22 November 2026

Mahkamah Konstitusi

MoneyTalk, Jakarta – Wacana pemakzulan atau impeachment Presiden kembali mencuat di ruang publik. Namun, Direktur Eksekutif Soekarno-Hatta Institute, Hatta Taliwang, mengingatkan bahwa proses tersebut tidak bisa dilakukan sembarangan dan penuh dengan “ranjau” hukum serta politik.

Menurut Hatta, banyak pihak yang berbicara soal pemakzulan hanya sebatas “omon-omon” tanpa memahami kompleksitas konstitusional yang mengaturnya. Ia menegaskan bahwa mekanisme pemakzulan telah diatur secara ketat dalam UUD 1945, khususnya Pasal 7A dan 7B.

“Pemakzulan bukan sekadar isu politik. Harus ada dasar hukum yang kuat dan terbukti,” ujarnya, Kamis (9/4/2026).

Dalam Pasal 7A UUD 1945, disebutkan bahwa Presiden atau Wakil Presiden hanya dapat dimakzulkan jika terbukti melakukan pelanggaran serius, seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala negara.

Dengan demikian, Hatta menilai bahwa pemakzulan tidak bisa didorong hanya oleh ketidakpuasan politik semata.

Hatta kemudian memaparkan empat tahapan utama dalam proses pemakzulan, yang menurutnya menjadi “ranjau” berat bagi pihak yang ingin menggulirkannya.

Pertama, tahap DPR RI.

Dewan Perwakilan Rakyat harus menggunakan hak menyatakan pendapat dengan dukungan minimal dua pertiga anggota yang hadir, serta memenuhi kuorum yang sama. Dalam tahap ini, DPR bertindak sebagai pihak yang mengajukan tuduhan.

Namun, ia menilai tahap ini menjadi yang paling sulit ditembus secara politik, terutama jika pemerintah memiliki dukungan kuat di parlemen.

Kedua, tahap Mahkamah Konstitusi.

Permohonan DPR akan diuji oleh Mahkamah Konstitusi dalam waktu maksimal 90 hari. Di sinilah seluruh tuduhan diuji secara hukum, bukan sekadar opini politik.

“Ini tahap paling krusial karena harus ada pembuktian secara yuridis,” tegasnya.

Ketiga, kembali ke DPR.

Jika Mahkamah Konstitusi menyatakan tuduhan terbukti, DPR akan meneruskan usul pemberhentian kepada MPR.

Keempat, keputusan MPR.

Majelis Permusyawaratan Rakyat harus menggelar sidang dengan kehadiran minimal tiga perempat anggota dan keputusan disetujui oleh dua pertiga anggota yang hadir. Presiden atau Wakil Presiden juga diberi kesempatan untuk membela diri.

Jika seluruh syarat tersebut terpenuhi, barulah pemakzulan dapat dilakukan secara sah.

Selain aspek hukum, Hatta juga menyoroti faktor politik yang dinilai menjadi penghalang besar. Ia menyinggung kuatnya dukungan koalisi pemerintah di parlemen serta kondisi sosial masyarakat yang dinilai relatif stabil.

Menurutnya, dorongan melalui aksi massa atau tekanan publik pun belum tentu efektif jika tidak diikuti dengan kekuatan politik dan bukti hukum yang solid.

“Baru tahap awal saja sudah berat. Tanpa dukungan besar dan bukti kuat, wacana ini akan berhenti di level retorika,” ujarnya.

Di akhir pernyataannya, Hatta mengimbau publik agar tidak mudah terprovokasi oleh narasi pemakzulan yang tidak berdasar.

Ia menegaskan bahwa mekanisme dalam UUD 1945 telah dirancang untuk menjaga stabilitas negara sekaligus memastikan bahwa pemberhentian Presiden hanya bisa dilakukan melalui proses hukum yang ketat dan sah.

“Kalau hanya omon-omon tanpa dasar hukum, itu tidak akan ke mana-mana,” pungkasnya.

MoneyTalk, Jakarta – Proses penunjukan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menuai kecaman keras. Constitutional and Administrative Law Society (CALS) secara terbuka menilai mekanisme seleksi hakim konstitusi oleh DPR sarat cacat fundamental dan berpotensi menjadi upaya sistematis untuk melemahkan MK sebagai penjaga konstitusi.

