20 November 2026

Majelis Ulama Indonesia (MUI)

MoneyTalk.id,Jakarta – Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah mendesak Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat terkait dugaan tindakan represif aparat kepolisian terhadap santriwati Pondok Pesantren Putri Hamalatul Qur’an di Mojolaban, Sukoharjo, Jawa Tengah.

Amir menegaskan, seluruh personel kepolisian yang terbukti melakukan tindakan kekerasan, intimidasi, maupun pelanggaran prosedur harus ditindak tegas tanpa pandang bulu.

Menurutnya, persoalan tersebut tidak boleh dianggap sebagai perkara biasa karena menyangkut perlindungan perempuan, anak-anak, serta kehormatan lembaga pendidikan pesantren.

“Kapolri harus memberikan penjelasan secara terbuka. Apa yang sebenarnya terjadi, bagaimana prosedur penggerebekan dilakukan, siapa yang memberikan perintah, dan apakah tindakan anggota di lapangan sudah sesuai dengan aturan hukum,” kata Amir Hamzah kepada wartawan, Ahad (1/10/2026).

Ia menilai, peristiwa tersebut menjadi ujian bagi kepemimpinan Kapolri Suyudi. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian sangat bergantung pada keberanian pimpinan dalam mengungkap fakta dan menindak anggota yang melakukan pelanggaran.

“Jangan sampai ada kesan institusi melindungi anggotanya sendiri ketika muncul dugaan tindakan represif terhadap masyarakat. Kalau memang terbukti ada pelanggaran, semua pelaku harus ditindak tegas. Tidak boleh ada yang dilindungi,” ujarnya.

Kasus ini bermula dari penggerebekan Pondok Pesantren Hamalatul Qur’an di Mojolaban, Sukoharjo, pada Kamis (29/10/2026) dini hari.

Berdasarkan kronologi yang disampaikan pengurus pesantren dan diberitakan sejumlah media, penggerebekan berlangsung sekitar pukul 03.20 WIB ketika para santriwati masih tidur.

Pihak pesantren menyebut terdapat sekitar 12 santriwati berusia 10 hingga 16 tahun dan empat ustazah di lokasi.

Pengurus pesantren mengungkapkan dugaan pendobrakan pintu, pembentakan, intimidasi, hingga perlakuan tidak pantas terhadap sejumlah santriwati. Bahkan, terdapat keterangan mengenai seorang santriwati yang diduga disuruh tiarap dan mengalami perlakuan kasar.

Penggerebekan tersebut merupakan pengembangan penyidikan kasus pembakaran dan perusakan sebuah warung mi babi di Sukoharjo.

Namun, keterangan pihak pesantren dan kepolisian mengenai pelaksanaan penggerebekan berbeda. Karena itu, dugaan pelanggaran tersebut perlu diperiksa secara objektif berdasarkan bukti, dokumen penggeledahan, rekaman, dan keterangan saksi.

Kontroversi penggerebekan tersebut juga mendapat perhatian sejumlah organisasi Islam.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat meminta Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri memeriksa dugaan pelanggaran prosedur dan tindakan tidak proporsional dalam penggerebekan tersebut.

MUI juga meminta kepolisian memberikan penjelasan terbuka mengenai dasar hukum, kronologi, serta prosedur penggeledahan dan pemeriksaan.

Ketua MUI Bidang Pesantren KH Ahmad Fahrur Rozi mempertanyakan alasan penggerebekan dilakukan pada dini hari dengan menggunakan senjata laras panjang.

Sementara itu, Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP PERSIS) melalui Ketua Umum KH Jeje Zaenudin mengecam dugaan tindakan tidak profesional aparat. PERSIS mengingatkan bahwa penegakan hukum tidak boleh mengabaikan martabat perempuan, anak-anak, dan lembaga pendidikan.

Dalam pandangan Amir Hamzah, persoalan tersebut juga harus menjadi momentum bagi pimpinan Polri untuk memperkuat pengawasan internal dan menjaga ideologi serta karakter institusi kepolisian.

Ia mengingatkan perlunya kewaspadaan terhadap kemungkinan masuknya pengaruh yang disebutnya sebagai Komunisme Gaya Baru ke dalam tubuh Polri.

Amir menilai, pengawasan terhadap personel tidak cukup hanya dilakukan melalui pemeriksaan administratif dan kedisiplinan, tetapi juga harus menyentuh pembinaan ideologi, integritas, loyalitas terhadap konstitusi, serta penghormatan terhadap nilai-nilai Pancasila.

Peringatan tersebut, menurutnya, harus menjadi perhatian pimpinan Polri agar institusi kepolisian tetap menjalankan fungsi sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

Amir menambahkan, Polri memiliki kewenangan besar dalam menjalankan fungsi penegakan hukum. Namun, kewenangan tersebut harus disertai tanggung jawab dan pengawasan yang kuat.

Bahkan, Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian telah mengatur prinsip legalitas, kebutuhan, proporsionalitas, pencegahan, dan kewajaran dalam penggunaan kekuatan.

Selain itu, UU Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas UU Kepolisian juga mempertegas prinsip profesionalitas, proporsionalitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas Polri.

Karena itu, Amir meminta Kapolri tidak berhenti pada pernyataan bahwa seluruh prosedur telah dijalankan sesuai ketentuan.

