Pertambangan Archives -

Kritik Gus Murtadho untuk Ulil Abshar-Abdalla: Intelektual Mandek, Politisi Gagal, Kini Sibuk Bela Tambang 1764678056030

Kritik Gus Murtadho untuk Ulil Abshar-Abdalla: Intelektual Mandek, Politisi Gagal, Kini Sibuk Bela Tambang

Hedi Batubara 2 Desember 2025

MoneyTalk, Jakarta – Kontroversi kembali mengemuka di jagat media sosial setelah Roy Murtadho (Gus Murtadho) melontarkan kritik keras terhadap tokoh intelektual Islam progresif, Ulil Abshar-Abdalla. Melalui sebuah unggahan yang tengah ramai diperbincangkan, Gus Murtadho menilai bahwa kiprah intelektual Ulil belakangan ini tidak lagi menunjukkan perkembangan yang berarti. Bahkan, Gus Murtadho menyebut Ulil gagal berpolitik dan kini justru sibuk membela kepentingan pertambangan.

“Belakangan saya merasa kasihan lihat Ulil. Jadi intelektual sudah nggak berkembang. Jadi politisi gagal. Mau jadi wali malah sibuk belain tambang. Dia sadar nggak ya bahwa dia sedang mempermalukan dirinya sendiri? Ya sudah lah. Masa saya kasihan pada seorang wali,” ujar Gus Murtadho dalam pernyataannya, Selasa (2/12/2025).

Gus Murtadho juga menyinggung kritik serupa yang sebelumnya disuarakan oleh Windu, seorang sahabat sekaligus kolega diskusi dalam isu-isu pemikiran. “Ini kritik dahsyat dari kamerad Windu untuk Ulil. Bagus sekali kalau Ulil berkenan menanggapi kritik Windu ini biar ada polemik pemikiran,” tulis Roy.

Menurut Gus Murtadho, polemik terbuka merupakan tradisi intelektual yang sehat dan perlu dihidupkan kembali. Ia bahkan mengajak murid-murid Ulil yang dikenal sebagai pakar tasawuf maupun intelektual Islam untuk turun tangan membela sang guru, bila memang merasa framing yang diarahkan para aktivis lingkungan terhadap Ulil tidak adil.

“Biar nggak teriak-teriak di medsos seolah sang maha guru sedang diserang jahat oleh aktivis lingkungan. Ayo tradisi polemik tulisan atau debat terbuka dimulai lagi,” tambah Gus Murtadho.

Hingga berita ini diturunkan, Ulil Abshar-Abdalla belum memberikan tanggapan resmi terkait kritik yang dilayangkan Gus Murtadho maupun Windu. Publik kini menanti apakah polemik ini akan memunculkan debat pemikiran yang lebih substantif atau justru melebar menjadi pertarungan opini di media sosial.

Perkembangan terkait isu ini diperkirakan akan terus menarik perhatian, mengingat posisi Ulil sebagai salah satu figur penting dalam wacana keislaman progresif di Indonesia.

Penerimaan Pajak dari Sektor Pertambangan Menurun, Tantangan dan Dampaknya pada APBN 2024 Penerimaan Pajak Sektor Pertambangan

Penerimaan Pajak dari Sektor Pertambangan Menurun, Tantangan dan Dampaknya pada APBN 2024

Hedi Batubara 25 September 2024

MoneyTalk, Jakarta – Penerimaan pajak dari sektor pertambangan Indonesia mengalami penurunan signifikan per Agustus 2024. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan II, Thomas Djiwandono, dalam konferensi pers APBN, Selasa (23/09/24). Penurunan ini menjadi perhatian serius pemerintah karena dampaknya terhadap penerimaan pajak negara.

Total penerimaan pajak Indonesia selama delapan bulan pertama tahun 2024 mencapai Rp 1.196,5 triliun. Kemudian mengalami penurunan sebesar 4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, di mana penerimaan mencapai Rp 1.247 triliun. Meski demikian, mayoritas sektor utama non-komoditas masih menunjukkan kinerja yang positif.