Penilaian tajam itu mengemuka dalam Diskusi Publik dan Press Briefing bertajuk “Membongkar Borok Seleksi Hakim MK” yang digelar CALS pada 30 Januari 2026 di Jakarta. Diskusi ini menyoroti penetapan Adies Kadir, mantan Wakil Ketua DPR dari Partai Golkar, sebagai hakim konstitusi melalui proses yang dinilai tertutup, minim partisipasi publik, dan sarat konflik kepentingan.

CALS menilai, meskipun DPR mengklaim telah menjalankan prosedur formal, substansi proses seleksi justru bertentangan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana diamanatkan konstitusi.

Diskusi tersebut dimoderatori Denny Indrayana dan menghadirkan sejumlah akademisi hukum tata negara, antara lain Susi Dwi Harijanti, Iwan Satriawan, Titi Anggraini, Bivitri Susanti, Feri Amsari, Charles Simabura, hingga Zainal Arifin Mochtar. Hadir pula tokoh penting perumus amandemen UUD 1945, Lukman Hakim Saefudin dan Dewa Gede Palguna, yang pernah menjabat sebagai hakim konstitusi.

Para pembicara menyoroti kuatnya indikasi politisasi MK, bukan hanya dari sisi figur yang ditunjuk, tetapi dari desain sistem seleksi yang membuka ruang besar bagi intervensi kekuasaan politik. Rekam jejak Adies Kadir sebagai pimpinan DPR dan politisi aktif dinilai menimbulkan benturan kepentingan serius dengan kewenangan MK, terutama dalam menguji produk undang-undang yang dibuat DPR.

“Seharusnya ada cooling off period untuk memastikan independensi hakim. Tapi ini sama sekali tidak diatur secara tegas dalam UU MK,” ujar Iwan Satriawan. Ia membandingkan Indonesia dengan negara lain seperti Korea Selatan yang memiliki standar ketat dan terbuka dalam pemilihan hakim konstitusi, termasuk mekanisme confirmation hearing yang partisipatif.

Masalah lain yang disorot adalah tafsir keliru terhadap frasa “diajukan oleh” dalam Pasal 24C ayat (3) UUD 1945. Lukman Hakim Saefudin menegaskan, frasa tersebut tidak berarti hakim MK harus “mewakili” lembaga pengusul. “Hakim MK bukan perpanjangan tangan DPR, Presiden, atau Mahkamah Agung. Mereka adalah penjaga konstitusi,” tegasnya.

Kekhawatiran CALS tidak berhenti pada satu kasus. Mereka menilai, preseden penggantian hakim di tengah masa jabatan—seperti kasus Aswanto yang digantikan Guntur Hamzah—serta wacana revisi UU MK yang memungkinkan evaluasi dan penggantian hakim kapan saja, merupakan sinyal berbahaya bagi demokrasi konstitusional.

“Ini pola klasik pelemahan demokrasi: lembaga pengawas kekuasaan dilemahkan agar tidak mengganggu agenda politik,” kata Charles Simabura. Ia menilai DPR justru berupaya melegitimasi praktik legislasi yang selama ini kerap dinilai ugal-ugalan, dengan cara menekan MK.

CALS menegaskan akan melanjutkan perlawanan melalui jalur akademik dan hukum. Selain membangun narasi tandingan di ruang publik, CALS bersama organisasi masyarakat sipil lainnya tengah menyiapkan gugatan dan permohonan ke berbagai lembaga peradilan, termasuk Mahkamah Konstitusi dan Majelis Kehormatan MK.

“Jika MK dilemahkan, maka demokrasi sedang dilucuti secara perlahan,” demikian kesimpulan keras yang mengemuka dalam diskusi tersebut.

MoneyTalk, Jakarta – Pengamat hukum tata negara, Feri Amsari, menilai Indonesia tengah berada di jalur berbahaya dalam tata kelola politik dan hukum negara. Ia menyebut, kerusakan yang dimulai pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kini berlanjut dan bahkan menguat di era Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Feri, Jokowi telah meletakkan fondasi yang merusak prinsip dasar hukum dan konstitusi, sementara Prabowo justru melanjutkan pola tersebut tanpa koreksi berarti.