Masyarakat membutuhkan penjelasan yang disertai bukti dan hasil pemeriksaan yang transparan.

“Ini ujian bagi Kapolri. Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan karena ada tindakan aparat yang justru menimbulkan ketakutan. Polri harus hadir memberikan perlindungan, bukan membuat masyarakat merasa terancam,” pungkas Amir.

MoneyTalk.id, Jakarta – Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) untuk melarang penggunaan rokok elektrik atau vape di lingkungan institusi pemerintahan. Langkah tersebut dinilai penting untuk mendukung komitmen pemberantasan narkotika yang disuarakan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.

Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan, pemberantasan narkotika membutuhkan dukungan semua pihak, termasuk upaya mencegah penyalahgunaan vape sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika dalam bentuk cair.

Menurut IPW, perkembangan modus kejahatan narkotika semakin kompleks. Zat terlarang yang sebelumnya dikenal dalam bentuk padat kini dapat ditemukan dalam bentuk cair dan disamarkan melalui cairan rokok elektrik.

“IPW mendesak Presiden Prabowo Subianto menerbitkan aturan berupa Instruksi Presiden penggunaan vape di institusi pemerintahan sebelum pelarangan vape dimasukkan ke UU Narkotika dan Psikotropika,” demikian pernyataan IPW dalam siaran pers yang ditandatangani Sugeng Teguh Santoso selaku ketua dan Data Wardhana selaku sekretaris jenderal IPW, Ahad (25/10/2026).

IPW menilai, kebijakan tersebut dapat menjadi langkah awal untuk membatasi penggunaan vape di lingkungan pemerintahan sekaligus memperkuat pencegahan peredaran narkotika melalui rokok elektrik.

Dorongan pelarangan vape sebelumnya disampaikan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam keterangan pers di Terminal Penumpang Bandar Deli Belawan, Medan, Jumat (23/10/2026).

Suyudi menyoroti perubahan modus peredaran narkotika global yang semakin memanfaatkan zat berbentuk cair. Menurutnya, cartridge atau alat isi ulang vape dapat digunakan untuk menyamarkan zat terlarang sehingga sulit dibedakan dari cairan kimia biasa.

“Isi ulang ataupun isi cartridge-cartridge di dalam vape ya tidak bisa kita bedakan, yang sangat tersamar, sangat terkamuflase, wujudnya cair. Antara kimia biasa dengan kimia narkotika itu tidak bisa dibedakan,” ujar Suyudi.

Kekhawatiran tersebut berkaitan dengan kemungkinan cairan vape mengandung zat terlarang yang dikemas dengan berbagai aroma dan rasa. Kondisi ini dinilai menyulitkan proses identifikasi apabila tidak disertai pengujian laboratorium.

Karena itu, IPW mendukung langkah Kapolri untuk memperkuat pencegahan peredaran narkotika melalui rokok elektrik. Organisasi tersebut juga mendorong pemerintah mengambil kebijakan yang lebih luas agar pengawasan tidak hanya bertumpu pada penindakan setelah kasus terjadi.

Gagasan pelarangan vape bukan pertama kali disampaikan Suyudi. Saat masih menjabat Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), ia telah mengemukakan usulan tersebut dalam rapat bersama Komisi III DPR pada 7 April 2026 yang membahas Rancangan Undang-Undang tentang Narkotika dan Psikotropika.

Dalam rapat itu, BNN menyoroti fenomena peredaran zat narkotika melalui cairan vape. Usulan pelarangan kemudian didorong untuk dipertimbangkan dalam pembahasan regulasi narkotika.

Berdasarkan data pengujian yang disampaikan Suyudi ketika menjabat Kepala BNN, dari 341 sampel cairan vape yang diperiksa, sebanyak 11 sampel mengandung kanabinoid sintetis, satu sampel mengandung methamphetamine atau sabu, dan 23 sampel mengandung etomidate.

Data tersebut menjadi salah satu dasar kekhawatiran terhadap potensi penyalahgunaan rokok elektrik sebagai media konsumsi zat terlarang. Namun, temuan pada sampel yang diuji tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh produk vape mengandung narkotika.

Suyudi juga menyebut perkembangan zat psikoaktif baru atau new psychoactive substances (NPS) yang semakin cepat. Menurut data yang disampaikannya, terdapat 1.386 jenis NPS yang teridentifikasi di dunia, sementara 175 jenis telah teridentifikasi beredar di Indonesia.

Persoalan lain yang disoroti adalah penanganan hukum terhadap zat tertentu dalam cairan vape. Suyudi menyebut etomidate telah dimasukkan ke dalam daftar narkotika golongan II melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2025. Ia menilai penguatan aturan diperlukan agar penanganan kasus penyalahgunaan zat tersebut dapat dilakukan secara efektif.

Upaya mendorong pelarangan vape juga disampaikan Suyudi dalam pertemuan dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 13 Oktober 2026. Dalam pertemuan tersebut, ia meminta MUI mempertimbangkan penerbitan fatwa haram dan pelarangan total rokok elektrik.

Sebelumnya, MUI Provinsi Jawa Timur telah mengeluarkan Fatwa Nomor 1 Tahun 2026 pada 1 Juli 2026 di Surabaya yang mengharamkan penyalahgunaan rokok elektrik.

