7 November 2026

Muhammad Said Didu.

Said Didu Soroti Tim PKH: Pusat Komando Presiden Prabowo Disebut Mulai Lumpuh Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu

Said Didu Soroti Tim PKH: Pusat Komando Presiden Prabowo Disebut Mulai Lumpuh

Hedi Batubara 16 Agustus 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Mantan Menteri BUMN Muhammad Said Didu mempertanyakan kondisi Tim Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang disebutnya sebagai salah satu pusat komando dalam upaya pemberantasan korupsi, penertiban oligarki, dan pengembalian aset negara.

Pertanyaan tersebut disampaikan Said Didu melalui video yang beredar pada 16 Agustus 2026. Ia mengangkat isu tersebut dengan judul, “Pusat Komando Presiden @Prabowo sudah lumpuh?”

Menurut Said Didu, Tim PKH sebelumnya menunjukkan sejumlah capaian yang dinilainya signifikan dalam penertiban kawasan hutan dan pengembalian aset negara.

“Fakta keberhasilan Tim PKH (sebelum berhasil dilumpuhkan) berupa penyitaan sktr 8 juta ha lahan, pengembalian ratusan trilyun rupiah ke negara, dan berkurangnya korupsi dan penyelundupan,” ujar Said Didu.

Ia kemudian mengaitkan kondisi tersebut dengan penahanan Ketua Pelaksana PKH yang disebutnya merupakan mantan Jampidsus Febrie Adriansyah.

“Setelah Ketua Pelaksana PKH (mantan Jampidsus – Febrie) ditahan maka terlihat PKH lumpuh,” kata Said Didu.

Ia menyebut kondisi tersebut terlihat dari tidak adanya lagi sejumlah tindakan penegakan hukum dan penyitaan aset sebagaimana yang sebelumnya dilakukan.

“Tidak ada lagi penangkapan perampok negara, tidak ada lagi penyitaan denda hasil rampokan, tidak ada lagi operasi di lapangan penyitaan asset,” katanya.

Said Didu juga menyoroti apa yang disebutnya sebagai semakin gencarnya serangan terhadap Tim PKH. Ia menyebut adanya serangan terhadap Ketua Tim Pengarah, Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Syamsuddin, serta terhadap anggota Tim Pengarah dari BPKP yang bertugas menghitung kerugian negara.

“Geng SOP seakan sudah menang,” ujar Said Didu.

Selain itu, ia menyebut mulai muncul tuntutan pembubaran satgas di sejumlah daerah sebagai bagian dari dinamika yang menurutnya perlu mendapat perhatian pemerintah.

Di akhir pernyataannya, Said Didu berharap Presiden Prabowo Subianto tetap konsisten dengan pernyataan sebelumnya terkait Tim PKH.

“Semoga bapak Presiden @Prabowo konsisten melaksanakan pernyataan beberapa saat lalu bahwa siapapun melawan Tim PKH maka melawan Presiden dengan kembali membangkitkan semangat Tim PKH yang seakan sudah berhasil dilumpuhkan oleh Geng SOP,” kata Said Didu.

Pernyataan mengenai dugaan lumpuhnya Tim PKH, capaian penyitaan lahan, pengembalian aset, maupun adanya pihak yang disebut sebagai “Geng SOP” tersebut merupakan pernyataan dan penilaian Said Didu dalam videonya.

Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak-pihak yang disebut maupun berkaitan dengan pernyataan tersebut. Hak jawab dan klarifikasi akan ditayangkan secara proporsional sesuai prinsip jurnalistik.

