NKRI Archives -

Media-Demokrasi

Hedi Batubara 24 November 2024

MoneyTalk, Jakarta – Helmut Schmidt, Anda pernah kenal dia. Sang negarawan tua Jerman yang juga penerbit Die Zeit ini pernah menulis pengantar untuk buku Constructive News karya Ulrik Haagerup. Pengantar yang ditulisnya satu dekade lalu itu tampil dengan nada yang hampir menyerupai komedi gelap, namun di tengah itu dia masih optimis menitipkan harapan lebih baik kepada penulis muda seperti Ulrik.

Di kata pengantar itu, Schmidt dengan sinis menyebut media modern dan demokrasi hari ini lebih mirip pentas opera sabun ketimbang panggung pemikiran serius. Ia menyebut fenomena ini sebagai media-demokrasi, di mana media menjadi aktor utama dalam drama politik, rajin meninggalkan para politisi sebagai figuran yang hanya sibuk mencari perhatian.

Dan, ya, jika Schmidt masih hidup dan pindah ke Indonesia, mungkin ia akan kehabisan tinta untuk mencatat segala absurditas ini. Sebab di sini, media-demokrasi telah berevolusi menjadi demokrasi-clickbait, dengan politisi yang lebih mirip selebritas, kebijakan yang seperti gimik film, dan masyarakat yang lebih sering terpukau oleh berita “tukang kayu masuk gorong-gorong” ketimbang diskusi serius tentang deforestasi, bencana lingkungan, atau reformasi hukum.

Schmidt menyoroti bahwa media-demokrasi “melahirkan bukan pemimpin sejati, tetapi populis.” Indonesia tentu menjadi laboratorium sempurna untuk eksperimen ini. Bayangkan seorang tokoh politik bangun tidur, menggulung selimutnya, lalu mencuitkan “Saya Indonesia, NKRI harga mati!” ke Twitter (atau sekarang, X). Lima menit kemudian, berita utama memujinya sebagai suara tokoh nasionalis.

Retorika sensasional ini begitu digemari media. Dari “Jokodok blusukan ke pasar” hingga “berdiri di genangan banjir,” semua diliput dengan bumbu narasi pahlawan rakyat. Tapi kebijakan nyata dan implementasi janji kampanye? Tertunda dulu. Sebaliknya, mari kita nikmati drama foto-foto viral. Retorika dan gimik inilah opera sabun yang Schmidt maksudkan —dan di Indonesia, acara ini tampaknya berjalan setiap hari dengan rating tinggi. Bahkan mungkin setiap detik.

Schmidt mencibir betapa politik modern telah terjebak dalam keterbatasan media sosial. Di Indonesia, ini mungkin lebih buruk lagi. Alih-alih membangun wacana yang dalam, politisi hingga aparatur negara kita kini berlomba-lomba menjadi “influencer” dadakan, dan pemerintah pun secara resmi membentuk tim buzzer yang dibiayai dengan pajak rakyat. Untuk kepentingan siapa?

Lihatlah unggahan mereka: ada yang memancing sambil selfie, bersepeda tanpa protokol, membagikan santapan nasi bungkus di pinggir jalan, atau melempar kaos dari atas mobil sambil nyengir dan dengan tatapan mata menista. Hasilnya? Puluhan ribu like dan trending tagar, tapi dampaknya pada kebijakan publik nol besar; bahkan hanya merawat kemiskinan dan kelaparan selama dua periode.

Di era ini, media sosial telah menjadi arena pertempuran opini instan. Dalam 280 karakter, seorang tokoh dapat melontarkan janji yang bahkan lebih pendek dari kontrak cicilan rumah. Sementara itu, kebijakan jangka panjang yang rumit kalah bersaing dengan tagar yang catchy. Schmidt pasti akan mengangguk penuh ironi: ini bukan demokrasi; ini lelang popularitas.

Populisme juga tercermin dalam kebijakan yang dirancang bukan untuk memecahkan masalah, tetapi memenangkan hati publik dalam jangka pendek. Subsidi bansos besar-besaran, penghapusan pajak, atau kebijakan viral lainnya sering kali menjadi headline tanpa mempertimbangkan keberlanjutan. Media tidak mempertanyakan dampaknya —sebaliknya, mereka sibuk menghitung jumlah klik dan membangun narasi heroik.

Bayangkan, alih-alih fokus pada solusi deforestasi, kita lebih sibuk membahas jam tangan pejabat atau selebritas yang “diisukan dekat dengan politisi.” Di sini, media tidak lagi berperan sebagai pilar keempat demokrasi; mereka lebih cocok disebut stand-up comedian politik. Maka, yang lahir dari rahim ini hanya para pelawak, bukan pemimpin sejati.

Namun, Schmidt tidak sepenuhnya pesimis. Ia percaya pada constructive journalism seperti yang ditulis Ulrik di bukunya —jurnalisme yang tak hanya melaporkan masalah, tapi juga memberikan solusi. Di Indonesia, ide ini mulai digarap Tempo. Bayangkan jika berita kita lebih banyak membahas bagaimana komunitas lokal mengatasi banjir, alih-alih hanya meliput pejabat yang sekadar “meninjau lokasi.”

Namun, media konstruktif juga punya tantangan. Artikel yang membahas solusi jarang menghasilkan klik sebanyak berita tentang skandal selebritas. Apalagi, algoritma media sosial lebih suka mempromosikan konten sensasional daripada diskusi mendalam. Itu sebabnya, sokongan uang langganan dari pembaca bisa sangat membantu.

Jadi, dalam dunia media-demokrasi, absurditas adalah mata uang utama, dan Schmidt memahami ini dengan sangat baik sejak sepuluh tahun silam. Di Indonesia, absurditas itu bahkan mencapai level seni tinggi. Kita memiliki politisi yang lebih sibuk menjadi selebritas, media yang lebih tertarik pada drama, dan masyarakat yang lebih senang mengonsumsi meme daripada membaca analisis kebijakan.

Namun, harapan tidak sepenuhnya sirna. Jika media berani menantang narasi populisme dan menggali lebih dalam untuk mencari solusi nyata dalam format jurnalisme konstruktif, mungkin kita masih bisa menyelamatkan demokrasi kita dari jebakan clickbait. Syukur jika negara hadir, mendukung media membangun jurnalisme konstruktif.

Dan jika tidak? Minimal, kita punya bahan tertawaan untuk beberapa dekade ke depan. Karena, seperti kata Schmidt —dengan sedikit tambahan satir— “Jika demokrasi adalah panggung, maka kita semua sedang menonton drama yang salah.”

Penulis: Cak AT Ahmadie Thaha, Ma’had Tadabbur al-Qur’an, 24/11/2024

Penjajah Datang Lebih Sadis, Ganas, Kejam, dan Bengis

Hedi Batubara 22 November 2024

MoneyTalk, Jakarta – Pada 1 Mei 1949 Panglima Besar Jenderal Sudirman mengatakan: Bahwa penderitaan pahit semenjak tanggal 19 Desember 1948 itu, disebabkan karena sebagian pemimpin kita, baik sipil maupun militer semua terpikat oleh perundingan, sehingga mereka lupa bahwa lawan (Belanda) telah bersiap lengkap di depan pintu kita (Yogyakarta, 1 Mei 1949, Amanat sebagai tanggapan terhadap kebijaksanaan pemerintah yang kurang memperhatikan peranSan kekuatan militer).

Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Salah satu peristiwa bersejarah dalam penegakan kedaulatan negara Indonesia.

Jenderal Besar Sudirman menolak permintaan Sukarno tetap tinggal di istana, dalam kondisi sakit parah harus meninggalkan Yogjakarta masuk hutan pimpin perang gerilya untuk menegakkan dan mempertahankan kedaulatan negara.

Pada 11Agustus 1951 hanya 6 tahun setelah kemerdekaan RI, M. Natsir menulis sebuah artikel berjudul “Jangan Berhenti Tangan Mendayung Nanti Arus Membawa Hanyut”. Beliau menggambarkan betapa jauhnya kondisi Indonesia paska Kemerdekaan.

Peringatan M. Natsir saat melihat para elit bangsa 6 tahun Kemerdekaan berlalu sudah kehilangan orientasi, egois, serba pamrih dan tidak tahu lagi apa yang harus di perbuat.

Mereka berpikir perjuangan sudah selesai dan seolah olah tujuan bangsa sudah tercapai. Kata M. Natsir “Saudara baru berada di tengah arus, tetapi sudah merasa sampai di tepi pantai……..

Mundur di era penjajahan … Belanda merasa ada bahaya kerja sama dagang dengan etnis Cina maka Belanda memberlakukan aturan larangan penyewaan dan penjualan tanah pertanian di Jawa kepada orang orang Cina. Untuk membatasi gerakan dagang Cina yang bisa membahayakan Belanda.

Kilas balik di era reformasi penguasa negara hilang kesadarannya untuk menjaga, menegakkan kedaulatan negara dan mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan NKRI.

Kekuasaan rezim saat ini lumpuh total dipengaruhi dan dikuasai oleh kapitalis yang merupakan persekongkolan para Taipan, korporatokrasi, sembilan barongsai, oligarki, dan neo kolonialisme. Mereka bersekongkol untuk berkuasa di Indonesia secara absolut.

Bonekanya Oligarki Presiden Joko Widodo secara resmi telah menandatangani pengesahan Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ). UU ini disahkan Presiden Jokowi pada Kamis, 25 April 2024

“Ibu kota Jakarta” akan di buang ke Kalimantan Timur, Jakarta akan disulap menjadi kawasan aglomerasi bersama wilayah sekitarnya (Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Cianjur) akan menjadi urusan wakilnya, Gibran Rakabuming Raka. Pasal 55 ayat 3 UU DKJ berbunyi, “Dewan Kawasan Aglomerasi dipimpin oleh Wakil Presiden. Sama saja akan di serahkan penjajah gaya baru.

Khubilai Khan (nenek moyang etnis Cina) telah sampai pada cita citanya, dengan munculnya PNS PIK 1 dan 2 etnis Cina akan membentuk negara dalam negara.

Sadar atau tidak proyek IKN hanyalah tipuan dan akal akalan para Taipan sebagai penjajah gaya baru akan menguasai Jakarta, Indonesia (Nusantara).

Inilah era paling gelap yang dikhawatirkan oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman dan M.Natsir dan para pejuang patriot kemerdekaan, penjajah akan datang kembali lebih sadis, ganas, kejam dan bengis. (*)

Penulis: Sutoyo Abadi, 21.11.2024

We Stand with Said Didu: Lawan Penjajahan Negara PIK-2!

Hedi Batubara 21 November 2024

MoneyTalk, Jakarta – Pelaksanaan proyek PIK-2 sudah makan banyak korban, terutama rakyat yang tinggal di wilayah 9 kecamatan pesisir utara Provinsi Banten, membentang dari Tangerang ke arah Merak. Total rakyat yang menjadi korban bisa mencapai ratusan ribu orang. Di samping dipaksa keluar dari tempat tinggal dan menjual lahan dengan harga super murah, para korban proyek oligarki ini pun sebagian besar kehilangan mata pencaharian, sumber hidup dan kehidupan. Mereka juga tercerabut dari akar budaya leluhur dan adat yang telah hidup ratusan tahun. Tak sedikit korban rakyat korban PIK-2 menjadi gelandangan tak punya tempat tinggal, jatuh miskin, hidup tanpa pekerjaan, atau malah mati terkubur dilindas truk-truk PIK-2!

Pemaksaan, penindasan, penjajahan dan pembunuhan rakyat yang lemah ini berlangsung tanpa hambatan karena negara atau NKRI memang sudah tidak hadir di PIK-2. Pemerintahan negara yang berkuasa di PIK-2 adalah Negara Oligarki PIK-2 yang telah mengendalikan sebagian lembaga pemerintahan milik NKRI, mulai dari lurah, camat, menteri-menteri, hingga Presiden. Bahkan parlemen pusat dan daerah tunduk di bawah Negara Oligarki PIK-2 yang terdiri dari 2 unsur utama: pengusaha dan penguasa. Pengusaha tersebut meliputi pengembang, termasuk pelaksana proyek PIK-2, dan PANI yang dipimpin Aguan dan Salim. Sedang penguasa PIK-2 adalah para pejabat rezim oligarki yang dipimpin oleh Jokowi, Airlangga, dll.

Peran dan kendali rezim oligarki pimpinan Jokowi masih sangat kuat dalam pemerintahan Prabowo (non-Gibran, layak makzul). Sehingga, lebih dari 50% anggota Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Prabowo diyakini adalah “All Jokowi’s Men”, yang cukup kuat untuk mencengkeram kekuasaan dan menjalankan agenda-agenda rezim oligarki Jokowi. Maka, karena nilai bisnisnya dapat mencapai Rp 20.000 triliun, PIK-2 harus berlanjut. Tak heran jika cengekraman harus dipertahankan dengan berbagai cara, termasuk menggunakan politik sprindik, ancaman gangguan ekonomi dan keuangan terhadap Prabowo, serta pemaksaan agar Maruarar Sirait, diangkat jadi Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP).

Maruarar adalah “orang dekat Aguan” titipan pengusaha oligarkis berperan melancarkan berlanjut dan suksesnya PIK-2. Terlihat PIK-2 coba “diamankan” melalui proyek 3 juta unit rumah per tahun yang jadi agenda Prabowo. Launching proyek “populis” ini dipromote dengan menunjuk perusahaan milik Aguan sebagai pionir, berupa pembangunan 250 unit di Desa Sukawali, Tangerang. Aguan pun sempat menyatakan akan membangun masjid besar dan mewah di kawasan PIK-2. Jika agenda tipu-tipu ini sukses, bisa saja Prabowo terperangkap dan tak berdaya melawan Negara PIK-2. Padahal Prabowo pernah menyatakan tidak akan membiarkan praktik negara dalam negara (20/10/2024), yang tentu termasuk Negara PIK-2.

Sejalan dengan mempromosikan program populis dan sarat pencitraan seperti program 3 juta unit rumah dan kerjasama dengan Aguan, ternyata lembaga NKRI seperti Polri masih berkeja di bawah kendali Negara Oligarki PIK-2. Hal ini dibuktikan dengan pemanggilan M. Said Didu oleh Satreskrim Polresta Tangerang untuk keterangan sebagai saksi pada 19 November 2024. Pemanggilan dikaitkan dengan dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE tentang penyebaran informasi bersifat menghasut dan menimbulkan kebencian, Pasal 28 ayat (3) UU ITE tentang penyebaran berita bohong, serta Pasal 310 tentang pencemaran nama, dan Pasal 311 KUHP tentang fitnah.

