20 November 2026

Prabowo

MoneyTalk,Jakarta – Ketua MPR RI ke-16 sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengungkap dirinya tidak akan maju sebagai calon ketua umum Partai Golkar. Tujuannya, agar soliditas partai tetap terjaga serta menghindari dinamika yang bisa membuat retak Partai Golkar usai mundurnya Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto pekan lalu.

(lebih…)

MoneYTalk, Jakarta  – Ketua MPR RI ke-16 sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo memperoleh gelar tanda jasa dan tanda kehormatan Republik Indonesia jelang HUT Kemerdekaan RI ke-79 dari Presiden RI Joko Widodo. Bamsoet memperoleh Bintang Mahaputera Adipradana. Penghargaan Bintang Mahaputera Adipradana diberikan kepada Bamsoet sebagai wujud penghargaan negara terhadap jasa dan sumbangsih yang telah dilakukan selama menjadi Ketua MPR RI pada periode 2019-2024.

(lebih…)

MoneYTalk, Jakarta – Sudah banyak saksi yang membaca prediksi politik yang saya tulis melalui opini politik di tanggal 16 Februari 2024 yang lalu, bahwa sebenarnya bukan PSI melainkan Partai GOLKAR lah yang akan direbut dan dipersiapkan untuk menjadi benteng perlindungan politik terakhir Jokowi, melalui operator politiknya di GOLKAR yakni Agus Gumiwang Kartasasmita. Ketika itu saya hanya menulis inisial namanya saja, yakni AGK. Lalu semua itu menjadi kenyataan ketika Ketum GOLKAR Airlangga Hartarto, seolah-olah tiba-tiba mengundurkan diri dari Ketum GOLKAR, Sabtu (10/8/2024), padahal ity nyatanya bukan tiba-tiba, namun sekenario drama politik Sang Nepotis yang sudah lama.

(lebih…)

JAKARTA, MoneyTalk – Pemilihan umum, atau pemilu, adalah puncak demokrasi di mana warga negara memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat mereka. Keberhasilan proses demokrasi tidak hanya terletak pada hasil akhir, namun juga pada bagaimana pemilu itu sendiri dijalankan.

Pemilu yang damai adalah kunci keberhasilan dengan memastikan stabilitas dan keberlanjutan demokrasi. Sebab pemilu damai merupakan pilar utama dalam menjaga kesehatan demokrasi suatu negara.

Pemilihan umum yang aman, transparan, dan bebas dari konflik adalah indikator kuat dari kematangan politik dan sosial masyarakat. Mencapai hal tersebut, Sekjen Relawan Prabowo (REPRO), Arya Sadhana, mengatakan, “Semua pihak bertanggung jawab untuk menciptakan suasana pemilu yang riang gembira karena pemilu adalah sebuah pesta demokrasi yang patut dirayakan.”

Hal ini sangat penting, terlebih untuk pemilih muda dalam kategori Milenial dan Generasi Z. Sebab mereka adalah generasi penerus yang memainkan peran penting bukan hanya untuk saat ini, tapi juga untuk masa depan bangsa.

“Kami REPRO yang telah tersebar di 24 provinsi melihat, keberhasilan pembangunan Indonesia di masa depan adalah buah dari keputusan yang dibuat oleh milenial dan Generasi Z saat ini,” ujar Arya, “terutama dalam hal memilih pemimpin melalui pemilu.”

“Karena itu,” sambung Arya yang juga mantan aktivis Reformasi 1998 itu, “gerakan moral Pemilu Damai Pemilih Pandai atau #PDPP lahir dari rahim demokrasi Indonesia.” Menurutnya, gerakan moral ini mengajak para pemilih, terutama para pemilih muda, untuk menciptakan pemilu yang damai dengan cara menjadi pemilih pandai.

Salah satu hal yang patut dihindari saat pemilu berlangsung adalah penyebaran berita bohong atau hoaks yang dapat menjadi ancaman serius terhadap integritas proses tersebut. Hoaks, yang dapat menyebar cepat melalui media sosial, “Dapat merusak citra calon, memengaruhi persepsi pemilih, menciptakan ketegangan sosial dan politik, dan bahkan menggoyahkan dasar demokrasi itu sendiri,” tutur pria berkacamata itu. “Parahnya lagi, pertumbuhan hoaks ini cukup pesat.”