Di tingkat pemerintahan daerah, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution juga menerbitkan kebijakan pelarangan vape bagi aparatur sipil negara (ASN), pegawai non-ASN, dan pegawai badan usaha milik daerah (BUMD) di wilayahnya.

Larangan tersebut tertuang dalam Instruksi Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.54/3/INST/2026 tentang Pelarangan Vape atau Rokok Elektrik di Sumatera Utara. Instruksi itu ditujukan kepada para bupati dan wali kota se-Sumatera Utara.

Bagi IPW, kebijakan daerah tersebut dapat menjadi salah satu rujukan bagi pemerintah pusat dalam merumuskan langkah pencegahan yang lebih luas. Organisasi itu mengusulkan agar pembatasan penggunaan vape di lingkungan pemerintahan diterapkan melalui instruksi presiden kepada kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah.

IPW berpandangan bahwa penerbitan Inpres dapat menjadi langkah awal sebelum pemerintah dan DPR membahas pengaturan vape secara lebih menyeluruh dalam revisi atau pembentukan ketentuan terkait narkotika dan psikotropika.

Menurut organisasi tersebut, kebijakan lintas kementerian dan pemerintah daerah diperlukan untuk memperkuat pengawasan serta mencegah penyalahgunaan rokok elektrik sebagai sarana konsumsi narkotika.

“Jika Instruksi Presiden terhadap larangan vape dikeluarkan terhadap lembaga dan kementerian, gubernur, wali kota, serta bupati di Indonesia, maka penyelamatan terhadap jutaan masyarakat dari bahaya laten narkoba bisa terjadi,” demikian sikap IPW.

Meski demikian, penerapan larangan secara nasional membutuhkan kajian yang matang, termasuk penilaian risiko kesehatan dan keamanan, dasar hukum yang kuat, mekanisme pengawasan, serta dampaknya terhadap masyarakat dan pelaku usaha.

Desakan IPW kepada Presiden Prabowo kini menempatkan persoalan vape sebagai bagian dari perdebatan yang lebih luas mengenai strategi pemberantasan narkotika. Pemerintah dihadapkan pada tantangan untuk mencegah penyalahgunaan rokok elektrik tanpa mengabaikan kebutuhan akan regulasi yang terukur, berbasis bukti, dan dapat dilaksanakan secara efektif.

MoneyTalk.id,Jakarta – Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (CELIOS) yang juga dosen UGM Media Wahyudi Askar mengungkap pengalamannya memperjuangkan isu kebijakan publik melalui dua jalur, yakni Mahkamah Konstitusi (MK) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Media mengatakan dirinya bersama tim CELIOS pernah terlibat dalam kajian ekonomi yang mendukung pengajuan judicial review terhadap kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen ke MK. Namun, upaya tersebut tidak berakhir sesuai harapan.

Menurut Media, persoalan tersebut bermula dari kekhawatiran terhadap mekanisme perubahan tarif PPN yang menurutnya memberikan ruang kepada pemerintah untuk menaikkan tarif berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

“Kita bikin kajian ekonomi mendukung teman-teman tim hukum kita ajukan judicial review ke MK,” kata Media dalam keterangan yang beredar di YouTube, Kamis (27/8/2026).

Dalam perkara uji materi tersebut, CELIOS memang memberikan keterangan ahli dalam persidangan MK. Pada Juli 2025, CELIOS menyatakan kajian mereka menyoroti dampak kebijakan kenaikan PPN menjadi 12 persen terhadap daya beli, dunia usaha, dan perekonomian. Kajian CELIOS memperkirakan kebijakan tersebut berpotensi menurunkan output nasional hingga Rp79,7 triliun, pendapatan rumah tangga Rp64,8 triliun, serta menghilangkan lebih dari 550 ribu lapangan kerja dalam satu tahun.

Media mengaku sempat mendapat peringatan dari rekannya agar tidak terlalu berharap terhadap hasil perkara tersebut.

“Saya diingatkan oleh kawan, Bro, jangan terlalu berharap,” ujar Media.

Meski demikian, ia mengaku tetap optimistis dan memilih mencoba jalur konstitusional tersebut.

“Aku optimis ya. Ah, kita coba dulu. Siapa tahu, siapa tahu,” katanya.

Namun, perkara tersebut akhirnya tidak menghasilkan putusan seperti yang diharapkan pihaknya. Dokumen perkara MK menunjukkan salah satu pokok argumentasi pemohon berkaitan dengan ketentuan tarif PPN dalam UU HPP yang dinilai memberikan ruang perubahan tarif dan menimbulkan persoalan kepastian hukum.

Media kemudian menceritakan persoalan kedua yang membuatnya mencoba jalur berbeda. Kali ini menyangkut praktik rangkap jabatan wakil menteri sebagai komisaris perusahaan.

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 128/PUU-XXIII/2025 menegaskan larangan rangkap jabatan yang berlaku bagi menteri juga berlaku bagi wakil menteri, termasuk sebagai komisaris atau direksi perusahaan negara maupun swasta.

Persoalannya, menurut Media, ketika putusan tersebut sudah ada, praktik rangkap jabatan masih menjadi sorotan.

Ia kemudian bersama CELIOS memilih menempuh jalur lain dengan meminta pandangan keagamaan dari MUI mengenai penghasilan yang diterima pejabat yang masih merangkap jabatan komisaris.