“Yang terjadi sekarang adalah keberlanjutan. Jokowi merusak tatanan politik dan hukum tata negara, lalu Prabowo melanjutkannya dengan membangun negara tanpa prosedur dan etika,” ujar Feri dalam keterangannya di media sosial miliknya, Kamis (29/1/2026).

Feri menegaskan, hukum tidak dapat berdiri tanpa prosedur yang sah dan etika kekuasaan. Ketika dua hal itu diabaikan, hukum kehilangan maknanya sebagai alat keadilan.

“Hukum tanpa prosedur dan etika bukanlah hukum. Itu hanya kekuasaan yang dibungkus legalitas semu,” tegasnya.

Ia memperingatkan bahwa kondisi tersebut berpotensi membawa Indonesia menuju kehancuran institusional yang lebih serius apabila tidak segera dikoreksi.

Feri mengungkapkan, kekhawatirannya bukan tanpa dasar. Ia mencontohkan sejumlah proses penting negara yang dinilai sarat masalah, mulai dari seleksi hakim Mahkamah Konstitusi hingga pengangkatan Deputi Bank Indonesia.

Menurutnya, proses-proses tersebut mencerminkan bagaimana prosedur formal dijalankan tanpa ruh etika, transparansi, dan akuntabilitas publik.

“Saya bercermin pada seleksi hakim konstitusi dan deputi Bank Indonesia. Di sana terlihat jelas bagaimana prosedur dilewati, etika diabaikan, dan kepentingan kekuasaan lebih dominan,” kata Feri.

Ia menilai, jika lembaga-lembaga strategis negara diisi melalui proses yang cacat etika, maka kepercayaan publik terhadap negara akan terus merosot.

Di tengah situasi tersebut, Feri menyerukan pentingnya persatuan masyarakat sipil, akademisi, dan elemen bangsa untuk menyelamatkan demokrasi dan hukum Indonesia.

“Indonesia harus bersatu. Kita tidak boleh diam menunggu kehancuran serius terjadi. Kesadaran publik dan keberanian bersuara adalah kunci,” ujarnya.

Feri juga mengingatkan bahwa tanpa kontrol publik yang kuat, kekuasaan cenderung melampaui batas dan mengikis sendi-sendi konstitusi.

“Kalau ini dibiarkan, negara akan berjalan tanpa rambu. Dan ketika hukum runtuh, yang tersisa hanyalah kekuasaan telanjang,” pungkasnya.

MoneyTalk, Jakarta – Memasuki 14 bulan masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kritik tajam terus bermunculan dari sejumlah tokoh nasional. Mereka menilai Prabowo belum menunjukkan kemandirian kepemimpinan dan justru masih berada di bawah pengaruh kuat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

Salah satu kritik keras disampaikan oleh Sri Radjasa, yang menilai anggapan bahwa Prabowo “tersandera” Jokowi adalah keliru. Menurutnya, relasi keduanya merupakan pilihan politik sadar dari Prabowo sendiri.

“Jangan percaya kalau ada yang bilang Prabowo tersandera. Prabowo sama saja dengan Jokowi. Ini sikap dia. Cita-citanya hanya ingin jadi presiden. Setelah itu dia tak peduli Jokowi masih berkuasa dan mengendalikan,” ujar Sri Radjasa dalam sebuah diskusi publik yang disiarkan melalui kanal YouTube, Rabu (17/12/2025).

Sri Radjasa juga menuding Prabowo meniru pola kekuasaan Jokowi, termasuk membangun relasi simbiosis dengan institusi kepolisian demi menjaga stabilitas dan kepentingan politik kekuasaan.

Pandangan senada disampaikan oleh Mayjen TNI (Purn) Soenarko. Ia menilai pemerintahan Prabowo-Gibran tidak menunjukkan perubahan berarti dibanding era Jokowi. Menurutnya, agenda reformasi politik dan penegakan kedaulatan hukum justru semakin menjauh.

