31 Oktober 2026

Presiden Jokowi

Lapor Mas Wapres, Sedulur Gibran: Gibran Makin Dicintai Rakyat Indonesia IMG-20241115-WA0036

Lapor Mas Wapres, Sedulur Gibran: Gibran Makin Dicintai Rakyat Indonesia

Hedi Batubara 15 November 2024

MoneyTalk, Jakarta — Gibran Rakabuming Raka (Gibran) makin dicintai rakyat Indonesia setelah membuka posko pengaduan Lapor Mas Wapres. Posko ini membuktikan Gibran sangat peduli terhadap persoalan rakyat.

Demikian dikatakan Koordinator Sedulur Gibran, Armanto Hadimulyo dalam pernyataan kepada redaksi MoneyTalk, jumat (15/11/2024).

“Gibran tidak banyak berwacana tetapi langsung memberikan solusi yang dihadapi masyarakat,” ungkapnya.

Di usia muda, Kata Armanto, Wapres Gibran membawa energi baru, pendekatan segar, dan kemauan untuk hadir langsung di tengah masyarakat.

“Gibran sering hadir di berbagai acara masyarakat, dari festival budaya hingga kunjungan ke pasar tradisional, yang menunjukkan kesediaannya untuk mendengarkan aspirasi rakyat secara langsung. Ini kontras dengan beberapa pejabat lain yang cenderung mengandalkan laporan tanpa menyaksikan situasi nyata di lapangan. Sikap ini membuat masyarakat merasa lebih dihargai, karena mereka melihat seorang wakil presiden yang tidak segan turun ke bawah dan berbincang tanpa jarak formal,” tegasnya.

Gibran dikenal sangat aktif di media sosial yang memudahkan masyarakat dari segala usia untuk mengikuti kegiatannya. Tidak hanya sekedar postingan, Gibran juga aktif merespons komentar-komentar dari netizen, sering kali dengan bahasa yang lugas dan tanpa basa-basi.

“Ini membuat masyarakat, terutama anak muda, merasa lebih terhubung dengannya. Penggunaan media sosial yang cerdas juga memungkinkan Gibran untuk membangun citra sebagai pemimpin yang terbuka dan responsive,” tegasnya.

Putra sulung mantan Presiden Jokowi ini terkenal dengan gaya komunikasinya yang santai, terkadang menggunakan bahasa sehari-hari yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat luas. Dia tidak ragu untuk berbicara blak-blakan dalam menyampaikan pendapat atau mengomentari isu-isu penting, termasuk kritik yang konstruktif terhadap kebijakan pemerintah apabila diperlukan.

“Sifat ini membuatnya tampil sebagai sosok pemimpin yang jujur dan tidak mengedepankan kepentingan politik semata,” paparnya.

Kata Armanto, peluang Gibran maju sebagai calon presiden di Pilpres 2029 semakin menguat. Dukungan dari berbagai kalangan, terutama anak muda dan simpatisan Jokowi, memberikan indikasi bahwa Gibran dianggap sebagai sosok potensial untuk melanjutkan kepemimpinan nasional di masa depan.

“Meski belum memberikan kepastian, Gibran telah menjadi salah satu tokoh muda yang namanya paling banyak disebut sebagai kandidat masa depan, sebuah pengakuan atas pengaruh dan popularitasnya di mata publik,” pungkasnya. (NZ)

Tinggi Dan Besarnya Anggaran POLRI, Penggunaan Untuk Apa ? 1000211303

Tinggi Dan Besarnya Anggaran POLRI, Penggunaan Untuk Apa ?

Hedi Batubara 12 November 2024

MoneyTalk, Jakarta – Anggaran Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) selalu menjadi topik menarik dalam pembahasan anggaran tahunan negara. Awalil Ruzky, dalam video di kanal YouTube-nya pada Selasa (12/11), menyampaikan pandangannya terkait realisasi anggaran POLRI.

Dalam diskusinya, Awalil membahas detail alokasi dana, capaian realisasi hingga Oktober 2024, serta dampaknya terhadap prioritas kebijakan nasional. Serta konteks di balik alokasi dana yang signifikan ini.

Menurut laporan yang dikutip dari rapat kerja POLRI dengan Komisi III DPR, anggaran POLRI tahun 2024 mencapai Rp 134,89 triliun. Hingga Oktober, Kapolri melaporkan realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp 112 triliun, atau sekitar 83,64% dari total pagu.

Kemudian peruntukan untuk belanja Pegawai sudah menyerap Rp 52,31 triliun, atau hampir separuh dari total realisasi. Belanja pegawai ini mencakup gaji, tunjangan, serta biaya operasional ASN POLRI.

Selanjutnya untuk belanja Barang, sudah terealisasi Sebesar Rp 26,27 triliun, yang meliputi pengadaan barang untuk operasional dan keperluan dinas.

Dan belanja Modal, Tercatat sebesar Rp 34,2 triliun, di antaranya mencakup pembelian peralatan dengan masa pakai lebih dari satu tahun serta pengadaan sarana prasarana modern.

Kemudian dari itu, Anggaran Polri sejak awal kepemimpinan Presiden Jokowi, selalu mengalami peningkatan signifikan. Pada awal pemerintahan Jokowi, anggaran POLRI berada di kisaran Rp 44 triliun. Namun, di bawah kebijakan Presiden Jokowi yang memprioritaskan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), anggaran tersebut meningkat hingga lebih dari dua kali lipat dalam satu dekade terakhir.

Dan Anggaran POLRI kini menjadi salah satu dari tiga anggaran terbesar dalam alokasi Kementerian dan Lembaga. Kadang kadang sering kali berada di posisi kedua atau ketiga setelah Kementerian Pertahanan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Di tahun 2025, diproyeksikan alokasi anggaran POLRI akan mencapai Rp 126 triliun, menegaskan prioritas pemerintah dalam memperkuat aspek keamanan.

Selain menerima alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), POLRI juga mendapatkan pendanaan dari sumber lain, seperti:

Misalnya dari Pinjaman Luar Negeri. Dimana pinjaman internasional ini digunakan untuk pengadaan alat dan peningkatan SDM POLRI, termasuk peralatan untuk mendukung penanganan terorisme. Kemudian dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). PNBP diperoleh dari Beberapa layanan publik yang disediakan oleh POLRI

Kenaikan anggaran Polri yang signifikan ini menimbulkan pertanyaan terkait prioritas program dan anggaran negara. Misalnya, Kementerian Pertanian, yang berperan penting dalam ketahanan pangan, hanya mendapatkan anggaran belasan triliun rupiah, jauh di bawah alokasi untuk POLRI.

