Presiden Jokowi Archives - Laman 4 dari 7 -

Melanjutkan Diplomasi Jokowi, Prabowo Bakal Hadapi Potensi Perang Dunia III yang Mengerikan!

Hedi Batubara 4 Oktober 2024

MoneyTalk, Jakarta – Dalam sebuah diskusi yang berlangsung pada Kamis (03/10) di acara Tot Asl Politik, Philip J. Vermonte, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UIII, bersama Bambang Harmurti, membahas secara rinci bagaimana pendekatan diplomasi dua tokoh besar Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto, berpotensi membawa pengaruh besar terhadap masa depan Indonesia di kancah global. Isu utama dalam diskusi ini adalah perbedaan gaya diplomasi Jokowi dan Prabowo, terutama di tengah situasi global yang mengkhawatirkan dan berpotensi memicu Perang Dunia III.

Diplomasi Jokowi, Ekonomi sebagai Poros Utama

Pada era Presiden Jokowi, diplomasi luar negeri Indonesia berfokus pada aspek ekonomi. Dengan latar belakang pengusaha, Jokowi mendorong diplomat Indonesia untuk menjadi pemasar global, menarik investasi asing, dan memperluas pasar internasional untuk produk-produk lokal. Pendekatan ini, yang terlihat jelas dalam pidato awalnya, “Please Invest in Indonesia,” mencerminkan tekad untuk memposisikan Indonesia sebagai pemain kunci dalam perdagangan global.

Diplomasi ekonomi Jokowi ini dianggap efektif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Proyek-proyek besar seperti pembangunan infrastruktur yang didanai oleh investor asing, termasuk dari Cina, menjadi salah satu tonggak kebijakan luar negeri Jokowi. Namun, pendekatan yang terlalu fokus pada keuntungan ekonomi ini juga mengundang kritik. Sebagian kalangan menilai, Jokowi cenderung mengabaikan aspek geopolitik yang semakin kompleks, seperti konflik di Laut Cina Selatan, isu lingkungan global, dan ketegangan politik yang mempengaruhi stabilitas kawasan.

Keputusan Jokowi untuk absen dalam sidang tahunan PBB juga menjadi kontroversi, karena dianggap sebagai pengabaian peran penting Indonesia dalam diplomasi internasional, terutama dalam menjaga perdamaian dunia.

Prabowo, Pendekatan Geopolitik yang Berfokus pada Keamanan

Berbeda dengan Jokowi, Prabowo Subianto memiliki pendekatan yang lebih canggih dan geopolitik. Sebagai mantan perwira militer, Prabowo memahami dengan baik pentingnya menjaga kedaulatan dan keamanan kawasan maritim Indonesia, terutama Selat Malaka, yang merupakan salah satu jalur pelayaran internasional terpenting.

Prabowo mengakui bahwa Indonesia perlu berperan aktif dalam isu-isu strategis global, seperti ketegangan di Laut Cina Selatan dan potensi invasi Cina ke Taiwan. Konflik seperti ini tidak hanya berdampak pada keamanan regional tetapi juga memiliki implikasi terhadap ekonomi Indonesia, terutama dalam hal energi dan pangan.

Kehadiran Prabowo di forum-forum internasional yang membahas pertahanan dan keamanan, seperti Shangri-La Dialogue, menunjukkan bahwa ia sangat memperhatikan aspek keamanan global. Jika terpilih sebagai presiden, kemungkinan besar Prabowo akan menggeser fokus diplomasi Indonesia dari ekonomi ke geopolitik. Ini penting, mengingat ketegangan internasional yang semakin meningkat, terutama terkait dengan perang di Ukraina dan potensi konflik di kawasan Asia-Pasifik.

Tantangan Geopolitik, Cina, Taiwan, dan Amerika Serikat

Situasi geopolitik global yang semakin memanas, terutama terkait ketegangan antara Cina dan Taiwan, menjadi salah satu fokus utama diskusi. Cina, dengan ambisi globalnya, diprediksi akan menjadi kekuatan besar dunia. Namun, ketegangan di Selat Taiwan dan potensi invasi Cina ke wilayah tersebut bisa memicu eskalasi konflik berskala besar, bahkan Perang Dunia III.

Indonesia memiliki ratusan ribu warga di Taiwan, yang menempatkan negara ini dalam posisi yang rentan jika konflik terjadi. Evakuasi dan dampak ekonomi yang besar akan menjadi tantangan bagi siapa pun yang memimpin Indonesia. Cina, meskipun kuat, juga menghadapi masalah internal yang dapat mendorongnya ke arah konflik, seperti memenuhi kebutuhan domestiknya yang besar.

Dalam konteks ini, Prabowo mungkin akan lebih tegas dalam menanggapi ketegangan antara Cina dan negara-negara Barat, mengingat kepentingan strategis Indonesia di kawasan Asia-Pasifik.

Masa Depan Diplomasi Indonesia di Bawah Prabowo: Kombinasi Ekonomi dan Keamanan
Di tengah potensi ancaman global yang semakin nyata, pertanyaan utama adalah: apakah pendekatan diplomasi Jokowi yang berfokus pada ekonomi akan terus efektif, atau apakah pendekatan geopolitik Prabowo lebih relevan di era ketegangan global ini?

Banyak analis percaya bahwa Indonesia akan mendapat manfaat besar dengan menggabungkan kedua pendekatan tersebut. Pendekatan diplomasi ekonomi ala Jokowi, yang berhasil menarik investasi asing dan memperkuat posisi Indonesia di pasar global, tetap penting. Namun, di sisi lain, pendekatan geopolitik Prabowo, yang lebih berorientasi pada keamanan kawasan dan posisi strategis Indonesia dalam percaturan global, menjadi krusial untuk menjaga stabilitas negara di tengah ketegangan dunia yang semakin memanas.

Indonesia, sebagai negara besar di ASEAN dan salah satu kekuatan ekonomi dunia, harus mampu memainkan peran penting dalam menavigasi perubahan tatanan global yang sedang berlangsung. Kombinasi pendekatan ekonomi dan geopolitik yang matang akan menjadi kunci bagi masa depan diplomasi Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo. Di tengah kemungkinan Perang Dunia III, Indonesia harus siap menghadapi tantangan besar di kancah global dan menjaga kepentingan nasionalnya dengan bijaksana.