Merujuk pada catatan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, terdapat 10 hoaks yang berkaitan dengan pemilu sepanjang 2022. Namun sejak Januari 2023 hingga 26 Oktober 2023, jumlah itu melonjak menjadi 91 isu hoaks pemilu. Itu berarti terjadi peningkatan hampir 10 kali lipat isu hoaks dibandingkan tahun lalu.

Tentu, melawan bahaya hoaks adalah tanggung jawab bersama karena itu adalah upaya menjaga integritas pemilihan umum dan demokrasi. “Itulah sebabnya, gerakan moral #PDPP hadir untuk mengajak masyarakat memilah dan memilih informasi yang banyak beredar, agar tercipta pemilu dan demokrasi yang baik,” lugas Arya.

Literasi digital pun, lanjut mantan jurnalis itu, menjadi suatu hal yang penting agar masyarakat bisa mengenali dan menghindari hoaks. “Kami sangat berharap, gerakan moral Pemilu Damai Pemilih Pandai ini dapat membantu terciptanya masyarakat yang cerdas demi menyongsong era Indonesia Emas.”

Indonesia memang memiliki modal kuat baik di sisi sumber daya manusia dengan bonus demografi yang menjanjikan, maupun sumber daya alam Indonesia yang melimpah. Namun dalam 10 tahun ke depan, Indonesia akan menghadapi banyak tantangan baik di tingkat regional maupun global.

“Pada saat yang krusial dan penuh disrupsi ini, Indonesia sangat memerlukan sosok pemimpin yang tegas dan dapat memberi inspirasi. Prabowo Subianto adalah pilihan tepat untuk menjawab semua tantangan zaman,” pungkasnya.

Jakarta,MoneyTalk – Memperhatikan hasil survei periodik KOMPAS Mei 2023, responden yang mendukung Prabowo Subianto (PS) menjadi Capres R.I 2024 ada di kisaran 24,5 persen, Ganjar Pranowo (GP) 22,5 persen, sedangkan Anis Baswedan (AB) 13,6 persen. Lalu ada sekitar 14,4 persen responden survei KOMPAS tersebut yang mencalonkan tokoh-tokoh lainnya diluar ketiga tokoh tersebut. Dukungan publik itu menyebar ke 17 tokoh lainnya. Hasil survei dari lembaga-lembaga survei terpercaya pada akhir-akhir ini, memang banyak menunjukkan trend kenaikan untuk Prabowo, dan mungkin karena hal itu, Prabowo menjadi semakin percaya diri dan lupa bahwa ini masih dalam tahap pemanasan, pertarungan yang sesungguhnya belumlah dimulai.

Saya pribadi terus terang tidak mengerti, apakah ini sebuah trik strategi perang politik ala Sun Tzu (Biarkan Musuhmu Merasa Menang) yang sedang dimainkan oleh kubu Megawati dan Jokowi, yang ingin main kalem dulu dan biar musuh politik besarnya (baca: Prabowo) merasa di atas angin lalu dengan percaya diri penuh PS mencalonkan diri sebagai Capres kembali. Bukankah asyik sekali kalau saja Capres yang dipilih Mega dan Jokowi, yakni GP bertarung melawan Capres yang bolak balik kalah dan tidak pernah memiliki riwayat sebagai pemenang? Tarung di Militer lawan Wiranto di Tahun 1998 kalah, lalu dipecat dan kabur ke Yordania. Ikut Konvensi Capres Golkar 2004 kalah, bahkan nomer kontak Ketua-Ketua DPD Golkar yang punya suara di Konvensi Capres GOLKAR saat itu saja PS tidak tau, ikut nyalon sebagai Cawapresnya Megawati 2009 kalah, maju jadi Capres 2014 kalah dan maju lagi jadi Capres 2019 juga kalah. Maka sangat mudah sekali bagi GP nantinya mengalahkan PS di PILPRES 2024 bukan?.