Perbandingan ini menggarisbawahi fokus pemerintah yang tampak lebih condong ke sektor keamanan dibandingkan penguatan sektor lain, seperti ketahanan pangan dan pengembangan industri.

Tingginya anggaran Polri ini, menurut Awalil Rizky  diperlunya transparansi dalam realisasi anggaran Polri. Hal ini bertujuan agar masyarakat mendapatkan gambaran yang jelas dan menghindari persepsi negatif. Penggunaan istilah umum seperti “modernisasi almatsus dan sarpras” perlu dijelaskan secara rinci agar masyarakat memahami urgensi dari belanja yang dilakukan.

Selanjutnya Publik menurut Awalil, memiliki hak untuk mengetahui detail penggunaan anggaran, terutama di sektor dengan alokasi besar seperti POLRI. Penjelasan ini penting agar publik bisa mengapresiasi langkah pemerintah jika terbukti berkontribusi positif pada keamanan dan ketertiban. Sebaliknya, jika terdapat kesan prioritas yang kurang seimbang, diskusi publik yang sehat dapat mengarahkan evaluasi kebijakan yang lebih baik.(c@kra)

Kunjungan Bersejarah, Rombongan Parlemen dari Negeri Jiran ke IKN Kunjungan Bersejarah, Rombongan Parlemen dari Negeri Jiran ke IKN

Kunjungan Bersejarah, Rombongan Parlemen dari Negeri Jiran ke IKN

Hedi Batubara 9 November 2024

MoneyTalk, Jakarta – Dalam sebuah kunjungan bersejarah, rombongan parlemen dari Malaysia mengunjungi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Kunjungan ini dilakukan untuk melihat langsung perkembangan proyek kota hijau pertama di Indonesia.

Presiden Jokowi dalam pidato yang disiarkan pada kanal YouTube Titik Nol Nusantara (07/11) menyoroti visi ambisius pemerintah untuk menjadikan IKN Nusantara sebagai kota dengan emisi terendah, dengan lingkungan yang berkelanjutan serta memancarkan nilai-nilai budaya dan identitas nasional yang kuat.

Presiden Jokowi menekankan bahwa pembangunan IKN Nusantara akan membawa Indonesia menjadi pelopor dalam tata kota hijau berteknologi tinggi.

“Kota ini ke depan akan menjadi kota hijau dengan emisi paling rendah. Indeks kualitas udaranya hanya mencapai angka 6, padahal standar maksimalnya adalah 50,” tutur Jokowi.

Dengan kondisi udara yang jauh lebih baik dibandingkan Jakarta dan kawasan Jabodetabek, yang rata-rata indeksnya di atas 100, IKN Nusantara diharapkan menjadi contoh bagi negara lain dalam pengembangan kota berkelanjutan.

Gagasan pemindahan ibu kota ini sudah muncul sejak era Presiden Soekarno pada tahun 1960-an. Saat itu, pemindahan ibukota ke Palangkaraya sempat dikaji, namun rencana tersebut tertunda hingga era kepemimpinan Jokowi. Berdasarkan kajian dari berbagai aspek, termasuk risiko lingkungan dan aksesibilitas, akhirnya ditetapkan bahwa Kalimantan Timur adalah lokasi ideal untuk IKN Nusantara. Tujuan utamanya bukan hanya untuk mendistribusikan pembangunan secara merata di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan kota modern yang ramah lingkungan.

Dalam pidatonya, Jokowi juga mengungkapkan kebanggaannya. Pembangunan ini sebagian besar dikerjakan oleh putra-putri bangsa.

“Istana dan berbagai gedung pemerintahan di IKN hampir sepenuhnya dibangun oleh putra-putri terbaik Indonesia dengan bahan baku lokal,” ujar Jokowi.

Salah satu contohnya adalah lampu di istana yang dibuat di Boyolali, Jawa Tengah, menunjukkan bahwa proyek ini turut memberdayakan industri dalam negeri dan masyarakat setempat.

IKN Nusantara dirancang bukan hanya sebagai ibu kota administratif, melainkan juga sebagai kota yang memancarkan nilai kebersamaan dan keberagaman Indonesia. Dengan konsep kota inklusif, IKN akan menyediakan ruang interaksi sosial yang luas dan terbuka, membangun pola pikir dan semangat kerja baru, serta memupuk nilai-nilai kerukunan dan toleransi. Presiden Jokowi berharap agar IKN Nusantara bisa menjadi simbol perdamaian dan persatuan bangsa di tengah banyaknya konflik yang masih melanda dunia saat ini.

IKN Nusantara tidak hanya mengusung konsep berkelanjutan dari sisi lingkungan, tetapi juga bertujuan untuk menjadi kota global yang berdaya saing tinggi. Dalam menghadapi era globalisasi, Indonesia berharap IKN Nusantara dapat menarik minat dari berbagai negara, baik sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, maupun sebagai model pembangunan kota hijau yang ramah lingkungan. Kunjungan delegasi Malaysia ke IKN ini diharapkan dapat memperkuat hubungan bilateral dan saling berbagi pengalaman dalam bidang pengembangan kota pintar.

Jokowi juga menyinggung betapa berharganya nilai-nilai toleransi dan persatuan di Indonesia. Beliau menyatakan bahwa dunia sedang tidak baik-baik saja, dengan konflik yang berkepanjangan di berbagai belahan dunia, termasuk perang yang masih berlangsung di Ukraina dan Palestina. Indonesia, dengan kekayaan budaya dan keberagamannya, diharapkan bisa menjadi contoh dalam menjaga nilai-nilai persatuan, toleransi, dan kebinekaan.

Pembangunan IKN Nusantara bukan hanya tentang memindahkan pusat pemerintahan, tetapi juga meletakkan dasar peradaban baru Indonesia. Jokowi mengingatkan bahwa proyek ini adalah bagian dari visi besar untuk Indonesia Emas 2045, di mana bangsa Indonesia diharapkan menjadi negara maju dengan kota yang menjadi simbol modernitas dan ketahanan lingkungan. “Pembangunan ini mungkin memakan waktu 10 hingga 20 tahun, tapi kami berharap ini akan menjadi warisan bagi generasi mendatang,” tambah Jokowi.

