MoneyTalk, Jakarta – Penanganan banjir di Ibu Kota kembali menjadi sorotan publik seiring tingginya curah hujan yang mengguyur Jakarta dalam beberapa waktu terakhir. Di tengah kekhawatiran warga terhadap potensi banjir berulang, apresiasi justru datang dari kalangan masyarakat sipil. Aktivis Muhammadiyah Jakarta, Farid Idris, menilai kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam menangani persoalan banjir.
Menurut Farid, langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama ini memperlihatkan adanya perubahan pola penanganan yang lebih sigap dan terkoordinasi, terutama saat banjir mulai menggenangi sejumlah wilayah rawan.
“Beberapa daerah yang terdampak banjir bisa diantisipasi dengan cepat. Respon pemerintah daerah sekarang terlihat lebih siap, tidak seperti sebelumnya yang sering terkesan lamban,” kata Farid dalam keterangannya, Selasa (13/1/2026).
Farid menjelaskan, salah satu indikator positif dari kepemimpinan Pramono–Rano adalah kecepatan respon aparatur di lapangan. Saat hujan dengan intensitas tinggi mengguyur Jakarta, petugas dari dinas terkait dinilai segera bergerak untuk memastikan saluran air berfungsi, pompa aktif, serta evakuasi warga berjalan apabila diperlukan.
Ia menilai, koordinasi antardinas dan dengan pemerintah wilayah seperti kelurahan dan kecamatan kini lebih terasa. Hal tersebut berpengaruh langsung terhadap percepatan penanganan genangan, terutama di wilayah padat penduduk.
“Memang banjir belum bisa dihilangkan sepenuhnya, tetapi yang paling penting adalah bagaimana dampaknya bisa ditekan. Dari yang saya amati, penanganan genangan sekarang relatif lebih cepat surut,” ujarnya.
Farid juga menyoroti langkah-langkah antisipatif yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta, seperti pengerukan sungai dan saluran air, perawatan pompa, serta kesiapsiagaan petugas sejak awal musim hujan. Menurutnya, kebijakan ini menunjukkan adanya kesadaran bahwa banjir tidak bisa ditangani secara reaktif semata.
“Pengerukan dan perawatan saluran air harus dilakukan secara konsisten, bukan hanya saat banjir datang. Ini yang tampaknya mulai diperhatikan oleh kepemimpinan Pramono–Rano,” kata Farid.
Ia menilai, keberlanjutan program normalisasi sungai dan pengendalian air menjadi faktor penting dalam mengurangi potensi banjir, terutama di kawasan yang selama ini menjadi langganan genangan.
Meski memberikan apresiasi, Farid menegaskan bahwa tantangan penanganan banjir di Jakarta masih sangat besar. Kondisi geografis Jakarta yang berada di dataran rendah, ditambah dengan perubahan iklim yang menyebabkan curah hujan ekstrem, membuat banjir menjadi persoalan struktural yang tidak mudah diselesaikan.
Menurutnya, masyarakat perlu memahami bahwa banjir bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga membutuhkan kesadaran bersama, termasuk dalam menjaga lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan.
“Pemerintah sudah bergerak, tapi masyarakat juga harus berperan. Kalau saluran air tersumbat sampah, sebaik apa pun sistemnya tetap akan bermasalah,” ujarnya.
Farid berharap, penilaian positif ini bisa menjadi dorongan bagi Pemprov DKI Jakarta untuk terus memperbaiki sistem penanganan banjir secara berkelanjutan. Ia juga mendorong adanya transparansi data dan keterlibatan masyarakat sipil dalam proses evaluasi kebijakan pengendalian banjir.
“Kami berharap kinerja yang sudah cukup baik ini tidak berhenti di respons cepat saja, tetapi juga berlanjut pada solusi jangka panjang yang benar-benar menurunkan risiko banjir di Jakarta,” pungkasnya.
