MoneyTalk, Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan berencana untuk mengubah skema subsidi KRL (Kereta Rel Listrik) di wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) mulai tahun 2025. Rencana ini melibatkan penetapan subsidi berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), bertujuan agar subsidi lebih tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.
Presiden Jokowi
MoneyTalk, Jakarta – Dalam sebuah diskusi panas yang diadakan oleh Astabrata Institute pada Sabtu (07/09), Dr. Ubaidillah Badrun membeberkan dugaan praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) yang melibatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan keluarganya. Acara yang dihadiri oleh ratusan mahasiswa dan aktivis lintas angkatan di Senayan, Jakarta, itu memicu reaksi keras dari peserta, terutama terkait dengan temuan-temuan yang mengindikasikan keterlibatan keluarga Jokowi dalam manuver politik dan bisnis yang diduga sarat KKN menjelang berakhirnya masa jabatan Jokowi pada 20 Oktober 2024.
MoneyTalk, Jakarta – kanal YouTube Mufi LA menayangkan podcast menarik dengan Fahri Hamzah, Wakil Ketua Partai Gelora, sebagai narasumber pada Rabu (04/09).
MoneyTalk,Jakarta – Desakan Publik terhadap lembaga legislatif terkait UU Pilkada yang gagal di syahkan oleh paripurna DPR RI, antara lain penyataan sikap para tokoh politik dan Aktifis, agamawan dan dibarengi demonstrasi hampir diseluruh Indonesia baerbalik menyerang Jokowi selaku Presiden, hal ini menjadi tanggapan serius oleh kelompok yang menamakan dirinya Pasukan berani mati Pembela Jokowi, sebagaimana telah tegaskan oleh Sukodigdo Wardoyo yang mengaku sebagai Koordinator sabtu (24/08) kepada wartawan.
MoneyTalk,Jakarta – DEFEND ID, Bukan Bahasa Jawa. DEFEND ID adalah nama sebuah perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara). DEFEND ID merupakan akronim dari Defence Industry Indonesia. Dan DEFEND ID, adalah holding industri pertahanan yang dimiliki Negara.
Selanjut dalam DEFEND ID ini banyak berkumpul atau telah bergabung lima Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bersatu dan bergerak di bidang industri pertahanan.
Dan kelima BUMN itu adalah PT Len Industri (Persero) selaku induk (leader) dari DEFEND ID, PT Pindad (Persero), PT Dirgantara Indonesia (Persero), PT PAL Indonesia dan PT Dahana (Persero).
Agar lebih informatif bahwa DEFEND ID diresmikan oleh Presiden pada tanggal 20 April 2022. Perusahaan diharapkan dapat membantu merealisasikan target pemerintah untuk mewujudkan kemandirian, ketersediaan dan kualitas alpalhankam untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Presiden Jokowi pada waktu itu menyatakan dan mengharapkan agar DEFEND ID mampu Membangun ekosistem industri pertahanan Indonesia yang lebih terkonsolidasi serta Mendorong peningkatan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) Sehingga dapat menurunkan impor alat pertahanan dan keamanan.
Selain itu, Presiden Jokowi juga mengintruksikan agar DEFEND ID Menjadi bagian dari rantai pasokan global dengan mengembangkan kemitraan strategis global dan berfungsi sebagai kekuatan pendorong utama untuk pengembangan ekosistem industri dalam negeri.
Kemudian Dalam jangka panjang holding kelima BUMN ini diharapkan dapat menciptakan kemandirian dalam pemenuhan alpalhankam TNI dan Polri.
Selain itu, holding akan mengintegrasikan industri pendukung C5ISR (command, control, communication,computer,cyber, intelligence, surveillance, and reconnaissance) dan energetic materials, serta mendukung program prioritas pemerintah.
Dan harapan DEFEND ID seperti diatas akan cepat tercapai dan terwujud. Asalkan mereka tidak melakukan korupsi yang mengakibatkan perusahaan bangkrut dan merugikan keuangan negara.
MoneyTalk,Jakarta – Dalam pidato pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, pada Jumat, 16 Agustus 2024, Presiden Joko Widodo menekankan bahwa Defisit anggaran tahun 2025 direncanakan sebesar 2,53% terhadap PDB atau Rp616,2 triliun.