Dengan IKN Nusantara, Indonesia bukan hanya membangun kota, tetapi juga mengukir identitasnya di peta dunia sebagai bangsa yang kuat, maju, dan berwawasan lingkungan.(c@kra)

Ida Kusdianti : PIK 2 dan BSD, Pengkhianatan Pemerintah Terhadap Hak Rakyat Banten 1000445468

Ida Kusdianti : PIK 2 dan BSD, Pengkhianatan Pemerintah Terhadap Hak Rakyat Banten

Hedi Batubara 5 November 2024

MoneyTalk, Jakarta – Pada hari Selasa, 5 November 2024, Sekretaris Jenderal Front Tani Anti-Oligarki (FTA), Ida Kusdianti, mengeluarkan pernyataan tertulis yang tegas terkait proyek strategis nasional (PSN) PIK 2 dan BSD.

Dalam pernyataannya Ida menyoroti proyek besar ini sebagai tindakan yang tidak hanya mengkhianati rakyat Banten, tetapi juga merugikan mereka secara mendalam, mencederai prinsip keadilan, dan mendukung kepentingan oligarki.

Pembangunan kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 telah menarik perhatian masyarakat, terutama warga Banten yang merasa hak-hak mereka terampas oleh pengembang besar, dalam hal ini diduga Aguan dan rekan-rekannya.

Ida menggambarkan PSN PIK 2 sebagai proyek eksklusif yang, meskipun dilabeli sebagai proyek strategis nasional, ternyata lebih berfokus pada keuntungan bagi segelintir kelompok daripada kepentingan rakyat luas.

Hal ini bisa melihat di lapangan, dimana proyek ini menurut Ida telah mengorbankan ribuan hektar lahan produktif di Banten, khususnya di Desa Ciroge, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang.

Ida menegaskan bahwa proyek-proyek seperti ini tidak hanya merugikan para petani lokal yang bergantung pada lahan pertanian mereka, tetapi juga mengancam keberadaan budaya dan masyarakat asli Banten.

Menurutnya Ida, peran pemerintah dalam merestui proyek ini menimbulkan pertanyaan besar tentang keberpihakan pemimpin nasional terhadap rakyatnya, khususnya masyarakat pribumi Banten yang telah lama mengakar di tanah ini.

Selain itu, Ida mengkritik keras Presiden Jokowi yang menurutnya telah tunduk pada kekuatan oligarki. Dan menyebutkan bahwa Aguan dan kelompoknya telah menggunakan pengaruh mereka untuk mendikte kebijakan publik hingga tingkat desa.

Menurut Ida, hal ini merupakan cerminan dari kemunduran sejarah di mana pemimpin negara malah membiarkan lahan milik rakyat digusur demi kepentingan para pemilik modal besar dengan kedok PSN (Proyek Strategis Nasional)

“Sebuah kemunduran sejarah, di mana seorang Presiden tega menggusur lahan warga pribumi dengan selembar kertas berupa topeng Proyek Strategis Nasional,” tegas Ida dalam pernyataan tertulisnya.

Lebih lanjut, Ida menilai bahwa pengaruh oligarki terhadap pemerintahan sudah melewati batas. sudah sepatutnya masyarakat, terutama para tokoh dan aktivis di Banten, bersatu melawan kesewenang-wenangan yang terjadi.

Dan dalam pandangan Ida, tidak ada negara yang membiarkan oligarki begitu mendominasi jika pemimpinnya benar-benar peduli pada kesejahteraan rakyatnya.

Maka untuk itu, Ida  menyampaikan seruan kepada berbagai elemen masyarakat di Banten, dari para sesepuh, anggota DPR dan DPD asal Banten, hingga Forum Kyai Banten (FSPPI) yang menaungi lebih dari 4.000 pesantren.

Ida menyerukan agar semua pihak bersatu dan menyamakan persepsi bahwa PSN PIK 2 perlu dihentikan. Ida mengajak masyarakat Banten untuk merumuskan sikap bersama yang jelas dan tegas, untuk kemudian disampaikan langsung kepada Presiden Republik Indonesia sebagai pernyataan sikap kolektif.

Dan proyek-proyek seperti PIK 2 hanya bertujuan untuk menggusur rakyat pribumi dari tanah-tanah strategis dan menggantikannya dengan hunian eksklusif yang hanya dapat diakses oleh kalangan tertentu.

Dan Ida meyakini bahwa proyek ini tidak lebih dari upaya mendukung kolonisasi ekonomi, yang akhirnya menciptakan kesenjangan dan ketidakadilan bagi masyarakat lokal (c@kra)

Politik Sandera era Prabowo Politik Sandera era Prabowo

Politik Sandera era Prabowo

Hedi Batubara 5 November 2024

MoneyTalk, Jakarta – Menjelang akhir jabatannya, Jokowi sukses menerapkan politik carrot and stick. Metafor “wortel dan tongkat” sebagai konsep politik realis-pragmatis, memakai hadiah dan hukuman untuk politik penundukan. Sarana untuk menyandera kawan dan lawan, dalam permainan kotor politik kekuasaan.

Contoh aktual, Erlangga Hatarto, Zulkifli Hasan, Erick Tohir, Bahlil, dan politikus semacam mereka, mendapat wortel, sementara Tom Lembong merasakan pukulan tongkat kekuasaan. Para pengerat wortel hidup nikmat dalam sandera politik. Mereka mengalami Stockholm Syndrom.

Stockholm Syndrom merujuk pada kisah nyata, kasus perampokan bank dan penyanderaan di kota Stockholm pada 1973. Para tersandera justru bersimpati dan mendukung perampok karena punya “itikad baik” pada mereka yang kooperatif.

Jokowi menyandera politikus melalui “politik sprindik”. Politikus bermasalah, alias korup, di lingkaran Koalisi Indonesia Maju (KIM), mendapat wortel, hadiah “kebaikan” Jokowi. Mereka tidak dipersekusi, tapi justru mendapat posisi menteri. Sejauh mereka bersedia tunduk-tersandera, terus mendukung dan mengikuti skenario politik the power that be. Beda dengan nasib Tom Lembong, bekas menteri yang dipentung tongkat, karena berani beroposisi.