Jika semua itu merupakan bagian dari trik strategi perangnya Megawati dan Jokowi, maka PS harus hati-hati, waspada dan tidak boleh gegabah. GP itu politisi ulung, kawakan yang sudah lama bertarung di pentas politik nasional. GP kemudian disembunyikan di Semarang, dan dijadikan Pemimpin Daerah dengan menjadi Gubernur Jateng. PS tidak boleh meremehkan kapasitas kependekaran politik GP, jika PS tidak ingin jatuh tersungkur untuk kesekian kalinya. GP itu Capres idaman generasi muda, kaum intelegensia, apalagi emak-emak. Bagi kaum perempuan, memandang GP itu bukan hanya sebagai sosok politisi tangguh semacam Barack Obama, melainkan juga tampan bak George Clooney. Disaat waktunya nanti tiba, kehadiran GP di berbagai event kampanye politik, pesertanya akan membludak mulai dari Tugu Monas Jakarta sampai Simpang Lima Semarang dan Tugu Pahlawan Surabaya tanpa putus !.

Namun percayalah, gengsi PS dan pendukung elite-elitenya itu besar sekali. Sekali PS Capres ya akan jadi Capres abadi. Tawaran Megawati dan Jokowi untuk menduetkan GP dan PS, akan terus ditolak PS, sampai nantinya menjelang penutupan pengajuan Capres di KPU mau ditutup dan PS baru sadar, bahwa selama ini pertarungan baru dalam tahap pemanasan, dan hasil survei dari lembaga-lembaga survei akan mulai mendekati kenyataan yang sesungguhnya, elektabilitas GP mulai meninggalkan jauh dari PS, GP akan mulai jauh di atas angin !. Begitulah nantinya yang akan terjadi ketika ribuan relawan GP sudah mulai tancap gas, dan Megawati serta Jokowi turun ke lapangan diikuti para ketua-ketua Parpol dan tokoh-tokoh masyarakat yang selama ini diam-diam selalu menanti instruksi Megawati dan Jokowi.

Di saat seperti itu, PS akan terbayang-bayang kegagalannya selama ini. Ego pribadi telah nyata menjadikannya meratapi kegagalan demi kegagalan yang tak berkesudahan. Di moment seperti itulah PS akan berpikir ulang, angkat tangan, menyerah dan mendatangi Megawati dan Jokowi untuk mengikuti nasehatnya: siap dijadikan Cawapresnya GP !. Namun apa dikata, Pintu Telah Ditutup, waktu untuk tawaran jadi Cawapresnya GP sudah habis, kesepakatan bersama untuk menduetkan GP dengan figur tertentu sudah finish, maka mau tidak mau PS terpaksa harus tetap Nyapres, bersanding dengan Sandiaga Uno (SU), agar kalau kalah lagi tidak terlalu tekor banyak. Kan mereka berdua bisa patungan 50:50%?. Lho, terus Anies Baswedan kemana, mau maju dengan siapa? Dengar-dengar, AB kemungkinan besar akan diduetkan dengan GP. Haaa? Kadrun, Kampret dan Cebong bisa murka dong?. Biarlah, mungkin ini sebuah ikhtiar untuk menyatukan kembali sebuah bangsa yang terbelah.

Bagaimana mungkin GP dan AB bisa disatukan, ini kan sama seperti mau menyatukan Rajawali dan Ular dalam satu kandang? Entahlah, yang jelas uji coba kerjasama dua figur ini sudah dijajaki sangat lama. Dengar punya dengar, team inti GP dan AB sudah lama bekerjasama, untuk menjajaki duet Pilpres 2024. Info yang sudah sangat lama saya ketahui ini memang membuat saya sempat berpikir lama, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Apa kata dunia? Bagaimana wajah Indonesia ke depan jika GP harus berduet dengan AB memimpin Indonesia? Saya cemas, khawatir dengan apa yang terjadi di negeri ini kedepan, makanya kenapa selama beberapa tahun ini saya terus menerus menggempur AB agar rontok elektabilitasnya, dan tidak jadi berduet dengan GP. Ikhtiar teman-teman di lingkaran Mega, Jokowi dan GP itu memang baik, sangat baik dan mulia, karena niatnya ingin menyatukan kembali anak-anak bangsa yang terbelah, sebagai imbas pertarungan PILPRES 2014 dan 2019 serta PILKADA DKI Jakarta 2017.