Diplomasi Indonesia menghadapi tantangan besar di masa depan. Di bawah kepemimpinan Jokowi, fokus pada ekonomi membawa banyak keuntungan bagi negara, tetapi mengabaikan aspek-aspek geopolitik yang semakin kompleks. Sementara itu, Prabowo, dengan pendekatan geopolitiknya yang lebih strategis, akan menempatkan keamanan kawasan sebagai prioritas utama. Dengan memadukan kedua pendekatan ini, Indonesia dapat menguatkan posisinya sebagai kekuatan global dan menghadapi tantangan yang berpotensi mengarah pada Perang Dunia III.(c@kra)

Surya Paloh Kritik Diri Sendiri di Tengah Dinamika Politik Nasional

Hedi Batubara 2 Oktober 2024

MoneyTalk, Jakarta – Dalam acara Unpacking Indonesia Podcast yang diadakan pada Selasa, 1 Oktober, bersama Zulfan Lindan dan narasumber Ahmad Ali, calon Gubernur Sulawesi Tengah, terdapat pernyataan menarik terkait Surya Paloh, Ketua Umum Partai NasDem. Ahmad Ali, mantan Wakil Ketua Umum Partai NasDem dan Ketua Fraksi di DPR, membahas beberapa hal krusial, salah satunya mengenai pernyataan Surya Paloh di Kongres Partai NasDem. Pernyataan tersebut dianggap sebagai bentuk kritik diri atau “otokritik” dari Surya Paloh sendiri.

Ahmad Ali merespon secara terbuka saat ditanya tentang siapa yang dimaksud Surya Paloh sebagai “petualang politik” dalam pernyataannya di Kongres Partai NasDem. Ali mempertanyakan apakah istilah tersebut merujuk kepadanya atau pihak lain. Namun, Ali menyatakan dengan tegas bahwa dirinya tidak pernah merasa sebagai petualang politik. Dia menjelaskan bahwa selama berada di Partai NasDem, dia tidak pernah menggunakan jabatan atau posisi politiknya untuk memperkaya diri, apalagi memanfaatkan partai untuk tujuan pribadi.

Ahmad Ali, yang memiliki latar belakang sebagai pengusaha, menyebut bahwa sejak awal dia sudah memiliki kekayaan pribadi dan tidak memerlukan partai sebagai alat untuk menambah kekayaannya. Pernyataan ini menggambarkan bahwa Ahmad Ali merasa tidak relevan dengan tuduhan sebagai “petualang politik.”

Menurut Ali, mungkin yang dimaksud Surya Paloh dalam pernyataan tersebut adalah semacam peringatan kepada dirinya sendiri dan para kader lainnya di partai.

“Saya rasa Pak Surya Paloh sedang mengingatkan diri sendiri, otokritik,” ujar Ali. Baginya, kritik terhadap diri sendiri adalah sesuatu yang positif karena itu bisa menjadi pengingat bagi pimpinan dan kader partai untuk selalu menjaga integritas dan idealisme.

Dalam diskusi tersebut, Ahmad Ali juga menyinggung hujatan-hujatan yang diarahkan kepada Presiden Jokowi belakangan ini. Banyak pihak mengkritik keras kebijakan Presiden Jokowi, bahkan sampai ada seruan yang meminta agar Jokowi mundur dari jabatannya. Ali mengingatkan agar kita tidak tergesa-gesa dalam menilai kinerja seorang pemimpin. Menurutnya, kritik harus tetap konstruktif dan tidak berlebihan.

Ali juga menyinggung hubungan antara Surya Paloh dan Jokowi, yang belakangan ini sering menjadi sorotan. Menurutnya, meskipun terdapat ketegangan antara kedua tokoh tersebut, terutama terkait keputusan politik tertentu, pada dasarnya Surya Paloh tetap memegang prinsip independensi partai. Ali menjelaskan bahwa Paloh selalu menekankan bahwa sebagai ketua umum, dia memiliki hak dan otoritas untuk menentukan langkah politik Partai NasDem, termasuk dalam mengusung calon presiden.

Meskipun begitu, Ahmad Ali juga mengakui bahwa ada kemungkinan sebelumnya terdapat komitmen atau kesepakatan antara Surya Paloh dan Jokowi yang mungkin belum diketahui publik secara luas. Namun, hal tersebut tidak mengurangi posisi Paloh sebagai seorang pemimpin partai yang selalu menjunjung tinggi prinsip-prinsip partai dan kepentingan rakyat.

Ahmad Ali juga menekankan bahwa partai politik tidak boleh bergantung sepenuhnya pada ketokohan individu. Menurutnya, jika NasDem ingin tumbuh dan berkembang menjadi partai yang lebih besar, maka partai harus diletakkan di atas prinsip-prinsip organisasi yang kuat dan kokoh.

“Partai itu ke depan kalau mau semakin bagus, harus kita letakkan di atas pemikiran yang matang dan berbasis pada diskusi terbuka,” jelas Ali.

Ali juga mengapresiasi langkah Surya Paloh yang sering kali melakukan otokritik terhadap diri sendiri dan kader-kader partai. Menurutnya, hal tersebut adalah cermin dari kepemimpinan yang bijaksana dan terbuka terhadap masukan. Ali berharap bahwa NasDem bisa terus mempertahankan prinsip ini dalam setiap pengambilan keputusan politiknya.

Di sisi lain, Ahmad Ali juga menyoroti pentingnya konsistensi antara perkataan dan perbuatan, khususnya bagi pimpinan partai. Dia berharap bahwa apa yang selama ini dicontohkan oleh Surya Paloh dalam hal nasionalisme dan idealisme dapat terus diwujudkan dalam praktik politik sehari-hari.

Pernyataan Surya Paloh dalam Kongres NasDem yang disinggung oleh Ahmad Ali merupakan refleksi dari kepemimpinan yang terbuka terhadap kritik diri sendiri. Dalam pandangan Ali, Paloh sedang melakukan otokritik, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk mengingatkan kader-kader partai agar tetap menjaga integritas dan prinsip politik yang bersih.

Hubungan antara Surya Paloh dan Jokowi, meskipun terlihat tegang, juga diharapkan dapat berjalan dengan prinsip saling menghargai keputusan politik masing-masing. Bagi NasDem, mempertahankan independensi partai dan menjaga konsistensi antara perkataan dan perbuatan adalah kunci untuk terus tumbuh dan menjadi partai yang berpengaruh di masa depan.(c@kra)

Mr. Q: Mahfud MD Salah Gaul Mahfud MD Blak-blakan Soal Makelar 1 Triliun, Stop dan Bongkar Mafia Hukum!