Pemanggilan Said Didu diproses atas pengaduan ke Polresta Tangerang oleh Maskota, yang merupakan Kepala Asosiasi Pemerintahan Desa Indonesia (APDESI) Kabupaten Tangerang sekaligus Kepala Desa Belimbing, Kecamatan Kosambi, Tangerang. Pelaporan Said Didu ini sangat jelas mengindikasikan sistem oligarki Negara PIK-2 masih bekerja secara sistemik: ada kerja oleh struktur Polri, ada oleh struktur ASN dan ada kerja pengendali, terutama pemilik PANI, Aguan dan Salim. Tujuannya membungkam suara-suara kritis. Padahal suara Said sangat dibutuhkan rakyat guna melawan penindasan dan penjajahan Negara PIK-2 “pimpinan Jokowi”, yang telah menetapkan PIK-2 sebagai proyek strategis nasional (PSN). Maka, rakyat harus bangkit dan membela Said Didu: We – People, Stand With Said Didu!

Sesuai ketentuan PP No.42/2021, ada tujuh manfaat yang didapat proyek jika memperoleh status PSN: 1) kemudahan perizinan dalam percepatan proses perencanaan, penyiapan, transaksi, konstruksi, dst.; 2) kemudahaan pembiayaan; 3) jaminan pemerintah jika biaya proyek bersumber pembiayaan lain; 4) fasilitas program dan anggaran untuk penanganan dampak sosial; 5) kemudahan penyelesaian masalah hukum yang timbul; 6) tax holiday yang berbeda dengan tax holiday yang berlaku saat ini; dan 7) mendapat fasilitas pajak daerah berupa pengurangan, pembebasan, pemotongan dan penundaan pembayaran pokok, maupun sanksi Pajak Daerah dan Retribusi daerah (PDRD).

Dengan status PSN, pengembang PIK-2 telah menjalankan proyek sesuka hati, kebal hukum dan amoral, terutama agar dapat keuntungan semaksimal mungkin, biaya seminimal mungkin dan cepat selesai. Pelaksanaan proyek dapat berjalan demikian karena didukung penuh penyelenggara negara meliputi eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam satu komando yang sistemik dan otoriter di bawah rezim oligarki pimpinan Jokowi. DPRD kabupatan/kota, DPRD provinsi dan DPR pusat, termasuk partai-partai pun bungkam atas praktik brutal dan biadab pelaksanaan proyek PIK-2. Status PSN PIK-2 telah memberi wewenang bagi oligarki untuk menindas, menjajah dan (terbukti) telah membunuh rakyat.

Terhadap Rakyat, dalam membebasan lahan, pengembang PIK-2 antara lain telah nyata merampas hak hidup dan aset rakyat, tanpa rasa keadilan dan kemanusiaan. Aguan dan Salim bersama kelompok pejabat, aparat, operator lapangan dan preman telah mempraktekkan kebijakan ala penjajah VOC berupa: 1) menggusur rakyat secara paksa; 2) menurunkan NJOP sarat konspirasi jahat; 3) memaksa jual lahan sesuai NJOP sangat rendah; 4) mengintimidasi, menguntit, menekan, meneror, menebar ketakutan; 5) mengisolasi atau menutup akses dengan tembok atau menguruk lahan sekitar; 6) mengkriminalisasi rakyat yang mempertahankan hak; 7) menimbun lahan meski belum bayar ganti rugi; 8) merusak jalan lingkungan sebagai fasilitas pendukung aktivitas dan kehidupan rakyat; 9) menggunakan truk-truk pengangkut tanah tanpa nomor polisi; 10) mengoperasikan truk penyebab polusi dan pengganggu kenyamanan publik; 11) menyebabkan korban hingga mati tanpa proses hukum, ganti rugi; 12) membangun proyek tanpa batas wilayah yang jelas sejak awal; 13) menciptakan kondisi sulit dan tak nyaman agar rakyat pindah dan menerima “perintah relokasi”; 14) menyebabkan banjir bagi daerah sekitar proyek PIK-2, setelah proyek diurug; 15) menyita surat tanah rakyat dengan membayar DP, namun tidak melunasi; 16) menghentikan sumber ekonomi dan mata pencaharian rakyat yang biasa hidup sebagai petani, petambak, nelayan, dll. Semua kejahatan ini didukung fakta, tidak asbun atau sekedar onon-omon. IRESS dan sahabat M. Said Didu memiliki data-data faktual kejahatan sistemik ala VOC, yang telah berlangsung sejak April 2024, hingga sekarang!

Terhadap Negara, pengembang PIK-2 berada di atas negara, sehingga nekad mencaplok aset-aset negara tanpa ganti rugi dan tanpa peduli dampak negatif terhadap mobilitas, akses, ekonomi, lingkungan dan kehidupan rakyat. Aset negara tersebut antara lain berupa jalan-jalan provinsi, kabupaten/kota, jalan lingkungan, irigasi, sungai-sungai, bantaran sungai, hutan mangrove, tanah timbul, pantai, muara, dan laut (bahkan laut pun sudah dipatok!) Seluruh aset negara dan ruang/fasilitas publik dapat bernilai ratusan triliun Rp ini hilang tanpa bekas dan tanpa ganti rugi kepada negara maupun publik. Hal ini dibiarkan begitu saja atau bahkan dilindungi oleh penyelenggara negara yang dipimpin Joko Widodo!

Terhadap Rakyat & Negara, Negara PIK-2 telah merubuhkan banyak sekolah, fasilitas sosial, fasilitas umum, taman-taman, masjid, balai rakyat dan musolla yang sebelumnya telah dibiayai negara/pemda maupun swasembada rakyat. Berbagai fasilitas ini telah lenyap dan dilenyapkan, tanpa pengganti dan ganti rugi yang jelas. Maka, sangat melecehkan akal sehat dan menghina kehormatan rakyat jika Aguan menyatakan akan membangun masjid besar dan megah di PIK-2, namun dengan sengaja dan brutal telah merobohkan dan telah melenyapkan puluhan atau ratusan masjid/musolla di 9 kecamatan yang digusur untuk Negara PIK-2!!

Prilaku zolim, rakus dan menghalalkan segala cara ala VOC pengembang PIK-2 jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip moral Pancasila, yang antara lain melanggar sila-2, sila ke-4, dan sila ke-5 Pancasila. Pengembang PIK-2 sudah menganggap wilayah utara Pantai utara Banten, terbentang sekitar 100 km ke arah Merak, seakan milik sendiri, terutama karena mendapat dukungan penuh rezim Jokowi yang mencengkeram Indonesia melalui sistem pemerintahan oligarki yang terlibat kejahatan SCC dan dukungan China RRC.

Permenko No.6/2024 berisi norma penting dan strategis bagi negara dan rakyat telah disusupi berbagai penyelewengan yang mestinya diatur dalam UU. Penyeludupan norma hukum ini jelas melanggar konstitusi: a) Pasal 1 ayat (2): Kedaulatan berada di tangan rakyat; b) Pasal 22A: ketentuan yang harus dijalani dalam membentuk UU; c) Pasal 27 ayat (1): Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum; d) Pasal 28C ayat (2): Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan hak. Permenko No.6 juga melanggar Pasal 5 huruf-huruf a, e, f dan g, UU No.12/2011 tentang Proses Pembentukan Per-UU-an. Proyek Negara PIK-2 juga melanggar sejumlah ketentuan dalam UU terkait, seperti UU RPJMN, UU Tata Ruang, UU LH, UU Agraria, dll.