Namun, kita juga boleh dong melakukan ikhtiar lainnya untuk menjaga dan melindungi Pancasila dan NKRI tercinta? Karena itu di berbagai seri opini politik yang saya tulis, saya mencoba untuk menyuguhkan nama figur yang lebih realistis untuk mendampingi GP. Dari unsur latar belakang Militer saya tawarkan Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko, dan dari unsur latar belakang Sipil saya tawarkan R. Haidar Alwi. Mengapa harus Moeldoko? Karena saya khawatir, GP yang politisi Sipil akan diganggu nantinya oleh kalangan Militer sebagaimana Bung Karno dan Gus Dur. Ingat loh, yang dihadapi GP ini PS yang berlatar belakang Militer dan memiliki jaringan luas di Militer. Apalagi setelah PS jadi Menhan, haqul yakin akan banyak lagi pengaruhnya dari kalangan Militer. Jika PS ini tidak diimbangi oleh kekuatan dari unsur yang berlatar belakang Militer juga, maka GP akan “ngoyo” (kerja mati-matian) nantinya saat memimpin negara.

Di antara Jenderal TNI purnawirawan yang paling banyak didukung rakyat, dan yang terlihat dari hasil Musyawarah Rakyat (Musra) itu ya Moeldoko. Dan itu wajar, mengingat Moeldoko lebih senior, jauh lebih berpengalaman, berpengaruh dan populer daripada Jenderal-jenderal TNI purnawirawan lainnya. Kalau Jenderal-jenderal yang masih aktif di Militer kan haram hukumnya untuk ditarik-tarik ke ranah politik praktis bukan?. Lalu, R. Haidar Alwi itu tokoh Sipil yang sudah malang melintang di dunia pergerakan melawan radikalisme, terorisme dan intoleransi. Pengalamannya memanage perusahaan kontraktor dan pertambangan sudah teruji. Ahli dalam project management, analisis ekonomi pemeliharaan dan management sistem. Yang menarik dari semua itu, R. Haidar Alwi ini juga tokoh Nahdliyin yang sudah diakui sumbangsih besarnya untuk memajukan Nahdlatul Ulama (NU). Nah, daripada menduetkan GP dengan AB yang tak jelas ideologinya itu, jauh lebih mantap kalau GP diduetkan dengan Moeldoko atau R. Haidar Alwi bukan?.

Sejarah panjang perjuangan PDI atau PDIP, selalu menyatukan kekuatan Nasionalisme dan Islam. Islam kesayangannya PDIP itu dari dulu ya NU, dan siapa yang meragukan ke NU an Moeldoko yang dari Kediri itu? Siapa yang meragukan ke NU an R. Haidar Alwi yang dari Solo itu? Tidak ada yang meragukannya, karena dua-duanya sangat nampak jiwa kesantriannya. Lalu mengapa Megawati, Jokowi dan GP tidak memilih salah satu dari keduanya saja? Menyandingkan GP dengan AB memang berpotensi untuk mengikatkan kembali keretakan bangsa yang sudah lama menguras air mata nurani kita, namun jika kemudian setelah GP dan AB diduetkan dan menang, infiltrasi Wahabi Takfiri malah datang menerjang, maka NKRI akan segera bubar. Sangat beresiko sekali bukan pilihan ini? Maka tidak ada pilihan lain, selain harus menghindari resiko besar itu, entah dengan cara menduetkan GP dengan Moeldoko yang mantan Panglima TNI, atau dengan R. Haidar Alwi yang tokoh Anti Radikalisme Agama. Terserah saja, kami semua pada akhirnya akan ikuti Tiga Serangkai Tokoh Nasionalis Indonesia terkini saja: Ibu Megawati, Pak Jokowi dan Mas Ganjar Pranowo saja…(SHE).

Saiful Huda Ems (SHE). Lawyer dan Pendiri Organisasi Keluarga Mahasiswa NU (KMNU).

