21 November 2026

Marwan Batubara

MoneyTalk.id, Jakarta – Pernyataan keras datang dari Amien Rais terkait masa depan politik Gibran Rakabuming Raka menjelang Pemilu 2029. Amien menilai, jika mengikuti perbincangan publik di media sosial, muncul kesimpulan bahwa Gibran akan menghadapi persoalan serius apabila kembali maju sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden pada 2029.

Amien bahkan menyebut Jokowi akan berusaha habis-habisan agar putra sulungnya tetap maju dalam kontestasi politik nasional.

“Jokowi paham bahwa no Gibran, no Jokowi. Tanpa Gibran jadi wakil presiden atau presiden, Jokowi pasti bablas, punah, amblas,” kata Amien Rais di channel YouTube Amien Rais Official, Minggu (13/9/2026).

Menurut Amien, perjalanan politik Jokowi sebenarnya sudah sangat panjang. Dari sosok yang sebelumnya bukan bagian dari lingkaran elite politik nasional, Jokowi kemudian menjadi Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga menjabat Presiden RI selama dua periode.

Namun, Amien melontarkan kritik tajam terhadap sikap politik Jokowi setelah tidak lagi menjadi presiden.

“Jokowi adalah contoh anak cucu Adam yang tidak pandai bersyukur atas karunia Ilahi. Dari status nobody, bukan siapa-siapa, kemudian bisa jadi wali kota Solo, Gubernur DKI dan 10 tahun jadi presiden,” ujarnya.

Amien kemudian menyinggung sejumlah tokoh yang menurutnya konsisten memperjuangkan keadilan dan kejujuran. Ia menyebut nama Denny Indrayana, Refly Harun, Dr. T. Fauziah, Roy Suryo, M. Rizal Fadilah, Kurnia Royani, Marwan Batubara hingga Ahmad Khazinuddin.

Ia juga mengapresiasi sejumlah purnawirawan TNI yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI (FPP TNI).

Menurut Amien, kelompok tersebut pernah mengambil langkah politik dengan menyampaikan surat kepada DPR dan MPR pada 2 Juni 2025. Surat itu, menurut Amien, berisi permintaan agar DPR dan MPR memulai proses pemakzulan terhadap Gibran.

Amien mengaitkan permintaan tersebut dengan tudingan penggunaan ijazah palsu sebagai salah satu persyaratan pencalonan Gibran sebagai wakil presiden.

Dua bulan kemudian, lanjut Amien, FPP TNI kembali mendatangi pimpinan DPR dan MPR untuk menanyakan perkembangan tuntutan tersebut.

Namun, menurut dia, respons yang diterima belum memberikan kejelasan mengenai tindak lanjut proses politik yang diminta.

Amien juga menyebut sejumlah nama purnawirawan TNI dalam gerakan tersebut. Ia menilai keberadaan mereka menunjukkan adanya kelompok masyarakat yang terus menyuarakan persoalan terkait legitimasi politik pemerintahan dan masa depan Gibran.

Dalam perkembangan berikutnya, Amien menyebut situasi politik telah mengalami perubahan besar. Ia bahkan menyimpulkan bahwa peluang Gibran untuk kembali mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden pada 2029 tidak mungkin terjadi.

“Tidak mungkin Gibran Rakabuming bisa nyalon presiden atau wakil presiden,” tegas Amien.

Pernyataan tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa persoalan Gibran diprediksi akan menjadi salah satu isu politik yang kembali mengemuka menjelang Pemilu 2029.

Amien juga menyinggung persoalan hukum yang dihadapi sejumlah tokoh dan advokat yang menurutnya selama ini menyuarakan isu tersebut. Ia menilai proses hukum yang mereka hadapi sebagai bentuk kriminalisasi.

Menurut Amien, perkembangan politik dan hukum yang terjadi belakangan telah mengubah situasi secara total.

“Jokowi sudah tidak bisa lagi peringas-pringis cengengesan sambil meyakini si Gibran anaknya,” kata Amien.

MoneyTalk.id, Jakarta – Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat (GMKR) menyatakan sikap menolak proses penangkapan dan penahanan terhadap Roy Suryo dan dr. Tifauzia Tyassuma. Dalam pernyataan sikap yang dirilis pada 21 Juni 2026, GMKR menilai langkah tersebut telah memunculkan persepsi publik yang serius terkait komitmen aparat penegak hukum terhadap prinsip negara hukum, penghormatan hak asasi manusia, serta kebebasan menyampaikan pendapat.

