22 Oktober 2026

pertumbuhan ekonomi

MoneyTalk, Jakarta – Mardigu Wowiek, pengamat ekonomi dan sosial yang dikenal dengan pandangan yang tajam dan kontroversial, dalam kanal YouTube-nya pada Kamis (31/10), membahas dua paradigma besar dalam tata kelola ekonomi: sosialisme elitis dan market-driven economy.

Menurutnya, sosialisme elitis adalah model yang mengandalkan kekuatan pemerintah dalam mengendalikan ekonomi, sementara market force menekankan peran pasar dan swasta dalam menentukan arah ekonomi. Dalam video ini, ia membandingkan pendekatan Amerika yang sangat mengutamakan pasar bebas, dengan perubahan besar yang dilakukan oleh Tiongkok setelah era Mao Zedong yang beralih dari sosialisme elitis ke kapitalisme yang lebih terbuka. Di akhir, Mardigu mengungkapkan harapannya agar Indonesia berani mengambil langkah tegas dalam melawan korupsi dan mempermudah pelaku usaha untuk berkembang.

Sosialisme Elitis vs Market Force, Perdebatan Arah Ekonomi

Mardigu menyoroti konsep sosialisme elitis sebagai bentuk pemerintahan yang memberikan wewenang besar kepada pemerintah dalam mengatur ekonomi, dengan peran kuat dari sektor pemerintah yang mengendalikan jalannya perekonomian. Menurut Mardigu, model ini menitikberatkan pada kontrol pemerintah yang sentral dalam menentukan prioritas, proyek-proyek besar, dan aturan ekonomi lainnya. Ia mencatat bahwa model ini pernah diterapkan di beberapa negara, termasuk Indonesia, yang memiliki sejarah intervensi pemerintah dalam ekonomi.

Sebaliknya, market-driven economy, atau ekonomi yang didorong oleh pasar, memiliki pendekatan yang lebih terbuka, di mana peran pemerintah minimal. Pasar dan swasta yang menentukan arah ekonomi. Mardigu menganggap ini sebagai pendekatan yang lebih mengutamakan efisiensi dan daya saing, dengan peluang lebih besar bagi mereka yang kreatif dan kuat untuk sukses. Dalam hal ini, Amerika Serikat menjadi contoh yang menonjol.

Amerika Serikat dan Filosofi Pasar Bebas, Kisah Keberhasilan atau Kompetisi yang Brutal?

Mardigu menyebutkan bahwa Amerika sejak tahun 1850-an telah mengandalkan market force sebagai penentu kebijakan ekonomi. Konsep pasar bebas, atau free market, mengizinkan kekuatan pasar untuk memutuskan siapa yang akan sukses dan kaya. Mereka yang unggul, menurut Mardigu, adalah mereka yang pintar dan tangguh.

Di sisi lain, ia juga menyoroti sifat keras dari ekonomi pasar bebas Amerika, meskipun memupuk persaingan dan inovasi, juga menciptakan lingkungan yang sulit bagi pelaku usaha kecil. Mardigu menyebut bahwa Amerika tidak pernah memiliki kebijakan proteksi bagi UMKM atau usaha kecil yang kurang berdaya. Dalam pasar bebas ini, hanya mereka yang berdaya saing tinggi yang mampu bertahan dan sukses, sementara mereka yang lemah akan tersisih.

Dari Sosialisme Elitis ke Kapitalisme Akar Rumput

Mardigu kemudian mengalihkan perhatian ke Tiongkok. Pada masa Mao Zedong, China dikenal sebagai negara sosialis elitis dengan kontrol ketat dari pemerintah terhadap ekonomi. Semua proyek besar dicanangkan dari atas, dan kebijakan ekonomi sepenuhnya diatur oleh pemerintah. Sayangnya, hal ini justru menimbulkan kesulitan besar bagi masyarakat, termasuk krisis pangan pada 1960-an hingga 1970-an yang menyebabkan kelaparan berkepanjangan.

Namun, pada era Deng Xiaoping, mulai 1978, kebijakan ekonomi China beralih ke arah yang lebih kapitalistik. China mulai meniru strategi ekonomi Amerika dengan memberikan kebebasan lebih kepada pelaku usaha kecil dan sektor swasta. Kebijakan ini terbukti berhasil, dan China mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat. Mardigu menjelaskan bahwa pemerintah membiarkan pelaku UMKM berkembang, bahkan membebaskan mereka meniru produk dari negara Barat. Ini, katanya, merupakan langkah pragmatis yang berhasil membuat ekonomi China meledak dalam waktu singkat.