“Saya iseng malam-malam bikin surat ke Majelis Ulama Indonesia. Sisa-nya hanya untuk minta fatwa, wakil menteri gajinya halal apa haram?” kata Media.

Permintaan tersebut bukan sekadar wacana. CELIOS memang secara resmi mengirimkan surat kepada Komisi Fatwa MUI pada September 2025. Dalam surat itu, CELIOS meminta pandangan mengenai hukum penghasilan atau honorarium menteri dan wakil menteri yang merangkap sebagai komisaris BUMN setelah adanya putusan MK.

CELIOS juga mengajukan tiga pertanyaan, yakni mengenai status hukum penghasilan tersebut, apakah halal, syubhat atau haram, serta bagaimana seharusnya pejabat negara menyikapinya berdasarkan prinsip keadilan, amanah dan transparansi.

Media mengatakan pihaknya kemudian diundang untuk berdialog dengan MUI.

“Saya bilang, opsinya cuma ada dua. Kalau enggak halal, haram. Enggak ada syubhat dan enggak ada mubah di sana,” ujarnya.

Menurut Media, pihaknya kemudian menerima jawaban dari MUI yang menyatakan penghasilan tersebut halal.

“Minggu lalu kami dapat balasan surat dari Majelis Ulama Indonesia bahwa ini adalah halal, halal, halal,” kata Media.

Pernyataan tersebut menjadi titik yang menurut Media justru menimbulkan pertanyaan baru.

Ia mengaku kemudian mendapat pesan dari orang yang sebelumnya mengingatkannya agar tidak terlalu berharap pada proses di MK.

“Bro, kemarin ke MK sekarang gue kasih tahu lagi satu lagi. Beberapa orang di MUI itu juga rangkap jabatan jadi komisaris,” ujar Media, mengutip pesan rekannya.

Secara terpisah, data publik memang menunjukkan pernah terdapat tokoh yang memiliki posisi di lingkungan MUI sekaligus menjabat komisaris BUMN. Laporan tahunan PT PLN Indonesia Power, misalnya, mencatat Lukmanul Hakim sebagai Komisaris Independen. Dokumen perusahaan itu juga mencatat bahwa ia sebelumnya menjabat Wakil Ketua Dewan Halal Nasional MUI serta Ketua Bidang Ekonomi Umat MUI untuk periode 2015–2025.

Namun, data tersebut perlu dibaca sesuai periode jabatan. Susunan pengurus MUI periode 2025–2030 telah berubah setelah Munas XI MUI, dengan KH M. Anwar Iskandar sebagai ketua umum dan Prof KH M. Asrorun Ni’am Sholeh sebagai Ketua Bidang Fatwa.

Polemik yang diangkat Media pada akhirnya tidak hanya menyangkut halal atau haramnya sebuah penghasilan. Isu tersebut bersinggungan dengan pertanyaan yang lebih luas mengenai independensi lembaga, konflik kepentingan, serta konsistensi antara putusan hukum dan pelaksanaannya.

MK sendiri dalam perkara rangkap jabatan menilai praktik tersebut berpotensi menghadirkan konflik kepentingan dan kerentanan terhadap integritas pengambilan keputusan. Dalam penjelasan MK, rangkap jabatan dapat memunculkan kekhawatiran terhadap perlindungan kepentingan publik, fairness, hingga alokasi sumber daya publik.

Media sebelumnya juga menegaskan bahwa persoalan rangkap jabatan bukan semata persoalan administrasi. Dalam permohonan fatwa CELIOS, persoalan tersebut dikaitkan dengan prinsip keadilan, amanah, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.

Dengan demikian, pengalaman yang diceritakan Media memperlihatkan dua jalur yang ditempuh untuk mempertanyakan kebijakan publik: jalur konstitusional melalui MK dan jalur keagamaan melalui MUI.

Keduanya, menurut dia, sama-sama meninggalkan pertanyaan lanjutan mengenai bagaimana hukum, etika publik, dan kepentingan masyarakat seharusnya berjalan beriringan.

Bagi Media, persoalan tersebut belum selesai hanya dengan adanya putusan hukum atau jawaban keagamaan. Justru yang menjadi tantangan berikutnya adalah memastikan aturan, etika jabatan, dan praktik penyelenggaraan negara dapat berjalan konsisten di lapangan.

MoneyTalk.id, Jakarta – Presidium Tapol-Napol menyampaikan pernyataan sikap dan sejumlah tuntutan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam momentum refleksi pemerintahan. Mereka menegaskan tiga tuntutan tersebut bukan bentuk penolakan terhadap pemerintah, melainkan dorongan agar pemerintahan berjalan sesuai kepentingan rakyat dan prinsip keadilan.

Dalam pernyataan sikapnya, Presidium Tapol-Napol menilai terdapat tiga hal penting yang perlu dilakukan pemerintah, yakni mengembalikan pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, menegakkan supremasi hukum serta memberantas korupsi, dan merampingkan Kabinet Merah Putih demi efisiensi anggaran negara, Senin (10/8/2026).

Tuntutan pertama adalah agar pemerintah segera kembali pada pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Presidium Tapol-Napol meminta Presiden Prabowo untuk segera kembali kepada UUD 1945 asli, melaksanakan Pasal 33 secara penuh dan konsekuen, serta meninjau dan mencabut berbagai aturan yang dinilai menyimpang dari jiwa UUD 1945 dan merugikan hak-hak rakyat.