Penindasan rakyat di PIK-2 melanggar minimal 6 dari 10 amanat konstitusi UUD 1945 tentang HAM. Hak-hak tersebut meliputi: mempertahankan hidup dan kehidupan (28A), memenuhi kebutuhan dasar (28C), jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama dihadapan hukum (28D), memilih tempat tinggal dan berpendapat (28E), perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, serta rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan (28G), mendapat perlakuan adil; hak milik pribadi tidak boleh diambil alih secara paksa (28H), hak hidup, tidak disiksa, diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan bebas perlakuan diskriminatif (28I).

Motivasi utama kejahatan sistemik state-corporate crime (SCC) ini meraih untung semaksimal mungkin dan menekan biaya seminimal mungkin. Potensi keuntungan yang dapat diraih mencapai Rp 20.000 triliun, dan ingin tetap berlanjut walau pemerintah berganti. Padahal proyek ini telah melanggar tiga prinsip dasar bernegara, yakni Pancasila, UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan berlaku. Dengan “Negara PIK-2”, aset negara dan rakyat dirampok, rakyat diperlakukan secara biadab dan sumber penghidupannya dilenyapkan.

Karena itu, sudah waktunya rakyat bersatu membangun kebersamaan, bekerjasama dalam langkah-langkah advokasi, dan membangkitkan aksi-aksi pembangkangan (disobedience) dan perlawanan kepada negara yang berlaku fasis. Rakyat Banten bersama rakyat Jabodetabek dan seluruh Indonesia, harus segera bangkit menggugat rezim penindas dan pengkhianat yang pro oligarki, pro Negara PIK-2 dan pro China yang telah mengangkangi daulat dan amanat rakyat, serta mengkhianati prinsip-prinsip moral, etika, kemanusiaan, keadilan dan konstitusi.

Pembangkangan dan perlawanan rakyat harus terus digelorakan, dengan tuntutan yang harus dilaksanakan pemerintahan Prabowo (tanpa Gibran) sbb:

Pertama, batalkan proyek PIK 2 segera, yang otomatis membatalkan status PSN-nya;

Kedua, tangkap dan adili pengembang proyek PIK 2 karena terlibat kejahatan SCC;

Ketiga, tuntut pelaku SCC ganti rugi ratusan hingga ribuan triliun Rp, karena telah merugikan negara, serta merugikan dan mengorbankan rakyat secara materil dan moril;

Keempat, gugat oligarki pemilik PANI yang terdaftar di BEI ke arbitrase internasional;

Kelima, proses hukum pelaku SCC karena telah melakukan pelanggaran HAM Berat;

Keenam, audit proyek PIK-2 dan semua kebijakan dan peraturan secara menyeluruh;

Ketujuh, bentuk Pansus PIK-2 di DPR guna memproses hukum SCC, memulihkan daulat rakyat dan membebaskan partai dari cengkeraman oligarki dan politik sandera Jokowi.

Kedelapan, hentikan kriminalisasi terhadap pejuang rakyat, M. Said Didu.

Rezim oligarki Jokowi telah mewariskan praktik negara dalam negara (NDN) di Rempang (Permenko No.7/2023) dan berlanjut di Negara PIK-2 (Permenko No.6/2024). Terbuka kemungkinan praktik NDN akan berlanjut ke wilayah Pantai Utara Jawa, Pesisir Sumatera dan wilayah-wilayah lain di Indonesia, jika penyelenggara negara diam atau malah ikut berkomplot dengan oligarki dan pejabat pengkhianat negara. Karena ketidakhadiran NKRI, rakyat Banten di “Negara PIK-2” telah kalah, terpuruk, terjajah, dirampok dan terbunuh saat berhadapan dengan Negara PIK-2 pimpinan Aguan dan Salim dukungan rezim Jokowi.

Karena itu, rakyat Banten dan seluruh rakyat Indoensia harus bangkit membangkang dan melawan oligarki dan melenyapkan Negara PIK-2. Presiden Prabowo dituntut tidak hanya berretorika dan omon-omon, tetapi harus bertindak: sesuai kata dengan perbuatan! Rakyat akan berada dalam barisan yang sama dengan Presiden Prabowo, sepanjang memimpin Indonesia sesuai Pancasila dan konstitusi, Sapta Marga perajurit.TNI, daulat rakyat, dan berani memenuhi 8 tuntutan rakyat di atas. Tuntutan rakyat yang sangat mendesak: lenyapkan Negara PIK-2 dan hentikan kriminalisasi Said Didu! []

Penulis: Marwan Batubara, Petisi 100 & FRSDR, Jakarta, 19 November 2024, FORUM RAKYAT SEMESTA UNTUK DAULAT RAKYAT (FRSDR)

Jenderal Prabowo Subianto Ingatlah Kesepakatan dengan Jenderal Tyasno Sudartto – Sepakat Kembali ke UUD 45

Hedi Batubara 21 November 2024

MoneyTalk, Jakarta – Tragedi kerusakannya tata kelola pemerintahan paska perubahan UUD 45 menjadi UUD 2002 sudah menyentuh sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, NKRI dipertaruhkan eksistensi dan keselamatannya.

Jenderal Tyasno Sudarto sebagai Perwira Tinggi (Pati) di Jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) sejak awal amandemen 1999 sampai berahir tahun 2002 telah mengingatkan bahwa amandemen UUD 45 menjadi UUD 2002, membahayakan, mengancam keutuhan, kedaulatan dan keselamatan NKRI.

Berpendirian kokoh bahwa amandemen UUD 45 prosesnya tidak atas persetujuan rakyat dan landasannya adalah “paham Liberalisme, Kapitalisme dan Individualisme”.

Amandemen UUD 45 sampai 97% merubah pasal pasalnya, otomatis telah menghapus negara Proklamasi 17 Agustus 1945, di lakukan secara “Ilegal” , prosesnya “Ilegal” maka produk UUD 2002 menjadi “Ilegal”

Pada tahun 2004, setelah Jenderal Tyasno Sudarto pensiun ( purnawirawan ) sempat ditemui Prabowo Subianto yang akan merintis berdirinya Partai Gerindra, intinya bahwa dua Jenderal TNI tersebut sepakat bahwa Indonesia harus kembali ke UUD 45.

Dalam perjalanan sejarahnya Prabowo Subianto (PS) pada tanggal 20 Oktober 2024 resmi menjadi Presiden RI, tidak ada alasan dan dalih apapun mewujudkan kesepakatan bersama dengan Jenderal Tyasno Sudarto (satu berjuang di dalam dan satu diluar), PS dengan kekuatan dan kekuasaannya harus memenuhi keinginannya NKRI kembali ke Pancasila dan UUD 45…

Tutup dan lupakan sejarah sadis Amerika mengubah UUD 45 dan tutup kenangan pahit Operasi intelijen CIA membuat rekayasa Walikota Solo Jokowi sebagai presiden bonekanya, karena jasa dan ketaatannya membantu operasi CIA dalam rangka rencana nyusun jebakan penangkapan Abu Bakar Baasyir yang juga di duga di rekayasa sebagai teroris.