Pelajaran bagi Indonesia, Merampingkan Proyek Pemerintah dan Meningkatkan Kebebasan Ekonomi. Menurut Mardigu, Indonesia harus mengambil pelajaran dari pendekatan kedua negara ini. Ada tiga langkah utama yang ia sebutkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia:

Kurangi Proyek Pemerintah: Membatasi proyek pemerintah hanya untuk sektor-sektor yang krusial.

Permudah Peredaran Uang: Ia mengusulkan kebijakan negative interest, di mana bunga deposito rendah bahkan negatif sehingga mendorong peredaran uang dalam ekonomi.

Bebaskan Pelaku Usaha Kecil dan Menengah, Pemerintah perlu mempermudah izin dan memangkas aturan yang menghambat, terutama di sektor UMKM.

Tindakan Tegas terhadap Korupsi, Harapan untuk Reformasi Ekonomi Di penghujung pembahasan, Mardigu menyampaikan harapan besar kepada pemerintahan Prabowo untuk memberantas korupsi dengan serius. Ia menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas, termasuk hukuman mati bagi koruptor dan penyitaan aset koruptor untuk menumbuhkan kepercayaan asing serta mendukung kemajuan UMKM. Dalam pandangannya, korupsi menjadi hambatan besar bagi investor asing dan pengusaha lokal untuk berkembang, dan penanganan yang tegas akan memberikan kesempatan besar bagi perekonomian Indonesia.

Mardigu Wowiek menawarkan narasi yang tajam dan menginspirasi tentang perubahan arah ekonomi Indonesia menuju kebijakan yang lebih mengandalkan market force, mendukung usaha kecil, dan memberantas korupsi.

Di mata Mardigu, reformasi ini tidak hanya diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk membangun fondasi yang lebih kuat dan adil bagi generasi mendatang.

Tantangan terbesar bagi Indonesia, menurut Mardigu, bukan hanya pada kebijakan ekonomi, tetapi juga pada keberanian untuk melakukan perubahan mendasar dan melawan korupsi di semua lini pemerintahan.(c@kra)

MoneyTalk, Jakarta – Sri Mulyani Indrawati telah menjadi salah satu sosok ekonom selebritis di dalam pengelolaan ekonomi Indonesia selama lebih dari satu dekade terakhir. Pengalamannya yang mendalam di dunia internasional, termasuk di Bank Dunia, sering kali dijadikan alasan kuat untuk mempertahankannya sebagai Menteri Keuangan.

Meskipun berhasil menjaga stabilitas ekonomi selama masa-masa sulit, seperti krisis keuangan global dan pandemi COVID-19, kinerja Sri Mulyani dan tim ekonominya tidak menunjukkan keberhasilan dalam mencapai lompatan pertumbuhan ekonomi yang signifikan.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam dekade terakhir berkisar pada rata-rata 5%, jauh di bawah target ambisius yang dibutuhkan untuk membawa Indonesia menjadi negara berpenghasilan tinggi.

Lebih dari itu, kebijakan fiskal yang diterapkan di bawah Sri Mulyani sering kali terlalu fokus pada stabilitas dan infrastruktur besar-besaran, tetapi gagal menghasilkan imbal hasil tinggi. Proyek-proyek besar seperti pemindahan ibu kota negara (IKN) justru menciptakan beban keuangan yang berat, dengan utang yang terus meningkat tanpa diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang signifikan.

Infrastruktur Besar-Besaran dengan Imbal Hasil Rendah

Salah satu kritik terbesar terhadap kepemimpinan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan adalah kebijakan fiskal yang terlalu fokus pada proyek infrastruktur besar-besaran, namun tidak menghasilkan imbal hasil yang memadai. Sebagai contoh, proyek pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) telah menyerap anggaran yang sangat besar.

Meski diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan daya saing, sampai saat ini proyek tersebut belum menunjukkan tanda-tanda memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Selain itu, berbagai proyek infrastruktur lainnya, seperti jalan tol dan bandara, meskipun meningkatkan konektivitas, masih belum memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan daya saing dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Masalah ini diperparah dengan beban utang yang terus meningkat untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur ini.

Dalam jangka panjang, utang yang tidak disertai dengan peningkatan pertumbuhan dan pendapatan negara hanya akan memperburuk kondisi fiskal. Beban pembayaran utang yang besar akan mengurangi kemampuan negara untuk berinvestasi di sektor-sektor lain yang mungkin lebih produktif, seperti teknologi, pendidikan, dan kesehatan.