Sektor Industri Pengolahan, Kontributor Utama yang Terpuruk, Industri pengolahan tetap menjadi kontributor terbesar dengan setoran pajak sebesar Rp 287,97 triliun, mencakup 25,4% dari total penerimaan pajak. Namun demikian, pertumbuhan sektor ini mencatat kontraksi dengan neto minus 12,2% dan bruto hanya tumbuh 1,4%. Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya pembayaran PPh Badan tahunan dan peningkatan restitusi di subsektor yang berkaitan dengan komoditas seperti kelapa sawit, logam, dan pupuk.

Wakil Menteri Keuangan II, Thomas Djiwandono, menjelaskan bahwa peningkatan restitusi dan penurunan PPh Badan tahunan menekan pertumbuhan sektor ini. “Industri pengolahan terkontraksi akibat penurunan PPh Badan tahunan dan peningkatan restitusi pada subsektor komoditas CPO, logam, dan pupuk,” ucapnya.

Sementara Sektor Pertambangan, Penurunan Terbesar di Antara Sektor Lainnya, Penurunan paling signifikan terjadi di sektor pertambangan, yang berkontribusi sebesar 5,8% terhadap total penerimaan pajak. Realisasi setoran pajak sektor ini hanya mencapai Rp 65,9 triliun, menurun drastis hingga minus 50,5% secara neto dan 35% secara bruto.

Thomas menyoroti beberapa faktor utama penyebab kontraksi sektor pertambangan. Penurunan harga komoditas pada 2023, perubahan status izin usaha wajib pajak batu bara, dan peningkatan restitusi menjadi faktor-faktor yang menggerus setoran pajak sektor ini. “Sektor pertambangan terkontraksi dalam terutama karena penurunan PPh badan tahunan dan angsuran PPh. Ini disebabkan penurunan harga komoditas dan peningkatan restitusi,” jelas Thomas.

Sementara itu, sektor-sektor lain cenderung tumbuh dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan pajak negara:

Perdagangan, Kontribusi sektor ini mencapai Rp 287,51 triliun atau 25,4% dari total penerimaan pajak, dengan pertumbuhan 3,1% secara neto dan 10,1% secara bruto. Kenaikan ini didorong oleh konsumsi dalam negeri yang tetap kuat meskipun ada peningkatan restitusi.

Keuangan dan Asuransi, Sektor ini tumbuh 11,9% neto dan 12,1% bruto dengan realisasi mencapai Rp 160,82 triliun (14,2% dari total). Kenaikan setoran ini didorong oleh peningkatan kredit, dana pihak ketiga, dan suku bunga.

Transportasi dan Pergudangan, realisasi pajak mencapai Rp 54,19 triliun dengan kontribusi 4,8%, tumbuh 3,1% secara neto dan 5,6% secara bruto. Pertumbuhan ini didukung oleh aktivitas ekonomi domestik yang terjaga.

Konstruksi dan Real Estate, sektor ini menyumbang Rp 53,85 triliun, tumbuh 8,4% neto dan 13,1% bruto dengan kontribusi 4,7%.

Informasi dan Komunikasi, setoran mencapai Rp 41,45 triliun dengan kontribusi 3,7%, tumbuh 9,9% neto dan 12,9% bruto.

Jasa Perusahaan, Kontribusi sebesar Rp 41,26 triliun atau 3,7%, dengan pertumbuhan 8% neto dan 7,6% bruto.

Penurunan penerimaan pajak dari sektor pertambangan dan industri pengolahan menjadi tantangan bagi kebijakan fiskal pemerintah. Penurunan ini mempengaruhi kemampuan pemerintah dalam pembiayaan belanja negara yang direncanakan untuk mendukung pembangunan dan pemulihan ekonomi. Diperlukan strategi yang tepat untuk mengatasi kontraksi ini, termasuk reformasi perpajakan, perbaikan tata kelola industri, serta penguatan basis pajak di sektor-sektor yang masih tumbuh positif.

Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan upaya diversifikasi sumber penerimaan negara dan meminimalkan risiko yang timbul dari fluktuasi harga komoditas global, sehingga kestabilan penerimaan pajak dapat tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi yang menantang.(c@kra)

Ini Harga Patokan Ekspor Produk Pertambangan Periode Mei 2023 penambang-pasir-tambang-pasir

Ini Harga Patokan Ekspor Produk Pertambangan Periode Mei 2023

Farah Akhmad 7 Mei 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Fluktuasi harga yang didorong variasi tren permintaan terhadap komoditas produk pertambangan pada April 2023 memengaruhi penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) produk pertambangan yang dikenakan Bea Keluar (BK) untuk periode Mei 2023.

Pada April 2023, sebagian komoditas produk pertambangan menunjukkan kenaikan harga dibanding bulan Maret 2023, sementara harga beberapa komoditas lainnya menunjukkan penurunan.

Ketentuan HPE periode Mei 2023 ini ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 936 Tahun 2023 tanggal 27 April 2023 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan yang Dikenakan Bea Keluar.

“Sebagian komoditas produk pertambangan yang dikenakan bea keluar (BK) mengalami peningkatan harga dibandingkan dengan periode sebelumnya. Komoditas yang mengalami peningkatan harga tersebut yakni konsentrat tembaga, konsentrat mangan, konsentrat timbal, konsentrat ilmenit, dan konsentrat rutil,” ungkap Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Budi Santoso.

Di sisi lain, Budi juga mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah komoditas yang harganya turun maupun stabil.

“Komoditas konsentrat besi, konsentrat besi laterit, konsentrat seng, konsentrat pasir besi, dan bauksit yang telah dilakukan pencucian mengalami penurunan harga dibandingkan periode sebelumnya. Sedangkan, pellet konsentrat pasir besi masih tetap, tidak mengalami perubahan,” kata Budi.

Produk pertambangan yang harga rata-ratanya meningkat pada periode Mei 2023 yaitu konsentrat tembaga (Cu ≥ 15%) dengan harga rata-rata sebesar USD 3.406,77/WE atau naik sebesar 3,47 persen; konsentrat mangan (Mn ≥ 49%) dengan harga rata-rata USD 220,21/WE atau naik sebesar 0,56 persen; konsentrat timbal (Pb ≥ 56%) dengan harga rata-rata sebesar USD 881,88/WE atau naik sebesar 2,25 persen; konsentrat ilmenit (TiO2 ≥ 45%) dengan harga ratarata USD 495,81/WE atau naik sebesar 1,77 persen; dan konsentrat rutil (TiO2 ≥ 90%) dengan harga rata-rata USD 1.404,19/WE atau naik sebesar 0,87 persen.

Sementara itu, produk pertambangan yang harga rata-ratanya turun pada periode Mei 2023 yaitu konsentrat besi (hematit, magnetit) (Fe ≥ 62% dan ≤ 1% TiO2) dengan harga rata-rata sebesar USD 106,40/WE atau turun sebesar 5,16 persen; konsentrat besi laterit (gutit, hematit, magnetit) dengan kadar (Fe ≥ 50% dan (Al2O3 + SiO2) ≥ 10%) dengan harga rata-rata sebesar USD 54,37/WE atau turun sebesar 5,16 persen; konsentrat seng (Zn ≥ 51%) dengan harga rata-rata sebesar USD 807,39/WE atau turun sebesar 8,10 persen; konsentrat pasir besi (lamela magnetitilmenit) (Fe ≥ 56%) dengan harga rata-rata sebesar USD 63,53/WE atau turun sebesar 5,16 persen; dan bauksit yang telah dilakukan pencucian (washed bauxite) (Al2O3 ≥ 42%) dengan harga rata-rata sebesar USD 31,23/WE atau turun sebesar 0,02 persen.

Sedangkan, komoditas produk pertambangan pellet konsentrat pasir besi (lamela magnetitilmenit) (Fe ≥ 54%) dengan harga rata-rata USD 117,98/WE tidak berubah harga.

