4 November 2026

Pasukan Berani Mati Jokowi

MoneyTalk.id, Jakarta – Koordinator Pasukan Berani Mati Jokowi, Sukodigdo Wardoyo, menyatakan kesiapannya mengerahkan jutaan massa untuk membela Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka apabila muncul upaya pemakzulan yang dinilainya tidak sesuai dengan konstitusi.

Sukodigdo menilai dinamika politik yang berkembang di tengah polemik mengenai posisi Gibran harus disikapi secara rasional. Menurut dia, pergantian atau pemberhentian pejabat negara tidak boleh didasarkan semata-mata pada tekanan kelompok politik, tuntutan sesaat, ataupun perbedaan pilihan politik.

Ia berpandangan, Gibran memperoleh jabatan wakil presiden melalui Pemilihan Presiden 2024. Karena itu, hasil pemilihan yang telah ditetapkan secara resmi harus dihormati, sementara setiap persoalan yang menyangkut legitimasi, dugaan pelanggaran hukum, maupun pemberhentian pejabat negara harus diselesaikan melalui mekanisme yang tersedia.

“Kalau ada pihak yang ingin memakzulkan Gibran, harus jelas apa dasar konstitusionalnya. Jangan sampai perbedaan politik kemudian dijadikan alasan untuk menjatuhkan pejabat negara tanpa mengikuti prosedur hukum,” kata Sukodigdo dalam pernyataan kepada wartawan, Jumat (9/10/2026).

Sukodigdo menilai berkembangnya tuntutan agar Gibran dilengserkan perlu dicermati secara serius. Ia menganggap upaya yang bertujuan menjatuhkan wakil presiden tanpa dasar hukum dan prosedur yang jelas berpotensi menimbulkan ketidakpastian politik.

Menurut dia, demokrasi tidak hanya memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengkritik pemerintah, tetapi juga mengharuskan semua pihak menghormati aturan yang mengatur pergantian kekuasaan.

Dalam pandangannya, kritik terhadap Gibran merupakan bagian dari kebebasan berpendapat. Namun, kritik tersebut harus dibedakan dari upaya pemberhentian jabatan yang mempunyai persyaratan dan prosedur konstitusional tersendiri.

Sukodigdo juga menilai bahwa pengerahan massa untuk menekan lembaga negara agar mengambil keputusan tertentu harus disikapi secara hati-hati. Aspirasi publik memang penting dalam kehidupan demokrasi, tetapi keputusan mengenai jabatan presiden dan wakil presiden tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan banyaknya orang yang turun ke jalan.

Atas dasar itu, ia menyatakan Pasukan Berani Mati Jokowi siap mengerahkan dukungan massa untuk membela Gibran jika dinilai terdapat upaya yang menyimpang dari mekanisme konstitusi.

Salah satu alasan yang dikemukakan Sukodigdo untuk membela Gibran adalah proses pemilihan yang mengantarkannya menjadi wakil presiden.

Gibran berpasangan dengan Prabowo Subianto dalam Pemilihan Presiden 2024. Pasangan tersebut ditetapkan sebagai pemenang oleh Komisi Pemilihan Umum.

Bagi Sukodigdo, fakta bahwa Gibran memperoleh jabatan melalui pemilu menjadi alasan agar persoalan mengenai kelanjutan masa jabatannya tidak diselesaikan melalui tekanan politik semata.

Sukodigdo memandang polemik mengenai Gibran perlu disikapi dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap stabilitas politik nasional.

MoneyTalk, Jakarta – Pernyataan mengejutkan datang dari Koordinator Pasukan Berani Mati Jokowi, Sukodigdo Wardoyo, yang menuding adanya “anasir jahat” berupaya mengganti Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Sukodigdo juga menuding pihak-pihak tertentu memfitnah Kapolri yang menurutnya telah bekerja baik menjaga keamanan nasional.

Dalam keterangan kepada wartawan, Sukodigdo menegaskan bahwa kinerja Kapolri Listyo Sigit selama ini “sangat bagus” dan Indonesia berada dalam kondisi aman. Ia menilai pihak-pihak yang disebutnya “anasir jahat” tengah melakukan manuver untuk mengganti pucuk pimpinan Polri dengan menyebarkan fitnah.

“Kami melihat ada pihak-pihak tertentu yang ingin mengganti Kapolri. Mereka menyebarkan isu-isu bohong. Kami tidak tinggal diam,” ujar Sukodigdo, Ahad (14/9/2025).

Namun, hingga kini Sukodigdo tidak menyebutkan nama maupun bukti konkret mengenai pihak yang ia tuding sebagai anasir jahat. Tidak ada data yang diverifikasi publik terkait siapa saja yang tergabung dalam kelompok Pasukan Berani Mati Jokowi selain pengakuannya sebagai koordinator.

Kelompok ini sebelumnya sempat muncul di pemberitaan saat mengumumkan rencana apel akbar mendukung Jokowi. Akan tetapi, informasi tentang struktur organisasi, jumlah anggota, dan kegiatan nyata mereka masih kabur.