Jakarta,MoneyTalk – Hiruk-pikuk pemberitaan tentang para bakal calon presiden menggema dan menggelegar dimana-mana. Dari tongkrongan ke tongkrongan, dari tempat kopi ke tempat kopi, bahkan dari pos ronda ke pos ronda. Tentunya membincang mengenai siapa dukung siapa. Memang agak mumet karna saling ego dalam memenangkan jagoannya. Tapi ya beginilah konsekuensi sebagai warga negara demokrasi.

Walaupun memang katanya demokrasi kita kebablasan tidak seperti apa yang dicita-citakan oleh para pejuang reformasi. Definisi demokrasi kita sekarang semakin meluas seakan-akan melegitimasi kita untuk boleh menyerang dan menjelek-jelekan seseorang. Membolahkan kita menebar kebencian. Membolehkan kita untuk berkata apa saja diluar dari kooridor kebaikan.

Tapi ya begitulah. Demokrasi kebablasan ini menjadi hadiah karena ketidaksiapannya dalam menghadapi demokrasi. Dan saya yakin, kita semua bisa melewati fase ini.

Telah diketahui bersama oleh kita semua bahwa ada tiga koalisi besar yang hari ini berkembang dalam konstalasi pemilu 2024 yang akan mendatang. Pertama ada Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang mengusung Prabowo Subianto sebagai Bakal calon Presiden. Kedua ada Koalisi Perubahan yang diantaranya Partai Nasional Demokrasi (NasDem), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat yang mengusung Anies Baswedan sebagai Bakal calon Presiden. Dan yang terakhir ada Partadi Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDID) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon Presiden.

Dari ketiga koalisi besar tersebut tentunya ada beberapa partai yang belum masuk koalisi. Dan semuanya tergantung lobby-lobby antar koalisi dari koalisi. Akan tetapi yang perlu diketahi bahwa tiga koalisi ini bisa masing-masing mengusung bakal calon presiden dan wakil presidennya. Apalagi pemilu yang akan datang ini menjadi ruang bebas para kontestan untuk mendapatkan kursi kekuasaan. Oleh karena itu ada kemungkinan kandidat calon presiden dan wakil presiden 2024 nanti akan muncul tiga pasangan, bahkan jika melihat isu yang berkembang bisa sampai empat pasangan.

Dalam hal ini saya hanya ingin menyampaikan bahwa bakal calon kandidat presiden dan wakil presiden ini lebih dari dua pasangan tentunya bagus untuk demokrasi. Tapi tidak untuk kesiapan kita semua. Jika pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden 2024 nanto ada tiga atau empat pasangan, artinya akan dilakukan kembali putaran-putaran selanjutnya sampai pada titik kemengangan. Ujung-ujungnya ya tetep bakal dua pasang. Bagus memang secara demokrasi. Tapi bagaimana kesiapan kita sebagai masyarakat? Lalu bagaimana kesiapan kita secara politik? Bagaimana kesiapan kita secara anggaran? Dan banyak hal lainnya.

Bukan pesimis, tapi masyarakat kita kebanyakan melakukan politik transaksional. Karena memang para kontestan melakukan hal demikian. Mencoba menghasit masyarakat dengan uang. Bahkan hal ini sudah menjadi lumrah di lapangan.

Kemudian, pemilu 2014 yang lalu negara menghabiskan uang sebanyak Rp. 7,9 Triliun untuk menyelenggarakan pemilu. Kemudian anggaran tersebut naik menjadi Rp. 24,9 Triliun pada pemilu 2019. Itu hanya dua pasangan calon presiden dan wakil presiden. bagaimana nanti jika lebih dari dua pasangan? Anggaran bisa berkali-kali lipat hanya untuk sekedar menuntaskan pemilu saja. Belum lagi peristiwa pemilu 2019 yang lalu ada 894 petugas KPPS yang meninggal dunia karena kelelahan. Juga polarisasi politik yang akan terjadi nanti. Bagi saya ini sangat merepotkan.

Jika anggaran pilpres yang 24 Triliun itu dibagi kesetiap pelaku usaha kecil masing-masing satu juta, artinya akan ada 24 Juta masyarakat yang bisa kembali menghidupkan usahanya untuk menyekolahkan anak-anaknya, memberi makan terhadap keluarganya. Betul memang, secara demokrasi lebih dari 2 pasangan ini bagus, tapi tidak secara kebaikan.

