22 November 2026

Mahkamah Konstitusi

MoneyTalk.id,Jakarta – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI menyisakan ketegangan politik. Ketua Umum Pasukan Gibran Indonesia, Fritz Alor Boy, bahkan melontarkan seruan perlawanan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Seruan tersebut disampaikan Fritz di kantor Wakil Presiden, Jakarta, saat melepas Gibran setelah menyatakan mundur dari jabatan orang nomor dua di Indonesia.

Fritz mengaku kecewa terhadap sikap Prabowo yang dinilainya membiarkan Gibran terus menjadi sasaran serangan sejumlah anggota partai politik yang tergabung dalam koalisi pemerintahan.

“Saya sesalkan Prabowo diam saja. Kita lawan Prabowo,” ungkap Fritz, Kalis (12/11/2026).

Menurut Fritz, perlakuan terhadap Gibran mencerminkan ketidakadilan politik. Ia menilai Presiden seharusnya memberikan perlindungan politik kepada wakilnya, bukan membiarkan berbagai serangan terhadap Gibran berkembang tanpa pembelaan yang memadai.

Pernyataan Fritz tersebut memperlihatkan bahwa pengunduran diri Gibran tidak serta-merta mengakhiri persoalan politik di lingkaran pemerintahan Prabowo.

Sebagaimana diketahui, Gibran secara resmi menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Wakil Presiden kepada Ketua MPR RI Ahmad Muzani pada Kamis (12/11/2026).

Dalam surat tersebut, Gibran menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden masa jabatan 2024-2029 atas permintaan sendiri.

“Saya, Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024-2029, menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia atas permintaan sendiri,” demikian isi surat yang dibacakan Ahmad Muzani.

Pengunduran diri itu berlangsung setelah polemik mengenai persyaratan pendidikan Gibran kembali menguat menyusul putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

CNN Indonesia (12/11/2026) melaporkan, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat untuk menindaklanjuti persoalan yang menyangkut kelayakan Gibran sebagai Wakil Presiden.

Namun, setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri, rapat paripurna DPR yang semula dijadwalkan membahas usulan tersebut dibatalkan.

Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto menyatakan telah menerima surat pengunduran diri Gibran.

Dalam pernyataan di Istana Merdeka, Kamis (12/11/2026), Prabowo mengaku berat hati menerima keputusan tersebut. Ia menyatakan menghormati dan mendukung keputusan Gibran.

Prabowo bahkan menyebut Gibran telah menunjukkan sikap kesatria, penuh tanggung jawab, dan negarawan.

Presiden juga menyampaikan penghargaan atas pengabdian Gibran selama mendampinginya dalam pemerintahan.

Menurut Prabowo, Gibran telah mengunjungi 35 provinsi, 149 kabupaten/kota, serta melakukan pengecekan terhadap 303 titik proyek pemerintah selama dua tahun terakhir.

Pernyataan Prabowo itu disampaikan di hadapan Gibran dan sejumlah pejabat negara.

MoneyTalk.id,Jakarta – Dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret nama mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo dinilai berpotensi menjadi skandal politik dan keamanan nasional. Persoalan ini bukan hanya menyangkut dugaan penyalahgunaan alat intelijen negara, tetapi juga membuka pertanyaan besar mengenai kemungkinan adanya kekuatan politik yang berada di belakang operasi tersebut.

Mantan Direktur E BAIS Brigjen TNI (Purn) Poernomo menilai, apabila dugaan keterlibatan sejumlah jenderal polisi dalam operasi penyadapan terhadap Presiden Prabowo terbukti, peristiwa tersebut merupakan guncangan politik besar bagi Indonesia.

Menurut Poernomo, persoalan ini menjadi perhatian masyarakat luas, bahkan berpotensi menarik perhatian dunia internasional. Sebab, sasaran penyadapan yang dipersoalkan bukan masyarakat biasa, melainkan kepala negara yang sedang menjalankan pemerintahan.

Ia menyoroti dugaan keterlibatan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo bersama sejumlah jenderal polisi dalam operasi tersebut. Apalagi, berdasarkan informasi yang disampaikannya, peralatan penyadapan yang digunakan diduga merupakan perangkat milik negara.

“Alat penyadapan itu alat negara. Kalau benar digunakan untuk menyadap Presiden, ini persoalan sangat serius. Harus dibuka siapa yang memerintahkan, siapa operatornya, dan untuk kepentingan siapa operasi itu dilakukan,” kata Poernomo di Jakarta, Rabu (5/11/2026).

Poernomo mengungkapkan, dugaan operasi penyadapan tersebut disebut telah berlangsung sekitar dua tahun. Ia juga menyinggung informasi mengenai pemindahan sejumlah perangkat penyadapan yang diduga dilakukan ketika terjadi mutasi sejumlah pejabat kepolisian, termasuk kapolda.

Dalam penjelasannya, perangkat yang sebelumnya berada dalam penguasaan institusi kepolisian diduga dipindahkan ke rumah seorang jenderal. Sementara itu, pelaksanaan teknis operasi disebut melibatkan seorang perwira menengah berpangkat komisaris besar (Kombes).

Poernomo menilai, apabila informasi mengenai operator dan perintah tersebut benar, penyelidikan tidak boleh berhenti pada pelaksana lapangan.

Ia menyebut, berdasarkan informasi pemeriksaan awal yang menjadi perhatiannya, terdapat dugaan bahwa Kombes yang ditangkap mengaku menjalankan perintah Listyo Sigit.

Hal yang paling menarik dari analisis Poernomo adalah pertanyaan mengenai siapa sesungguhnya pihak yang berkepentingan di balik dugaan penyadapan Presiden Prabowo.

Menurut dia, sulit memahami jika operasi sebesar itu hanya dilakukan untuk kepentingan pribadi Listyo Sigit. Sebagai mantan Kapolri yang pernah memimpin institusi kepolisian selama bertahun-tahun, Listyo memiliki posisi strategis dan jaringan kekuasaan yang luas.

