20 November 2026

MPR RI

MoneyTalk, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, optimistis pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029 yang baru terpilih dalam fit and proper test calon pimpinan KPK di Komisi III DPR RI bisa menunjukkan kelasnya. Komposisi pimpinan KPK dinilai kuat dan solid karena terdiri dari 1 unsur petahana (kesinambungan), 1 polisi, 1 jaksa, 1 hakim dan 1 auditor.

“Komposisi pimpinan KPK kali ini sangat kuat. Unsur yang masuk didalamnya cukup komplit. Ada perwakilan petahana, polisi, jaksa, auditor dan hakim. Saya rasa ini komposisi paling kuat. Kita harapkan setelah dilantik nanti, para pimpinan KPK bisa bekerja cepat sesuai dengan amanat undang-undang,” ujar Bamsoet usai Rapat Pleno Komisi III DPR Pemilihan Pimpinan KPK di Gedung Parlemen Jakarta, Kamis (21/11/24).

Ketua MPR RI ke-15 dan Ketua DPR RI ke-20 ini ini menjelaskan, Komisi III DPR RI memilih lima orang pimpinan KPK dari 10 orang yang mengikuti fit and proper test. Kelima pimpinan KPK yang terpilih adalah Setyo Budiyanto (Irjen Kementan), Fitroh Rohcahyanto (mantan Direktur Penuntutan KPK), Ibnu Basuki Widodo (hakim Pengadilan Tinggi Manado), Johanis Tanak (Wakil Ketua KPK periode 2019-2024) serta Agus Joko Pramono (Wakil Ketua BPK periode 2019-2023). Dari kelima pimpinan tersebut, Setyo Budiyanto terpilih sebagai Ketua KPK.

“Banyak pekerjaan rumah yang sudah menunggu diselesaikan oleh pimpinan KPK yang baru. Tunggakan perkara yang belum usai di KPK periode sebelumnya sudah menumpuk. Setidaknya terdapat 18 kasus besar yang merugikan negara cukup besar. Salah satunya kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI),” kata Bamsoet.

Ketua Komisi III DPR RI ke-7 bidang Hukum dan Keamanan ini menjelaskan, saat ini ada puluhan tersangka yang sudah bertahun, bahkan puluhan tahun, belum bisa dibawa ke pengadilan. Bahkan, ada yang sampai meninggal dengan status tersangka. Artinya, nasib para tersangka tersebut terkatung-katung. Hal tersebut jelas tidak adil bagi para tersangka.

“KPK kedepan juga harus untuk lebih serius memperhatikan kasus korupsi besar diatas Rp 1 miliar. Biarkan kasus-kasus korupsi dibawah Rp 1 miliar ditangani kepolisian dan kejaksaan dengan pengawasan dari KPK. KPK harus kembali ke khitahnya seperti awal pembentukan, yaitu untuk mengungkap kasus-kasus korupsi besar atau grand corruption, sehingga aset recovery yang dikembalikan juga bisa mencapai jumlah yang besar,” pungkas Bamsoet. (*)

MoneyTalk, Jakarta – Pada 1 November lalu, dalam kanal YouTube Komisidotco, Edi Soeparno, Wakil Ketua MPR RI, dan Nurhidayat, seorang peneliti dari Indonesia Parliamentary Center (IPC), membahas perubahan kabinet dan langkah transisi energi yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam kesempatan ini, Edi menyampaikan pandangannya mengenai kebijakan Prabowo yang ingin memperkuat fokus masing-masing kementerian, serta komitmen untuk mengurangi ketergemukan birokrasi. Selain itu, Nurhidayat juga mengupas tantangan serta langkah strategis dalam mengatasi isu transisi energi dan harapan besar publik terhadap program pemerintahan baru ini.

Edi Soeparno menjelaskan, salah satu prioritas Prabowo dalam kabinetnya adalah memastikan tiap kementerian memiliki fokus yang spesifik. Dengan pemisahan lebih detail, setiap kementerian diharapkan tidak memiliki beban berlebih yang dapat mengurangi efektivitas kerja. Langkah ini juga termasuk penambahan kementerian baru yang dapat menangani isu spesifik seperti Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi dan Ristek, serta Kementerian Kebudayaan.

Edi Soeparno juga menyoroti belum adanya undang-undang (UU) komprehensif yang mengatur energi terbarukan, meski sudah ada UU Panas Bumi yang berlaku. Menurutnya, jika UU Energi Baru Terbarukan (EBT) segera disahkan. Ini bisa menjadi quick win pemerintahan baru dan simbol nyata dari komitmen terhadap masa depan energi berkelanjutan. Dia juga menyebutkan bahwa pemerintah berencana mempercepat proses pengesahan undang-undang ini.

