4 November 2026

perekonomian nasional

MoneyTalk, Jakarta – Indonesia saat ini menghadapi tantangan besar dalam sektor logistik. Salah satu adalah tingginya biaya logistik yang menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Akbar Djohan, menyoroti fenomena ini dan menyampaikan pentingnya pembentukan Badan Logistik Nasional (BLN) untuk mengurangi hambatan dan menekan biaya yang melonjak.

Dalam pernyataannya di Voi.id pada Minggu (27/10), Akbar menyebut, tanpa adanya perbaikan sistemik, logistik akan terus menjadi “kambing hitam” dalam berbagai masalah ekonomi nasional. Seperti inflasi tinggi, kelangkaan bahan baku pokok, hingga hambatan importasi produk.

Biaya Logistik yang Membebani Perekonomian Nasional

Biaya logistik di Indonesia mencapai 23% dari Produk Domestik Bruto (PDB) menurut data Bank Dunia, jauh di atas rata-rata negara maju yang hanya berada di bawah 10%. Data dari Bappenas mengungkapkan bahwa angka tersebut masih berada di sekitar 14%, yang tetap menjadi beban besar bagi ekonomi nasional. Sebagai perbandingan, negara-negara seperti Tiongkok berhasil menurunkan biaya logistik menjadi 8% dan bahkan menargetkan penurunan hingga 5%. Dengan angka ini, Tiongkok mampu menarik investasi besar-besaran karena biaya logistik yang lebih kompetitif. Indonesia, di sisi lain, harus bekerja keras untuk mengurangi persentase tersebut agar menjadi lebih bersaing di mata investor global.

Perlunya Pembentukan Badan Logistik Nasional

Untuk mengatasi tantangan ini, ALFI mengusulkan pembentukan Badan Logistik Nasional (BLN) yang bertujuan menjadi “dirijen” dalam mengharmonisasi regulasi lintas kementerian dan lembaga. Menurut Akbar, kehadiran BLN diperlukan agar pengelolaan logistik di Indonesia dapat lebih terkoordinasi, efisien, dan produktif, sehingga biaya logistik dapat ditekan.

Sejauh ini, urusan logistik di Indonesia dianggap berjalan “autopilot” dengan sedikitnya 16 kementerian dan lembaga yang memiliki wewenang di berbagai aspek logistik, seperti transportasi, pelabuhan, ekspor-impor, perpajakan, dan pengawasan. Kondisi ini membuat regulasi sering kali tumpang tindih dan kurang terarah, yang pada akhirnya meningkatkan biaya logistik secara keseluruhan.

Logistik sebagai Penggerak Ekonomi

Akbar menekankan bahwa logistik adalah salah satu pilar utama dalam ekosistem ekonomi nasional, di mana sistem logistik yang tidak efisien berdampak langsung pada kenaikan Harga Pokok Penjualan (HPP) produk. Dengan BLN sebagai badan yang mampu mengatur berbagai regulasi, diharapkan sektor logistik dapat mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8%, sesuai target Presiden Terpilih Prabowo. Selain itu, dengan harmonisasi regulasi yang baik, BLN juga diharapkan dapat memberikan proteksi yang lebih kuat terhadap industri lokal melalui mekanisme seperti safeguard dan kebijakan anti-dumping, sehingga produk lokal dapat lebih kompetitif.

Efek Logistik Terhadap Daya Saing Indonesia di Pasar Global

Tingginya biaya logistik juga menjadi salah satu faktor yang membuat produk Indonesia kurang kompetitif di pasar internasional. Negara-negara lain, seperti Singapura dan Tiongkok, memiliki biaya logistik yang jauh lebih rendah, sehingga mampu menekan harga jual dan menarik lebih banyak investasi asing. Dengan biaya logistik yang mencapai 23%, perusahaan di Indonesia harus mengeluarkan biaya tambahan yang signifikan, yang pada akhirnya meningkatkan harga jual produk dan mengurangi daya saing di pasar internasional.