Soenarko menilai negara saat ini bergerak menuju konsolidasi kekuasaan yang tertutup, dengan kritik publik kerap diposisikan sebagai ancaman, bukan bagian dari demokrasi.

Sementara itu, Rizal Fadilah, pemerhati politik dan hukum, menyoroti legitimasi moral pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia menyebut proses politik yang melahirkan pasangan tersebut sarat kontroversi, mulai dari putusan Mahkamah Konstitusi hingga dugaan konflik kepentingan yang belum pernah diselesaikan secara tuntas.

Rizal menilai selama persoalan dasar tersebut tidak dijawab secara jujur, pemerintahan Prabowo akan terus menghadapi krisis kepercayaan publik.

Tokoh lain, Marwan Batubara, aktivis senior isu sumber daya alam dan kedaulatan ekonomi, juga menyampaikan kritik keras. Ia menilai kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo masih melanjutkan pola lama yang berpihak pada oligarki dan kepentingan modal besar, sementara penderitaan rakyat akibat bencana, krisis pangan, dan kerusakan lingkungan tidak ditangani secara serius.

“Tidak ada perubahan arah. Yang ada hanya pergantian figur, sementara sistem dan kepentingan di belakangnya tetap sama,” tegas Marwan.

Berdasarkan berbagai kritik tersebut, para tokoh ini sepakat bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran telah kehilangan arah dan legitimasi politik. Mereka bahkan menyerukan langkah konstitusional berupa pemakzulan (impeachment) sebagai jalan keluar atas kebuntuan kepemimpinan nasional.

Seruan itu disampaikan dalam diskusi publik bertajuk “14 Bulan Jadi Presiden, Prabowo Tetap Takluk pada Jokowi” yang dapat disaksikan melalui siaran langsung YouTube.

Meski demikian, hingga berita ini diturunkan, pihak Istana Negara belum memberikan tanggapan resmi atas tudingan tersebut. Pemerintah sebelumnya berkali-kali menegaskan bahwa Presiden Prabowo menjalankan pemerintahan secara mandiri dan sesuai konstitusi.

Namun derasnya kritik dari tokoh nasional menunjukkan bahwa dinamika politik nasional belum sepenuhnya stabil. Ke depan, respons pemerintah terhadap kritik ini akan menjadi penentu apakah kepercayaan publik dapat dipulihkan, atau justru memperlebar jurang ketidakpuasan politik di tengah masyarakat.

MoneyTalk, Jakarta – Gelombang kritik terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menguat setelah Politikus PDI Perjuangan, Beathor Suryadi, menyampaikan pernyataan keras bahwa Indonesia akan “makin hancur” bila Gibran tidak segera dimakzulkan dari jabatannya. Beathor menilai keberadaan Gibran bukan hanya problem etika politik, melainkan merusak tatanan konstitusional yang menjadi fondasi negara.

Beathor menilai Gibran telah menjadi simbol “keretakan konstitusi” akibat proses politik yang meloloskan dirinya sebagai calon wakil presiden melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang kontroversial.

“Indonesia makin hancur bila Gibran tidak segera dimakzulkan. Dia menjadi contoh buruk tentang bagaimana konstitusi dihancurkan dan ketidakjujuran dilegalkan,” ujar Beathor, Kamis (4/12/2025).

Beathor melanjutkan kritiknya dengan menyoroti kapasitas kepemimpinan Gibran. Menurutnya, Gibran tidak memiliki rekam jejak atau kapasitas intelektual yang layak untuk menduduki jabatan wakil presiden, terlebih dalam situasi global dan domestik yang penuh tantangan.

“Bangsa ini terlalu besar untuk dipimpin oleh mereka yang tidak memiliki kapasitas intelektual. Gibran bukan hanya minim pengalaman, tapi juga menjadi preseden buruk bagi masa depan demokrasi kita,” tegasnya.

Beathor menilai Gibran naik ke tampuk kekuasaan bukan melalui proses meritokrasi, melainkan melalui jejaring kekuasaan keluarga. Ia menyebut hal ini sebagai awal kemunduran demokrasi Indonesia.