Mr. Q: Mahfud MD Salah Gaul

Hedi Batubara 2 Oktober 2024

MoneyTalk, Jakarta – Pada acara Unparking Indonesia yang diselenggarakan oleh Zulfan Lindan, Senin (30/09), Muhammad Qodari atau dikenal sebagai Mr. Q mengeluarkan beberapa pernyataan kontroversial mengenai Mahfud MD. Dalam pernyataannya, Qodari menganggap Mahfud MD telah “salah gaul,” terutama dalam konteks hubungan politik yang berkembang pascadukungan Presiden Jokowi terhadap Prabowo Subianto sebagai calon presiden untuk Pilpres 2024.

Pada awal pembahasan, Qodari mengingat kembali momentum Pilkada serentak yang terjadi di masa pandemi Covid-19. Ia menggambarkan situasi Pilkada sebagai “ledakan nuklir Covid,” yang disebabkan oleh kerumunan massa selama kampanye. Saat itu, Mahfud MD yang menjabat sebagai Menko Polhukam berperan dalam mendiskusikan peraturan mengenai Pilkada. Qodari menyoroti bagaimana peraturan terkait Pilkada tidak dapat diubah hanya melalui PKPU karena terikat undang-undang yang lebih tinggi.

Qodari mengisahkan bahwa Mahfud MD bersama dengan Luhut Pandjaitan sempat merancang gagasan untuk menerbitkan Perppu terkait Pilkada. Namun, rencana tersebut akhirnya tidak terwujud, dan Pilkada tetap berlangsung meskipun pandemi belum mereda.

Selanjutnya Qodari menyoroti sikap Mahfud MD yang belakangan sering mengkritik Presiden Jokowi, terutama terkait kebijakan yang diambil Jokowi selama masa pemerintahannya. Menurut Qodari, Mahfud seolah-olah membedakan antara sembilan tahun pemerintahan Jokowi yang baik-baik saja, dan satu tahun terakhir yang dianggap tidak baik. Qodari merasa sikap ini tidak elok, mengingat dukungan Jokowi terhadap Mahfud selama ini.

“Kalau begitu, selama sembilan tahun Pak Mahfud gaulnya benar, setahun belakangan salah gaul,” ucap Qodari, yang menegaskan bahwa perubahan sikap Mahfud dipengaruhi oleh lingkungan pergaulannya. Menurut Qodari, Mahfud kini berada di lingkaran orang-orang yang memiliki kebencian dan dendam terhadap Jokowi.

Dalam pandangannya, Qodari menghubungkan perubahan sikap Mahfud dengan teori “epistemic community,” yang merujuk pada kelompok-kelompok dengan pemikiran dan ideologi yang sama. Menurut Qodari, Mahfud MD kini tergabung dalam komunitas yang dipimpin oleh Saiful Mujani (SM) – yang berlawanan dengan “mazhab Q,” komunitas yang dipimpinnya sendiri. Ia menegaskan bahwa lingkungan pergaulan bisa memengaruhi pandangan dan sikap seseorang, terutama dalam politik.

Qodari menggarisbawahi bahwa ketika seseorang “salah gaul,” dampaknya bisa berbahaya, terutama bagi mereka yang memiliki peran penting di panggung politik. Salah pergaulan, menurutnya, dapat mengubah seseorang dari yang sebelumnya objektif menjadi subjektif. Dalam konteks ini, Qodari mengkritik lembaga-lembaga survei yang tadinya objektif namun berubah karena “salah gaul,” hingga mempengaruhi hasil survei mereka.

Sebagai contoh, Qodari menyinggung tentang survei nasional yang biasanya dilakukan dengan sampel 1200 responden. Namun, belakangan ini ada survei yang menggunakan metode berbeda, seperti triangulasi yang menggabungkan data survei dengan diskusi kelompok terfokus (FGD). Qodari menilai metode ini tidak masuk akal karena menggabungkan dua paradigma yang berbeda, yakni kuantitatif dan kualitatif.

Pernyataan Mr. Q juga menyentuh kasus hukum yang melibatkan Adian Armando, yang dituntut oleh PDIP dengan tuduhan merugikan partai melalui sebuah video. Qodari, yang hadir sebagai saksi dalam persidangan, menjelaskan bahwa banyak komentar di media sosial yang tidak bisa dijadikan acuan karena adanya buzzer dan robot yang bisa memobilisasi opini.

Lebih jauh, Qodari menyinggung bahwa beberapa pihak, termasuk Mahfud MD, mungkin terpengaruh oleh kepentingan politik yang lebih besar. Ia mengaitkan sikap kritis Mahfud dengan kekecewaan Megawati dan PDIP terhadap keputusan Jokowi yang mendukung Prabowo, alih-alih Ganjar Pranowo. Qodari menduga bahwa ada agenda tersembunyi di balik sikap-sikap kritis ini, yang bertujuan untuk menghalangi Prabowo dilantik sebagai presiden jika menang dalam Pilpres 2024.

Pada akhirnya, Qodari menekankan bahwa politik yang dibangun atas dasar kebencian dan dendam tidak akan membawa dampak positif. Ia mengajak agar para elit politik, termasuk Mahfud MD, bersikap lebih bijak dan proporsional dalam menyikapi dinamika politik. Jika perbedaan pendapat atau kekecewaan terjadi, sebaiknya disikapi dengan dialog yang sehat dan tidak merusak tatanan demokrasi.

Ungkapan “salah gaul” yang dilontarkan Qodari menjadi sorotan, karena menggambarkan bahwa perubahan sikap Mahfud MD bukanlah murni hasil dari pemikiran independen, melainkan pengaruh dari lingkungan pergaulan politiknya yang kini berbeda.

Perdebatan ini mencerminkan betapa kompleksnya dinamika politik di Indonesia, terutama menjelang Pilpres 2024. Kritik terhadap Mahfud MD yang dianggap “salah gaul” memperlihatkan bagaimana elit politik bisa berubah pandangan sesuai dengan siapa mereka bergaul, dan bagaimana hal ini memengaruhi kebijakan serta opini publik yang mereka bawa. Apakah benar Mahfud MD “salah gaul”? Ataukah ini hanya bagian dari strategi politik yang lebih besar? Hanya waktu yang bisa menjawab.(c@kra)

TAMAK Menggugat Jokowi, dianggap melakukan Rangkaian Kebohongan Selama 2012-2024 1000178459

TAMAK Menggugat Jokowi, dianggap melakukan Rangkaian Kebohongan Selama 2012-2024

Hedi Batubara 30 September 2024

MoneyTalk, Jakarta – Pada tanggal 30 September 2024, Tim Advokasi Masyarakat Anti Kebohongan (TAMAK) yang terdiri dari sejumlah tokoh, termasuk Habib Rizieq Syihab dan Mayjen TNI (Purn) Soenarko MD, secara resmi mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Gugatan yang didaftarkan dengan nomor perkara 611/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst ini, dilabeli sebagai Gugatan 30 September Terhadap Jokowi atau G30S Jokowi, dan berfokus pada dugaan rangkaian kebohongan yang dilakukan Jokowi selama periode 2012 hingga 2024.

