20 November 2026

Prabowo

MoneyTalk, Jakarta – Dalam sebuah diskusi yang tayang di Merdekadotcom pada Sabtu (14/09), pengamat politik Yunarto Wijaya memberikan pandangannya mengenai perbedaan gaya kepemimpinan antara Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto, serta tren politik terbaru di Indonesia.

Yunarto menyoroti beberapa hal penting mengenai dinamika politik yang melibatkan kedua tokoh ini, serta isu-isu seputar Pilkada dan elektabilitas para calon pemimpin daerah.

Perbedaan Gaya Kepemimpinan Jokowi vs Prabowo. Salah satu hal yang paling menarik dalam pernyataan Yunarto adalah pandangannya mengenai gaya kepemimpinan yang berbeda antara Jokowi dan Prabowo.

Yunarto menggambarkan Jokowi sebagai seorang pemimpin yang lentur dan penuh strategi, yang mampu menghadapi tantangan politik dengan cara yang lebih fleksibel. Menurut Yunarto, Jokowi cenderung mencari solusi kreatif ketika menghadapi masalah besar, bahkan jika itu berarti mengambil jalan yang tidak konvensional.

Di sisi lain, Prabowo dinilai lebih tegas dan kaku dalam pendekatannya, seperti seorang petinju yang langsung menghadapi lawan dengan kekuatan penuh. Prabowo, dalam pandangan Yunarto, cenderung lebih memilih mundur ketika menghadapi hambatan yang besar, berbeda dengan Jokowi yang justru akan mencari cara untuk tetap maju meski ada rintangan.

Dukungan untuk Prabowo, Yunarto juga menyatakan keyakinannya bahwa Prabowo, jika terpilih sebagai presiden, tidak akan terlibat dalam manipulasi kekuasaan atau memanfaatkan birokrasi untuk memenangkan calon-calon yang ia dukung, seperti yang mungkin terjadi dalam beberapa Pilkada. Meskipun demikian, Yunarto tetap mengakui bahwa Prabowo akan berusaha memenangkan jagoannya dalam kontestasi politik. Namun, ia percaya bahwa Prabowo memiliki batasan moral yang lebih jelas dibandingkan Jokowi dalam hal ini.

Pernyataan ini mencerminkan kepercayaan Yunarto bahwa Prabowo memiliki integritas yang kuat, meski dengan gaya kepemimpinan yang berbeda dari Jokowi.

Dinamika Politik di Medan, Boby Nasution Vs Edy Rahmayadi, Dalam diskusi tersebut, Yunarto juga menyoroti persaingan antara Bobby Nasution, menantu Jokowi, dan Edy Rahmayadi dalam kontestasi politik di Medan. Bobby yang didukung oleh kekuatan politik besar dan infrastruktur pemerintah pusat, menurut Yunarto, semakin unggul dalam berbagai survei. Edy Rahmayadi, di sisi lain, terus dihadapkan pada kontroversi, yang membuatnya kehilangan dukungan elektoral.

Meski Bobby unggul dalam beberapa survei, Yunarto juga mengingatkan bahwa ada faktor-faktor lain, seperti kritikan terhadap keluarga Jokowi, yang mungkin mempengaruhi persepsi publik. Sebagai contoh, kontroversi penggunaan jet pribadi oleh keluarga Jokowi sempat mencuat dan menjadi bahan perbincangan.

Tantangan dan Transisi Kekuasaan, Pada bagian akhir diskusi, Yunarto membahas pentingnya transisi kekuasaan yang lancar pasca Pilpres 2024. Ia berharap bahwa Prabowo, jika terpilih, akan menjadi presiden seutuhnya dan tidak menjadi “petugas dari mantan presiden,” merujuk pada potensi pengaruh Jokowi jika Prabowo terpilih. Yunarto mengungkapkan harapannya agar kepemimpinan Prabowo bisa membawa stabilitas, sekaligus memberikan ruang bagi perubahan dalam peta politik Indonesia.

Pernyataan Yunarto Wijaya menggambarkan dinamika politik Indonesia yang terus berkembang, dengan dua tokoh sentral, Jokowi dan Prabowo, memiliki perbedaan mendasar dalam gaya kepemimpinan. Meskipun Yunarto mengakui kekuatan masing-masing, ia tampaknya lebih percaya pada Prabowo dalam hal menjaga integritas kekuasaan. Selain itu, persaingan dalam Pilkada Medan serta potensi perubahan persepsi publik menjadi isu penting yang terus berkembang seiring dengan mendekatnya pemilu.