MoneyTalk,Jakarta – Hari ini banyak beredar di WhatsApp akan ada reshuffle kabinet, pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024. Dimana akan ada pergantian menteri menteri dari partai Nasdem dan PDI Perjuangan
Dan memang isu pergantian menteri menteri dari partai Nasdem dan PDI P dalam satu bulan belakangan sangat santer didengar oleh publik. Memberitahukan selalu dari media sosial, khususnya WhatsApp
Menteri menteri Jokowi yang akan diganti seperti, pertama, Yasonna Laoly diganti Supratman Andi Atgas, kedua, Siti Nurbaya dganti Raja Juli Antoni, Ketiga Arifin Tasrif dganti Bahlil Lahadalia, keempat, Rosan Roeslani jadi Menteri Investasi/Ka BKPM,kelima, Prof Dadan, Kepala Badan Gizi, dan keenam, Prof Rahmat, Kepala Badan Pangan.
reshuffle Kabinet ini akan Menganti orang orang partai Nasdem dan PDI P. Dimana mereka akan diganti oleh oleh oleh Jokowi ada dua orang yaitu, Raja Juli Antoni, dan Bahlil Lahadalia
Sedangkan orang orang Prabowo, ada empat orang seperti Supratman Andi Atgas, Rosan Roeslan, Prof Dadan, dan Prof Rahmat.
Tetapi sepertinya reshuffle kabinet Jokowi pada hari Senin seperti hanya Hoax belaka. Biasanya Presiden Jokowi kalau mau pergantian menteri hanya pada hari Rabu.
Ketika hari Senin ada reshuffle berarti ada kemajuan dan hal ini diluar kebiasaan politik Presiden Jokowi.
Banjir Bukti Kecurangan Pemilu/Pilpres 2019.
Jakarta,MoneyTalk – Sekarang tampaknya *”banjir bukti Kecurangan Pemilu/Pilpres RI 2019″* tinggal menunggu waktu, sudah tak mungkin dibendung lagi. Baru saja seorang Anggota KPPS yang lolos dari “Maut Pilpres 2019”, Muhari Kamil telah memulai dengan membuka bukti-bukti Kecurangan yang dimilikinya. Dari semua laporan dia ke Polisi sejak 2019 sampai hari ini yang tampaknya tidak ditindak lanjuti, didapatkan Kesimpulan bahwa Dokumen Pelantikan Presiden RI Ir. H. Joko Widodo pada tahun 2019 adalah PALSU. Kesaksian yang dipertunjukkan melalui Video You Tube ini sudah beredar sejak 1 hari yang lalu dan sudah menuai penonton sejumlah 33 ribu orang. Dan kini sedang menyebar ke seluruh pelosok Nusantara. Bisa dipastikan puluhan Saksi Hidup Anggota KPPS lainnya juga akan bermunculan memberikan Kesaksian atas Kecurangan Pemilu/Pilpres Kotak Kardus 2019. “Satu menggelusur seribu meluncur”. Begitulah bunyi pepatah baru, dan kali ini akan terbukti untuk pertama kali. Suara Anggota KPPS dengan bukti-bukti yang dimiliki itu baru dari satu Saksi Kecurangan. Kita tunggu saja saksi-saksi berikutnya yang Penulis yakini sedang Antri Untuk Buka Suara.
Perlawanan Koalisi Perubahan.
Tak bisa dibantah lagi Koalisi Perubahan yang dimotori oleh Surya Paloh sudan sampai pada Keputusan : “Rawe-rawe rantas, malang-malang putung”. Artinya apapun dan siapa pun yang akan menghalangi Jalan Perubahan yang mereka akan laksanakan, libas!!! Tak ada jalan mundur. “Hidup Menang atau Mati Berkalang Tanah!” Tak ada Pilihan Ketiga yang mereka anggap sebagai Pilihan Banci. Dari langkah-langkah Koalisi Perubahan, tampak Keyakinan Sangat bahwa Gerakan Perubahan yang sedang mereka Gaungkan mendapat Respon Positif dari Rakyat Indonesia. Rakyat sedang siap-siap dan bahkan sebagian sudah bergerak.
Perlu diwaspadai, perlawanan ini ditengarai bakal menuai panen Kesaksian dari banyak pihak termasuk dari Pihak Metro TV, Stasiun TV Pelaksana Hitung Cepat Resmi dari KPU yang notabene adalah milik Surya Paloh sendiri. Dan semuanya akan bermuara pada dibukanya kembali Bukti-bukti Kecurangan Pemilu/Pilpres 2019 dari Pihak Prabowo yang menggunung yang sempat diabaikan karena Prabowo menyerah dalam Sengketa di Mahkamah Konstitusi.
Bila Terbukti Kecurangan Terjadi.