Dengan politik sprindik Jokowi sukses men-stockholm-syndrom-kan para politikus bermasalah, dan mengelevasi posisinya menjadi figur yang dipatuhi, sekaligus “disukai”. Kaum tersandera itu terus dapat mengunyah wortel, dan menjilat Jokowi, terus terpakai sebagai menteri, berlanjut di Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo.

Politik sandera-sprindik ala Jokowi bukan hal baru. Praktek ini “lazim” dipakai oleh politikus despotik untuk mendapat atau mempertahankan kekuasaan. Machiavelli mendeskripsikannya dalam buku “Sang Penguasa” (Il Principe,1532). Bagaimana berkuasa tanpa mengindahkan etika, memakai tipu muslihat, ancaman, paksaan, dan manipulasi. Politik Machiavellis itu bahkan pernah terjadi di negeri kampiun demokrasi, Amerika, pada kurun 1924-1972.

Direktur FBI, J. Edgar Hoover, bisa bertahan selama 48 tahun sebagai “penguasa” dunia intelijen Amerika dengan memakai metode retro-sprindik (ala Jokowi kini). Menggunakan kekuasaan lembaga intelijen dan kepolisian untuk menyandera politikus.

Hoover mengorek-orek informasi privasi, memata-matai, mencuri, menyadap, menyusup dan mengintimidasi secara illegal. Ia memakai informasi skandal memalukan untuk menyandera politikus Amerika. Cara-cara licik itu ia pakai untuk mempertahankan jabatan, selain untuk menjalankan agenda politik konservatifnya. Ia sukses menggunakan informasi rahasia untuk “menundukkan” delapan presiden Amerika, dari Calivin Coolidge (1924), Herbert Hoover, Franklin Roosevelt, Harry Truman, Dwight Eisenhower, John Kennedy, Lyndon Johnson, hingga Richard Nixon (1972).

Selain urusan skandal seks (ingat perselingkuhan Presiden Kennedy dan Marilyn Monroe?), Hoover memakai isu korupsi, manipulasi, komunisme-McCarthyism, rasialisme, dan keamanan nasional, sebagai pembenaran aksi-aksi sanderanya. Ia memakai segala cara, memanipulasi Informasi dan menggalang opini publik untuk memperkuat agendanya. Ia ditakuti oleh anggota kongres, senator, termasuk presiden AS. Delapan presiden tidak berani memecatnya karena berisiko akan diungkap rahasianya. Kekuasaannya, selama 48 tahun sebagai direktur FBI, baru berakhir saat kematiannya,

Jokowi beberapa tahun menjelang akhir kekuasaannya memakai metode J. Edgar Hoover untuk konsolidasi membangun kekuatan politik. Dengan metode ini, sebagai politikus yang tak berpartai, ia ingin melanjutkan kekuasaan. Ia sukses membawa anak, menantu, kerabat, dan kroninya menduduki posisi penting, serta memantabkan posisinya sebagai “king maker”. Ia sukses membawa Prabowo, bersama Gibran, putra sulungnya, menduduki tahta kekuasaan.

Namun, apakah metode politik sandera ala Hooverian Jokowi bakal efektif ketika ia tidak lagi berkuasa secara formal? Apakah ia bisa menggunakan wakil presiden Gibran–dan 19 menteri atau wakil menteri–sebagai proxy untuk melanjutkan ambisi politiknya, dan menjadikan (pemerintahan) Presiden Prabowo sebagai sandera?

Dari susunan personel kabinet yang kental “beraroma Jokowi” kuat terkesan Prabowo sedang tersandera secara politik. Sejumlah policy awal juga menunjukkan ada cawe-cawe Jokowi. Termasuk, misalnya, mendadak menjadikan Tom Lembong, sebagai tersangka dan menjebloskannya ke penjara.

Pertanyaan krusial, apakah Prabowo sedang tersandera, menderita gejala Stockholm Syndrom, akan terjawab dalam beberapa minggu ke depan. Misalnya apakah ia konsisten untuk berani menjebloskan (men-Tom-Lembong-kan) para menteri perdagangan yang ikut mengimpor manisnya gula? Termasuk “mengejar sampai ke Antartika” kasus-kasus korupsi yang membelit sejumlah menteri pengunyah wortel yang proxy-Jokowi?

Kalau persekusi, pentungan tongkat, terhadap para menteri dan pejabat korup tidak juga terjadi. Boleh jadi asumsi bahwa Prabowo tersandera, dan “tak berdaya” sedang menikmati wortel Jokowi, cukup valid.

Apakah Prabowo sedang tersandera, karena gejala Stockholm Syndrom atau terancam metode Edgar Hoover (akan diungkap rahasia skandalnya)? Cepat atau lambat bakal bisa diketahui. Apapun faktanya, tidak semustinya Indonesia dikelola oleh pemerintahan yang berada di bawah tekanan atau tersandera. Prabowo tidak ada pilihan lain, selain harus melawan.

Penulis: Lukas Luwarso

Mengupas Data dan Realitas Pembangunan Sektor Pertanian Era Jokowi Mengupas Data dan Realitas Pembangunan Sektor Pertanian Era Jokowi

Mengupas Data dan Realitas Pembangunan Sektor Pertanian Era Jokowi

Hedi Batubara 29 Oktober 2024

MoneyTalk, Jakarta – Mardigu Wowiek dalam tayangan terbarunya di kanal YouTube pada Senin (28/10), menyampaikan kritik tajam terhadap pemerintah yang kerap memamerkan data dan angka demi menunjukkan kesuksesan pembangunan sektor desa dan pertanian. Pemerintah kerap menyebut pencapaian seperti jumlah jalan desa, bendungan, dan irigasi yang dibangun sebagai indikator keberhasilan. Namun, Mardigu mengingatkan bahwa realitas di lapangan menunjukkan keadaan berbeda dan sering kali lebih kompleks dari sekadar data statistik.