Menurut GMKR, terdapat sejumlah pertanyaan mendasar mengenai proses hukum yang perlu dijawab secara terbuka dan akuntabel sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Organisasi tersebut berpandangan bahwa hukum tidak boleh digunakan sebagai instrumen untuk membungkam kritik, perbedaan pendapat, maupun suara-suara yang menjalankan fungsi kontrol terhadap penyelenggaraan negara.

Dalam pernyataan resminya, GMKR menegaskan bahwa demokrasi hanya dapat berjalan apabila setiap warga negara memperoleh perlindungan yang sama di hadapan hukum. Karena itu, mereka mengecam proses penangkapan dan penahanan terhadap Roy Suryo dan dr. Tifa yang dinilai menimbulkan pertanyaan mengenai pemenuhan prinsip negara hukum dan due process of law.

GMKR juga menuntut agar aparat penegak hukum menjamin seluruh proses hukum berlangsung secara profesional, transparan, objektif, serta menghormati hak-hak warga negara. Selain itu, mereka meminta aparat menjaga independensi, menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, dan menghindari tindakan yang dapat dipersepsikan sebagai kriminalisasi terhadap kritik.

Dalam poin lainnya, GMKR mendesak agar proses peradilan terkait polemik ijazah mantan Presiden Joko Widodo, termasuk yang berkaitan dengan Gibran Rakabuming Raka, tetap dilanjutkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

GMKR juga mengajak seluruh elemen bangsa, mulai dari tokoh masyarakat, aktivis demokrasi, akademisi, mahasiswa, organisasi masyarakat sipil hingga insan pers untuk bersama-sama mengawal tegaknya konstitusi, demokrasi, dan supremasi hukum di Indonesia.

Menutup pernyataannya, GMKR menegaskan bahwa perjuangan menegakkan kedaulatan rakyat dan keadilan tidak akan berhenti. Organisasi tersebut menyatakan akan terus berdiri bersama masyarakat untuk menolak segala bentuk penyalahgunaan kewenangan, menentang kriminalisasi, serta mempertahankan hak-hak konstitusional warga negara.

Pernyataan sikap itu ditandatangani oleh Presidium GMKR yang terdiri dari Soenarko, M. Said Didu, Oegroseno, Marwan Batubara, Moeryono, dan Rizal Fadillah.

MoneyTalk, Jakarta – Di Refly Harun Channel pada Ahad, 22/2/2026, dalam acara Silaturrahim Ramadhan dan Tokoh Nasional bersama IB HRS yang diselenggarakan di Majelis Markaz Syariah, Petamburan Jakarta Pusat pada Sabtu 21/2/2025

Tampak hadir Habib Rizieq Shihab Sa’id Didu Marwan Batubara, Letjend Purn Soenarko, Damai Hari Lubis, Rismon Sianipar Hasiloan, Muslim Arbi, Rizal Fadhillah, Roy Suryo, Refly Harun, Azaz Yanuar, Azam Khan, Juju Purwanto dll

Pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk mempererat ukhuwah serta memperkuat persatuan bangsa du bulan suci Ramadhan.

Acara berlangsung khidmat dan penuh kehangatan ditandai dengan doa serta dialog kebangsaan antara para tokoh nasional.

Silaturahmi ini diharapkan dapat memperkuat sinergi demi kemajuan bangsa.

Saya sampaikan kepada segenap elemen bangsa yang saya cintai. Pertama, saya mendukung penuh terhadap perjuangan bapak Muhammad Said Didu dan kawan-kawan untuk membantu menegakkan keadilan bagi masyarakat yang terkena program PIK 2 maupun lainnya karena yang mengklaim PSN ada di berbagai daerah.

Nah mudah-mudahan perjuangan beliau dengan kawan-kawan diberikan kemenangan oleh Allah Suhana wataala.

Dan saya minta kepada seluruh elemen bangsa mendukungnya dan saya minta kepada seluruh masyarakat Banten lakukan perlawanan terhadap segala bentuk kezaliman.

Yang kedua, alhamdulillah di sini ada Pak Soenarko, saya memberikan dukungan sepenuhnya atas pernyataan yaitu 8 pernyataan yang diberikan para purnawirawan jendral TNI. Ada 100 lebih jendral, ada puluhan Marseka, Laksamana, kolonel dan seterusnya.