Penetapan HPE produk pertambangan periode Mei 2023 dilakukan dengan terlebih dahulu meminta masukan dan usulan tertulis dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) selaku instansi teknis terkait. Kementerian ESDM memberikan usulan melalui perhitungan yang didasarkan pada data perkembangan harga dari Asian Metal, Iron Ore Fine Australian, dan London Metal Exchange (LME).

HPE kemudian ditetapkan setelah rapat koordinasi yang melibatkan instansi terkait yaitu Kementerian Perdagangan, Kementerian ESDM, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perindustrian.

Terkait Freeport, DPR Bakal Panggil Menteri ESDM Kementerian ESDM Freeport Indonesia

Terkait Freeport, DPR Bakal Panggil Menteri ESDM

Rafi Mukarram 6 Mei 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mengungkapkan bahwa Komisi VII akan segera memanggil Menteri ESDM untuk meminta penjelasan terkait perpanjangan izin ekspor tembaga PT. Freeport Indonesia (PTFI).

“Pemanggilan ini sangat penting untuk mengklarifikasi sejumlah hal. Termasuk tentang rencana Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) sebagai dasar hukum perpanjangan izin ekspor tersebut,”ungkap Mulyanto kepada media.

Ia menilai, rencana Pemerintah memperpanjang izin ekspor tembaga punya dua dimensi inkonsistensi, yang mencerminkan lemahnya Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) nasional. Dua dimensi inkonsistensi Pemerintah itu adalah dimensi kebijakan dan dimensi bentuk hukum kebijakannya sendiri.

Kebijakan Pemerintah yang inkonsisten ini berpotensi melanggar konstitusi yang mengamanatkan penguasaan SDA (sumber daya alam) oleh negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

“Bila ekspor mineral mentah ini terus dibiarkan maka nilai tambah dari pengelolaan SDA akan dinikmati oleh bangsa lain. Sementara, rakyat kita hanya menerima sisa remah-remahnya saja. Ini kan mengenaskan. Negara dengan kekayaan SDA yang berlimpah, namun rakyatnya miskin, karena ekonominya bersifat ekstraktif,” ungkapnya..

Tidak hanya itu, menurut politisi dari Fraksi PKS ini, Pemerintah inkonsisten, karena selama ini mengglorifikasi program hilirisasi SDA, tetapi nyatanya menyerah terhadap desakan Freeport.

Bahkan, secara langsung kebijakan Pemerintah ini menabrak UU No.3/2020 tentang Pertambangan Minerba, khususnya pasal 170A, yang melarang ekspor mineral mentah sejak bulan Juni 2023.

Lebih lanjut, Pak Mul, begitu Mulyanto biasa disapa, melihat kebijakan Pemerintah tersebut juga diskriminatif dibandingkan dengan kebijakan untuk mineral lain seperti nikel. Dimana ekspor bijih nikel sudah sejak lama dilarang Pemerintah.

“Yang kedua adalah bentuk regulasi yang akan dikeluarkan Pemerintah. Menteri ESDM berencana akan mengeluarkan Permen (Peraturan Menteri), sebagai dasar hukum izin ekspor mineral mentah tersebut. Kalau ini benar, yakni dasar hukum bagi izin ekspor konsentrat tembaga ini hanya berupa Permen (Peraturan Menteri), maka ini kan aneh. Masak Undang-undang dibatalkan dengan Permen. Undang-undang hanya dapat dibatalkan dengan Undang-undang juga,” tegasnya.

United Tractors Raih Laba Bersih Rp5,3 Triliun di Triwulan 1 Tahun 2023

Ali Ramadan 23 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – PT United Tractors Tbk (”Perseroan”) mengumumkan laporan keuangan konsolidasian sampai triwulan pertama tahun 2023.

Perseroan membukukan pendapatan bersih sebesar Rp34,9 triliun atau naik sebesar 25% dari Rp28,0 triliun pada periode yang sama di tahun 2022.