Salah satu janji Prabowo dalam program unggulan Astaacita adalah mencapai swasembada energi, pangan, dan air, termasuk percepatan transisi energi. Saat ini, Indonesia masih bergantung pada energi fosil dan impor energi, seperti BBM dan LPG. Menurut Edi, Prabowo berkomitmen untuk mengurangi ketergantungan impor tersebut, namun terlebih dahulu membutuhkan ketahanan energi sebelum mencapai tahap swasembada.

Nurhidayat dari IPC menguraikan lebih lanjut bahwa transisi energi di Indonesia tidaklah sederhana. Beberapa faktor utama yang menyebabkan transisi energi berjalan lambat adalah dominasi energi fosil, seperti batu bara, yang saat ini menjadi sumber utama energi listrik di Indonesia. Tantangan kedua adalah tingginya biaya teknologi energi terbarukan, sehingga harga jualnya pun dianggap mahal. Meski demikian, Nurhidayat optimis bahwa dengan perencanaan yang matang, Indonesia bisa mulai mengimbangi penggunaan energi fosil dengan energi terbarukan.

Nurhidayat mengkritisi konsep biaya “murah” dari energi berbasis batubara. Menurutnya, biaya ini tidak mencerminkan “real cost” atau biaya sebenarnya karena tidak memperhitungkan dampak kesehatan yang diderita masyarakat di sekitar PLTU akibat emisi yang dihasilkan. Mengutip data dari World Bank, Nurhidayat menjelaskan, jika biaya kesehatan dari polusi udara yang dihasilkan PLTU dimasukkan, maka biaya batubara akan mendekati biaya energi terbarukan, membuat perbandingan harga kedua jenis energi tersebut menjadi lebih seimbang.

Nurhidayat dan Edi juga mengakui adanya tantangan besar dari sisi kebijakan dan teknologi. Ketergantungan pada batubara terjadi tidak hanya karena harganya yang lebih murah, tetapi juga karena infrastruktur pembangkit listrik yang sudah tersedia dan kontrak-kontrak lama dengan biaya mahal.

Edi menjelaskan, jika pemerintah ingin mengganti PLTU berbasis batubara dengan yang lebih ramah lingkungan, maka biaya kompensasi sangat tinggi, mencapai sekitar Rp25 triliun untuk dua PLTU di Jawa Barat. Karena itu, Edi menyarankan agar transisi dilakukan dengan pendekatan campuran, misalnya melalui carbon capture atau penggunaan batu bara yang dicampur dengan gas untuk mengurangi emisi karbon.

Dengan segala tantangan yang ada, Edi dan Nurhidayat sepakat bahwa publik sangat berharap akan adanya terobosan cepat, atau quick wins, dari kabinet Prabowo-Gibran. Edi menyampaikan optimismenya bahwa undang-undang yang mengatur perubahan struktur kementerian akan disahkan sebelum akhir tahun. Ia yakin bahwa kabinet ini mampu mencapai target-target yang ditetapkan dan membuktikan pada masyarakat bahwa janji kampanye dapat direalisasikan.

Prabowo diharapkan terus mengoptimalkan kolaborasi antara kementerian demi mewujudkan percepatan transisi energi yang sudah sangat dinantikan. Bagi Prabowo, langkah ini merupakan tantangan untuk menghasilkan perubahan nyata yang berdampak langsung pada masyarakat. Di sisi lain, IPC tetap berperan dalam memantau perkembangan kebijakan dan memastikan transparansi serta partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, sehingga harapan terhadap keberhasilan program transisi energi bisa diwujudkan dengan baik.

Dengan pembenahan struktur kementerian yang lebih fokus dan rancangan transisi energi yang matang, pemerintahan Prabowo-Gibran diharapkan mampu menghadirkan perubahan yang nyata bagi masyarakat. Kolaborasi antar sektor energi dan lingkungan menjadi kunci untuk menghadapi tantangan transisi energi dan perubahan iklim. Meski tantangan masih banyak, baik Edi maupun Nurhidayat tetap optimis bahwa dengan adanya komitmen kuat, pemerintahan Prabowo bisa mencapai hasil yang signifikan dalam waktu dekat.(c@kra)

MoneyTalk, Jakarta – Kabinet Prabowo Subianto yang baru dilantik membawa nuansa dan harapan baru bagi masa depan Indonesia. Akan tetapi, juga memicu diskusi tentang sejauh mana perubahan atau kelanjutan yang akan diterapkan dibandingkan dengan Kabinet Jokowi. Podcast “Bebas Aktif” yang menghadirkan Kenzie Ryvantya mengeksplorasi secara mendalam peran strategis kementerian, dinamika politik dalam pemerintahan, hingga tantangan implementasi kebijakan yang mungkin terjadi selama lima tahun ke depan.