Poernomo juga menyoroti kedekatan Listyo dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) selama menjabat sebagai Kapolri.

Dari rangkaian informasi tersebut, Poernomo membuka kemungkinan adanya perintah dari kekuatan politik yang lebih besar, termasuk kemungkinan keterlibatan Jokowi.

“Kalau hanya untuk kepentingan Listyo, apa kepentingannya menyadap Presiden? Tidak mungkin persoalan sebesar ini hanya dilihat dari kepentingan pribadi. Harus ditelusuri siapa yang berada di belakangnya,” demikian arah analisis Poernomo.

Poernomo juga menyinggung pernyataan pengamat militer Connie Bakrie yang sebelumnya menjadi bagian dari perdebatan mengenai masa pemerintahan Prabowo dan dinamika kekuasaan nasional.

Ia mengaitkan pernyataan Connie mengenai periode dua tahun dengan informasi dugaan operasi penyadapan yang disebut telah berlangsung selama kurun waktu serupa.

Menurut Poernomo, belum adanya penjelasan atau bantahan pemerintah yang secara terbuka menjawab seluruh substansi informasi tersebut menambah pertanyaan publik.

Namun, tidak adanya bantahan bukan berarti sebuah tuduhan otomatis terbukti. Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu memberikan penjelasan berdasarkan fakta yang dapat diverifikasi.

Poernomo bahkan mengaitkan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo dengan ancaman terhadap stabilitas pemerintahan.

Ia menilai, apabila operasi penyadapan dilakukan secara sistematis oleh orang-orang yang memiliki akses terhadap perangkat negara dan menyasar kepala pemerintahan, persoalannya tidak bisa dianggap sebagai pelanggaran biasa.

Ia menyebut dugaan operasi tersebut sebagai kemungkinan tahap awal kudeta.

Poernomo juga menyoroti pernyataan Menteri Sekretaris Negara yang mengaitkan persoalan tersebut dengan dugaan makar serta sikap Presiden Prabowo yang meminta agar perkara diproses melalui jalur hukum.

Menurutnya, langkah penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu. Pemeriksaan tidak boleh berhenti pada operator atau perwira yang menjalankan perintah, tetapi harus menjangkau seluruh rantai komando.

Presiden Prabowo perlu memastikan bahwa institusi negara tidak digunakan untuk kepentingan politik kelompok atau individu tertentu.

Ada sejumlah pertanyaan mendasar yang harus dijawab: siapa pemilik dan pengendali perangkat penyadapan, siapa yang memindahkan peralatan tersebut, siapa yang membiayai operasionalnya, siapa yang menjadi sasaran selain Presiden, serta siapa pemberi perintah tertinggi?

Poernomo juga mengaitkan situasi politik ini dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka yang sebelumnya menjadi polemik.

Menurut dia, berbagai perkembangan hukum tersebut ikut memengaruhi dinamika politik di sekitar pemerintahan Prabowo-Gibran.

Karena itu, ia melihat dugaan penyadapan bukan persoalan yang berdiri sendiri, melainkan perlu diperiksa dalam gambaran lebih luas mengenai pertarungan pengaruh dan kekuasaan di lingkaran elite politik nasional.

Pada akhirnya, perkara ini akan menjadi ujian serius bagi pemerintahan Prabowo. Publik tidak hanya menunggu siapa yang ditangkap, tetapi juga ingin mengetahui siapa yang memerintahkan, siapa yang diuntungkan, dan apakah benar terdapat kekuatan politik yang berusaha mengganggu kewenangan Presiden.

Jika dugaan tersebut terbukti, pengungkapan kasus ini harus dilakukan sampai ke aktor tertinggi. Sebaliknya, jika tuduhan mengenai keterlibatan pihak tertentu tidak terbukti, negara juga wajib memberikan kepastian hukum agar persoalan keamanan nasional tidak berubah menjadi perang tuduhan politik.

MoneyTalk.id,Jakarta – Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri memunculkan pertanyaan serius mengenai keamanan negara. Aktivis Nicho Silalahi bahkan mengingatkan kemungkinan adanya unsur tindak pidana makar.

Nicho menilai persoalan ini tidak boleh berhenti pada pengungkapan pelaku teknis penyadapan. Aparat penegak hukum harus menelusuri siapa inisiator, pihak yang memerintahkan, jaringan yang terlibat, hingga tujuan sebenarnya di balik operasi tersebut.

Pernyataan Nicho muncul di tengah perkembangan penyidikan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo. Berdasarkan pemberitaan CNN Indonesia dan detikNews pada Selasa (3/11/2026), Polri telah mengumumkan tiga tersangka berinisial LSP, ASN, dan EH. Salah satunya disebut sebagai jenderal polisi aktif.

Dalam keterangannya, Nicho mengatakan penyadapan terhadap percakapan Presiden oleh para jenderal dapat menjadi persoalan yang jauh lebih besar apabila terbukti memiliki tujuan untuk melumpuhkan atau menggulingkan pemerintahan.

Menurut Nicho, apabila penyadapan tersebut berkaitan dengan upaya menggulingkan pemerintahan yang sah, aparat tidak boleh hanya memprosesnya sebagai tindak pidana penyadapan ilegal.

Ia merujuk ketentuan mengenai makar dalam KUHP, khususnya Pasal 104 KUHP lama dan ketentuan KUHP Nasional.

Nicho mengingatkan bahwa tindakan makar dapat mengarah pada ancaman serius terhadap keberlangsungan pemerintahan yang sah.

Karena itu, ia meminta penyidik mengungkap secara menyeluruh siapa orang atau kelompok yang menjadi inisiator operasi penyadapan tersebut.

“Harus diusut tuntas siapa orang atau kelompok yang menjadi inisiatornya dalam upaya penggulingan pemerintahan yang sah,” kata Nicho, Selasa (3/11/2026).

Menurut dia, penyidikan tidak boleh berhenti pada orang-orang yang diduga melakukan penyadapan. Rantai komando, kepentingan politik, dan kemungkinan adanya aktor lain juga perlu diperiksa berdasarkan bukti.