Dalam press release yang dirilis TAMAK, mereka menjelaskan beberapa poin utama yang menjadi dasar gugatan tersebut, yang melibatkan tuduhan bahwa Jokowi melakukan kebohongan secara sistematis dan memanipulasi mekanisme ketatanegaraan untuk kepentingan pencitraan. Gugatan ini bertujuan untuk meminta pertanggungjawaban hukum terhadap Jokowi atas dampak negatif yang mereka klaim telah ditimbulkan pada bangsa Indonesia.

TAMAK dalam gugatannya mengajukan beberapa tuduhan kebohongan yang dilakukan oleh Jokowi sejak menjadi Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012 hingga menjabat sebagai Presiden. Berikut adalah beberapa kebohongan utama yang diajukan:

Pada masa kampanye Gubernur DKI Jakarta tahun 2012, Jokowi berjanji untuk menjabat selama satu periode penuh (5 tahun) dan menolak untuk mencalonkan diri dalam Pilpres 2014. Namun, Jokowi akhirnya maju sebagai calon presiden pada pemilu 2014, yang oleh TAMAK dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap komitmen awalnya.

TAMAK menuding Jokowi berbohong terkait produksi mobil nasional Esemka, yang sempat dipromosikan Jokowi saat menjadi Walikota Solo. Pada saat itu, Jokowi menyatakan bahwa ada 6.000 unit mobil Esemka yang sudah dipesan, namun hingga saat ini data tersebut tidak pernah terbukti kebenarannya.

Pada masa kampanye Pilpres, Jokowi menyatakan bahwa ia akan menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri (asing). Namun, faktanya utang luar negeri Indonesia meningkat secara signifikan selama masa kepemimpinannya, yang dianggap oleh TAMAK sebagai kebohongan lainnya.

Jokowi pernah berjanji akan mencapai swasembada pangan selama masa jabatannya, namun hingga tahun 2024, Indonesia masih terus melakukan impor pangan dalam jumlah besar. TAMAK menilai hal ini sebagai kebohongan karena janji tersebut tidak pernah terealisasi.

Salah satu kebohongan lainnya yang disebutkan TAMAK adalah pernyataan Jokowi bahwa proyek infrastruktur besar seperti Kereta Cepat Indonesia-Cina (KCIC) tidak akan menggunakan dana dari APBN. Namun, faktanya dana APBN tetap digunakan untuk proyek tersebut, yang menjadi salah satu poin penting dalam gugatan ini.

TAMAK juga mengkritik pernyataan Jokowi terkait uang sebesar 11.000 triliun yang diklaim Jokowi sebagai cadangan di kantong pemerintah. Namun, klaim tersebut tidak pernah terbukti dan dianggap oleh TAMAK sebagai kebohongan besar yang memanipulasi kepercayaan masyarakat.

Dalam gugatan yang diajukan, TAMAK mengajukan beberapa tuntutan terhadap Jokowi, termasuk:

TAMAK menuntut agar Jokowi dihukum untuk membayar ganti rugi materiil sebesar jumlah utang luar negeri Indonesia yang terjadi selama masa kepemimpinannya dari tahun 2014 hingga 2024. Uang ganti rugi tersebut, menurut TAMAK, harus disetorkan langsung ke kas negara.

Selain ganti rugi, TAMAK meminta agar negara tidak memberikan fasilitas rumah atau tempat tinggal kepada Jokowi sebagai mantan presiden. Mereka menilai bahwa fasilitas ini tidak layak diberikan kepada seseorang yang dianggap telah melakukan rangkaian kebohongan.

TAMAK juga meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan uang pensiun kepada Jokowi. Menurut mereka, pemberian uang pensiun kepada seorang presiden yang telah melakukan serangkaian kebohongan adalah bentuk penghinaan terhadap integritas bangsa.

Melalui gugatan ini, TAMAK berharap untuk menciptakan preseden hukum bahwa kebohongan yang dilakukan oleh seorang pejabat publik, khususnya presiden, tidak dapat dibiarkan tanpa konsekuensi hukum. Mereka berpendapat bahwa rangkaian kebohongan yang dituduhkan kepada Jokowi telah merusak kepercayaan masyarakat dan mencoreng sejarah bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran.

Menurut mereka, walaupun tuntutan materiil tidak sebanding dengan kerugian yang mereka klaim telah dialami negara akibat kebohongan-kebohongan ini, gugatan tersebut bertujuan untuk memberikan pelajaran kepada pemimpin masa depan dan seluruh pemangku kebijakan agar senantiasa berlaku jujur dan tidak menipu rakyat.

Gugatan 30 September Terhadap Jokowi (G30S Jokowi) yang diajukan oleh TAMAK adalah langkah hukum yang diambil sebagai respons terhadap dugaan rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo selama periode 2012-2024. Gugatan ini mencakup berbagai isu, mulai dari janji politik yang tidak ditepati hingga penggunaan dana negara untuk proyek-proyek besar yang sebelumnya diklaim tidak akan menggunakan APBN.

Dan TAMAK berharap melalui gugatan ini, nilai kejujuran dalam berpolitik dan bernegara dapat dipulihkan, serta mendorong pemimpin masa depan untuk bertanggung jawab terhadap setiap janji yang mereka buat.(c@kra)

‘Mulyono’ Kembali Naik Daun, Respon Publik terhadap Rompi ‘Putra Mulyono’ 'Mulyono' Kembali Naik Daun, Respon Publik terhadap Rompi ‘Putra Mulyono’

‘Mulyono’ Kembali Naik Daun, Respon Publik terhadap Rompi ‘Putra Mulyono’

Hedi Batubara 30 September 2024

MoneyTalk, Jakarta – Pada akhir September 2024, dunia maya di Indonesia kembali diramaikan oleh perbincangan terkait nama “Mulyono.” Kali ini perdebatan mencuat setelah Kaesang Pangarep, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan putra Presiden Joko Widodo, mengenakan rompi bertuliskan “Putra Mulyono” saat kunjungannya di Desa Daru, Tangerang, Banten. Tindakan ini memicu berbagai reaksi di media sosial, terutama di platform X (dulu dikenal sebagai Twitter), yang seketika dipenuhi dengan sindiran dan kritik, termasuk munculnya kaos bertuliskan “Korban Mulyono.”