Muhammad Said Didu: Presiden Prabowo Butuh Orang Bersih yang Berani Membersihkan Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu

Muhammad Said Didu: Presiden Prabowo Butuh Orang Bersih yang Berani Membersihkan

Hedi Batubara 20 Juli 2026

MoneyTalk.id, Jakarta – Muhammad Said Didu menilai Presiden Prabowo Subianto membutuhkan sosok-sosok yang bersih dan berani untuk membantu menjalankan agenda pembenahan pemerintahan. Menurutnya, orang-orang yang hanya memberikan pujian tanpa keberanian melakukan perbaikan justru tidak akan membantu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Pernyataan tersebut disampaikan Muhammad Said Didu dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) bertema “POLRI VS KEJAKSAAN: BUKAN CICAK LAWAN BUAYA, TAPI MACAN KETEMU SINGA…” yang disiarkan pada 17 Juli 2026.

Dalam pemaparannya, Said Didu mengatakan saat ini berbagai program pemerintah perlu diawasi secara ketat agar tetap berjalan sesuai tujuan.

“Kita sekarang di tingkat hati-hati sekali karena siapa tahu ada pembelokan. Program yang bagus jangan lupa tetap diawasi. MBG-BGN saya memang kritik habis karena memang salah. Koperasi Desa, Sekolah Rakyat juga diawasi. Jadi kalau bagus ya bagus,” ujarnya.

Ia juga menilai terdapat pihak-pihak di sekitar Presiden Prabowo yang memanfaatkan karakter kepemimpinan Presiden.

“Dan mohon maaf, orang-orang di sekitar Prabowo memanfaatkan psikologis Prabowo. Hari-harinya Prabowo menyukai jumlah besar, waktunya cepat,” kata Said Didu.

Menurut mantan Sekretaris Kementerian BUMN itu, persoalan utama yang perlu mendapat perhatian adalah proses pemilihan orang-orang yang mengelilingi Presiden.

“Saya sampaikan ke Prabowo adalah stunting memilih orang, diorganizing, karena semua bisa dikendalikan dengan perintah yang tanpa kontrol. Itulah yang dimanfaatkan orang,” ujarnya.

Karena itu, Said Didu mengaku telah menyampaikan pandangannya kepada Presiden Prabowo mengenai pentingnya menghadirkan figur-figur yang memiliki integritas.

“Saya katakan, Pak Prabowo, saatnya dengan tiga obor tadi itu diperlukan orang bersih yang berani membersihkan, bukan hanya orang-orang yang suka memuji. Itu orang-orang yang menurut saya harus dipilih,” tegas Said Didu.

Hingga berita ini ditulis, belum terdapat tanggapan dari pihak Istana Kepresidenan maupun pihak-pihak yang dimaksud dalam pernyataan Muhammad Said Didu terkait pandangan tersebut.

Said Didu: Penertiban Tambang Timah Selamatkan Aset Negara, Regulasi Perlu Diselaraskan dengan Kebijakan Presiden We Stand with Said Didu: Lawan Penjajahan Negara PIK-2!

Said Didu: Penertiban Tambang Timah Selamatkan Aset Negara, Regulasi Perlu Diselaraskan dengan Kebijakan Presiden

Hedi Batubara 16 Juli 2026

MoneyTalk.id, Jakarta –  Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, menyampaikan pandangannya mengenai penertiban sektor pertambangan timah melalui rilis yang disampaikan pada 16 Juli 2026, disertai video kunjungannya ke lokasi pertambangan timah. Dalam keterangannya, Said Didu menilai langkah penertiban yang dilakukan pemerintah merupakan bagian dari upaya negara melawan praktik tambang ilegal dan penyelundupan timah.

Menurut Said Didu, awal maraknya aktivitas tambang timah ilegal terjadi setelah perubahan status komoditas timah pada tahun 2001.

“Titik awal maraknya tambang ilegal Timah saat Menteri Perindustrian dan Perdagangan Ibu Rini Suwandi tahun 2001 mengubah status komoditas Timah dari Komoditas Strategis menjadi Komoditas biasa yang setara dengan status tambang galian C yang siapapun bisa menambang. Padahal sejak jaman Belanda, status komoditas timah adalah komoditas strategis.” kata Said Didu.

Ia juga menyoroti persoalan penyelundupan timah yang menurutnya telah berlangsung dalam waktu lama.