ALFI menekankan bahwa kehadiran BLN akan sangat penting untuk memperbaiki ekosistem logistik di Indonesia. Dengan mengurangi biaya logistik, daya saing produk lokal akan meningkat, mengundang investasi, serta memperkuat sektor ekonomi nasional secara keseluruhan. BLN diharapkan mampu menghadirkan solusi jangka panjang untuk mengatasi berbagai hambatan yang selama ini membuat logistik menjadi sektor yang kurang optimal dan terus menjadi beban dalam perekonomian. Akbar Djohan menyampaikan optimisme bahwa dengan adanya lembaga ini, Indonesia akan mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, serta menjadi salah satu pusat logistik terkemuka di kawasan Asia Pasifik.(c@kra)

MoneyTalk, Jakarta – Narasi Mardigu Wowiek di kanal YouTubenya pada Jumat (18/10/2024) menyentuh topik yang sangat relevan dengan kondisi ekonomi Indonesia saat ini, terutama peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Mardigu menyajikan pandangannya tentang bagaimana Prabowo Subianto, presiden terpilih Indonesia, akan menghadapi tantangan besar yang dihadapi oleh BUMN, yang sering dianggap sebagai “beban” bagi negara.

Melalui analogi dengan kesuksesan Singapura melalui Temasek Holdings, ia mengajukan solusi radikal: mengubah cara BUMN dikelola dan menjadikan mereka pemain global yang lebih efisien dan berorientasi profit.

BUMN di Indonesia memainkan peran penting dalam perekonomian nasional, dari sektor energi hingga transportasi, komunikasi, dan finansial. Namun, masalah kronis seperti korupsi, inefisiensi, dan tumpang tindih kepentingan politik menjadikan BUMN sebagai beban, baik secara finansial maupun manajemen.

Menurut Mardigu, salah satu kelemahan utama BUMN di Indonesia adalah adanya keterlibatan politik yang terlalu kuat dalam operasional perusahaan-perusahaan ini, yang sering kali mengorbankan kepentingan bisnis demi agenda politik jangka pendek.

Erick Thohir sebagai Menteri BUMN telah berusaha melakukan restrukturisasi dengan memangkas jumlah BUMN dan membubarkan perusahaan yang tidak efisien. Namun, beban BUMN masih tetap tinggi. Dengan Prabowo yang segera mengambil alih kekuasaan, pertanyaan penting adalah bagaimana strategi beliau dalam menghadapi masalah besar ini. Apakah Erick Thohir akan tetap menjadi tokoh utama di Kementerian BUMN, atau akan ada perubahan besar?

Inspirasi dari Temasek Singapura: Kunci Kemajuan Ekonomi? Mardigu mengutip kesuksesan Temasek Holdings, perusahaan investasi milik negara Singapura, sebagai model yang dapat ditiru Indonesia. Temasek berhasil membawa Singapura menjadi salah satu negara terkaya di dunia, dengan pendapatan per kapita penduduknya mencapai Rp1,4 miliar per tahun.

Salah satu kunci sukses Temasek adalah memisahkan kebijakan politik dari operasional bisnis, yang dijalankan oleh profesional dengan orientasi profit. Temasek memulai dengan aset kecil dan sederhana, seperti taman burung, galangan kapal, dan hotel, namun kini telah menjadi investor global dengan portofolio saham di perusahaan besar dunia seperti BlackRock, Nvidia, dan Amazon.

Mardigu menyarankan Indonesia perlu melakukan hal yang serupa dengan BUMN. Dalam visinya, BUMN harus dilepas dari Kementerian BUMN dan diubah menjadi non-operating holding yang sepenuhnya dikelola oleh profesional.

BUMN tidak lagi mengelola perusahaan secara langsung, tetapi hanya sebagai pemilik saham atau investor. Holding BUMN ini, yang bisa diberi nama PT Nuswantara, akan berfokus pada investasi global dan mendorong pertumbuhan profitabilitas.

Restrukturisasi Radikal, Mengurangi Jumlah BUMN dan Merger

Salah satu poin utama dalam narasi Mardigu adalah mengurangi jumlah BUMN secara signifikan dan menyederhanakan strukturnya. Dari 800-an BUMN dan anak perusahaannya yang ada saat ini, ia mengusulkan bahwa hanya sekitar 50 perusahaan yang perlu bertahan.