Membaca situasi akhir-akhir ini yang semakin tak menentu akibat ketidak profesionalan Presiden Joko Widodo, tidak berlebihan bila diprediksi Presiden Joko Widodo akan dipaksa keadaan untuk meletakkan jabatan sebelum jabatannya berakhir. Dan ini memiliki Konsekwensi Luar Biasa terhadap seluruh jabatan puncak di pemerintahan. Seluruh Kabibet secara otomatis rontok kecuali TNI bila ditentukan Negara Darurat Militer. Artinya TNI secara otomatis Wajib mengambil alih Kekuasaan Pemerintahan yang berada dalam Keadaan Darurat. Lalu Pemerintahan Darurat Militer harus menangkap seluruh personil yang bertanggung jawab terhadap Proses Pemilu/Pilpres 2019 lalu dan mengajukannya ke Pengadilan. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, bila Pengadilan mampu membuktikan KPU melakukan Kecurangan dalam Pilpres 2019 untuk Kemenangan Joko Widodo, lalu siapa yang berhak atas Posisi Presiden RI saat ini?
Benarkah Jabatan Presiden RI Menjadi Hak Prabowo?
Logika Hukumnya mestinya jabatan Presiden saat ini otomatis jatuh ke tangan Prabowo Soebianto. Karena ialah satu-satunya lawan Ir. H. Joko Widodo dalam perhelatan Pilpres RI Tahun 2019 yang lalu. Mungkin yang akan menjadi polemik adalah, Prabowo Soebianto telah pernah menyatakan bahwa ia menerima Hasil Keputusan MK atas Persengketaan Pemilu/Pilpres Tahun 2019 tersebut dan bahkan Ikut Serta di dalam Kabinet Bersangkutan. Penulis tak berani berspekulasi tentang hal ini.
Akan tetapi, bila ditentukan Presiden berhalangan tetap akibat “force majeure”, dan ditetapkan Negara berada dalam Darurat Sipil, maka Pemerintahan dipegang oleh 3 Kementrian yaitu Menteri Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri sampai Masa Jabatan Presiden saat ini berakhir atau sampai Pemilihan Umum dan Pilpres baru dilaksanakan. Tetapi kesimpulan di atas hanyalah Kesimpulan seorang Penulis yang berprofesi Petani, bukan Kesimpulan seorang Ahli Hukum Tata Negara yang Mumpuni dan Jujur.
Wallahu a’lam. (MT)
Oleh : Indra Adil
Eksponen PKM IPB 77/78
JAKARTA, MoneyTalk – Mengawali rangkaian kunjungan kerja di Provinsi Lampung, Presiden Joko Widodo mengunjungi Pasar Natar, Kabupaten Lampung Selatan, pada Jumat, 5 Mei 2023.
Dalam kunjungan tersebut, Kepala Negara meninjau langsung harga dan pasokan sejumlah komoditas pangan yang dijual di Pasar Natar.
“Yang paling penting sekarang ini yang berkaitan dengan inflasi, harga barang-barang yang utamanya bahan pangan yang dijual di pasar ini,” ujar Presiden dalam keterangannya kepada awak media usai peninjauan.
Menurut Presiden, harga sejumlah komoditas pangan yang ada di Pasar Natar masih cukup terkendali. Mulai dari harga telur, cabai, bawang merah, hingga bawang putih.
“Pertama tadi saya cek telur, harganya sangat bagus, bagus sekali, 27, 26 ribu (Rupiah). Cabai sangat murah, bukan murah, sangat murah, terlau murah sekali harga cabai itu. Bawang merah juga harganya baik, bawang putih juga baik, Rp30 ribu,” ungkap Presiden.
Presiden pun berharap pasokan komoditas pangan di Pasar Natar dapat terus terkendali. Hal tersebut tentunya akan menjadikan harga komoditas pangan menjadi stabil dan meningkatkan daya beli masyarakat.
“Ya contoh telur, asal pasokannya cukup, pasokannya melimpah, ya harga pasti turun. Cabai, produksinya melimpah artinya pasokannya melimpah, harganya pasti turun, kuncinya di situ. Jangan sampai pasokannya kurang,” ucap Presiden.
Presiden turut menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur jalan yang akan mendukung arus mobilitas barang dan orang. Presiden menyebut arus mobilitas yang lancar akan membantu menurunkan biaya logistik dan harga barang di pasar.
“Itu akan berpengaruh pada harga-harga yang ada di pasar-pasar ini,” tutur Presiden.
Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam peninjauan ini adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, dan Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto.