Mereka menilai konstitusi harus menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan sekaligus menjadi instrumen untuk memastikan hak-hak masyarakat terlindungi.

Tuntutan kedua berkaitan dengan penegakan hukum. Presidium Tapol-Napol meminta hukum ditempatkan sebagai panglima tertinggi dalam menjamin keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Lembaga hukum dan aparat penegak hukum (APH) juga diminta menjadi garda terdepan dalam menjalankan amanat rakyat, bukan kepentingan penguasa.

Mereka turut meminta Presiden Prabowo memproses para pelaku korupsi beserta aktor intelektual yang berada di belakangnya.

Selain itu, Presidium Tapol-Napol menyatakan dukungan terhadap sikap Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait hukuman mati bagi pelaku korupsi serta meminta penyitaan seluruh aset yang berasal dari kejahatan korupsi.

Tuntutan ketiga adalah perampingan Kabinet Merah Putih dengan alasan efisiensi anggaran APBN.

Presidium Tapol-Napol menyoroti jumlah menteri dan wakil menteri yang dinilai terlalu besar. Dalam dokumen pernyataannya, mereka menyebut terdapat lebih dari 100 menteri dan wamen serta menilai sebagian di antaranya gagal menjalankan visi Presiden.

Karena itu, mereka meminta dilakukan evaluasi dan perampingan kabinet agar anggaran negara dapat digunakan secara lebih efektif untuk kepentingan masyarakat.

Selain tiga tuntutan tersebut, Presidium Tapol-Napol secara khusus meminta Presiden Prabowo memberikan amnesti, rehabilitasi dan abolisi kepada seluruh tahanan politik dan narapidana politik (Tapol-Napol) yang mereka sebut menjadi korban kriminalisasi karena menyampaikan pendapat pada masa pemerintahan 2014–2024.

Permintaan tersebut diharapkan dapat direalisasikan pada momentum 17 Agustus sebagai bagian dari upaya mengembalikan martabat bangsa, keadilan, dan masa depan Indonesia yang lebih baik.

“Meminta Presiden Prabowo atas nama hati nurani yang memegang prinsip dasar kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memberikan amnesti, rehabilitasi dan abolisi kepada seluruh Tapol-Napol yang menjadi korban kriminalisasi hanya karena memberikan pendapat,” demikian poin pernyataan Presidium Tapol-Napol.

Mereka menegaskan tetap mendukung Presiden Prabowo Subianto sepanjang pemerintahannya berpihak kepada rakyat.

Momentum tuntutan tersebut disampaikan menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Secara resmi, agenda kenegaraan menjelang 17 Agustus 2026 juga mencakup Sidang Tahunan MPR pada 14 Agustus 2026 yang akan dihadiri Presiden dan Wakil Presiden serta pimpinan lembaga negara.

MoneyTalk, Jakarta – Gerakan moral lintas agama yang tergabung dalam Siaga Bumi (Indonesia Bergerak Selamatkan Bumi) melakukan audiensi dengan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Jumhur Hidayat, di Gedung Kementerian Lingkungan Hidup, Kuningan, Jakarta, Jumat (12/6/2026). Pertemuan tersebut menghasilkan kesepahaman mengenai pentingnya pendekatan budaya dan persuasi religius dalam menghadapi ancaman krisis lingkungan yang kian mengkhawatirkan.

Dalam audiensi itu, Menteri Lingkungan Hidup didampingi Sekretaris Kementerian, sejumlah deputi, dan staf khusus. Sementara rombongan Siaga Bumi dipimpin Ketua Dewan Pengarah, Prof. Dr. Din Syamsuddin.

Pada kesempatan tersebut, Prof. Din Syamsuddin memaparkan perjalanan Siaga Bumi yang berdiri sejak 2015 sebagai gerakan moral umat beragama untuk menjaga kelestarian lingkungan. Menurutnya, gerakan ini merupakan bentuk kolaborasi lintas iman yang menghimpun berbagai unsur dalam Inter-Religious Council (IRC) Indonesia.

Keanggotaan IRC Indonesia mencakup Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi), Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin), serta kalangan akademisi dari sejumlah perguruan tinggi yang memiliki perhatian terhadap isu lingkungan, termasuk Universitas Nasional.

Dalam pemaparannya, Prof. Din menjelaskan bahwa Siaga Bumi telah menjalankan berbagai program konkret, salah satunya gerakan Eco Rumah Ibadah. Program tersebut berfokus pada penghijauan dan pengelolaan lingkungan di sekitar rumah ibadah, pengelolaan air secara berkelanjutan, serta pengurangan dan pengelolaan sampah.

“Siaga Bumi telah bergerak melalui berbagai program konkret, salah satunya adalah gerakan Eco Rumah Ibadah. Program ini berfokus pada pengasrian fisik dan lingkungan di sekitar rumah-rumah ibadah, manajemen air yang berkelanjutan, serta manajemen sampah,” ujar Prof. Din Syamsuddin.

Menanggapi paparan tersebut, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menyampaikan apresiasi atas konsistensi dan kontribusi Siaga Bumi dalam membangun kesadaran ekologis di tengah masyarakat.