Ini satu pernyataan yang baik. Saya berharap pemerintahan kita menjadikan delapan pernyataan para pirnawiran TNI tadi sebagai bahan masukan untuk mengambil pertimbangan.

Nah, jadi jangan diabaikan. Ini masukkan, pelajari. Kalau memang bagus masukkan tersebut untuk perubahan ke arah yang lebih baik bagi bangsa Indonesia, wajib untuk diakomodir oleh pemerintah.

Jadi sekali lagi sayang mendukung 8 pernyataan dari Para Pirnawirawan TNI yang disebutkan tadi.

Hanya saya tambahkan satu lagi yang ke sembilan tangkap dan adili Jokowi. Takbir seru peserta yang hadir, Sollu akan Nabi.

Nah kenapa saya tambahkan begitu? Karena Jokowi ini memang problem maker. Dia ini yang bikin problem ini. Segala sesuatu yang bikin problem itu bukan hanya urusan ijazah saja tetapi segala macam urusan. Bahkan dulu waktu saya di Mekkah saya sempat mengubah syair dengan judul si Raja Bohong.

Dan hal itu sudah kita sampaikan dari jauh jauh hari tahun 2018 , kita sudah ingatkan orang ini pembohong, orang ini pendusta, orang ini harus dimakzulkan. Cuma saat itu masih banyak yang belum sadar.

Nah, kalau sekarang ini sudah banyak yang sadar. Bahkan yang dulu dukung Jokowi juga akhirnya mulai sadar, bahkan mulai jadi pahlawan kesiangan.

Mudah-mudahan kita tetap bersatu. Insya Allah. Penelitian ilmiah yang mesti dibuktikan bukan dikriminalisasi.

Bareskrim Mabes Polri harus betul-betul serius memproses laporan ini.

Jabarkan itu di depan hakim, di depan Jaksa , di depan semua ijazah ini asli apa palsu. Ayo kita buktikan di pengadilan.

Mabes Polri abaikan itu laporan Jokowi.

MoneyTalk, Jakarta – Memasuki 14 bulan masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kritik tajam terus bermunculan dari sejumlah tokoh nasional. Mereka menilai Prabowo belum menunjukkan kemandirian kepemimpinan dan justru masih berada di bawah pengaruh kuat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

Salah satu kritik keras disampaikan oleh Sri Radjasa, yang menilai anggapan bahwa Prabowo “tersandera” Jokowi adalah keliru. Menurutnya, relasi keduanya merupakan pilihan politik sadar dari Prabowo sendiri.

“Jangan percaya kalau ada yang bilang Prabowo tersandera. Prabowo sama saja dengan Jokowi. Ini sikap dia. Cita-citanya hanya ingin jadi presiden. Setelah itu dia tak peduli Jokowi masih berkuasa dan mengendalikan,” ujar Sri Radjasa dalam sebuah diskusi publik yang disiarkan melalui kanal YouTube, Rabu (17/12/2025).

Sri Radjasa juga menuding Prabowo meniru pola kekuasaan Jokowi, termasuk membangun relasi simbiosis dengan institusi kepolisian demi menjaga stabilitas dan kepentingan politik kekuasaan.

Pandangan senada disampaikan oleh Mayjen TNI (Purn) Soenarko. Ia menilai pemerintahan Prabowo-Gibran tidak menunjukkan perubahan berarti dibanding era Jokowi. Menurutnya, agenda reformasi politik dan penegakan kedaulatan hukum justru semakin menjauh.

Soenarko menilai negara saat ini bergerak menuju konsolidasi kekuasaan yang tertutup, dengan kritik publik kerap diposisikan sebagai ancaman, bukan bagian dari demokrasi.

Sementara itu, Rizal Fadilah, pemerhati politik dan hukum, menyoroti legitimasi moral pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia menyebut proses politik yang melahirkan pasangan tersebut sarat kontroversi, mulai dari putusan Mahkamah Konstitusi hingga dugaan konflik kepentingan yang belum pernah diselesaikan secara tuntas.

Rizal menilai selama persoalan dasar tersebut tidak dijawab secara jujur, pemerintahan Prabowo akan terus menghadapi krisis kepercayaan publik.

