoro.
Ini bukti nyata bahwa KPK yang sudah tidak berdaya menjadi alat yang diperdaya, untuk kepentingan politik 2024.
*Positive Legislation MK: Seremoni Akhir Peresmian KPK untuk Politik 2024*
Pertimbangan putusan perkara nomor 112/PUU-XX/2022 yang diajukan Nurul Gufron, juga banyak kejanggalannya. Selain durasi pemeriksaan dan putusan yang sangat singkat, MK bahkan dengan tegas menjelaskan bahwa KPK harus berada di bawah periode pengawasan Presiden oleh karenanya Pimpinan KPK harus diperpanjang menjadi 5 tahun dengan makna sebagai norma hukum yang baru, yang tidak ada di konstitusi dan bukan mandat UU KPK. Yang kemudian ditafsirkan secara brutal oleh Juru Bicara MK, Fajar Laksono, bahwa mengikat dan berlaku surut/mundur bagi kepemimpinan KPK saat ini.
Yang artinya, bahkan MK merasuk hingga ke level persoalan teknis yakni agar bisa merevisi Keppres 129/P Tahun 2019 tentang Pengangkatan Pimpinan KPK. Ini jelas bertentangan dengan berbagai konstitusi dan UU MK sendiri. Sekaligus menegaskan bahwa MK adalah Pegawai Pemerintahan, dan KPK dijadikan alat politik untuk 2024 mendatang.
Positive Legislation MK yang brutal dan merusak sendi-sendi tata negara Indonesia seperti ini, terlebih lagi menjadikan KPK sebagai alat politik 2024, merupakan preseden buruk dan keruntuhan sistem hukum pada titik terendah. Presiden Jokowi sebaiknya melanjutkan proses seleksi Pimpinan KPK dengan tetap berpegang teguh pada Keppres 129/P Tahun 2009 yang dibentuknya sendiri, membentuk Panitia Seleksi untuk memilih Calon Pimpinan KPK di Desember 2023 nanti.
Terlebih lagi, jangan sampai preseden buruk ini justru berbalik digunakan untuk menjatuhan Jokowi, oleh kelompok politik oposisi terhadap Jokowi saat ini, namun dapat berkuasa ke depannya. Mengingat Presiden Jokowi tidak punya partai politik, jadi tidak punya bumper pasca purna-tugas di 2024 nanti. (MT)
Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI),Julius Ibrani (Ketua PBHI
Jakarta,MoneyTalk – Sebagaimana telah diberitakan oleh berbagai media di Tanah air, bahwa Mahkamah Agung (MA) sudah mulai mengadili permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh DPP Partai Demokrat pimpinan Jenderal TNI (Purn.) Dr. Moeldoko melawan pelarian Mayor Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), soal Kepengurusan DPP Partai Demokrat (PD). Berkas permohonan PK dengan Nomor 128 PK/TUN 2023 itu sudah masuk ke MA, meskipun diberitakan MA belum menunjuk Majelis Hakim yang akan mengadili kasus tersebut. Lalu teman-teman dari berbagai mediapun menanyakan pada saya, bagaimana dengan tanggapan saya prihal tersebut?.
Pertama, Mahkamah Agung merupakan benteng terakhir dari para pencari keadilan, tentu saja harapan kita semua MA dapat memutus perkara ini dengan seadil-adilnya. Adil itu tentu pula bukan berarti harus memberikan kemenangan yang sama bagi kedua belah pihak, melainkan dapat memutus perkara yang tepat, sesuai dengan yang diatur oleh koridor hukum dan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat yang berhak mendapatkan Partai Politik yang sehat. Partai Politik yang sehat itu adalah Partai Politik yang berjalan secara demokratis, tranparan, terbuka dan benar-benar dapat berfungsi sebagai penyalur dan pejuang aspirasi rakyat. Bukan Partai Politik yang tertutup, yang dikuasai dan dikendalikan oleh sekelompok mafioso otoriter dan berkuasa tanpa kontrol dan tanpa batas.
Kedua, patut kita semua ketahui dan fahami, hanya orang-orang pemberani, berjiwa besar dan sudah selesai dengan dirinya sendirilah yang siap untuk berani tampil mengoreksi keadaan. Dan kami para pengurus DPP Partai Demokrat pimpinan Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko, sejak dari awal sudah melakukan tugas politik dari amanah nurani rakyat yang sangat mulia namun berat itu, yakni berani mengoreksi secara total, bahkan melakukan perlawanan terhadap perampokan partai dan demokrasi yang dilakukan oleh SBY, AHY dan Ibas (Trio Cikeas) itu, dengan cara melakukan Kongres Luar Biasa (KLB) PD di Deliserdang 5 Maret 2021 yang lalu. Sebuah perjuangan keras yang sangat meletihkan, menguras keringat dana dll.nya. Bahkan sudah banyak dari kami yang sudah meninggal dunia, entah karena sakit yang mendadak atau karena apa.