Kurangnya Fokus pada Investasi yang Produktif

Di era disrupsi teknologi dan transformasi ekonomi global, negara-negara yang ingin mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus mampu menggerakkan sektor-sektor inovatif seperti teknologi informasi, ekonomi digital, dan energi terbarukan.

Namun, kebijakan fiskal Sri Mulyani selama ini cenderung kurang fokus pada sektor-sektor tersebut. Investasi besar-besaran pada infrastruktur fisik belum mampu mendorong produktivitas ekonomi secara signifikan.

Transformasi digital, misalnya, sangat diperlukan untuk mempercepat pertumbuhan produktivitas dan inovasi di berbagai sektor. Ekonomi digital bisa menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan di masa depan, namun tanpa kebijakan fiskal yang mendukung, potensi sektor ini akan sulit terealisasi.

Kebijakan Sri Mulyani yang lebih fokus pada penyeimbangan anggaran dan stabilitas fiskal justru menghambat ekspansi yang lebih besar di bidang pengembangan SDM, inovasi dan teknologi.

Selain itu, sektor energi terbarukan yang dapat menjadi motor pertumbuhan baru di tengah transisi global menuju ekonomi rendah karbon juga belum mendapatkan perhatian yang memadai. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%, Indonesia harus bisa memanfaatkan momentum ini dengan mengembangkan kebijakan fiskal yang mendukung investasi besar-besaran di sektor energi terbarukan.

Sayangnya, hingga kini, kebijakan fiskal di sektor ini masih terbatas, dan belum ada strategi yang jelas untuk mengintegrasikan transisi energi ke dalam perekonomian nasional.

Utang yang Meningkat Tanpa Imbal Hasil yang Setara

Di bawah kepemimpinan Sri Mulyani, utang pemerintah terus meningkat. Meskipun utang ini diklaim sebagai langkah strategis untuk membiayai pembangunan, kenyataannya peningkatan utang ini tidak diiringi dengan peningkatan signifikan dalam pertumbuhan ekonomi atau penerimaan negara.

Bahkan, banyak proyek infrastruktur besar yang tidak memberikan imbal hasil yang sepadan, sehingga meningkatkan risiko fiskal jangka panjang. Nilai ICOR yang meningkat menunjukan setiap investasi asing masuk tidak begitu menggembirakan dalam menopang pertumbuhan ekonomi.

Utang yang diambil untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur seperti IKN dan proyek jalan tol, meskipun dianggap sebagai investasi masa depan, belum terbukti mampu meningkatkan produktivitas ekonomi dalam jangka pendek. Imbal hasil rendah dari proyek-proyek ini menjadi catatan besar terhadap kebijakan fiskal yang diambil oleh Sri Mulyani.

Hal ini juga mengindikasikan bahwa kebijakan fiskal yang diterapkan tidak sepenuhnya efektif dalam mendorong pertumbuhan yang lebih cepat dan inklusif.

Sementara itu, pembayaran bunga utang yang terus meningkat menjadi beban besar bagi anggaran negara. Dalam jangka panjang, jika tidak diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, utang ini hanya akan menambah tekanan fiskal dan mengurangi fleksibilitas pemerintah untuk mengambil kebijakan-kebijakan strategis lainnya.

Kesenjangan Sosial yang Kian Melebar

Di samping masalah utang dan infrastruktur, kesenjangan sosial yang terus melebar juga menjadi masalah besar di bawah kepemimpinan Sri Mulyani. Meskipun berbagai program sosial telah diluncurkan, faktanya kesenjangan pendapatan dan ketimpangan akses terhadap layanan publik masih sangat nyata di Indonesia.

Ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal yang diterapkan belum mampu menciptakan pertumbuhan yang inklusif.

Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%, kebijakan fiskal harus dirancang agar lebih inklusif, dengan menempatkan redistribusi kekayaan dan akses yang lebih luas ke layanan dasar sebagai prioritas.

Sri Mulyani belum mampu menghadirkan kebijakan yang bisa menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan kesejahteraan secara efektif. Program-program sosial yang ada saat ini hanya bersifat tambal sulam, tanpa ada strategi jangka panjang yang jelas untuk mengurangi kesenjangan dan kemiskinan.