Sejak dilantik pada 2021, Jenderal Listyo Sigit Prabowo dikenal mengedepankan pendekatan Presisi (prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan).

Di bawah kepemimpinan Listyo Sigit, kata Sukodigdo Polri berhasil menjaga stabilitas keamanan nasional, mulai dari pengamanan pemilu hingga penanganan aksi terorisme.

Pernyataan Sukodigdo Wardoyo tentang adanya “anasir jahat” yang ingin mengganti Kapolri Listyo Sigit Prabowo menambah warna dalam dinamika politik nasional.

Namun, tanpa bukti yang dapat diverifikasi, klaim ini masih sebatas tudingan.

Ketika informasi semacam ini bergulir di tengah masyarakat yang sensitif terhadap isu keamanan, kehati-hatian menjadi kunci agar opini publik tidak terseret dalam arus spekulasi yang dapat merugikan stabilitas bangsa.

MoneyTalk, Jakarta – Situasi politik nasional yang diwarnai aksi demonstrasi rusuh dalam beberapa pekan terakhir kembali memunculkan pernyataan dari sejumlah kelompok masyarakat. Salah satunya datang dari Pasukan Berani Mati Pembela Jokowi, sebuah organisasi pendukung loyalis mantan Presiden Joko Widodo yang menegaskan kesiapannya untuk terjun membantu aparat keamanan negara.

Koordinator Pasukan Berani Mati Jokowi, Sukodigdo Wardoyo, menegaskan bahwa pihaknya siap bergabung dengan TNI/Polri apabila mendapat instruksi resmi. “Kami menunggu aba-aba. Begitu TNI/Polri membutuhkan tambahan kekuatan moral maupun fisik di lapangan, pasukan berani mati Jokowi akan turun,” ujarnya dalam keterangan kepada wartawan, Rabu (3/9).

Menurut Sukodigdo, pihaknya menilai bahwa demonstrasi yang berujung rusuh bukanlah bentuk aspirasi sehat, melainkan upaya segelintir pihak untuk merusak stabilitas negara. Ia menuding adanya provokator yang sengaja mengompori massa agar terjebak dalam tindakan anarkis.

“Kami melihat ada skenario besar di balik kerusuhan. Tujuannya jelas: membuat negara ini terpecah, rakyat diadu domba. Karena itu, kami tegak lurus bersama TNI dan Polri. Demi keamanan dan persatuan bangsa, kami siap menghadang provokator,” tegasnya.

Sukodigdo juga memberikan apresiasi terhadap langkah cepat TNI dan Polri dalam mengendalikan situasi di berbagai daerah yang sempat memanas. Menurutnya, sinergi aparat keamanan berhasil mencegah meluasnya kerusuhan.

“Kalau bukan karena ketegasan aparat, mungkin situasi jauh lebih parah. Kami salut, TNI dan Polri sigap melindungi rakyat, menjaga objek vital, dan tidak lengah meski tekanan massa begitu besar,” tambahnya.

Meski masa jabatan Presiden Joko Widodo telah berakhir, sejumlah kelompok relawan terbukti masih solid dan aktif bersuara. Pasukan Berani Mati Jokowi, yang muncul sejak periode kedua pemerintahan Jokowi, dikenal militan dalam mengawal kebijakan serta membela mantan presiden dari serangan politik.

Menurut pengamat politik Rokhmat Widodo, fenomena ini menunjukkan bahwa basis loyalis Jokowi tetap memiliki energi politik. “Kita melihat residu politik Jokowi belum hilang. Kelompok-kelompok relawan ini bisa menjadi kekuatan sosial tersendiri. Bahkan bisa menjadi variabel penting dalam dinamika politik pemerintahan sekarang,” jelas Rokhmat.

Namun, pernyataan kesiapan kelompok sipil untuk turun langsung membantu TNI/Polri juga berpotensi menimbulkan perdebatan. Sejumlah pihak mengingatkan agar peran menjaga keamanan tetap berada di tangan aparat resmi negara, bukan kelompok relawan atau organisasi masyarakat.

“Kalau ada kelompok sipil ikut serta, apalagi dengan nama ‘pasukan berani mati’, ini bisa menimbulkan persepsi paramiliter. Negara kita menganut hukum, dan penanganan keamanan sebaiknya murni dijalankan aparat,” Rokhmat.

Meski demikian, Sukodigdo menegaskan bahwa pasukannya hanya akan bergerak jika mendapat instruksi resmi. “Kami bukan kelompok liar. Kami hormat pada TNI/Polri. Kami hanya ingin jadi tambahan moral, tambahan kekuatan di lapangan. Semua tetap di bawah komando aparat,” katanya.

Di akhir keterangannya, Sukodigdo menyerukan agar rakyat tetap tenang dan tidak terprovokasi. Ia mengajak semua pihak untuk menjaga persatuan di tengah situasi yang rawan gesekan politik.

“Jangan mau diadu domba. Jangan ikut arus provokator yang ingin bangsa ini kacau. Mari kita dukung TNI dan Polri, karena merekalah benteng terakhir kita,” pungkasnya.