Dalam keterangannya, Said Didu mengutip pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai dugaan tingginya angka penyelundupan timah dari Indonesia.

Lebih lanjut, Said Didu menyatakan bahwa Presiden Prabowo telah mengambil langkah dengan mengembalikan status timah sebagai komoditas strategis serta membentuk Tim Penertiban Kawasan Hutan (PKH).

“Atas dasar itu, Presiden Prabowo mengembalikan status komoditas timah menjadi komoditas strategis dan membentuk Tim PKH (Penertiban Kawasan Hutan) untuk penertiban. Khusus penanganan Timah, Tim PKH membentuk 2 (dua) Satgas, yaitu Satgas PKH dan Satgas Tri Sakti.” jelas Didu.

Said Didu kemudian memaparkan sejumlah hasil yang menurutnya telah dicapai melalui penertiban tersebut.

“Hasil nyata satgas tersebut: (1) telah menyelamatkan Asset Negara sktr Rp 22 trilyun (potensi sktr Rp 60 triyun), (2) telah menyita 6 smelter ilegal milik swasta, (3) telah menyita sktr 170 ribu ha lahan tambang ilegal.” terangnya.

Ia juga menilai penertiban tambang ilegal berdampak terhadap harga timah di pasar internasional.

“Pengaruh penertiban tambang timah di Indonesia, harga timah dunia naik menjadi sktr Rp 1 milyar per ton (naik hampir 2 kali lipat).” jelasnya.

Sebagai tindak lanjut, Said Didu mengusulkan sejumlah langkah yang dinilainya perlu dilakukan pemerintah.

“Langkah lanjut yang diperlukan: (1) satgas konsiten lakukan penertiban, (2) regulasi tambang timah di ESDM harus diperbaiki sesuai kebijakan Presiden, dan (3) menjadikan PT Timah sebagai Agregator industri timah (produksi dan perdagangan).” urainya.

Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat tanggapan resmi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) maupun pihak terkait lainnya mengenai sejumlah pernyataan dan data yang disampaikan Muhammad Said Didu dalam rilis tersebut. Oleh karena itu, informasi tersebut merupakan pandangan Muhammad Said Didu yang masih memerlukan konfirmasi dari pihak-pihak terkait sebagai bagian dari prinsip keberimbangan pemberitaan.

Didu: Momentum Pergantian Jampidsus Harus Dimanfaatkan Prabowo Benahi Penegak Hukum Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu

Didu: Momentum Pergantian Jampidsus Harus Dimanfaatkan Prabowo Benahi Penegak Hukum

Hedi Batubara 11 Juli 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, menilai mundurnya Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) sekaligus Ketua Pelaksana Tim Penertiban Kawasan Hutan (PKH), Ferry Ardiansyah, seharusnya menjadi momentum bagi Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap lembaga penegak hukum.

Pernyataan tersebut disampaikan Said Didu dalam podcast Kompas TV yang tayang pada Jumat (10/7/2026). Menurutnya, Presiden perlu segera membenahi institusi Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kasus mundurnya Jampidsus dan Ketua Pelaksana Tim PKH Ferry Ardiansyah hendaknya dimanfaatkan oleh Presiden Prabowo membenahi lembaga penegak hukum, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK,” kata Said Didu.

Ia berpandangan, apabila langkah pembenahan tidak segera dilakukan, tekanan terhadap pemerintahan Prabowo melalui instrumen penegakan hukum akan semakin kuat.

“Jika tidak atau terlambat maka serangan Geng SOP lewat penegak hukum ke Presiden Prabowo akan makin keras,” ujarnya.

Said Didu menegaskan masyarakat menunggu keberanian Presiden untuk mengambil langkah pembenahan yang menurutnya belum dilakukan selama dua tahun terakhir.

“Masyarakat di luar menunggu Presiden Prabowo masuk melakukan pembenahan di lembaga hukum. Ini kan yang tidak dilakukan selama dua tahun,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Said Didu menggunakan istilah “to kill or to be killed” untuk menggambarkan situasi yang menurutnya sedang dihadapi Presiden dalam upaya penertiban sektor hukum.