Perlu Sosok yang Lebih Kreatif dan Berani

Indonesia saat ini berada pada titik krusial, di mana tantangan ekonomi semakin kompleks dan membutuhkan solusi yang out of the box. Untuk mencapai lompatan pertumbuhan ekonomi hingga 8%, Indonesia membutuhkan pemimpin ekonomi yang kreatif, berani mengambil risiko, dan mampu melihat peluang di tengah tantangan. Kebijakan fiskal yang hanya berfokus pada stabilitas dan pembangunan infrastruktur besar-besaran tanpa hasil yang jelas tidak akan cukup.

Sosok baru di posisi Menteri Keuangan harus mampu merombak kebijakan fiskal dengan lebih berani, fokus pada investasi di sektor-sektor masa depan seperti ekonomi digital, energi terbarukan, dan inovasi teknologi.

Reformasi fiskal yang progresif, yang tidak hanya menjaga stabilitas, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan yang lebih cepat dan inklusif, adalah kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%.

Selain itu, pemimpin baru juga harus mampu mendesain kebijakan yang lebih mendukung transformasi ekonomi hijau dan transisi menuju ekonomi rendah karbon. Ini adalah kesempatan besar bagi Indonesia untuk menjadi pemain utama dalam ekonomi global yang semakin berfokus pada keberlanjutan.

Untuk itu, dibutuhkan kebijakan fiskal yang agresif dalam mendorong investasi di sektor ini, bukan hanya mengandalkan stabilitas yang sudah ada.

Sri Mulyani mungkin telah berhasil menjaga stabilitas ekonomi Indonesia di masa-masa sulit, tetapi dalam konteks kebutuhan untuk mencapai lompatan pertumbuhan ekonomi 8%, pendekatan konservatif yang ia terapkan tidak lagi memadai. Infrastruktur besar-besaran yang diinisiasinya, seperti IKN, hanya menambah beban utang tanpa imbal hasil yang tinggi. Indonesia membutuhkan sosok baru yang lebih kreatif, berani mengambil risiko, dan mampu merancang kebijakan fiskal yang inovatif dan proaktif.

Dengan demikian, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan merata, sudah saatnya memberikan kesempatan kepada pemimpin ekonomi baru yang bisa membawa Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi.

Penulis: Achmad Nur Hidayat (Ekonom UPN Veteran Jakarta)

MoneyTalk, Jakarta – Langkah Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan (BI-Rate) sebesar 25 basis poin (bps) ke level 6% merupakan respons positif terhadap kondisi ekonomi yang masih penuh ketidakpastian. Penurunan suku bunga ini diharapkan mampu merangsang pemulihan ekonomi nasional, dengan memberikan stimulus tambahan pada sektor riil, khususnya investasi dan konsumsi. Namun, kebijakan moneter semacam ini akan lebih efektif jika diimbangi dengan kebijakan fiskal yang sejalan.

Achmad Nur Hidayat, Ekonom UPN Veteran Jakarta, dalam tulisannya mengungkap pentingnya harmonisasi kebijakan fiskal dan moneter untuk memperkuat dampak positif bagi ekonomi. Kebijakan moneter yang akomodatif, seperti penurunan BI-Rate, harus disertai dengan langkah-langkah fiskal yang tepat guna mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.

Penurunan BI-Rate perlu diiringi dengan kebijakan fiskal yang tidak menambah beban masyarakat dan dunia usaha. Dalam situasi ini, langkah-langkah seperti menunda kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), tarif KRL, serta tarif listrik dan BBM menjadi krusial. Kenaikan PPN misalnya, dapat menghambat konsumsi dengan menaikkan harga barang dan jasa, sehingga mengurangi efek positif dari penurunan suku bunga.

Penundaan kenaikan pajak kendaraan bermotor dan tarif tol juga akan mengurangi biaya logistik dan menjaga harga-harga tetap stabil. Dengan begitu, daya beli masyarakat tetap terjaga dan konsumsi domestik sebagai pendorong utama ekonomi akan tetap kuat.

Kebijakan ini sangat penting, terutama bagi kelas menengah yang merupakan tulang punggung perekonomian. Penurunan suku bunga acuan diharapkan mampu meringankan beban kredit konsumsi dan usaha, memungkinkan pengusaha untuk lebih mudah mengakses modal murah. Hal ini akan mendorong investasi dan ekspansi usaha, serta meningkatkan daya beli kelas menengah.

Namun, dampaknya akan lebih maksimal jika dibarengi dengan kebijakan fiskal yang mendukung. Penundaan kenaikan berbagai tarif dan pajak akan langsung meringankan pengeluaran rumah tangga dan sektor usaha, sehingga memperkuat konsumsi dan investasi.