JAKARTA, MoneyTalk – Masyarakat dapat memanfaatkan platform SP4N-LAPOR! untuk mengadu ke Presiden, Wapres, dan Mensesneg RI.
Pemerintahan Joko Widodo membuka ruang bagi masyarakat jika ingin menyampaikan kritikan maupun laporan terhadap kebijakan yang digulirkan pemerintah.
Pengaduan itu juga sebagai salah satu cara untuk mewujudkan pemerintahan yang tetap berorientasi pada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Menurut Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) masyarakat dapat menyampaikan aduan kepada Presiden, Wakil Presiden (Wapres), serta Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg).
Apa saja saluran aduan tersebut? Pengaduan atau saran masyarakat dapat disampaikan secara langsung maupun dikirimkan melalui pos atau surat elektronik.
Seperti dikutip dari akun Twitter Kemensetneg RI, ada beberapa syarat dan tata cara penyampaian pengaduan kepada Presiden, Wapres, dan Mensesneg.
Hal yang utama, aduan itu memiliki substansi permasalahan yang merupakan urusan dan kewenangan pemerintahan. Masyarakat dapat mengadukan permasalahan melalui pos ke alamat Kementerian Sekretariat Negara, Jalan Veteran Nomor 17-18, Jakarta 10110.
Atau, dapat juga mengadukan melalui surat elektronik atau e-mail di alamat dumas@setneg.go.id dan persuratan@setneg.go.id.
Pengaduan masyarakat disampaikan secara tertulis, dengan mengikuti format dan ketentuan sebagai berikut:
- Pengaduan secara tertulis dan disertai tanda tangan beserta nama jelas;
- Pengaduan ditujukan kepada Presiden, Wapres, dan/atau Mensesneg RI. Masyarakat dapat memilih dan bukan bersifat tembusan;
- Pengaduan dilengkapi dengan identitas yang jelas. Substansi permasalahan yang diadukan dialami sendiri oleh pengadu. Jika pengaduan diwakilkan, maka harus disertai dengan surat kuasa bermeterai;
- Kronologi permasalahan yang diadukan lengkap, jelas, dan rasional;
- Pengaduan dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung yang sesuai dan jelas. Ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar;
- Jangan lupa disertai bukti dalam bentuk dokumen cetak maupun digital, seperti dokumen atau rekaman, foto dokumentasi, sertifikat atau bukti kepemilikan sah, kontrak atau perjanjian, laporan hasil pemeriksaan, atau bukti lainnya yang sesuai dengan permasalahan.
Selanjutnya, aduan masyarakat yang masuk akan dianalisis kembali apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak. Adapun, semua pengaduan yang ditujukan kepada Presiden, Wapres, dan Mensesneg RI akan ditangani sesuai level kewenangan penyelesaian substansi permasalahan. Pihak kementerian/lembaga terkait yang menangani langsung penyelesaian persoalan yang diadukan masyarakat itu.
Satu hal, proses pengaduan tersebut tidak dipungut biaya apa pun. Gratis.
Bagaimana memantau proses laporannya? Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Kemensetneg telah menyediakan nomor WhatsApp untuk memudahkan pemantauan aduan masyarakat.
Masyarakat dapat menghubungi nomor 0813-111-7426 untuk mengetahui perkembangan pengaduan. Nomor penggunaan WhatsApp itu memang hanya dikhususkan untuk mengetahui perkembangan sebuah pengaduan.
Selain secara tertulis dan diajukan langsung kepada Presiden, Wapres, serta Mensesneg RI, masyarakat juga dapat memanfaatkan platform SP4N-LAPOR! atau Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat untuk mengadu.
SP4N-LAPOR! adalah layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat Indonesia melalui beberapa kanal.
Kanal SP4N-LAPOR! ini dikelola oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) sebagai Pembina Pelayanan Publik dan sudah terintegrasi dengan Kanal Pengaduan Masyarakat Kemensetneg RI.
Adapun, pengaduan melalui SP4N-LAPOR! dapat dilakukan melalui laman lapor.go.id, SMS 1708 khusus untuk Telkomsel, Indosat, dan Tri, media sosial Twitter @lapor1708, serta aplikasi SP4N-LAPOR!.
Platform ini telah terhubung dengan 34 kementerian, 96 lembaga, serta 493 pemerintahan daerah di Indonesia.
Pengaduan melalui kanal SP4N-Lapor memudahkan masyarakat lantaran platform ini menyediakan fitur anonim untuk pelapor, bersifat rahasia, dan masyarakat dapat meninjau langsung tindak lanjut dari laporan.