“Momentum ini lewat maka saya katakan ke Pak Prabowo, Pak Prabowo itu ada di titik to kill or to be killed penertiban hukum. Kalau Bapak terlambat maka Bapak yang di-kill,” ucapnya.

Ia juga berpendapat, apabila momentum tersebut tidak dimanfaatkan dan kondisi yang ada dibiarkan berlanjut, maka kelompok oligarki yang selama ini dinilainya memanfaatkan instrumen hukum akan semakin menguat.

“Kalau momentum ini lewat dan Pak Prabowo masih membiarkan ini berlangsung maka mohon maaf saja, oligarki yang selama ini menunggangi hukum selama ini kita tahu. Kalau hukum alatnya oligarki, bukan alatnya Presiden, maka Presiden yang di-kill,” tutur Said Didu.

Pernyataan tersebut merupakan pandangan pribadi Muhammad Said Didu yang disampaikan dalam podcast Kompas TV mengenai kondisi penegakan hukum dan dinamika politik nasional.

Said Didu Beberkan Tiga Kejanggalan Pengembalian Amplop Menhut Raja Juli Antoni IMG-20260630-WA0134

Said Didu Beberkan Tiga Kejanggalan Pengembalian Amplop Menhut Raja Juli Antoni

Hedi Batubara 5 Juli 2026

MoneyTalk.id, Jakarta – Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu mengungkapkan tiga kejanggalan yang menurutnya terdapat dalam proses pengembalian amplop yang diterima Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dari Bupati Kuantan Singingi (Kuansing).

Dalam pernyataan tertulis kepada wartawan, Ahad (5/7/2026), Said Didu menyampaikan bahwa terdapat tiga hal yang patut menjadi perhatian publik di tengah mencuatnya polemik dugaan gratifikasi yang kini ramai menjadi sorotan.

“Tiga keanehan pengembalian amplop yang diterima Menhut dari Bupati Kuansing,” tulis Said Didu.

Menurutnya, kejanggalan pertama adalah amplop tersebut sempat diterima dan disimpan selama sekitar 10 hari.

“Kalau menolak harusnya langsung dikembalikan,” ujarnya.

Kedua, Said Didu mempertanyakan mekanisme pengembalian yang dilakukan melalui pelaporan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bukan dikembalikan langsung kepada pemberi.

“Pengembalian gratifikasi bukan ke pemberi, tapi dilaporkan ke KPK,” katanya.

Ketiga, ia menyoroti tidak adanya saksi yang memverifikasi isi amplop yang dikembalikan.

“Tidak ada saksi yang verifikasi isi amplop yang dikembalikan,” tulisnya.

Pernyataan Said Didu tersebut menambah daftar kritik terhadap polemik yang tengah menjadi perhatian publik. Sebelumnya, Gerakan Rakyat Tolak Aktor Koruptor (GERTAK) juga telah menggelar aksi dan mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut dugaan gratifikasi yang menyeret nama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

Hingga berita ini ditulis, belum terdapat tanggapan terbaru dari Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait pernyataan Muhammad Said Didu tersebut.

Indonesia Sedang Carut-Marut, Presiden ke Paris? Cuitan Akun X Ini Soroti Krisis Berlapis di Dalam Negeri Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Paris, Prancis

Indonesia Sedang Carut-Marut, Presiden ke Paris? Cuitan Akun X Ini Soroti Krisis Berlapis di Dalam Negeri

Hedi Batubara 27 Mei 2026

MoneyTalk, Jakarta – Akun X “Hidup Sebagai +62” melontarkan kritik keras terhadap kondisi Indonesia di tengah kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Paris, Prancis, Selasa (26/5/2026).

Dalam unggahannya, akun tersebut menilai Indonesia tengah menghadapi berbagai persoalan serius, mulai dari pelemahan rupiah, blackout massal di Sumatera, hingga polemik kebebasan berekspresi terkait film dokumenter tentang Papua.