Pada awalnya tidak sedikit orang yang mencaci maki kami dan mengait-ngaitkan perjuangan kami ini dengan politik intervensi pemerintah, hanya karena Ketua Umum kami, Bapak Dr. Moeldoko menjadi Kepala Staf Kepresidenan R.I. Namun seiring dengan waktu, setelah banyak orang mengetahui dan memahami keadaan yang sebenarnya, maka orang-orang mulai mengerti dan faham, mengapa Partai Demokrat harus direbut dan disterilkan dari politisi-politisi (Trio Keluarga Cikeas) yang kemaruk, serakah, curang dan yang selama ini menyelewengkan amanah dan membodohi rakyat banyak, wabil khusus menyelewengkan amanah dan membodohi para pengurus dan kader-kader partainya sendiri.
DPP PD dibawah kepemimpinan Bapak Dr. Moeldoko yang mantan Panglima TNI itu tidak pernah patah arang, melainkan terus berjuang melalukan berbagai upaya hukum. Kekalahan demi kekalahan yang kami terimah bukan malah menjadikan kami putus asa, melainkan malah semakin menjadikan kami bersemangat untuk terus berjuang melalui jalur hukum hingga nafas terakhir, itulah Peninjauan Kembali (PK), yang merupakan lambang semangat dan sportifitas perjuangan kami, yang sekaligus menjadi bukti bahwa kami berjuang sendiri dan tanpa ada sedikitpun ada intervensi dari pemerintah !. Semangat perjuangan kami semakin membara, manakala hiruk pikuk, gegap gempita support moril dan doa dari rakyat terus menerus menggema dan kami dengar dan terimah dari waktu ke waktu, untuk membabat habis hegemoni Trio Cikeas di Partai Demokrat ini.
Ketiga, sebagai tempat mengadu bagi para perindu keadilan, Mahkamah Agung kami percayai sudah benar-benar banyak mendapatkan informasi-informasi penting dari jutaan Netizen dan berbagai media tentang bagaimana bobroknya Partai Demokrat dibawah kepemimpinan AHY. Dari tahun ke tahun, bulan ke bulan, satu persatu para pengurus PD di daerah-daerah mulai menjerit, bersuara kencang dan mengundurkan diri dari kepengurusan PD Pimpinan AHY. Hal ini terjadi bukan hanya karena mereka mulai sadar bahwa PD ini dipimpin oleh Bocil politisi pemula yang tidak tau apa-apa tentang bagaimana memanage partai, melainkan pula karena adanya pungutan liar dan bersifat paksa uang ratusan juta hingga miliaran rupiah yang harus disetor ke DPP PD Pimpinan AHY.
Paksaan untuk menyetor uang ratusan juta hingga miliaran rupiah ke DPP PD Pimpinan AHY inilah yang sesungguhnya menjadi awal cikal bakal lahirnya banyak koruptor-koruptor baru di Partai Demokrat. Dan mungkin karena menyadari sumber persoalan besar ini, para Pengurus PD dan kader-kadernya di berbagai daerah, mulai ramai-ramai protes pada AHY dan keluar dari Partai Demokrat. Semua hal ini, menurut kami pastilah sudah diketahui dengan benar oleh para pejabat di Mahkamah Agung. Dan hal ini jika tidak segera dihentikan, maka Indonesia ke depan akan memanen banyak politisi korup yang dihasilkan oleh sistem penjaringan Caleg dari Parpol yang korup. Olehnya, besar harapan kami pada Mahkamah Agung untuk dapat segera memutus PK yang kami ajukan, dengan mempertimbangkan kemaslakhatan bagi bangsa ini, bangsa yang besar, yang didirikan oleh para leluhurnya yang cerdas-cerdas, jujur, militan dan setia pada Pancasila dan NKRI ! Bukan setia pada gerombolan mafioso yang meninggalkan berbagai proyek mangkrak !.
Akhirul kalam, kami ucapkan selamat bekerja Bapak-bapak/Ibu-Ibu Majelis Hakim yang mulia, dan yang akan mengadili perkara PK kami di Mahkamah Agung, semoga Tuhan selalu membimbing dan melindungi Bapak-Bapak/Ibu-Ibu yang mulia dalam memutus perkara PK kami secara adil dan bermartabat. Kami semua percaya, MA sangat layak dipercaya !. Terimakasih.(MT)
Saiful Huda Ems (SHE). Lawyer dan Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika DPP Partai Demokrat Pimpinan Jenderal TNI (Purn.) Dr. Moeldoko dan Sekjen. Jhonny Allen Marbun.
Mengapa semua gugatan Nurul Gufron-KPK di Kabul kan MK?