Dalam pidato yang juga memuat kritik dari Prabowo Subianto, disebutkan bahwa terlalu berlebihan bagi Indonesia untuk sekadar berbangga sebagai bagian dari G20 atau menobatkan diri sebagai ekonomi terbesar ke-16 dunia, tanpa memahami permasalahan mendasar seperti tingginya angka kemiskinan. Data memang bisa menggambarkan kemajuan, tetapi data seharusnya tidak hanya bersifat positif untuk meraih popularitas. Sebaliknya menurut Mardigu, pemerintahan saat ini harus berani menampilkan data apa adanya agar bisa diambil langkah konkret dalam mengatasi persoalan ketahanan pangan dan kemiskinan desa.

Mengupas Data Ketahanan Pangan Indonesia

Mardigu melanjutkan dengan memaparkan hasil Global Food Security Index (GFSI) dari 2022, yang menunjukkan bahwa ketahanan pangan Indonesia memiliki skor sebesar 60,2, sedikit di bawah rata-rata dunia yang berada pada 62,2, serta lebih rendah dibandingkan rata-rata Asia Pasifik yang sebesar 63,4. Skor ini diperoleh dari penilaian empat indikator besar: keterjangkauan harga pangan, ketersediaan pasokan, kualitas nutrisi dan keamanan makanan, serta ketahanan sumber daya alam. Realitas ini menunjukkan bahwa, meskipun Indonesia berupaya membangun ketahanan pangan, banyak wilayah dan sektor masyarakat yang belum merasakan dampaknya secara merata.

Selain itu, Mardigu menyebut Global Hunger Index (GHI) dari FAO yang menunjukkan bahwa tingkat kelaparan Indonesia masih menjadi yang tertinggi ketiga di ASEAN dengan skor 16,9. Ini menjadi ironi tersendiri mengingat Indonesia adalah satu-satunya negara ASEAN yang menjadi anggota G20. Ditambah lagi, laporan BPS tahun 2023 mengungkapkan bahwa 60,69 juta orang atau jumlah tenaga kerja terbesar bekerja di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, tetapi sektor ini hanya menyumbang 12,4% dari PDB, jauh di bawah kontribusi sektor industri pengolahan yang sebesar 18,34%.

Ketidakadilan Sosial dalam Pembangunan Pertanian

Mardigu juga menyoroti kurangnya keberpihakan terhadap rakyat desa dan petani kecil. Pembangunan sektor pertanian selama satu dekade terakhir, menurutnya, telah gagal menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat pedesaan dan petani gurem. Meski banyak orang bekerja di sektor ini, sumbangan terhadap PDB rendah dan pertumbuhan sektor pertanian lambat. Realitas ini menunjukkan kesenjangan nyata antara janji pembangunan desa dan kondisi di lapangan, di mana sektor pertanian dan sumber daya desa kurang mendapat perhatian yang signifikan.

Inovasi Pertanian sebagai Solusi: Teknologi dan Kearifan Lokal

Tidak hanya mengkritik, Mardigu juga menawarkan solusi dan berbagi cerita tentang langkah nyata yang telah dilakukan komunitasnya untuk memajukan sektor pertanian. Selama tiga tahun terakhir, komunitas yang ia kembangkan bersama anak-anak muda dari berbagai daerah di Indonesia mengusung pendekatan baru dalam pertanian. Berangkat dari pengalaman keluarga sebagai petani, mereka menggabungkan kearifan lokal dengan teknologi modern seperti IoT (Internet of Things), AI, dan drone pertanian. Langkah ini dinilai membawa peningkatan signifikan pada hasil panen dan efisiensi produksi.

Di Desa Minggir, Yogyakarta, misalnya, mereka memulai proyek dari satu petak sawah seluas 2.600 m², yang kini telah berkembang menjadi 30 hektar. Pada masa tanam Desember 2024, mereka menargetkan perluasan hingga 50 hektar. Dengan memanfaatkan drone dan perhitungan yang teliti untuk setiap proses penanaman, pemupukan, penyiraman, dan panen, hasil panen dapat meningkat dari 5,3 ton beras per hektar menjadi 8,5 ton per hektar. Mardigu juga mengungkapkan bahwa model bisnis ini akan terus dikembangkan demi mencapai ketahanan pangan yang lebih baik.

Dukungan Nyata bagi Pertanian Lokal

Mardigu menyampaikan harapannya kepada pemerintahan saat ini, khususnya Presiden Prabowo Subianto, untuk terus mendukung sektor pertanian dan keberlanjutan UKM di pedesaan. Ia berharap kebijakan yang diambil tidak hanya sekadar menyelamatkan satu sisi sektor, tetapi mampu meningkatkan kesejahteraan petani dan mendukung UKM berbasis agrikultur. Komunitasnya pun terbuka untuk menerima kunjungan pemerintah atau wakil rakyat untuk melihat secara langsung hasil nyata dari kombinasi teknologi dan kearifan lokal dalam dunia pertanian.

Dengan model pertanian yang memadukan tradisi dan inovasi, Mardigu yakin pertanian Indonesia masih memiliki masa depan cerah. “Semoga ke depan kita bisa memberikan peluang yang lebih besar bagi pertanian dan para petani di negeri ini,” pungkasnya, menyampaikan harapan agar pemerintah juga terus mendukung upaya-upaya yang bisa meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan rakyat desa. (c@kra)

Peran Jokowi Masih Dominan di Kabinet Prabowo Jokowi dan Prabowo dalam Cermin Kesederhanaan dan Emosi Publik

Peran Jokowi Masih Dominan di Kabinet Prabowo

Hedi Batubara 25 Oktober 2024

MoneyTalk, Jakarta – Setelah pelantikan para menteri, wakil menteri, dan pejabat setingkat menteri dalam Kabinet Merah Putih di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, muncul perdebatan terkait siapa yang sebenarnya mengendalikan struktur kekuasaan di balik kabinet ini.

Said Didu melalui sebuah unggahan di platform X pada Rabu (23/10), memaparkan analisis yang menunjukkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih memiliki pengaruh yang kuat di kabinet, meski secara formal kekuasaan berpindah ke tangan Prabowo. Tulisan ini menjadi sorotan publik dan membuka wacana lebih lanjut tentang dominasi politik dalam kabinet Prabowo.

Dalam analisis Said Didu, ia menyebutkan bahwa terdapat lima jalur yang memungkinkan seseorang masuk dalam kabinet.