Kritik terhadap Gibran tidak lepas dari kontroversi putusan Mahkamah Konstitusi yang membuka jalan bagi dirinya maju sebagai cawapres melalui perubahan syarat usia. Putusan itu belakangan memicu krisis besar setelah terbukti terdapat konflik kepentingan di dalam tubuh MK sendiri.

Ia menyebut putusan tersebut sebagai “titik balik suram” bagi konstitusi Indonesia.

Beathor menyatakan bahwa pemakzulan bukan hanya persoalan politik, tetapi upaya memulihkan martabat konstitusi.

“Jika bangsa ini membiarkan pelanggaran konstitusi menjadi normal, maka kerusakan akan terus berlanjut. Tidak ada masa depan bagi demokrasi yang membiarkan manipulasi hukum,” kata Beathor.

Beathor juga menyinggung bahwa keberadaan Gibran di posisi puncak justru mengajarkan generasi muda bahwa kemenangan politik bisa dicapai tanpa integritas.

Menurutnya, hal ini sangat berbahaya bagi pembangunan moral bangsa.

“Anak muda diajarkan bahwa kekuasaan bisa diraih tanpa integritas, tanpa proses, tanpa kecakapan. Ini racun bagi masa depan politik Indonesia,” ujar mantan tahanan politik era Soeharto.

Sejumlah aktivis demokrasi juga menilai fenomena ini sebagai gejala politik dinasti yang kian mengakar, menempatkan publik pada posisi pasrah terhadap manuver elite.

Namun, wacana pemberhentian wakil presiden bukanlah isu ringan. Proses pemakzulan harus melalui DPR, Mahkamah Konstitusi, hingga Sidang MPR  mekanisme panjang yang memerlukan konsensus besar para elite politik.

MoneyTalk, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) secara resmi menutup celah hukum yang selama ini memungkinkan interpretasi berbeda mengenai rangkap jabatan anggota Polri aktif di lingkungan sipil. Melalui putusan tegas, MK memperjelas bahwa tidak ada ruang bagi anggota Polri aktif untuk menduduki jabatan sipil, kecuali dengan melepaskan statusnya

‎Penegasan krusial ini disampaikan melalui Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025, yang dibacakan dalam Sidang Pleno terbuka di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, pada hari ini, Kamis (13/11/2025).

‎Inti dari putusan ini adalah tindakan spesifik Mahkamah yang menghapus frasa kunci dalam bagian Penjelasan Undang-Undang.

‎Dalam amar putusannya, MK secara gamblang menyatakan menghapus frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.

‎Majelis Hakim menilai frasa tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan dengan demikian tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat.

‎Saat membacakan amar putusan, Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo, menegaskan status hukum frasa yang dibatalkan tersebut:

‎“Menyatakan frasa ‘atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri’ dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” ujar Ketua MK Suhartoyo.

‎Penghapusan frasa ini secara efektif menghilangkan ambiguitas hukum. Sebelumnya, frasa tersebut dapat ditafsirkan seolah-olah membuka peluang rangkap jabatan asalkan berdasarkan penugasan dari Kapolri. Dengan putusan ini, tafsir tersebut tidak berlaku lagi.

‎Dengan dicabutnya frasa tersebut, norma Pasal 28 ayat (3) UU Polri menjadi absolut: Anggota Polri aktif dilarang keras menduduki jabatan sipil di luar struktur kepolisian.

‎Pilihan bagi anggota Polri yang diangkat dalam jabatan sipil kini menjadi jelas dan tidak ada tawar-menawar:

‎1. Mengundurkan Diri dari dinas kepolisian, atau

‎2. Mengajukan Pensiun Dini (Masa Persiapan Pensiun).

‎Di Balik Gugatan: Advokat dan Mahasiswa

‎Putusan bersejarah ini lahir dari dikabulkannya permohonan yang diajukan oleh dua warga negara: advokat Syamsul Jahidin dan mahasiswa Christian Adrianus Sihite.

‎Keduanya berhasil meyakinkan Majelis Hakim bahwa norma dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Polri tersebut tidak konstitusional dan menciptakan ketidakpastian hukum, yang kini telah diluruskan oleh Mahkamah.