Menurut Jumhur, Kementerian Lingkungan Hidup saat ini tengah menyiapkan agenda besar bertajuk “Pertaubatan Nasional Ekologis”. Program tersebut mencakup berbagai langkah strategis, mulai dari gerakan reforestasi melalui penanaman dua miliar pohon hingga pendataan dan pengawasan terhadap industri-industri yang dinilai berpotensi merusak lingkungan.

Jumhur menilai isu lingkungan memiliki kekuatan untuk menyatukan berbagai elemen masyarakat yang berbeda latar belakang.

“Semua pihak yang beragam—lintas agama, lintas negara, lintas profesi, dan lintas keahlian—kini dapat bersatu karena sama-sama merasa memiliki tanggung jawab moral pada isu lingkungan hidup. Kami di Kementerian LH sangat merasa perlu adanya rekayasa sosial dan persuasi religius untuk mempengaruhi sekaligus mengubah perilaku masyarakat terhadap lingkungan,” katanya.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak juga sepakat bahwa akar persoalan krisis ekologis tidak hanya terletak pada aspek teknis, tetapi juga berkaitan erat dengan budaya dan pola hidup masyarakat. Karena itu, diperlukan upaya pembudayaan baru yang dilakukan secara berkelanjutan melalui edukasi, keteladanan, dan gerakan sosial yang melibatkan seluruh elemen bangsa.

Sebagai tindak lanjut dari audiensi tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Siaga Bumi berkomitmen memperkuat kerja sama serta membangun sinergi nyata dalam upaya penyelamatan dan pemuliaan lingkungan hidup di Indonesia.

MoneyTalk, Jakarta – Praktisi hukum Ali Lubis, SH, MH memberikan pandangannya terkait polemik penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pengadaan sapi kurban Presiden RI pada momentum Idul Adha 2026.

Menurut Ali Lubis, penggunaan APBN untuk bantuan sapi kurban kepada masyarakat tidak bertentangan dengan hukum negara maupun hukum Islam selama tujuannya untuk kepentingan rakyat dan dilakukan secara transparan serta akuntabel.

“Dalam perspektif hukum negara, APBN memang digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jika bantuan sapi kurban itu kembali kepada masyarakat dan menjadi bagian dari program sosial negara, maka secara hukum sah,” ujar Ali Lubis dalam keterangannya, Kamis (28/5/2026).

Ali Lubis menegaskan bahwa Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 telah menegaskan bumi, air, dan kekayaan negara dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Selain itu, pengelolaan keuangan negara juga diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengedepankan prinsip efisiensi, transparansi, dan kepentingan publik.

Dalam pandangannya, polemik yang berkembang seharusnya dilihat secara objektif. Ia menilai bantuan sosial keagamaan yang menyentuh masyarakat secara langsung tidak bisa semata-mata dipandang sebagai kepentingan pribadi pejabat negara.

“Kalau manfaatnya dirasakan rakyat, distribusinya jelas, dan tidak ada pelanggaran aturan anggaran, maka yang terpenting adalah kebermanfaatannya bagi masyarakat,” katanya.

Ali Lubis juga menyoroti aspek hukum Islam. Ia menyebut dalam konsep maqashid syariah, pemerintah memiliki kewajiban menghadirkan kemaslahatan bagi rakyat.

“Dalam hukum Islam ada kaidah bahwa kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus berdasarkan kemaslahatan. Jadi ketika negara hadir membantu masyarakat dalam momentum Idul Adha, itu bisa dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab sosial negara,” jelasnya.

Sebelumnya, polemik mencuat setelah pemerintah mengungkap pengadaan 1.098 sapi kurban Presiden menggunakan anggaran APBN melalui skema Bantuan Kemasyarakatan Presiden dengan nilai sekitar Rp100 miliar.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menyatakan penggunaan APBN untuk bantuan sapi kurban Presiden tidak bermasalah secara syariat karena diperuntukkan bagi kemaslahatan masyarakat luas.

MoneyTalk, Jakarta – Advokat dan aktivis Ahmad Khozinudin, S.H., melontarkan kritik keras terhadap sikap Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mendukung keputusan Indonesia bergabung dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menurutnya, langkah tersebut justru berpotensi melegitimasi kezaliman Israel terhadap rakyat Palestina.

Dalam tulisan opininya yang beredar luas, Ahmad Khozinudin membandingkan dua pertemuan Presiden Prabowo Subianto dalam waktu berdekatan. Pertama, pertemuan Presiden dengan sejumlah aktivis pada Jumat (30/1), dan kedua, pertemuan Presiden dengan jajaran MUI pada Selasa (3/2).

Menurut Ahmad, pertemuan Presiden dengan para aktivis seperti Abraham Samad dan Sa’id Didu menghasilkan respons konkret dari Presiden. Salah satunya terkait aspirasi agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap warga negara yang menyuarakan pendapatnya, khususnya dalam isu dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo.

“Presiden terlihat mendengar dan mengapresiasi aspirasi aktivis, lalu menindaklanjutinya dengan arahan kepada aparat penegak hukum agar berhati-hati,” tulis Ahmad Khozinudin, Rabu (4/2/2026).

Ia menyinggung pengembalian berkas perkara oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta kepada penyidik Polda Metro Jaya pada 2 Februari 2026 sebagai indikasi adanya dampak kebijakan pasca-pertemuan tersebut.