Nicho juga menghubungkan dugaan penyadapan tersebut dengan perkembangan persoalan hukum Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ia menduga, tidak tertutup kemungkinan tindakan penyadapan memiliki kaitan dengan dinamika politik setelah muncul putusan Mahkamah Konstitusi mengenai persoalan ijazah pendidikan Gibran serta putusan Mahkamah Agung mengenai surat keterangan penyetaraan pendidikan.

Menurut Nicho, perkembangan hukum tersebut dapat menjadi salah satu hal yang perlu ditelusuri penyidik untuk mengetahui kemungkinan motif di balik dugaan penyadapan.

Dalam KUHP Nasional berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2023, ketentuan makar diatur secara khusus.

Pasal 191: Makar terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud membunuh, merampas kemerdekaan, atau menjadikan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan. Ancaman hukumannya pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara maksimal 20 tahun.

Pasal 193: Makar dengan maksud menggulingkan pemerintah diancam penjara maksimal 12 tahun. Pemimpin atau pengaturnya dapat dikenai penjara maksimal 15 tahun.

Pasal 258: Penyadapan atau intersepsi ilegal terhadap transmisi informasi elektronik yang tidak bersifat publik diancam penjara maksimal 10 tahun.

MoneyTalk.id,Jakarta – Tokoh yang dikenal sebagai mantan juru bicara Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Adhie Massardi, melontarkan kritik keras terhadap kondisi moralitas bangsa selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia menilai persoalan moral menjadi sangat penting ketika hukum dan politik berhadapan dengan perkara yang menyangkut kepemimpinan nasional.

Pernyataan tersebut disampaikan Adhie ketika menyoroti persoalan legal standing atau kedudukan hukum dalam gugatan yang diajukan Denny Indrayana dan kawan-kawan terkait persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Adhie, perkara yang menyangkut figur pemimpin nasional tidak seharusnya hanya dipandang dari sisi formalitas hukum. Ia memperkenalkan istilah moral standing, yakni kedudukan moral yang menurut pandangannya dimiliki masyarakat ketika mempertanyakan integritas seorang pemimpin.

“Nah, tetapi menyangkut figur pemimpin nasional dan ini untuk seluruh rakyat Indonesia, maka legal standing di situ harus sudah gugur dengan sendirinya. Kawan-kawan itu ketika masuk ke situ statusnya sudah menjadi moral standing,” ujar Adhie di podcast Obor Rakyat Reborn, Kamis (15/10/2026).

Ia menilai persoalan legal standing dalam perkara tersebut justru menjadi tembok penghalang bagi masyarakat yang ingin mencari keadilan. Menurut dia, ketika perkara menyangkut kepentingan publik, pengadilan semestinya memberikan perhatian serius terhadap substansi persoalan yang diperdebatkan.

Adhie juga mengkritik sikap hakim yang, menurutnya, tidak semestinya menyerahkan persoalan keadilan di dunia kepada pengadilan akhirat.

“Urusan pengadilan akhirat urusan Tuhan. Kalian enggak usah ikut campur. Kalian tugas kalian menegakkan keadilan di muka bumi,” katanya.

Adhie berpandangan, perdebatan mengenai moralitas tidak dapat dipisahkan dari kualitas penegakan hukum dan praktik politik. Ia mengkhawatirkan masyarakat semakin permisif terhadap persoalan integritas sehingga tidak lagi mempunyai standar moral yang tegas dalam menilai pemimpin maupun orang-orang yang mendukungnya.

“Ketika moralnya jatuh, hukum dan politiknya menjadi tidak ada manfaatnya,” tegas Adhie.

Dalam kritiknya, Adhie turut menyinggung perjalanan pemerintahan Jokowi selama dua periode, yakni 2014–2019 dan 2019–2024. Ia menilai persoalan moralitas menjadi salah satu hal mendasar yang harus dievaluasi dari periode pemerintahan tersebut.

“Kenapa moral tidak penting? Karena 10 tahun pemerintahan Bapak Gibrannya ini, moralitas bangsa ini, moralitas para pendukungnya kan hampir boleh dibilang zero,” ujarnya.

Pernyataan tersebut merupakan penilaian dan kritik politik Adhie. Klaim mengenai merosotnya moralitas bangsa bukan ukuran statistik yang dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh masyarakat atau pendukung pemerintahan Jokowi memiliki moralitas rendah.

Pernyataan Adhie tersebut berkaitan dengan polemik putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang dibacakan pada Selasa, 6 Oktober 2026.

Dalam perkara tersebut, Denny Indrayana bersama sejumlah pemohon mempersoalkan persyaratan pendidikan Gibran ketika maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

MK menyatakan para pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan perkara tersebut. Akibatnya, permohonan dinyatakan tidak dapat diterima.

Namun, terdapat bagian pertimbangan putusan yang turut menjadi perhatian publik. MK menyebut tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang.

Pada saat yang sama, MK menegaskan bahwa karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, Mahkamah tidak dapat mengabulkan permintaan untuk membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatan wakil presiden.

Dengan demikian, penting membedakan dua hal: pertimbangan mengenai bukti pendidikan yang disampaikan dalam putusan dan amar yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum pemohon. Putusan tersebut tidak dapat disederhanakan menjadi pernyataan bahwa MK telah mendiskualifikasi Gibran.

Dalam hukum acara, legal standing berkaitan dengan kedudukan atau hak seseorang maupun pihak tertentu untuk mengajukan perkara di pengadilan. Pengadilan dapat memeriksa apakah pemohon memenuhi persyaratan tersebut sebelum mempertimbangkan pokok permohonannya.

Sementara itu, moral standing yang digunakan Adhie merupakan gagasan normatif mengenai legitimasi moral seseorang atau kelompok untuk menyuarakan persoalan yang dianggap menyangkut kepentingan masyarakat luas. Istilah tersebut tidak otomatis menggantikan persyaratan legal standing yang berlaku dalam hukum acara.

