JAKARTA, MoneyTalk – Saat ini berbagai blok koalisi politik dari partai-partai peserta pemilu mulai dibentuk. Kami pikir blocking partai-partai politik tidak terlalu menguntungkan kepemimpinan Jokowi dan Rakyat Banyak.
Karena blok-blok politik dalam Koalisi Besar, Koalisi Indonesia Raya atau Koalisi Perubahan lebih memfokuskan pada kompetisi politik pemilu 2024. Baik itu Pileg, Pilpres hingga Pilkada.
Sementara saat ini Jokowi memerlukan Blok Politik Koalisi Rakyat dan Pemerintah dalam hal menuntaskan program-program pembangunannya.
Selain dari program pembangunannya yang telah berjalan, Jokowi memerlukan perubahan ekonomi Rakyat dalam hal penghapusan kemiskinan. Dan hal ini dibutuhkan dengan segera tanpa harus menunggu hasil Pemilu 2024.
Jokowi sebagai Presiden memerlukan Blok Koalisi Rakyat yang militan, agar mampu memberikan kekuatan Rakyat paling mendasar. Yaitu tidak ada satu orang Rakyat Indonesia yang memiliki beban hutang, tidak ada satu orangpun Rakyat yang tidak bisa makan, tidak ada yang tidak bisa sekolah dan mampu memiliki daya beli yang kuat.
Dan kerja serta tanggung jawab Jokowi sebagai Presiden harus dikerjakan dalam waktu yang sangat cepat. Melebihi waktu yang standart. Ini harus dicapai sebelum Jokowi selesai dari tugasnya sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan.
Oleh karena itu, Presiden Jokowi harus berani memisahkan kepentingan politik Pemerintahan dan Rakyatnya dengan kepentingan partai-partai politik 2024.
Biarkan partai-partai mencari sumber daya logistik dan modal biaya politiknya sendiri. Sedangkan Presiden Jokowi fokus selesaikan programnya dan hapuskan kemiskinan Rakyat dengan kekuatan anggaran, otoritasnya dan segala kekuatannya sebagai Presiden bersama Blok Koalisi Rakyat.
Sudah cukup dukungan Jokowi sebagai Presiden ke partai-partai politik dan bakal calon-calon Presiden atau Wakil Presiden. Itu sudah lebih dari cukup.
Untuk itu dalam waktu yang sangat singkat ini. Presiden Jokowi memerlukan perombakan besar-besaran dalam Pemerintahannya, agar tidak terseret kepentingan Pemilu 2024.
Perombakan ini penting, agar kepentingan pembangunannya benar-benar tidak ada kaitannya dengan Pemilu 2024. Hal ini seperti yang telah Presiden sampaikan berkali-kali, bahwa urusan Pemilu, Capres dan Cawapres adalah urusan Partai.
Pada akhirnya, Presiden memang perlu ambil tindakan, yaitu Pemerintahannya tidak lagi diisi kader-kader Partai Politik. Pilihannya bisa mengundurkan dari Partai Politik atau diganti oleh orang-orang non partisan yang mampu membangun Blok Koalisi Rakyat dan Pemerintah. Hal ini demi penuntasan program Presiden Jokowi sekaligus menggapuskan kemiskinan di Indonesia secara cepat dan revolusioner sebagai terusan dan finalisasi Revolusi Mental.[MT]
Oleh : Yudi Syamhudi Suyuti
Koordinator Eksekutif JAKI (Jaringan Aktivis Kemanusiaan Internasional)