MoneyTalk, Jakarta – Nama “Mulyono” yang muncul di kanal Bossman Mardigu pada Selasa (01/10) memicu banyak perhatian. Dalam narasi Mardigu Mowiek, nama ini terhubung dengan keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi), khususnya adik kandung Jokowi, Hidayati.

Hidayati kini menjadi istri Anwar Usutsman, seorang tokoh yang terlibat dalam keputusan-keputusan kontroversial ketika menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK). Keputusan MK yang dinilai merusak konstitusi tersebut menimbulkan gaduh di masyarakat, dengan Hidayati dianggap sebagai salah satu biang kerok dari masalah ini.

Nama “Mulyono” telah menjadi topik perbincangan di masyarakat, dengan dua isu utama yang mengemuka. Pertama, ada rumor bahwa Mulyono adalah nama kecil Jokowi, yang konon diubah menjadi Joko Widodo setelah mengalami masalah kesehatan. Menurut salah satu versi, Mulyono diartikan sebagai “pulang” (mulih) atau “mulia” (mulia). Namun, tidak ada bukti jelas yang mendukung klaim ini, dan hanya tetap menjadi spekulasi di kalangan warganet.

Kedua, ada yang mengaitkan nama Mulyono dengan foto yang muncul di akta nikah Hidayati, di mana foto Jokowi menggunakan nama almarhum Adi Mulyono. Ini menimbulkan pertanyaan: mengapa foto ini ada, dan bagaimana pengaruhnya terhadap reputasi Jokowi? Sampai saat ini, belum ada penjelasan resmi dari Jokowi mengenai nama ini, yang semakin memperkeruh situasi.

Kegaduhan ini menjadi lebih kompleks ketika mempertimbangkan implikasi sosial dan politiknya. Ketidakjelasan identitas dan sejarah keluarga Jokowi menciptakan ruang bagi berbagai teori konspirasi dan spekulasi. Mardigu menyoroti bahwa jika Jokowi berani untuk mengakui asal-usul namanya dan memberikan klarifikasi yang jelas, maka semua gosip ini bisa dihentikan.

Namun, hingga kini Jokowi dan keluarganya memilih untuk tetap diam. Hal ini memicu pertanyaan lebih lanjut tentang transparansi dan kejujuran dalam pemerintahan. Rakyat mulai meragukan integritas pemimpin ketika informasi yang seharusnya terbuka justru ditutup-tutupi.

Ungkapan ini juga menyentuh hubungan keluarga Jokowi dengan berbagai posisi politik. Mardigu menekankan bahwa kehadiran anggota keluarga dalam politik, terutama dalam posisi kekuasaan, seringkali diwarnai oleh konflik kepentingan dan skandal. Ini menjadi peringatan bagi publik mengenai potensi penyalahgunaan kekuasaan yang dapat terjadi ketika politik dikelola tanpa akuntabilitas yang jelas.

Keterlibatan anak-anak Jokowi, seperti Gibran Rakabuming Raka, dalam dunia politik juga menjadi sorotan. Tindakan dan pernyataan yang diambil oleh mereka kerap dipandang sebagai refleksi dari kepemimpinan Jokowi. Hal ini mengarah pada ekspektasi bahwa keluarga Presiden harusnya bersikap jujur dan transparan, apalagi di tengah berbagai tuduhan yang menghampiri.

Pertanyaan “Siapa Berani Ungkap ‘Mulyono’?” bukan hanya sekadar mengenai identitas, tetapi juga mengenai kejujuran dan integritas dalam pemerintahan. Sebuah pengakuan yang jelas dari Jokowi mengenai nama dan sejarah keluarganya bisa menjadi langkah pertama untuk meredakan gosip yang terus beredar. Namun, pilihan untuk tetap diam menciptakan spekulasi lebih lanjut dan menambah ketidakpercayaan di antara masyarakat.