Oleh : Teguh Pati Ajidarma
Koordinator Kaderisasi Nasional PB PMII

JAKARTA, MoneyTalk – Sore ini (Jumat, 28/4/2023), rombongan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar tampak di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Kedatangan Gus Muhaimin dan pengurus PKB lainnya menurut Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKB Syaiful Huda bertujuan untuk  bersilaturahmi, selain itu membahas perkembangan politik terkini.

Beberapa hari sebelumnya diketahui Prabowo juga mendapat kunjungan dari Airlangga Hartarto yang merupakan Ketua Umum Partai Golkar. Kedua pertemuan ini tentu memunculkan spekulasi opini publik tentang siapa yang akan menjadi pasangan Prabowo Subianto untuk berlaga di Pilpres 2024 nanti. Muhaimin Iskandar atau Airlangga Hartarto?

Pengamat Komunikasi Politik Umar Halim Hutagalung menyampaikan bahwa antara Gus Muhaimin dan Airlangga memiliki potensi yang sama untuk mendampingi Prabowo Subianto.

“Keduanya memiliki potensi untuk berduet dengan Prabowo dan memenangkan pertarungan di 2024, meskipun kontribusi modal yang dimiliki keduanya berbeda,” kata pengamat Komunikasi Politik Umar Halim Hutagalung yang juga merupakan dosen Universitas Pancasila ini.

Persamaan keduanya, menurut Umar, adalah modal simbolik atau legitimasi kandidasi Prabowo sebagai Capres 2024. Golkar memiliki 85 kursi DPR RI dan PKB memiliki 58 kursi, sementara Gerinda memiliki 78 kursi. Baik Golkar maupun PKB jika bergabung dengan Gerinda maka sudah memenuhi persyaratan minimal 20% jumlah kursi di DPR.

Selain modal simbolik, Airlangga juga memiliki modal sosial dengan basis massa Golkar yang solid, terutama di luar Jawa. Posisi ini dibuktikan dari 269 kursi DPR yang diperebutkan di luar Jawa Golkar di tahun 2019 berhasil mendapatkan 16.35% (44 kursi).

“Airlangga dan Golkar juga memiliki modal ekonomi yang kuat, cocok untuk mendukung pendanaan politik kandidasi yang tidak membutuhkan dana sedikit,” ucap Umar yang juga merupakan Direktur Eksekutif Network Society Indonesia.

Ditanya tentang potensi Gus Muhaimin, Umar menuturkan, “Gus Muhaimin itu akan berkontribusi besar di Jawa Tengah dan Jawa Timur.”

Berdasarkan data pemilu 2019, Prabowo di Jawa Tengah kalah selisih 11.881.104 suara dan di Jawa Timur sebesar 7.790.421 suara. Jika dikalkulasikan di dua provinsi ini Prabowo kalah hampir 20 juta suara.

“Suara PKB mayoritas datang dari kalangan Islam tradisional dan konstituen PKB cukup besar didua provinsi ini, sementara di kedua sektor ini Prabowo minim dukungan,” lanjut Umar.

“Kalau kelemahan Prabowo dalam dua Pemilihan Presiden ada diceruk masyarakat Islam tradisional, ya posisi Gus Muhaimin tepat sebagai Cawapres,” tutup Umar.

Penulis:
Pengamat Komunikasi Politik – Dosen Universitas Pancasila – Direktur Eksekutif Network Society Indonesia: Umar Halim Hutagalung

JAKARTA, MoneyTalk – Jika Prabowo Subianto jadi maju dalam kontestasi pilpres 2024, itu artinya Ketua Umum Partai Gerindra tersebut berlaga untuk kali ketiga.

Laga pertama yang ia lakoni yakni saat 2014, kala itu Prabowo Subianto berpasangan dengan Hatta Radjasa melawan pasangan Jokowi-JK. Dalam laga ini, Prabowo kalah. Laga kedua, Prabowo kembali menjajal dan bertemu dengan petahana yakni Jokowi. Namun, kala itu Jokowi berpasangan dengan Ma’ruf Amin. Untuk laga kedua pun, lagi-lagi Prabowo Subianto harus menelan kekalahan.