Perbedaan ini menjadi penting karena pengadilan terikat pada ketentuan hukum, sedangkan penilaian moral masyarakat dapat berkembang lebih luas melalui kritik publik, pemberitaan, diskusi akademik, dan pengawasan terhadap penyelenggara negara.

MoneyTalk.id,Jakarta – Polemik kasus ijazah Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia yang tidak ditemukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) bisa berdampak luas. Tidak hanya membutuhkan kepastian hukum yang sudah akhir dan mengikat (final and binding), namun juga membutuhkan kepastian politik (political action) dari parlemen, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI). Tidak hanya menimbulkan riak politik sipil di dalam negeri melainkan juga berimbas pada kebijakan politik luar negeri yang sedang dibangun oleh Presiden RI, Prabowo Subianto.

Yang hampir secara pasti adalah bisa menggerus kepercayaan (trust) investasi di Indonesia. Padahal, sebelum adanya kasus ijazah Wapres RI Gibran Rakabuming Raka telah muncul rasa ketidakpercayaan itu melalui surat dari pengusaha RRC. Keluhan para investor selama ini tidak lain mengenai panjangnya rantai birokrasi perizinan dan berbiaya tinggi (high cost). Pembenahan kebijakan rantai panjang birokrasi ini belum ditanggapi malah postur kabinet Merah Putih justru semakin gemuk.

Oleh karena itu, Presiden RI sebagai Kepala Negara dan Pemerintahan harus mengambil sikap politik yang tegas atas Putusan MK tersebut. Implikasi politik ini jelas akan berdampak tidak hanya secara politik akan tetapi juga secara ekonomi.

Pencapaian Visi-Misi Asta Cita pasti tidak akan tercapai jika muncul kepercayaan yang meluas atas “pembohongan” publik yang telah dilakukan oleh Wapres RI.

Penulis : Defiyan Cori,Ekonom Konstitusi

MoneyTalk.id, Jakarta – Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring menanggapi kabar beredarnya surat usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di DPR dengan sebuah pantun yang menyindir polemik ijazah.

“Daripada hujan baju pun basah Bagus dijemur di bawah kanop.Daripada sibuk bahas ijazah. Baguslah seruput secangkir kopi.”, Ahad (11/10/2026).

Pantun tersebut disampaikan Tifatul untuk merespons pemberitaan CNN Indonesia berjudul “Beredar Surat Usul Pemakzulan Gibran di DPR, Istana Buka Suara” yang mengangkat isu usulan pemberhentian Gibran dari jabatan wakil presiden.

Melalui pantun itu, Tifatul mengajak publik melihat polemik yang tengah berkembang dengan nada santai. Baris tentang kesibukan membahas ijazah menjadi bagian yang paling menonjol, disusul ajakan menikmati secangkir kopi.

Pernyataan tersebut muncul ketika persoalan dokumen pendidikan Gibran kembali menjadi perbincangan politik nasional setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan terkait gugatan perselisihan hasil Pemilihan Presiden 2024.

Sebelumnya, CNN Indonesia pada 8 Oktober 2026 memberitakan beredarnya surat usulan pemakzulan Gibran di DPR. Pemberitaan itu juga memuat tanggapan Istana mengenai persoalan tersebut.

Berdasarkan laporan sejumlah media, dokumen bertanggal 7 Oktober 2026 itu disebut diajukan oleh anggota DPR Fraksi NasDem, Tonny Tesar, kepada pimpinan DPR RI.

Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyatakan akan mengecek persoalan surat tersebut. Ia juga menyebut partainya masih mempelajari dan mengkaji putusan MK yang berkaitan dengan persoalan pendidikan Gibran.

Sementara itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto menyatakan penanganan persoalan tersebut diserahkan kepada mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Namun, munculnya surat usulan itu tidak berarti Gibran telah dimakzulkan. Usulan pemberhentian wakil presiden harus melalui tahapan konstitusional yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

MoneyTalk.id, Jakarta – Perombakan kabinet dan pergantian Kapolri yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada 1 Oktober 2026 bukanlah peristiwa politik biasa. Di balik pelantikan Jenderal (Pol) Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri menggantikan Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, serta penunjukan Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) menggantikan Pratikno, tersimpan pesan politik yang layak dibaca secara lebih mendalam.

Prabowo tidak hanya mengganti pejabat. Ia sedang menata ulang susunan kekuasaan di lingkaran pemerintahan yang selama ini dihuni berbagai kepentingan politik, termasuk kekuatan yang diasosiasikan dengan pemerintahan Joko Widodo.

Pertanyaannya, apakah pergantian tersebut menjadi sinyal bahwa Prabowo mulai mengakhiri ketergantungan politik terhadap warisan kekuasaan Jokowi? Lebih jauh lagi, apakah perubahan komposisi elite pemerintahan ini memiliki hubungan dengan menguatnya wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka?

Pertanyaan itu memang belum bisa dijawab dengan kesimpulan pasti. Namun, dinamika politik yang sedang berlangsung memberikan sejumlah petunjuk mengenai arah konsolidasi kekuasaan Prabowo.

Selama ini, Listyo Sigit Prabowo dan Pratikno kerap dikaitkan dengan lingkaran kekuasaan Jokowi. Keduanya menempati posisi strategis dalam pemerintahan dan memiliki perjalanan politik yang bersinggungan dengan era kepemimpinan presiden sebelumnya.

Listyo Sigit memimpin Polri selama lebih dari lima tahun, melewati masa pemerintahan Jokowi dan berlanjut pada periode Prabowo. Sementara itu, Pratikno merupakan salah satu figur yang memiliki kedekatan politik dan administratif dengan Jokowi sejak menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara.

Kehadiran mereka dalam pemerintahan Prabowo dapat dibaca sebagai bagian dari kesinambungan kekuasaan pascapemilu 2024. Namun, kesinambungan tersebut tidak berarti bahwa konfigurasi politik lama akan dipertahankan selamanya.