Nama “Mulyono” yang muncul di rompi Kaesang merujuk pada nama asli Presiden Joko Widodo sebelum diubah. Kaesang terlihat mengenakan rompi itu sebagai respon terhadap berbagai kritik yang kerap ditujukkan pada kepemimpinan ayahnya. Namun, alih-alih meredam kritik, tindakan ini justru menambah bahan bakar perdebatan di ranah publik. Banyak netizen yang menilai rompi tersebut sebagai cara Kaesang untuk menyindir para kritikus, yang dianggapnya berlebihan dalam mengkritik pemerintah.

Sebagai bentuk respons terhadap rompi “Putra Mulyono,” para pengguna media sosial mulai mempromosikan kaos dengan desain serupa tetapi dengan tulisan “Korban Mulyono.” Kaos ini dianggap sebagai sindiran balik terhadap aksi Kaesang, seolah menggambarkan masyarakat sebagai “korban” dari kebijakan dan kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Kaos tersebut viral dan dijual di toko online dengan cepat, memperlihatkan betapa isu ini telah menyentuh sentimen luas di masyarakat.

Kaos “Korban Mulyono” sendiri tidak hanya menjadi simbol perlawanan atau kritik terhadap pemerintah, tetapi juga menandakan kebebasan berekspresi yang kuat di kalangan netizen. Meski kontroversial, fenomena ini memperlihatkan bahwa kritik terhadap tokoh politik, terutama dalam bentuk humor dan sindiran, tetap memiliki tempat di tengah masyarakat yang semakin terhubung secara digital.

Kejadian ini menyoroti bagaimana media sosial di Indonesia telah menjadi platform utama bagi publik untuk menyuarakan kritik politik. Dalam hal ini, Kaesang, sebagai figur publik dan politisi muda, tampaknya paham betul akan dinamika ini. Namun, tindakannya dengan mengenakan rompi “Putra Mulyono” malah memancing reaksi yang tak terduga. Fenomena viralnya kaos “Korban Mulyono” memperlihatkan betapa cepatnya diskursus politik dapat bergeser dan dipolitisasi di media sosial.

Banyak pihak menilai, bahwa aksi Kaesang tersebut menambah jarak antara pemimpin dan rakyat. Bukannya meredam kritik, tindakan ini seolah memperlihatkan sikap tidak sensitif terhadap sentimen publik yang sedang berkembang. Sebaliknya, kritik yang datang dari masyarakat melalui media sosial juga memperlihatkan kreativitas dalam menyampaikan pesan, meski terkadang bernuansa satir dan humoris.

Sebagai Ketua Umum PSI dan anak dari salah satu presiden paling berpengaruh di Indonesia, Kaesang dihadapkan pada tantangan besar dalam karier politiknya. Tindakan-tindakan yang dianggap kontroversial, seperti mengenakan rompi “Putra Mulyono,” berpotensi memperkeruh citra PSI di mata publik. Kaesang perlu menyeimbangkan antara humornya yang sering kali menjadi ciri khasnya, dengan keseriusan dalam menanggapi isu-isu yang bersinggungan langsung dengan rakyat.

Kritik yang dihadapi Kaesang ini juga menjadi cerminan dari semakin tingginya ekspektasi publik terhadap politisi muda di Indonesia. Kaesang dituntut untuk bisa membuktikan diri sebagai pemimpin yang tidak hanya bisa bercanda, tetapi juga mampu mendengar dan merespons keresahan masyarakat.

Fenomena viral terkait rompi “Putra Mulyono” dan kaos “Korban Mulyono” memperlihatkan betapa kuatnya pengaruh media sosial dalam diskursus politik modern di Indonesia. Dalam dunia politik yang semakin terpolarisasi, tindakan Kaesang dapat dilihat sebagai refleksi dari dinamika kekuasaan dan peran keluarga dalam politik Indonesia. Namun, di sisi lain, respons publik dalam bentuk kaos “Korban Mulyono” juga menunjukkan bahwa masyarakat tidak lagi takut untuk mengkritik, bahkan melalui humor yang tajam dan sindiran halus.

Mulyono mungkin hanya sebuah nama, tetapi di tangan netizen, ia telah menjadi simbol perdebatan panjang tentang kepemimpinan, kebijakan, dan harapan akan masa depan yang lebih baik. Kini, tinggal bagaimana para pemimpin, termasuk Kaesang, merespons kritik tersebut dengan tindakan yang lebih bijak dan solutif.(c@kra)

Indonesia-China Makin Mesra di Era Jokowi, Apa Untungnya buat Indonesia?

Hedi Batubara 27 September 2024

MoneyTalk, Jakarta – Kerja sama antara Indonesia dan China semakin erat selama pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hubungan bilateral ini terus meningkat, dengan berbagai perjanjian yang saling menguntungkan, salah satunya adalah kemitraan strategis komprehensif (Comprehensive Strategic Partnership) yang dimulai pada 2013. Sebelumnya, sejak 2005, kedua negara hanya memiliki kemitraan strategis, yang menandai transisi dari sekadar “teman” menjadi “sahabat”. Dalam konteks diplomatik ini, Indonesia dan China tidak hanya fokus pada perdagangan dan investasi, tetapi juga memperkuat hubungan di sektor budaya dan pendidikan.

Duta Besar Indonesia untuk China, Jauhari Oratmangun, dalam wawancara dengan Nalar TV Indonesia pada Senin, 23 September 2024, mengungkapkan bahwa kedekatan personal antara Presiden Joko Widodo dan Presiden Xi Jinping menjadi salah satu faktor utama yang memperkuat hubungan kedua negara. “Hubungan yang baik antar pemimpin membuat semua hubungan lainnya menjadi lebih baik,” ujar Jauhari. Bahkan selama pandemi COVID-19, kedua pemimpin berkomunikasi secara intensif hingga enam kali, guna memastikan kelancaran kerja sama di bidang kesehatan, termasuk distribusi vaksin dan peralatan medis.