Seolah tak kapok, eks Danjen kopassus itu kini tengah mencoba kembali untuk jadi capres. Beda sama laga pertama dan kedua, untuk laga ketiga kali ini, nasib Prabowo Subianto sebagai capres pun belum jelas. Mengingat aturan pemilu yang mengharuskan capres diusung oleh parpol dengan akumulasi suara (Presidential Threshold 20%).

Sedikit merefresh perjalanan politik Prabowo Subianto khususnya terkait pencapresan, Prabowo pada tahun 2014 melakukan perjanjian politik dengan Megawati Soekarnoputri di tempat di mana Ganjar Pranowo dideklarasikan sebagai capres 2024 yakni di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat. Dalam perjanjian kala itu, PDIP berjanji akan mendukung Prabowo Subianto sebagai capres 2014, nyatanya, PDIP dukung Jokowi.

“Prabowo dicampakkan Megawati,” kata Uchok Sky Khadafi.

Berdasarkan catatannya, Uchok menguraikan, selain dicampakkan Megawati Soekarnoputri, Prabowo Subianto kini di PHP Jokowi sekaligus ditinggalkan Sandiaga Uno.

“Jokowi kemarin-kemarin kan seolah-olah mengendorse Prabowo dalam berbagai kesempatan. Nyatanya, Jokowi sama Megawati deklarasi Ganjar Pranowo di Batu Tulis. Prabowo di PHP Jokowi. Bagi Bung Karno, Batu Tulis adalah tempat peristirahatan dan melakukan perenungan. Bagi Prabowo mungkin tempat itu adalah potret atau kenangan pahit,” ucap Uchok.

Uchok mengaku cukup berempati dengan nasib Prabowo Subianto dalam gelanggang politik praktis.

“Dicampakkan Megawati, di PHP Jokowi kini ditinggal Sandi. Bolehlah Prabowo dibilang ahli strategi saat di militer, tapi di dunia politik sepertinya Prabowo terlalu lugu dan mudah diberi janji-janji manis,” ujarnya.

JAKARTA, MoneyTalk – Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto menerima kunjungan pimpinan Ponpes Ora Aji Sleman, Yogyakarta Gus Miftah di Kantor Kementerian Pertahanan, Senin, (10/4).

Kunjungan ini adalah ajang silaturahmi di momentum bulan suci Ramadhan. Gus Miftah sendiri akan mengisi Tausiyah dalam rangka Memperingati Nuzulul Qur’an bersama keluarga besar Kementerian Pertahanan RI.

Ada yang istimewa dalam momen pertemuan ini, Gus Miftah membawakan hadiah istimewa untuk Prabowo yaitu sebuah Blankon dengan Julukan “Blankon Jenderal Sudirman”. Blankon ini jadi ciri khas yang juga sehari-hari digunakan oleh Gus Miftah.

“Alhamdulillah, saya mengucapkan terima kasih di bulan Ramadhan yang baik ini saya dikunjungi oleh sabahat baik saya, Gus Miftah Pimpinan Ponpes Ora Aji Sleman, Yogyakarta. Setelah lama tidak berjumpa, saya dibawakan oleh-oleh Blankon dengan Julukan “Blankon Jenderal Sudirman” yang juga sehari-hari digunakan oleh sahabat saya ini,” kata Prabowo.

Keduanya terlihat akrab berbincang dan Prabowo pun langsung mengenakan Blankon pemberian Gus Miftah. Dibantu Gus Miftah Prabowo pun berkaca, memastikan posisi Blankon dan sekali-kali terlihat Gus Miftah membantu merapikan ujung kain Blankon.

“Weisss, keren gagahnya!” ujar Gus Miftah.

Prabowo pun tersenyum. Dan tampak benar-benar gagah dengan aksesoris Blankon tersebut.

Blangkon adalah penutup atau ikat kepala lelaki dalam tradisi busana Jawa. Umumnya, terbuat dari jalinan kain polos atau bermotif hias (batik). Kain tersebut dilipat, dililit, dan dijahit sehingga berbentuk mirip topi yang dapat dikenakan langsung.