Bapenas dan Kementerian Keuangan, Seberapa Efektif Pembagian Tugasnya?

Menurut Kenzie, meski Bapenas seharusnya bertindak sebagai perencana utama dalam hal strategis kebijakan pembangunan, sering kali Kementerian Keuangan menjadi penentu prioritas karena kontrol terhadap anggaran. Kondisi ini menciptakan ketergantungan pada kuasa fiskal yang dipegang Kementerian Keuangan, seakan lembaga ini berperan sebagai “dewa.” Ada gagasan untuk memberikan peran yang lebih signifikan pada Bapenas, bukan hanya sebagai pengembang dokumen teknokratik, tetapi juga dalam implementasi kebijakan secara penuh. Harapannya, anggaran mengikuti rencana, bukan sebaliknya.

Pengaruh Nama-nama di Kabinet

Strategi Kompromistis atau Strategi Efektivitas? Kabinet Prabowo menggambarkan kolaborasi lintas dukungan politik, di mana terdapat 17 tokoh dari lingkaran Jokowi dan sisanya adalah loyalis Prabowo serta beberapa figur baru. Seiring waktu, warna Jokowi diprediksi akan mulai “luntur” melalui reshuffle atau mekanisme politik lainnya. Namun, pada masa awal ini, strategi kompromistis masih menjadi pendekatan utama. Mengakomodasi banyak pihak dapat memberikan stabilitas, tetapi dalam jangka panjang, hal ini harus diimbangi dengan kompetensi dan arah yang jelas.

Prabowo dan Visi Kebijakan Luar Negeri

Lebih Hands-On Prabowo dikenal memiliki kepentingan besar dalam diplomasi dan geopolitik, tampak dari pidato MPR-nya yang memuat kritik terhadap kebijakan Jokowi dan pandangan yang lebih tegas pada isu-isu global. Untuk pertama kalinya setelah era Alwi Shihab, seorang diplomat karir kembali mengisi posisi Menteri Luar Negeri. Langkah ini menunjukkan komitmen Prabowo untuk memantau secara langsung kebijakan luar negeri Indonesia, dan mempertegas bahwa ia ingin kebijakan luar negeri yang lebih proaktif dan mencerminkan visinya.

Kementerian Pendidikan

Dipecahnya Kemdikbud dan Afiliasi Muhammadiyah Dalam kabinet ini, posisi di sektor pendidikan diberikan kepada tokoh-tokoh yang berafiliasi dengan Muhammadiyah, seperti Abdul Muti dan Satrio. Ini menarik karena Kemdikbud yang sebelumnya satu kesatuan, kini dipecah menjadi dua kementerian untuk menangani pendidikan dan riset secara terpisah. Pendekatan ini dapat dianggap sebagai langkah menegaskan peran organisasi keagamaan dalam bidang pendidikan. Di sisi lain, Kenzie mencatat bahwa Abdul Muti pernah diberhentikan oleh Mendikbud Nadiem Makarim, yang menimbulkan tanda tanya mengenai arah dan kebijakan yang akan diambil oleh kabinet ini, khususnya terhadap program “Merdeka Belajar” dan inisiatif zonasi.

Pertanian dan Pangan di Papua

Apakah Food Estate Akan Terus Berlanjut? Dalam kabinet ini, Prabowo menunjuk menko pangan baru, yang langsung menekankan Papua sebagai potensi “food estate” utama Indonesia. Langkah ini dianggap sebagai sinyal kuat bahwa kebijakan food estate yang sebelumnya telah diluncurkan akan terus berlanjut. Meskipun terdapat kontroversi mengenai keberhasilan dan keberlanjutan program ini, terutama mengingat tantangan ekologis dan sosial di Papua, Prabowo nampaknya tetap berkomitmen pada peningkatan ketahanan pangan nasional dengan Papua sebagai basis utamanya.