Pada tahun 2023, China menjadi mitra dagang terbesar Indonesia, dengan nilai perdagangan hampir mencapai 139 miliar dolar AS—nyaris dua kali lipat dari nilai perdagangan saat Jauhari pertama kali ditempatkan di China. Tidak hanya itu, investasi dari China ke Indonesia juga mengalami lonjakan signifikan, dari sekitar 2 miliar dolar AS, meningkat menjadi lebih dari 7 miliar dolar AS pada tahun 2023. Investasi ini mencakup berbagai sektor strategis, termasuk pembangunan infrastruktur dan hilirisasi industri.

Salah satu proyek yang paling menonjol adalah pengembangan ekosistem kendaraan listrik. Indonesia, yang kaya akan nikel—komponen utama dalam pembuatan baterai—menarik minat besar dari investor China untuk mendirikan pabrik baterai dan fasilitas produksi kendaraan listrik di dalam negeri.

Selain aspek ekonomi, hubungan sosial dan budaya juga menjadi salah satu pilar penting dalam kerangka kemitraan strategis ini. Jauhari menekankan pentingnya hubungan antar-masyarakat (people-to-people relations) sebagai dasar yang kuat dalam mengatasi setiap tantangan. Pertukaran pelajar antara kedua negara terus meningkat, dengan semakin banyak pelajar Indonesia yang melanjutkan studi di universitas-universitas ternama di China.

Pertukaran budaya ini juga didukung oleh peningkatan jumlah turis China ke Indonesia. Sebelum pandemi, turis China menjadi salah satu penyumbang terbesar dalam sektor pariwisata Indonesia. Setelah pembatasan akibat pandemi mereda, jumlah turis China yang berkunjung ke Indonesia diproyeksikan mencapai lebih dari satu juta pengunjung pada tahun ini.

Di balik hubungan yang semakin mesra, terdapat tantangan yang masih harus dihadapi oleh Indonesia, yaitu bagaimana memaksimalkan potensi ekspor ke China. Produk Indonesia, seperti makanan dan minuman, produk kreatif, alas kaki, dan sarang burung walet telah cukup kompetitif di pasar China. Indonesia menguasai lebih dari 72% pangsa pasar sarang burung walet di China, dan ada potensi besar untuk meningkatkan pangsa pasar produk lainnya.

Salah satu sektor yang memiliki peluang besar adalah kopi. Budaya minum kopi yang semakin populer di kalangan generasi muda China membuka peluang besar bagi pengusaha kopi Indonesia untuk menembus pasar ini. Promosi produk kopi Indonesia sudah mulai dilakukan di beberapa kota besar China, seperti Shanghai dan Guangzhou.

Memasuki tahun 2025, hubungan bilateral Indonesia-China akan memasuki babak penting, dengan peringatan 75 tahun kerja sama diplomatik. Salah satu fokus utama pemerintah Indonesia adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi digital, yang kini menyumbang sekitar 30% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) China. Indonesia masih berada di angka 4-5%, tetapi dengan potensi besar untuk berkembang. Prediksi menunjukkan bahwa ekonomi digital di ASEAN akan mencapai 250 miliar dolar AS pada tahun 2025, dengan Indonesia menyumbang lebih dari 150 miliar dolar AS.

Selain digitalisasi, kerja sama dalam sektor ekonomi hijau juga menjadi prioritas utama, mengingat Indonesia memiliki sumber daya nikel yang melimpah dan target ambisius untuk mencapai netralitas karbon pada 2060. Investasi di sektor ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih ramah lingkungan.

Hubungan di bidang kesehatan juga berkembang pesat. Indonesia membuka peluang bagi investor China untuk berpartisipasi dalam pengembangan infrastruktur kesehatan, termasuk pembangunan rumah sakit, alat kesehatan, dan obat-obatan. Pekan lalu, 30 calon investor dari China datang untuk meninjau potensi sektor kesehatan di Indonesia, menandakan minat yang besar dalam pengembangan sektor ini.

Dalam sektor pariwisata, promosi pariwisata berkualitas diharapkan dapat menarik lebih banyak turis dari China, yang berpotensi memberikan dampak positif pada pertumbuhan PDB Indonesia. Sebelum pandemi, lebih dari dua juta turis China mengunjungi Indonesia setiap tahun, dan angka ini diproyeksikan terus meningkat.

Hubungan erat Indonesia-China di era Presiden Jokowi jelas membawa banyak manfaat bagi Indonesia. Peningkatan perdagangan, investasi, dan hubungan budaya menciptakan fondasi yang kuat untuk kerja sama yang lebih mendalam di masa depan. Tantangan utama yang perlu dihadapi adalah bagaimana Indonesia dapat terus meningkatkan nilai tambah dari ekspornya dan menarik lebih banyak investasi berkualitas tinggi. Dengan hubungan yang semakin mesra, peluang untuk meraih manfaat jangka panjang terbuka lebar, baik untuk pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Melalui kerja sama strategis ini, Indonesia dapat terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, mencapai target ambisius seperti Indonesia Emas 2045, dan memperkuat posisinya di panggung internasional.(c@kra)

Noorsy: Indonesia Negara Importir

Hedi Batubara 27 September 2024

MoneyTalk, Jakarta – Pada Selasa, 24 September 2024, Rasil TV menayangkan narasumber Ichsanuddin Noorsy untuk membahas isu-isu ekonomi yang kian menjadi sorotan di Indonesia. Diskusi ini menyoroti bagaimana Indonesia telah menjadi negara importir besar dalam banyak sektor, meski memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah.

Salah satu poin utama yang dibahas adalah mahalnya harga beras di Indonesia, yang diklaim menjadi yang tertinggi di ASEAN, namun ironisnya, petani tetap hidup dalam kemiskinan. Ichsanuddin Noorsy mengangkat bagaimana kebijakan pertanian selama ini lebih banyak menguntungkan para oligarki dan pengusaha besar dibanding petani kecil. Menurutnya, jika pemerintah, termasuk Presiden terpilih Prabowo Subianto, berencana untuk mencetak sawah baru di Merauke demi mencapai swasembada pangan, masalah utama adalah di mana pemerintah akan menemukan petani yang bersedia bekerja dengan kondisi saat ini.

Program cetak sawah di Papua, menurut Noorsy juga harus diperhitungkan dengan baik karena berpotensi merusak hutan dan ekosistem setempat. Selain itu, kekhawatiran akan campur tangan oligarki juga menjadi isu penting dalam pelaksanaan program ini.