“INDONESIA SEDANG CARUT MARUT, SUMATERA GELAP, PAPUA MERANA, RUPIAH TERBURUK SEPANJANG SEJARAH, EL NINO MENGANCAM, IHSG CETAK LOWER LOW, BANYAK LAGI!! PRESIDEN??? MEMILIH KE PARIS!!,” tulis akun tersebut.

Unggahan itu menyoroti momen kedatangan Prabowo di Bandara Orly, Paris, yang disebut disambut karpet merah dan iringan lagu klasik Prancis “Sous le ciel de Paris”, sementara di dalam negeri berbagai persoalan dinilai belum terselesaikan.

Akun tersebut juga menyinggung nilai tukar rupiah yang disebut menyentuh Rp17.855 per dolar AS dan menjadi salah satu mata uang dengan pelemahan terdalam di kawasan Asia sepanjang tahun ini.

Selain itu, blackout massal di Sumatera turut menjadi sorotan. Peristiwa padam listrik yang terjadi sejak Jumat malam, 22 Mei 2026, disebut melumpuhkan sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi hingga sebagian Sumatera Selatan.

Dalam narasinya, akun itu mengutip pandangan mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, yang sebelumnya menilai persoalan blackout diduga berkaitan dengan minimnya pembangunan infrastruktur kelistrikan dalam beberapa tahun terakhir.

Tak hanya itu, akun tersebut juga mengangkat kontroversi film dokumenter “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita” karya Dandhy Laksono yang membahas proyek perkebunan industri di Papua Selatan.

Menurut unggahan tersebut, sejumlah pemutaran film mengalami intimidasi dan pembubaran. Akun itu menilai negara dianggap lebih cepat merespons pemutaran film dibanding penyelesaian konflik agraria yang menjadi isi dokumenter tersebut.

Di bagian akhir unggahan, akun “Hidup Sebagai +62” juga membahas mekanisme ketatanegaraan ketika presiden berada di luar negeri. Disebutkan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak otomatis menjadi presiden, melainkan menjalankan tugas harian pemerintahan berdasarkan penugasan melalui Keputusan Presiden.

Unggahan tersebut lalu menutup kritiknya dengan kalimat bernada tajam:

“Pertanyaannya bukan siapa yang secara teknis memegang stempel kekuasaan hari ini. Pertanyaannya adalah: apakah kekuasaan itu benar-benar hadir untuk rakyatnya?” katanya.

Sorotan Said Didu ke Program MBG Rp 355 Triliun: Jangan Biarkan Presiden Prabowo Subianto Berjuang Sendiri We Stand with Said Didu: Lawan Penjajahan Negara PIK-2!

Sorotan Said Didu ke Program MBG Rp 355 Triliun: Jangan Biarkan Presiden Prabowo Subianto Berjuang Sendiri

Hedi Batubara 24 Maret 2026

MoneyTalk, Jakarta – Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, melontarkan kritik tajam terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menelan anggaran sekitar Rp 355 triliun.

Dalam pernyataannya, Said Didu menegaskan agar Presiden Prabowo Subianto tidak dibiarkan “berjibaku sendirian” dalam menjelaskan program tersebut kepada publik. Ia menilai, para pembantu presiden seharusnya memberikan penjelasan yang lebih rinci dan transparan agar masyarakat memahami secara utuh kebijakan besar tersebut.

“Berbagai pernyataan Presiden terkait MBG tidak tuntas karena para pembantu Presiden tidak menjelaskan secara rinci,” ujarnya, Selasa (24/3/2026).

Said Didu mengungkapkan sedikitnya terdapat 11 pertanyaan mendasar yang perlu dijawab pemerintah agar program MBG berjalan dengan baik dan akuntabel.

