Menteri Perdagangan

MoneyTalk, Jakarta – Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menyoroti salah satu kebiasaan yang dianggap menghambat kemajuan Indonesia, yakni kecenderungan masyarakat untuk mengejek kebijakan pemimpin mereka. Dalam sebuah pidato yang disampaikan melalui kanal YouTube Universitas Muhammadiyah Jakarta pada Rabu (2/10), Zulhas memberikan contoh bagaimana kebijakan presiden-presiden Indonesia, dari Soeharto hingga Joko Widodo, seringkali diejek ketika tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

Namun, di balik sindirannya, Zulhas juga mengangkat isu penting tentang ketahanan pangan yang menjadi salah satu penentu utama dalam kemajuan suatu negara. Menurutnya, tidak ada negara yang bisa menjadi maju tanpa kedaulatan di bidang pangan.

Zulkifli Hasan menyayangkan kebiasaan masyarakat Indonesia yang cepat sekali mengejek tanpa memberikan solusi yang konstruktif. Zulhas mencontohkan bahwa setiap presiden Indonesia pernah menjadi sasaran ejekan, mulai dari Soeharto, Abdurrahman Wahid, hingga Joko Widodo.

“Pak Harto salah, semua jelek. Abdurrahman Wahid salah, semua jelek. Begitu juga Pak Jokowi,” ujar Zulhas.

Menurutnya, budaya mengejek ini tidak membantu Indonesia maju, dan malah menanamkan mentalitas negatif yang merusak semangat pembangunan.

Zulhas mempertanyakan, “Kapan Indonesia akan maju kalau kita terus-menerus mengejek kebijakan dan pemimpin kita?”

Ia menekankan bahwa untuk menjadi bangsa yang hebat, diperlukan sikap yang lebih konstruktif dan kolaboratif dari masyarakat, bukan sekadar kritik tanpa solusi.

Dalam pidatonya, Zulhas juga menyoroti pentingnya ketahanan pangan sebagai elemen vital dalam mencapai kemajuan bangsa.

“Tidak ada negara maju yang tidak berdaulat dalam bidang pangan,” tegasnya.

Menurut Zulhas, Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan kemandirian pangan, namun upaya tersebut masih perlu diperkuat dengan kebijakan dan pengelolaan yang tepat.

Zulhas menyebut bahwa pemerintah saat ini sedang membuka lahan di Merauke, Papua, seluas 2 juta hektare untuk tanaman padi dan 600 ribu hektare untuk tebu. Ia membandingkan kondisi di Merauke yang memiliki potensi besar dengan Australia yang berhasil mengembangkan sektor pertanian secara optimal, meskipun memiliki sumber daya alam yang relatif terbatas.

Merauke dengan luas lahan yang besar dan sumber air yang melimpah, menurut Zulhas, bisa menjadi sentra pertanian yang signifikan.

“Kalau Australia bisa, kenapa kita tidak bisa?” ucapnya dengan nada optimis.

Zulhas juga menggarisbawahi perlunya pembagian klaster wilayah berdasarkan potensi ekonomi dan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Sebagai contoh, ia menyebut bahwa Sulawesi Utara seharusnya menjadi sentra pengembangan cengkeh terbaik di dunia, sementara Papua dan Kalimantan dapat difokuskan pada pengembangan beras, gula, dan jagung.

Di Jawa, lanjut Zulhas, polusi industri harus dikurangi dan pulau ini seharusnya difokuskan menjadi pusat keuangan dan UMKM. Sumatera, di sisi lain, dapat dikembangkan sebagai pusat industri. Dengan pengelolaan klaster yang jelas, potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa lebih maksimal, dan setiap daerah dapat berkontribusi pada pembangunan nasional sesuai dengan keunggulan sumber dayanya.

“Kita harus bagi-bagi. Jawa enggak bisa lagi jadi pusat industri yang polusinya tinggi, tapi bisa jadi pusat keuangan dunia dan UMKM,” ujar Zulhas, menekankan perlunya distribusi industri yang lebih merata.

Salah satu contoh yang diangkat Zulhas tentang potensi ekonomi yang belum dimanfaatkan secara maksimal adalah kelapa. Menurutnya, kelapa merupakan komoditas dengan banyak turunan produk yang bisa dikembangkan lebih lanjut. Dari kelapa, bisa dihasilkan produk seperti minyak kelapa (VCO), mentega, tepung, hingga arang yang dapat digunakan sebagai karbon aktif.

Zulhas menambahkan, “Tiongkok bahkan sudah mulai memproduksi susu dari kelapa dan laku keras di pasar internasional.” Ia menyesalkan bahwa di Indonesia, yang memiliki produksi kelapa melimpah, belum memaksimalkan potensi ini. “Tuhan sudah kasih tumbuh sendiri, jatuh sendiri, tapi kita masih jual kopra mentah,” sindirnya.

Dengan pengelolaan yang baik, industri kelapa bisa menjadi sektor ekonomi yang menjanjikan, menciptakan nilai tambah dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat di daerah penghasil kelapa seperti Lampung dan Sulawesi.

Zulhas juga menyoroti pentingnya pengembangan Papua dan Kalimantan dalam konteks pembangunan Indonesia di masa depan. Menurutnya, Kalimantan yang letaknya berada di tengah-tengah Indonesia memiliki posisi strategis, terutama dalam konteks pemindahan ibu kota negara ke wilayah tersebut.

Meskipun pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru tidak akan terjadi dalam waktu cepat, Zulhas yakin bahwa masa depan Indonesia ada di Kalimantan dan Papua. “Mungkin butuh 30 tahun, tapi masa depan Indonesia ada di Kalimantan dan Papua,” ujarnya.

Dengan pengelolaan sumber daya yang tepat, Papua dan Kalimantan bisa menjadi pusat produksi pangan nasional yang mandiri, serta mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor beras, gula, dan jagung.

Zulkifli Hasan melalui sindirannya ingin menggugah kesadaran masyarakat Indonesia tentang pentingnya bersikap konstruktif dan berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Ejekan tanpa solusi tidak akan membawa Indonesia maju, sementara ketahanan pangan dan pengelolaan sumber daya alam yang tepat adalah kunci untuk mencapai kedaulatan ekonomi.

Indonesia, dengan kekayaan sumber daya alamnya, memiliki potensi besar untuk menjadi negara yang berdaulat secara pangan dan maju secara ekonomi. Namun, potensi ini hanya bisa tercapai jika masyarakat dan pemerintah bekerja sama, bersikap konstruktif, serta berfokus pada pengembangan sektor-sektor strategis seperti pertanian, industri kelapa, dan pengelolaan wilayah berdasarkan klaster.(c@kra)