Isu ekspor pasir laut juga menjadi topik perdebatan di kalangan politisi. Gerindra, partai yang diketuai Prabowo Subianto, meminta agar ekspor pasir laut ditunda, memicu spekulasi tentang potensi ketegangan antara Gerindra dan Presiden Jokowi, yang diketahui mendukung kebijakan ekspor tersebut. Ichsanuddin Noorsy melihat ini sebagai salah satu tanda adanya dinamika politik internal yang berpotensi mempengaruhi stabilitas kebijakan ekonomi nasional.

Menurut Noorsy, ekspor pasir laut merupakan salah satu sektor yang sangat menguntungkan bagi segelintir orang. Ini menjadi pertanyaan besar mengapa pemerintah bersikeras untuk terus mengekspor sumber daya alam yang seharusnya dapat dikelola dengan lebih baik untuk kepentingan dalam negeri.

Dalam diskusi ini, Noorsy juga menyoroti lonjakan utang negara yang mencapai hampir 10.000 triliun rupiah, dengan laporan bahwa Presiden Jokowi telah menghabiskan kas negara sebesar 1.368 triliun dalam delapan bulan. Meskipun DPR baru saja menyetujui pendapatan negara sebesar 3.000 triliun, Noorsy memperingatkan bahwa beban pajak yang semakin tinggi akan membebani rakyat, terutama dengan adanya kenaikan PPN dan pajak tambahan seperti pajak parkir.

Noorsy menekankan bahwa kesulitan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan dari pajak berakar pada ketundukan mereka terhadap lobi-lobi korporasi. Ia menyarankan agar para birokrat dan teknokrat berhenti menjadi “kaki tangan korporasi” dan lebih fokus pada upaya peningkatan pendapatan negara tanpa harus membebani rakyat kecil.

Diskusi juga menyentuh isu geopolitik internasional, terutama ketegangan di Timur Tengah. Noorsy menyoroti serangan Israel ke Lebanon yang melibatkan Hizbullah, serta bagaimana Amerika Serikat turut campur dalam konflik ini. Menurutnya, perang di Timur Tengah tidak hanya didorong oleh agama, tetapi juga oleh kepentingan ekonomi global. Ia menambahkan bahwa harga energi dan emas cenderung akan terpengaruh oleh ketegangan ini, yang pada akhirnya juga berdampak pada nilai tukar mata uang global, termasuk dolar Amerika.

Diskusi yang disampaikan Ichsanuddin Noorsy di Rasil TV membuka wawasan mengenai tantangan besar yang dihadapi Indonesia sebagai negara importir, dengan kebijakan yang belum optimal dalam mengelola sumber daya alamnya. Dari tingginya harga beras hingga ketergantungan pada utang luar negeri, Indonesia harus berupaya keras untuk mengatasi masalah-masalah ini jika ingin menjadi negara yang lebih mandiri secara ekonomi.(c@kra)

Presiden Malas Membaca Lahirlah Kekuasaan Memaksa 1000236158

Presiden Malas Membaca Lahirlah Kekuasaan Memaksa

Hedi Batubara 25 September 2024

MoneyTalk,Jakarta – Pemimpin bodoh akan menganggap rakyatnya semua bodoh sedangkan pemimpin cerdas dan bijak akan mengajak rakyatnya untuk belajar ( membaca ) agar tidak bodoh dan bersama sama mengambil kebijaksanaan yang tepat demi kebaikan bersama.

Mengingatkan kita pesan mendalam dari Tuan Aristoteles orang bodoh, dalam konteks ini, merujuk pada mereka yg tidak memiliki kemampuan untuk melihat, menghayati atau memahami kebijakan yang telah di ambilnya

Terasa semua sudah terlambat ketika kita mengetahui info dari Gibran ( saat wawancara dengan Najwa Shihab) bahwa dalam kelurganya tidak ada tradisi membaca. Semua terkesima membayangkan keluarga Presiden tidak ada tradisi membaca.

Melintas dalam benak kita seorang Presiden tidak boleh salah setiap mengambil kebijakan. Menjadi benar sangkaan atau dugaan masyarakat presiden Jokowi yang tidak memiliki tradisi membaca pantas sebagai presiden boneka.

Karena tidak memiliki wawasan, pemahaman, pengetahuan, yang memadai apalagi mendalam urusan negara dampaknya kerusakan yang sangat besar. Dipastikan rezim akan menjadi tiran, otoriter dan bengis karena setiap kebijakan bukan lahir dari kecerdasan dan kearifan akal sehatnya, tetapi hanya okol dan dengkul yang di pakai atas remote dari luar dirinya.

Di sisi lain, seorang presiden yang memiliki kecerdasan, pemahaman lebih luas dan mendalam akan menyadari bahwa pengetahuan dan kebijaksanaan itu tidak boleh dilakukan asal asalan.

Presiden Jokowi yang tidak punya tradisi membaca. Semua yang di lihat, dikendalikan dan dikelola dalam penyelenggaraan negara hanya akan ada satu pilihan semua harus sesuai kehendaknya. Tidak peduli salah atau benar, melanggar konstitusi atau tidak.

Presiden yang cerdas dan bijak akan rendah hati dan dengan cepat dan tepat membaca, mendengar, memetakan aspirasi rakyatnya dan senantiasa taat konstitusi.

Pernyataan Gibran bahwa keluarganya tidak ada tradisi membaca dengan wajah dan mimik menyampaikan into yang sesungguhnya terjadi dalam keluarga menjadi petunjuk dan arah yang jelas awal dan sebab kerusakan negara saat ini.

Dan petunjuk yang pasti bahwa Jokowi selama ini mengelola dan mengendalikan negara hanyalah sebagai budak dan boneka dari dari luar dirinya. Dan yang terjadi akibat malas membaca lahirlah kekuasaan memaksa tiran, bengis dan kejam.

Penulis : Sutoyo Abadi

Eksport Sedimen Sama Artinya Menjual Tanah Air IMG-20240924-WA0072

Eksport Sedimen Sama Artinya Menjual Tanah Air

Hedi Batubara 24 September 2024

MoneyTalk,Jakarta – Presiden Jokowi dodo ngotot bahwa yang di ekspor ke Singapura itu bukan pasir tetapi sedimen

Yang menjadi persoalan itu, bukan apakah itu pasir, sedimen atau lumpur. Tapi kalau sedimen itu dieksport ini akan membuat memperluas pulau Singapura , dan itu jelas sama arti nya menjual pulau pak Presiden.

Kemudian yang dimaksud sedimen adalah material padat yang terdiri dari pecahan-pecahan batu, mineral, sisa tumbuhan, dan hewan, yang berpindah dan terendapkan di tempat baru.