Tokoh lain, Marwan Batubara, aktivis senior isu sumber daya alam dan kedaulatan ekonomi, juga menyampaikan kritik keras. Ia menilai kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo masih melanjutkan pola lama yang berpihak pada oligarki dan kepentingan modal besar, sementara penderitaan rakyat akibat bencana, krisis pangan, dan kerusakan lingkungan tidak ditangani secara serius.

“Tidak ada perubahan arah. Yang ada hanya pergantian figur, sementara sistem dan kepentingan di belakangnya tetap sama,” tegas Marwan.

Berdasarkan berbagai kritik tersebut, para tokoh ini sepakat bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran telah kehilangan arah dan legitimasi politik. Mereka bahkan menyerukan langkah konstitusional berupa pemakzulan (impeachment) sebagai jalan keluar atas kebuntuan kepemimpinan nasional.

Seruan itu disampaikan dalam diskusi publik bertajuk “14 Bulan Jadi Presiden, Prabowo Tetap Takluk pada Jokowi” yang dapat disaksikan melalui siaran langsung YouTube.

Meski demikian, hingga berita ini diturunkan, pihak Istana Negara belum memberikan tanggapan resmi atas tudingan tersebut. Pemerintah sebelumnya berkali-kali menegaskan bahwa Presiden Prabowo menjalankan pemerintahan secara mandiri dan sesuai konstitusi.

Namun derasnya kritik dari tokoh nasional menunjukkan bahwa dinamika politik nasional belum sepenuhnya stabil. Ke depan, respons pemerintah terhadap kritik ini akan menjadi penentu apakah kepercayaan publik dapat dipulihkan, atau justru memperlebar jurang ketidakpuasan politik di tengah masyarakat.

MoneyTalk,Jakarta – BARA KEMANG Pada hari ini, Jumat 13 Desember 2024, melakukan aksi demonstrasi dan penyampaian tututan di depan Kantor Kemenko Perekonomian, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Dan telah diserahkan pula Surat Tuntutan terkait PSN PIK2 secara resmi kepada Menteri Airlangga, yang diterima langsung oleh Biro Umum Kemenko Perekonomian, Navis.

Peserta aksi BARA KEMANG berasal dari berbagai elemen lintas profesi, bidang advokasi, wilayah dan bermacam latar belakang aktivitas. Dan kordinator Bara Kemang, Marwan Batubara menyampai tuntutan antara lain bahwa pelaksanaan PSN PIK-2 merupakan kejahatan kriminal sistemik berupa State-Corporate Crimes dalam wilayah NKRI.

Dan hal ini terjadi lantaran diyakini telah terjadi kekuasaan negara dalam negara pimpinan Aguan-Salim dan Joko Widodo yang menihilkan Daulat Rakyat dan Kekuasaan NKRI.

Ada juga terjadi pemanfaatan aset-aset negara, SDA negara dan keuangan negara untuk kepentingan kelompok bisnis oligarki pimpinan Aguan-Salim dan Joko Widodo, dan selanjutnya terjadi pengerahan sistemik aparat negara, penegak hukum, pejabat pemerintah daerah & pusat, termasuk operasi preman yang melangar konstitusi dan UU/peraturan, ujar Marwan Batubara

Maka untuk itu, kata Marwan Batubara bahwa BARA KEMANG & BERBAGAI ELEMEN BANGSA & AKTIVIS Dan ORMAS-ORMAS BANTEN meminta Pemerintah RI, melalui Menko Perekonomian dan Presiden RI segera mencabut status PSN PIK-2 dan menghentikan proyek PIK-2.

Dan menghentikan semua PSN di seluruh Indonesia yang telah menggusur rakyat, merugikan negara dan melanggar hukum, terutama yang melibatkan swasta dan tidak termasuk sektor energi, pangan dan hilirisasi.

MoneyTalk,Jakarta – Alhamdulilah, pada Kamis, kemarin (28/11) penulis bersama sejumlah tokoh bisa menghadiri undangan dari Ormas Gerakan Rakyat Tangerang Kompak (GERTAK). Acara diadakan, rangka menyampaikan pandangan dan deklarasi bersama, dengan tema : “Tolak PIK 2 Dan Cabut Status PSN”.

Acara diadakan Ba’da ashar s/d Selesai. Bertempat di RM Bale Kita Desa Sukasari Kecamatan Rajeg, Tangerang. Acara dihadiri kolaborasi tokoh nasional bersama tokoh dan warga setempat.