Jakarta,MoneyTalk – Sedangkan semua gugatan soal PT 20%. Tak satupun yang di kabulkan. Semua nya di tolak. Termasuk Gugatan DPD?
Setelah Reformasi. Diantara buah nya adalah: Terbentuk nya KPK dan MK.
Apakah Gugatan Rakyat untuk mendapatkan Kedaulatan nya untuk menetapkan dan menentukan seorang Pemimpin yang peduli pada kepentingan Rakyat. Semua nya di tolak dalam hal gugatan PT 0%.
Sebalik nya gugatan sesama lembaga hasil reformasi soal perpanjangan kekuasaan di KPK di setujui bulat – bulat?
Kalau alasan perpanjangan masa jabatan di KPK untuk efektifitas pemberantasan korupsi. Apakah pemberantasan korupsi berbanding lurus dengan masa jabatan usia seseorang di KPK?
Padahal banyak kasus yang masuk di KPK tidak terselesaikan secara tuntas dalam sejumlah kasus laporan masyarakat. Contohnya: Laporan Ubedillah Badrun soal dugaan Pembelian saham Anak2 Jokowi dengan perusahaan pembakar hutan. Apakah KPK berani menyentuh nya? Dan sejumlah kasus lain nya yang menyentuh sejumlah elit di pusaran kekuasaan.
Lalu efektif lah MK memperpanjang usia jataban seorang pejabat KPK? Di tengah kritikan sejumlah mantan Pimpinan KPK soal Firli beberapa waktu lalu?
Bagaimana KPK di beritakan berupaya menjegal Anies Baswedan dengan berbagai cara sehingga menimbulkan polemik. Demikian juga posisi Filri yang mendapat kritikan oleh masyarakat?
Tapi, lalu oleh MK mengabulkan semua guguran KPK yang di wakili oleh Nurul Gufron sebagai pejabat KPK. Lah gimana itu MK di jadikan vested interest untuk perpanjang kekuasaan oleh orang yang masih menjabat?
Bagaimana MK mensikapi Gugatan Rakyat yang di wakili oleh sejumlah Elemen Masyarakat untuk mendapatkan Hak2 Konstitusional dan Kedaulatan nya sebagaimana di jamin oleh UUD1945. Tapi di kandaskan oleh MK?
Padahal MK lahir dari buah reformasi dan perjuangan Rakyat mengakhiri kekuasaan yang anti demokrasi dan kedaulatan rakyat.
Dan MK dalam putusan terhadap gugatan PT 20% itu. Adalah mempertahan kedaulatan Partai dan Gabungan nya. Dan tidak mengabulkan Gugatan Rakyat untuk mendapatkan Kedaulatan Rakyat.
Apakah Kedaulatan Partai saat ini adalah jelmaan dari kedaulatan Rakyat?
Tidak MK mengabaikan Gugatan PT 20% dan mengabulkan gugatan 0% sebagai wujud dari kedaulatan Rakyat itu sama saja mengkhianati Hasil Perjuangan Reformasi ber darah – darah. Membayar mahal Reformasi dengan gugurnya sejumlah Mahasiswa?
Mengapa saat ini MK hanya sibuk perpanjang usia kekuasaan di KPK dan mengabaikan salah tugas pokok nya menjaga konsitusi, demokrasi dan kedaulatan Rakyat?
Apalagi pimpinan MK saat ini berada di pusaran KKN dengan Istana. KKN adalah musuh reformasi. Tapi saat ini tampil utuh bahkan melebihi Orba.
Rakyat yang mendambakan tegak nya konsitusi di atas demokrasi dan kedaulatan rakyat bukan tegak nya konsitusi di atas kedaulatan partai politik dan gabungan nya semata.
MK memposisikan diri hanya sebagai penjaga usia kekuasaan saja. Tapi abai adalah misi dan visi yang sebenarnya untuk mengawal konsitusi, demokrasi dan kedaulatan yang di kehendaki oleh reformasi.
Maka pantas saja. Kalau Rakyat menghendaki MK di bubarkan karena keberadaan nya telah mengkhianati cita2 Reformasi.(MT)
Oleh: Muslim Arbi Direktur Gerakan Perubahan dan Koordinator Indonesia Bersatu
Jakarta,MoneyTalk – Hingga kini, MAHKAMAH Konstitusi (MK) belum juga memutuskan perkara pengujian materiil UU Pemilu terkait sistem proporsional terbuka/tertutup dalam Pemilu 2024. Padahal, saat ini proses pemilihan seperti pendaftaran caleg akan segera dilaksanakan KPU.
Ada sejumlah spekulasi politik yang beredar, bahwa lamanya MK memberikan putusan lebih didasari oleh pertimbangan politis dan bukannya hukum.