Namun, Ahmad Khozinudin menilai hal sebaliknya terjadi setelah pertemuan Presiden dengan MUI. Pasca-pertemuan itu, MUI justru menyatakan dukungan terhadap keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace bentukan Donald Trump, padahal sebelumnya MUI diketahui mengecam keras keterlibatan Indonesia dalam forum tersebut.

“Ini perubahan sikap yang serius dan patut dipertanyakan,” kata Ahmad.

Ahmad Khozinudin menilai dukungan MUI tersebut tidak memiliki legitimasi syar’i. Ia berpendapat bahwa membantu Amerika Serikat, yang dinilainya berpihak pada Israel, sama saja dengan membantu kezaliman terhadap rakyat Palestina.

“Dalam perspektif syariat Islam, membantu pihak yang jelas-jelas membela penjajahan dan penumpahan darah adalah perbuatan haram, apa pun dalih kemaslahatannya,” tegasnya.

Ia juga menilai MUI gagal melakukan tahkik manath atau pendalaman fakta terkait tujuan sejati Board of Peace. Menurutnya, lembaga tersebut bukan untuk membebaskan Palestina, melainkan memuluskan kepentingan Israel, termasuk pengusiran warga Palestina dari tanahnya.

Ahmad Khozinudin mengingatkan rekam jejak Israel dan Amerika Serikat yang berulang kali melanggar kesepakatan gencatan senjata. Ia menyinggung serangan udara Israel di Al Mawasi, Gaza, pada Sabtu (31/1), yang menewaskan puluhan warga sipil meski inisiatif perdamaian terus digaungkan.

“Fakta ini menunjukkan bahwa bergabungnya Indonesia dalam Dewan Perdamaian Trump justru memperkuat legitimasi kejahatan Israel,” ujarnya.

Selain aspek syariat, Ahmad juga menilai keputusan tersebut bertentangan dengan konstitusi Indonesia yang secara tegas menolak segala bentuk penjajahan. Ia menegaskan bahwa tindakan Israel di Palestina merupakan bentuk penjajahan nyata.

Tak hanya itu, ia menilai kebijakan tersebut mencederai prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif.

“Bergabung dengan forum bentukan Trump justru menempatkan Indonesia dalam posisi subordinat di bawah kepentingan Amerika Serikat,” kata Ahmad.

Dalam penutup tulisannya, Ahmad Khozinudin menggunakan bahasa yang sangat keras, menilai dukungan MUI terhadap kebijakan tersebut sebagai bentuk legitimasi terhadap pembantaian rakyat Palestina. Ia bahkan menyatakan siap menjadi saksi di hadapan Tuhan atas sikapnya membela Palestina.

“Ini bukan sekadar persoalan politik, tetapi soal tanggung jawab moral, agama, dan kemanusiaan,” tutupnya.

MoneyTalk, Jakarta – Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Cholil Nafis menilai keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Dunia bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump tidak mencerminkan keberpihakan terhadap perjuangan rakyat Palestina.

Menurut Cholil Nafis, sejak awal gagasan Board of Peace sudah bermasalah secara moral dan politik, karena digagas oleh Donald Trump yang selama masa kepemimpinannya dikenal sangat pro-Israel dan bahkan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

“Kalau kita lihat dari penggagasnya saja, ini sudah jelas tidak berpihak kepada Palestina. Donald Trump itu sangat dekat dengan Israel,” ujar Cholil Nafis dalam keterangannya, Rabu (28/1/2026).

Ia menyoroti fakta bahwa dalam struktur maupun keanggotaan Board of Peace terdapat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, sosok yang oleh banyak komunitas internasional dianggap bertanggung jawab atas penjajahan dan kekerasan terhadap rakyat Palestina.

“Di dalamnya ada Netanyahu, sementara Palestina sebagai negara bahkan tidak diakui. Ini kan ironi besar. Bagaimana mungkin disebut dewan perdamaian tapi penjajah ada di dalamnya,” tegasnya.

Cholil Nafis juga mengkritik keras aspek iuran atau bayaran keanggotaan yang tetap harus ditanggung Indonesia. Menurutnya, kondisi ini justru merugikan secara politik dan etis.

“Aneh lagi, Indonesia masih ditarik bayaran keanggotaan. Kita bayar, tapi tidak mendapat posisi yang adil untuk memperjuangkan Palestina. Ini jelas tidak seimbang,” kata dia.

Sebagai negara yang sejak awal kemerdekaan secara konsisten mendukung perjuangan Palestina, Cholil Nafis menilai langkah bergabung dengan Board of Peace berpotensi merusak konsistensi politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan berpihak pada keadilan global.

“Atas dasar itu, menurut saya lebih baik Presiden Prabowo menarik diri saja dari keanggotaan Board of Peace. Indonesia harus tetap tegas berada di barisan pembela Palestina, bukan masuk dalam forum yang justru melegitimasi penjajahan,” ujarnya.

Ia menegaskan, dukungan terhadap Palestina bukan sekadar isu politik luar negeri, melainkan amanat konstitusi dan komitmen moral bangsa Indonesia.

“Kalau soal perdamaian, Indonesia sudah jelas posisinya: perdamaian yang adil, bukan perdamaian versi penjajah,” pungkas Cholil Nafis.