Dalam agenda hadir Bang Jumhur Hidayat, Daeng Wahidin, Bang Edy Mulyadi, Bang Said Didu, Mbak Nartik, Mayjen TNI (purn) Soenarko, H. Makmun Muzaki, dll. Setelah acara selesai makan, Pak H. Makmun Muzaki meminta penulis membuat artikel dengan judul “TERIMA KASIH AGUAN, TELAH MENYATUKAN PERJUANGAN RAKYAT”.

Ungkapan ‘Terima Kasih Aguan’, maksudnya bermakna Majazi. Karena kezaliman Aguan atau Sugiyanto Kusuma di Proyek PIK2, telah mendorong para tokoh dan rakyat bersatu, menyadari kezaliman dan berjuang untuk melawan. Jadi, disitu makna ungkapan ‘Terima Kasih Aguan’, yang dimaksud. Mbak Nartik juga menyampaikan hal serupa, bahwa kita semestinya berterima kasih kepada Aguan.

Namun, sebagai judul artikel ulasan, penulis lebih memilih statemen Bang Jumhur Hidayat dalam sambutannya. Ya, ungkapan ‘BANTEN UNTUK INDONESIA’, yang maksudnya perjuangan dan perlawanan PSN di Banten akan memantik perlawanan PSN lainnya di seluruh Indonesia yang bermasalah.

Penulis sendiri, berulangkali menyampaikan bahwa PSN adalah proyek perempasan tanah rakyat dengan memanfaatkan kekuasaan, untuk menyediakan lapak bisnis para oligarki. Silahkan cek saja, daftar PSN se Indonesia, dan korporasi siapa yang paling diuntungkan.

Untuk PSN PIK-2, saat penyampaian pandangan Pak H. Makmun Muzaki menjelaskan secara gamblang, bagaimana proses pemiskinan rakyat, melalui pengusiran rakyat dari kampung halamannya. Tanan dibebaskan hanya 30 ribu sampai 50 ribu, lalu perumahan disekitar sudah seharga 300 juta sampai 4000 juta. Bagaimana tidak terusir?

Apalagi untuk proyek PIK2, harga tanah kapling dari pembebasan yang modal hanya 30 sampai 50 ribu perak dari pemilik tanah, akan dijual menjadi 30 sampai 35 juta. Sampai unta masuk ke lobang harum, dipastikan seluruh rakyat yang tanahnya tergusur, tidak akan mampu membeli tanah, apalagi rumah, di kawasan PIK2.

Dalam berbagai diskusi, didapat informasi bahkan ada tanah yang langsung ditimbun tidak dibayar. Sungai ditimbun, merusak irigasi dan sanitasi air tambak. Dan banyak berbagai kezaliman lainnya yang ditimbulkan proyek PIK2 milik Aguan.

Bang Said Didu kembali menegaskan sejumlah kritik, yang selama ini hanya dibantah oleh buzer. Bantahan pun, tidak ke substansi kritik, seperti soal perampasan tanah rakyat. Penjelasan Pak H. Makmun Muzaki, mengkonfirmasi seluruh video kritik yang dibuat Bang Said Didu faktual, ada faktanya, ada datanya, bukan opini apalagi hanya asumsi atau persepsi.

Bang Edy Mulyadi, seperti biasa. Juga menyampaikan kritiknya pada proyek PSN PIK-2 ini, dengan mengutip luas PSN hanya 1.755 Ha. Tapi faktanya pembebasan berdalih PSN, dilakukan oleh korporasinya Aguan sampai ke 10 Kecamatan. Bahkan, 1 kecamatan masuk di Kabupaten Serang (Tanara).

Mayjen TNI (purn) Soenarko, membakar semangat warga. Agar jangan takut untuk bersuara, jangan takut untuk berjuang membela hak. Mantan Danjen Kopasus ini, seolah ingin menegaskan dirinya ‘siap pasang badan’ untuk membela rakyat.

Diakhir acara, pembacaan deklarasi oleh Nurdin Baceng. Pembacaan didampingi sejumlah warga, dan penulis juga ikut mendampingi.