Seiring dengan peningkatan pendapatan bersih, laba bersih Perseroan meningkat 23% menjadi Rp5,3 triliun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp4,3 triliun.

Masing-masing segmen usaha, yaitu: Kontraktor Penambangan, Mesin Konstruksi, Pertambangan Batu Bara, Pertambangan Emas, Industri Konstruksi, dan Energi secara berturut-turut memberikan kontribusi sebesar 33%, 31%, 30%, 5%, 1%, dan kurang dari 1% terhadap total pendapatan bersih konsolidasian.

Segmen Usaha Mesin Konstruksi
Segmen usaha Mesin Konstruksi mencatat peningkatan penjualan alat berat Komatsu sebesar 6% menjadi 1.791 unit dibandingkan tahun lalu sebesar 1.694 unit. Berdasarkan riset pasar internal, Komatsu memimpin pangsa pasar alat berat sebesar 32%. Pendapatan Perseroan dari penjualan suku cadang dan jasa pemeliharaan alat juga mengalami peningkatan sebesar 24% menjadi Rp3,0 triliun.

Penjualan Scania mengalami peningkatan dari dari 62 unit menjadi 218 unit, sedangkan penjualan produk UD Trucks turun dari 127 unit menjadi 89 unit. Penurunan penjualan UD Trucks disebabkan oleh adanya kendala pasokan produk dari prinsipal. Secara total, pendapatan bersih dari segmen usaha Mesin Konstruksi meningkat sebesar 10% menjadi Rp10,6 triliun dibandingkan periode yang sama tahun 2022.

Segmen Usaha Kontraktor Penambangan
Segmen usaha Kontraktor Penambangan dioperasikan oleh PT Pamapersada Nusantara (PAMA). Sampai dengan bulan Maret 2023, Kontraktor Penambangan membukukan pendapatan bersih sebesar Rp11,7 triliun, naik 38% dari Rp8,5 triliun. PAMA mencatat peningkatan volume produksi batu bara sebesar 12% dari 24 juta ton menjadi 27 juta ton, dan volume pekerjaan pemindahan tanah (overburden removal) sebesar 19% dari 207 juta bcm menjadi 246 juta bcm, dengan rata-rata stripping ratio sebesar 9,2x meningkat dari 8,7x.

Segmen Usaha Pertambangan Batu Bara
Segmen usaha Pertambangan Batu Bara dijalankan oleh PT Tuah Turangga Agung (TTA). TTA mengoperasikan dua tambang batu bara termal: PT Asmin Bara Bronang (ABB) and PT Telen Orbit Prima (TOP), serta satu tambang batu bara metalurgi: PT Suprabari Mapanindo Mineral (SMM).

Sampai dengan bulan Maret 2023 total penjualan batu bara mencapai 3,0 juta ton, termasuk 0,7 juta ton batu bara metalurgi, atau sedikit meningkat dibandingkan triwulan pertama tahun 2022. Didorong dengan meningkatnya rata-rata harga jual batu bara, pendapatan segmen usaha Pertambangan Batu Bara meningkat sebesar 39% menjadi Rp10,5 triliun dari Rp7,6 triliun di periode yang sama pada tahun 2022.

Segmen Usaha Pertambangan Emas
Segmen usaha Pertambangan Emas dijalankan oleh PT Agincourt Resources (PTAR) yang mengoperasikan tambang emas Martabe di Sumatera Utara.

Sampai dengan bulan Maret 2023, total penjualan setara emas dari Martabe mencapai 59 ribu ons, turun 21% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2021 sebesar 74 ribu ons. Penurunan penjualan emas tahun ini dimaksudkan agar PTAR dapat fokus pada rencana jangka panjang dan untuk meningkatkan keberlanjutan tambang. Pendapatan bersih segmen usaha Pertambangan Emas turun 14% dari Rp2,0 triliun menjadi Rp1,7 triliun.