Pengelolaan Konflik Kepentingan dan Kelompok Elite

Kenzie juga menyoroti peran elit dalam kabinet Prabowo, khususnya yang terkait dengan sektor tambang dan energi. Dalam beberapa laporan, nama-nama tertentu terindikasi memiliki afiliasi bisnis atau kepentingan pribadi, yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam penugasan portofolio di kabinet ini menjadi krusial. Hal ini untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya menguntungkan pihak tertentu, tetapi benar-benar mengarah pada kesejahteraan masyarakat luas.

Kabinet Prabowo memulai masa tugasnya dengan spektrum warna yang kaya, dari kesinambungan kebijakan hingga elemen-elemen perubahan yang menarik. Kolaborasi antar kementerian, keseimbangan dalam pengaruh politik, serta kepentingan berbagai pihak yang terlibat akan menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan kabinet ini. Kabinet ini masih dalam masa pembentukan, layaknya sebuah “permainan kartu” di mana setiap menteri kini tengah menyiapkan strategi untuk mengimplementasikan programnya.(c@kra)

MoneyTalk, Jakarta – Anggota DPR RI, Bambang Soesatyo, mendukung rencana Presiden Terpilih, Prabowo Subianto, untuk kenaikan gaji hakim di Indonesia. Terlebih, sudah 12 tahun gaji dan tunjangan hakim tidak mengalami kenaikan. Akibatnya, para hakim merasa gaji dan tunjangan yang diterima saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan beban kerja dan tanggung jawab yang dipikul.

“Sebagai ‘wakil Tuhan’ di dunia, kesejahteraan para hakim haruslah terjamin, sehingga dalam memberikan keputusan di pengadilan benar-benar bisa mencerminkan rasa keadilan. Jangan sampai dalam menegakan keadilan, para hakim masih terganggu dengan masalah kesejahteraan yang belum tercukupi,” ujar Bamsoet di Jakarta, Kamis (10/10/24).

Ketua MPR RI ke-16 dan Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, gaji dan tunjangan para hakim saat ini masih mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2012 yang ditetapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 29 Oktober 2012. PP Nomor 94 Tahun 2012 mengatur tentang hak keuangan dan fasilitas hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung.

Di antaranya gaji pokok, tunjangan jabatan, rumah negara, fasilitas transportasi, jaminan kesehatan, jaminan keamanan, biaya perjalanan dinas, kedudukan protokol, penghasilan pensiun, dan tunjangan lain.

“Dari hasil kajian Solidaritas Hakim Indonesia, ternyata masih terdapat perbedaan mencolok antara pendapatan take home pay hakim agung dengan hakim pengadilan tingkat pertama di Indonesia. Semisal, hakim agung dalam sebulan dapat menerima penghasilan hingga ratusan juta, karena adanya Tunjangan Penanganan Perkara. Sementara, hakim pengadilan tingkat pertama dalam sebulan hanya mendapatkan penghasilan sekitar Rp 12 juta, tanpa ada tambahan tunjangan dari perkara yang ditangani,” kata Bamsoet.

Ketua Komisi III DPR RI ke-7 bidang Hukum, HAM, dan Waketum Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan KADIN Indonesia ini menambahkan, dibanding dengan negara lain, gaji hakim di Indonesia juga relatif lebih rendah.

Semisal, hakim tingkat pertama di Filipina (Municipal Trial Court, Municipal Circuit Trial Court, dan Sharia Circuit Court) mendapat gaji Rp 49.047.602 per bulan; Hakim Pengadilan Tinggi di Malaya, Sabah, dan Sarawak mendapat gaji sebesar Rp 87.448.917; Hakim Pengadilan Tinggi di India mendapatkan gaji bulanan sebesar Rp47.413.483; serta gaji hakim Pengadilan Tingkat Pertama di Victoria Australia mencapai Rp 4,48 miliar per tahun. Ini di luar tunjangan dan fasilitas yang diberikan masing-masing negara.

“Saat ini jumlah hakim di Indonesia mencapai 7.742 orang. Kita mendukung Presiden Terpilih Prabowo setelah dilantik nanti untuk merevisi PP Nomor 94 Tahun 2012, sehingga para hakim bisa mendapatkan kenaikan gaji dan tunjangan. Sehingga para hakim bisa semakin menjaga marwah, harkat dan martabat lembaga peradilan. Termasuk, bisa lebih fokus memberikan kepastian hukum kepada para pencari keadilan,” pungkas Bamsoet.(*)

MoneyTalk,Jakarta – Sebentar lagi akan ada Pemilihan Kepala Daerah ( PILKADA ) seluruh Indonesia. Pesta demokrasi ini sudah melalui berbagai tahapan oleh ParPol dan KPU/KPUD. Pendaftaran calon Kepala Daerah oleh KPUD dimulai tanggal 27-29 Agustus 2024. Pengusungan calon Kepala Daerah banyak cerita dan catatannya, mulai soal Putusan MK No. 60 dan 70 ,yang kecewa karena tidak dapat B1. KWK dan ada yang dihambat dengan segala cara.