Jalur Partai, Merupakan jalur bagi mereka yang direkomendasikan oleh partai politik. Individu yang masuk melalui jalur ini biasanya memiliki kedekatan dengan elite partai dan dianggap mampu mewakili kepentingan politik partai di kabinet.

Jalur Profesional, Di sini, seorang menteri atau pejabat lainnya dipilih berdasarkan keahlian dan pengalamannya di bidang tertentu. Namun, jalur profesional juga bisa ditumpangi oleh pihak-pihak tertentu sebagai “titipan.”

Jalur Oligarki, Oligarki memiliki pengaruh besar di kancah politik dan ekonomi Indonesia. Orang-orang yang masuk melalui jalur ini biasanya dianggap mewakili kepentingan kelompok elite ekonomi yang berperan besar dalam menentukan arah kebijakan.

Jalur Juru Maki, Jalur ini lebih unik dan kontroversial, karena individu yang masuk melalui jalur ini diduga bertugas untuk mengkritik keras atau menyerang siapa saja yang dianggap mengancam atau mengkritik Jokowi maupun Prabowo. Berbeda dengan juru bicara yang bertugas memberikan penjelasan rasional, juru maki cenderung menggunakan pendekatan retorik yang lebih kasar dan konfrontatif.

Jalur Dinasti, Jalur ini berfungsi untuk mengamankan kepentingan dinasti politik atau keluarga elite tertentu. Mereka yang masuk melalui jalur ini seringkali bukan hanya untuk memperkuat kekuasaan politik, tetapi juga untuk mengamankan bisnis atau jaringan ekonomi keluarga.

Dari lima jalur ini, Said Didu menarik kesimpulan bahwa banyak orang yang masuk ke dalam kabinet bukan hanya mewakili satu jalur, tetapi bisa mewakili beberapa jalur sekaligus. Dalam hal ini, Jokowi masih menjadi sosok yang dominan melalui beberapa tokoh yang diidentifikasi Said Didu sebagai loyalis atau titipan dari Jokowi. Berikut adalah hasil analisis berdasarkan afiliasi.

Menteri, Afiliasi ke Jokowi, 25 orang (terdiri dari 5 dari partai, 8 dari oligarki, 7 dari juru maki, dan 5 dari dinasti)

Afiliasi ke Prabowo, 13 orang (6 dari partai, 2 dari oligarki, 1 dari juru maki, dan 4 dari profesional).

Wakil Menteri, Afiliasi ke Jokowi, 9 orang (1 dari oligarki, 3 dari dinasti, dan 5 dari juru maki).

Afiliasi ke Prabowo, 7 orang (5 dari partai, 2 dari profesional).

Pejabat Setingkat Menteri,

Afiliasi ke Jokowi, 11 orang (6 dari juru maki, 3 dari dinasti, dan 2 dari oligarki).

Afiliasi ke Prabowo, 8 orang (5 dari profesional, 2 dari partai, dan 1 dari oligarki).

Dari angka-angka ini, Said Didu menyimpulkan bahwa Jokowi masih mengendalikan sebagian besar kabinet. Keberadaan tokoh-tokoh yang diduga sebagai loyalis atau titipan Jokowi, baik dari kalangan profesional, oligarki, maupun dinasti politik, mengindikasikan bahwa meski tidak lagi menjabat sebagai presiden, Jokowi masih memegang pengaruh besar dalam penentuan kebijakan dan arah pemerintahan melalui orang-orang kepercayaannya.

Yang menarik, jalur juru maki menjadi sorotan dalam analisis ini. Keberadaan 7 menteri, 5 wakil menteri, dan 6 pejabat setingkat menteri yang diduga berafiliasi dengan Jokowi melalui jalur juru maki menunjukkan bahwa Jokowi tetap memperkuat barisannya dengan orang-orang yang secara aktif membela dan menyerang siapa saja yang mencoba mengganggu atau mengkritiknya. Ini menandakan adanya strategi komunikasi politik yang agresif dalam menjaga citra dan kebijakan yang telah dibangun selama masa pemerintahannya.

Selain itu, jalur dinasti juga memainkan peran penting, dengan beberapa tokoh yang dipercaya masuk ke dalam kabinet mewakili kepentingan dinasti politik atau keluarga Jokowi. Hal ini menunjukkan bahwa upaya mengamankan kekuasaan dan jaringan ekonomi keluarga tetap menjadi prioritas, bahkan di bawah pemerintahan baru Prabowo.

Berdasarkan analisis yang dipaparkan oleh Said Didu, kabinet yang dibentuk oleh Prabowo tampak masih sangat dipengaruhi oleh Jokowi. Keberadaan loyalis Jokowi di berbagai posisi strategis menandakan bahwa Jokowi tidak benar-benar melepaskan kendali politiknya. Dalam konteks ini, Prabowo tidak hanya harus mengakomodasi kepentingan partai politik dan profesional, tetapi juga harus bekerja sama dengan figur-figur yang merupakan titipan atau loyalis Jokowi.

Meski Prabowo menjadi pemimpin formal pemerintahan, dominasi Jokowi tetap terasa, menjadikan pemerintahan ini sebagai perpanjangan dari pengaruh politik era Jokowi. Sebagai pemimpin yang dikenal pragmatis, Prabowo mungkin telah menyesuaikan kabinetnya untuk menjaga keseimbangan kekuatan, baik dari partainya sendiri maupun dari mantan presiden yang masih memiliki kekuatan politik dan jaringan oligarki yang kuat.(c@kra)

Menteri Desa Tertinggal Mendapat Peringatan, Kapankah Diganti? Perubahan Struktur Kelembagaan di Pemerintahan Prabowo

Menteri Desa Tertinggal Mendapat Peringatan, Kapankah Diganti?

Hedi Batubara 25 Oktober 2024

MoneyTalk, Jakarta – Sebuah isu menarik muncul di ranah pemerintahan Indonesia yang mengguncang kabinet. Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, menyampaikan peringatan keras yang disampaikan oleh Sekretaris Kabinet (Seskab), Mayor Teddy Indra Wijaya, Pada Rabu (23/10), kepada seluruh menteri di Kabinet Merah Putih. Peringatan ini muncul sebagai imbas dari tindakan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, yang menggunakan surat resmi kementeriannya untuk urusan pribadi.