Saat diberi kesempatan menyampaikan pandangan, penulis sampaikan bahwa saat ini penulis bersama “TIM ADVOKASI MELAWAN OLIGARKI RAKUS

PERAMPAS TANAH RAKYAT DI PIK 2 (TA-MORPTR-PIK2), sedang mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, untuk menggugat proyek PIK2.

Sejumlah pihak kami gugat, dari Aguan, Anthoni Salim, PANI, PT Kukuh, Jokowi, Airlangga, Maskota hingga Surta Wijaya. Gugatan sudah didaftarkan, tinggal menunggu nomor perkara dari pengadilan.

Lelah rasanya, namun karena lillah, menjadi bahagia rasanya batin penulis. Sebelum ke acara, penulis juga sempat ke White House, untuk menghadiri undangan Bang Marwan Batubara dan Bang Syafril Sofyan dari Petisi 100. Sejumlah tokoh juga banyak yang hadir. Ada Refly Harun, Musli Umar, Memet Hakim, dll.

Saat penulis sampai dirumah sekitar pukul 21.30, penulis masih terngiang nasehat H Zaki, yang dikutip dari ayat Al Qur’an. Ya, Khairun nas, anfa’uhum linnas. Sebaik manusia, adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya.

Semoga ikhtiar penulis, juga rekan sejawat Advokat yang turut mengadvokasi kasus ini dapat memberikan manfaat bagi umat, khususnya bagi korban kezaliman perampasan tanah rakyat di Banten. Hanya kepada Allah SWT kita memohon pertolongan dan kemenangan. Sebab, asas kenangan adalah pertolongan Allah SWT, bukan karena jumlah, kekuatan, atau kehebatan.

Karena itu, penting untuk selalu meluruskan niat. Aktivitas advokasi publik ini, yang dalam bahasa agama disebut ‘tabanni Mashalih Ummat’, benar-benar ditujukan hanya untuk meraih ridlo Allah SWT semata. [].

Penulis : Ahmad Khozinudin, S.H.

MoneyTalk,Jakarta – Pada hari Kamis 7 November 2024, protes proyek oligarki property PIK 2 di Provinsi Banten, bukan hanya diprotes oleh sejumlah tokoh Nasional di Jakarta. Di Lokasi Proyek, di Kabupaten Tangerang, Proyek ini juga diprotes masyarakat.

Penulis bersama sejumlah tokoh seperti Letjen TNI (Purn) Fachrur Razi, Mayjen TNI (Purn) Soenarko, Letnan Jenderal TNI (Mar) (Purn) Suharto, Edy Mulyadi, Marwan Batubara, Eka Jaya (Ormas Pejabat), Bunda Merry (Lampung), Rizal Fadillah (Bandung), Syafril Sofyan, Refly Harun, Roy Suryo, Yusuf Blegur, dan yang lainnya, *mengadakan diskusi dengan kesimpulan meminta kepada pemerintah untuk mencabut status PSN proyek PIK 2. Ternyata dihari yang sama (Kamis, 7/11) pada sekitar pukul 08.30 telah terjadi musibah yang memilukan. Di daerah Jl. Salembaran Kecamatan Teluknaga (Depan Komplek Puri).

Seorang anak perempuan SD berusia 13 tahun, meninggal akibat terlindas mobil truck pengangkut material tanah untuk proyek PIK 2. Sontak, warga marah dan melakukan tindakan pengrusakan terhadap sejumlah truck dan alat mixer (molen) proyek PIK 2.

Sebenarnya, warga sekitar proyek sudah lama menahan amarah karena dirugikan oleh proyek PIK 2. Pasalnya, truck pengangkut material tanah untuk menimbun proyek melakukan aktivitas pengangkutan tanah secara terus menerus selama 1 x 24 Jam.

Padahal, merujuk ketentuan Pasal 3 Perbup Kabupaten Tangerang Nomor 12 Tahun 2022, jam operasional truck semestinya hanya boleh beroperasi dari pukul 22.00 WIB (Jam 10 malam) sampai jam 05.00 WIB (pagi). Akibatnya, masyarakat dirugikan oleh aktivitas proyek PIK 2 yang menimbulkan polusi, kerusakan jalan, kemacetan dan kecelakaan, akibat hilir mudiknya truck pengangkut tanah untuk proyek PIK 2.