Memang saat kita membahas sistem pemungutan suara proporsional, atau sistem pemungutan suara secara umum, biasanya kita berbicara tentang bagaimana mereka mengalokasikan kursi ke partai politik. Tetapi parlemen lebih dari sekadar mengenai partai politik, melainkan juga tentang siapa individu yang akan dipilih dan menjadi anggota parlemen.
Ini adalah pertanyaan yang sangat penting dalam sistem Pemilu Proporsional, sebab terdapat perbedaan yang jelas antara sistem terbuka dan sistem tertutup, sistem panachage dan sistem kumulasi.
Namun, yang selalu jadi perdebatan di Indonesia adalah soal sistem pemilu proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup. Kedua sistem ini pernah diterapkan di Indonesia.
Sejak pemilu pertama pada tahun 1955 hingga pemilu akhir Orde Baru pada tahun 1997, sistem pemilu yang digunakan adalah sistem proporsional tertutup (Closed-List Proportional Representation). Sistem ini menekankan pentingnya peran parpol dalam pemilu untuk menempatkan calon dan penentuan calon di dasarkan pada nomor urut.
Kemudian, pada pemilu pertama era Reformasi tahun 1999, Indonesia masih tetap mengadopsi sistem pemilu proporsional tertutup dan terus dilanjutkan pada 2004.
Tetapi sistem itu diubah menjadi proporsional terbuka (Open-List Proportional Representation) pada 2009 karena sistem tertutup diduga memperkuat oligarkhi elit parpol dalam pencalonan. Sistem terbuka ini terus berjalan hingga Pemilu 2019.
Di bawah sistem terbuka, kontrol atas siapa yang terpilih sepenuhnya ada di tangan pemilih – kandidat dengan suara individu terbanyaklah yang terpilih.
Namun upaya untuk mengembalikan sistem tertutup kembali mengemuka setelah gugatan uji materi terhadap Pasal 168 Ayat (2) Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dimohonkan sejumlah warga negara ke Mahkamah Konstitusi (MK). Para pemohon meminta agar MK menyatakan pasal tersebut inkonstitusional, sehingga sistem pemilu di Indonesia dapat diganti dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup.
Kalau ditanya mana yang lebih baik? Jawaban saya jelas ada pada sistem proporsional terbuka. Alasannya adalah:
– Dalam hal legitimasi demokrasi, sistem terbuka jelas mengungguli sistem tertutup. Dalam sistem terbuka pemilih memiliki kewenangan untuk memilih kandidat yang disukainya untuk menduduki kursi parlemen. Dengan begitu si calon legislatif akan terbebani langsung dengan pemilihnya karena janji-janji politiknya.
– Dengan sistem terbuka calon legislatif yang bukan dari kader partai memiliki kesempatan yang sama dengan kader partai dalam memperebutkan perolehan suara, sebab ia tidak terbebani dengan nomor urut.
– Dalam sejarah, negara-negara maju cenderung untuk memilih sistem proporsional terbuka. Negara-negara seperti Finlandia, Swedia, Belanda, Belgia, Denmark adalah sedikit contoh dari negara yang dimaksud. Suka atau tidak mereka merupakan negara-negara yang dalam penilaian Freedom House masuk ke dalam kelompok negara demokrasi mapan. Ini menunjukkan bahwa sistem pemilu proporsional terbuka memiliki efek yang jauh lebih baik dalam hal pengembangan sistem demokrasi.
– Hasil riset Big Data dan survei sejumlah lembaga survei menunjukkan bahwa lebih dari 50% publik menginginkan sistem proporsional terbuka.
– Bahkan delapan fraksi di DPR sudah menyatakan secara bersama menolak penerapan sistem proporsional tertutup dan mendukung sistem terbuka pada Pemilu 2024. Praktis hanya PDIP saja yang setuju dengan penerapan sistem proporsional tertutup.
– Sejalan dengan pendapat mayoritas partai di DPR, pemerintah melalui Wakil Presiden Ma’ruf Amin juga menegaskan bahwa pemerintah mendukung sistem proporsional terbuka atau coblos caleg dalam pemilu.
Merujuk pada sejumlah keunggulan sistem pemilu proporsional terbuka, keinginan mayoritas public, keinginan meyoritas elite politik DPR, dan pemerintah, maka hemat saya, MK sebagai anak kandung reformasi, mesti mempertahankan sistem proporsional terbuka. Tetap on the track pada Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008 pada 23 Desember 2008, dengan mempertahankan pasal 168 ayat (2) UU No.7 tahun 2017.
Jika tidak mempertahankan sistem proporsional terbuka dan memilih mengabulkan gugatan pemohon dengan sistem proporsional tertutup, MK periode ini akan dikenang sebagai pengkhianat reformasi dan demokrasi.
Asrudin Azwar, S.Sos, M.Si
Dosen HI FISIP Universitas Jakarta dan Direktur Eksekutif Suara Politik Publik [SPP] Phone: [0812 1928 7686]