Penurunan suku bunga acuan seringkali menimbulkan kekhawatiran mengenai arus keluar modal asing dan melemahnya nilai tukar Rupiah. Namun, dalam konteks ekonomi global yang penuh ketidakpastian, investor cenderung mencari stabilitas jangka panjang. Dengan kebijakan moneter yang akomodatif dan fiskal yang stabil, ekonomi domestik yang lebih kuat akan lebih menarik bagi investor.

Bank Indonesia juga memiliki instrumen untuk menjaga stabilitas nilai tukar, seperti intervensi pasar valas dan pengelolaan cadangan devisa yang cukup.

Harmonisasi kebijakan fiskal dan moneter diperlukan untuk mendorong pemulihan ekonomi yang lebih cepat dan inklusif. Penurunan BI-Rate yang diikuti dengan langkah-langkah fiskal seperti penundaan kenaikan pajak dan tarif akan memberikan stimulus yang lebih kuat bagi pertumbuhan ekonomi, menjaga daya beli masyarakat, serta mencegah inflasi. Dengan kebijakan yang tepat dan terkoordinasi, Indonesia dapat memperkuat ketahanan ekonominya di tengah ketidakpastian global.(c@kra)

MoneyTalk,Jakarta – Secara kumulatif pertumbuhan ekonomi Jawa Timur Tahun 2022 tumbuh sebesar 5.34%. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur Triwulan IV 2021 secara Triwulanan tumbuh 0,71% dan secara tahunan tumbuh 4,76%.

Meskipun pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sangat menggembirakan. Tetapi kinerja pendapatan sebetulnya kurang begitu menggembirakan alias menyedihkan sekali, kata Jajang Nurjaman ketika diminta tanggapannya.

Coba lihat kenaikan pendapatan Provinsi Jawa Timur dari tahun ,2018 ke 2019, kenaikan Rp.1.5 Triliun. Dan dari tahun 2019 ke 2020 bukan kenaikan malahan turun sebesar Rp.1.8 Triliun.

Selanjutnya kinerja pendapatan Jawa Timur dari tahun 2020 ke 2021 mengalami kenaikan Rp.1.1 triliun. Dan dari tahun 2021 ke 2022 kenaikan Rp.2.3 triliun. Dan tahun 2022 benar benar tinggi, dan bisa dibilang Jawa Timur bahagia komen Jajang Nurjaman.

Perlu diketahui gambaran Kinerja Pendapatan Daerah pertahun. Dimana pada tahun 2018 target pendapatan sebesar Rp.29.959.091.907.455,47, dan Realisasi Rp.31.939.187.379.442,58. Hal ini berarti mengalami kenaikan 106,61%

Kemudian pada tahun 2019, pemerintah menarget pendapatan sebesar Rp.33.427.673.068.552,55. Dan ternyata Realisasinya sebesar Rp.33.455.209.327.986,57. Dan benar benar mengalami kenaikan 100,08%.

Selanjutnya pendapatan Jawa Timur pada tahun 2020 menarget sebesar Rp.15.448.832.795.589, dan realisasi sampai sebesar Rp.17.950.996.508.801,03, dan mengalami kenaikan 116,20%

Dan pada tahun 2021 menarget pendapatan sebesar Rp.17.124.366.352.581,00, dan realisasi mencapai sebesar Rp.18.935.885.925.145,60, dan mengalami kenaikan 110,58%

Yang terakhir pada tahun 2022 pemerintah menarget sebesar Rp.18.122.846.721.935,00,dan
Realisasi mencapai Rp.21.256.683.247.859,54, dan mengalami kenaikan 117,29%

Kemudian kata Jajang Nurjaman, sebetulnya pendapatan Jawa Timur masih bisa meningkat. Asal kenderaan bermotor yang nunggak pajak bisa dirayu untuk bayar pajak. Coba ada sebanyak 2.222.482 kenderaan bermotor yang tidak mau bayar pajak, dan dengan potensi pendapatan sebesar Rp.893.760.927.838 Bisa hilang pada tahun 2022,tutup Jajang Nurjaman sebagai Kordinator Investogasi CBA (Center For Budget Analisis)

JAKARTA, MoneyTalk – Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga menyebutkan, sektor perdagangan terbukti mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kontribusi ekspor barang dan jasa terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia terus meningkat menjadi 24,49 persen pada 2022.

