21 November 2026

Marwan Batubara

MoneyTalk,Jakarta – Peristiwa kericuhan yang terjadi pada acara silaturahmi yang digelar oleh Forum Tanah Air (FTA) di Hotel Grand Kemang, Jakarta pada Sabtu pagi, 28 September 2024, sangatlah disayangkan. Mengingat, dalam acara itu sejatinya para tokoh berkumpul untuk memikirkan kebaikan untuk bangsa ini.

Tindakan sekelompok orang bertindak anarkis memporakparandakan panggung, menyobek backdrop, mematahkan tiang microphone, dan mengancam para peserta yang baru hadir, tidak boleh dijadikan fokus pembahasan. Mereka, adalah bagian dari anak bangsa yang tidak sadar sedang digerakan untuk menjelaskan agenda pecah belah elemen bangsa Indonesia.

Alhamdulilah, sejumlah tokoh yang hadir, juga panitia tidak terprovokasi. Acara juga akhirnya bisa diselesaikan hingga purna.

Saya sendiri hadir bersama sejumlah tokoh lainnya. Ada Bung Refly Harun, Marwan Batubara, Said Didu, Pak Din Syamsuddin, Rizal Fadhilah, serta Ketua dan Sekjen FTA, Tata Kesantra dan Ida N. Kusdianti, termasuk sejumlah elemen aktivis lainnya.

Kami berkumpul karena prihatin atas kondisi bangsa selama era kepemimpinan Saudara Jokowi. Tentu saja, sikap batin yang prihatin terhadap kondisi bangsa, juga dirasakan oleh segenap elemen anak bangsa lainnya.

Karena itu, jangan sampai fokus masalah pada kezaliman Jokowi ini teralihkan. Apapun yang terjadi, tuntutan untuk mengadili Jokowi harus tetap digulirkan.

Walau kita tidak boleh terprovokasi, saya meminta kepada Saudara Kapolri Listyo Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas kasus itu. Karena ada sejumlah kejahatan yang dilakukan oleh kelompok penyerang baik berupa tindakan memporakparandakan panggung, menyobek backdrop, mematahkan tiang microphone, dan mengancam para peserta yang baru hadir.

Sekali lagi, kepada segenap elemen bangsa, saya menghimbau agar tetap fokus pada upaya untuk menyelamatkan bangsa dari kezaliman rezim Jokowi. Pasca lengser, rezim Jokowi dan seluruh dinasti politiknya harus dipenjara dan diadili.

Peristiwa yang dialami oleh FTA ini, makin meneguhkan bahwa rezim Jokowi adalah rezim yang membungkam kebebasan sipil. Peristiwa semacam ini tidak mungkin terjadi, jika tidak ada perlindungan kekuasaan melalui alat Nagara yang dikendalikan kekuasan, sehingga ada keberanian yang telanjang dari para perusuh menyerang gelaran diskusi.

Peristiwa ini makin membulatkan tekat, bahwa kita semua elemen anak bangsa harus bersatu, bersinergi untuk menuntut Jokowi. Jangan sampai, kita terpancing dan masuk pada agenda pecah belah rezim, untuk melemahkan tuntutan rakyat dengan modus operandi membenturkan sesama elemen anak bangsa.

Penulis : Mayjen TNI (Purn) Soenarko, Mantan Danjen Kopasus

MoneyTalk,Jakarta – Sehari setelah dilantik menggantikan Arifin Tasrif (19/8/2024), Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memberi arahan kepada jajaran Kementerian ESDM (Kesdm) agar penyelesaian Rancangan Undang-Undang Energi Baru Energi Terbarukan (EBET) dipercepat. Arahan lain, agar program B40 bisa segera diimplementasi, dan rencana program B50 tersusun (20/8/2024).

(lebih…)

MoneyTalk,Jakarta – Sesusai keputusan musyawarah Majelis Syura VIII, pada 23 Februari 2024 PKS resmi mendeklarasikan dukungan pada Anies Rasyid Baswedan (ARB) sebagai bakal calon presiden yang akan didukung di Pilpres 2024. Konsisten dengan sikap saat pilpres, pada 25 Juni 2024, Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS resmi mengusung ARB dan Mohamad Sohibul Iman (MSI) menjadi pasangan paslon cagub dan cawgub Pilkada Jakarta 2024.

(lebih…)

MoneyTalk,Jakarta – Dalam demokrasi, selalu ada pro dan kontra terhadap kekuasaan. Hal ini merupakan bagian dari dinamika demokrasi, di mana pandangan dari berbagai sisi yang berbeda dapat menghidupkan diskusi dan refleksi tentang pemerintahan. Salah satu pandangan kritis ini datang dari kelompok Silaturahmi Tokoh Bangsa di Gedung Juang Jakarta, yang menyampaikan pandangannya terhadap pemerintahan Jokowi melalui “Petisi 100”. Petisi ini diterima redaksi MoneyTalk pada Senin (19/08).

(lebih…)

MoneYTalk, Jakarta – Sehari setelah pengumunan pemenang Pilpres 2024 oleh KPU, pemerintahan Jokowi langsung menetapkan 14 proyek Program Strategis Nasional (PSN) milik swasta melalui Permenko Perekonomian No.6/2024. Diyakini kebijakan ini bentuk balas jasa atas dukungan logistik yang dikucurkan para konglomerat saat proses/kampanye Pemilu/Pilpres 2019.

 

(lebih…)