Artikel ini menyoroti pandangan kritis Yunarto mengenai perpolitikan Indonesia, sekaligus memberikan gambaran yang lebih luas tentang tantangan dan peluang yang mungkin dihadapi bangsa ini dalam waktu dekat.(c@kra)

MoneyTalk, Jakarta, (07/09) – Pemerintahan Presiden Joko Widodo akan meninggalkan beban utang yang sangat besar bagi pemerintahan baru. Menjelang transisi kekuasaan, angka utang Indonesia kian mengkhawatirkan, diperkirakan mencapai Rp 9.000 triliun pada akhir masa jabatan Jokowi. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan warisan utang pada era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang hanya Rp 2.500 triliun pada 2014.

(lebih…)

MoneyTalk, Jakarta – Dikutip dari “ROCKY GERING OFFICIAL” pada Sabtu (07/09), Rocky Gerung kembali mencuatkan kontroversi dengan pernyataan terbarunya. Dalam obrolan santai, Rocky mengungkapkan isu yang ramai dibicarakan tentang para menteri yang dikabarkan secara rutin bertemu dengan Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko Widodo, di Solo setiap akhir pekan. Menurut Rocky, pertemuan ini melibatkan “setoran uang” dari para menteri.

(lebih…)

MoneyTalk, Jakarta – Jelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, menegaskan bahwa dalam pemerintahan yang akan datang, tidak akan ada istilah “koalisi” seperti yang dikenal selama ini. Fahri menyatakan bahwa Partai Gelora adalah salah satu dari dua pemohon judicial review terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60.

(lebih…)

MoneyTalk, Jakarta – Pernyataan Prabowo Subianto yang akan mengejar koruptor hingga ke Antartika telah memicu diskusi hangat dalam acara “Kontroversi” yang tayang di Metro TV pada Kamis (05/09). Pernyataan tersebut memicu berbagai reaksi dari narasumber yang hadir, termasuk Ikrar Nusa Bakti, Habiburahman dari Partai Gerindra, dan Adian Napitupulu dari PDIP.

(lebih…)

MoneyTalk, Jakarta – Presiden Joko Widodo meminta Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) untuk segera menemui Menteri Pertahanan sekaligus Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Hal ini bertujuan untuk memastikan adanya kesinambungan dalam pemerintahan yang akan datang. Permintaan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum LDII, Chriswanto Santoso, setelah bertemu Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

“Kita dalam waktu dekat diminta menghadap kepada Menhan sebagai Presiden Terpilih supaya kesinambungan tadi. Dan insya Allah ini sudah diatur untuk kami bisa mendapat itu,” kata Chriswanto di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (3/9/2024).

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum LDII juga mengungkapkan beberapa hal penting yang dibahas dengan Presiden. Pertama, Chriswanto menyampaikan apresiasi kepada Presiden Joko Widodo atas kepemimpinan beliau selama ini. “Kami mengucapkan terima kasih bahwa selama memimpin, terlepas apapun yang terjadi, kenyataannya beliau berhasil sampai saat ini bisa mengakhiri dengan baik,” ujarnya. LDII mendoakan agar di sisa masa jabatannya, Presiden Jokowi tetap diberkahi keberhasilan.

Selain itu, Chriswanto juga melaporkan hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) LDII yang dibuka oleh Presiden pada bulan November tahun lalu. Rakernas tersebut menghasilkan beberapa keputusan strategis yang diharapkan dapat diimplementasikan secara nyata. “Kami berharap kerjasama dengan otoritas terkait sehingga hasil Rakernas itu tidak hanya di atas kertas, tapi betul-betul terimplementasikan,” jelasnya.

Kemudian,Dalam rangka menumbuhkan rasa kebangsaan, LDII berinisiatif mendirikan Sekolah Virtual Kebangsaan yang bertujuan untuk menyebarkan nilai-nilai kebangsaan kepada seluruh ulama, mubaligh, dan da’iyah di Indonesia. Inisiatif ini diharapkan dapat memperkuat kesadaran kebangsaan di kalangan pemuka agama.

Di bidang lingkungan hidup, LDII juga telah melakukan berbagai inisiatif. Pada bulan Agustus lalu, bekerja sama dengan Kejaksaan Agung, mereka menggelar program “Bakti untuk Negeri” dengan memberikan santunan dan melakukan kegiatan bersih-bersih secara nasional. “Itu bagian dari implementasi yang kami lakukan untuk mendukung pemerintah,” tambah Chriswanto.