Rekayasa Jokowi di permak menjadi kandidat Presiden pada tahun 2014 ada kaitan dengan CIA akan mencetak boneka Presiden Kapitalis, Liberalis di Indonesia.

Rekayasa lanjutan datanglah Jokowi ke Singapura bertemulah dengan Datuk Abdullah – dipromosikan bahwa Jokowi adalah Walikota paling hebat di Indonesia. Datuk Abdullah tidak percaya, dalam kapasitas, pemikiran, penampilannya sangat rentan dari kemampuan diri sebagai pemimpin apalagi sebagai presiden.

Didukung dengan beberapa media berbayar yang sudah disiapkan, Jokowi saat itu jujur dengan dirinya sendiri hanya dijalankan oleh kekuatan dari luar dirinya dengan mengatakan: Aku ora mikir – aku ora ngerti (saya tidak berpikir dan saya tidak tahu).

Manuver CIA disertai dengan senjata menyebar uang (hampir sama AS merubah UUD 45) ahirnya berhasil mengorbitkan Jokowi menjadi Gubernur DKI dan Presiden RI.

Beda haluan di tengah jalan, Jokowi dalam keterbatasannya, Megawati dalam kondisi tersingkir, membajak Jokowi agar lebih loyal, taat dan patuh ke China (RRC), untuk target keberhasilan kerjasama dengan OBOR. Indonesia di mangsa RRC dan menjadi jarahan para Taipan Oligarki.

Indonesia luluh lantak, Presiden Prabowo Subianto pasti mengerti, memahami, menyadari bahwa tidak ada jalan untuk mengembalikan dan menyelamatkan Indonesia selain negara harus Kembali ke Pancasila dan UUD 45.

Jenderal Prabowo Subianto ingatlah kesepakatan dengan Jenderal Tyasno Sudarto di tahun 2004 sama sama sebagai patriot TNI sejati demi keselamatan bangsa dan negara, NKRI Kembali ke Pancasila dan UUD 45 asli. (*)

Penulis: Sutoyo Abadi 12.10.2024

Gusti Moeng Tagih Hutang Pemerintah pada Keraton Surakarta Hadiningrat

Hedi Batubara 30 Oktober 2024

MoneyTalk, Jakarta – Dalam konteks sejarah dan hubungan antara pemerintah Indonesia dengan Keraton Surakarta Hadiningrat, pernyataan Gusti Moeng yang disiarkan oleh Warta Joglo pada 28 Oktober memberikan sorotan penting mengenai tanggung jawab pemerintah terhadap keraton.

Dalam pernyataannya, Gusti Moeng menekankan bahwa sejak 1 September 1945, peran serta Keraton Surakarta dalam pembentukan negara Republik Indonesia (NKRI) sangatlah signifikan. Menurutnya, sinuwun (raja) yang memimpin saat itu memiliki visi untuk menggabungkan kerajaannya ke dalam NKRI, meskipun pada saat itu PBB belum ada. Ini menunjukkan bahwa keraton sudah memiliki pengaruh yang luas, baik di dalam negeri maupun di kancah internasional.

Ketika mengkaji hubungan antara Keraton Surakarta dan pemerintah, penting untuk memahami konteks sejarah. Zaman Pakubono X, raja ke-10 Surakarta, menandai momen penting di mana upaya penggabungan kerajaan ke dalam NKRI dilakukan. Ini juga termasuk usaha untuk membentuk lembaga legislatif yang dapat memberikan pertimbangan kepada raja, sebuah langkah yang menunjukkan transisi dari pemerintahan monarki menuju sistem yang lebih demokratis. Dalam hal ini, Keraton Surakarta telah menunjukkan komitmen untuk beradaptasi dengan perubahan zaman, sekaligus mempertahankan identitas budaya dan tradisi mereka.

Tuntutan dan Harapan untuk Pemerintah

Gusti Moeng dengan tegas menyatakan bahwa terdapat “hutang” dari pemerintah terhadap Surakarta yang harus dibayarkan. Ia menekankan bahwa konstitusi memberikan ruang bagi daerah istimewa seperti Surakarta untuk mendapatkan perhatian dan pengakuan yang seharusnya. Gusti Moeng mengharapkan pemerintah, khususnya Presiden Indonesia, untuk menyadari dan memenuhi tanggung jawab ini, agar kesejahteraan masyarakat Surakarta dapat terjamin.

Gusti Moeng juga mengungkapkan bahwa upaya untuk mendapatkan pengakuan dan hak-hak daerah istimewa bukanlah hal yang baru; hal ini telah dilakukan sejak tahun 2012, namun tidak mendapatkan respons yang memadai dari pemerintahan saat itu. Ini menimbulkan pertanyaan mengenai komitmen pemerintah dalam menghargai sejarah dan kontribusi keraton terhadap pembentukan negara.

Proses Legislatif dan Partisipasi Akademis

Sebagai langkah menuju realisasi hak-hak tersebut, Gusti Moeng mengajak partisipasi akademisi untuk melakukan penelitian yang dapat memperkuat argumentasi mengenai keistimewaan Surakarta. Ini menunjukkan bahwa proses ini tidak hanya bergantung pada usulan dari pihak keraton, tetapi juga membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk akademisi dan masyarakat umum.

Dengan adanya dukungan dari lembaga-lembaga akademis, diharapkan dapat menghasilkan kajian yang lebih mendalam dan obyektif mengenai posisi Keraton Surakarta dalam konteks negara. Penelitian semacam ini dapat memberikan data yang kuat untuk diajukan kepada Mahkamah Konstitusi, sehingga legitimasi tuntutan dari Keraton Surakarta dapat lebih diperkuat.

Tantangan di Masa Lalu dan Masa Kini

Dalam pernyataannya, Gusti Moeng juga menyoroti tantangan yang dihadapi dalam mengajukan tuntutan ini. Meskipun sudah ada data dan bukti yang mendukung, proses yang harus dilalui terasa berbelit-belit. Seperti yang disebutkan, ada kebutuhan untuk mengulangi proses pengajuan yang sebelumnya dianggap telah selesai. Hal ini menunjukkan adanya kendala administratif yang perlu diatasi agar hak-hak tersebut dapat diakui secara formal oleh pemerintah.

Gusti Moeng menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah dan keraton dalam menyelesaikan masalah ini. Ia berharap, dengan adanya perubahan kepemimpinan dan kesadaran baru dari pemerintah saat ini, hubungan yang lebih harmonis dapat terjalin.

Pernyataan Gusti Moeng mengenai tagihan hutang pemerintah terhadap Keraton Surakarta Hadiningrat mencerminkan sebuah usaha yang lebih besar untuk memperkuat identitas budaya dan hak-hak daerah istimewa di Indonesia. Dalam era globalisasi dan modernisasi, penting bagi pemerintah untuk menghargai sejarah dan peran penting yang dimainkan oleh keraton dalam membangun bangsa. Dengan mengedepankan dialog dan kerjasama, diharapkan hubungan antara pemerintah dan keraton dapat semakin erat, demi kesejahteraan masyarakat Surakarta dan Indonesia secara keseluruhan.(c@kra)

Prabowo : Persatuan di Atas Kepentingan Pribadi dan Kelompok Indonesia Memasuki Era Baru, Penegakan Hukum di Pemerintahan Prabowo-Gibran

Prabowo : Persatuan di Atas Kepentingan Pribadi dan Kelompok

Hedi Batubara 24 Oktober 2024

MoneyTalk, Jakarta – Dalam rapat kabinet perdananya pada Rabu (22/10), Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato yang kuat mengenai pentingnya persatuan dan kerjasama di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Dalam momen bersejarah ini ia menekankan bahwa kabinet yang dipimpinnya, yang diberi nama “Kabinet Merah Putih,” harus menjadi simbol persatuan, kebersamaan, dan kebangsaan. Pidato tersebut mencerminkan visi besar untuk membawa Indonesia maju dengan mengesampingkan perpecahan yang didorong oleh kepentingan sempit.