MoneyTalk, Jakarta – Musyawarah Nasional (Munas) Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang resmi dimulai hari ini menjadi momentum penting untuk memperkuat konsolidasi dan posisi MUI sebagai “Tenda Besar” umat Islam. Hal ini ditegaskan oleh Prof. Dr. M. Din Syamsuddin, Ketua Umum MUI periode 2014–2015, dalam pernyataannya menjelang pelaksanaan Munas.

Menurut Din Syamsuddin, MUI sejak awal telah menjalankan fungsi sebagai wadah musyawarah ulama, zuama, dan cendekiawan Muslim. Namun ia mengakui masih adanya dominasi organisasi tertentu dalam kepengurusan, yang membuat MUI belum sepenuhnya mencerminkan kebersamaan umat Islam.

“Jika MUI masih didominasi oleh organisasi tertentu, maka MUI belum kaffah dalam menjalankan misi rahmatan lil ‘alamin dan belum berfungsi fauqal jami’ walil jami’ berada di atas dan untuk semua golongan,” kata Din, Kamis (20/11/2025).

Ketua Dewan Pertimbangan MUI periode 2015–2020 itu menekankan bahwa susunan kepengurusan MUI ke depan harus lebih inklusif. Ia mengusulkan agar seluruh unsur umat Islam, terutama Ketua Umum dari sekitar 70 ormas Islam, masuk dalam keanggotaan Dewan Pertimbangan. Selain itu, jika Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI berasal dari organisasi tertentu, maka Ketua Dewan Pertimbangan idealnya dari organisasi lain.

“Jangan ada dominasi. Struktur kepengurusan harus mencerminkan ukhuwah Islamiyah dan kebersamaan umat,” ujarnya. Ia juga menilai posisi wakil ketua umum perlu diisi oleh perwakilan dari berbagai ormas agar MUI benar-benar menjadi wadah bersama.

Din menegaskan, tantangan umat Islam saat ini semakin besar dan kompleks sehingga MUI dituntut tampil sebagai problem solver sekaligus penghela lokomotif keumatan dan kebangsaan. Untuk itu, MUI harus menghadirkan change leadership dan memiliki kemampuan manajemen perubahan yang kuat.

Terkait hubungan MUI dengan negara, Din mengingatkan pentingnya menjaga peran sebagai khadimul ummah dan shadiqul hukumah—pelayan umat dan mitra strategis pemerintah. Menurutnya, MUI perlu mendukung pemerintah yang bekerja dengan benar, namun harus berada di garis depan melakukan amar ma’ruf nahi munkar jika pemerintah menyimpang dari konstitusi dan nilai-nilai agama.

“Jika pemerintah salah atau menyeleweng, ulama harus berada di shaf terdepan,” pungkas mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 2005–2015 itu.

MoneyTalk,Jakarta – Menjelang pemungutan suara pada Pemilihan Kepala Daerah, pada Sabtu 23 November 2024, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Tengah mengeluarkan Fatwa terkait Pemilihan Kepala Daerah.

Dan inti dari Fatwa MUI Jawa Tengah mewajibkan Umat Islam untuk memilih calon pemimpin yang seakidah, amanah, jujur, terpercaya dan memperjuangkan kepentingan syiar Islam.

Selanjutnya Fatwa tersebut juga menyatakan bahwa memilih pemimpin yang tidak seakidah atau sengaja tidak memilih padahal ada calon yang seakidah hukumnya haram.

Terkait Fatwa MUI Jawa Tengah tersebut Direktur Eksekutif SETARA Halili Hasan bahwa MUI Jawa Tengah sangat diskriminatif dan bertentangan dengan hukum negara. Coba baca Pasal 28D ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945 menegaskan bahwa “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Demikian pula UU 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 43 ayat (1) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih berdasarkan persamaan hak. Dengan demikian, hak memilih dan dipilih melekat pada setiap warga negara, apapun identitas yang bersangkutan, jelas Halili Hasan

Dan Mewajibkan pemilih dari kalangan Umat Islam untuk memilih calon yang seakidah merupakan tindakan pembedaan atau diskriminasi yang hanya mengistimewakan calon dari kalangan umat Islam, lanjut Halili Hasan

Selanjut menurut SETARA Institute Fatwa MUI tersebut juga bersifat segregatif dan melemahkan kebinekaan Indonesia. Dan memandang bahwa Pilkada dan hajatan elektoral merupakan wahana kebangsaan, di samping momentum untuk memilih pejabat publik.

Melalui Pilkada, juga Pemilu pada umumnya, rakyat dan calon pejabat publik berinteraksi untuk saling mendengar dan saling mengetahui satu sama lain, tanpa terikat pada identitas primordial masing-masing, termasuk agama kata Halili Hasan

Dengan demikian, hajatan elektoral merupakan event kolektif untuk menguatkan kebangsaan Indonesia dalam tata kebinekaan berdasarkan Pancasila. Jadi, tindakan mewajibkan memilih berdasarkan agama dan mengharamkan memilih calon yang tidak seagama merupakan upaya segregasi yang melemahkan kebinekaan Indonesia ujar Halili Hasan

Dan Fatwa semacam itu berpotensi memecah belah masyarakat Indonesia yang majemuk. Pemaksaan preferensi agama dalam memilih pemimpin akan menciptakan segregasi sosial-politik dan memantik polarisasi di tengah-tengah masyarakat, kata Halili Hasan