Dan Presiden Joko Widodo juga menekankan pentingnya ormas dan elemen masyarakat, seperti LDII, untuk terus mendukung pemerintahan baru yang dipimpin oleh Prabowo Subianto. Beliau berharap, dengan adanya kesinambungan antara pemerintahan yang lama dan yang baru, pembangunan dapat terus berlanjut tanpa hambatan. “Beliau meminta supaya LDII mendukung pemerintah baru nanti, ikut berpartisipasi bahkan ikut berkontribusi terhadap pemerintahan yang baru,” kata Chriswanto.

Selain itu, Presiden Jokowi juga meminta LDII untuk mensosialisasikan pentingnya stabilitas keamanan. “Pembangunan tidak akan bisa berjalan tanpa stabilitas keamanan,” tegasnya. LDII diharapkan bisa membantu menjaga stabilitas keamanan tersebut, mengingat pentingnya peran keamanan dalam memastikan berjalannya pembangunan di Indonesia.

Sebagai penutup, Chriswanto Santoso menyampaikan bahwa LDII akan mematuhi arahan Presiden Joko Widodo dan siap untuk berpartisipasi aktif dalam pemerintahan baru yang akan datang. “Kami diminta untuk tidak grusa-grusu, tapi berpikir dengan sistematik dan analisa risiko yang matang dalam mengambil langkah ke depan,” pungkasnya.

LDII berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan pemerintah dan berbagai pihak terkait untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan berkesinambungan di Indonesia, demi kebaikan dan kemajuan bangsa.(c@kra)

MoneyTalk,Jakarta – Jokowi dan Prabowo sepakat dan satu kata: Anies Baswedan harus dilenyapkan. Tidak boleh ada panggung buat Anies. Bagaimana cara melenyapkan Anies Baswedan? Lakukan operasi terhadap partai-partai yang akan usung Anies.

Hanan Supangat digeledah rumahnya, dan jadi tersangka. Kader Nasdem ini jadi pintu masuk. Dari sini, anak Surya Paloh dibidik.

Semula, Surya Paloh kekeuh ingin calonkan Anies di pilgub Jakarta. Operasi terhadap Surya Paloh cukup alot.Tapi, ketika anaknya disasar, ini bukan hal mudah bagi Surya Paloh untuk menjaga komitmen dengan Anies. Menurut sumber yang layak dipercaya, infonya rombongan aparat penegak hukum sudah standby di depan pulau pribadi ketum Nasdem yang ada di Pulau Seribu. Tentu bukan untuk jalan-jalan. Ada apa? Jangan bego. Akhirnya, Surya Paloh menyerah.

PKB tersandera dengan kursi ketua umumnya yang sedang muktamar. Resuffle Kemenkumham sebagai ancaman nyata buat Cak Imin. Mau aman? Tinggalkan Anies. Plus dapat jatah menteri, duta besar, wakil ketua DPR, dll.

Bagaimana dengan PKS? Gak perlu digoda. PKS bahkan menawarkan diri ke KIM. Presiden PKS sudah memberi sinyal yang lugas dan terang-terangan ke Dasco, ketua harian Gerindra saat acara PKB. “Pak Dasco jangan hanya ajak Nasdem dan PKB. PKS ajak-ajak juga lah…” Anda bego kalau masih gak paham. Bagaimana cara exit dari Anies? Bisa dibicarakan bareng. Diskusi sambil ngopi. Itu hal mudah. Yang penting dealnya cocok. Lalu bilang ke publik: “ini hasil ijtihad”. Beres !

PDIP coba-coba mau usung Anies pasca keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas perkara No. 60. Kasus Rano di Bank Banten pun muncul kembali. Belum urusan Puan Maharani dan keponakan Megawati. PDIP pun mundur teratur.

Dengan semua dinamika ini, Ridwan Kamil telah mendapatkan jaminan untuk menang dengan menyingkirkan Anies Baswedan. Sesuatu yang sulit dibantah. Inilah yang membuat Ridwan Kamil tinggalkan Jawa Barat. Sengaja skenario ini dibuat agar Gerindra bisa ambil Jawa Barat melalui Dedi Mulyadi. Win win solution. Clear !

Pokoknya, Anies tidak boleh dapat tiket pilgub Jakarta.

Penulisan: Tony Rosyid,Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa