12 November 2026

Menko Polhukam

MoneyTalk, Jakarta – Kasus judi online kembali menjadi sorotan publik setelah mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, disebut-sebut dalam penyelidikan terbaru. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Budi Gunawan, menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada kepolisian terkait kemungkinan pemanggilan Budi Arie oleh pihak berwenang.

Budi Gunawan menyatakan, proses hukum terhadap siapa pun yang terlibat dalam kasus ini harus terus berjalan selama bukti yang ada memadai. Hal ini ia sampaikan setelah Upacara Ziarah Nasional di Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta Selatan.

“Proses hukum harus tetap dijalankan. Jika buktinya kuat, siapa pun yang terlibat akan dipanggil,” ujar Budi Gunawan, menegaskan prinsip penegakan hukum tanpa pandang bulu.

Di bawah arahan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, pemerintah telah membentuk Desk Judi Online yang bertugas khusus untuk menangani kasus-kasus terkait perjudian digital. Tim ini telah melakukan serangkaian tindakan tegas termasuk penangkapan sejumlah tersangka. Polda Metro Jaya baru-baru ini menangkap 15 tersangka, yang 11 di antaranya merupakan pegawai dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Menurut Kombes Ade Ary Syam Indradi, beberapa pegawai tersebut diduga menyalahgunakan wewenang mereka dengan tidak memblokir situs judi online yang seharusnya diblokir. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Wira Satya Triputra, menyatakan penyelidikan masih terus berlangsung untuk menentukan apakah Budi Arie akan turut dipanggil sebagai saksi atau tersangka.

Budi Arie Setiadi yang kini menjabat sebagai Ketua Umum Projo, menyatakan kesiapan dirinya untuk diperiksa jika diperlukan. Ia dengan tegas menampik keterlibatan dalam kasus judi online yang menyeret beberapa bekas anak buahnya di Kementerian Kominfo.

“Saya siap diperiksa, sebagai warga negara yang patuh hukum,” ujar Budi Arie saat ditemui di Istana Kepresidenan, 6 November 2024.

Ia menambahkan, selama masa jabatannya, Kominfo fokus pada pemberantasan judi online. Selama menjabat sebagai Menkominfo dari Juli 2023 hingga Oktober 2024, Budi Arie tercatat gencar melakukan pemutusan akses terhadap konten judi online. Kementerian yang dipimpinnya berhasil memblokir lebih dari 3,8 juta konten bermuatan judi online, serta 63.563 sisipan halaman judi di situs lembaga pendidikan dan pemerintahan. Langkah ini dianggap sebagai salah satu pencapaian besar dalam upaya pemerintah memerangi perjudian digital yang kian marak.

Budi Arie juga mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh Pejabat Tinggi Madya dan ASN di Kementerian Kominfo untuk tidak berhubungan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas judi online. Ia bahkan mengingatkan agar para pegawai tidak memfasilitasi aktivitas yang berkaitan dengan judi slot dan sejenisnya.

Kasus ini menimbulkan spekulasi politis mengingat Budi Arie adalah tokoh penting dalam lingkaran pendukung Presiden Joko Widodo. Beberapa pihak menduga, kasus ini bisa menjadi ajang saling sikut menjelang Pilpres 2024, di mana isu integritas dan komitmen anti-korupsi menjadi isu sentral. Namun, Budi Arie menepis semua tuduhan tersebut dan meminta masyarakat untuk menunggu hasil penyelidikan yang sah.

Kapolri Listyo Sigit Prabowo telah menegaskan bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan Kejaksaan Agung untuk memastikan setiap pelanggaran hukum, terutama terkait perjudian online, diproses secara tuntas. Ia juga telah menunjuk Gunawan Sadbor sebagai Duta Anti-Judi Online, sebuah langkah yang diharapkan dapat mempercepat kampanye pemberantasan perjudian digital di Indonesia.

Kasus yang melibatkan mantan pejabat negara ini menjadi ujian serius bagi penegakan hukum di Indonesia. Dengan tekanan publik yang tinggi, aparat penegak hukum dituntut untuk bekerja lebih transparan dan independen. Jika terbukti ada pelanggaran, kasus ini bisa menjadi momentum penting dalam membersihkan praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang di tubuh pemerintahan.

Sejauh ini, perkembangan kasus judi online masih terus bergulir. Publik menanti langkah berikutnya dari kepolisian, apakah Budi Arie Setiadi benar-benar akan dipanggil dan bagaimana kelanjutan penegakan hukum terkait pegawai Kementerian Kominfo yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.(c@kra)

MoneyTalk, Jakarta – Pernyataan kontroversial datang dari Fahri Hamzah, Wakil Ketua Umum Partai Gelora, dalam wawancara di Forum Keadilan TV pada Sabtu, 14 September. Fahri menyatakan bahwa Mahfud MD, mantan Menko Polhukam, pantas diadili karena berbagai tindakannya yang dianggap merugikan stabilitas politik dan demokrasi di Indonesia. Menurut Fahri, Mahfud terlibat dalam beberapa keputusan dan pernyataan yang kontroversial, yang tidak sejalan dengan semangat demokrasi dan rekonsiliasi bangsa.

(lebih…)

JAKARTA, MoneyTalk – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati kembali menegaskan bahwa tidak ada perbedaan data antara Menko Polhukam Mahfud MD dengan Menteri Keuangan terkait transaksi agregat Rp 349 T, karena berasal dari sumber yang sama yaitu PPATK.

Pada kesempatan tersebut, Menkeu juga mengatakan bahwa Kementerian Keuangan dan PPATK terus bekerja sama dan bersinergi dalam upaya pencegahan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

“Kerjasama ini bahkan sudah dimuat di dalam MoU antara Kementerian Keuangan dan PPATK. Dan juga diselenggarakannya Forum Intelijen Joint Analysis Tripartit atau kita sebut JAGADARA (Juanda, Gatot Subroto, dan Rawamangun)”, ujar Menkeu.

Sementara itu, Menkeu juga menyebut Kementerian Keuangan telah menindaklanjuti semua LHA/LHP terkait tindakan administrasi terhadap pegawai/ASN yang terbukti terlibat sesuai UU No. 5/2014 jo PP No. 94/2021 tentang Disiplin PNS.

“Jadi kalau ini menyangkut pegawai Kementerian Keuangan dan laporan dari PPATK yang menyebutkan pegawai Kementerian Keuangan yang dikirim kepada kami, kami telah menindaklanjuti menggunakan mekanisme Undang-Undang Nomor 5/2014 dan PP Nomor 94/2021, terutama di dalam menetapkan hukuman tindakan disiplin administratif terhadap pegawai yang bersangkutan”, tegasnya.

Terkait 200 surat yang dikirim PPATK ke Kementerian Keuangan, Menkeu mengatakan bahwa 186 telah selesai ditindaklanjuti dan mengakibatkan hukuman disiplin bagi 193 pegawai.

“Ini periode 2009 hingga 2023 karena ada juga berita yang menunjukkan seolah-olah tahun ini saja 193. Ini 2009 hingga 2023. Sementara 9 surat ditindaklanjuti ke aparat penegak hukum”, jelasnya.

Menkeu kembali menegaskan, Kementerian Keuangan akan terus menindaklanjuti dugaan terjadinya Tindak Pidana Asal (TPA) dan TPPU sesuai ketentuan UU No 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, bekerjasama dengan PPATK dan aparat penegak hukum terkait.

Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan nilai transaksi agregat Rp 189 T, Menkeu mengatakan sebelumnya telah dilakukan langkah hukum atas TPA-nya dan telah menghasilkan putusan pengadilan hingga Peninjauan Kembali (PK).

Selanjutnya Kemenkeu bersama dengan PPATK dan APH lainnya di bawah koordinasi Komite TPPU memutuskan untuk melakukan tindak lanjut bersama (case building) untuk langkah hukum selanjutnya.

JAKARTA, MoneyTalk – Komisi III DPR RI, dalam rapat dengan Menko Polhukam sekaligus Ketua Komite TPPU Mahfud MD dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, ramai-ramai mengusulkan agar temuan transaksi janggal di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) senilai Rp349 Triliun diberikan hak angket kepada masing-masing di Komisi III.

Terkait hal itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menjelaskan usulan tersebut masih akan dibahas dalam rapat internal Komisi III terlebih dulu.

“Usulan teman-teman untuk angket terkait dengan isu tersebut masih dalam tahap pembahasan dari fraksi masing-masing. Tapi ada usulan untuk menggunakan hak angket, kalau akhirnya penyelesaian laporan dari Bu Menteri Keuangan tidak clear,” ujar Sahroni saat konferensi pers Komisi III DPR RI yang digelar di selasar Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta.

Lebih lanjut, ungkapnya, Komisi III DPR RI pada masa sidang mendatang akan meminta penjelasan kembali isu Rp349 Triliun dari 300 surat serta perbedaan antara surat dengan Laporan Hasil Analisis (LHA). Hal itu dengan catatan jika Menkeu sudah memberikan laporan terkait dengan yang sudah diselesaikan.

“Dan (jika) masih ada pertanyaan, maka kita meminta kembali apa yang menjadi isu Rp349 Triliun itu dari 300 surat dan perbedaannya antara surat dengan LHA,” tutur Politisi Fraksi Partai Nasdem itu.

“Nah jadi antar dua ini mana yang LHA, mana yang hanya pemberian surat kepada Kementerian Keuangan dari PPATK. Tadi juga Bu Menteri jelasin, ada yang diminta langsung dari Kementerian Keuangan, ada sindikasi negatif yang dilakukan oleh transaksi tersebut.”

“Jadi tidak semua harus terkait itu dari PPATK. Ada yang dari PPATK inisiatif sendiri melaporkan, ada yang permintaan dari Kemenkeu kepada PPATK. Jadi ini sudah ada titik terang, tapi belum final clear apa yang disampaikan oleh Bu Menteri tadi,” sambungnya.

Selain itu, menanggapi usulan Ketua Komite TPPU Mahfud MD yang ingin membentuk Satuan Tugas (Satgas), Sahroni menegaskan bahwa ia sebenarnya tidak setuju terhadap usulan tersebut.

Mengingat, tandas Sahroni, saat ini telah ada Komite TPPU yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang sama untuk melakukan pendalaman hasil transaksi yang ada di PPATK. Sehingga, menurutnya, pembentukan Satgas dinilainya hanya buang-buang waktu.

“Ini kan Satgas baru diusulin oleh Ketua Komite (TPPU). Tapi kita berharap sebenarnya Satgas itu gak perlu, kan Komite (Komite TPPU) ini sudah ada. Komite inilah yang dijadikan untuk pendalaman mana-mana yang akan menjadi pertanyaan sebenarnya dari hasil transaksi yang ada di PPATK.”

“Jadi sebetulnya Satgas gak perlu, itu buang-buang waktu. Karena sistemnya sama semuanya, sebetulnya sama, ya buat apa? Lebih baik itu aja sekarang yang ada dimaksimalin untuk mendapatkan hasil daripada laporan hasil analisa dari PPATK,” pungkasnya.