Penggunaan surat resmi kementerian yang ditandatangani oleh seorang menteri seharusnya hanya untuk urusan negara, bukan untuk kepentingan pribadi. Kasus ini memicu perhatian publik dan menimbulkan pertanyaan tentang integritas dan etika di dalam tubuh pemerintahan.

Menurut Budi Arie Setiadi, Mayor Teddy Indra Wijaya tidak secara langsung memberikan teguran kepada menteri-menteri terkait, namun peringatan itu bertujuan untuk mengingatkan semua pejabat tinggi pemerintahan agar lebih berhati-hati dalam menggunakan fasilitas negara, termasuk kop surat dan tanda tangan resmi menteri. Peringatan ini muncul setelah Menteri Yandri Susanto kedapatan menggunakan surat kementerian untuk acara pribadi yang terkait dengan keluarganya.

“Ini bukan teguran, tetapi lebih kepada imbauan agar semua menteri berhati-hati. Kepentingan pribadi dan keluarga tidak boleh dicampuradukkan dengan urusan pemerintahan,” jelas Budi di Istana, Jakarta.

Kasus ini menjadi refleksi penting akan pentingnya menjaga batas antara kepentingan publik dan pribadi di kalangan pejabat negara. Tindakan seperti ini berpotensi mencederai kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah, terutama di kementerian yang bertugas melayani masyarakat miskin dan daerah tertinggal.

Sejak awal terbentuknya Kabinet Merah Putih, Presiden Jokowi selalu menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari konflik kepentingan. Salah satu pilar utama dalam tata kelola yang baik adalah penggunaan fasilitas negara secara tepat. Penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang yang tidak hanya melanggar etika, tetapi juga bisa mengarah pada tindakan koruptif.

Kasus Menteri Yandri Susanto menunjukkan bagaimana penyalahgunaan fasilitas negara bisa terjadi di berbagai tingkatan. Dalam hal ini, penggunaan kop surat kementerian dan tanda tangan menteri seharusnya dijaga dengan ketat, karena surat-surat resmi tersebut mewakili kredibilitas dan legitimasi pemerintah. Ketika digunakan untuk urusan pribadi, integritas lembaga negara ikut dipertaruhkan.

Indonesia merupakan negara dengan sistem pemerintahan yang menekankan pada keterbukaan dan akuntabilitas. Setiap tindakan pejabat publik yang dianggap melanggar etika dan tata kelola yang baik akan cepat mendapat sorotan dari masyarakat, media, dan lembaga pengawas.

Kasus ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai seberapa jauh penyalahgunaan wewenang ini terjadi di kalangan elite pemerintahan. Budi Arie menekankan pentingnya menjaga kepercayaan publik.

“Kepercayaan publik adalah hal yang sangat berharga. Ketika masyarakat memberikan kepercayaan besar kepada pemerintah, kita harus menjaga itu bersama-sama,” ujarnya.

Jika penyalahgunaan fasilitas negara seperti ini terus berlanjut, kepercayaan publik terhadap pemerintahan bisa tergerus. Hal ini akan berdampak negatif pada stabilitas politik, khususnya menjelang tahun-tahun pemilu yang krusial, di mana integritas pejabat publik akan menjadi salah satu faktor utama yang dipertimbangkan oleh pemilih.

Dengan adanya peringatan dari Sekretaris Kabinet, muncul spekulasi di kalangan politik dan masyarakat terkait nasib Yandri Susanto sebagai Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Apakah kesalahan ini akan memicu perombakan kabinet?

Presiden Jokowi selama ini dikenal sebagai sosok yang tegas dalam menjaga integritas pemerintahan. Meskipun belum ada indikasi resmi bahwa Menteri Yandri Susanto akan diganti, namun peringatan ini bisa menjadi sinyal bagi para menteri lain untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya.

Presiden Jokowi juga beberapa kali menegaskan bahwa para menteri yang tidak mampu menjaga etika dan disiplin kerja bisa diganti kapan saja, terutama jika tindakan mereka mencederai kredibilitas pemerintah.

Peringatan dari Mayor Teddy Indra Wijaya tampaknya tidak hanya ditujukan untuk Menteri Yandri, tetapi juga untuk semua menteri di Kabinet Merah Putih. Dalam konteks yang lebih luas, ini adalah upaya untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan. Peringatan ini menekankan pentingnya pemisahan yang jelas antara urusan pribadi dan tugas negara, terutama bagi pejabat tinggi yang memiliki akses terhadap berbagai fasilitas negara.

Pemerintahan yang baik tidak hanya bergantung pada kemampuan teknis para menteri, tetapi juga pada kemampuan mereka untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik. Penggunaan kop surat kementerian dan tanda tangan menteri untuk acara pribadi mungkin terlihat sepele, tetapi implikasi etikanya sangat besar.

Kasus peringatan kepada Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menjadi pengingat bagi seluruh pejabat publik akan pentingnya menjaga integritas dalam menjalankan tugasnya. Tata kelola yang baik adalah kunci untuk mempertahankan kepercayaan publik, dan setiap penyalahgunaan wewenang bisa membawa dampak besar terhadap kredibilitas pemerintah secara keseluruhan.

Apakah Yandri Susanto akan diganti atau tidak, akan tergantung pada bagaimana Presiden Jokowi dan timnya menilai dampak dari kasus ini terhadap reputasi pemerintah. Namun, yang jelas, peringatan ini harus diambil serius oleh semua menteri agar peristiwa serupa tidak terulang di masa depan.(c@kra)

Tidak Ada Operasi Memoles Citra Jokowi, Media Tetap Independen Tidak Ada Operasi Memoles Citra Jokowi, Media Tetap Independen

Tidak Ada Operasi Memoles Citra Jokowi, Media Tetap Independen

Hedi Batubara 17 Oktober 2024

MoneyTalk, Jakarta – Wawancara terbaru di kanal Total Politik pada Selasa, 15 Oktober 2024, Prabu Revolusi, seorang pejabat di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), membahas sejumlah isu terkait hubungan pemerintah dengan media serta dugaan adanya upaya untuk “memoles citra” Presiden Jokowi.

Klarifikasi ini penting mengingat banyaknya spekulasi terkait anggaran pemerintah untuk belanja media, serta peran media dalam menyosialisasikan pencapaian pemerintahan.