Prabowo dengan tegas menyatakan bahwa kunci keberhasilan kebangkitan suatu bangsa adalah kerja sama di antara elite politik, ekonomi, dan sosial. Dalam sejarah panjang bangsa-bangsa, kesuksesan hanya tercapai ketika para pemimpin mampu menyatukan diri dan bekerja bersama demi kepentingan nasional. Kepentingan nasional yang vital, menurut Prabowo, harus selalu menjadi prioritas di atas segala kepentingan kelompok atau pribadi.

Ia mengingatkan bahwa Indonesia sebagai negara besar memiliki tanggung jawab untuk menjaga kemerdekaan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menjaga kedaulatan nasional adalah tujuan utama dari setiap kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Dalam pidatonya, Prabowo menekankan bahwa kepentingan nasional adalah kemerdekaan, keutuhan NKRI, serta kesejahteraan rakyat. Ia mengingatkan para anggota kabinet bahwa mereka harus memastikan setiap kebijakan yang diambil memiliki kontribusi langsung terhadap tujuan-tujuan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Salah satu perhatian utama dalam hal ini adalah pendidikan dan kesehatan. Alokasi anggaran yang besar untuk pendidikan di tahun 2025 mencerminkan komitmen pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam bidang kesehatan, Prabowo menekankan pentingnya reformasi dalam sektor ini, khususnya dalam mengatasi kekurangan dokter dan tenaga kesehatan, yang menjadi tantangan besar bagi negara sebesar Indonesia.

Selain itu, Prabowo menekankan pentingnya Indonesia untuk menjadi mandiri dalam hal pangan dan energi. Ia mengingatkan para menteri untuk bekerja keras dalam memanfaatkan sumber daya alam Indonesia sebaik-baiknya. Menurutnya, kedaulatan bangsa tidak hanya terletak pada kemampuan menjaga perbatasan, tetapi juga pada kemampuan negara untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya sendiri, baik dari segi pangan maupun energi.

Prabowo dengan tegas mengatakan bahwa ia tidak akan ragu untuk bertindak terhadap siapa pun yang gagal menjalankan tugasnya dengan baik. Para pejabat yang tidak bekerja sesuai harapan akan segera diganti, mencerminkan komitmen terhadap efisiensi dan keberhasilan kabinet dalam mencapai target-target nasional.

Dalam pidatonya, Prabowo juga menekankan pentingnya kerja sama tim yang solid. Kabinet yang besar, dengan 48 menteri dan badan strategis, harus mampu bekerja dengan efisien meskipun terdiri dari banyak individu. Ia menegaskan bahwa kerjasama adalah kunci untuk mencapai target-target pemerintah, baik dalam pembangunan ekonomi, pengentasan kemiskinan, maupun peningkatan kesejahteraan rakyat.

Prabowo juga mengingatkan bahwa birokrasi yang lambat dan berbelit-belit sering kali menjadi hambatan besar bagi pelaksanaan program pemerintah. Ia menginstruksikan para menteri untuk fokus pada hasil nyata dan meminimalkan kegiatan yang terlalu seremonial, seperti seminar dan konferensi yang tidak efektif. Fokus utama kabinet, menurutnya, adalah pelayanan publik yang efisien dan terukur.

Dengan mengangkat nama “Kabinet Merah Putih,” Prabowo menginginkan simbol persatuan nasional yang kuat. Indonesia adalah negara besar yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan kelompok politik, namun dalam pandangannya, persatuan di atas perbedaan adalah satu-satunya jalan untuk mencapai kemajuan.

Sejarah panjang perjuangan bangsa, yang ditandai dengan perjuangan fisik dari Magelang hingga proklamasi di Jakarta, menjadi pengingat bahwa bangsa ini dibangun di atas semangat kebersamaan. Kabinet Merah Putih harus menjadi representasi dari semangat itu, di mana para pemimpin bekerja bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, tetapi untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

Pidato Prabowo Subianto dalam rapat kabinet perdananya menunjukkan arah yang jelas bagi pemerintahannya. Persatuan di atas kepentingan pribadi dan kelompok adalah landasan utama bagi kabinet ini untuk menjalankan tugasnya. Dengan fokus pada pendidikan, kesehatan, kesejahteraan rakyat, dan kedaulatan nasional, Prabowo memberikan pesan yang kuat bahwa hanya dengan bekerja sama dan mengesampingkan ego sektoral, Indonesia dapat mencapai kebangkitan yang lebih besar.

Kabinet Merah Putih yang dipimpinnya diharapkan mampu menjadi simbol kebersamaan dalam membangun bangsa, dengan mengutamakan kepentingan nasional di atas segala kepentingan lain. Tantangan besar menanti, tetapi dengan semangat persatuan, Prabowo yakin bahwa bangsa Indonesia dapat menghadapi segala rintangan dan mencapai tujuan-tujuan nasional yang telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa.(c@kra)

Rapat Kabinet Perdana, Kepemimpinan dan Arah Kebijakan Merah Putih

Hedi Batubara 24 Oktober 2024

MoneyTalk, Jakarta – menjadi momen penting dalam sejarah politik Indonesia, ketika Menteri Pertahanan yang kini menjabat sebagai Presiden, Prabowo Subianto, memimpin rapat kabinet perdana pada Rabu (22/10). Dalam suasana yang penuh harapan dan semangat, kabinet yang baru dibentuk ini secara resmi diberi nama Kabinet Merah Putih. Nama ini tidak hanya simbol kebersamaan, tetapi juga mencerminkan harapan besar akan terwujudnya persatuan di antara seluruh pemimpin politik, ekonomi, dan sosial Indonesia.

Prabowo memulai rapat dengan salam hangat kepada seluruh anggota kabinet, mulai dari Wakil Presiden hingga para menteri dan ketua lembaga negara. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya persatuan dan kerjasama di kalangan elit politik sebagai kunci untuk membawa bangsa Indonesia ke arah kebangkitan yang lebih besar. Ia menegaskan bahwa keberhasilan sebuah bangsa, sepanjang sejarah umat manusia, selalu dimulai dari adanya kerja sama erat di antara pemimpinnya.

Prabowo mengingatkan bahwa meskipun setiap individu atau kelompok memiliki kepentingan politik dan ekonomi masing-masing, begitu menyangkut kepentingan nasional, semua pihak harus bersatu. Baginya, kepentingan nasional yang vital tidak bisa dikompromikan, terutama dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pernyataan ini menjadi dasar bagi seluruh kabinet untuk fokus pada agenda besar bangsa, yaitu melindungi NKRI, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan turut menjaga perdamaian dunia.