Aktivitas truck yang tidak patuh jam operasional ini, jelas melanggar hukum dan hanya melayani kerakusan proyek PIK 2. Tidak ada motif lain, yang menyebabkan truck beroperasi 24 jam selain untuk mengejar progres pembangunan PIK 2. Motifnya, hanya untuk tujuan keuntungan proyeknya Aguan, dengan mengabaikan hak masyarakat bahkan hingga menimbulkan korban jiwa masyarakat.

Proyek PIK 2 punya Aguan ini, jelas telah memakan korban bocah. Satu dasar yang kuat bagi pemerintah untuk segera membatalkan status PSN PIK 2, bahkan mengkaji ulang perizinan proyek agar tak semakin merugikan masyarakat.

Pihak PIK 2 hanya peduli pada target pencapaian pembangunan, agar mereka bisa segera dagang tanah kavling siap bangun dan sejumlah property yang mereka bangun. Di kepala mereka, hanya ada cuan dan cuan. Tak peduli, ekspansi proyek mereka merenggut nyawa rakyat.

Wajar saja, rakyat marah. Selain telah merampas kedaulatan tanah rakyat, proyek PIK 2 juga merampas hak-hak publik rakyat hingga merampas nyawa rakyat. Kerakusan PIK 2 ini harus segera dihentikan.

Proyek ini bukan saja merugikan Negara, melainkan juga merugikan rakyat. Negara dirugikan dari potensi pendapatan pajak yang mengempis karena nilai tanah yang dibuat murah melalui ganti rugi semaunya. Negara dirugikan, karena kendali negara hilang di area kawasan komersial tersebut. Kawasan ini telah menjadi Negara dalam Negara.

Sementara rakyat, dirugikan dalam banyak aspek. Kerugian finansial, spiritual, sosial, hingga kerugian kultural karena sejarah budaya Banten yang kental dengan nuansa Islam, akan diurug dan ditenggelamkan, diganti budaya hedonis kaum liberal.

Tak akan ada lagi yang beribadah dan menyembah Allah SWT. Tak ada lagi sholat berjama’ah, maulidan, pengajian, rathiban, dan syiar Islam lainnya, karena Madjid dan Mushola terancam tergusur, kehidupan kampung terancam punah, diubah menjadi kawasan elit yang ekslusif.

MoneyTalk, Jakarta – Pada Senin, 28 Oktober 2024, Barisan Rakyat untuk Kedaulatan dan Kemandirian Bangsa (BARA KEMANG) yang dipimpin oleh koordinator, Refly Harun dan Marwan Batubara menyampaikan aspirasi mereka di hadapan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta.

(lebih…)

MoneyTalk, Jakarta – Pada tanggal 8 Oktober 2024, Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjadi sorotan publik dalam sidang perkara nomor 611/Pdt.G/2024/PN Jkt. Psr. Kasus ini menyoroti gugatan hukum yang diajukan oleh sejumlah tokoh publik terhadap Presiden Joko Widodo, dengan klasifikasi perkara Perbuatan Melawan Hukum.

(lebih…)

MoneyTalk, Jakarta – Habib Rizieq Shihab bersama beberapa tokoh masyarakat telah mengajukan gugatan perdata terhadap Presiden Joko Widodo dengan tuntutan yang mencengangkan, yakni ganti rugi sebesar Rp 5.246,75 triliun. Gugatan ini telah resmi terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara 661/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst. Gugatan terdaftar pada 30 September 2024.

Berikut adalah rincian dari isi gugatan, respons pihak Istana, serta implikasi yang mungkin timbul dari proses hukum ini.

Dalam gugatan tersebut, penggugat tidak hanya Habib Rizieq. Ia juga didukung oleh beberapa tokoh lain seperti Munarman, Eko Santjojo, Edy Mulyadi, Mursalim, Marwan Batubara, dan Soenarko. Ada tiga tuntutan utama yang diajukan antara lain:

Mengabulkan Gugatan Secara Keseluruhan. Para penggugat meminta pengadilan agar mengabulkan gugatan ini tanpa perubahan apapun, sebagai bentuk pengakuan penuh atas klaim mereka terhadap Presiden.

Pernyataan Perbuatan Melanggar Hukum. Penggugat menginginkan agar pengadilan secara tegas menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo telah melakukan tindakan yang dianggap melanggar hukum dalam konteks yang belum dijelaskan secara rinci dalam dokumen publik saat ini.

