MoneyTalk, Jakarta – Memasuki 14 bulan masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kritik tajam terus bermunculan dari sejumlah tokoh nasional. Mereka menilai Prabowo belum menunjukkan kemandirian kepemimpinan dan justru masih berada di bawah pengaruh kuat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
Salah satu kritik keras disampaikan oleh Sri Radjasa, yang menilai anggapan bahwa Prabowo “tersandera” Jokowi adalah keliru. Menurutnya, relasi keduanya merupakan pilihan politik sadar dari Prabowo sendiri.
“Jangan percaya kalau ada yang bilang Prabowo tersandera. Prabowo sama saja dengan Jokowi. Ini sikap dia. Cita-citanya hanya ingin jadi presiden. Setelah itu dia tak peduli Jokowi masih berkuasa dan mengendalikan,” ujar Sri Radjasa dalam sebuah diskusi publik yang disiarkan melalui kanal YouTube, Rabu (17/12/2025).
Sri Radjasa juga menuding Prabowo meniru pola kekuasaan Jokowi, termasuk membangun relasi simbiosis dengan institusi kepolisian demi menjaga stabilitas dan kepentingan politik kekuasaan.
Pandangan senada disampaikan oleh Mayjen TNI (Purn) Soenarko. Ia menilai pemerintahan Prabowo-Gibran tidak menunjukkan perubahan berarti dibanding era Jokowi. Menurutnya, agenda reformasi politik dan penegakan kedaulatan hukum justru semakin menjauh.
Soenarko menilai negara saat ini bergerak menuju konsolidasi kekuasaan yang tertutup, dengan kritik publik kerap diposisikan sebagai ancaman, bukan bagian dari demokrasi.
Sementara itu, Rizal Fadilah, pemerhati politik dan hukum, menyoroti legitimasi moral pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia menyebut proses politik yang melahirkan pasangan tersebut sarat kontroversi, mulai dari putusan Mahkamah Konstitusi hingga dugaan konflik kepentingan yang belum pernah diselesaikan secara tuntas.
Rizal menilai selama persoalan dasar tersebut tidak dijawab secara jujur, pemerintahan Prabowo akan terus menghadapi krisis kepercayaan publik.
Tokoh lain, Marwan Batubara, aktivis senior isu sumber daya alam dan kedaulatan ekonomi, juga menyampaikan kritik keras. Ia menilai kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo masih melanjutkan pola lama yang berpihak pada oligarki dan kepentingan modal besar, sementara penderitaan rakyat akibat bencana, krisis pangan, dan kerusakan lingkungan tidak ditangani secara serius.
“Tidak ada perubahan arah. Yang ada hanya pergantian figur, sementara sistem dan kepentingan di belakangnya tetap sama,” tegas Marwan.
Berdasarkan berbagai kritik tersebut, para tokoh ini sepakat bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran telah kehilangan arah dan legitimasi politik. Mereka bahkan menyerukan langkah konstitusional berupa pemakzulan (impeachment) sebagai jalan keluar atas kebuntuan kepemimpinan nasional.
Seruan itu disampaikan dalam diskusi publik bertajuk “14 Bulan Jadi Presiden, Prabowo Tetap Takluk pada Jokowi” yang dapat disaksikan melalui siaran langsung YouTube.
Meski demikian, hingga berita ini diturunkan, pihak Istana Negara belum memberikan tanggapan resmi atas tudingan tersebut. Pemerintah sebelumnya berkali-kali menegaskan bahwa Presiden Prabowo menjalankan pemerintahan secara mandiri dan sesuai konstitusi.
Namun derasnya kritik dari tokoh nasional menunjukkan bahwa dinamika politik nasional belum sepenuhnya stabil. Ke depan, respons pemerintah terhadap kritik ini akan menjadi penentu apakah kepercayaan publik dapat dipulihkan, atau justru memperlebar jurang ketidakpuasan politik di tengah masyarakat.