Semua entitas ini nantinya akan dimiliki oleh PT Nuswantara, dan beberapa di antaranya akan dilepas ke publik melalui penawaran saham perdana (IPO). Proses ini tidak hanya akan meningkatkan transparansi, tetapi juga memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam kepemilikan perusahaan-perusahaan negara.

Restrukturisasi ini juga mencakup penghapusan praktik BUMN yang membuat anak, cucu, hingga cicit perusahaan tanpa perencanaan yang matang. Mardigu menegaskan pentingnya efisiensi dan penggabungan perusahaan-perusahaan yang sejenis ke dalam satu entitas yang kuat dan siap untuk bersaing di tingkat global.

Memisahkan Kebijakan dengan Eksekusi Bisnis

Salah satu poin penting dalam model yang diusulkan oleh Mardigu adalah pemisahan peran pembuat kebijakan (politisi dan pelayan publik) dengan eksekusi bisnis (profesional di sektor swasta). Hal ini, menurutnya, merupakan kelemahan utama dalam pengelolaan BUMN di Indonesia selama ini. Pejabat negara tidak bisa menjalankan fungsi entrepreneur dengan sukses, dan karena itu perlu ada pemisahan yang tegas.

Jika PT Nuswantara berhasil dijalankan sesuai rencana, perusahaan tersebut akan berperan seperti Temasek: tidak mengelola perusahaan secara langsung, tetapi berinvestasi di perusahaan-perusahaan global dan menciptakan portofolio investasi yang menguntungkan. Keuntungan dari portofolio ini kemudian akan disalurkan kembali kepada negara, baik dalam bentuk dividen atau pengembangan investasi lebih lanjut.

BUMN sebagai Investor Global: Target Prabowo?

Dalam skenario yang diajukan oleh Mardigu, PT Nuswantara akan menjadi perusahaan investasi global yang ambisius. Targetnya adalah memperoleh 75% pendapatan dari luar negeri melalui investasi di berbagai sektor seperti digitalisasi, bioengineering, agrifood, dan teknologi tinggi. Ini merupakan langkah besar yang tidak hanya akan mengurangi ketergantungan pada ekonomi domestik, tetapi juga memposisikan Indonesia sebagai pemain global di pasar internasional.

Prabowo, dengan latar belakangnya yang kuat di bidang militer dan geopolitik, mungkin tertarik pada ide ini. Jika dilakukan dengan benar, transformasi BUMN menjadi investor global dapat meningkatkan posisi strategis Indonesia di dunia internasional, sambil memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional.

Erick Thohir Lagi?

Dalam konteks ini, peran Erick Thohir sebagai Menteri BUMN patut diperhatikan. Apakah Prabowo akan mempertahankan Erick Thohir di posisinya atau mencari tokoh baru yang mampu mewujudkan visi transformasi radikal ini? Erick telah melakukan berbagai inisiatif reformasi di BUMN, namun restrukturisasi besar-besaran yang diusulkan Mardigu mungkin memerlukan pendekatan baru.

Di bawah Prabowo, apakah transformasi BUMN akan mengikuti model Temasek, atau ada jalan lain yang akan diambil? Bagaimanapun juga, BUMN adalah salah satu tantangan terbesar yang akan dihadapi Prabowo dalam masa kepemimpinannya. Resep kesuksesan di sini bukan hanya pada pemangkasan atau restrukturisasi, tetapi juga pada bagaimana membangun fondasi baru yang berkelanjutan, transparan, dan berorientasi pada profit.

Prabowo menghadapi tantangan besar dalam mengelola BUMN yang selama ini dianggap beban. Model yang diusulkan oleh Mardigu, terinspirasi dari Temasek Singapura, menawarkan solusi jangka panjang yang radikal: pemisahan politik dari bisnis, penggabungan dan IPO, serta fokus pada investasi global. Namun, apakah Prabowo akan mengadopsi visi ini atau memiliki strategi lain, waktu yang akan menjawab. Yang jelas, transformasi BUMN akan menjadi salah satu ujian terbesar bagi pemerintahan Prabowo Subianto.(c@kra)