Pertama, terkait sumber anggaran yang disebut berasal dari penghematan. Ia meminta Menteri Keuangan dan Badan Anggaran DPR menjelaskan secara rinci pos anggaran mana saja yang dihemat hingga mencapai sekitar Rp 308 triliun. Tanpa penjelasan, publik berpotensi menilai bahwa hal tersebut hanyalah pengalihan anggaran.

Kedua, ia menyoroti pernyataan pemerintah yang menyebut anggaran MBG tidak mengambil dari sektor pendidikan. Menurutnya, hal ini kontradiktif karena MBG masuk dalam porsi anggaran pendidikan 20 persen APBN, sehingga berpotensi mengurangi program pendidikan lainnya.

Ketiga, terkait laporan penghentian sementara sekitar 1.000 SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi), ia meminta Badan Gizi Nasional (BGN) membuka data dapur mana saja yang disuspend kepada publik.

Keempat, ia menyinggung dugaan keterkaitan pemilik SPPG dengan kekuasaan. Dari sekitar 25.000 unit yang telah berjalan dari target 36.000, disebutkan sebagian besar dimiliki pihak yang dekat dengan lingkar kekuasaan. Ia meminta transparansi sistem lelang dan kepemilikan.

Kelima, Said Didu menilai skema bisnis MBG cenderung menguntungkan investor SPPG tanpa risiko. Dari alokasi Rp 15.000 per porsi, sekitar Rp 5.000 langsung menjadi hak pengelola, sementara sisanya untuk bahan makanan yang menyesuaikan harga pasar.

Keenam, ia mempertanyakan penanganan kasus keracunan makanan yang disebut tidak diikuti sanksi hukum terhadap pihak penyedia.

Ketujuh, ia juga menyoroti kualitas dan kuantitas makanan yang kerap diprotes masyarakat namun dinilai tidak mendapat tanggung jawab dari pengelola.

Kedelapan, terkait relasi di lapangan, Said Didu menyebut adanya kesan pemilik dan pegawai SPPG memiliki posisi “lebih tinggi” dibanding pihak sekolah.

Kesembilan, ia mengkritik sistem pengelolaan yang dinilai terlalu sentralistik oleh BGN, mengingat besarnya anggaran yang dikelola.

Kesepuluh, ia meminta penegasan pemerintah apakah yang dipertahankan adalah besaran anggaran atau keberlanjutan program dengan efisiensi.

Kesebelas, ia mempertanyakan klaim bahwa MBG mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Ia meminta Kementerian Keuangan, Bappenas, dan BGN menyampaikan data kuantitatif yang mendukung klaim tersebut.

Dorongan Transparansi

Said Didu menegaskan, berbagai pertanyaan tersebut penting untuk memastikan program MBG benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat.

“Penjelasan yang utuh dan transparan sangat diperlukan agar program ini tidak menimbulkan polemik berkepanjangan,” tegasnya.

Ia berharap pemerintah segera memberikan klarifikasi terbuka, sehingga kepercayaan publik terhadap program strategis nasional ini tetap terjaga.

Said Didu: Orang Licik dan Pembohong Kini Bisa Kalahkan yang Pintar dan Baik!” Ulasan Kenapa Said Didu Menolak Mediasi dengan APDESI

Said Didu: Orang Licik dan Pembohong Kini Bisa Kalahkan yang Pintar dan Baik!”

Hedi Batubara 19 Maret 2026

MoneyTalk, Jakarta – Pernyataan mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, menjadi sorotan publik setelah diunggah melalui platform X pada Selasa (18/3/2026). Dalam unggahannya, Said Didu menyinggung soal kepemimpinan dengan membandingkan pandangan tokoh-tokoh nasional di masa lalu dengan kondisi saat ini.

Ia mengawali pernyataannya dengan mengutip pandangan Muhammad Jusuf pada era 1990-an yang menyebut bahwa tidak semua komandan mampu menjadi panglima. Selain itu, ia juga mengingatkan analogi dari B. J. Habibie yang menyatakan bahwa mengangkat montir terbaik menjadi pimpinan bengkel tidak selalu menghasilkan kepemimpinan yang baik.