Istimewanya, di balik blangkon ada makna filosofis mendalam, berupa pengharapan dalam nilai-nilai hidup. Masyarakat Jawa kuno meyakini bahwa kepala seorang lelaki memiliki arti serius dan khusus sehingga penggunaan blangkon sudah menjadi pakaian keseharian atau pakaian wajib. Di zaman perang kemerdekaan dulu Jenderal Besar Sudirman pun sering mengenakan Blankon saat memimpin pasukan gerilya melawan Belanda. (MT)

JAKARTA, MoneyTalk – Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo Subianto didampingi oleh Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU), Marsekal TNI Fadjar Prasetyo dan Komandan Komando Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat), Marsda TNI Wahyu Hidayat Sudjatmiko meninjau produk – produk pertahanan dan keamanan PT Pindad pada hari selasa, 13 Maret 2023 di Lapangan Upacara Mako Kopasgat Lanud Sulaiman, Bandung.

Produk yang ditampilkan meliputi SS2-V4, SS2-V5, SS2-V7, SS Blackout, SS Amphibious, PM-3, SPR-2, SPR-4, SM-5, SPM-1 dan SPM-2, serta pistol G2 dan Armo dengan berbagai Varian. Pada kegiatan ini juga PT Pindad turut menampilkan produk kendaraan andalan nya yaitu Anoa 2, Anoa-3, Badak varian skyranger – hasil kerjasama dengan Rheinmetall serta Maung.

Pameran ini dilaksanakan sebagai bagian dari upacara pengangkatan Menteri Pertahanan RI sebagai warga kehormatan Kopasgat TNI Angkatan Udara.

Kegiatan upacara dihadiri langsung oleh Ketua DPRD Jawa Barat, Brigjen TNI (Purn) Taufik Hidayat, Perwakilan Anggota DPR komisi I dan komisi II dan Pejabat Tinggi TNI khususnya di lingkungan Kopasgat. Agenda tersebut juga dihadiri secara langsung oleh Direktur Utama PT Pindad Abraham Mose didampingi oleh VP Pengembangan Bisnis Yayat Ruyat.

Upacara diawali dengan gelar pasukan serta Demonstrasi Operasi Udara oleh para personil kopasgat. Selanjutnya, pasukan Kopasgaf melaksanakan aksi terjun payung termasuk membawa baret dan brevet kehormatan untuk dipersembahkan kepada Menteri Pertahanan RI.

Pengangkatan Menteri Pertahanan RI sebagai warga kehormatan Kopasgat ditandai dengan pemasangan baret dan brevet kehormatan oleh Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Fadjar Prasetyo dan Komandan Kopasgat, Marsda TNI Wahyu Hidayat Sudjatmiko

Dalam sambutan pembuka nya Menteri Pertahanan RI merasa terhormat karena telah diangkat menjadi warga kehormatan Kopasgat dan menyatakan komitmen untuk memperkuat pertahanan Nasional.

“Baru saja saya menerima penghargaan diterima sebagai Warga Kehormatan Komando Pasukan Gerak Cepat TNI AU Korps Baret Jingga. Saya sangat bangga menerima penghargaan tersebut. Saya berjanji akan menjaga kehormatan Korps Baret Jingga dengan penuh rasa tanggung jawab,” papar Prabowo Subianto.

Dalam kegiatan ini juga Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto berdiskusi dengan KSAU dan Komandan Kopasgat terkait produk – produk PT Pindad yang dapat mendukung dan membantu tugas dan operasi yang dimiliki oleh TNI AU khususnya Kopasgat melalui pemenuhan produk senjata yang di produksi oleh PT Pindad.

Direktur Utama PT Pindad, Abraham Mose menyatakan rasa bangga dan terhormat bisa hadir serta memiliki peran pada kegiatan upacara kehormatan Menteri Pertahanan RI di Kopasgat.

“Momen kali ini terasa spesial untuk kami, karena PT Pindad juga menjadi bagian dari upacara pengangkatan Menteri Pertahanan RI menjadi warga kehormatan Kopasgat. Saya juga sempat berdiskusi dengan bapak Menhan dan tentu kami mendukung untuk pemenuhan alutsista nasional,” jelas Abraham Mose.[MT]