”Sektor perdagangan terbukti mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 mencapai 5,3 persen atau 3,2 persen lebih tinggi dari rata–rata pertumbuhan ekonomi dunia dan juga lebih tinggi dari beberapa negara maju seperti Amerika Serikat, Korea Selatan, Tiongkok, dan Uni Eropa. Inflasi Indonesia pada 2022 juga tetap 5,51 persen atau relatif berimbang jika dibandingkan dengan sejumlah negara G20 dan ASEAN,” ungkap Wamendag Jerry.

Wamendag Jerry menjelaskan, neraca perdagangan Indonesia pada 2022 juga mengalami surplus USD 54,53 miliar. Nilai ini adalah rekor tertinggi dalam sejarah. Surplus tersebut diperoleh dari ekspor yang mencapai USD 291,98 miliar dan impor USD 237,45 miliar. Sementara pada Februari 2023, neraca perdagangan Indonesia juga mencatat surplus sebesar 5,48 miliar dolar AS.

Dalam hal mitra dagang, tiga negara mitra dagang terbesar yang berkontribusi terhadap surplus neraca perdagangan nonmigas pada 2022 adalah Amerika Serikat sebesar USD 18,89 miliar, India USD 16,16 miliar, dan Filipina USD 11,41 miliar.

Sementara berdasarkan komoditas ekspor nonmigas, yang berkontribusi dalam meningkatkan surplus adalah lemak hewan/sayuran sebesar USD 34,83 miliar, bahan bakar mineral USD 26,10 Miliar, serta besi dan baja USD 13,89 Miliar.

Wamendag Jerry juga menegaskan, Kementerian Perdagangan berkomitmen mendorong kinerja sektor perdagangan Indonesia, salah satunya melalui perjanjian perdagangan internasional. Saat ini, Indonesia sudah memiliki 34 perjanjian perdagangan internasiona. Melalui perjanjian ini, pelaku usaha mendapatkan fasilitas jalan tol untuk ekspor ke Uni Emirat Arab, Pakistan, Jepang, Korea, dan negara mitra dagang lainnya.

Pada Januari lalu, Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) mulai berlaku. Selanjutnya, Indonesia-UEA CEPA saat ini sedang dalam proses ratifikasi. Wamendag Jerry menargetkan IUEA CEPA dapat diberlakukan pada kuartal kedua 2023.

“Selain itu, pemerintah sedang melakukan 16 negosiasi perjanjian dan mengeksplorasi 17 negosiasi lainnya dengan negara mitra dan blok perdagangan. Kami berharap pelaku usaha Indonesia dapat memanfaatkan perjanjian dagang ini dan Kementerian Perdagangan selalu ada untuk memfasilitasi,” ucap Wamendag Jerry.

Strategi lain yang mendorong kinerja sektor perdagangan, imbuh Wamendag Jerry, adalah dengan mendiversifikasi destinasi ekspor dan melaksanakan misi perdagangan ke pasar non-tradisional. Afrika, misalnya, memiliki populasi 1,39 miliar, Timur Tengah populasi 255 juta, dan Asia Selatan dengan populasi 1,88 miliar adalah cerminan potensi besar yang tidak bisa dilewatkan begitu saja.

Dengan demikian, Kementerian Perdagangan akan melaksanakan misi perdagangan ke negara mitra non-tradisional lainnya di Afrika, Timur Tengah, dan Asia Selatan tahun ini. Hal ini termasuk India, Pakistan, Bangladesh, Mesir, dan Maroko.

“Kami mengeksekusi strategi ini karena misi perdagangan terbukti memberikan hasil nyata. Yang terbaru adalah misi perdagangan ke Arab Saudi yang berhasil menghasilkan delapan transaksi perdagangan dengan nilai transaksi USD 155 juta. Kami juga telah berhasil mendorong penandatanganan nota kesepahaman tentang ikan dan produk olahan dalam berbagai paket untuk memenuhi kebutuhan jamaah haji dan umrah,” ungkap Wamendag Jerry.

Dalam kesempatan tersebut, Wamendag Jerry juga menerangkan, Indonesia kembali akan memegang tongkat kepemimpinan ASEAN setelah sukses menyelenggarakan G20 pada 2022. Kementerian Perdagangan bertekad memanfaatkan momentum ini untuk mendorong kepentingan Indonesia, terutama dalam meningkatkan kinerja perdagangan.