Dalam konteks kekinian, Said Didu kemudian menyampaikan kritik tajam terhadap fenomena sosial dan kepemimpinan. Ia menulis bahwa “orang bodoh yang licik dan pembohong bisa memperalat, mengalahkan dan menggusur orang pintar dan baik yang tidak punya idealisme.”

Pernyataan tersebut langsung memicu beragam respons dari warganet. Sebagian menilai ungkapan tersebut sebagai kritik keras terhadap kondisi kepemimpinan dan moralitas di berbagai sektor, sementara lainnya menganggapnya sebagai refleksi atas dinamika sosial-politik yang tengah berkembang.

Unggahan ini kembali menegaskan gaya komunikasi Said Didu yang dikenal lugas dan kerap menyoroti isu-isu strategis nasional, terutama terkait tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan.

Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak-pihak yang secara langsung disinggung dalam pernyataan tersebut. Namun, diskursus publik di media sosial masih terus bergulir, menjadikan isu kepemimpinan sebagai salah satu topik hangat di ruang digital Indonesia.

Said Didu: Penyiraman Air Keras ke Aktivis KontraS Jadi Alarm Keras, Semua Aktivis Harus Waspada FB_IMG_1773408944261

Said Didu: Penyiraman Air Keras ke Aktivis KontraS Jadi Alarm Keras, Semua Aktivis Harus Waspada

Hedi Batubara 14 Maret 2026

MoneyTalk, Jakarta – Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu mengingatkan seluruh aktivis di Indonesia agar meningkatkan kewaspadaan setelah insiden penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus.

Menurut Said Didu, peristiwa tersebut harus menjadi “lonceng peringatan” bagi para aktivis yang selama ini aktif menyuarakan kritik terhadap kekuasaan dan berbagai kebijakan negara.

“Penyiraman air keras kepada Andrie Yunus menjadi alarm keras bagi seluruh aktivis. Ini harus menjadi pengingat bahwa perjuangan menyuarakan kebenaran tidak selalu berjalan aman. Karena itu semua aktivis harus waspada,” kata Said Didu dalam keterangannya, Sabtu (14/3/2026).

Meski demikian, Said Didu menegaskan bahwa peristiwa kekerasan tersebut tidak boleh membuat para aktivis gentar atau mengendurkan perjuangan dalam memperjuangkan nilai-nilai demokrasi dan keadilan.

“Waspada iya, tetapi jangan sampai kendor dalam menyuarakan kebenaran. Aktivisme lahir dari keberanian moral untuk membela kepentingan publik,” ujarnya.

Ia juga mendesak aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas kasus penyiraman air keras yang menimpa Andrie Yunus. Menurutnya, penanganan yang cepat dan transparan sangat penting untuk mencegah munculnya rasa takut di kalangan masyarakat sipil.

“Jika pelaku tidak segera ditemukan dan diproses hukum, ini akan menciptakan preseden buruk bagi demokrasi kita. Aktivis bisa merasa terancam ketika menjalankan fungsi kontrol sosial,” tegasnya.

Kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus sebelumnya menimbulkan kecaman luas dari berbagai kalangan, termasuk kelompok masyarakat sipil dan pegiat hak asasi manusia. Banyak pihak menilai serangan tersebut sebagai bentuk intimidasi terhadap aktivis yang selama ini vokal mengkritik berbagai kebijakan negara.

Said Didu menegaskan bahwa ruang demokrasi harus tetap dijaga agar masyarakat sipil dapat menyampaikan kritik tanpa rasa takut.

“Negara harus memastikan bahwa siapa pun yang memperjuangkan kebenaran dan keadilan mendapat perlindungan. Demokrasi tidak boleh kalah oleh teror,” pungkasnya.