Kejadian ini adalah pengingat bahwa transparansi dan kejujuran adalah fondasi dari kepemimpinan yang baik. Dengan adanya kekuasaan yang dipegang oleh keluarga Jokowi, penting bagi mereka untuk menunjukkan bahwa mereka tidak hanya menduduki posisi tinggi, tetapi juga bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka. Keberanian untuk mengungkapkan kebenaran akan menentukan bagaimana sejarah keluarga ini akan dicatat di masa depan.(c@kra)

MoneyTalk, Jakarta – Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menolak permohonan pengujian Pasal 30C Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia yang memberikan kewenangan kepada jaksa untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) menimbulkan perdebatan di kalangan pakar hukum. Putusan tersebut, yang tertuang dalam Putusan MK Nomor 63/PUU-XXII/2024, menegaskan bahwa jaksa tidak berwenang mengajukan PK. Ini adalah kelanjutan dari Putusan MK sebelumnya, Nomor 20/PUU-XXI/2023, yang sudah membatalkan ketentuan.

Dalam pertimbangannya, MK berpendapat bahwa memberikan kewenangan kepada jaksa untuk mengajukan PK bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, Mahkamah menilai bahwa kewenangan tersebut membuka peluang penyalahgunaan wewenang oleh jaksa, khususnya dalam kasus-kasus yang telah dinyatakan bebas atau lepas dari tuntutan hukum.

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menegaskan bahwa tambahan kewenangan jaksa ini bisa memicu ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, MK menolak permohonan jaksa Jovi Andrea Bachtiar dan Hartati yang mempersoalkan pasal ini.

Banyak yang berpendapat bahwa keputusan MK ini adalah langkah maju dalam menjaga prinsip keadilan dan kepastian hukum. Dengan tidak diberikannya kewenangan kepada jaksa untuk mengajukan PK, potensi penyalahgunaan wewenang oleh pihak kejaksaan dapat ditekan. PK adalah upaya hukum luar biasa yang seharusnya hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya sebagai bentuk perlindungan hak atas keadilan.

Namun, di sisi lain, ada pula yang menganggap bahwa ini bisa menjadi kemunduran dalam penegakan hukum. Beberapa pakar hukum menyatakan bahwa jaksa seharusnya tetap diberi kesempatan untuk mengajukan PK, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kesalahan prosedur atau putusan yang dipandang keliru dari segi keadilan substantif. Dalam konteks ini, peninjauan kembali oleh jaksa dapat menjadi mekanisme koreksi untuk memperbaiki kesalahan dalam sistem peradilan.

Keputusan ini menegaskan bahwa negara harus menjaga keseimbangan antara hak individu dan kekuasaan negara dalam proses peradilan. Dengan tidak diberikannya kewenangan jaksa untuk mengajukan PK, MK berupaya menjaga agar sistem hukum tidak menjadi alat yang hanya menguntungkan satu pihak.

Meskipun demikian, keputusan ini juga menunjukkan bahwa pembuat undang-undang harus lebih hati-hati dalam merancang kewenangan lembaga-lembaga penegak hukum. Kewenangan yang terlalu luas tanpa kontrol yang memadai dapat berakibat pada ketidakpastian hukum dan potensi penyalahgunaan kekuasaan.

Keputusan MK yang menegaskan bahwa jaksa tidak dapat mengajukan PK adalah langkah penting dalam menjaga keseimbangan antara hak-hak terdakwa dan kewenangan lembaga penegak hukum. Meskipun menimbulkan perdebatan, keputusan ini menunjukkan pentingnya menjaga prinsip kepastian hukum dan menghindari potensi penyalahgunaan kewenangan oleh jaksa.(c@kra)

MoneyTalk, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman, melontarkan kritik keras terhadap Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY) terkait beberapa keputusan hukum yang dianggap kontroversial dan menimbulkan kegaduhan di masyarakat, Pada Kamis (05/09) saat Rapat Komisi III di Komplek DPR Senayan.

(lebih…)

MoneyTalk, Jakarta – Peran Presiden Joko Widodo dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2024 semakin menjadi sorotan, bahkan sampai ke media internasional. Dalam tulisan yang diterima MoneyTalk.id pada Sabtu (31/08), Faisal Lohy menyatakan bahwa terpilihnya Pramono Anung dan Rano Karno sebagai calon yang diusung oleh PDI Perjuangan melalui rekomendasi Megawati Soekarnoputri membuktikan keterlibatan Jokowi dalam kontestasi Pilgub DK Jakarta.

(lebih…)