Dengan mengusung tema “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth”, ASEAN semakin relevan dan penting dalam mengatasi dinamika geopolitik, dengan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan regional dan dunia yang mendukung ekonomi regional yang semakin tangguh. Di ASEAN Chairmanship 2023, Indonesia fokus pada tujuh capaian (Priority Economic Deliverables/PED) di bawah pengawasan Menteri Ekonomi ASEAN (AEM).

Selain itu, Kementerian Perdagangan juga akan melaksanakan empat agenda tambahan (side events) selama kepemimpinan ASEAN yang rencananya akan dilaksanakan di sela-sela rapat tingkat menteri.

“Keempat kegiatan tersebut adalah peluncuran fisik Hari Penjualan Online ASEAN (AOSD); pelaksanaan seremonial penuh RCEP; peluncuran ASEAN Tariff Finder; penyelesaian studi Digital Economy Framework Agreement (DEFA) Studi dan peluncuran negosiasi. Diharapkan keketuaan Indonesia di ASEAN Chairmanship 2023 semakin mendorong ASEAN, khususnya Indonesia, menjadi pusat pertumbuhan kawasan dan dunia,” pungkas Wamendag Jerry.[MT]

JAKARTA, MoneyTalk – Fundamental ekonomi yang baik serta potensi besar ekonomi digital di Indonesia membuat Pemerintah optimis terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang positif dan mencapai angka 5,3% di tahun 2023.

Secara fundamental, Indeks Keyakinan Konsumen masih di level optimis di atas 100, PMI Manufaktur 51,2, neraca perdagangan menunjukkan tren positif selama 33 bulan, dan rasio utang luar negeri terhadap PDB dalam level aman.

Sedangkan dari segi ekonomi digital, pada tahun 2022 Indonesia menguasai 40% ekonomi digital ASEAN dan nilai ekonomi digital Indonesia diprediksi mencapai USD130 miliar di tahun 2025, dan akan terus meningkat di sekitar USD300 miliar di tahun 2030.

“Optimisme kinerja ekonomi yang baik perlu didukung oleh potensi besar di sektor digital. Di dua tahun terakhir, perilaku masyarakat semakin contactless. Dan ini salah satunya ditopang oleh layanan e-commerce dan on-demand, seperti ride hailing atau ojol (ojek online), online food delivery, dan juga bisnis logistik berbasis online. Di tahun 2022, Indonesia menjadi pemain utama di digital ASEAN, karena 40% dari nilai total transaksi ekonomi digital ASEAN berasal dari Indonesia,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto secara virtual dalam dalam Executive Forum Media Indonesia, Kamis (9/03).

Realisasi potensi ekonomi digital Indonesia sendiri didukung oleh beberapa hal yakni jumlah penduduk Indonesia yang sebagian dalam usia produktif, posisi Indonesia sebagai peringkat ke-6 negara dengan jumlah startup terbesar di dunia karena memiliki lebih dari 2.400 startup, dan penetrasi internet Indonesia yang telah mencapai 76,8%.

Ekonomi digital juga diangkat sebagai salah satu pilar strategis Keketuaan ASEAN Indonesia tahun 2023 agar dapat mengakselerasi transformasi digital yang inklusif untuk mengurangi kesenjangan digital di kawasan. Hal itu selaras dengan tekad Indonesia yang ingin memperkuat ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan.

“Kita berharap Keketuaan Indonesia di KTT ASEAN 2023 dapat mendorong perekonomian nasional di berbagai kota yang menjadi tempat diselenggarakannya rangkaian side event KTT ASEAN 2023 sekaligus menjadi momen untuk memperlihatkan ketangguhan ekonomi Indonesia sehingga Indonesia layak menjadi tujuan investasi asing,” tegas Menko Airlangga.

Menko Airlangga dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan bahwa untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,3% di tahun 2023, kolaborasi dan sinergi semua pihak perlu terus didorong, terutama peran dari korporasi maupun rumah tangga. Hasil asesmen menunjukkan bahwa tabungan rumah tangga dan korporasi semakin meningkat secara signifikan di masa pandemi dan belum dioptimalkan kembali untuk ekspansi dan belanja di tahun 2023.

“Oleh karena itu konsumsi dan investasi perlu didorong di tahun 2023, dan target investasi di tahun 2023 ini 1.400 triliun rupiah, akan meningkat menjadi 1.650 triliun rupiah di tahun 2024. Nah ini bagi Indonesia untuk meredam volatilitas global yang masih berlangsung,” jelas Menko Airlangga.