Dalam sistem presidensial, presiden memiliki kewenangan untuk menentukan siapa yang dipercaya mengisi jabatan strategis. Pergantian pejabat menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa arah pemerintahan berjalan sesuai dengan agenda presiden.

Ketika dua figur yang selama ini diasosiasikan dengan kekuatan politik sebelumnya mengalami pergeseran jabatan, publik tentu memiliki alasan untuk mempertanyakan apakah sedang berlangsung perubahan keseimbangan kekuasaan.

Terlebih, pergantian tersebut terjadi pada saat Prabowo memasuki fase penting konsolidasi pemerintahannya.

Penunjukan Listyo Sigit sebagai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) menarik untuk dicermati. Pergantian dari Kapolri menjadi Kepala KSP tidak dapat langsung dimaknai sebagai penyingkiran total dari pemerintahan.

Sebaliknya, jabatan tersebut tetap menempatkan Listyo dalam lingkaran strategis Istana.

KSP memiliki fungsi penting dalam mengendalikan pelaksanaan program prioritas presiden, mengoordinasikan komunikasi politik, serta memantau berbagai kebijakan pemerintah. Posisi ini memberikan akses langsung kepada pusat pengambilan keputusan.

Dengan demikian, langkah Prabowo terhadap Listyo dapat dibaca melalui dua kemungkinan.

Pertama, Prabowo ingin melakukan penyegaran kepemimpinan Polri tanpa memutus hubungan kerja dengan pejabat lama yang memiliki pengalaman panjang dalam pemerintahan.

Kedua, pemindahan tersebut merupakan bagian dari penataan ulang hubungan antara Istana dan institusi kepolisian. Presiden membutuhkan figur yang dipercaya untuk mengawal agenda pemerintah, baik melalui institusi keamanan maupun perangkat kepresidenan.

Namun, penempatan Listyo di KSP juga memperlihatkan bahwa Prabowo tidak mengambil langkah pemutusan hubungan secara menyeluruh terhadap seluruh figur yang pernah berada dalam lingkaran Jokowi.

Politik kekuasaan tidak selalu bekerja melalui pemecatan. Terkadang, perubahan posisi justru menjadi cara untuk mengatur ulang pengaruh dan distribusi kewenangan.

Pergantian Pratikno oleh Sugiono sebagai Menko PMK memiliki dimensi politik yang tidak kalah penting.

Pratikno dikenal sebagai akademisi yang memiliki pengalaman panjang dalam pemerintahan. Ia pernah menjabat Menteri Sekretaris Negara pada era Jokowi sebelum dipercaya Prabowo mengemban jabatan Menko PMK.

Pergantian tersebut memunculkan pertanyaan mengenai arah baru koordinasi pemerintahan, terutama dalam bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Sugiono sendiri merupakan figur yang memiliki kedekatan politik dengan Prabowo dan berasal dari Partai Gerindra. Penunjukannya memperlihatkan bahwa presiden memberikan kepercayaan kepada orang yang berada dalam lingkaran politiknya untuk mengisi posisi strategis.

Dari sudut pandang konsolidasi kekuasaan, langkah ini dapat dibaca sebagai upaya memperkuat kendali presiden terhadap koordinasi kebijakan lintas kementerian.

Namun, terlalu dini menyimpulkan bahwa pergantian Pratikno merupakan bukti adanya operasi politik untuk menyingkirkan seluruh pengaruh Jokowi. Penjelasan resmi mengenai alasan pergantian tetap diperlukan agar pembacaan politik tidak berubah menjadi spekulasi.

Yang jelas, perubahan ini menunjukkan bahwa komposisi elite pemerintahan Prabowo tidak bersifat permanen. Loyalitas, kepercayaan, dan efektivitas kerja menjadi faktor penting dalam penataan jabatan.

Nama Pratikno juga pernah terseret dalam polemik mengenai tuduhan ijazah palsu Jokowi. Beathor Suryadi pernah melontarkan tudingan yang mengaitkan Pratikno dengan dugaan rekayasa atau pemalsuan dokumen tersebut.

Tuduhan itu menjadi bagian dari perdebatan politik yang berkembang di ruang publik. Namun, tuduhan terhadap seseorang tidak dapat diperlakukan sebagai fakta hukum tanpa bukti yang dapat diuji melalui proses yang sah.

Karena itu, pergantian Pratikno dari jabatan Menko PMK tidak dapat dijadikan bukti bahwa tuduhan tersebut benar ataupun bahwa pergantian itu merupakan konsekuensi dari perkara ijazah.

Meski demikian, secara politik, polemik tersebut memperlihatkan bagaimana persoalan yang melibatkan figur-figur pemerintahan sebelumnya dapat terus membayangi pemerintahan yang sedang berjalan.

Prabowo menghadapi tantangan untuk menjaga jarak antara kepentingan pemerintahan saat ini dan berbagai kontroversi yang diwariskan oleh periode sebelumnya.

Jika pemerintah ingin membangun kepercayaan publik, setiap persoalan hukum harus diselesaikan melalui mekanisme yang transparan, bukan melalui penghakiman politik.

Pertanyaan paling menarik dari perubahan politik ini adalah kemungkinan hubungannya dengan wacana pemakzulan Gibran Rakabuming Raka.

Gibran merupakan putra Jokowi yang terpilih sebagai Wakil Presiden mendampingi Prabowo pada Pilpres 2024. Kedudukannya tidak hanya memiliki legitimasi konstitusional, tetapi juga membawa konsekuensi politik karena hubungan keluarganya dengan mantan presiden.

Dalam dinamika pemerintahan, hubungan antara presiden dan wakil presiden menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas kekuasaan. Perbedaan kepentingan, apabila berkembang, dapat memengaruhi konfigurasi politik di tingkat elite.

Pergantian Listyo Sigit dan Pratikno kemudian memunculkan spekulasi bahwa Prabowo sedang memperkuat kendali politiknya untuk menghadapi kemungkinan perubahan hubungan dengan kelompok yang selama ini diasosiasikan dengan Jokowi.