Segmen Usaha Industri Konstruksi
Segmen usaha Industri Konstruksi dijalankan oleh PT Acset Indonusa Tbk (ACSET). Sampai dengan bulan Maret 2023, Industri Konstruksi membukukan pendapatan bersih sebesar Rp345 miliar, naik 26% dari Rp274 miliar pada periode yang sama tahun 2022. ACSET membukukan rugi bersih sebesar Rp30 miliar, lebih tinggi dibandingkan rugi bersih sebesar Rp25 miliar pada periode yang sama tahun lalu. Peningkatan kerugian di ACSET terutama disebabkan oleh biaya pembiayaan yang lebih tinggi.

Segmen Usaha Energi
Sejalan dengan strategi pengembangan usaha di sektor energi yang ramah lingkungan, Perseroan telah menetapkan bisnis Energi Baru dan Terbarukan sebagai salah satu strategi transisi Perseroan. Untuk mempercepat pengembangan EBT, pada akhir tahun 2021 seluruh bisnis energi dalam grup dikonsolidasikan melalui PT Energia Prima Nusantara (EPN). Sampai dengan bulan Maret 2023, EPN telah memasang Rooftop Solar PV mencapai 6,2 MWp di group UT dan Astra.

Perseroan saat ini mengoperasikan satu Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) yaitu PLTM Kalipelus berkapasitas 0,5 MW di Jawa Tengah, dan dalam proses membangun pembangkit listrik tenaga minihidro lainnya yakni PLTM Besai Kemu di Lampung, Sumatra. PLTM Besai Kemu yang memiliki kapasitas sebesar 7 MW diperkirakan akan beroperasi pada tahun 2023. Selain itu, Perseroan juga menargetkan beberapa proyek pembangkit listrik tenaga minihidro di area Sumatra dengan total potensial kapasitas lebih dari 20 MW.

Pada bulan Agustus 2022, Perseroan melalui anak usaha melakukan investasi pada PT Arkora Hydro Tbk (Arkora) dengan kepemilikan saham sebesar 31,49%. Arkora saat ini mengoperasikan dua PLTM, yaitu PLTM Cikopo 2 di Jawa Barat dengan kapasitas 7,4 MW dan PLTM Tomasa 10 MW di Sulawesi Tengah.

Arkora juga sedang membangun dua PLTM, yaitu PLTM Koro Yaentu berkapasitas 10 MW dan PLTM Kukusan 2 berkapasitas 5,4 MW yang masing-masing diperkirakan akan beroperasi pada tahun 2023 dan 2025. Setelah kedua PLTM ini beroperasi nanti, Arkora akan memiliki pembangkit listrik dengan total kapasitas terpasang sebesar 32,8 MW.

Perseroan juga berencana melakukan pengembangan proyek energi terbarukan lainnya seperti solar PV, geothermal, wind power dan waste-to-energy. Proyek-proyek ini konsisten dengan strategi Perseroan untuk meningkatkan kompetensi di berbagai potensi energi terbarukan dalam rangka mencapai portofolio bisnis yang berkelanjutan.

Pertambangan

Kritik Gus Murtadho untuk Ulil Abshar-Abdalla: Intelektual Mandek, Politisi Gagal, Kini Sibuk Bela Tambang

Penerimaan Pajak dari Sektor Pertambangan Menurun, Tantangan dan Dampaknya pada APBN 2024

Ini Harga Patokan Ekspor Produk Pertambangan Periode Mei 2023

Terkait Freeport, DPR Bakal Panggil Menteri ESDM

United Tractors Raih Laba Bersih Rp5,3 Triliun di Triwulan 1 Tahun 2023

Baca Juga Berita Ini

Dikala Politik Memanas Masjid Daarul Maarif Pondok Kelapa Diserang Tiga orang Luka luka

CBA Soroti Laba Sarana Jaya, Kinerja Dirut Bernard Yohanes Diminta Dievaluasi

Laskar Cinta Jokowi: Listyo Sigit Dikriminalisasi dengan Tudingan Menyadap Presiden Prabowo

Diplesetkan Jadi ‘Partai Sadap Indonesia’, PSI: Begitu Kejam dan Mengarah ke Fitnah