Tuntutan Ganti Rugi Sebesar Rp 5.246,75 Triliun. Tuntutan terbesar dalam gugatan ini adalah permintaan ganti rugi materiil yang mencapai Rp 5.246,75 triliun, yang akan disetorkan ke kas negara. Nilai ganti rugi yang begitu besar ini mencuri perhatian publik dan menimbulkan pertanyaan besar mengenai dasar perhitungan dan logika hukum yang mendasarinya.

Merespons gugatan tersebut, Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono, menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak konstitusional untuk mengajukan gugatan hukum. Namun, ia juga mengingatkan pentingnya tanggung jawab dalam mengajukan gugatan, terutama ketika melibatkan tokoh publik seperti Presiden Republik Indonesia.

Dini menekankan bahwa proses hukum harus dipandang sebagai sarana pencarian keadilan yang serius dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan sensasi atau provokasi. Menurutnya, prinsip dasar bahwa setiap orang yang mengajukan klaim harus membuktikannya dengan bukti konkret harus tetap dijunjung tinggi.

“Istana tidak dapat memberikan tanggapan lebih lanjut karena ini masih dalam proses pengadilan. Kita akan melihat perkembangan yang ada untuk mengetahui apakah gugatan ini ditujukan pada Presiden Jokowi sebagai kepala negara atau sebagai pribadi,” ujar Dini.

Gugatan ini mengundang perhatian luas dari masyarakat, terutama karena melibatkan sosok kontroversial seperti Habib Rizieq dan nilai tuntutan yang amat besar. Beberapa kalangan menilai gugatan ini memiliki unsur sensasional. Sebagian lainnya menganggapnya sebagai bentuk protes dari kelompok yang memiliki perbedaan pandangan politik dengan pemerintahan Jokowi.

Menurut beberapa ahli hukum, gugatan dengan nilai sebesar ini mungkin akan menghadapi tantangan di pengadilan. Terutama karena penggugat harus dapat membuktikan kerugian yang diklaim dengan detail yang jelas dan rinci.

“Gugatan dengan nominal fantastis seperti ini cenderung memerlukan pembuktian yang luar biasa berat. Selain bukti kerugian yang jelas, penggugat harus membuktikan hubungan sebab-akibat langsung antara tindakan tergugat dengan kerugian yang diakui,” ujar seorang pakar hukum perdata.

Di dunia hukum perdata, nilai ganti rugi yang tinggi seperti ini harus didukung oleh bukti kuat terkait besaran kerugian yang dituntut. Dalam kasus ini, pengadilan perlu meneliti lebih lanjut bukti-bukti yang disiapkan penggugat, sementara tergugat (Presiden Jokowi) dapat saja mengajukan bantahan.

Jika gugatan ini dinilai tidak memiliki dasar bukti yang kuat, pengadilan dapat menolak gugatan tersebut. Namun, jika dinilai memenuhi unsur tertentu, pengadilan akan melanjutkan prosesnya dengan memanggil kedua belah pihak untuk persidangan dan penyampaian bukti-bukti.

Presiden Joko Widodo telah menjalankan kepemimpinannya selama hampir 10 tahun dan menghadapi berbagai bentuk kritik serta gugatan hukum sepanjang pemerintahannya. Meskipun demikian, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahannya tetap tinggi, dengan survei terbaru menunjukkan tingkat kepuasan mencapai sekitar 75%.

Jika gugatan ini terus berlanjut hingga sidang, maka hal ini dapat mempengaruhi persepsi publik mengenai posisi hukum seorang presiden, khususnya dalam konteks kasus perdata yang melibatkan tuntutan triliunan rupiah.

Gugatan yang diajukan oleh Habib Rizieq dan rekan-rekan terhadap Presiden Jokowi ini merupakan salah satu kasus besar dalam sejarah peradilan Indonesia. Proses pengadilan yang menyertainya akan menjadi ujian bagi prinsip-prinsip hukum dan transparansi sistem peradilan. Pihak Istana menanggapi gugatan ini dengan sikap tenang sambil menunggu perkembangan lebih lanjut dari proses pengadilan.

Kini, semua mata tertuju pada PN Jakarta Pusat untuk melihat bagaimana kasus ini akan ditangani. Masyarakat dan berbagai pihak berharap agar proses hukum ini berjalan adil dan terbuka, serta tetap berada dalam kerangka hukum yang berlaku di Indonesia.(c@kra)