Pemerintahan Jokowi Tak Butuh “Polesan”

Di awal wawancara, Prabu langsung menyinggung mengenai wacana bahwa pemerintahan Presiden Jokowi memerlukan upaya tambahan untuk memperbaiki citra melalui media. Dengan tegas, ia menepis pandangan tersebut.

Menurutnya, dengan tingkat approval rating Jokowi yang tinggi (sekitar 75% hingga 80% di berbagai lembaga survei), Presiden tidak membutuhkan citra yang “dipoles”. Prabu berpendapat bahwa keberhasilan pemerintahan Jokowi sudah terlihat jelas oleh masyarakat, dan ini tak perlu lagi dihias dengan kampanye media yang berlebihan.

“Saya rasa enggak perlu ada upaya berlebihan untuk memoles citra Pak Jokowi. Keberhasilan beliau sudah nyata dan mudah ditemui dari berbagai sisi, mulai dari infrastruktur hingga transformasi sosial. Kalau orang melihat hasil kerja beliau, semuanya sudah jelas terlihat,” ujar Prabu.

Isu Anggaran Rp15 Miliar untuk Sosialisasi Program Pemerintah

Prabu juga membahas mengenai anggaran Rp15 miliar yang ramai diperbincangkan. Anggaran ini, katanya, sebenarnya diperuntukkan sosialisasi program makan gratis dan gizi bagi masyarakat, bukan untuk kampanye atau glorifikasi Presiden Jokowi.

Anggaran tersebut disahkan oleh DPR dan telah melalui proses ketok palu yang transparan. Prabu menegaskan, tidak ada yang perlu disembunyikan. Pemerintah selalu terbuka dalam pengelolaan anggaran yang digunakan untuk program sosialisasi tersebut.

“Anggaran Rp15 miliar itu adalah untuk sosialisasi program makan siang gratis, bukan untuk hal lain. Semua proses ini terbuka, mulai dari pengajuan hingga persetujuannya oleh DPR,” tambah Prabu.

Hubungan Media dan Pemerintah: Kolaborasi Biasa, Bukan Kontrol

Salah satu pertanyaan penting dalam wawancara ini adalah soal kerjasama media dengan pemerintah. Prabu menegaskan bahwa kerjasama ini bukanlah sesuatu yang baru atau rahasia, dan sudah berlangsung sejak lama. Hubungan antara pemerintah dan media merupakan kolaborasi untuk menyosialisasikan berbagai kebijakan, program, dan capaian pemerintah agar dapat dijangkau oleh masyarakat luas. Media, kata Prabu, berfungsi sebagai salah satu pilar demokrasi yang harus diperkuat, bukan dikendalikan.

“Media punya peran penting dalam mendiseminasi informasi yang benar tentang program pemerintah. Ini bukan berarti media harus tunduk kepada pemerintah. Bahkan dalam kerjasama, media tetap menjaga independensinya dan seringkali melakukan kritik terhadap pemerintah,” jelas Prabu.

Prabu juga membantah tuduhan bahwa media yang bekerja sama dengan pemerintah otomatis menjadi tidak independen. Ia menekankan bahwa media di Indonesia tetap kritis dan tidak terpengaruh oleh belanja iklan pemerintah.

Klarifikasi Isu Tawaran “Memoles Citra” oleh Tempo

Dalam wawancara, Prabu menanggapi juga isu mengenai adanya tawaran dari dirinya kepada majalah Tempo untuk memoles citra Presiden Jokowi. Prabu menegaskan, tidak ada tawaran lisan apapun dari dirinya ke Tempo terkait memoles citra Presiden. Ia mengungkapkan, memang ada proposal audiensi dari Tempo yang masuk untuk membahas 10 tahun pemerintahan Jokowi, yang menurutnya adalah hal yang wajar. Namun, ia belum sempat bertemu dengan pihak Tempo karena pertemuan tersebut baru dijadwalkan pada 17 Oktober 2024.

“Saya belum pernah bertemu dengan pihak Tempo. Jadi, kalau ada yang mengatakan bahwa saya memberikan tawaran untuk memoles citra Jokowi, itu tidak benar. Kita baru akan bertemu tanggal 17 Oktober untuk membahas proposal audiensi yang mereka ajukan,” kata Prabu.

Wawancara ini memberikan klarifikasi penting mengenai isu-isu yang selama ini beredar terkait hubungan pemerintah dengan media serta dugaan upaya untuk memperbaiki citra Presiden Jokowi menjelang akhir masa jabatannya. Prabu Revolusi menjelaskan bahwa hubungan antara media dan pemerintah adalah kolaborasi yang sehat dan wajar, serta media tetap menjaga independensinya meskipun ada kerja sama dalam hal sosialisasi program pemerintah.

Tuduhan bahwa pemerintah mencoba mengatur pemberitaan atau melakukan “operasi citra” juga dibantah dengan tegas. Dengan demikian, narasi yang menyebutkan bahwa media kehilangan independensinya karena belanja iklan pemerintah, menurut Prabu, tidak berdasar.

Wawancara ini juga menutup spekulasi mengenai anggaran sosialisasi program pemerintah dan dugaan tawaran dari Prabu kepada Tempo, sekaligus mengajak publik untuk lebih kritis dalam menyikapi informasi yang beredar terkait hubungan pemerintah dengan media.(c@kra)

Baca Juga Berita Ini

IMG-20261002-WA0111

Sebut Sekjen dan Waketum Tak Urus Partai, DPC PPP Jakbar Pasang Badan untuk Mardiono

moneytalkadmin 31 Oktober 2026
Pengamat Politik Dan Hukum Muslim Arbi

Muslim Arbi: Oligarki Diduga Siapkan Dana Berlimpah untuk KDM-Gibran di Pilpres 2029

Hedi Batubara 30 Oktober 2026
Kredit Macet Rp4 Triliun Lebih, Laba KB Bank Ambles, Kepercayaan Nasabah Dipertaruhkan

Kredit Macet Rp4 Triliun Lebih, Laba KB Bank Ambles, Kepercayaan Nasabah Dipertaruhkan

Hedi Batubara 30 Oktober 2026
Ketua Umum Forum Masyarakat Antikorupsi (FORMASI), Jalih Pitoeng

Kasus Eks Wamen Imipas, FORMASI Desak KPK Periksa Menteri “RAMA”

Hedi Batubara 30 Oktober 2026