Namun, perlu ditegaskan bahwa belum terdapat bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa pergantian kedua pejabat tersebut merupakan bagian dari rencana pemakzulan Gibran.

Pemakzulan wakil presiden bukanlah keputusan yang dapat dilakukan hanya berdasarkan kehendak politik presiden. Mekanismenya telah diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945, yang mensyaratkan adanya alasan konstitusional dan melibatkan proses di DPR, Mahkamah Konstitusi, serta MPR.

Dengan demikian, perubahan komposisi kabinet dan jabatan Kapolri harus dibedakan dari proses pemakzulan yang memiliki persyaratan hukum tersendiri.

Meski begitu, secara politik, perubahan susunan elite pemerintahan dapat memengaruhi peta dukungan, hubungan antarkelompok, dan dinamika komunikasi antara Istana dengan berbagai kekuatan politik.

Sejak awal pemerintahannya, Prabowo menghadapi tantangan untuk membangun pemerintahan yang memiliki identitas politik sendiri. Koalisi besar yang mengantarkannya ke kursi presiden terdiri atas berbagai kekuatan dengan latar belakang dan kepentingan berbeda.

Dalam situasi seperti itu, presiden perlu memastikan bahwa setiap institusi negara bekerja berdasarkan agenda pemerintahannya, bukan menjadi perpanjangan tangan kepentingan politik tertentu.

Pergantian pejabat strategis dapat menjadi bagian dari proses tersebut.

Prabowo mungkin sedang berupaya memperkuat kemandirian politiknya dengan memberikan ruang lebih besar kepada figur-figur yang memiliki kedekatan dan kesamaan visi dengannya.

Namun, kemandirian kekuasaan tidak cukup diukur dari siapa yang diganti dan siapa yang dilantik. Ukuran yang lebih substantif adalah apakah perubahan tersebut menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif, penegakan hukum yang lebih konsisten, serta kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Jika pergantian hanya menghasilkan pergeseran kelompok elite tanpa perubahan dalam tata kelola pemerintahan, publik tidak akan memperoleh jawaban atas persoalan mendasar yang mereka hadapi.

Pergantian Kapolri dan Menko PMK merupakan momentum penting bagi Prabowo untuk menunjukkan arah kepemimpinannya.

Suyudi Ario Seto menghadapi tantangan membangun Polri yang profesional, independen, dan mampu memulihkan kepercayaan masyarakat. Sementara itu, Sugiono dituntut memastikan koordinasi pembangunan manusia dan kebudayaan berjalan efektif.

Listyo Sigit, meskipun tidak lagi memimpin Polri, tetap memiliki tanggung jawab besar dalam jabatan barunya di KSP. Pengalaman panjangnya di institusi kepolisian dapat menjadi modal dalam membantu presiden mengawal program pemerintah.

Adapun Pratikno, dengan pengalaman panjangnya dalam pemerintahan, tetap merupakan figur yang memiliki rekam jejak administratif dan akademik yang patut dicatat.

Pada akhirnya, publik tidak hanya menunggu siapa yang berada di dalam atau di luar lingkaran kekuasaan. Masyarakat mengharapkan pemerintahan yang mampu menjawab persoalan ekonomi, penegakan hukum, pemberantasan korupsi, dan kesejahteraan rakyat.

Apakah perubahan ini menjadi awal konsolidasi kekuasaan Prabowo yang lebih mandiri? Apakah hubungan politik dengan kelompok Jokowi akan mengalami penyesuaian lebih jauh? Dan apakah wacana pemakzulan Gibran akan berkembang menjadi agenda politik yang lebih serius?

Semua pertanyaan tersebut masih menunggu perkembangan berikutnya.

Namun, satu hal yang dapat dibaca dari peristiwa 1 Oktober 2026 adalah bahwa Prabowo sedang melakukan penataan ulang terhadap orang-orang yang menduduki posisi penting dalam pemerintahannya.

Dalam politik, perubahan jabatan sering kali menjadi petunjuk awal mengenai perubahan keseimbangan kekuasaan. Tetapi, untuk mengetahui ke mana arah perubahan itu bergerak, publik harus melihat bukan hanya siapa yang diganti, melainkan juga kebijakan apa yang lahir setelahnya.

Sebab, ujian sesungguhnya bagi Prabowo bukanlah seberapa jauh ia mampu mengubah susunan elite, melainkan seberapa kuat ia membangun pemerintahan yang bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan untuk melanggengkan kepentingan kelompok tertentu.

Penulis : Rokhmat Widodo, Pengamat Politik

MoneyTalk.id,Jakarta – Ada satu pertanyaan yang kini pelan-pelan mengemuka di tengah kegaduhan politik nasional: apakah Gibran Rakabuming Raka akan tetap berada di kursi Wakil Presiden hingga 2029?

Pertanyaan itu bukan lagi hanya percakapan di warung kopi, media sosial, atau ruang-ruang diskusi politik. Kini persoalan tersebut telah masuk ke ruang Mahkamah Konstitusi. Denny Indrayana bersama sejumlah pemohon mengajukan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang salah satu pokok permohonannya meminta Gibran didiskualifikasi karena persoalan syarat pendidikan. Perkara itu telah diregistrasi MK dengan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Refly Harun tercatat sebagai salah satu kuasa hukum pemohon.

Sidang pendahuluan perkara tersebut telah berlangsung pada 21 September 2026. Dalam permohonannya, para pemohon antara lain meminta agar pencalonan Gibran dinyatakan cacat hukum, pelantikannya sebagai wakil presiden dibatalkan, dan MPR diperintahkan menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden baru dari dua nama yang diajukan Presiden. Agenda berikutnya dijadwalkan untuk mendengar jawaban KPU serta keterangan Bawaslu dan pihak terkait.

Di sinilah persoalannya menjadi lebih besar daripada sekadar siapa yang menang atau kalah dalam sebuah perkara hukum. Yang sedang diuji adalah bagaimana negara menyelesaikan sengketa mengenai proses pencalonan seorang wakil presiden yang sudah hampir dua tahun menjalankan mandatnya.