(lebih…)

Jakarta,MoneyTalk – Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menuturkan dalam waktu dekat Badan Pengkajian MPR RI diharapkan bisa segera menyelesaikan kajian tentang urgensi menghadirkan kembali Utusan Golongan dalam keanggotaan MPR RI, sebagaimana telah ditugaskan dalam Rapat Pimpinan MPR RI beberapa waktu lalu.

Sebagai tindak lanjut atas aspirasi dari berbagai organisasi kemasyarakatan seperti Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Majelis Tinggi Agama Konghucu (MATAKIN), dan berbagai kelompok masyarakat lainnya, yang mendukung agar Utusan Golongan kembali dihadirkan dalam keanggotaan MPR RI.

Setelah sebelumnya pada Februari 2023 lalu, Pimpinan MPR RI telah menerima hasil kajian Badan Pengkajian MPR RI terkait pentingnya MPR RI mengeluarkan Ketetapan MPR RI (TAP MPR RI) tentang Penetapan Pasangan Capres-Cawapres Pemenang Pemilu Sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk periode masa jabatan lima tahun ke depan. Sehingga Presiden dan/atau Wakil Presiden memiliki dasar hukum yang lebih kuat berupa Ketetapan MPR RI, bukan lagi semata berdasarkan Berita Acara Pelantikan.

“Pada Rapat Pimpinan MPR RI kali ini, pimpinan MPR RI juga memberikan tambahan penugasan kepada Badan Pengkajian MPR RI untuk melakukan berbagai kajian. Diantaranya, mengkaji urgensi keberadaan TAP MPR RI yang menetapkan perubahan terhadap konstitusi, mengingat setelah empat kali dilakukan amandemen konstitusi, tidak ada TAP MPR RI yang menetapkan perubahan konstitusi tersebut. Badan Pengkajian MPR RI juga akan melakukan kajian tentang sejauh mana kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY) sesuai konstitusi, sebagai tindak lanjut atas Penataan Kekuasaan Kehakiman yang merupakan bagian dari Tujuh Rekomendasi MPR RI 2014-2019 yang diberikan kepada MPR RI periode 2019-2024,” ujar Bamsoet usai memimpin Rapat Pimpinan MPR RI, di Jakarta.

Pimpinan MPR RI yang hadir diantaranya, Ahmad Basarah, Jazilul Fawaid, Syarief Hasan, Arsul Sani, dan Fadel Muhammad.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, Badan Pengkajian MPR RI juga akan melakukan berbagai kajian terkait Pemilu. Diantaranya kajian tentang batas umur seseorang diperbolehkan maju sebagai Capres-Cawapres, apakah perlu diatur secara spesifik atau tidak. Serta kajian tentang sistem Pemilu terbuka dan tertutup beserta plus dan minusnya. Kedua hasil kajian tersebut didasarkan pada konstitusi, sehingga bisa memberikan arah yang jelas bagi perkembangan kehidupan demokrasi kebangsaan di Indonesia.

Wakil Ketua Umum FKPPI dan Pemuda Pancasila serta Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, Rapat Pimpinan MPR RI juga memutuskan pelaksanaan Rapat Gabungan untuk mempersiapkan Sidang Paripurna MPR RI dalam rangka Pembentukan Panitia Ad Hoc untuk menyiapkan rancangan Keputusan MPR RI terkait Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), ditunda pelaksanaannya hingga tahun depan, selesai pelaksanaan Pemilu 2024. Sehingga situasi lebih kondusif dan tenang.

“Keberadaan PPHN sangat penting agar kesinambungan pembangunan di Indonesia bisa berjalan dengan baik dari satu periode pemerintah ke periode pemerintahan penggantinya. Sekaligus mempersiapkan Indonesia dalam menjawab megatrend dunia yang meliputi kemajuan teknologi, dinamika geopolitik dan geoekonomi global, demografi dunia, urbanisasi global, perdagangan internasional, keuangan global, persaingan sumber daya alam dan perubahan iklim, yang semuanya akan berpengaruh pada pembangunan Indonesia,” pungkas Bamsoet. (MT)