Dalam konteks pertahanan dan keamanan, Prabowo secara tegas menyebutkan bahwa investasi pada pertahanan nasional harus menjadi prioritas, sesuai dengan amanat UUD 1945. Keberadaan anggaran besar untuk pendidikan, sebesar 25% dari total anggaran nasional, juga menjadi bukti komitmen pemerintah untuk mencerdaskan generasi penerus bangsa.

Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan bahwa meskipun kabinet yang dipimpinnya terdiri dari 48 menteri dan kepala badan strategis, jumlah yang tergolong besar dibanding pemerintahan sebelumnya, ini adalah refleksi dari luasnya dan besarnya negara Indonesia, baik secara geografis maupun populasi. Ia menekankan bahwa ukuran kabinet bukanlah masalah utama selama seluruh anggota kabinet mampu bekerja dengan efisien dan efektif. Prabowo juga menyerukan pentingnya efisiensi dalam penggunaan anggaran negara, terutama dalam mengurangi kegiatan seremonial, seminar, studi banding, dan perjalanan luar negeri yang tidak perlu.

Pernyataan ini menggambarkan komitmennya untuk fokus pada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, terutama melalui langkah-langkah konkret seperti reformasi birokrasi dan pengentasan kemiskinan. Prabowo menekankan bahwa birokrasi yang lambat dan berbelit-belit harus segera diatasi, serta pelayanan publik harus ditingkatkan dengan keberanian untuk mengambil keputusan tegas terhadap pejabat yang tidak bekerja dengan baik.

Prabowo memberikan perhatian besar pada beberapa sektor strategis yang menjadi prioritas pemerintahannya, yaitu swasembada pangan dan energi, pendidikan, dan kesehatan. Ia menyadari bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam yang besar, dan pemanfaatan sumber daya tersebut harus dilakukan dengan cerdas dan berkelanjutan untuk memastikan kemakmuran rakyat. Swasembada pangan, menurut Prabowo, adalah kunci dari ketahanan nasional dan stabilitas jangka panjang. Oleh karena itu, ia meminta para menteri terkait untuk segera merumuskan proyek-proyek vital yang harus diimplementasikan demi mencapai target swasembada.

Pendidikan juga menjadi prioritas utama. Prabowo berjanji bahwa pendidikan berkualitas harus dapat diakses oleh seluruh anak bangsa, terutama melalui pemanfaatan teknologi modern. Dengan langkah ini, ia berharap pendidikan di Indonesia dapat berjalan lebih cepat dan merata di seluruh penjuru negeri. Sementara itu, sektor kesehatan juga mendapatkan perhatian serius. Prabowo mendorong percepatan reformasi kesehatan, terutama dalam hal ketersediaan dokter dan tenaga kesehatan yang memadai.

Prabowo juga menyoroti pentingnya penegakan hukum yang tegas dan tidak kompromi. Dalam upaya memberantas ancaman berat bagi bangsa, seperti judi online, narkoba, penyelundupan, dan korupsi, ia meminta Jaksa Agung, Kapolri, dan lembaga-lembaga penegak hukum lainnya untuk bertindak lebih tegas. Prabowo tidak ragu memberikan wewenang kepada para menterinya untuk segera mencopot pejabat-pejabat yang terbukti tidak patuh atau tidak bekerja keras demi kepentingan rakyat dan negara.

Prabowo menyadari bahwa pemerintahan ini akan dihadapkan pada berbagai tantangan, baik di tingkat nasional maupun global. Namun, dengan kebersamaan dan tekad yang kuat, ia yakin bahwa Indonesia dapat bangkit menuju kebangkitan baru. Pemerintahannya akan fokus pada pembangunan yang konkret dan terukur, dengan memprioritaskan swasembada pangan, energi, pendidikan, dan kesehatan. Ia menyadari bahwa Indonesia tidak bisa bergerak sendiri di tengah pergolakan dunia, sehingga kedaulatan nasional dan kemampuan negara untuk bertahan di tengah situasi global yang tidak menentu adalah prioritas yang harus diwujudkan.

Pidato Prabowo dalam rapat kabinet perdana ini menandai dimulainya babak baru dalam sejarah pemerintahan Indonesia. Dengan Kabinet Merah Putih yang diharapkan menjadi simbol persatuan dan kebersamaan, Prabowo berharap dapat membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah, di mana seluruh rakyat merasakan manfaat dari kemerdekaan yang sesungguhnya.(c@kra)

Prabowo Abai, Suku Dayak Berang

Hedi Batubara 17 Oktober 2024

MoneyTalk, Jakarta – Keputusan kabinet yang diumumkan oleh pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming menuai sorotan tajam dari berbagai kalangan. Salah satu kritik tajam datang dari Ketua Umum Dewan Rakyat Dayak, Bernadus.

Saat dihubungi MoneyTalk, Rabu (16/10), ia menyatakan kekecewaan mendalam atas tidak terwakilinya tokoh-tokoh Dayak di dalam kabinet Prabowo-Gibran. Bagi Bernadus dan masyarakat Dayak, keputusan ini mencerminkan sikap abai dan tidak peduli terhadap kontribusi serta eksistensi masyarakat Dayak dalam perjalanan bangsa Indonesia.

Bernadus mengatakan, masyarakat Dayak selalu setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bahkan masyarakat Dayak adalah satu-satunya suku yang secara resmi menyatakan sumpah setia kepada NKRI melalui upacara adat.

Sumpah ini adalah simbol komitmen suku Dayak terhadap keutuhan dan persatuan Indonesia. Namun, meskipun telah menunjukkan loyalitas dan kontribusi yang besar, keberadaan masyarakat Dayak seolah dilupakan. Hal ini terlihat dari tidak adanya representasi tokoh Dayak di jajaran kabinet Prabowo-Gibran.

Kontribusi Bumi Dayak yang Tak Ternilai. Bernadus mengingatkan bahwa tanah Dayak selama bertahun-tahun telah menjadi salah satu pilar penting bagi perekonomian Indonesia. Ia menyoroti berbagai sumber daya alam yang berasal dari Kalimantan, termasuk jutaan kubik hasil tambang dan kayu, yang selama ini diangkut keluar dan dimanfaatkan untuk menopang pembangunan nasional.

“Dari hutan kita diambil kayunya, dari tanah kita diambil batubaranya, dan semua sumber daya ini telah menopang pembangunan bangsa,” ungkap Bernadus.

Menurutnya, kontribusi ini menunjukkan betapa besar peran masyarakat Dayak dalam memperkuat perekonomian negara. Namun, ia mempertanyakan, mengapa setelah semua kontribusi ini, masyarakat Dayak tidak mendapatkan representasi dalam pemerintahan? Ia menilai, keputusan Prabowo-Gibran untuk tidak melibatkan tokoh Dayak dalam kabinet adalah bentuk ketidakpedulian yang merugikan dan mengabaikan aspirasi masyarakat Dayak.

Dukungan Masyarakat Dayak di Pemilu, Selain kontribusi ekonomis, Bernadus juga menekankan bahwa masyarakat Dayak memberikan dukungan politik yang signifikan kepada pasangan Prabowo-Gibran dalam pemilu. Di berbagai TPS di daerah yang mayoritas penduduknya adalah suku Dayak, pasangan Prabowo-Gibran menang telak.

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Dayak tidak hanya setia secara simbolis, tetapi juga memberikan dukungan konkret melalui suara mereka. “Kami memenangkan mereka di berbagai TPS, tapi apa balasan yang kami dapatkan? Seolah kami ini tidak ada,” ucap Bernadus dengan nada berang.