Said Didu Ungkap Isi Pertemuan 4 Jam dengan Presiden Prabowo: Bahas Isu Sensitif hingga Sikap Oposisi terhadap Oligarki Ulasan Kenapa Said Didu Menolak Mediasi dengan APDESI

Said Didu Ungkap Isi Pertemuan 4 Jam dengan Presiden Prabowo: Bahas Isu Sensitif hingga Sikap Oposisi terhadap Oligarki

Hedi Batubara 2 Februari 2026

MoneyTalk, Jakarta – Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, mengungkapkan catatan penting dari pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto yang berlangsung pada 30 Januari 2026. Pertemuan tersebut disebut berjalan intensif hampir empat jam dan membahas berbagai isu strategis hingga sensitif terkait masa depan kedaulatan bangsa.

Dalam keterangannya, Said Didu menyebut pertemuan dimulai sekitar pukul 17.00 WIB hingga 20.45 WIB. Presiden Prabowo hadir didampingi sekitar sepuluh staf kepercayaan, namun secara langsung mempresentasikan sendiri agenda dan kebijakan strategis pemerintah.

“Bapak Presiden mempresentasikan sendiri berbagai kebijakan strategis untuk percepatan perbaikan bangsa,” ujar Said Didu, Senin (2/2/2026).

Menurutnya, diskusi berlangsung sangat dinamis dan terbuka. Presiden Prabowo disebut aktif mendengarkan, merespons, serta berdiskusi dengan para undangan tanpa sekat. Semua peserta diberi kebebasan menyampaikan pandangan, termasuk pada isu-isu yang selama ini dianggap sensitif.

Salah satu kesepakatan penting dalam pertemuan tersebut adalah penegasan bahwa agenda pengembalian kedaulatan negara dan rakyat harus menjadi prioritas utama, termasuk di dalamnya pemberantasan korupsi serta pengelolaan kembali sumber daya alam untuk kepentingan nasional.

Tak hanya itu, sejumlah isu strategis turut dibahas, seperti reformasi Polri, hingga isu internasional terkait Board of Peace (BoP) dan konflik Gaza. Said Didu menilai hal ini menunjukkan keterbukaan Presiden Prabowo dalam mendiskusikan persoalan besar, baik domestik maupun global.

“Ini menunjukkan bahwa Bapak Presiden sangat terbuka untuk berdiskusi, bahkan terhadap isu-isu strategis dan sensitif,” tegasnya.

Menariknya, Said Didu juga menegaskan sikap politik pascapertemuan tersebut. Ia menyatakan bahwa pihaknya akan bersikap oposisi terhadap kelompok-kelompok yang dinilai menghalangi agenda pengembalian kedaulatan politik, ekonomi, hukum, sumber daya alam, dan wilayah yang menurutnya telah direbut oleh oligarki.

“Kami akan beroposisi kepada pihak-pihak yang menghalangi agenda pengembalian kedaulatan negara dan rakyat,” katanya.

Di akhir pernyataannya, Said Didu menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo atas kesediaannya menerima dan berdiskusi secara terbuka.

“Terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo atas penerimaannya dan kesediaannya berdiskusi dengan kami,” tutupnya.

Baca Juga Berita Ini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI

BNI Ingatkan Masyarakat Waspada Modus Penipuan Lewat Telepon yang Memanfaatkan Rasa Panik

Hedi Batubara 6 November 2026
Bobby Rasyidin

KPK Sita Rp2 Miliar, FORMASI Desak Dirut KAI Bobby Rasyidin Diproses Hukum

Hedi Batubara 6 November 2026
Pegasus Sadap Prabowo, Pakar Cyber Security: Kemungkinan Terbesar Mengarah ke Solo

Pegasus Sadap Prabowo, Pakar Cyber Security: Kemungkinan Terbesar Mengarah ke Solo

Hedi Batubara 6 November 2026
Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI), Bobby Rasyidin

CBA: Sitaan Rp2 Miliar dari Dirut KAI Terlalu Kecil, Ada Aset Rp633,3 Miliar yang Hilang!

Hedi Batubara 6 November 2026