Gibran saat ini bukan lagi calon wakil presiden. Ia adalah wakil presiden Republik Indonesia. Karena itu, setiap kemungkinan perubahan terhadap kedudukannya mempunyai konsekuensi politik dan ketatanegaraan yang jauh lebih besar.

Di luar gedung MK, suasananya tentu berbeda. Di media sosial, suara yang meminta Gibran diberhentikan atau dimakzulkan terus muncul. Demonstrasi juga selalu menjadi kemungkinan ketika persoalan hukum bertemu dengan ketidakpuasan politik. Tetapi dalam negara hukum, tuntutan publik tetap harus menemukan jalan melalui mekanisme konstitusional.

Masalahnya, politik tidak pernah berjalan hanya melalui pasal-pasal hukum.

Ada kekuatan politik, jaringan kekuasaan, kepentingan partai, hubungan elite, dan kalkulasi mengenai stabilitas pemerintahan. Nama Jokowi pun tetap menjadi bagian dari percakapan politik karena jaringan politik dan figur-figur yang pernah berada di sekelilingnya masih memiliki posisi dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Karena itu, membayangkan perjalanan Gibran menuju 2029 tidak cukup hanya dengan melihat posisi formalnya sebagai wakil presiden. Ada pertanyaan lain yang jauh lebih penting: seberapa kuat dukungan politik terhadapnya apabila tekanan hukum dan tekanan publik semakin besar?

Di sinilah sebuah kursi kekuasaan bisa terasa seperti kursi yang sangat tinggi tetapi sekaligus sangat panas.

Jika MK menerima substansi permohonan para pemohon, tentu peta politik akan berubah. Namun jika MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima atau menolak dalil-dalil pemohon, posisi Gibran secara hukum akan memperoleh ruang yang berbeda. Putusan MK akan menjadi salah satu titik penting dalam menentukan bagaimana polemik tersebut bergerak.

Tetapi satu hal perlu dibedakan. Gugatan di MK tidak otomatis berarti Gibran akan kehilangan jabatan. Sampai ada putusan yang berkekuatan hukum dan proses konstitusional lain yang relevan, Gibran tetap menjabat sebagai wakil presiden.

Karena itu, pembicaraan mengenai pemakzulan juga tidak bisa dilepaskan dari mekanisme yang diatur UUD 1945. Pemakzulan bukan keputusan spontan akibat tekanan demonstrasi. Ada proses kelembagaan yang harus ditempuh, termasuk peran DPR, MK, dan MPR.

Namun politik memiliki dinamika sendiri.

Jika persoalan Gibran berkembang menjadi gerakan massa yang besar dan berkelanjutan, pemerintah tentu harus memperhitungkan dampaknya terhadap stabilitas politik. Demonstrasi besar tidak dengan sendirinya menghasilkan pemakzulan, tetapi tekanan sosial yang luas dapat menjadi faktor politik yang memengaruhi sikap lembaga-lembaga negara.

Di sinilah DPR mempunyai posisi yang menarik. Ketika sebagian masyarakat mempertanyakan legitimasi politik Gibran, publik akan melihat apakah DPR mengambil sikap, menunggu proses hukum, atau memilih tidak masuk terlalu jauh ke dalam persoalan tersebut.

Diamnya lembaga politik juga dapat dibaca dengan berbagai cara. Ada yang menganggapnya sebagai kehati-hatian karena perkara sedang berjalan di MK. Ada pula yang melihatnya sebagai bentuk kalkulasi politik untuk menjaga keseimbangan kekuasaan.

Semua kemungkinan itu masih terbuka.

Yang jelas, perjalanan Gibran menuju 2029 belum bisa dianggap sebagai sesuatu yang otomatis. Tetapi pada saat yang sama, tidak tepat pula menyimpulkan bahwa Gibran pasti akan kehilangan jabatan hanya karena gugatan telah diajukan.

Politik Indonesia pernah memperlihatkan berkali-kali bahwa kekuasaan dapat bertahan ketika memiliki dukungan politik yang kuat. Sebaliknya, kekuasaan juga dapat berubah ketika legitimasi politik, dukungan elite, dan tekanan publik bergerak ke arah yang berbeda.

Pertanyaannya kemudian bukan hanya apakah Gibran mampu bertahan sampai 2029.

Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah seluruh institusi negara mampu memberikan jawaban yang dipercaya publik mengenai proses pencalonan, persyaratan, dan legitimasi seorang wakil presiden.

Sebab jika pertanyaan itu tidak memperoleh jawaban yang meyakinkan, persoalannya tidak akan berhenti pada Gibran.

Ia akan menjadi pertanyaan yang lebih besar tentang bagaimana demokrasi Indonesia menjaga batas antara hukum, kekuasaan dan legitimasi.

Dan kini, bola itu berada di tangan Mahkamah Konstitusi.

Sidang sudah dimulai. Perkara sudah tercatat. Dalil sudah diajukan. Pemerintah, KPU, Bawaslu, DPR, MPR, dan publik tinggal menunggu bagaimana proses konstitusional itu berjalan.

Apakah Gibran akan berjalan terus sampai 2029?

Belum ada yang dapat memastikan.

Yang dapat dipastikan, jalan menuju 2029 bagi Gibran kini tidak lagi hanya berupa perjalanan politik. Di hadapannya terdapat jalan hukum, tekanan publik, kalkulasi elite, dan pertanyaan besar mengenai legitimasi kekuasaan.

Penulis : Iwan “Terpal” Setiawan, pemerhati politik dan alumni HI UMY

MoneyTalk.id, Jakarta – Aktivis media sosial dan pegiat demokrasi, Hanum Salsabiela, kembali melontarkan kritik keras terhadap Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Melalui unggahannya di media sosial, Hanum menyatakan bahwa Gibran harus dimakzulkan karena dianggap memiliki sisi kepribadian yang bertolak belakang dengan citra yang ditampilkan di hadapan publik.