Ia mempertanyakan apakah hanya melalui gejolak sosial masyarakat Dayak dapat menarik perhatian pemerintah pusat. Ia bahkan mempertimbangkan, apakah perlu masyarakat Dayak meninjau ulang sumpah setia mereka kepada NKRI untuk mendapatkan pengakuan atas eksistensi dan kontribusi mereka. Ungkapan ini mencerminkan betapa dalamnya rasa kecewa yang dirasakan masyarakat Dayak terhadap ketidakadilan yang mereka alami.

Sebuah Tuntutan untuk Pengakuan dan Keadilan, Dalam wawancaranya, Bernadus menegaskan bahwa masyarakat Dayak tidak menuntut lebih dari yang sudah seharusnya menjadi hak mereka. Ia tidak meminta masyarakat Dayak diperlakukan secara istimewa, tetapi ia berharap agar kontribusi, kesetiaan, dan dukungan mereka terhadap NKRI diakui dan dihargai.

Bernadus menuntut adanya representasi yang adil dalam pemerintahan, termasuk di tingkat kabinet, sebagai bentuk penghormatan kepada masyarakat Dayak yang telah berperan besar dalam pembangunan bangsa ini.

Baginya, keputusan kabinet yang mengesampingkan masyarakat Dayak hanyalah salah satu dari banyaknya kebijakan yang mencerminkan kurangnya perhatian terhadap daerah-daerah yang memberikan kontribusi besar namun sering kali diabaikan. Masyarakat Dayak, menurut Bernadus, hanya menginginkan pengakuan bahwa mereka adalah bagian penting dari NKRI, dan bahwa hak-hak mereka diakui serta dihargai dalam setiap kebijakan pemerintah.

Menghadapi Masa Depan dengan Teguh, Di tengah kekecewaan ini, Bernadus berharap agar masyarakat Dayak tetap tegar dan bersatu dalam menghadapi ketidakadilan yang terjadi. Ia juga berharap agar pemerintah pusat, khususnya pasangan Prabowo-Gibran, mempertimbangkan kembali keputusan mereka dan membuka dialog dengan perwakilan masyarakat Dayak untuk memahami aspirasi dan keinginan mereka.

Pernyataan Bernadus ini harus menjadi peringatan bagi pemerintah bahwa setiap suku dan kelompok masyarakat di Indonesia memiliki hak yang sama untuk didengar, dihargai, dan dilibatkan dalam pembangunan bangsa. Jika pemerintah mengabaikan masyarakat Dayak, dampaknya tidak hanya akan merusak hubungan antara suku Dayak dengan pemerintah, tetapi juga berpotensi menciptakan keresahan sosial yang tidak diinginkan.(c@kra)

Dari Solo, Perlawanan Terhadap Kebijakan Dzolim Jokowi Dimulai

Hedi Batubara 16 Oktober 2024

MoneyTalk, Jakarta – Baru saja penulis mendapatkan rilis dari sahabat penulis di Solo, yakni dari Dr. Muhammad Taufiq, S.H., M.H. Ia akademisi sekaligus advokat senior dari Surakarta. Melalui Pengadilan Negeri Solo, Dr Taufik menginformasi bahwa hari Selasa, 15/10 telah diajukan upaya hukum yudisial review terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut yang menjadi dasar legalisai ekspor pasir laut R.I. ke Singapura.

Kita semua tahu bahwa ekspor pasir laut meski dengan cover ‘sedimentasi’, substansinya sama. Yakni merusak lingkungan, mematikan mata pencaharian nelayan dan menjual kedaulatan batas wilayah NKRI kepada Singapura.

Di ranah hukum perdata, Habib Rizieq Shihab mengawali perlawanan pada Jokowi dengan melakukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan hari ini, secara hukum tata usaha Negara Dr Taufik memulai gugatan terhadap kebijakan Jokowi yang zalim melalui Pengadilan Negeri Surakarta, Solo.

Upaya untuk menggugat kebijakan ekspor pasir Jokowi yang merugikan rakyat melalui Yudisial Review ke Mahkamah Agung, secara teknis memang dapat disampaikan melalui Pengadilan Negeri Surakarta. Tuntutannya jelas, pembatalan PP yang melegalisasi pengrusakan lingkungan, mematikan mata pencaharian nelayan dan menjual kedaulatan NKRI.

Menurut rilis yang dikirim, PP Nomor 26/2023 yang merupakan peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan telah salah mengartikan amanat dari Pasal 56 Undang-Undang Kelautan yang mengamanatkan pemerintah untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut.

Perlindungan dan Pelestarian lingkungan Laut seharusnya dilakukan dengan upaya upaya sistematis dan terukur serta mempertimbangkan kebutuhan serta urgensi dari ekosistem laut dengan menentukan material atau substansi apa saja yang dapat mendegradasi ekosistem laut dan substansi apa saja yang timbul secara alami dan tidak mengakibatkan terdegradasinya ekosistem laut.

PP Nomor 26/2023 telah mencampuradukkan dan menyamakan material Pasir laut alami dan sedimentasi lain (lumpur) dimana keduanya memiliki dampak yang jauh berbeda bagi ekosistem laut.

PP Nomor 26/2023 justru akan membuka keran eksploitasi Pasir Laut yang tidak memiliki dampak buruk apapun terhadap ekosistem dan berpotensi menimbulkan kerusakan ekosistem laut apabila dilakukan eksploitasi. PP Nomor 26/2023.

Upaya yang ditempuh oleh Dr Muhammad Taufik melalui Kuasa Hukumnya Nael Tiano Marbun, SH, sejalan dengan aspirasi tuntutan rakyat yang menginginkan Jokowi diadili pasca lengser. Sebab, Jokowi tidak saja dituntut secara pidana dan perdata, tetapi juga harus dipersoalkan seluruh kebijakannya yang zalim secara tata negara.

Tuntutan secara Tata Negara terhadap Jokowi adalah tuntutan untuk membatalkan seluruh keputusan dan peraturan negara yang dikeluarkan saudara Jokowi, yang dipenuhi kebohongan, pengkhianatan dan kezaliman, termasuk tetapi tidak terbatas pada proyek IKN Jokowi, Keputusan Proyek Strategis Nasional Jokowi seperti di PIK 2 & BSD, Keputusan Izin Ekspor Pasir Jokowi, hingga keputusan status PSN untuk seluruh oligarki kroni Jokowi lainya, dan berbagai kebijakan dan peraturan yang merugikan rakyat.

Ikhtiar ini, telah dimulai dari Solo. Semoga, daerah lainnya menyusul. Baik dengan melakukan tuntutan hukum secara perdata, pidana maupun secara tata negara. []

Penulis: Ahmad Khozinudin, S.H., Advokat.

Para Teroris Indonesia Memang Beda 1000214949

Para Teroris Indonesia Memang Beda

Hedi Batubara 7 September 2024

MoneyTalk, Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengungkapkan bahwa paparan ideologi radikalisme dan terorisme di Indonesia memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan dengan negara lain. Sekretaris Utama BNPT, Bangbang Surono, menyoroti perbedaan ini dengan merujuk pada kasus serangan teror di Surabaya pada 2018 yang melibatkan satu keluarga dalam waktu yang berdekatan.

(lebih…)