Menutup penjelasannya, Menko Airlangga mengatakan bahwa Pemerintah, investor, pengusaha, asosiasi, perbankan, maupun media sangat berperan penting bagi optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Seluruhnya diharapkan dapat bersinergi dan memberi kontribusi terbaik dalam menghadapi berbagai tantangan yang tidak mudah.[MT]

BALI, MoneyTalk – Di tengah terpaan tantangan global dan pertumbuhan ekonomi negara-negara besar yang melambat, Indonesia dan ASEAN menjadi kawasan dengan pertumbuhan tertinggi dan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi dunia, bahkan Indonesia disebut merupakan the bright spot in the dark di tengah ketidakpastian global.

Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat tumbuh solid sebesar 5,3% (yoy). Pada sisi pengeluaran, konsumsi masih menjadi kontributor utama terbesar dan kinerja ekspor mampu tumbuh pada angka dua digit. Pada sisi lapangan usaha, sektor utama masih tumbuh kuat seperti manufaktur, perdagangan, transportasi, dan infokom.

“Kalau kita lihat, kinerja ekonomi Indonesia itu tahun 2022 kemarin, dua indikator utama, pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi sekali, 5,31%, di sisi yang lainnya inflasi cukup terkendali. Inflasi kemarin di angka 5,5%. Dua hal ini yang menjadi nilai lebih kita di mata dunia. Dan dari surveinya Bloomberg, mengukur suatu negara terjadi resesi atau tidak, Indonesia relatif pada posisi paling rendah. Jadi paling jauh dari terjadinya resesi,” ungkap Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso dalam Rapat Kerja Teknis PROPAM POLRI 2023, Kamis (2/03).

Berbagai leading indicator baik dari sektor riil dan eksternal, menunjukkan prospek ekonomi ke depan berada di level yang baik, tercermin dari nilai IKK yang masih optimis, PMI Manufaktur yang konsisten ekspansif, neraca perdagangan yang masih menunjukkan tren surplus selama 33 bulan berturut-turut, dan rasio utang luar negeri terhadap PDB yang masih dalam level aman.

Namun, Pemerintah tetap waspada dan antisipatif dalam menghadai risiko kedepan, mengingat pertumbuhan global diperkirakan masih melambat di tahun 2023. Hal ini terjadi karena berbagai risiko seperti ketidakpastian tensi geopolitik, potensi terjadinya extreme weather, tingginya tingkat suku bunga, dan kebijakan fiskal yang relatif sempit. Sehingga, IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global melambat dari 3,4% pada tahun 2022 menjadi 2,9% pada 2023.

“Di 2023 kita optimis ekonomi kita akan tetap tangguh di tengah-tengah resiko perlambatan global. Dengan kita mulai buka PPKM kemarin, kita harapkan mobilitas masyarakat terus meningkat. Kemudian juga berbagai kenaikan investasi dan perbaikan demand global. Dan yang paling penting, Bapak Presiden terus mendorong hilirisasi sumber daya alam, pelarangan ekspor sumber daya alam, surplus Neraca Pembayaran dan Neraca Perdagangan, memanfaatkan bonus demografi, digitalisasi. Kemudian Undang-Undang Cipta Kerja yang sedang kita dorong sekarang ini,” ujar Sesmenko Susiwijono.

Dengan puncak bonus demografi yang dimiliki Indonesia saat ini dan hanya dapat dirasakan satu kali dalam setiap sejarah suatu bangsa, Pemerintah mendorong untuk memanfaatkan kesempatan tersebut agar dapat keluar dari middle income trap dan menjadi negara sejahtera (high income).

“Pemerintah akan fokus dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inflasi yang terkendali, ini harus bisa gunakan untuk menciptakan lapangan kerja karena jumlah usia produktif lebih banyak dibandingkan usia non produktif. Kita harus menurunkan tingkat kemiskinan dengan berbagai program yang sedang kita jalankan, serta meningkatkan kualitas SDM,” kata Sesmenko Susiwijono.

Dalam memitigasi transmisi dari kenaikan harga komoditas global, Pemerintah melakukan berbagai extra effort pengendalian inflasi dalam forum Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melalui strategi kebijakan 4K yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.

“Inflasi kita kontribusi terbesar dari pangan. Karena itu, temen-temen seluruh K/L dan dari Kepolisian sebagai salah satu yang ada di Tim Pengendalian Inflasi Nasional, bersama-sama dengan Pemda mengontrol pengendalian inflasi sebagai salah satu kunci untuk pertumbuhan ekonomi kita,” tutup Sesmenko Susiwijono.[MT]