Dalam pernyataannya, Hanum mengaitkan Gibran dengan kontroversi akun anonim “Fufufafa”, akun yang sejak 2024 menjadi perbincangan publik karena diduga memiliki keterkaitan dengan Gibran. Tuduhan tersebut hingga kini masih menjadi polemik di ruang publik dan terus memunculkan perdebatan di kalangan masyarakat.

“Kalian tahu kan cerita Dr Jekyll and Mr Hyde? Yap. Fufufafa dan Gibran itu adalah padanannya,” tulis Hanum, Rabu (24/6/2026).

Ia menggambarkan adanya dua wajah yang berbeda dalam sosok Gibran. Menurutnya, pada siang hari Gibran tampil sebagai pejabat negara yang aktif menjalankan tugas-tugas kenegaraan, mulai dari melakukan kunjungan kerja, memimpin rapat, menerima perwakilan mahasiswa maupun pengemudi ojek online, hingga tampil dalam berbagai kegiatan publik dan podcast yang membahas teknologi kecerdasan buatan.

Namun, Hanum menilai terdapat sisi lain yang bertolak belakang dengan citra tersebut.

“Pagi dia kunjungan ke 100 titik, mimpin rapat, terima perwakilan mahasiswa, ojol, bikin podcast sok AI, dan lain-lain. Malamnya? Dia olah jempol dengan sekian akun anonimnya yang kita tidak tahu yang mana, sambil bully dan obyektifikasi orang,” tulisnya.

Pernyataan tersebut merujuk pada kontroversi akun Fufufafa yang sempat menjadi sorotan nasional. Akun itu ramai diperbincangkan setelah muncul berbagai unggahan lama yang berisi komentar bernada penghinaan terhadap sejumlah tokoh politik serta komentar yang dianggap seksis terhadap sejumlah figur publik perempuan. Dugaan keterkaitan akun tersebut dengan Gibran menjadi salah satu isu politik yang paling banyak dibahas menjelang dan setelah Pilpres 2024. Meski demikian, hingga kini tidak ada putusan hukum yang secara definitif menetapkan kepemilikan akun tersebut.

Hanum menegaskan bahwa persoalan tersebut bukan sekadar kontroversi media sosial, melainkan menyangkut integritas moral seorang pemimpin negara.

“Orang ini harus makzul. Terlalu berat beban sejarah bangsa ini dipimpin pemilik alter ego yang gelap dan jahat,” ujarnya.

Pernyataan Hanum menambah panjang daftar kritik yang diarahkan kepada Gibran terkait isu Fufufafa. Sebelumnya, sejumlah aktivis, akademisi, hingga tokoh politik juga pernah mendesak adanya klarifikasi yang lebih komprehensif mengenai kontroversi tersebut. Di sisi lain, sejumlah pendukung Gibran menilai tuduhan yang beredar belum memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menjatuhkan legitimasi seorang wakil presiden.

Wacana pemakzulan sendiri merupakan mekanisme konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan hanya dapat dilakukan melalui proses politik serta hukum yang ketat, melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR. Karena itu, pernyataan Hanum lebih dipandang sebagai ekspresi kritik politik yang mencerminkan kekecewaan sebagian kelompok masyarakat terhadap kontroversi yang masih membayangi sosok Gibran.

Meski demikian, polemik mengenai Fufufafa tampaknya belum akan berakhir dalam waktu dekat. Setiap kali isu tersebut kembali mencuat, perdebatan mengenai etika, integritas, dan kelayakan moral seorang pejabat publik kembali menjadi sorotan di ruang publik Indonesia.

MoneyTalk, Jakarta – Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi, menyoroti besarnya anggaran furnitur untuk Kantor Istana Wakil Presiden di proyek Ibu Kota Nusantara.

Sorotan itu muncul setelah Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi Undang-Undang IKN, sehingga status ibu kota negara saat ini dinilai masih melekat pada Jakarta. Meski demikian, pembangunan IKN tetap dilanjutkan pemerintah.

Menurut Uchok Sky, anggaran furnitur untuk Kantor Istana Wakil Presiden pada tahun 2026 mencapai Rp33,3 miliar. Nilai tersebut dinilainya sangat jauh berbeda dibandingkan anggaran furnitur dan perlengkapan ibadah untuk Masjid Negara IKN yang disebut hanya sebesar Rp1,8 miliar.

“Anggaran buat Furniture Kantor Istana Wakil Presiden mencapai Rp33,3 miliar. Sedangkan furniture ditambah perlengkapan ibadah pada Masjid Negara IKN hanya sebesar Rp1,8 miliar. Ya, Anda tidak salah baca, perabot kantor bernilai belasan kali lipat lebih mahal dibandingkan perlengkapan rumah Allah,” kata Uchok Sky dalam keterangannya, Sabtu (23/5/2026).

Ia menilai perbedaan anggaran tersebut menunjukkan adanya ketimpangan prioritas dalam pembangunan fasilitas di kawasan IKN.

“Perbedaan furniture antara Wakil Presiden dengan Masjid Negara IKN seperti langit dan bumi, jaraknya jauh sekali. Satu sisi dihiasi kemewahan yang melimpah, sisi lainnya cukup seadanya untuk kebutuhan beribadah ribuan orang,” jelasnya.

Uchok juga menyinggung posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka apabila nantinya mulai berkantor di Istana Wakil Presiden IKN.

“Seandai hari ini Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sudah berkantor di Istana Wakil Presiden, suasana hati beliau pasti benar-benar seperti menempati istana sultan yang siap mengganti Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.

Ia menambahkan, anggaran furnitur yang besar tersebut menimbulkan kesan bahwa kemewahan fasilitas pejabat lebih diprioritaskan dibandingkan fasilitas publik dan kepentingan keagamaan.

“Dengan anggaran semewah itu, rasanya ruang kantor tersebut bukan sekadar tempat bekerja, melainkan tempat bersemayamnya kemegahan yang seolah-olah lebih diprioritaskan dibandingkan fasilitas untuk kepentingan umum dan nilai keagamaan,” tutup Uchok Sky.