Sedimen dapat berukuran mulai dari butiran pasir hingga bongkahan batu, dan memiliki beragam bentuk, seperti bulat, lonjong, atau persegi.

Selanjutnya sedimen terbentuk secara alami melalui proses pelapukan, pengikisan, pengangkutan, dan pengendapan (sedimentasi).

Sedimen dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain melalui proses erosi, yang diakibatkan oleh air, udara, atau es.

Pasir juga sedimen dari endapan Pasir. Dan sebaik staf ahli presiden harus membantu menjelaskan apa sedimen itu pada presiden dan ekspor sedimen itu sama arti nya menjual tanah air, dan memperluas negara Singapura.

Kemudian juga berterimakasih kepada Pakar pertahanan negara yang tidak memberitahu Presiden Jokowi.

Akhirnya, dengan berjalannya waktu dan bertambahnya tekanan dan suhu, endapan tersebut mengalami proses litifikasi.

Dmana endapan tersebut mengeras menjadi batuan padat yang dikenal sebagai batuan sedimen.Dan jika Singapura memperluas wilayah nya dengan import sedimen dari Indonesia maka Singapura akan memperluas pulau nya arti nya sama arti nya Indonesia menjual pulau nya ke Singapura.

Penulis ; Prihandoyo Kuswanto

Disinyalir Pelaksana EPC Proyek Gas Senoro Selatan Melanggar Komitmen TKDN, Kok SKK Migas Diam 1681646745179

Disinyalir Pelaksana EPC Proyek Gas Senoro Selatan Melanggar Komitmen TKDN, Kok SKK Migas Diam

Hedi Batubara 20 September 2024

MoneyTalk, Jakarta – Jakarta- Meskipun banyak aturan telah dibuat berupa Undang Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri dengan turunannya berupa Pedoman Tata Kerja (PTK) oleh SKK Migas untuk peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri ( TKDN) untuk industri hulu Migas, ternyata lemahnya pengawasan dan penegakan hukum atas pelanggaran terhadap TKDN telah menyebabkan praktek impor matrial yang sudah mampu diproduksi didalam negeri tersebut masih subur terjadi hingga saat ini.

Keluhan pengusaha atas lemahnya peran maksimal SKK Migas dan Ditjen Migas Kementerian ESDM yang awalnya diharapkan sebagai garda terdepan dan benteng terakhir untuk memastikan komitmen TKDN pada infrastruktur hulu migas, ternyata lemah.

Diduga ada kekuatan besar yang membuat peran pejabat migas tersebut menjadi lemah, disinyalir pelanggaran terhadap TKDN di industri hulu migas bisa berlangsung terus.

Jadi kekagetan dan keluhan yang sering diucapkan Presiden Jokowi diberbagai forum bahwa mengapa negara kita impornya besar terus, ternyata akibat anak buahnya ikut membiarkan praktek yang merugikan kepentingan industri dalam negeri bisa terjadi terus.

Meskipun telah ada Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk UMKM untuk Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.

Demikian diutarakan Direktur Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman, Jum’at (20/9/2024) di Jakarta.

“Padahal, sejak tahun 2018 Kementerian Keuangan telah menertibkan rencana impor barang (RIB) untuk industri migas. Saat itu, Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo mengatakan kepada media bahwa penertiban RIB akan dilakukan oleh Ditjen Bea Cukai Kemenkeu yang akan berkerja sama dengan SKK Migas dan Kementerian ESDM, tetapi kami pun tidak tau apa progresnya hingga saat ini,” lanjut Yusri.

Sebab, kata Yusri, ternyata ada siasat yang dilakukan oleh importir nakal untuk menghindari larangan impor tersebut dengan menggunakan pabrik yang punya workshop di Kawasan Berikat.

“Jadi importir nakal ini bisa mengeluarkan produk-produk impor yang masuk ke Kawasan Berikat lantaran mereka bisa impor langsung tanpa harus minta Pertimbangan Teknis (Pertek) ke Kementerian Perindustrian untuk bisa mendapat rekomendasi impor ke Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan,” beber Yusri.

Yusri mengutarakan, harusnya semua pihak punya tanggungjawab bersama untuk mencegah banjirnya produk impor kebutuhan sektor migas yang sudah bisa diproduksi dengan kualitas yang bagus, khususnya untuk melindungi industri jasa penunjang migas dalam negeri bisa terus berproduksi.

“Sebab, berdasarkan informasi terbaru yang kami peroleh bahwa industri jasa penunjang hulu migas juga akan mengalami nasib yang sama dengan industri lainnya yang sudah duluan bangkrut,” kata Yusri.

Meskipun SKK Migas telah menetapkan aturan berupa Pedoman Tata Kerja untuk memastikan komitmen TKDN pada industri hulu migas yang dioperatori Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), khususnya kontrak dengan skema cost recovery, ternyata dugaan pelanggaran terhadap komitmen TKDN masih saja terjadi.

“Sebagai contoh kecil, diduga adanya upaya kontrakror EPC di Medco Tomori, yaitu konsorsium PT Timas Suplindo dengan PT Pratiwi Putri Sulung (KSO Timas-Pratiwi) dengan mengundang vendor yang akan melakukan impor komponen untuk memenuhi kebutuhan proyek tersebut, jika benar informasi tersebut seyogyanya langkah itu harus segera dicegah dan ditindak,” ungkap Yusri.

Yusri membeberkan, diketahui konsorsium Timas Suplindo dengan Pratiwi Putri Sulung telah menanda tangani kontrak EPC dengan JOB Pertamina-Medco E&P Sulawesi Tengah untuk pengembangan lapangan gas Senoro Selatan pada 26 Februari 2024. Rencananya proyek gas Senoro Selatan diperkirakan akan onstream pada akhir tahun 2025.

Padahal, kata Yusri, kegiatan impor itu jelas melanggar komitmen TKDN sesuai PTK 07 revisi ke 05 yang tegas menyatakan, “Dalam rangka memastikan penggunaan produk dalam negeri oleh Pelaksana kontrak KKKS Cost Recovery melakukan pengawasan pada tahap pelaksanaan kontrak dengan cara melakukan verifikasi untuk memenuhi kewajiban capaian TKDN dan penggunaan produk dalam negeri”.

“Termasuk sanksi ringan sampai sanksi daftar hitam alias black list terhadap rekanan tersebut. Namun jika tetap berani melanggarnya patut diduga ada backing kuat di belakangnya yang berani melawan negara,” pungkas Yusri.

Presiden Jokowi